PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA PEKALONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Peraturan …………… 1
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2004 Nomor 6) Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA PEKALONGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pekalongan; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan; 3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan; 4. Walikota adalah Walikota Pekalongan; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan; 7. Perangkat Daerah ……….. 2
7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah; 8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan; 10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas; 11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari : 1. Dinas Pekerjaan Umum; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pendidikan; 4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan; 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Dinas Perhubungan; 8. Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 9. Dinas Pendapatan Daerah; 10.Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima.
BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Dinas Pekerjaan Umum Pasal 4 (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan Walikota. (2) Untuk ………..
3
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Pengairan, Permukiman serta Bangunan dan Gedung; c. pemberian perijinan pemanfaatan alat berat, tanah pengairan, perubahan atau pembongkaran prasarana dan sarana pekerjaan umum, pemanfaatan jalan beserta utilitasnya; d. pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, permukiman dan gedung daerah; e. pengaturan pemanfaatan, pengendalian dan pengembangan pengairan; f. pelaksanaan penataan perumahan serta fasilitasi sarana prasarana permukiman; g. pengelolaan bangunan dan pembinaan konstruksi; h. pelaksanaan pengelolaan peralatan; i. penanggulangan akibat bencana alam dibidang pekerjaan umum; j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; k. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; m. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. c. Bidang Bina Marga, terdiri dari : 1. Seksi Jalan; 2. Seksi Jembatan. d. Bidang Pengairan, terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan dan Bina Manfaat; 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan. e. Bidang Permukiman, terdiri dari : 1. Seksi Penataan Perumahan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman. f. Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri dari : 1. Seksi Bangunan; 2. Seksi Gedung. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian ………… 4
Bagian Kedua Dinas Kesehatan Pasal 5 (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang Kesehatan sesuai dengan kebijakan Walikota. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang Kesehatan meliputi Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Keluarga dan Gizi serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; c. pengaturan dan pengkoordinasian sistem kesehatan kota; d. pelaksanaan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah; e. pelaksanaan pengaturan dan pelayanan perijinan dan akreditasi, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian sarana pelayanan dan tenaga kesehatan serta obat dan alat kesehatan baik pada sarana pemerintah maupun swasta; f. penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat termasuk implementasi pembiayaan kesehatan melalui JPKM; g. penyelenggaraan upaya penyehatan lingkungan, makanan, minuman dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan; h. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit; i. penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga; j. penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat; k. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan; l. penyelenggaraan sistem informasi kesehatan; m. pelaksanaan pengkoordinasian lintas program dan lintas sektor dibidang kesehatan; n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang kesehatan; o. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; p. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan; r. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. c. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan ; 2. Seksi Sumber Daya Kesehatan.
d. Bidang ………….. 5
d. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari : 1. Seksi Promosi Kesehatan; 2. Seksi Penyehatan Lingkungan. e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, terdiri dari : 1. Seksi Kesehatan Keluarga ; 2. Seksi Gizi. f. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, terdiri dari : 1. Seksi Pencegahan Penyakit ; 2. Seksi Penanggulangan Penyakit. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Dinas Pendidikan Pasal 6 (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang pendidikan sesuai dengan kebijakan Walikota. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang Pendidikan; c. penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah; d. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. e. pembinaan dan penempatan tenaga fungsional kependidikan dasar dan menengah. f. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan luar sekolah dan kesiswaan. g. pengawasan pelaksanaan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); h. pelaksanaan penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah; i. pelaksanaan dan pengawasan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga fungsional kependidikan yang profesional; j. penyusunan pedoman dan pelaksanaan kompetensi siswa, warga belajar dan penilaian hasil belajar secara nasional; k. pelaksanaan dan pengawasan kerjasama dibidang pendidikan; m. pelaksanaan dan pembinaan olah raga dan kesenian sekolah; n. pemberian pertimbangan teknis perijinan dibidang pendidikan o. pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat; p. pelaksanaan …………. 6
p. q. r. s.
pelaksanaan pelayanan perpustakaan sekolah; pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pendidikan; pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan; u. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Pendidikan Dasar ; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Pendidikan Menengah; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah. e. Bidang Ketenagaan Pendidikan, terdiri dari : 1. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar ; 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah. f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ; 2. Seksi Kepemudaan, Olah Raga dan Seni. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Pasal 7 (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan Walikota.
(2) Untuk ………..
7
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan; c. pelaksanaan pengendalian standar mutu hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan; d. pelaksanaan fasilitasi dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan; e. pelaksanaan pengembangan sumber daya; f. pelaksanaan penyusunan rencana produksi, penyiapan paket teknologi dan pengembangan usaha; g. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan teknis; h. pelaksanaan perencanaan kawasan Pertanian dan Perikanan; i. pelaksanaan penanganan hama penyakit dan pengawasan penjualan pupuk, pestisida dan obat-obatan Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan ; j. pemberian rekomendasi perijinan dan investasi usaha serta fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan ; k. pelaksanaan kaji terap teknologi sarana usaha, pengelolaan dan produksi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dan kelautan ; l. pengembangan, penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha serta pembinaan lembaga bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan ; m. perencanaan penata gunaan laut, pendayagunaan dan konservasi serta penyerahan, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ; n. pengkoordinasian pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) ; o. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; p. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan; r. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang …………….. 8
c. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari : 1. Seksi Pertanian ; 2. Seksi Ketahanan Pangan. d. Bidang Peternakan terdiri dari : 1. Seksi Produksi dan Usaha Ternak ; 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. e. Bidang Perikanan, terdiri dari : 1. Seksi Produksi dan Usaha Perikanan ; 2. Seksi Budidaya dan Penangkapan Ikan. f. Bidang Kelautan dan Penyuluhan, terdiri dari : 1. Seksi Pengelolaan Laut dan Wilayah Pesisir ; 2. Seksi Penyuluhan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pasal 8 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijakan Walikota. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; c. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerjasama dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; d. pelaksanaan fasilitasi kelancaran pengadaan dan penyaluran barang dan jasa ; e. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan informasi, promosi dagang dan industri ; f. pelaksanaan kegiatan Kemetrologian ; g. pelaksanaan fasilitasi Perindustrian dan Perdagangan dalam dan luar negeri ; h. pengkajian pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya alam daerah dalam kaitannya dengan pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM; m. pemberian ………..
9
i. j. k. l. m. n. o. p. q.
r.
pemberian pengesahan akta pendirian, perubahan AD dan Pembubaran badan hukum Koperasi; pemberian perijinan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; pembinaan, pengembangan dan pengawasan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; pemberian bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; pemberian dukungan, kerjasama antar Koperasi, UKM dan pelaku ekonomi; pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan jaringan ekonomi, Koperasi dan UKM ; pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan; pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. c. Bidang Perindustrian, terdiri dari : 1. Seksi Usaha dan Sarana Perindustrian ; 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian. d. Bidang Perdagangan, terdiri dari : 1. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan; 2. Seksi Ekspor, Import dan Pengembangan Perdagangan. e. Bidang Koperasi, terdiri dari : 1. Seksi Usaha dan Permodalan Koperasi ; 2. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi. f. Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah ; 2. Seksi Kelembagaan Usaha Kecil Menengah. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian ……….. 10
Bagian Keenam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 9 (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan Walikota. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c. pemberian perijinan dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; d. pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; e. pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan penyaluran, penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; f. pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan Hubungan Industrial, persyaratan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan purna kerja ; g. pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan keselamatan serta kesehatan, pengawasan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; h. pelaksanaan fasilitasi bimbingan jabatan pencari kerja, penganggur dan penempatan dalam dan luar negeri serta perluasan kesempatan kerja; i. pelaksanaan fasilitasi perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi); j. pembinaan dan pengawasan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Bursa Kerja Khusus serta Lembaga Pelatihan Kerja; k. pembiaan, pengawasan, perlindungan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja serta norma jaminan sosial tenaga kerja; l. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; m. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; n. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan; o. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, terdiri dari : 1. Seksi Pelatihan dan Akreditasi ; 2. Seksi Pemagangan dan Produktivitas.
d. Bidang …………. 11
d. Bidang Transmigrasi dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari : 1. Seksi Transmigrasi dan Perluasan Kerja ; 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja. e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari : 1. Seksi Pengupahan dan Syarat-syarat Kerja ; 2. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial. f. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari : 1. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ; 2. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Kesejahteraan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh Dinas Perhubungan Pasal 10 (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan Walikota. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang Perhubungan; c. pelaksanaan pemberian perijinan Lalu Lintas dan Angkutan; d. pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan; e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Lalu lintas dan Angkutan; f. pelaksanaan pengujian kelaikan kendaraan bermotor dan tak bermotor; g. pengelolaan sarana dan prasarana bidang perhubungan; h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; i. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan; k. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian ………….
12
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. d. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari : 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ; 2. Seksi Operasional Lalu Lintas. e. Bidang Angkutan, terdiri dari : 1. Seksi Angkutan Orang ; 2. Seksi Angkutan Barang. f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas ; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan. g. Bidang Teknik dan Perbengkelan Kendaraan, terdiri dari : 1. Seksi Teknik Kendaraan ; 2. Seksi Perbengkelan Kendaraan. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; i. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Pasal 11 (1)
Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan Walikota.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; c. pengkoordinasian pemberian perijinan dibidang penataan kota, lingkungan hidup dan pemakaman; d. pelaksanaan pembangunan, pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan serta pengawasan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan, penerangan jalan, pemakaman, penataan kota dan lingkungan hidup ; e. pengendalian pembuangan limbah padat, cair, gas dan Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ) ; g. pengkoordinasian …………. 13
f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan kajian pencegahan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam ; g. pengkoordinasian dan pembinaan teknis terhadap kegiatan/usaha dalam rangka penerapan teknologi bersih dan pengendalian dampak lingkungan; h. pengkoordinasian pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; j. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; k. pengelolaan
administrasi
umum
meliputi
penyusunan
program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan; l. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Susunan organisasi Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. c. Bidang Penataan Kota, terdiri dari : 1. Seksi Tata Kota ; 2. Seksi Tata Bangunan. d. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, terdiri dari : 1. Seksi Taman ; 2. Seksi Penerangan Jalan. e. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari : 1. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ; 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan. f. Bidang Kebersihan dan Pemulihan, terdiri dari : 1. Seksi Kebersihan Kota ; 2. Seksi Pemulihan dan Pengolahan Limbah. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian ………….
14
Bagian Kesembilan Dinas Pendapatan Daerah Pasal 12 (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan Walikota. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan dan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang Pendapatan Daerah; c. penyelenggaraan pungutan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain daerah maupun pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah; d. pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi Pendapatan Daerah; e. penyusunan rencana peraturan daerah dan pengembangan serta bimbingan teknis mengenai pendapatan daerah ; f. penyuluhan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi (WR) dan pembinaan teknis yang berhubungan dengan pendapatan daerah ; g. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan WP / WR serta penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah ; h. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak, retribusi daerah serta penerimaan lain-lain ; i. pengawasan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penerimaan lainlain serta penagihan pajak bumi dan bangunan ; j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; k. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan; m. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. c. Bidang Pengembangan dan Penyuluhan, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan ; 2. Seksi Perundang-undangan dan Penyuluhan.
d. Bidang ………….
15
d. Bidang Pendaftaran dan Pengolahan Data, terdiri dari : 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran ; 2. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi. e. Bidang Penghitungan dan Penetapan, terdiri dari : 1. Seksi Penghitungan ; 2. Seksi Penetapan dan Pertimbangan Keberatan. f. Bidang Penagihan dan Pembukuan, terdiri dari : 1. Seksi Penagihan ; 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Pasal 13 (1) Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang Pengelolaan Pasar dan Penataan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan kebijakan Walikota. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima menyelenggarakan fungsi : a. perumusan dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pasar dan penataan Pedagang Kaki Lima; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengelolaan Pasar dan penataan Pedagang Kaki Lima; c. penyelenggaraan pungutan retribusi pasar; d. pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar beserta sarana dan prasarananya; e. pengaturan keamanan dan ketertiban pasar; f. pengelolaan kebersihan pasar; g. pemberian perijinan penggunaan bangunan los dan kios pasar ; h. penelitian dan pengevaluasian tata cara pemungutan retribusi serta sewa bangunan ; i. pembinaan terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima ; j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; k. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
l. pengelolaan ………….
16
l.
pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan; m. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3) Susunan organisasi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. c. Bidang Pendapatan, terdiri dari : 1. Seksi Penerimaan dan Penagihan ; 2. Seksi Pembukuan. d. Bidang Bangunan, terdiri dari : 1. Seksi Pengaturan dan Penempatan ; 2. Seksi Pemeliharaan. e. Bidang Keamanan dan Kebersihan, terdiri dari : 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban ; 2. Seksi Kebersihan. f. Bidang Penyuluhan dan Pedagang Kaki Lima, terdiri dari : 1. Seksi Penyuluhan ; 2. Seksi Pedagang kaki Lima. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 14 (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atas dasar beban tugas dan kebutuhan; (2) Pembentukan dan penghapusan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.
BAB VI ………….
17
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15 (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja. (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16 (1) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Eselonering Jabatan serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di Lingkungan Dinas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 18 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 19 …………. 18
Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.
Disahkan di Pekalongan pada tanggal 3 Januari 2005
WALIKOTA PEKALONGAN
SAMSUDIAT
Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 4 Januari 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN
dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH Pembina Utama Muda NIP. 140 053 725
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005 NOMOR 2
19
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA PEKALONGAN
I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu dilaksanakan restrukturisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Dinas Daerah Kota Pekalongan terdiri dari 8 (delapan). Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003, Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) Dinas, maka Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan perlu untuk ditata kembali.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 : -----------------------------------------
cukup jelas
20
21
