KEBIJAKAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PERPUSTAKAAN BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
Disampaikan Pada Acara Srakerpus XX Ikatan Pustakawan Indoensia dan Seminar Ilmiah Nasional Oleh DR. IZUDDIN, MPD KASUBDIT WILAYAH 2 DIREKTORAT FASILITASI KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
KEMENDAGRI
Bandung, 12 Oktober 2016
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TUJUAN NASIONAL TUJUAN TERBENTUKNYA NEGARA: MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN TUMPAH DARAH INDONESIA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
HAK WARGA NEGARA PS. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945 PENDIDIKAN, KESEHATAN, HAK ATAS PEKERJAAN, HAK ATAS PENGHIDUPAN YG LAYAK, DAN JAMINAN SOSIAL INDONESIA NEGARA KESATUAN YG TERDESENTRALISASI DENGAN PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN (PASAL 4 UUD 1945) PASAL 18, 18 A DAN 18 B UUD 1945 -NKRI DIBAGI ATAS PROV, KAB & KOTA. -ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN -DIPIMPIN GUB, BUPATI, WALKOT YG DIPILIH DEMOKRATIS – MEMILIKI DPRD DIPILIH MELALUI PEMILU -MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN -HUB. WEWENANG ANTAR TINGKATAN PEMERINTAHAN -HUB. KEUANGAN, PELAYANAN UMUM, PEMANFAATAN SDA & SDA LAINNYA DILAKS. ADIL & SELARAS DIATUR DGN UNDANG-UNDANG. -NEGARA MENGAKUI & MENGHORMATI SATUAN-SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH YG BERSIFAT KHUSUS ATAU ISTIMEWA YG DIATUR DGN UNDANG-UNDANG
OTONOMI DAERAH
HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM SISTEM NKRI
DESENTRALISASI
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH OTONOM BERDASARKAN ASAS OTONOMI
TUJUAN
DEMOKRASI MEMPOSISIKAN PEMDA SBG INSTRUMEN PENDIDIKAN POLITIK DI TINGKAT LOKAL, YG AKAN MENYUMBANG THDP PENDIDIKAN POLITIK NASIONAL DEMI TERWUJUDNYA CIVIL SOCIETY. KESEJAHTERAAN PEMDA MENYEDIAKAN PELAYANAN PUBLIK YG EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS UNTUK MASYARAKAT LOKAL. SELARAS DGN TUJUAN OTDA PENYELENGGARAAN PEMDA DIARAHKAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, & PERAN SERTA MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, PEMERATAAN, KEADILAN, DAN KEKHASAN SUATU DAERAH DALAM SISTEM NKRI PEMERINTAHAN DAERAH GUB, BUP, WALKOT DIPILIH SCR DEMOKRASI (LANGSUNG)
PEMERINTAH DAERAH
DPRD
DPRD DIPILIH MELALUI PEMILU
DPRD & KDH BERKEDUDUKAN SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARAAN PEMDA 2 YG DIBERI MANDAT RAKYAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH & MERUPAKAN MITRA SEJAJAR DLM MENJALANKAN FUNGSINYA
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
*UU TTG PILKADA: UU NO. 8/2015 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1/2015 TTG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TTG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU
UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PADA DASARNYA MENCOBA MEMPERBAIKI KELEMAHAN UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YAITU MEMPERJELAS KONSEP DESENTRALISASI DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN MEMPERJELAS PENGATURAN DALAM BERBAGAI ASPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. SELAIN ITU, UU NO. 23 TAHUN 2014 MEMUAT PENGATURAN BARU SESUAI DENGAN DINAMIKA MASYARAKAT DAN TUNTUTAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI, ANTARA LAIN PENGATURAN TENTANG HAK WARGA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, ADANYA JAMINAN TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK DAN INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
3 DIMENSI PEMBANGUNAN JOKOWI-JK DALAM RPJMN 2015-2019
PEMBANGUNAN MANUSIA
PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH
PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN; TERSEDIANYA PERUMAHAN LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN JAMINAN SOSIAL, SERTA MENDUKUNG PEMBENTUKAN MENTAL/KARAKTER BANGSA, BUDI PEKERTI, NILAINILAI PATRIOTISME DAN CINTA TANAH AIR SERTA SEMANGAT BELA NEGARA
UPAYA MENDUKUNG TERWUJUDNYA KEDAULATAN PANGAN, KEDAULATAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN, KEMARITIMAN DAN KELAUTAN, SERTA PARIWISATA DAN INDUSTRI
• PENINGKATAN PEMERATAAN PENDAPATAN ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT, ANTAR WILAYAH, ANTAR DESA DAN PINGGIRAN SERTA ANTAR KAWASAN • MENGURANGI KESENJANGAN PEMBANGUNAN DIMASING-MASING WILAYAH
‹#›
MENGOPTIMALKAN SINERGITAS ANTARA 3 (TIGA) DIMENSI PEMBANGUNAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TTG PEMDA
5
PENYELENGGARAAN URUSAN
PENYELENGARAAN URUSAN MELIPUTI URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT ABSOLUT, KONKUREN & PEMERINTAHAN UMUM.
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
SEBELUM DITETAPKAN MENJADI DOB, TERLEBIH DAHULU HARUS MELALUI TAHAP PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN
DAMPAK EKOLOGIS (PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEHUTANAN, KELAUTAN, SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL )
TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN YG DISERAHKAN KEPADA DAERAH & MENIMBULKAN DAMPAK EKOLOGIS MELEWATI BATAS-BATAS ADMINISTRASI DAERAH KAB/KOTA MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI.
PENGATURAN SANKSI BAGI KDH/WKDH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI DAERAH
SANKSI BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BERUPA TEGURAN TERTULIS, TIDAK DIBAYARKAN HAK-HAK KEUANGAN, MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN KHUSUS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN TETAP
PERANGKAT DAERAH
DIBENTUK TIPOLOGI DINAS ATAU BADAN DAERAH SESUAI DENGAN BESARANNYA AGAR TERBENTUK PERANGKAT DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN/SESUAI BEBAN KERJA. PEMBENTUKAN PERANGKAT DRH HARUS DIDASARKAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DRH DGN MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN & KEMAMPUAN DRH (RIGHT SIZING) KELURAHAN SELAKU PERANGKAT KECAMATAN PEMDA KAB/KOTA MENGALOKASIKAN ANGGARAN DLM APBD KAB/KOTA UNTUK PEMBANGUNAN SARPRAS & PEMBERDAYAAN MASY. DI KELURAHAN
PELAYANAN PUBLIK
PEMDA WAJIB MEMBANGUN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK ANTARA LAIN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENGUMUMKAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK YANG DITUANGKAN DLM BENTUK MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT, BENTUK PTSP, PENYEDERHANAAN PERIZINAN, DLL
INOVASI DAERAH
PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN INOVASI YAITU SEMUA BENTUK PEMBAHARUAN YG DILAKUKAN DLM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP YG TERTUANG DLM UU 23/2014 TTG PEMDA YAKNI PENINGKATAN EFISIENSI; PERBAIKAN EFEKTIVITAS; PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN; TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN; BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN UMUM; DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI. 6
PEREKONOMIAN DAERAH
DAERAH DAPAT MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERUTAMA UNTUK MEMBERIKAN KEMANFAATAN EKONOMIS BAGI MASYARAKAT
PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN
MEKANISME FORMULA DAU YANG MENJADIKAN WILAYAH LAUTNYA SEBAGAI VARIABEL DLM PENGHITUNGAN DAU & MELALUI FORMULASI DAK YG MENGAKOMODASI KEBUTUHAN DRH PROV. YG BERCIRI KEPULAUAN. OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PUSAT DAPAT MENGALOKASIKAN DANA PERCEPATAN DI LUAR DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DAERAH
7
TATARAN TEORI/ KONSEPSIONAL
PERATURAN PER-UU-AN
PEDOMAN PENATAAN ORG. PEMERINTAH
TATARAN PRAKTIS/ EMPIRIK
RAMBU-RAMBU DALAM MELAKUKAN PENATAAN
• struktur orgs didesain seefisien mungkin • Struktur yang disusun didasarkan pada urusan yang harus ditangani
Prinsip dasar tata organisasi 1.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11.
12. 13.
Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas. Fungsi-fungsi Organisasi (staf, lini, suport) Kewenangan yang jelas. Pembagian habis tugas. Organisasi flat atau datar. Organisasi ramping dan rentang kendali. Organisasi yang kontuinitas. Organisasi bersifat jejaring ( networking ) dan koordinasi. Organisasi bersifat fleksibel dan adaptif. Organisasi yang berorientasi hasil. Organisasi banyak diisi jabatan – jabatan fungsional. Organisasi Proporsioalitas. Organisasi menerapkan strategi “Learning Organization”.
KEWENANGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN PEMERINTAH PUSAT 1. Menetapkan
norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2. Melaksanakan Sosialisasi, Monev, fasilitasi , Supervisi, Binwas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 3. Mengelola urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan pusat; dan 4. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang bersifat strategis nasional.
PEMERINTAHAN PROV
Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota, [Mengacu pd NSPK]
PEMERINTAHAN KAB/KOTA
Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota, [Mengacu pd NSPK]
URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23/2014) PSL. 10 PSL. 11 - 24
ABSOLUT (TIDAK DISERAHKAN) (6)
1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. MONETER & FISKAL 6. AGAMA
1. 2. 3. 4.
5. 6.
PENDIDIKAN KESEHATAN PU DAN PENATAAN RUANG PERA DAN KAWSN PEMUKIMAN TANTRIBUMLIMAS SOSIAL
KONKUREN (32)
WAJIB (24)
PELAYANA N DASAR (6)
SPM
NONPELAYANA N DASAR (18)
PSL. 25 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PILIHAN (8)
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.
1. PANCASILA, UUD45, BHINEKA TUNGGAL IKA, KEUTUHAN NKRI. 2. PERSATUAN DAN KESBANG 3. KERUKUNAN ANTAR SUKU, INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN 4. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 5. KOORDINASI PELAKSANA TUGAS ANTAR INSTANSI 6. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA 7. PELAKSANAAN URUSAN YG BKN KEWENANGAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN (KONKUREN)
WAJIB (24) berkaitan dengan pelayanan dasar (6)
Non- pelayanan dasar (18)
1. 2.
• pendidikan; • kesehatan; • pekerjaan umum dan penataan ruang; • perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; • ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat • sosial;
PILIHAN (8)
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan: lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan;
1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumber daya mineral; 6. perdagangan 7. perindustrian 8. transmigrasi
KEMENTERIAN/LPNK BERSAMA PEMDA MELAKUKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN (Psl 24 ) DITETAPKAN DENGAN PERMEN SETELAH HASIL PEMETAAN MENDAPAT REKOMENDASI DARI MENDAGRI
PEMETAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR
PEMETAAN URUSAN PILIHAN
1. LAKUKAN UNTUK MENENTUKAN INTESITAS URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR. 1. BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, BESARNYA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN KK APBD DAN LUAS WILAYAH.
1. LAKUKAN UNTUK MENENTUKAN DAERAH YANG MEMPUNYAI URUSAN PILIHAN. 1. BERDASARKAN POTENSI, PROYEKSI PENYERAPAN TENAGA KERJA, DAN PEMANFAATAN LAHAN
HASIL PEMETAAN : 1.DIGUNAKAN OLEH DAERAH DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH. 2 DIGUNAKAN OLEH K/L SEBAGAI DASAR UNTUK PEMBINAAN KEPADA DAERAH . 1.KEMENTERIAN/LPNK BERDASARKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG TDK BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN MELAKUKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI DGN DAERAH UTK MENCAPAI TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL.
PENGATURAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM UU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/2004
•Psl. 120 s.d Psl. 128: Perangkat Daerah Provinsi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; Perangkat Daerah Kab/Kota: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; e. Kecamatan; f. Kelurahan.
PP 41 / 2007
UU 23/2014
•Psl. 209: Perangkat Daerah Provinsi: a.sekretariat daerah; b.sekretariat DPRD; c.inspektorat; d.dinas; dan e.badan. Perangkat Daerah Kab/Kota: • sekretariat daerah; •sekretariat DPRD; •inspektorat; •dinas; •badan; dan •Kecamatan.
PP 18/2016
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN WAJIB & PILIHAN
Diwadahi Dalam DINAS
TIDAK SETIAP URUSAN DIBENTUK DALAM ORGANISASI TERSENDIRI
URUSAN PENUNJANG
Diwadahi Dalam BADAN
KLASIFIKASI DINAS Jumlah penduduk Luas wilayah Besaran Urusan Pemerintahan
Kemampuan Keuangan UrusanWa jib Daerah Potensi Tenaga kerja
Pemanfaatan lahan
Urusan Pilihan
KLASIFIKASI BADAN
Jumlah penduduk
Luas wilayah Kemampuan Keuangan Daerah Cakupan tugas
FUNGSI PENUNJANG perencanaan
keuangan
Kepegawain & diklat
litbang
Fungsi lain
Undang-Undang Perpustakaan
No. 43 Tahun 2007 Standar nasional perpustakaan terdiri atas: a. standar koleksi perpustakaan; b. standar sarana dan prasarana; c. standar pelayanan perpustakaan; d. standar tenaga perpustakaan; e. standar penyelenggaraan; dan f. standar pengelolaan.
Pembentukan Perpustakaan Pembentukan perpustakaan paling sedikit memenuhi syarat: a. memiliki koleksi perpustakaan; b. memiliki tenaga perpustakaan; c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; d. memiliki sumber pendanaan; dan e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.
PERPUSTAKAAN Adalah institusi pengelola koleksi, karya tulis. Karya cetak,dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (UU No. 43 Tahun 2007 Ttg Perpustakaan)
INDIKATOR VARIABERL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROVINSI
1. Jumlah rata-rata Pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik provinsi dalam satu tahun terakhir 2. Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik provinsi termasuk satuan pendidikan menengah yang dimiliki provinsi 3. Jumlah perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi (Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Perpustakaan Khusus) 4. Jumlah penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan milik provinsi (judul/tahun. 5. Jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi
INDIKATOR VARIABEL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA
1. Jumlah pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik kabupaten/kota 2. Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik kabupaten/kota (termasuk satuan pendidikan yang oleh kabupaten/kota) 3. Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus) 4. Jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota
PERHITUNGAN TOTAL SKOR KRITERIA ORGANISASI FAKTOR UMUM
: 20% …………
FAKTOR TEKNIS : 80% TOTAL SKOR
: ……... ………
Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja Perangkat Daerah. Dan berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria :
1.Total skor kurang dari atau sama dengan 300, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang; 2.Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang; 3.Total skor dari 401 sampai dengan 600, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C; 4.Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B;
Pembentukan Perangkat 1. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. 2. Perda berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 3. Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 4. Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda. 5. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda, kepala Daerah mengundangkan Perda dalam lembaran Daerah. 6. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda dianggap telah mendapat persetujuan. 7. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda . Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan. 8. Dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD, Menteri atau gubernur yang bersangkutan membatalkan Perda
Pembentukan Perangkat Daerah
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan PERKADA (Peraturan Kepala Daerah)
BESARAN ORGANISASI SETDA PROVINSI KABUPATEN, KOTA
Setda provinsi tipe A maksimal 3 asisten, 9 biro dan 27 bagian. Setda provinsi tipe B maksimal 3 asisten, 6 biro dan 18 bagian. Setda provinsi tipe C maksimal 2 asisten, 4 biro dan 12 bagian. Masing-masing bagian mempunyai maksimal 3 subbag. Setda kab/kota tipe A maksimal 3 asisten, 12 bagian dan 36 subbagian Setda kab/kota tipe B maksimal 3 asisten, 9 bagian dan 27 subbagian Setda kab/kota tipe C maksimal 2 asisten, 6 bagian dan 18 subbagian
BESARAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAN STWAN
INSPEKTORAT TIPE A MASIMAL 4 DAN MEMBAWAHI JAFUNG. INSPEKTORAT TIPE B MASIMAL 3 DAN MEMBAWAHI JAFUNG. INSPEKTORAT TIPE C MASIMAL 2 DAN MEMBAWAHI JAFUNG. SETWAN TIPE A MAKSIMAL 4 DENGAN 3 SUBBAG. SETWAN TIPE B MAKSIMAL 3 BAGIAN DENGAN 3 SUBBAG. SETWAN TIPE C MAKSIMAL 2 BAGIAN DENGAN 3 SUBBAG.
INRBAN INRBAN
INRBAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
BESARAN ORGANISASI DINAS DAN BADAN
BADAN/DINAS TIPE A MAKSIMAL 4 BIDANG, 1 SET. SET MEMBAWAHI 3 SUBBAG DAN BIDANG MEMBAWAHI 3 SEKSI/SUBBIDANG BADAN/DINAS TIPE B MAKSIMAL 3 BIDANG, 1 SET. SET MEMBAWAHI 2 SUBBAG DAN BIDANG MEMBAWAHI 3 SEKSI/SUBBIDANG BADAN/DINAS TIPE C MAKSIMAL 2 BIDANG, 1 SET. SET MEMBAWAHI 2 SUBBAG DAN BIDANG MEMBAWAHI 3 SEKSI/SUBBIDANG
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
K/L menetapkan nomenklatur perangkat daerah berupa pengelompokan fungsi yang sejenis, sedangkan nomenklatur jabatan ditetapkan oleh daerah. Departementasi jabatan dilakukan oleh daerah dengan menghindari terjadinya tumpang tindih tusi dan disesuaikan dengan volume beban nyata setiap fungsi. Departementasi dapat berdasarkan pendekatan fungsi, pelanggan, wilayah atau produk. Sebaiknya hindari pengelompokan dengan menggunakan lebih dari satu pendekatan pada level yang sama.
PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN kesehatan,
sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 30 administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa; pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran serta sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja; komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan; pangan, pertanian, kelautan dan perikanan; lingkungan hidup dan kehutanan; dan perpustakaan dan kearsipan.
PERUMPUNAN 31pendidikan,
URUSAN PEMERINTAHAN
kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga; kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran serta sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja; komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan; pangan, pertanian, kelautan dan perikanan; lingkungan hidup dan kehutanan; dan perpustakaan dan kearsipan.
TERIMA KASIH S U M A T E R A
K A L IM A N T A N
IR IA NJ A Y A
J A V A
32
