LOGO KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KONSEP PENATAAN ORGANISASI ULP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016
Disampaikan Pada Rakor ULP Tahun 2016 di Region Makassar “Membangun Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Profesional, Efektif dan Efisien” Makassar, 29 September 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Nama
: Zainal Ahmad, AP., M.AP
NIP
: 1973 0421 1993 111 001
Tempat Tgl Lahir
: Muna, Sultra, 21 April 1973
Agama
: Islam
Pangkat Terakhir
: Pembina (IV/a)
Pendidikan
: STPDN 1997 Magister (S2) pada STIA-LAN Jakarta : Jl. Ampera Raya No. 55 Kel.Ragunan RT.01/09 Jakarta Selatan : Kepala Seksi Wil IV A Dit FKKPD Ditjen Otda Kemdagri
Alamat Jabatan Telp
: 0813 1821 1873/0815 1111 7127
e-mail
:
[email protected]
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LANDASAN FILOSOFIS 1. Adanya Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Wajib dan Pilihan). 2. Adanya Karakteristik daerah 3. Adanya penunjang Urusan Pemerintahan 4. Adanya Peraturan Perundangan yang mengamanahkan pembentukannya
Kapasitas fiskal daerah
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LANDASAN NORMATIF UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Permendagri No……
4
OPD Kab/Kota
Setda Set DPRD Inspektorat Dinas Badan Kecamatan
OPD Provinsi
Setda Set DPRD Inspektorat Dinas Badan
Pasal 219 (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
STRATEGI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 1. STRATEGI PERUMPUNAN (Perumpunan dua atau lebih bidang-bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ke dalam satu kelembagaan/ perangkat daerah)
2. STRATEGI SCORING (Jumlah Kelembagaan/Perangkat Daerah didasarkan atas nilai skor tertentu yang diukur dari hasil penjumlahan luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah APBD)
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
10
Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan meliputi: a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OPD dgn PERDA berdasarkan urusan. PERDA mengatur : Pembentukan, susunan, Rincian tugas, fungsi, dan taker dgn Peraturan Gub/Bup/Wal.
12
PROSENTASE BIAYA PERSONIL THD APBD (N=220) LOGO
100 80 60
RATA-RATA=50,3 %
40 20 199
181
163
145
127
109
91
73
55
37
19
1
0
Pasal 130 (1) ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada Tahun Anggaran 2014. (2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP.
Pembentukan lembaga lain yang diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan agar dapat dibentuk oleh daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dan yang terpenting bahwa fungsi tersebut diselenggarakan oleh daerah, karena ada kecenderungan bahwa apabila Pemerintah Daerah tidak membentuk lembaga tersebut konsekuensinya tidak mendapat dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah.
POSISI KELEMBAGAAN ULP DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBENTUKAN
Pembentukan ULP : Pasal 14 Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012: (1)Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah/Institusi, diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa. (2)ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Derah/Institusi dbentuk oleh Menteri,/Pimpinan Lembaga/kepala daerah dan Pimpinan Institusi. Penjelasan: Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Jumlah ULP di masing2 K/L/D/I disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan. ULP dapat dibentuk setara dengan eselon II, III atau IV sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola pengadaan barang dan jasa.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAFSIR dan TINDAKAN AWAL ATAS PASAL 14 TSB ULP adalah masuk kategori Lembaga Lain (diamanatkan pembentukannya dalam peraturan perundang-undangan). Pemda meminta kejelasan atas status ULP dari aspek kelembagaan. Kecenderungan sebagian Pemda menginginkan eselonisasi ULP dan merupakan bagian dari perangkat daerah yang pembentukannya dengan Perda Kemdagri menjawab kecenderungan Pemda dengan membuat rancangan Permendagri tentang SOTK ULP Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Telah dimintakan pertimbangan kepada MenPAN dan RB mengenai SOTK tersebut dgn 3 kali surat Mendagri.. 18
Pasal 209 UU 23/2014
(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan. (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan.
Pasal 219 UU 23/2014
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penataan ULP di Daerah Surat Menpan No. B/128/D.II.PANRB/1/2013, tgl 17 Januari 2013 Fungsi ULP dpt diintegrasikan pd unit unit struktural yg secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Apabila dipandang perlu,tgs dan fungsi di bidang layanan pengadaan dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yg pembentukannya tetap berpedoman pd peraturan perundangan yg mengatur kelembagaan pemerintah. Pada Pemda, apabila fungsi ULP akan dijadikan unit struktural tersendiri,maka pengorganisasiannya tetap mengacu PP 18/2016
PP No. 18/2016 ULP Mestinya dapat dikategorikan sebagai lembaga yang dapat dibentuk tersendiri karena memenuhi dua syarat: (pasal 24 Badan Prov dan Pasal 46 Badan Kab/Kota): 1. diperintahkan pembentukannya oleh peraturan perundang- undangan (perpres 54/2010), dan 2. Dibentuk untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa pada SKPD)
PERHITUNGAN SKOR UNTUK PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA K/L/PEMDA/I
NO
1
VARIABEL & KELAS INTERVAL Jumlah rata-rata nilai paket lelang pengadaan barang/jasa dalam 3 (tiga) tahun terakhir ≤ 100 M 101 - 200 M 201 - 300 M 301 - 400 M 401 - 500 M 501 - 600 M 601 - 700 M 701 - 800 M 801 - 900 M > 900 M
SKALA NILAI
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
BOBOT (%)
20
SKOR
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
2
Jumlah rata-rata paket lelang pengadaan barang dalam 3 (tiga) tahun terakhir ≤ 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 225 > 225
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
20
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
3
Jumlah rata-rata paket lelang pengadaan jasa konstruksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir ≤ 50 51 - 100 101 - 150 151- 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400 401 - 450 > 450
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
20
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Jumlah rata-rata paket lelang pengadaan jasa konsultansi dalam 3 (tiga) tahun terakhir ≤ 10 11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 110 111 - 130 131 - 150 151 – 170 > 170
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
5
16 - 20
300
45
21 - 25
400
60
26 - 30
500
75
31 - 35
600
90
700
105
Jumlah rata-rata paket 36 - 40 lelang pengadaan jasa lainnya dalam 3 (tiga) 41 terakhir - 45 tahun ≤ 10 11 15 46 -- 50 > 50 TOTAL SKOR MAKSIMAL
800
15
120
100 200 900
15 30 135
1000
150 1000
AKAN DISUSUN PERMENDAGRI ULP DENGAN NAMA BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
INDIKATORNYA AKAN MENGADOPSI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERMENDAGRI 99 TAHUN 2014
.
2016 Penetapan Ped. LOGO Nomenklatur & Pelaks. Pemetaan {P.124 (1)} Penetapan PP 18/2016
2017
2018 Peny. Jab Dir RS, Peng. Jab. Ka Puskesmas sbg Jab. Fungsional {P.121}
Des Jun
Agt
Pengundangan PP 18/2016 Perda Perangkat daerah, Peng. Ka PD & Unit Kerja PD {P.124 (2)}
Des
Terima Kasih
