PENATAAN KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
(Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah) KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT FASILITASI KELEMBAGAAN & KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH 2016
ARAHAN UU NO. 23 THN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DASAR PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. 2. 3. 4. 5.
Politik Luar Negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; Moneter & Fiskal Nasional; dan 6. Agama.
KONKUREN
WAJIB
YAN DASAR
PILIHAN
NON YAN DASAR
SPM
PENATAAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN UMUM
urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masingmasing, misalnya urusan menjaga 4 konsensus dasar
U R U S A N P E M E R I N TA H A N K O N K U R E N
WAJIB tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
berkaitan dengan pelayanan dasar
1. 2. 3. 4. 5.
Pendidikan Kesehatan PU PR Sosial Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 6. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Kperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olah Raga; Statistik; Persandian; kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
PILIHAN Potensi dan keunggulan daerah
1. 2. 3. 4. 5.
Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; kehutanan; Energi dan sumberdaya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi.
Urusan berbasis ekosistem Kehutanan; pertambangan; kelautan dan perikanan.
Provinsi
Kab/Kota Dapat bagi hasil
PERMASALAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 1. 2. 3. 4.
Peraturan Daerah tentang OPD tidak memerlukan persetujuan Hirarkis Terjadi Pola Organisasi yang sama. Perumpunan SKPD. Susunan Organisasi SKPD dibuat tidak berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) dalam arti Pemda cenderung mengambil pola maksimal. 5. Nomenklatur SKPD antar Prov/Kab/Kota sangat variatif. 6. Eselon terpola secara nasional tanpa memperhatikan beban kerja. 7. Kriteria Variabel hanya menentukan jumlah SKPD yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. 8. Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah peraturan perundangundangan (Lembaga Lain) menyebabkan pembebanan APBD. 9. Tidak mengatur pembentukan lembaga sesuai dengan karakteristik daerah 10. Belum ada Kriteria Pembentukan UPTD sehingga jumlahnya tidak terkendali. 8. Pemberdayaan Kapasitas SKPD oleh K/L tidak diatur. 9. Pemanfaatan Jabatan Fungsional belum optimal. 10. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran PP Nomor 41 Tahun 2007.
PRINSIP PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 1 tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.
rasional, proporsional, efektif dan efisien.
2
5 (lima) elemen, yaitu : 1. kepala Daerah (strategic apex); 2. sekretaris Daerah (middle line); 3. dinas Daerah (operating core); 4. badan/fungsi penunjang (technostructure); dan 5. staf pendukung (supporting staff).
faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
3
FUNGSI PERANGKAT DAERAH Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan
Inspektorat Daerah merupakan unsur penunjang yang khusus melaksnaakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
1
Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
2 3
Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilyahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi
4
ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 1. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 3. efisiensi; 4. efektifitas; 5. pembagian habis tugas; 6. rentang kendali; 7. tata kerja yang jelas; dan 8. fleksibilitas.
JENIS & TIPE PERANGKAT DAERAH PROVINSI 1. SEKRETARIAT DAERAH; 2. SEKRETARIAT DPRD; 3. INSPEKTORAT; 4. DINAS; DAN 5. BADAN. KAB/KOTA 1. SEKRETARIAT DAERAH; 2. SEKRETARIAT DPRD; 3. INSPEKTORAT; 4. DINAS; 5. BADAN; DAN 6. KECAMATAN.
tipe A untuk beban kerja yang besar tipe B untuk beban kerja yang sedang tipe C untuk beban kerja yang kecil
variabel : Umum : 20% Teknis : 80%
Jumlah Penuduk Luas Wilayah Jumlah APBD Indikator Teknis masingmasing urusan pemerintahan yang ditetapkan
KECAMATAN tipe A untuk beban kerja yang besar tipe B untuk beban kerja yang kecil
INDIKATOR PENGUKURAN BEBAN KERJA FAKTOR UMUM • jumlah penduduk; • luas wilayah; • jumlah APBD.
Bobot 20 % (persen)
FAKTOR TEKNIS beban tugas utama pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pada setiap susunan pemerintahan; dan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Bobot 80 % (persen)
KRITERIA PERANGKAT DAERAH • Tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800; • Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800; • Tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600.
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 1. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 2. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan Hasil Pemetaan. 3. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.
PENGGABUNGAN DINAS CONTOH perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan
paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan
Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan setelah berkoordinasi dengan Menteri
Dalam Negeri
NOMENKLATUR DINAS
PEMBENTUKAN CABANG DINAS Pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota dengan Wilayah kerja cabang dinas dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota. Kriteria klasifikasi Cabang Dinas dan tata cara pembentukan Cabang Dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri PAN & RB
• cabang dinas tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan • cabang dinas tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. Pembentukan cabang dinas ditetapkan melalui peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri
PEMBENTUKAN UPT DINAS Pada dinas dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang membutuhkan satu kesatuan manajemen dalam penyelenggaraannya Kriteria klasifikasi UPT dinas dan tata cara pembentukan UPT dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara
• UPT dinas Klas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan • UPT dinas Klas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. Pembentukan UPT dinas Daerah Provinsi ditetapkan melalui peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan MDN
Pembentukan UPT dinas Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur SWPP
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH TIPE A
TIPE B
• 1 Sekretariat > 3 subbagian • 4 bidang perbidang > 3 seksi
• 1 Sekretariat > 2 subbagian • 3 bidang perbidang > 3 seksi TIPE C • 1 Sekretarias > 2 subbag • 2 bidang perbidang > 3 seksi
JABATAN DINAS DAERAH PROVINSI •
•
•
•
kepala dinas Daerah provinsi / eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris dinas Daerah provinsi tipe A dan tipe B, kepala bidang,/eselon IIIa atau jabatan administrator. Kepala cabang dinas Daerah provinsi tipe A, kepala UPT dinas provinsi tipe A/ eselon IIIb atau jabatan administrator. Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi, dan kepala UPT dinas tipe B/eselon IV atau jabatan pengawas.
KAB/KOTA •
•
•
•
kepala dinas Daerah kab/kota / eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris dinas Daerah kab/kota tipe A dan tipe B//eselon IIIa atau jabatan administrator. Kepala Bidang/ eselon IIIb atau jabatan administrator. Kepala subbagian, kepala seksi, dan kepala UPT dinas/eselon IV atau jabatan pengawas.
PEMBINAAN & PENGENDALIAN PUSAT
GUBERNUR SWPP
PROVINSI
KAB/KOTA
TERIMA KASIH
BIODATA Nama NIP. Pangkat/Gol. Ruang Jabatan
: : : :
Unit Kerja Instansi Alamat Kantor No. Handphone Alamat email Pendidikan NPWP
: : : : : : :
ABAS SUPRIYADI, S.Sos, MAP 19741223 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) Kasi Wil. IIA, Dit. Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta 081316547626
[email protected] S-2 STIA LAN JAKARTA 47.327.999.0-005.000
