BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang
Mengingat
:
: a.
bahwa, sebagai pelaksanaan ketentuan dalam BAB XI Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat;
b.
bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 476 -
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14). 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- 477 -
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit; 8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat. 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat. 10. Kelompok Jabatan Fungsional Badan yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat. BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat : 1. Kepala Badan ; 2. Sekretaris, terdiri dari : a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program; b. Kepala Sub Bagian Keuangan ; c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; 3. Kepala Bidang, terdiri dari : a. Kepala Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan, terdiri dari : 1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan;
- 478 -
2) Kepala Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; b. Kepala Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, terdiri dari : 1) Kepala Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 2) Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak ; c. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari : 1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ; 2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga d. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari : 1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana ; 2) Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi ; 4. Kelompok Jabatan Fungsional ; Pasal 4 Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Pasal 5 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan dan pembinaan yang dipilah dalam kelompok: a.1. Pemberdayaan Perempuan b.2. Keluarga Sejahtera c.3. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi b. Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Pasal 7 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kabupaten ; b. Koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kabupaten ; c. Fasilitas penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kabupaten ; d. Koordinasi dan fasilitas kebijakan, program dan kegiatan yang responsife gender skala Kabupaten ; e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten ; f. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG yang terkait dengan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM dan politik skala Kabupaten ; g. Fasilitas penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten; h. Penyelenggaraan kebijakan Kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum dan HAM, Politik, Lingkungan dan Sosial Budaya skala Kabupaten ;
- 479 -
i. j. k.
l.
m.
n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa.
bb. cc.
dd.
ee. ff. gg. hh. ii. jj. kk.
Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum dan HAM, Politik, Lingkungan dan Sosial Budaya skala Kabupaten; Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum dan HAM, Politik, Lingkungan dan Sosial Budaya skala Kabupaten; Penyelenggaraan kebijakan Kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasaan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten ; Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten ; Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten ; Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten ; Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten ; Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Kabupaten ; Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten ; Fasilitasi penguatan lembaga / oragnisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten ; Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten ; Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala Kabupaten ; Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional ; Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten ; Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Kabupaten ; Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan system informasi gender dan anak skala kabupaten ; Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Kabupaten; Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten ; Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten ; Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Kabupaten ; Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need” sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten ; Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten ; Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten ; Pemantauan tingkat drop out peserta KB ; Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB ; Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB ; Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan Kesehatan Reproduksi; Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningakatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV / AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) ; Pembinaan penyuluh KB ;
- 480 -
ll. mm. nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt. uu. vv. ww. xx. yy. zz. aaa. bbb.
ccc. ddd. eee. fff. ggg. hhh. iii. jjj. kkk. lll. mmm. nnn. ooo. ppp. qqq. rrr. sss. ttt. uuu. vvv.
Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ; Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Kabupaten ; Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten ; Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Kabupaten ; Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Kabupaten ; Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB ; Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten ; Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten ; Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten ; Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten ; Penyelenggaraan Pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten ; Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR, termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM) skala Kabupaten ; Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR, termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM) skala Kabupaten; Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Kabupaten; Penetapan sasaran KRR, termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabuapten ; Penetapan prioritas kegiatan KRR, termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten ; Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM) skala Kabupaten Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten ; Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten ; Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten ; Penetapan sasaran BKB, BKR, BKL skala Kabupaten ; Penyelenggaraan BKB, BKR, BKL termasuk pendidikan pramelahirkan skala Kabupaten ; Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten ; Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten ; Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok UPPKS skala Kabupaten ; Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader / anggota kelompok UPPKS skala Kabupaten ; Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, tteknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kabupaten ; PKLK skala Kabupaten ; Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten ; Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten ; Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten ; Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB ; Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP) dalam program KB Nasional; Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB Nasional dalam rangka kemandirian ; Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB Nasional ; Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB Nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama ;
- 481 -
www. xxx. yyy. zzz. aaaa. bbbb. cccc. dddd. eeee.
Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB; Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB ; Penyediaan dukungan operasional IMP dalam progarm KB Nasional; Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional; Pelaksanaan peningkatan kerja sama dengan mitra kerja program KB Nasional dalam rangka kemandirian ; Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembagan program KB Nasional di Kabupaten ; Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian ; Pendayagunaan kerja sama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Kabupaten ; Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Kabupaten ffff. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM ; gggg. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala Kabupaten; hhhh. Penyelenggaraan operasional advokasi dan KIE skala Kabupaten iiii. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Kabupaten; jjjj. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Kabupaten; kkkk. Pelaksanaan advokasi, KIE serta konseling program KB dan KRR llll. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB ; mmmm. Pemanfaatan prototype program KB / Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas ; nnnn. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan hakhak reproduksi ; oooo. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten ; pppp. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten ; qqqq. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten ; rrrr. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB Nasional; ssss. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga ; tttt. Pengelolaan data dan informasi program KB Nasional serta penyipan sarana dan prasarana ; uuuu. Pemanfaatan data dan informasi program KB Nasional untuk mendukung pembangunan daerah ; vvvv. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-governement dan melakukan diseminasi informasi wwww. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Lingkungan di daerah Kabupaten ; xxxx. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten ; yyyy. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah Kabupaten ; zzzz. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten ; aaaaa. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervise pelaksanaan program KB Nasional di Kabupaten ; BAB V RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Bagian Kesatu KEPALA BADAN Pasal 8 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.
- 482 -
Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan tekhnis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana , serta Ketata Usahaan; b. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Ketata Usahaan; c. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; d. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat; e. Pemberian perizinan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Ketata Usahaan; f. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Ketata Usahaan; g. Pembinaan terhadap Jabatan fungsional;Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati; Bagian Kedua SEKRETARIS Pasal 10 Sekretaris mempunyai tugas mengkordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta perpustakaan, dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran SKPD b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu Pasal 12 Sekretaris, Terdiri dari : 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 2. Kepala Sub Bagian Keuangan. 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program Paragraf 1 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Pasal 13 Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan.
- 483 -
Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat. b. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana c. Melaksanakan urusan kepegawaian. d. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan. e. Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan. f. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 15 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan. b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan. c. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi. d. Melaksanakan akuntansi keuangan. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program Pasal 17 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dalam pengelolaan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi: a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran. b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan sratistik. c. Melaksanakan pengelolaan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan. Bagian Ketiga BIDANG PEMBERDAYAAN, PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DAN ORGANISASI PEREMPUAN Pasal 19 Kepala Bidang Pemberdayaan Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional, pengendalian dan mengevaluasi program Bidang Pemberdayaan Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan di lingkup Kabupaten;
- 484 -
Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Pemberdayaan Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun kegiatan dan rencana kerja Pemberdayaan Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan; b. Menyusun program dan anggaran Pemberdayaan Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan; c. Melaksanakan perumusan kebijakan operasional dan program Pemberdayaan Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan; d. Mengendalikan penyelenggaraan program Bidang Pemberdayaan Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan; e. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program Bidang Pemberdayaan Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan; Pasal 21 Kepala Bidang Pemberdayaan Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan terdiri dari : 1. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan. 2. Kepala Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Paragraf 1 Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan. Pasal 22 Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian program di Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan. Pasal 23 Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai fungsi a. Menyusun kegiatan dan rencana kerja Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan; b. Menyusun program dan anggaran Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan; c. Melaksanakan perumusan kebijakan operasional dan program Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan; d. Mengendalikan penyelenggaraan program Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan; e. Menganalisa data, kegiatan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan; f. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan; g. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan; Paragraf 2 Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Pasal 24 Kepala Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- 485 -
Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun kegiatan dan rencana kerja Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; b. Menyusun program dan anggaran Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; c. Melaksanakan perumusan kebijakan operasional dan program Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; d. Mengendalikan penyelenggaraan program Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; e. Menganalisa data, kegiatan dan pelaksanaan program advokasi dan peningkatan kualitas hidup perempuan; f. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program advokasi dan peningkatan kualitas hidup perempuan; g. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program Sub Bidang advokasi dan peningkatan kualitas hidup perempuan; Bagian Keempat BIDANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pasal 26 Kepala Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlidungan anak; Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi : 1. Menyusun kegiatan dan rencana kerja peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 2. Menyusun program dan anggaran peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 3. Melaksanakan perumusan kebijakan operasional dan program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 4. Mengendalikan penyelenggaraan program Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; 5. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; Pasal 28 Kepala Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, terdiri dari : 1. Kepala Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga; 2. Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak. Paragraf 1 Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 29 Kepala Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perlindungan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 30 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Dalam Rumah menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun kegiatan dan rencana kerja Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga; b. Menyusun program dan anggaran Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga; c. Melaksanakan perumusan kebijakan operasional dan program Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga; d. Mengendalikan penyelenggaraan program Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 486 -
e. Memantau dan menginventarisir tindak kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat dalam skala Kabupaten; f. Menindaklanjuti hasil pemantauan tindak kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat dalam skala Kabupaten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; Paragraf 2 Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak Pasal 31 Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak.
Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun kegiatan dan rencana kerja Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak; b. Menyusun program dan anggaran Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak; c. Melaksanakan perumusan kebijakan operasional dan program Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak; d. Mengendalikan penyelenggaraan program Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak; Bagian Keenam BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA Pasal 33 Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; b. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; c. Pengendalian penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; d. Evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; Pasal 35 Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga b. Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga
- 487 -
Paragraf 1 Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pasal 36 Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga; Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga menyelenggarakan fungsi : a. Menyiapkan bahan - bahan untuk penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; b. Melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; c. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengendalian program Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian program Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; Paragraf 2 Sub Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga Pasal 38 Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga. Pasal 39 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun program dan rencana kerja di Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga; b. Melakukan upaya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga; c. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengendalian program Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga; d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian program Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga. Bagian Ketujuh BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI Pasal 40 Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan kebijakan operasional dan pengendalian program Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, menyelenggarakan fungsi :
- 488 -
a. Pelaksanaan prumusan kebijakan operasional program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; b. Pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; c. Evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Pasal 42 Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari : a. Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana b. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Paragraf 1 Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana Pasal 43 Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan operasional dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana. Pasal 44 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun kegiatan dan rencana kerja Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; b. Menyusun program kegiatan dan anggaran Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; c. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam perumusan kegiatan Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; d. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria dalam ber KB; e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria dalam ber KB; f. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana, termasuk pelayanan Keluarga Berencana di rumah sakit skala Kabupaten; g. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”; h. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria; i. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria; j. Pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana; k. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana; l. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana. Paragraf 2 Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pasal 45 Kepala Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.
- 489 -
Pasal 46 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Reproduksi, menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun kegiatan dan rencana kerja penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; b. Menyusun program dan anggaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; c. Menyusun konsep pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnis penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; d. Melakukan upaya terciptanya keterpaduan dalam penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; e. Menyelenggarakan dan memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan sekssual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV / AIDS dan Infeksi Menular Sekssual (IMS); f. Menetapkan kebijakan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV / AIDS, Infeksi Menular Sekssual (IMS), dan bahaya NAPZA skala kabupaten; g. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 47 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang keahliannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 48 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang diantara tenaga fungsional yang ada; (3) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; (4) Jumlah tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII TATA KERJA Pasal 49 (1) Dalam melakukan tugas pengelolaan administrasi jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten dapat dibentuk Tim Kerja Administrasi (Tim Penilai dan Sekretariatan) Jabatan Fungsional di Kabupaten; (2) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana secara tekhnis administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, ditetapkan oleh Kepala Badan dengan Keputusan Kepala Badan.
- 490 -
Pasal 51 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 52 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 15 Maret 2009 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd H. UJANG ISKANDAR, ST. M.Si Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 16 Maret 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH Kabupaten Kotawaringin Barat, ttd Drs. BUDASMAN, M.Si NIP. 19560514 198303 1 012 BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 29
- 491 -
