PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR : 5 TAHUN 2008 TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 128 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dengan Peraturan Daerah; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

Peraturan Daerah Kota Mataram

43

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Mataram, yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram. 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasPeraturan Daerah Kota Mataram

44

4.

5.

6. 7. 8. 9.

10. 11.

12.

13.

14.

15. 16. 17.

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kota Mataram yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Mataram. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Mataram. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kota Mataram. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Mataram yang merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kota Mataram yang merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Unsur pengawasan daerah adalah Inspektorat Kota Mataram. Staf ahli adalah staf ahli Kepala Daerah. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2


45

(1) Membentuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Sekretariat Daerah. b. Sekretariat DPRD. c. Dinas Daerah, terdiri dari : 1) Dinas Kesehatan 2) Dinas Pekerjaan Umum 3) Dinas Perhubungan 4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan 8) Dinas Tata Kota 9) Dinas Kebersihan 10) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12) Dinas Pendapatan 13) Dinas Pertamanan d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah e. Inspektorat Kota f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat 4) Badan Kepegawaian Daerah 5) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Perikanan 6) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 7) Satuan Pemadam Kebakaran 8) Satuan Polisi Pamong Praja 9) Kantor Lingkungan Hidup 10) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu e. Kecamatan, terdiri dari : 1) Kecamatan Ampenan 2) Kecamatan Sekarbela 3) Kecamatan Selaparang 4) Kecamatan Mataram 5) Kecamatan Sandubaya 6) Kecamatan Cakranegara f. Kelurahan, terdiri dari : Kecamatan Ampenan 1. Kelurahan Bintaro 2. Kelurahan Ampenan Utara Peraturan Daerah Kota Mataram

46

3. Kelurahan Dayan Peken 4. Kelurahan Ampenan Tengah 5. Kelurahan Banjar 6. Kelurahan Ampenan Selatan 7. Kelurahan Taman Sari 8. Kelurahan Pejeruk 9. Kelurahan Kebun Sari 10. Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Sekarbela 11. Kelurahan Kekalik Jaya 12. Kelurahan Tanjung Karang Permai 13. Kelurahan Tanjung Karang 14. Kelurahan Karang Pule 15. Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Selaparang 16. Kelurahan Rembiga 17. Kelurahan Karang Baru 18. Kelurahan Monjok Barat 19. Kelurahan Monjok 20. Kelurahan Monjok Timur 21. Kelurahan Mataram Barat 22. Kelurahan Gomong 23. Kelurahan Dasan Agung 24. Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Mataram 26. Kelurahan Punia 27. Kelurahan Pejanggik 28. Kelurahan Mataram Timur 29. Kelurahan Pagesangan Barat 30. Kelurahan Pagesangan 31. Kelurahan Pagesangan Timur 32. Kelurahan Pagutan Barat 33. Kelurahan Pagutan 34. Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Cakranegara 34. Kelurahan Cakranegara Barat 35. Kelurahan Cilinaya 36. Kelurahan Sapta Marga 37. Kelurahan Mayura 38. Kelurahan Cakranegara Timur 39. Kelurahan Cakranegara Selatan 40. Kelurahan Cakranegara Selatan Baru 41. Kelurahan Cakranegara Utara 42. Kelurahan Karang Taliwang 43. Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Sandubaya 44. Kelurahan Selagalas 45. Kelurahan Bertais 46. Kelurahan Mandalika 47. Kelurahan Babakan Peraturan Daerah Kota Mataram

47

48. Kelurahan Turida 49. Kelurahan Abian Tubuh Baru 50. Kelurahan Dasan Cermen (3) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat Staf Ahli sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari: a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. b. Staf Ahli Bidang Pengentasan Kemiskinan. c. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Perkotaan. d. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan SDM e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. (4) Rincian tugas pokok dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 3 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sekretariat daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Mataram, dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah . Dinas daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur perencanaan penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI


48

Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 4 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris Daerah: 2. Assisten Tata Praja, membawahi dan menkoordinasikan : 1) Bagian Pemerintahan, membawahi : a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b) Sub Bagian Otonomi Daerah; c) Sub Bagian Adminstrasi Pertanahan; 2) Bagian Hukum, membawahi : a) Sub Bagian Perundang-undangan; b) Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum; c) Sub Bagian Dokumentasi, Penyuluhan Hukum dan HAM. 3) Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, membawahi : a) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi; b) Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi; 3. Assisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan : 1) Bagian Perekonomian, membawahi : a) Sub Bagian Sarana Perekonomian; b) Sub Bagian Produksi Daerah; c) Sub Bagian Penanaman Modal Daerah. 2) Bagian Adminstrasi dan Pengendalian Pembangunan, membawahi : a) Sub Bagian Program; b) Sub Bagian Adminstrasi Pembangunan; c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 3) Bagian Kesra, membawahi : a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; b) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga; c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; 3. Assisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan: 1) Bagian Umum, membawahi : a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan; b) Sub Bagian Perlengkapan; c) Sub Bagian Kepegawaian; Peraturan Daerah Kota Mataram

49

2) Bagian Organisasi, membawahi : a) Sub Bagian Kelembagaan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Analisa dan Informasi Jabatan;

3) Bagian Humas dan Protokol, membawahi ; a) Sub Bagian Protokol, Perjalanan dan Rumah Tangga; b) Sub Bagian Humas; c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; 4) Bagian Keuangan, membawahi ; a) Sub Bagian Anggaran; b) Sub Bagian Pembukuan; c) Sub Bagian Perbendaharaan;

Bagian Kedua Sekretariat DPRD Pasal 5 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut : Sekretaris DPRD, membawahi : 1) Bagian Tata Usaha, membawahi : a) Sub Bagian Perencanaan; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2) Bagian Hukum dan Persidangan , membawahi : a) Sub Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat ; b) Sub Bagian Hukum, Perundang-undangan dan Perpustakaan; c) Sub Bagian Protokol, Perjalanan dan Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan.

Bagian Ketiga Dinas Daerah Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Daerah, terdiri dari : 1. DINAS KESEHATAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Peraturan Daerah Kota Mataram

50

2). Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan a. Seksi Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan c. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan 3). Bidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit b. Seksi Pemberantasan Penyakit dan Bencana c. Seksi Penyehatan Lingkungan 4). Bidang Promosi Kesehatan a. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat b. Seksi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan c. Seksi Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Institusi 5). Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga a. Seksi Kesehatan Ibu b. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut c. Seksi Gizi Masyarakat 6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 7). Kelompok Jabatan Fungsional 2.

DINAS PEKERJAAN UMUM, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Pengairan a. Seksi Drainase b. Seksi Irigasi c. Seksi Sungai dan Pantai 3). Bidang Bina Marga a. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan


51

4).

5).

6). 7). 3.

c. Seksi Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan Bidang Cipta Karya a. Seksi Tata Bangunan b. Seksi Jasa Konstruksi c. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Bidang Perumahan a. Seksi Pengembangan Kawasan b. Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kelompok Jabatan Fungsional

DINAS PERHUBUNGAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Pengembangan Sistem Perhubungan a. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perhubungan b. Seksi Bina Pelayanan Perhubungan c. Seksi Postel, Perhubungan Laut dan Udara 3). Bidang Perhubungan Darat a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas b. Seksi Angkutan c. Seksi Teknis, Sarana dan Prasarana 4). Bidang Operasional dan Pengendalian LLAJ a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Laka Lantas b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas c. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas

5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional Peraturan Daerah Kota Mataram

52

4.

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, dipimpin oleh Kepala membawahi :

DAN Dinas,

1). Sekretariat a. Sub Bagian Informasi dan Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Pendidikan Dasar a. Seksi Kurikulum b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Seksi Prasarana dan Sarana 3). Bidang Pendidikan Menengah a. Seksi Kurikulum b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Seksi Prasarana dan Sarana 4). Bidang Pemuda dan Olahraga a. Seksi Bina Kepemudaan b. Seksi Bina Olahraga dan Atlet Berprestasi c. Seksi Bina Nilai Sejarah dan Pertukaran Pelajar 5). Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan c. Seksi Pengembangan Bahasa, dan Seni Budaya Pelajar 6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 7). Kelompok Jabatan Fungsional 5.

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial


53

a. Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna b. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga c. Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial 3). Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial c. Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin dan Daerah Kumuh 4). Bidang Pelatihan ,Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas b. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja c. Seksi Transmigrasi 5). Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja a. Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 7). Kelompok Jabatan Fungsional 6.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Bina Kebudayaan a. Seksi Lingkungan Budaya dan Tradisi b. Seksi Kesenian dan Perfilman c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 3). Bidang Bina Kepariwisataan a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata b. Seksi Kemitraan, Promosi dan Pemasaran c. Seksi Pemberdayaan SDM dan Standarisasi Kepariwisataan


54

4). Bidang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan a. Seksi Perijinan Kepariwisataan b. Seksi Informasi dan Pengembangan Kepariwisataan c. Seksi Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional 7.

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, dipimpin membawahi :

KELAUTAN oleh Kepala

DAN Dinas,

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Pertanian a. Seksi Produksi Padi dan Palawija b. Seksi Produksi Holtikultura dan Tanaman Hias c. Seksi Perlindungan Tanaman 3). Bidang Peternakan a. Seksi Produksi Peternakan b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet c. Seksi Pakan Ternak 4). Bidang Pengembangan Agribisnis a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil b. Seksi Pengembangan Usaha dan Perijinan c. Seksi Pemasaran 5). Bidang Kelautan dan Perikanan a. Seksi Perikanan Budidaya b. Seksi Perikanan Tangkap c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 6). Bidang Sarana, Prasarana dan SDM a. Seksi Sarana Produksi dan Teknologi b. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 8). Kelompok Jabatan Fungsional 8.

DINAS TATA KOTA, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan Peraturan Daerah Kota Mataram

55

2).

3).

4).

5). 6). 9.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Tata Ruang a. Seksi Perencanaan Ruang Perkotaan b. Seksi Pemanfaatan Ruang Perkotaan c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang Perkotaan Bidang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan a. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Perkotaan b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan Bidang Perijinan dan Bina Peran serta Masyarakat a. Seksi Informasi dan Perijinan b. Seksi Kemitraan dan Bina Peran serta Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kelompok Jabatan Fungsional

DINAS KEBERSIHAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Pelayanan Kebersihan a. Seksi Operasional Pelayanan Kebersihan b. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Angkutan c. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan TPAS 3). Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebersihan a. Seksi Sarana Kebersihan b. Seksi Prasarana Kebersihan 4). Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat (PSM) a. Seksi Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan b. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Peraturan Daerah Kota Mataram

56

5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional 10. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM a. Seksi Organisasi dan Badan Hukum b. Seksi Tatalaksana c. Seksi Pengembangan SDM 3). Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UKM a. Seksi Bina Usaha b. Seksi Fasilitasi Permodalan c. Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 4). Bidang Perdagangan a. Seksi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan b. Seksi Bina Usaha Perdagangan c. Seksi Promosi dan Distribusi 5). Bidang Perindustrian a. Seksi Sarana Industri b. Seksi Usaha Industri c. Seksi Bimbingan Produksi 6). Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen a. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan b. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Konsumen c. Seksi Metrologi Legal 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 8). Kelompok Jabatan Fungsional 11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


57

2).

3).

4).

5). 6).

Bidang Perencanaan Kependudukan

dan

Pendaftaran

a. Seksi Perencanaan dan Penataan Kependudukan b. Seksi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pencatatan Sipil a. Seksi Perkawinan dan Perceraian b. Seksi Kelahiran dan Kematian c. Seksi Perubahan Nama, Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kepedudukan (SIAK) b. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kependudukan c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kelompok Jabatan Fungsional

12. DINAS PENDAPATAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2).

3).

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran b. Seksi Perhitungan dan Penetapan c. Seksi Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan lain-lain Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pendapatan Daerah a. Seksi Penagihan, Restitusi dan Keberatan b. Seksi Penatausahaan Pendapatan Daerah c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

4). Bidang Pengelolaan Pasar a. Seksi Penatausahaan Pendapatan Pasar b. Seksi Perijinan, Pengaturan dan Pemeliharaan Peraturan Daerah Kota Mataram

58

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional

13. DINAS PERTAMANAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau a. Seksi Taman dan Jalur b. Seksi Dekorasi Kota c. Seksi Pemakaman 3).

Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) a. Seksi Penataan PJU b. Seksi Pemeliharaan PJU

4).

Bidang Perijinan dan Bina Peran Serta a. Seksi Perijinan b. Seksi Pengendalian dan Bina Peran Serta Masyarakat

5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keempat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 7 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : Kepala Badan, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama Pembangunan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Ekonomi Peraturan Daerah Kota Mataram

59

a. Sub Bidang Koperindag dan Pemberdayaan Ekonomi b. Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata 3). Bidang Sosial Budaya a. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan Umum b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 4). Bidang Fisik dan Prasarana a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5). Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan b. Sub Bidang Statistik 6). Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Kelima Inspektorat Kota Pasal 8 Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri dari : Inspektur Kota membawahi : 1). Sekretariat

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Inspektur Pembantu Wilayah I

a. Seksi Pemeriksa Pemerintahan b. Seksi Pemeriksa Pembangunan c. Seksi Pemeriksa Kemasyarakatan

Pemerintah

Bidang

Pemerintah

Bidang

Pemerintah

Bidang

3). Inspektur Pembantu Wilayah II

a. Seksi Pemeriksa Pemerintahan b. Seksi Pemeriksa Pembangunan c. Seksi Pemeriksa Kemasyarakatan

Pemerintah

Bidang

Pemerintah

Bidang

Pemerintah

Bidang

4). Inspektur Pembantu Wilayah III

a. Seksi Pemeriksa Pemerintahan Peraturan Daerah Kota Mataram

Pemerintah

Bidang 60

b. Seksi Pemeriksa Pembangunan c. Seksi Pemeriksa Kemasyarakatan

Pemerintah

Bidang

Pemerintah

Bidang

5). Inspektur Pembantu Wilayah IV

a. Seksi Pemeriksa Pemerintah Pemerintahan b. Seksi Pemeriksa Pemerintah Pembangunan c. Seksi Pemeriksa Pemerintah Kemasyarakatan 6). Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Bidang Bidang

Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah Pasal 9 Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : 1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, dipimpin oleh Kepala Badan, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional 3). Bidang Politik dan Bina Sosial Kemasyarakatan a. Sub Bidang Bina Politik b. Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya, Ekonomi dan Kemasyarakatan 4). Bidang Perlindungan Masyarakat a. Sub Bidang Identifikasi, Pencegahan dan Penanggulangan b. Sub Bidang Bina Kelembagaan dan SDM Satuan Linmas 5). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 6). Kelompok Jabatan Fungsional


61

2. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA , dipimpin oleh Kepala Badan, membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program a. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3). Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 4). Bidang Bina Keluarga Sejahtera a. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga b. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Program 5). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan b. Sub Bidang Perlindungan Anak 6). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 7). Kelompok Jabatan Fungsional 3. BADAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT,

dipimpin oleh Kepala Badan, membawahi : 1). Sekretariat : a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Pemberdayaan Pemerintahan


62

a. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Kelurahan b. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 3). Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat b. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan

4). Bidang Pengelolaan SDA dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna a. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam b. Sub Bidang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 6). Kelompok Jabatan Fungsional 4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, dipimpin oleh Kepala Badan

membawahi :

1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2). Bidang

Perencanaan

dan

Pengembangan

Kepegawaian a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian b. Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian 3). Bidang Mutasi Kepegawaian a. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional b. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non Fungsional 4). Bidang

Kesejahteraan

dan

Informasi

Kepegawaian a. Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian b. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian


63

5). Bidang

Pendidikan

dan

Pelatihan

Kepegawaian a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

6). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 7). Kelompok Jabatan Fungsional 5. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, dipimpin oleh Kepala Badan membawahi : 1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Kelembagaan Pangan a. Sub Bidang Pengadaan, Cadangan dan Analisis Harga Pangan b. Sub Bidang Kelembagaan, Distribusi, Kecukupan dan Pemerataan Pangan 3). Bidang Kewaspadaan Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi a. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan b. Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi 4). Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM a. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM b. Sub Bidang Penyuluhan , Informasi dan Teknologi

5). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 6). Kelompok Jabatan Fungsional 6. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH, dipimpin oleh Kepala Kantor, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan 3. Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan 4. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

5. Kelompok Jabatan Fungsional


64

7. SATUAN PEMADAM KEBAKARAN, dipimpin oleh Kepala Kantor, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Identifikasi, Pencegahan dan Penanggulangan 3. Seksi Sarana dan Prasarana 4. Seksi Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan 5. Kelompok Jabatan Fungsional 8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, dipimpin oleh Kepala Kantor membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Operasional dan Penertiban 3. Seksi Pengamanan dan Pengawalan 4. Seksi Bina Mitra dan Pengembangan SDM Satuan Polpra

5. Kelompok Jabatan Fungsional 9. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, dipimpin oleh Kepala Kantor membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 3. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 4. Seksi Penataan Lingkungan


10. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU, dipimpin oleh Kepala Kantor membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 3. Seksi Pembangunan 4. Seksi Pemerintahan


Bagian Ketujuh Kecamatan Pasal 10 Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

Camat, membawahi : 1. Sekretariat : a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Peraturan Daerah Kota Mataram

65

2. 3. 4. 5. 6.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Seksi Pemerintahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Perekonomian,Fisik, Sarana dan Prasarana Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedelapan Kelurahan Pasal 11 Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

Lurah, membawahi : 1. Sekretaris Lurah 2. Seksi Pemerintahan 3. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana 5. Seksi Perekonomian 6. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Kesembilan Bagan Struktur Organisasi Pasal 12 Bagan struktur organisasi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran XXIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. . BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 13 (1) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; Peraturan Daerah Kota Mataram

66

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 14 (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. (3) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Staf Ahli Pasal 15

(1) (2)

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli. Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Kepala Daerah diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.


67

(3)

Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah

Bagian Keempat Inspektorat Kota Pasal 16 (1) Inspektorat kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. (2) Inspektorat kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; Bagian Kelima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 17 (1) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. (2) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Dinas Daerah Pasal 18


68

(1) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh Lembaga Teknis Daerah Pasal 19 (1) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang besifat spesifik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimasud pada ayat (1), dapat berbentuk badan dan kantor. (4) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan dan yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor.

Bagian Kedelapan Kecamatan Pasal 20 (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.


69

(2)

(3)

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan. Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan Kelurahan Pasal 21 (1) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum; e. menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Kelurahan; (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah Kota Mataram

70

Bagian Kesepuluh Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Pasal 22 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dtindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas UPTD dan UPTB Pasal 23 (1)

(2)

(3)

Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). UTPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan sebagian teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas dan atau Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Pembentukan susunan organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Keduabelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24

(1) Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenagatenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan bidang keahliannya. Peraturan Daerah Kota Mataram

71

(3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kepala dinas, inspektur kota, kepala badan, kepala kantor, camat dan lurah. (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA Pasal 25 (1)

(2) (3)

(4)

Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masingmasing. Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah, wajib melaksanakan pengawasan melekat. Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH Pasal 26 (1) (2)

Sekretaris daerah adalah jabatan eselon IIa. Asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur kota dan staf ahli adalah jabatan eselon IIb.


72

(3)

(4) (5)

(6)

Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu adalah jabatan eselon IIIa. Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris camat adalah jabatan eselon IIIb. Lurah, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi, kepala UPT dinas/badan adalah jabatan eselon IVa. Sekretaris lurah, kepala sub bagian tata usaha pada UPT dinas/badan, kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan dan kepala seksi pada kelurahan adalah jabatan eselon IV b. Pasal 27

(1) (2)

(3)

Pejabat eselon II, III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pejabat eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Semua pemangku jabatan struktural yang telah menduduki jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa Pasal 29 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram dan Peraturan Peraturan Daerah Kota Mataram

73

lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, seluruh jabatan yang ada sebelumnya beserta pejabat yang memangku dalam jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. Ditetapkan di M a t a r a m pada tanggal 25 Juni 2008 WALIKOTA MATARAM,

H. MOH RUSLAN Diundangkan di Mataram pada tanggal 25 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2008 SERI : D


NOMOR

:

3

74

Lampiran I : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi SEKRETARIAT DAERAH Kota Mataram

SEKRETARIS DAERAH

STAF AHLI SEKRETARIAT DPRD

1

2

3

4

5

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN TATA PRAJA

BAGIAN PEMERINTAHAN

BAGIAN HUKUM

BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN INFORMATIKA

Sub Bagian Pemerintahan Umum

Sub Bagian PerundangUndangan

Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi

Sub Bagian Otonomi Daerah

Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum

Sub Bagian Pengemb. Teknologi Informasi

Sub Bagian Administrasi Pertanahan

Sub Bagian Dok. Peny. Hukum dan HAM

= Garis Perintah (Komando)

BAGIAN ADM. DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

BAGIAN PEREKONOMIAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN KESEJAHTERAA N RAKYAT

BAGIAN UMUM

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Program

Sub Bagian Sarana Perekonomian

Sub Bagian Agama, Pend. dan Kebudayaan

Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan

Sub Bagian Kelembagaan

Sub Bagian Protokol, Perjalanan dan Rumah Tangga

Sub Bagian Administrasi Pembangunan

Sub Bagian Produksi Daerah

Sub Bagian Pemuda dan Olahraga

Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Ketatalaksanaan

Sub Bagian Humas

Sub Bagian Pembukuan

Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

Sub Bagian Penanaman Modal Daerah

Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Anforjab

Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi

Sub Bagian Perbendaharaan

Sub Bagian Anggaran

WALIKOTA MATARAM,

= Garis Pembinaan Administratif = Garis Koordinasi

H. MOH. RUSLAN

Lampiran II : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi SEKRETARIAT DPRD Kota Mataram

PIMPINAN DPRD

SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS DPRD

BAGIAN TATA USAHA

BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Persidangan dan Humas

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Hukum, Perundangundangan dan Perpustakaan


Sub Bagian Protokol, Perjalanan dan Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan

WALIKOTA MATARAM,

= Garis Perintah (Komando) = Garis Pembinaan Administratif


H. MOH. RUSLAN 43

Lampiran III : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS KESEHATAN Kota Mataram KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN

SEKRETARIAT


BIDANG PENGAMATAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

BIDANG PROMOSI KESEHATAN

BIDANG PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA Sub Bagian Keuangan

Seksi Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan

Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Seksi Pemberantasan Penyakit dan Bencana

Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan

Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan

Seksi Kesehatan Ibu


Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut

Seksi Gizi Masyarakat Seksi Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM) dan Usaha Kesehatan Institusi

UPTD

WALIKOTA MATARAM,


H. MOH. RUSLAN


44

Lampiran IV : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM Kota Mataram KEPALA DINAS


SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan BIDANG PENGAIRAN

BIDANG BINA MARGA

BIDANG CIPTA KARYA

BIDANG PERUMAHAN Sub Bagian Keuangan

Seksi Drainase

Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Seksi Irigasi

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Sungai dan Pantai

Seksi Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan

Seksi Tata Bangunan

Seksi Jasa Konstruksi

Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan

UPTD = Garis Perintah (Komando)


Seksi Pengembangan Kawasan


Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendaliaan Perumahan

WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN

45

Lampiran V : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN Kota Mataram KEPALA DINAS


SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN

BIDANG OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN LLAJ

BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Sub Bagian Keuangan

Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perhubungan

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalau Lintas

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Laka Lantas

Seksi Bina Pelayanan Perhubungan

Seksi Angkutan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Seksi Postel, Perhubngan Laut dan Udara

Seksi Teknis, Sarana dan Prasarana

Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas


WALIKOTA MATARAM, UPTD = Garis Perintah (Komando)


H. MOH. RUSLAN

46

Lampiran VI : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kota Mataram

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT

Sub Bagian Informasi dan Perencanaan BIDANG PENDIDIKAN DASAR

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL Sub Bagian Keuangan

Seksi Kurikulum

Seksi Kurikulum

Seksi Bina Kepemudaan

Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Bina Olahraga dan Atlet Berprestasi

Seksi Prasarana dan Sarana

Seksi Prasarana dan Sarana

Seksi Bina Nilai Sejarah dan Pertukaran Pelajar

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan Seksi Pengembangan Bahasa dan Seni Budaya Pelajar



H. MOH. RUSLAN 47

Lampiran VII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kota Mataram

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA

Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Seksi Pelatihan dan Produktivitas

Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek

Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja

Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin dan Daerah Kumuh

Sub Bagian Keuangan


Seksi Transmigrasi


H. MOH. RUSLAN


48

Lampiran VIII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kota Mataram

KEPALA DINAS


BIDANG BINA KEBUDAYAAN

SEKRETARIAT

BIDANG PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN

BIDANG BINA KEPARIWISATAAN


Sub Bagian Keuangan

Seksi Lingkungan Budaya dan Tradisi

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata

Seksi Perijinan Kepariwisataan

Seksi Kesenian dan Perfilman

Seksi Kemitraan, Promosi dan Pemasaran

Seksi Informasi dan Pengembangan Kepariwisataan

Seksi Pemberdayaan SDM dan Standarisasi Kepariwisataan

Seksi Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan




H. MOH. RUSLAN 49

Lampiran IX : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kota Mataram

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan BIDANG PERTANIAN

BIDANG PETERNAKAN

BIDANG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

BIDANG SARANA, PRASARANA DAN SDM Sub Bagian Keuangan

Seksi Produksi Padi dan Palawija

Seksi Produksi Peternakan

Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Seksi Perikanan Budidaya

Seksi Sarana Produksi dan Teknologi

Seksi Produksi Holtikultura

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Seksi Pengembangan Usaha dan Perijinan

Seksi Perikanan Tangkap

Seksi Pengelolaan Lahan dan Air

Seksi Perlindungan Tanaman

Seksi Pakan Ternak

Seksi Pemasaran

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir




H. MOH. RUSLAN 50

Lampiran X : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS TATA KOTA Kota Mataram

KEPALA DINAS


BIDANG TATA RUANG

SEKRETARIAT

BIDANG PERIJINAN DAN BINA PERAN SERTA MASYARAKAT

BIDANG PENATAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN


Sub Bagian Keuangan

Seksi Perencanaan Ruang Perkotaan

Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Seksi Informasi dan Perijinan

Seksi Pemanfaatan Ruang Perkotaan

Seksi Pengawasan dan Pengendalaian Pembangunan Perkotaan

WALIKOTA MATARAM,

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang Perkotaan


H. MOH. RUSLAN WALIKOTA MATARAM, UPTD

H. MOH. RUSLAN = Garis Perintah (Komando)


51

Lampiran XI : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS KEBERSIHAN Kota Mataram

KEPALA DINAS


BIDANG PELAYANAN KEBERSIHAN

SEKRETARIAT

BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN

BIDANG PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)


Sub Bagian Keuangan

Seksi Operasional Pelayanan Kebersihan

Seksi Sarana Kebersihan

Seksi Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan

Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Angkutan

Seksi Prasarana Kebersihan

Seksi Kemitraan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat


Seksi Pengelolaan Air Limbah dan TPAS

WALIKOTA MATARAM, UPTD



52

Lampiran XII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kota Mataram

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM

BIDANG BINA USAHA DAN FASILITASI PERMODALAN KOPERASI DAN UKM

BIDANG PERDAGANGAN

BIDANG PERINDUSTRIAN

BIDANG METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Sub Bagian Keuangan

SEKRETARIAT

Seksi Bina Usaha

Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Seksi Sarana Industri

Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Tatalaksana

Seksi Fasilitasi Permodalan

Seksi Bina Usaha Perdagangan

Seksi Usaha Industri

Seksi Pengendalian dan Perlindungan Konsumen

Seksi Pengembangan SDM

Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Seksi Promosi dan Distribusi

Seksi Bimbingan Produksi

Seksi Metrologi Legal





53

Lampiran XIII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kota Mataram

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Seksi Perencanaan dan Penataan Kependudukan

Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Seksi Kelahiran dan Kematian

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Perubahan Nama, Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Seksi Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Sub Bagian Keuangan


Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kependudukan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kependudukan




54

Lampiran XIV : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PENDAPATAN Kota Mataram

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN PASAR

BIDANG PENAGIHAN PENDAPATAN DAERAH

Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi Penagihan,Restitusi dan Keberatan

Seksi Perhitungan dan Penetapan

Seksi Penatausahaan Pendapatan Daerah

Seksi Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan

Seksi Penatausahaan Pendapatan Pasar


Seksi Perijinan, Pengaturan dan Pemeliharaan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

WALIKOTA MATARAM,

UPTD = Garis Perintah (Komando)


H. MOH. RUSLAN 55

Lampiran XV : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PERTAMANAN Kota Mataram

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan BIDANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BIDANG PERIJINAN DAN BINA PERAN SERTA

BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

Seksi Taman dan Jalur

Seksi Penataan PJU

Seksi Dekorasi Kota

Seksi Pemeliharaan PJU

Seksi Perijinan

Sub Bagian Keuangan


Seksi Pengendalian dan Bina Peran Serta Masyarakat

Seksi Pemakaman

UPTD



56

Lampiran XVI : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kota Mataram

KEPALA BADAN


BIDANG EKONOMI

SEKRETARIAT

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG FISIK DAN PRASARANA

BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama Pembangunan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bidang Koperindag dan Pemberdayaan Ekonomi

Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan Umum

Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Statistik


UPTB

WALIKOTA MATARAM,



57

Lampiran XVII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi INSPEKTORAT Kota Mataram

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

NSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pembangunan




Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pemerintahan




Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Kemasyarakatn




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR



Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan


WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN 58

Lampiran XVIII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kota Mataram

KEPALA BADAN


BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan BIDANG POLITIK DAN BINA SOSIAL KEMASYARAKATAN

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sub Bagian Keuangan

Sub Bidang Identifikasi, Pencegahan dan Penanggulangan

Sub Bidang Bina Politik

Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya, Ekonomi dan Kemasyarakatan


Sub Bidang Bina Kelembagaan dan SDM Satuan Linmas

UPTB

WALIKOTA MATARAM,



59

Lampiran XIX : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kota Mataram

KEPALA BADAN


BIDANG INFORMASI KELUARGA DAN ANALISIS PROGRAM

SEKRETARIAT

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

BIDANG BINA KELUARGA SEJAHTERA

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Sub Bagian Keuangan Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Sub Bidang Ketahahan dan Pemberdayaan Keluarga

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Program

Sub Bidang Perlindungan Anak


UPTB

WALIKOTA MATARAM,



H. MOH. RUSLAN 60

Lampiran XX : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kota Mataram

KEPALA BADAN


SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN

BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN PEMANFAATAN TTG Sub Bagian Keuangan

Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sub Bidang Pengelolaan SDA


Sub Bidang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG

Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan

UPTB

WALIKOTA MATARAM,



61

Lampiran XXI: Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kota Mataram

KEPALA BADAN


BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

BIDANG KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN


Sub Bagian Keuangan

Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian

Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional

Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian

Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non Fungsional

Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan


Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

UPTB

WALIKOTA MATARAM,



62

Lampiran XXII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN Kota Mataram

KEPALA BADAN


BIDANG KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI, HARGA DAN KELEMBAGAAN PANGAN

Sub Bidang Pengadaan Cadangan dan Analisis Harga Pangan Sub Bidang Kelembagaan, Distribusi, Kecukupan dan Pemerataan Pangan

SEKRETARIAT

BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

BIDANG KEWASPADAAN PANGAN, PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN GIZI


Sub Bagian Keuangan

Sub Bidang Kewaspadaan Pangan

Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM

Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi

Sub Bidang Penyuluhan,Informasi dan Teknologi


UPTB

WALIKOTA MATARAM,



63

Lampiran XXIII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kota Mataram

KEPALA KANTOR


SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGELOLAAN DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

SEKSI PENGELOLAAN DAN LAYANAN KEARSIPAN

SEKSI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

WALIKOTA MATARAM,



64

Lampiran XXIV : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi SATUAN PEMADAM KEBAKARAN Kota Mataram

KEPALA KANTOR



SEKSI IDENTIFIKASI, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PELATIHAN, BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

WALIKOTA MATARAM,



H. MOH. RUSLAN 65

Lampiran XXV : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Mataram

KEPALA KANTOR



SEKSI OPERASIONAL DAN PENERTIBAN

SEKSI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

SEKSI BINA MITRA DAN PENGEMBANGAN SDM SATUAN POLPRA

WALIKOTA MATARAM,



H. MOH. RUSLAN 66

Lampiran XXVI : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Kota Mataram

KEPALA KANTOR



SEKSI TATA LINGKUNGAN DAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

SEKSI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN

WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN



67

Lampiran XXVII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Kota Mataram

KEPALA KANTOR



SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI PEMBANGUNAN

SEKSI PEMERINTAHAN

WALIKOTA MATARAM,



H. MOH. RUSLAN 68

Lampiran XXVIII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi KECAMATAN Kota Mataram

CAMAT


SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI PEREKONOMIAN, DAN FISPRA


KELURAHAN

WALIKOTA MATARAM,



H. MOH. RUSLAN

69

Lampiran XXIX : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi KELURAHAN Kota Mataram

LURAH


SEKRETARIS LURAH

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI FISIK, SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PEREKONOMIAN

SALINAN SESUAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM ttd I NYOMAN MUSTIKA, SH 19571231 198503 1 296 WALIKOTA MATARAM, = Garis Perintah (Komando)

H. MOH. RUSLAN


70

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM

Recommend Documents