Widhi Novianto Peneliti Madya pada PKDOD-LAN
PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PASCA PP 18 TAHUN 2016 Disampaikan pada Dialog Publik Merespon Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, di LAN, 21 Juli 2016 INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Pendahuluan
UU 05/1974 Ttg Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Sentralistik,
UU 22/1999 Ttg Pemerintahan Daerah (Otonomi seluas-luasnya,
UU 32/2004 Ttg Pemerintahan Daerah (Otonomi terbatas, kombinasi dg Otonomi seluas luasnya
UU 23/2014 Ttg Pemerintahan Daerah (Otonomi terbatas)
PENGATURAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM UU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/2004
•Psl. 120 s.d Psl. 128: Perangkat Daerah Provinsi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; Perangkat Daerah Kab/Kota: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; e. Kecamatan; f. Kelurahan.
PP 41 / 2007
UU 23/2014
•Psl. 209: Perangkat Daerah Provinsi: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan. Perangkat Daerah Kab/Kota: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan.
PP 18 / 2016
Penataan OPD Menurut UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016, terdapat tipelogi perangkat daerah untuk sekretariat daerah (Tipe A, B, C), sekretariat DPRD (Tipe A, B, C), inspektorat (Tipe A,B,C), dinas daerah (Tipe A, B, C), badan (Tipe A, B, C), dan kecamatan (Tipe A dan B).
Penataan OPD • Penentuan tipe tersebut didasarkan pada hasil perhitungan beban kerja atas faktor umum dan faktor teknis. • Faktor umum terdiri atas jumlah penduduk, luas wilayah, dan besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). • Sedangkan faktor teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
Tantangan Penataan OPD • Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen dilakukan paling lama lambat tanggal 2 Oktober 2016. • Perangkat daerah harus sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah • Pemerintah daerah masih harus melakukan pemetaan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib dan potensi urusan pemerintahan pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
Tantangan Penataan OPD • Pemetaan urusan pemerintahan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah. • Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan urusan pemerintahan dengan berkonsultasi kepada Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. • Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan penyusuna rencana pemetaan urusan pemerintahan bagi kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsinya.
Tantangan Penataan OPD • Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengintegrasikan rencana pemetaan urusan pemeritahan bagi kabupaten/kota • Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, pemerintah daerah dan DPRD harus membentuk peraturan daerah, yang dilanjutkan dengan pengisian jabatan perangkat daerah.
Tantangan Penataan OPD • Sedangkan dalam PP 18 Tahun 2016 disebutkan perda pembentukan perangkat daerah dan pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah diundangkan sehingga paling lambat 19 Desember 2016. • Sehingga terjadi ketidakkonsistenan antara UndangUndang 23 Tahun 2014 dengan PP 18 Tahun 2016.
Potensi Permasalahan 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan • Permasalahan kapasitas perangkat daerah provinsi • Perangkat daerah provinsi yang menangani urusan yang ditarik memiliki beban kerja overload • Ketidakberdayaan perangkat daerah provinsi berpotensi buruk dalam penyelenggaraan urusan tersebut. • Perangkat daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan fungsi.
Potensi Permasalahan 2. Tipologi OPD • • • • • •
Perangkat daerah strategis dan kurang strategis Aktor yang melakukan pengukuran dan proses dalam melakukan validasi. Potensi permasalahan validitass, subyektivitas atau rekayasa data dari pemerintah daerah. Adanya variasi tipe perangkat daerah dalam satu Provinsi/Kabupaten/Kota. Adanya variasi grade jabatan perangkat daerah dalam satu Provinsi/Kabupaten/Kota Karena tidak mengenal lagi perangkat daerah dengan nomenklatur kantor, maka eks kantor akan menjadi bidang pada perangkat dinas.
Potensi Permasalahan 3. Penggabungan dan Perumpunan OPD • Kementerian atau lembaga tidak mempunyai mitra yang fokus mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. • Kementerian/Lembaga berpotensi untuk memasukkan amanat pembentukan perangkat daerah dalam peraturan perundangundangan sektor.
Potensi Permasalahan 4. Redistribusi ASN
• Adanya serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen • Potensi permasalahan yang akan timbul antara lain redistribusi ASN.
Potensi Permasalahan 5. Harmonisasi Peraturan Perundangan Dengan adanya pembedaan yang tegas antara dinas dan badan oleh UU 23 Tahun 2014, terdapat beberapa perangkat daerah yang berubah nomenklaturnya sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diatur dalam undang-undang sektor
Potensi Permasalahan 6. Standar Kompetensi
Perumpunan beberapa urusan pemerintahan ke dalam satu perangkat daerah menimbulkan kesulitan dalam menentukan standar kompetensi bagi kepala perangkat daerah
Potensi Permasalahan 7. Kelembagaan Cabang Dinas
Potensi permasahan yang akan dihadapi antara lain adalah koordinasi antara Cabang Dinas dengan Dinas terkait. Kepala dinas pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dipimpin oleh Jabatan Pimpinan Tinggi sedangkan pimpinan cabang dinas hanya pejabat administrator.
Potensi Permasalahan 8. Eselonisasi
Masih menyebutkan eselonisasi walaupun dalam UU ASN sduah diganti dengan grade jabatan. Tipologi dinas tidak mungkin sama eselonnya. Karena ada 3 jenjang tipologi, sehingga berarti ada 3 jenjang eselon kepala perangkat daerah.
Potensi Permasalahan 9. Nomenklatur
Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut. Hal tersebut berpotensi menyulitkan penataan Organisasi Perangkat Daerah, karena bagaimanapun struktur kabinet harus juga menjadi acuan.
Rekomendasi • Pemerintahan Daerah diharapkan segera melakukan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota • Untuk membentuk perangkat daerah, pemerintah daerah masih harus melakukan pemetaan urusan pemerintahan. Pemetaan urusan pemerintahan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe perangkat daerah. • Indikator dan interval pengukuran beban urusan pemerintahan memerlukan validasi dan evaluasi untuk mendapatkan nilai yang tepat berdasarkan variasi daerah di Indonesia. • Melakukan studi kelembagaan secara mendalam terhadap cabang dinas provinsi, terkait tugas, fungsi, grade jabatan pimpinan cabang dinas dan mekanisme koordinasi dengan dinas terkait di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Rekomendasi • Melakukan penguatan kapasitas pemerintah provinsi khususnya yang menangani urusan yang telah ditarik ke provinsi. • Melakukan penyesuaian antara pengaturan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan pengelolaan ASN khususnya grade jabatan dan redistribusi ASN • Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian diharapkan segera enetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah • Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian diharapkan menyusun standar kompetensi teknis dan Kementerian Dalam Negeri menyusun standar kompetensi pemerintahan dan mempersiapkan instrumen dalam penyelenggaraan sertifikasi penyelenggara pemerintah dalam negeri
Terima Kasih makarti.lan.go.id/web/dkk
Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI
[email protected]
@pkdodlanri
(021) 3455021-5 ext. 112-116 Fax: (021) 3866857
Jl. Veteran No.10, Jakarta, 10110
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
