ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG KESEHATAN Disampaikan : DALAM PERTEMUAN SEMILOKA PEMBAHASAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN SEMARANG, 26 FEBRUARI 2016

PERBEDAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT UU 23/2014 DAN PP 41/2007 DIMENSI

PP 41/2007 Setda dan Set DPRD Inspektorat Bapeda Dinas Lemtekda : Badan, Kantor dan RS 6. Kecamatan utk kab/kota 7. Kelurahan utk kab/kota

1. 2. 3. 4. 5.

Perumpunan

Perumpunan Dinas, Badan dan kantor

Tidak ada perumpunan

Tipologi

Tidak ada

Ada tipologi dinas dan badan

Lembaga lain yg diperintahkan per‐UU.

Dapat dibentuk menjadi perangkat daerah

Digabung menjadi bagian perangkat daerah yang ada

Nomenklatur

1. 2. 3. 4. 5.

UU 23/2014 Setda dan Set DPRD Inspektorat Dinas Badan Kecamatan utk Kab/Kota

 Lemtekda tdk ada lagi mis “RS menjadi UPTD”

PENGORGANISASIAN PERANGKAT DAERAH (Muatan revisi PP 41/2007 tentang Perangkat Daerah, RPP tersebut telah selesai Harmonisasi)

PRINSIP : 1. Setiap Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 1 (satu) DINAS. 2. Setiap Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh 1 (satu) BADAN. 3. DINAS dan BADAN dikategorikan kedalam TIPE A, B DAN C. 4. Tidak dikenal lagi Perumpunan Dinas dan Badan, maka setiap urusan yang beban tugasnya tidak masuk pada kategori terendah (C), akan digabungkan ke urusan yang karakteristiknya sama. 5. Penetapan Tipe A, B, dan C berdasarkan hasil skoring

PENGECUALIAN : Mengingat KESEHATAN merupakan URUSAN WAJIB yang melaksanakan PELAYANAN DASAR maka Organisasi DINAS KESEHATAN, MINIMAL pada Kategori TIPE C.

N O M E N K L AT U R DA N K O M P E T E N S I P E R A N G K AT DA E R A H

1. Nomenklatur Unit Kerja pada PERANGKAT DAERAH ditetapkan dengan MEMPERHATIKAN Pedoman yang ditetapkan oleh KEMENTERIAN /Lembaga yang membidangi URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT ( PASAL 211 UU No 23 Tahun 2014). 2. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS Kepala dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat daerah DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN /Lembaga yang membidangi URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT 3. Semua KEPALA perangkat daerah HANYA dapat diisi oleh PNS. 4. Kepala Perangkat Daerah PROVINSI diisi dari PNS yang memenuhi syarat di SELURUH INDONESIA. 5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota diisi oleh PNS yang memenuhi syarat DALAM SATU PROVINSI.

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Sekretariat : 3 Sub bag


4 Bidang, masing – masing 3 seksi

3 Bidang , masing masing 3 seksi

Ketrampilan Keahlian Sesuai kebutuhan


Sub bag TU 2 Bidang, masing – masing 3 Seksi

Ketrampilan Keahlian Sesuai kebutuhan 5

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA


Sekretariat : 2 sub bag

Sub bag TU

4 Bidang, masing – masing 3 seksi

3 Bidang , masing masing 3 seksi

2 Bidang, masing – masing 3 Seksi



Ketrampilan Keahlian Sesuai kebutuhan 6

INDIKATOR PENENTUAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 1. FAKTOR UMUM • Jumlah Penduduk • Luas Wilayah • Jumlah APBD 2. FAKTOR TEKNIS BIDANG KESEHATAN • Jumlah Penduduk • Kepadatan Penduduk 3. FAKTOR PENGALI • Jawa dan Bali : 1 • Sumatera , Kalimantan, Sulawesi : 1,1 • Nusa Tenggara dan Maluku : 1,2 • Papua : 1,4 • Daerah Bercirikan Kepulauan : 1,4 • Daerah Perbatasan Negara : 1,4

SKORE PENETUAN TIPOLOGI

TIPOLOGI PROVINSI

TIPOLOGI KAB/KOTA

1. SKORE 1‐600 TIPE C

1. SKORE 1‐600 TIPE C

2. SKORE 601‐800 TIPE B

2. SKORE 601‐800 TIPE B

3. SCORE 801‐2000 TIPE A

3. SCORE 801‐2000 TIPE A

Analisis situasi Dinkes : 1. Adanya indikasi miss-match antara struktur organisasi Kementerian Kesehatan dengan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 2. Adanya indikasi miss-match antara struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota 3. Dijumpai adanya perbedaan struktur dan nomenklatur antar Dinas Kesehatan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Terdapat ketidakjelasan hubungan kerja : • antar Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota • antara UPTD (termasuk RS) dengan Dinas Kesehatan • antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pusat 5. Terdapat Pemangku jabatan kepala Dinas Kesehatan yang tidak sesuai kompetensi nya

Beberapa Isu Strategis 1. Perubahan perundangan pemerintahan daerah perubahan pokok terdapat pada KLASIFIKASI DINAS (Tipologi), fokus terpenting : a. besaran struktur b. pelaksanaan hubungan koordinasi dan fungsional antar dinas Prov dengan Kab/Kota (contoh Kab/ Kota Tipe A sementara Prov Tipe B) c. tata hubungan Dinas Kesehatan dengan UPT d. besaran sruktur dalam pencapaian SPM

Isu Strategis (lanjutan) 2. Keseragaman struktur dan nomenklatur antar dinas kesehatan prov maupun K/K pada Dinas dengan tipologi yang sama 3. Kejelasan hubungan kerja antara dinkes prov dengan UPTD

RPP PARAGRAF 4 DINAS DAERAH PROVINSI Pasal 13 1. Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. 3. Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. 4. Dinas Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

RPP PARAGRAF 4 DINAS DAERAH PROVINSI Pasal 19 ayat (1): Pada Dinas Daerah Provinsi dapat dibentuk UPT Dinas Daerah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Penjelasan Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

RPP PARAGRAF 4 DINAS DAERAH PROVINSI Pasal 21 1. Selain UPT Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdapat UPT Dinas Daerah Provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Penjelasan Yang dimaksud dengan ”unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. 2. Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi. 3. Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4. Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

RPP PARAGRAF 4 DINAS DAERAH PROVINSI 5. Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. 6. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. 7. Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerahprovinsi yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaturdengan Peraturan Presiden.

HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (UU 23/2014)

Pasal 210 Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) bersifat koordinatif dan fungsional. PENJELASAN : Pasal 210 Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif dan fungsional” adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama.

BAB XI RPP HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 115

(1) Perangkat Daerah provinsi melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah provinsi. (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah kabupaten/kota.

BAB XI RPP HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (lanjutan)

(3) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : • sinkronisasi data; • sinkronisasi sasaran dan program; dan • sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

USULAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN

SETJEN 1. 2.

ITJEN: 1. Set Itjen 4.Inspkt III 2. Inspkt I 5.Inspkt IV 3. Inspkt II 6. Inspkt Inves

DITJEN KESMAS 1. Set Ditjen 2. Dit Kesga 3. Dit Kesling 4. Dit Gizi Masy 5. Dit Promkes 6. Dit Kesjor

DITJEN YANKES 1.Set Ditjen 2.Dit Yankes Prim 3.Dit Yankes Ruj 4.Dit Yankestrad 5.Dit Fasyankes 6.Dit Mutu-Akrd

1. 2.

DITJEN FARALKES 1. Set Ditjen 2. Dit Oblik dan Perbekkes 3. Dit. Yanfar 4. Dit Prodis Far 5. Dit. Penilaian Alke-PKRT 6.Dit. Pengawasan Alkes--PKRT

3. 4.

Roren 5. Ro KLN Rokeu‐ BMN 6. Ro Kom‐ Yanmas Ropeg 7. Ro Hukor Roum

DITJEN P2P 1. 2. 3. 4.

Set Ditjen Dit. SKK Dit P2ML Dit P2 Tular Vektor & Zoo 5. Dit PTM 6. Dit Keswa-

Napza

PUSAT: Data dan Informasi 3. P2JK 5. Kes Haji Analisis Det. Kes. 4. Krisis Kesehatan

BALITBANGKES 1.Set Badan 2.Puslitbang Biomedis 3. Puslitbang SDM 4. Puslitbang UKM 5. Puslitbang Humaniora & manajemen

BPPSDMK: 1.Set badan 2.PusRenGun SDM K 3. Pusdik SDMK 4. Puslat SDMK 5. Pusat Peningkatan Mutu SDMK

Rancangan STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kesehatan

DINKES PROV TIPE A Sekretariat

SubBagian Program dan Informasi

Bidang Kesehatan Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR

SubBagian Keuangan dan BMN

SubBagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pelayanan Kesehatan

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Seksi Kefarmasian

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Alat Kesehatan

Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu

Seksi SDM Kesehatan

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa

UPTD

JABFUNG

Bidang Sumber Daya Kesehatan


Dinas Kesehatan

DINKES KAB/KOTA TIPE A Sekretariat


Bidang Kesehatan Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR

SubBagian Keuangan dan BMN

SubBagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum


Bidang Pelayanan Kesehatan


Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Seksi Kefarmasian



Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu

Seksi SDM Kesehatan

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa

UPTD

JABFUNG



Dinas Kesehatan

DINKES PROV TIPE B Sekretariat


SubBagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum

Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatn



Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi


Seksi Kefarmasian

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Alkes

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OLah Raga

Seksi Pelayanan kesehatan

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa JABFUNG

Seksi SDM Kesehatan UPTD


Dinas Kesehatan

DINKES KAB/KOTA TIPE B Sekretariat


SubBagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum

Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatn





Seksi Kefarmasian

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Alkes

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OLah Raga

Seksi Pelayanan kesehatan

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa JABFUNG

Seksi SDM Kesehatan UPTD

Alternatif I

Rancangan STRUKTUR ORGANISASI Dinas Kesehatan

DINKES PROV TIPE C

Sub Bag Tata Usaha

Bidang Upaya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatn

Seksi Kesehatan Keluarga , Gizi dan Promosi Kesehatan

Seksi Kefarmasian

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan


Seksi Pelayanan Kesehatan

UPTD JABFUNG

Seksi SDM Kesehatan

Alternatif II


DINKES PROV TIPE C

Sub Bag Tata Usaha

Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatn


Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


UPTD

JABFUNG

Seksi Sumber Daya Kesehatan

Alternatif I


DINKES KAB/KOTA TIPE C

Sub Bag Tata Usaha

Bidang Upaya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatn

Seksi Kesehatan Keluarga , Gizi dan Promosi Kesehatan

Seksi Kefarmasian



Seksi Pelayanan Kesehatan

UPTD JABFUNG

Seksi SDM Kesehatan

Alternatif II


DINKES KAB/KOTA TIPE C

Sub Bag Tata Usaha

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatn

Bidang Kesehatan Masyarakat, Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer



Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

UPTD

JABFUNG

Seksi Sumber Daya Kesehatan

TERIMA KASIH

1.

Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN

2.

Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

3.

Undang‐Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 5.

Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

6.

Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang SKN

8.

Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015‐2019

9.

Peraturan Presiden Nom0r 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

10. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2015 tentang Kemenkes 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 Tentang Renstra Kemenkes 2015‐2019 13. RPP tentang Perangkat Daerah

1. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (penentuan tipologi Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota 2. Uji coba tipologi Dinas ke Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih 3. Berkontribusi terhadap penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah 4. Melakukan kajian terhadap tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang kemudian menghasilkan draft awal 5. Melakukan rapat koordinasi dengan Provinsi, Kabupaten/Kota terpilih dan Adinkes tentang rancangan struktur organisasi dan nomenklatur Dinas Kesehatan 6. Penyusunan rancangan struktur organisasi dan nomenklatur oleh Tim dengan konsultasi dengan Unit Utama. 7. Penyajian dan pembahasan rancangan struktur organisasi dan nomenklatur dalam pra rakerkesnas 8. Penyempurnaan rancangan untuk disajikan dan dibahas dalam Rakorpim 9. Uji coba rancangan struktur organisasi dan nomenklatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih 10. Penyempurnaan dan penetapan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Menteri Kesehatan.

TATA HUBUNGAN KERJA PUSAT, PROVINSI,KAB/KOTA, KECAMATAN Presiden

Gubernur

Bupati/ Walikota

Kementerian Kesehatan BPJS Pusat Sekretaris Jendral

Dinas Kes Provinsi BPJS Prov Sekretaris

Dinas Kes Kab/Kota Sekretaris

Camat BPJS Kab/Kota

Ditjen YANKES Puskesmas Ditjen Kesmas Bidang……. Ditjen Binfar Dirjen P2P Badan Litbang Badan PPSDM

Bidang…… Bidang…..

Bidang…..

Bidang…..

Bidang ……

Bidang…..

Bidang …..

RPP PARAGRAF 4 DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA Pasal 35 1. Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah. 2. Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. 3. Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota. 4. Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

RPP PARAGRAF 4 DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA Pasal 41 Pada dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPT dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pasal 43 Selain UPT dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat UPT dinas Daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional.

RPP PARAGRAF 4 DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA Pasal 44 1. Rumah sakit Daerahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin olehdirektur rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota. 2. Rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Dalam hal rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umumDaerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. 4. Rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

RPP PARAGRAF 4 DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA 5. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. 6. Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerahkabupaten/kota yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturdalam Peraturan Presiden.

RPP PARAGRAF 4 DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA Pasal 45 1. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dipimpin oleh kepala Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (Lampiran UU 23 Tahun 2014) SUB URUSAN Upaya Kesehatan

PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KAB/KOTA

Pengelolaan upaya kesehatan Pengelolaan UKP rujukan perorangan (UKP) rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas nasional/lintas daerah provinsi. Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) nasional dan rujukan nasional/lintas Daerah provinsi.

Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta.

Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.

Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (Lampiran UU 23 Tahun 2014) SUB URUSAN Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

PUSAT 1.

2.

3.

4. 5.

Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan warga negara asing (TK‐WNA), serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). Penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati. Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan. Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional.

DAERAH PROVINSI

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi.

DAERAH KAB/KOTA

1.

2.

Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (Lampiran UU 23 Tahun 2014) SUB URUSAN Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

PUSAT 1.

2.

3.

4.

5.

Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan. Pengawasan pre‐market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. Pengawasan post‐market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman.

DAERAH PROVINSI 1.

2.

Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).

DAERAH KAB/KOTA 1.

2.

3.

4.

Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional(UMOT). Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (Lampiran UU 23 Tahun 2014) SUB URUSAN Pember ‐ dayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

PUSAT Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional internasional,dan kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional.

DAERAH PROVINSI

DAERAH KAB/KOTA

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

FUNGSI DASAR

KRITERIA FUNGSI DASAR 1. merupakan ugas/terkecil/layanan/produk dari suatu kewenangan 2. Secara teknis melihat NSPK masing-masing urusan

Fungsi Dasar Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Lingkup Kab/Kota No

1

Sub Urusan

Kewenangan

Fungsi Dasar/ Jenis Layanan/Produk

Upaya 1.1 Pengelolaan • Pelayanan rujukan sesuai Kesehatan UKP Daerah standar di Kabupaten/Kota kabupaten/kota • Pelayanan pengobatan dan rujukan kesehatan perorangan tingkat Daerah kab/kota • Pelayanan Kefarmasian di fasilitas kesehatan daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota • Pelayanan pengelolaan perbekalan kesehatan bagi UKP daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota

Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Kab/Kota

No Sub Urusan 1

Kewenangan

Upaya 1.2 Pengelolaan Kesehatan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota

Fungsi Dasar/ Jenis Layanan/Produk • Upaya Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Keluarga, Gizi, Kesling, Kesjor,pencegahan dan pengendalian penyakit, surveilans,kekarantinaan kesehatan,kestradalkom, dan pelayanan farmasi, perbekes dan pengembangan SIK

• Pelayanan perizinan rumah sakit 1.3 Penerbitan izin kelas C dan D dan fasilitas rumah sakit pelayanan kesehatan tingkat kelas C dan D Daerah kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Fungsi Dasar Urusan Pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Kab/Kota No 2

Sub Urusan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Kewenangan


2.1 Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan

• Pelayanan perizinan praktik dan izin kerja tenaga kesehatan

2.2 Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota

• Pengelolaan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota

• Distribusi SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota

Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Kab/Kota No 3

Sub Urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Kewenangan 3.1 Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal

Fungsi Dasar/ Jenis Layanan/Produk Penerbitan/Pencabutan izin apotek, toko obat dan tindaklanjut hasil pengawasan

3.2 Penerbitan izin usaha Penerbitan/pencabutan izin mikro obat usaha mikro obat tradisional tradisional (UMOT) (UMOT) dan tindaklanjut pengawasan 3.3 Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga

Penerbitan/pencabutan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga serta tindaklanjut hasil pengawasan

Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Kab/Kota No 3

Sub Urusan

Kewenangan


Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

3.4 Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga

Penerbitan/pencabutan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan penyuluhan keamanan pangan pada IRTP

3.5 Pengawasan post‐ market produk makanan‐minuman industri rumah tangga.

Pelaksanaan pemeriksaan dan monitoring Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), uji sampel pada IRTP dan tindaklanjut pengawasan Penetapan KLB, penyelidikan epidemologi, pemeriksaan saran keamanan pangan, pelaporan dan penaggulangan KLB Penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, Uji Sampel, Izin Iklan dan Tindaklanjut hasil pengawasan

Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Kab/Kota No

4

Sub Urusan

Kewenangan

Pemberdayaan 4.1 Pemberdayaan Masyarakat masyarakat bidang Bidang kesehatan melalui Kesehatan tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

Fungsi Dasar/ Jenis Layanan/Produk • Penguatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota • Memberikan pembinaan pengelolaan dan pelaksanaan promosi kesehatan di wilayah kerja Kabupaten/Kota

Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Provinsi N o 1.

Sub Urusan

Kewenangan

Upaya 1.1 Pengelolaan UKP rujukan kesehatan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota

Fungsi Dasar/ Jenis Layanan/Produk • Pelayanan rujukan sesuai standar dari kabupaten/kota • Pelayanan pengelolaan perbekalan kesehatan bagi UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah

1.2 Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota

•

Upaya Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Keluarga, Gizi, Kesling, Kesjor,pencegahan dan pengendalian penyakit, surveilans,kekarantinaan kesehatan, kestradalkom, dan pelayanan farmasi, perbekes dan pengembangan SIK

1.3 Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.

• Pelayanan penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi

Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Provinsi No 2.

Sub Urusan

Kewenangan


Sumber Daya 2.1 Perencanaan dan • Pengelolaan SDM kesehatan untuk Manusia (SDM) pengembangan SDM UKM dan UKP Daerah Provinsi Kesehatan kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi • Distribusi SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Provinsi

3.

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Penerbitan pengakuan • Pelayanan penerbitan/pencabutan pedagang besar farmasi (PBF) pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan cabang penyalur (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) alat kesehatan (PAK), Tindak lanjut rekomendasi hasil, rekomendasi penerbitan, tindak lanjut hasil

Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).

•

Pelayanan penerbitan/pencabutan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan tindak lanjut hasil pengawasan

Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Provinsi No 4

Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kewenangan


• 4.1 Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.

Penguatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Provinsi

•

Memberikan pembinaan pengelolaan pelaksanaan promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Provinsi

•

Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG KESEHATAN

Recommend Documents