PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang
: a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya penyempurnaan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien dan proporsional, maka susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar dipandang perlu ditetapkan kembali; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen/LPND. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR DAN WALIKOTA MAKASSAR MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : (1) Kota adalah Kota Makassar. (2) Walikota adalah Walikota Makassar. (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. (4) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Makassar. (5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar. (6) Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar. (7) Asisten Bidang Pemerintahan adalah Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Makassar. (8) Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial adalah Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Sekretaris Daerah Kota Makassar. (9) Asisten Bidang Administrasi adalah Asisten Bidang Administrasi Sekretaris Daerah Kota Makassar. (10) Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Makassar. (11) Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Daerah Kota Makassar. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah.
3
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kota, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. pembinaan organisasi, tatalaksanaan, keuangan, prasarana dan sarana; d. pembina pegawai negeri sipil daerah; e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari : 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari : a) Subbagian Pemerintahan Umum; b) Subbagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; c) Subbagian Pertanahan; 2) Bagian Hukum terdiri dari : a) Subbagian Produk Hukum; b) Subbagian Bantuan Hukum; c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; 3) Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari : a) Subbagian Kelembagaan; b) Subbagian Ketatalaksanaan; c) Subbagian Analisis Jabatan; 4) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari : a) Subbagian Pemberitaan; b) Subbagian Dokumentasi; c) Subbagian Distribusi; c. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial terdiri dari : 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : a) Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah; b) Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan;
4
c) Subbagian Dampak Pembangunan; 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : a) Subbagian Pembinaan Mental Spiritual; b) Subbagian Kepemudaan; c) Subbagian Pembinaan Olahraga; 3) Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari : a) Subbagian Pengarusutamaan Jender; b) Subbagian Program Pemberdayaan; d. Asisten Bidang Administrasi terdiri dari : 1) Bagian Umum terdiri dari : a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b) Subbagian Rumah Tangga; c) Subbagian Protokol; 2) Bagian Kepegawaian terdiri dari : a) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian; b) Subbagian Mutasi; c) Subbagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; 3) Bagian Keuangan terdiri dari : a) Subbagian Anggaran; b) Subbagian Perbendaharaan; c) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan; 4) Bagian Perlengkapan terdiri dari : a) Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; b) Subbagian Umum dan Inventarisasi Asset; c) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi. (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN Bagian Pertama Asisten Bidang Pemerintahan Pasal 7 (1) Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang pemerintahan, perumusan produk hukum daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta kehumasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rumusan kebijaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan; b. penyusunan rumusan kebijaksanaan pembinaan hukum dan pengkoordinasian penyusunan produk hukum Daerah; c. penyusunan rumusan kebijaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; d. penyusunan rumusan kebijaksanaan pembinaan di bidang kehumasan; e. pengkoordinasian perangkat daerah berdasarkan pengelompokan fungsi yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 8 (1) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan
5
umum, pembinaan Kecamatan dan kewenangan dibidang pertanahan.
Kelurahan
serta
pelaksanaan
sebagian
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pertanahan, pembinaan Kecamatan dan Kelurahan seta pelaksanaan sebagian kewenangan dibidang Pertanahan; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, serta penyelenggaraan sebagian kewenangan dibidang pertanahan; c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta penyelenggaraan sebagian kewenangan dibidang pertanahan; d. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu. Pasal 9 (1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program telaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah; c. penyiapan bahan bimbingan dan bahan pertimbangan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; d. penyiapan bahan bimbingan dalam menghimpun peraturan daerah, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum; e. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu. Pasal 10 (1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanan dan analisis jabatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pembinaan serta petunjuk teknis penataan kelembagaan perangkat daerah Kota; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengumpulan bahan dan petunjuk teknis penataan kelembagaan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan; c. penyiapan bahan dan bimbingan da;am rangka penataan kewenangan dan penyelenggaraan otonomi daerah; d. penyiapan bahan bimbingan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar sistem akuntabiliats kinerja instansi Pemerintah Kota e. penyiapan bahan bimbingan pembinaan dan petunjuik teknis pelaksanaan sistem dan prosedur kerja, sarana dan lingkungan kerja serta evaluasi bidang tatalaksana; f. penyiapan bahan bimbingan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan analisis jabatan dan penyusunan formasi jabatan; g. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu.
6
Pasal 11 (1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat, untuk memperjelas kebijakan Pemerintah Kota. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dari kegiatan Pemerintah Kota; c. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan; d. penyiapan bahan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers secara berkala; e. penyiapan bahan bimbingan pengumpulan informasi melalui media cetak/elektronik untuk memperoleh data/informasi yang benar; f. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu. Bagian Kedua Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Pasal 12 (1) Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang pembinaan pembangunan, pemberdayaan perempuan dan pembinaan mental spritual, pemuda dan olah raga. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rumusan kebijaksanaan dan pembinaan pembangunan serta admnistrasi pelaksanaan pembangun; b. penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pembinaan kesejahteraan organisasi keagamaan; c. penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pembinaan perusahaan daerah dan perbankan daerah; d. penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pemberdayaan perempuan, program pengarusutamaan jender dan mental spritual; e. penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pembinaan pemuda dan olah raga; f. pengkoordinasian perangkat Daerah berdasarkan pengelompokan fungsi yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 13 (1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perekonomian dan pembangunan serta dampak dari pembangunan; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka mengumpulkan, mensistimatisasikan data, laporan perusahaan daerah dan perbankan daerah;
7
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program operasional dalam rangka mempersiapkan ketentuan-ketentuan untuk pembinaan, pengembangan kegiatan perusahaan daerah, perbankan daerah dan lembaga perkreditan daerah; c. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka menyiapkan pedoman dan memberi petunjuk cara pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, bantuan pembangunan, dan danadana pembangunan lain dari provinsi dan pemerintah pusat serta menyiapkan saran penyempurnaan; d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program operasional dalam rangka mengikuti perkembangan pelaksanaan pmbangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, bantuan pembangunan, dan dana-dana pembangunan lain dari provinsi dan pemerintah pusat; e. penyiapan bahan bimbingan dalam rangka mengumpulkan dan mengelola data dari dampak pembangunan serta menyusun bahan laporan dampak dari pembangunan termasuk pedagang kaki lima; f. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu. Pasal 14 (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keagamaan, pemuda dan olah raga. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan organisasi keagamaan, generasi muda dan olah raga; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bantuan pembinaan kesejahteraan organisasi keagamaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan haji; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengkoordinasian serta evaluasi bantuan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan, pemuda dan olah raga; d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan; e. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu. Pasal 15 (1) Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian bidang analisa kebijakan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan serta program pengarusutamaan jender. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan kerjasama organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan; b. penyiapan bahan bimbingan peningkatan partisipasi peran aktif masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan, pengelola kemajuan perempuan; c. penyiapan bahan penyusunan program pemantauan dan pengkajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan termasuk data dan informasi kepemimpinan perempuan; d. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu.
8
Bagian Ketiga Asisten Bidang Administrasi Pasal 16 (1) Asisten Bidang Administrasi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan dan keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rumusan kebijaksanaan pembinaan kepegawaian; b. penyusunan rumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan program kebutuhan perbekalan dan pengelolaan perlengkapan dan asset daerah serta penyiapan administrasi perlengkapan; c. penyusunan rumusan kebijaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha, kearsipan, keuangan dan protokol; d. pengkoordinasian perangkat Daerah berdasarkan pengelompokan fungsi yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 17 (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatausahaan pimpinan, kerasipan, urusan rumah tangga dan protokol. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengeloalaan urusan ketatausahaan umum dan rumah tangga Sekretariat; b. penyiapan bahan bimbingan pengaturan acara dan tamu pimpinan; c. penyiapan bahan bimbingan pengaturan perjalanan dinas; d. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu. Pasal 18 (1) Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan admnistrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, evaluasi kinerja pegawai serta ketatausahaan kepegawaian. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan penyusuanan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah; b. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis kepegawaian; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; e. penyiapan bahan bimbingan penyelenggaraan admnistrasi Pegawai Negeri Sipil; f. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan admnistrasi kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; g. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu.
9
Pasal 19 (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membina admnistrasi keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan daerah; c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pengujian kebenaran panagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan; d. penyiapan bahan bimbingan penngumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan; e. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu. Pasal 20 (1) Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan program standarisasi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, pelelangan, inventarisasi dan pengendalian/pengawasan pengelolaan asset Daerah serta pembinaan admnistrasi barang. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perlengkapan menyelenggarakan i fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis barang dan jasa; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengadaan perlengkapan dan inventarisasi barang daerah; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan asset Daerah; d. penyiapan bahan bimbingan dan petunjuk teknis penyimpanan dan pemeliharaan barang; e. penyiapan bahan bimbingan dan petunjuk teknis pendistribusian barang; f. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu. Bagian Keempat Sub Bagian Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Subbagian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota. BAB VI TATA KERJA Pasal 22 (1) Asisten Sekretaris Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (2) Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah. (3) Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
10
Pasal 23 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut. Pasal 24 Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, maka Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakili, dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 25 (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Para Asisten sebagai pejabat Eselon II dalam organisasi Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pejabat Eselon III dan IV dalam organisasi Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah tetap memangku jabatannya sampai dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 28 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2001 Seri D Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar. Ditetapkan di Makassar pada tanggal : 21 Juni 2005 WALIKOTA MAKASSAR, Cap/ttd H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN Diundangkan di Makassar pada tanggal 22 Juni 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, Cap/ttd Drs. H. SUPOMO GUNTUR Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 010 103 877 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 SERI D NOMOR 1.
TAHUN 2005
12
