PENGEMBANGAN MODEL PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 1-16

ISSN. 1907-0489 Oktober 2015

PENGEMBANGAN MODEL PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA ORGANIZATION STRUCTURING MODEL DEVELOPMENT OF THE SURABAYA CITY GOVERNMENT Diana Hertati Program Studi Administrasi Negara FISIP UPN “Veteran” Jatim email: [email protected] Haeruddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Tenggara ABSTRAK Sistem kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat penting karena merupakan salah satu instrumen bagi pelaksanaan segala urusan yang telah diserahkan baik dari pemerintah Pusat maupun Provinsi. Penataan organisasi perangkat daerah sebagai bagian reformasi birokrasi bertujuan menciptakan sebuah system pemerintahan yang efesien, efektif dan sesuai dengan prinsip good governance yang berpedoman pada PP No. 41 Tahun 2007 bersifat fleksibel, hal itu terlihat dengan desain yang lebih cermat dalam pengaturan besaran organisasi perangkat daerah sesuai karakteristik luas area, jumlah penduduk dan jumlah APBD. Pemerintah Kota Surabaya dalam penataan organisasi terjadi inkonsistensi, adanya kelemahan model penataan organisasi di daerah melalui PP No 41 Tahun 2007, lebih menitik beratkan persoalan kelembagaan, standarisasi yang rigid dan tidak mempertimbangkan dimensi lain seperti sumber daya manusia, system tata laksana, dan nilai dasar organisasi. Berdasarkan fenomena tersebut diperlukan penelitian untuk merumuskan model pengembangan penataan organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Surabaya. Untuk memperoleh deskripsi tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan tahapan sebagai berikut: (1) berdasarkan kriteria-kriteria subjek, peneliti memilih 1 subjek penelitian, (2) berdasarkan kerangka teori yang telah didialogkan dan dikembangkan, peneliti mengembangkan instrumen penelitian terdiri dari Peraturan Daerah untuk penentuan subjek penelitian yang meliputi Instrumen penilaian penataan SKPD: SDM, Tupoksi, Bentuk/Besaran, Kinerja Pelayanan Publik, dalam memecahkan masalah penataan organisasi perangkat daerah. (3) peneliti melakukan wawancara berbasis perandan tugas serta (4) data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dianilisis menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran pola pengembangan model dalam memecahkan masalah penataan organisasi perangkat daerah. Kata Kunci : Organisasi, penataan organisasi, model pengembangan penataan organisasi dan Governance

1

Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.1-16

ABSTRACT Structuring local government organizations system is important in the regional autonomy implementation, as it is one of the many instruments of decentralization principles. Structuring local organizations, as part of bureaucratic reform, aimed to create a government system that is efficient, effective and flexible. The flexibility in this case is based on the regional organization characteristics of the area, population and number of regional budget. In this regard, there is inconsistency in Surabaya City Government’s organization structuring, that is overly focused on the institutional issues, rigid standardization but does not consider other dimensions such as: human resources, system of governance, and the basic values of the organization. Based on this phenomenon a study is needed to formulate a model structuring for Surabaya City Government. To do so, researchers conducted a study in the following stages: (1) based on the criteria of the subject, the researchers chose one subject of the research; (2) based on the prior studies, researcher developed a research instrument consisting of local government assessment instruments - i.e. human resources, authorities, organization size, public service performance - in solving the Surabaya City Government’s structuring problem; (3) interviews were conducted based on the organization’s authorities; and (4) the data obtained is then described and analyzed using qualitative analysis method to obtain to develop a model for solving organizational structuring problem in Surabaya City Government.

Keywords: Organisation Restructuring, Organisation Restructuring Model, Governance. tersebut,

1. Pendahuluan Perubahan

organisasi

model

mencakup

institusional

sejumlah

pemerintahan baik pada level pusat

berbeda

maupun daerah merupakan suatu

melaksanakan perubahan

tuntutan

yang

bersama-sama

harus

Permasalahan yang dihadapi

dilakukan secara sistimatis. Karena

pemerintah daerah adalah masalah

itu,

birokrasi yang harus dibenahi dan

setiap

senantiasa

yang

kelompok

organisasi

harus

melakukan evaluasi secara terus

disimetrisasikan

menerus

pelaksanaan

(sustainable)

terhadap

dengan

sistem

tuntutan

pemerintahan

hubungan atau nilai tawar organisasi

daerah yang otonom. Ada beberapa

yang dimilikinya dengan seluruh

alasan

sistem yang melingkupinya. Untuk

birokrasi

menginstitusional-kan

nampak dalam praktek sehari-hari,

2

nilai-nilai

mengapa rasional

bentuk jarang

ideal (tidak)

Diana HertatidanHaeruddin :Pengembangan Model PenataanOrganisasiPerangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya

yaitu : 1) manusia tidak hanya untuk

dan pola dasar OPD harus didasarkan

organisasi, 2) birokrasi tidak kebal

atas kajian yang intensif tentang

ter-hadap perubahan, 3) birokrasi

konsep

dirancang

untuk

khususnya

orang "rasional", sehingga dalam

organisasi.

memang

untuk

realitas mereka tidak dapat saling dipertukarkan

untuk

fungsi

keseharian organisasi

dan

teori

organisasi,

tentang

penataan

Seiring

dengan

tuntutan

perkembangan

kondisi

tersebut,

Pemkot Surabaya telah melakukan

Penataan

organisasi

beberapa kali penataan OPD, sebagai

merupakan jawaban atas tuntutan dan

berikut: 1) menambah jumlah Dinas,

dinamika

di

sekaligus

Bidang dan Seksi; berdasarkan Perda

merupakan

salah

program

Kota Surabaya Nomor 14 Tahun

strategis dalam Reformasi Birokrasi

2005; jumlah dinas 15, bidang 56

untuk penataan dan pembenahan

dan seksi 112. Perda Kota Surabaya

organisasi agar selaras dengan visi,

Nomor 8 Tahun 2008; jumlah Dinas

misi, tujuan dan sasaran organisasi

sebanyak 18, bidang sebanyak 63

serta responsif terhadap lingkungan

dan seksi 143. 2) mengurangi Jumlah

strategis dan dinamika masyarakat.

Lembaga

Dalam

OPD,

berdasarkan Perda Kota Surabaya

perubahan institusi tidak terlepas dari

Nomor 15 Tahun 2005; jumlah

dimensi “besaran organisasi” yaitu

Badan 11 dan Rumah Sakit Umum

perampingan

Daerah.

atas,

konteks

satu

penataan

(downsizing)

dan

Teknis

Sedangkan

Daerah;

berdasarkan

pembesaran (upsizing). Kebijakan

Perda Kota Surabaya Nomor 12

penataan organisasi adalah sebuah

Tahun

proses mencari ukuran yang sesuai

Inspektorat 1, Kantor 1 dan RSUD

dan seimbang (rightsizing) antara beban

tugas/kewe-nangan

2009;

jumlah

Berdasarkan

Badan

7,

fenomena

realitas tersebut, untuk memperbaiki

pemerintahan di satu pihak, dengan

dan

peningkatkan

kemampuan dan kebutuhan obyektif

penyelenggaraan pelayanan publik,

di pihak lain. Untuk meminimalisir

diperlukan

kesalahan-kesalahan dalam penataan

menghasilkan pengembangan model

penelitian

kinerja

untuk

organisasi maka perumusan format

3


penataan organisasi perangkat daerah

cenderung permanen; (5) berskala

Pemerintah Kota Surabaya.

besar. Selain berkarakter struktural,

Berdasarkan latar belakang

birokrasi

mem-punyai

”karakter

tersebut terlihat adanya celah dan

prosedural” dengan elemen-elemen:

kekosongan baik secara normatif,

(6) impersonal; (7) formalistik; (8)

teoritis maupun empirik (normative,

terikat aturan; (9) disiplin tinggi.

theoritical

and

empirical

gaps).

Di Indonesia, yang dimaksud

terkait

dengan

dengan birokrasi publik adalah :

adanya penataan organisasi yang

“keseluruh-an organisasi pemerintah

dapat diartikan sebagai sebuah proses

yang menjalankan tugas-tugas negara

redesain terhadap tatanan organisasi

dalam berbagai unit administrasi di

yang telah ada, dengan menyusun

bawah departemen dan lembaga-

satuan organisasi daerah yang akan

lembaga non-departemen, baik di

diserahi bidang kerja, tugas atau

pusat maupun di daerah”

Kekosongan

fungsi

ini

tertentu,

masalah

maka

penelitian

rumusan

ini,

sebagai

berikut :

Makna mewirausahakan/reinventing, sebagai transformasi fundamental terhadap

1. Bagaimanakah format

pelaksanaan

penataan

Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) ?

Perangkat

Banishing bureaucracy

terdiri

5

(lima) strategi untuk melaksanakan

2. Bagaimanakah model penataan Organi-sasi

sistem dan organisasi sektor publik.

Daerah

Pemerintah Kota Surabaya?

prinsip

Reinventing

government

yang bernama “The Five C’S” yaitu : (1) Strategi inti (core strategy). Menata

kembali

secara

jelas

2. Tinjauan Pustaka

mengenai tujuan, peran, dan arah

2.1. Birokrasi

organisasi; (2) Strategi konsekuensi

Membangun konsep birokrasi

(consequence strategy). Strategi yang

sebagai bentuk ”organisasi legal-

mendorong “persaingan sehat” guna

rasional”

meningkatkan motivasi dan kinerja

dengan

”karakter

strukturalnya” terdiri atas elemen-

pegawai;

elemen

(2)

(customer strategy). Memusat-kan

hierarkis; (3) struktur karier; (4)

perhatian untuk bertanggung jawab

4

:

(1)

spesialisasi;

(3)

Strategi

pelanggan


terhadap pelanggan; (4) Strategi

sesuai dengan kebutuhan daerah.

kendali (control strategy). Merubah

Untuk memberikan pedoman dalam

lokasi dan bentuk kendali dalam

penyusunan

organisasi. dan (5) Strategi budaya

daerah telah dikeluarkan Peraturan

(Cultural strategy). Merubah budaya

Pemerintah RI Nomor 41 Tahun

kerja organisasi yang terdiri dari

2007 tentang Pedoman Organisasi

unsur-unsur kebiasaan, emosi dan

Perangkat Daerah.

struktur

perangkat

psikologi. 2.3. Penataan Organisasi Penataan

2.2. Organisasi

organisasi

Organisasi adalah kesatuan

merupakan aktivi-tas yang dilakukan

sosial yang dikoordinasikan secara

organisasi untuk meru-bah proses

sadar, dengan sebuah batasan yang

dan kendali internalnya dari suatu

relatif dapat diidentifikasikan, yang

hirarki

bekerja

atas

fungsional

yang

relatif

terus

tradisional, menjadi struktur pipih

mencapai

suatu

yang horizontal, lintas fungsional

tujuan bersama atau sekolompok

dengan berlandaskan kerjasama tim

tujuan

yang berfokus pada proses dapat

menerus

dasar

vertikal

untuk

Sejalan dengan pelaksanaan

membuat organisasi lebih nyaman

Undang Uundang RI Nomor 32

Struktur

organisasi

dapat

Tahun 2004, organisasi pemerintahan

dikelola dan dirubah melalui proses

dituntut

melakukan

desain

organisasi,

structure can be managed and

khususnya dalam kaitannya dengan

changed through the process of

tuntutan

organizational

untuk

pengembangan

pelaksanaan

otonomi

organisasi

(organizational

design).

daerah. Pengembangan organisasi ini

pinsipnya

berupa

struktur

memiliki lima elemen dasar, sebagai

organisasi baru yang dibutuhkan

berikut : 1) strategic apex ini

dalam

tuntutan

dilaksanakan oleh pimpinan/manajer

otonomi, dan di lain pihak juga

tingkat puncak, yang diberi tanggung

merupakan peleburan dan likuidasi

jawab terhadap organisasi itu; 2) the

struktur organisasi yang sudah tidak

middle

pembentukan

melaksanakan

setiap

Pada

line

organisasi

merupakan

itu

fungsi

5


koordinasi

antara strategic apex

Rightsizing eliminates unnecessary

dengan operating core; 3) fungsi

work and improves and prioritize the

technostructure adalah merumuskan,

most important work. It is multi

membuat

standarisasi-standarisasi

faced attempt to reshape the total

atau kebijakan-kebijakan tertentu; 4)

organization”. Berdasarkan deskripsi

the

supporting

bersifat

staff

fungsinya

tersebut,

maka

rightsizing

memberikan

dukungan

berorientasi

pada

pembentukan

kepada unit-unit organisasi lainnya

organisasi yang tepat atau layak.

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

dan

5)

operating

core

fungsi

adalah

the

2.4. Pengembangan

untuk

Penataan Organisasi

melaksanakan secara langsung tugas pokok organisasi.

Model

Setiap bentuk dan model serta tipe organisasi memiliki strategi

Beberapa konsep penataan

tersendiri, disesuaikan dengan visi

organisasi banyak ditawarkan oleh

dan misi organi-sasinya. Berkaitan

para

konsep

dengan strategi dari masing-masing

penataan

tipe organisasi, ada 5 (lima) model

ahli

diantara-nya

downsizing

yaitu jenis

organisasi

berkaitan

dengan

desain

organisasi

yang

perampingan jumlah pegawai dan

dikembangkan

strategi

mem-perlancar,

berdasarkan atas tujuan organisasi,

mempertegas

antara lain : 1) Control Strategy, 2)

struktur organisasi yang berkaitan

Connection customer locus) strategy,

dengan

3) Creativity strategy, 4) Commitmen

untuk

menguatkan

dan

jumlah

personil

yang

menjalankan sebuah organisasi. Adapun

yang

dan

dapat

organization dan 5. Coordination.

dimaksud

Bagi

pemerintah

dengan rightsizing: “Rightsizing can

Kabupaten/Kota,

involve

fokus

reducing

the

diterapkan

workforce

pada

yang

memiliki

pelayanan

dan

(downsizing) as well as eliminating

pembangunan, maka tujuan utama

fungtions, reducing expenses and

(primary

redesign systems and policies. It can

dilekatkan

also

pemerintah

require

workforce)

6

upsizing in

certain

(increase area.

berupa

objective) pada

yang

harus

organisasi

daerah

bukan

hanya

customer

locus

saja


melainkan

pula

aspek

control.

Penelitian ini menggunakan

Dengan demikian strategi organisasi

jenis

yang

lebih

sebuah penelitian yang berupaya

mengarah pada kepuasan pelanggan/-

mengamati sebuah fenomena atau

masyarakat yang disertai dengan

permasalahan

kontrol

oleh

mendalam dalam konteks lingkungan

elemen

tertentu. Fenomena yang dimaksud

harus

diterapkan

yang

masyarakat.

ketat

pula

Sedangkan

penelitian

sekunder (secondary objective) harus

adalah

tetap

Penataan

meletakkan

pada

strategi

kualitatif

yaitu

tertentu

secara

"Pengembangan Organisasi

Model Perangkat

komitmen para anggota dan aparat

Daerah Pemerintah Kota Surabaya”.

dan koordinasi yang baik diantara

Dalam mendeskripsikan feno-mena

unit organisasi.

pada

Mendasarkan pada model di

pemerintah

kota

Surabaya

dilakukan

secara

atas, maka penerapan desain dan

induktif

dengan

struktur organisasi bagi pemerintah

peneliti sebagai pengumpul data.

Kabupaten/Kota,

deskriptif

dan

menghadirkan

diperlukan

inventarisasi dan

penelitian yang

3.2. Subjek Penelitian

mendalam. Namun demikian, tidak

Subjek penelitian ini adalah

ada model yang secara sendiri-

Organisasi

sendiri tepat bagi pemerin-tahan

khususnya Dinas Cipta Karya dan

daerah, karena sistem kelembagaan

Tata Ruang dengan pertimbangan

dalam pemerintahan daerah juga

dinas

memung-kinkan untuk menerapkan

melaksanaan penataan organisasi dan

beberapa model tergantung jenis

sebagai leading sector pelayanan

lembaga

publik.

yang

pelanggan

ada

serta

dan

jenis

produk

yang

dihasilkan.

Perangkat

tersebut

sudah

Daerah

tiga

kali

3.3. Metode Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data diguna-kan

3. Metode Penelitian 3.1.

Jenis

Penelitian

dan

Pendekatan

beberapa

cara/metode

antara lain : 1) observasi, peneliti mengadakan

observasi

di

Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot

7


Surabaya

yang

penelitian

ini

menjadi dengan

obyek

membaur

Dinas

Tata

Kota

Bangunan.

dan

Dinas

Pembentukannya

bersama pimpinan dan staf; 2)

berdasarkan Peraturan Pemerintah RI

wawancara, dilakukan baik secara

Nomor

terbuka,

Peraturan Daerah Kota Surabaya

terstruktur

dan

secara

41

2007

Nomor

kunci; 3) dokumen- tasi : Undang-

Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan

Pemerintah,

Tahun

dan

personal dengan beberapa informan

undang,

8

Tahun

2008

Berdasarkan

tentang

kebijakan

Keputusan Presiden, Kepmen-dagri

strategis dan teknis tersebut di atas,

dan pernyataan-pernyataan presiden,

proses

Menteri, Gubernur dan Walikota.

dimensi

penataan organisasi sentralisasi

pada

terdapat

pelebaran dalam jenjang hirarki dan horizontal, dengan dimungkinkannya

3.4. Metode Analisis Data Dalam

menganalisis

data

pe-nambahan 1 (satu) seksi di bawah

penelitian ini mengacu pada teori

bidang pada dinas daerah dan badan,

Intraktif dari Milles dan Huberman

pasal 24 sampai dengan 32. Bagi

bahwa

dinas atau badan yang melaksanakan

analisis

dilakukan

data

secara

kualitatif

intraktif

dan

beberapa

bidang

urusan

berlangsung secara terus menerus

pemerintahan (PP No. 38 Tahun

sampai selesai, sehingga datanya

2007)

sudah jenuh [15].

paling banyak 7 (tujuh) bidang.

dimungkinkan

Berdasarkan 4.

Hasil

Penelitian

Dan

format

temuan

di

proses

atas, penataan

yang dilakukan masih bersifat top down, fakta tersebut dapat dipahami

Penataan OPD

sebagai

4.1.1. Proses Penataan OPD Dnas Cipta Karya dan Tata Ruang

hasil

tersebut

mengungkapkan

Pembahasan 4.1. Pelaksanaan

penelitian

membentuk

proses

pengambilan keputusan satu arah, lingkup

internal

suatu

organisasi

juga

tidak

bisa

nomenklatur Dinas Tata Kota dan

melepaskan

diri

Permukiman merupakan gabungan

eksternal organisasi.

penataan

8

Pemkot Surabaya sebelum

dinamika

organisasi

dengan

padahal

dari

kondisi


Berdasarkan penelitian, bahwa

hasil

temuan

mengungkapkan

dalam

proses

fakta

penataan

keputusan seperti

organisasinya.

itu

membentuk

pada

Kondisi

akhirnya

organisasi

akan

birokratik,

organisasi yang dilakukan masih

yakni suatu organisasi di mana

bersifat top down, fakta tersebut

kekuasaan

dapat dipahami sebagai dinamika

pemimpin, prosedur membelenggu

proses pengambilan keputusan satu

pegawai, sehingga pegawai tidak

arah, padahal lingkup internal suatu

dapat

organisasi

juga

bisa

kreativitasnya, proses pekerjaan yang

melepaskan

diri

kondisi

terstandarisasi secara rigid, sehingga

Artinya,

pekerja tidak mampu berinovasi,

eksternal

tidak dari

organisasi.

kemampuan organisasi

dalam

terkonsentrasi pada

mengembangkan

komunikasi

yang

formal,

dan

mewujudkan tujuannya, akan sangat

pelaporan yang teregulasi secara

dipengaruhi

perubahan

ketat. Organisasi yang demikian ini

lingkungan strategis yang terjadi

memiliki daya adaptasi terhadap

diluar organisasi, misalnya terjadinya

perubahan lingkungan yang rendah.

oleh

pergolakan politik. Pandangan ini

Deskripsi

diskursus

teori

sejalan dengan pendapat Mintzberg

tersebut di atas semakin menguatkan

(1979, h. 288-291) yang mengatakan

pendapat

bahwa

penataan organisasi yang dilakukan

prosedur top-down dalam

pembentukan

peneliti

bahwa

proses

unit-unit organisasi

Pemerintah Kota Surabaya termasuk

(unit grouping) dilakukan apabila

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

bermula dari

kebutuhan-kebutuhan

dengan sistem top down adalah

umum (misi atau tujuan organisasi

sangat tidak tepat, karena proses

yang hendak dicapai) ke pekerjaan-

penataan

pekerjaan

pengaruhi

spesifik.

Lebih

jauh

organisasi faktor

internal

di dan

menurut Mintzberg (1979), semakin

eksternal

besar kontrol kekuatan dari luar

perlunya perpaduan proses penataan

organisasi,

organisasi

maka

semakin

yang

sangat

model

mencerminkan

top

down

terformalisasi struktur organisasi itu

(berdasarkan PP RI Nomor 8 Tahun

dan

2003 dan PP RI Nomor 41 Tahun

semakin

tersentralisasi

atau

terkonsen-trasi kekuasaan pembuatan

2007

struktur

organisasi

terjadi

9


downsizing

dan

rightsizing)

upsizing

dan

struktur

organisasi

menunjukkan

up

bahwa strategic apex, middle line,

(berdasarkan PP RI Nomor 84 Tahun

technostructure, support staff dan

2000 terjadi struktur organisasi yang

operating core sudah berjalan sesuai

upsizing) dengan ekspektasi bahwa

dengan fungsinya baik dilihat dari

dalam proses pengambilan kebijakan

sentralisasi,

untuk

komplek-sitas tugas yang dijalankan

penataan

bottom

yang

OPD

menjadi

dinamis dan dapat menghasilkan tipe ideal

struktur

organisasi

menjalankan roda

dalam

pemerintahan

formalisasi

Berdasarkan

dan

deskripsi

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

struktur

organisasi

khususnya dalam upaya peningkatan


kualitas penye-lenggaran pelayanan

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,

publik.

sudah

mengacu

struktur organisasi

hasil

dimensi

dari Mintzberg

(1979) karena pucuk pimpinan dalam

4.1.2. Aspek Organisasi Temuan

pada

penelitian

hal ini Walikota (strategic apex)

menun-jukkan fakta bahwa: (1) Dari

telah menjalankan tugas pokok dan

aspek besaran (OPD); menunjukkan

fungsinya dengan baik; Dinas Cipta

proliferasi birokrasi yang rightsizing

Karya dan Tata Ruang berkedudukan

dengan 4 Asisten, 18 Dinas dan 9

sebagai operating core

Lembaga

demikian

Teknis

Daerah

yang

dengan

kecen-derungan

didasarkan pada parameter jumlah

organisasinya

penduduk, luas wilayah dan jumlah

Bureaucracy.

adalah

desain

Profesional

APBD, dengan eksekusi pelaksanaan

Mencermati diskursus teori

restrukturisasi dilakukan dengan 3

tersebut di atas dengan kondisi

(tiga)

realitas pelaksanaan penataan OPD

tahapan;

(2)

Dari

aspek

kewenangan dan perumpunan urusan

Pemerintah


berdasarkan Peraturan Pemerintah

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Nomor 41 Tahun 2007 dalam rangka

menunjukkan adanya tarik menarik

memberi solusi tingginya tuntutan

kewenangan

masyarakat

antara

Pemerintah

dengan Pemkot Surabaya; (3) Dari

10

Kota

akan

Surabaya

penye-lengaraan

pelayanan publik yang baik, dengan


ekspektasi terciptanya peningkatan

sumber daya manusia dari waktu ke

kualitas pelayanan publik dari Dinas

waktu

Cipta

terhadap

Karya

dan

Tata

Ruang

akan

semakin

strategis

perkembangan

dan

Pemerintah Kota Surabaya walaupun

dinamika organisasi, sehingga perlu

terjadi proliferasi birokrasi yang

pengembangan

rightsizing

dibandingkan

tersebut senada dengan pendapat

restrukturisasi organisasi sebelumnya

Siagian (1997 h. 166) terkait dengan

yang

karir individu bahwa setiap karyawan

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

dalam

diri.

organisasi

Pernyataan

mendambakan

kemajuan dalam meniti karirnya 4.1.3. Eselonisasi

Jabatan

kerena kebutuhan manusia ialah kesempatan untuk aktualisasi diri

Pemerintah Kota Surabaya Jumlah eselon atau pejabat

agar potensi yang ada dalam dirinya

struktural Pemerintah Kota Surabaya

dapat

pada saat ini berdasarkan Peraturan

kekuatan nyata.

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

dikembangkan

menjadi

Melihat fakta realitas yang

terjadi upsizing dibandingkan Jumlah

ada

eselon sebelum penataan organisasi

Surabaya terdapat perbedaan yang

berdasarkan Peraturan Pemerintah

signifikan pada jumlah eselonisasi

Nomor 8 Tahun 2003, hal ini terjadi

yaitu penambahan 242 eselon setelah

karena jumlah OPD yang dibentuk

pelaksanaan penataan OPD berda-

juga lebih banyak dari sebelumnya

sarkan PP No. 41 Tahun 2007,

serta juga dengan adanya eselon IIIb

eselonisasi tersebut belum termasuk

dan Va.

formasi

Dalam pelaksanaan OPD baik

bahwa

Pemerintah

jabatan

struktural

Kota

yang

masih kosong baik eselon II.b, III.a,

terkait besaran struktur organisasi

III.b, IV.a. IV.b dan V.a,

maupun eselon-isasi Dinas Cipta

dilakukan

Karya

tetap

manusia yang berkompeten pada

dengan

Pemerintah Kota Surabaya terbatas

mengedepankan

untuk menduduki formasi tersebut.

efisiensi dan efektivitas. Foulkes

Pembinaan yang dilakukan terhadap

(1975) mengemukakan bahwa peran

Pegawai Negeri Sipil yang antara

dan

Tata

konsisten

karena

kebutuhan

dan

Ruang sesuai

karena

sumber

hal ini daya

11


lain pembinaan karir dan prestasi

dan

kerja belum berjalan secara baik,

struktural berdasarkan suku, agama,

disebabkan oleh lemahnya tolok ukur

kekeluargaan dan indikasi adanya

yang

kolusi,

dijadikan

dasar

untuk

penempatan

dalam

nepotisme

semakin

mengetahui apakah seseorang telah

memperburuk

berprestasi. Salah satu tolok ukur

citra

yang digunakan selama ini yaitu

Hal ini sangat bertentangan dengan

Daftar

Pelaksanaan

prinsip pembinaan dan manajemen

Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut

Pegawai Negeri Sipil yang seragam

Kepangkatan (DUK) yang cenderung

secara nasional [18]. Sedarmayanti

bersifat subyektif. Demikian pula

(2010, h. 5) mengemukakan bahwa

halnya penempatan seseorang sering

kondisi tersebut sangat bertentangan

tidak sesuai jenjang karir yang

dengan prinsip yang harus dianut dan

dimilikinya

dikembangkan

Penilaian

sehingga

cenderung

atau

akan

jabatan

Pegawai

penempatan Pegawai Negeri Sipil

penyelengga-raan

tersebut

yang baik [19].

berdasarkan

kemauan

memperlemah Negeri

dalam

Sipil.

praktek

kepemerintahan

subjektif pula. Hal tersebut sesuai dengan

4.2.

Pengembangan

Model

pendapat Affandi (2002, h. 3-4),

Penataan OPD Pemerintah Kota

tidak

Surabaya.

struktural

tertampungnya pada

pejabat

instansi

vertikal

Berdasarkan

deskripsi

untuk menduduki jabatan struktural,

tersebut di atas terkait penataan OPD

ter-utama secara kuantitatif jumlah

yang berpedoman pada Perundang-

jabatan yang tersedia sangat terbatas

Undangan dan Peraturan Daerah

sebagai akibat penataan organisasi

Pemerintah Kota Surabaya Nomor 8

pemerintahan

Tahun 2008, maka Model, sebagai

serta

tumbuhnya

paradigma lama yaitu peng-angkatan

12

berikut :


3. Penataan

5. Kesimpulan Deskripsi hasil dan analisis

kepegawaian

dilaksanakan berdasarkan prinsip

pembahasan temuan penelitian pada

profesionalisme,

bab

prestasi

sebelumnya,

maka

dapat

kerja,

kompetensi, agar

kinerja

disimpulkan, sebagai berikut :

kepegawaian

1. Proses penataan OPD berpedoman

dan penyelenggaraan pelayanan

pada regulasi berupa PerundangUndangan dan Peraturan Daerah tanpa

mengabaikan

relasi

lebih meningkat

publik menjadi berkualitas. Berdasarkan

hasil

temuan

penelitian di atas, beberapa saran

kebutuhan penataan kelembagaan

yang diajukan sebagai berikut :

dengan

tuntutan

1. Agar proses penataan OPD dapat

pelayanan

dilaksanakan secara optimal, perlu

kondisi

penyeleng-garaan

real

publik, penataan organisasi akan

dilakukan

sosialisasi

berproses dengan baik dan benar.

sinkronisasi

kebijakan

2. Penataan

sejenis,

dilaksanakan

menciptakan konsep organisasi

berdasarkan pertimbangan ukuran

yang datar berdasarkan visi-misi,

ideal dan kesesuaian kebutuhan

ramping,

organisasi

memaksimalkan

efektif.

OPD

dan

akan

efesien

dan

fungsional,

bersifat

sehingga

jejaring, jabatan dapat

13


meminimalisasi resis-tensi yang ada. 2. Pemerintah Kota Surabaya harus mengevaluasi

dan

mengkaji

mengapa terjadi proliferasi dan mencari

solusi

jitu

atas

permasalahan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi di awal proses penataan organisasi untuk menghasilkan peta kondisi dan kebutuhan nyata Pemerintah Kota Surabaya. 3. Perlu dilakukan pengembangan pegawai secara kontinyu melalui pendidikan

dan

latihan

agar

tercapai

profesionalisme,

kompetensi

dan

kinerja

kepegawaian yang optimal dalam penyelenggaraan

pelayanan

publik. DAFTAR PUSTAKA Farazmand Ali (Eds.). 2002. Administrative Reform and Devlopment: An Introduction, In Ali Farazmand (Eds.), Administrative Reform in Developing Nation, (Westport:Connecticut). Zauhar, Soesilo, 2006. Birokrasi, Birokratisasi dan Post Bureaucracy. Malang: Unibraw. Peratutan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia.

14

Rosenbloom, David. H., Kravchuk, Robert S., Rosenbloom, Goldman, Deborah., 2002. Public Administration Understanding Management, Politics and Laws In the Public Sector, New York: Mc Graw Hill. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik, AIPIPuslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung. Osborne, David dan Petter Plastrik. 1997.Banashing Bureaucracy the Five Strategies for Reinventing Government. California: Addson-Wesley Publishing Co. Inc. Osborne. Thoha, Miftah. 1993. Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. UU No. 32/2004 dan UU tentang Otonomi Daerah. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Obolensky, Nick. 1996, Practical Business Re-Enginering, terjemahan oleh Soesanto Budidarmo. Jakarta: Elex Media Komputindo. Mintzberg, Henry, 1979, The Structuring of Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. Applebaum, SH Close, TG., Klasa , S. 1999, Downsizing: An Examination of Some Successes and More Failures,


Management (5), 424-436.

Decision,

37

Halley, Alexis A. 1995. Downsizing. San Francisco: The Meridian International Institute. Robbins, Stephen. 1994. Organization Theory: Structure, design and application, terjemahan Yusuf Udaya, Teori Organisasi: Struktur, desain dan aplikasi. Jakarta: LP3ES. Miles, Matthew B; Huberman, A Michael and Saldana Johnny. 2014. Qualitative Data Analysis : A methods Sourcebook, Arizona State University, Third Edition.

Foulkes, Fred, K. 1975, March-April, Harvard business review. Siagian, Sondang. P. 1997. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Cetakan Kelima.. Jakarta: Haji Mas Agung. Affandi, M. Joao. 2002. Dampak Penataan Organisasi Pemerintahan Daerah, Jakarta: Puslitbang BKN. Sedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.

15


16

PENGEMBANGAN MODEL PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Recommend Documents