PENYELARASAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

10/19/2016

PENYELARASAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

oleh : Dr. NURDIN, S.Sos, M.Si KASUBDIT WILYAH I- DIT FKKPD DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

10/19/2016

Pasal 233 (1) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, harus memenuhi kompetensi: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural.

(2) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator dibawah kepala perangkat daerah dan jabatan pengawas. (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri. (5) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Kompetensi dan Penyelenggaran Pemda Kebijakan Standarisasi Kompetensi Penyelenggara Pemda adalah menstadarisasi kompetensi penyelenggara urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota ke dalam jenjang jabatan ASN pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Meliputi: I. Urusan Pemerintahan A. Urusan Kongkuren B. Urusan Umum II. Pembagian Wilayah A. Pusat/Kemendagri B. Provinsi C. Kabupaten D. Kecamatan E. Kelurahan dan Desa III. Organisasi Pemerintahan Kemdagri dan Pemda A. Pusat (Komponen Kemendagri : PUM, Otda, Keuda, Bangda, Dukcapil, Kesbangpol, PMD, Setjen, Litbang, Irjen, IPDN, Diklat, BNPP) B. Perangkat Daerah Provinsi (Sekt. Daerah, Skt. DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan); C. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Provinsi (Sekt. Daerah, Skt. DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan

10/19/2016

Kompetensi dan Jabatan ASN IV. Jabatan ASN A. Jabatan Administrasi 3 jenjang (pelaksana, pengawas, administrator); B. Jabatan Fungsional 2 kelompok (terampil dan ahli) 1) Terampil 4 jenjang (pemula, mahir, terampil, penyelia); 2) Ahli 4 jenjang (pertama, muda, madya, utama) C. Jabatan Pimpinan Tinggi 2 kelompok (pratama dan madya) V. Kompetensi Penyelenggara Pemerintahan A. Kompetensi Teknis (Derivatif UU 5/2014 dan UU 23/2014) B. Kompetensi Manajerial (Derivatif UU 5/2014 dan UU 23/2014) C. Kompetensi Sosio Kultural (Derivatif UU 5/2014 dan UU 23/2014) D. Kompetensi Pemerintahan (Derivatif UU 23/2014)

PETA FUNGSI URUSAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN KEBUTUHAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PEGAWAI ASN K/L

Pemerintah

1

Daerah KDH & DPRD

PERSONIL

Urusan Pem

Pembentukan Daerah Otonom

2

Penyerahan Urusan

6

3

Anggaran Program/ Kegiatan 4

Organisasi Perangkat Daerah 5

KINERJA PEMDA

Jabatan2

7

8 9 9

Pengisian Personil

berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai.

10

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDA

11

10/19/2016

DIMANA KOMPETENSI DAN UNTUK APA KOMPETENSI ITU ASN dan Kompetensinya

DATA ORG PEMDA

Sistem Informasi Pemetaan Urusan dan Layanan

Analisis abatan dan Beban Kerja

Peta Tugas

Urusan

Informasi Jabatan

Personil ASN

ANJABABK

PENILAIAN KINERJA

Indikator Urusan

Layanan Masyarakat dan Layanan Pendukung

Sasaran Kerja Pegawai

Order L A Y A N A N

SERTIFIKASI

Kewenangan

DATA PENDUDUK

Rencana Kerja

Order

Sasaran Kerja Organisasi

OPD SISTEM BIROKRASI

LAYANAN PUBLIK

REFORMASI BIROKRASI WORLD CLASS PUBLIC SERVICE

Goals of the 1st Five Year Plan (2010–2014)

REGULATION DRIVEN PUBLIC SERVICE

Order

Goals of 2nd Five Year plan (2015– 2019)

Goals of 3rd Five Year Plan (2020– 2024)

DYNAMIC PUBLIC SERVICE PERFORMANCE DRIVEN PUBLIC SERVICE

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

10/19/2016

T A H A P A N P E R K E M B AN G A N B I R O K R A S I DAN BIROKRASI PEMDA 2

1 Birokrasi konvensional Role Driven Birokrasi /WEBERIAN Ciri-ciri: 1. Memposisikan diri hanya sebagai regulator (rule driven), 2. lebih banyak berperan untuk mengatur masyarakat, 3. membatasi ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, 4. sistem manajemen SDM berbasis pada kolusi dan nepotisme, serta tidak memiliki standar kinerja.

3

Birokrasi Reformasi (Performance Driven Birokrasi)

Curu-ciri: 1.Mmpergunakan paradigma “New Public Administration” 2.pengelolaan mekanisme kerja dan pengambilan keputusan banyak mempergunakan pendekatan ilmu manajemen, 3.senantiasa mendasarkan diri pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat (customer driven) dalam setiap pengambilan keputusan.

Birokrasi profesional (Dynamic Birokrasi) . Ciri-ciri 1.mengembangkan pendekatan “Open Government Partnership” 2.kinerja birokrasi senantiasa mendasarkan pada keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat 3.Sistem manajemen SDM birokrasi pada penciptaan inovasi-inovasi kerja dan 4.layanan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan daya saing negara di kompetisi global.

PERKEMBANGAN BIROKRASI DI BERBAGAI NEGARA

PERFORMANCE DYNAMIC BIROKRASI REGULATION DRIVEN DRIVEN BIROKRASI BIROKRASI/ WEBWRIAN

No

Negara

PERIODE PENCAPAIAN BIROKRASI

1.

USA, INGGRIS, CANADA, NEW ZWALAND DAN AUSTRALIA

1930-1990

1990-2000

2000-SEKARANG

2.

Korsel, Singapore

3.

INDONESIA

1945 - 2014

2014 - …2025

2026 ----

10/19/2016

MENCARI STRATEGI BARU MENGEJAR KETERTINGGALAN BIROKRASI INDONESIA

REGULATION DRIVEN BIROKRASI/ WEBWRIAN 1945-2014

PERFORMANCE DRIVEN BIROKRASI 2010-2025

DYNAMIC BIROKRASI 2025-....

UNTUK MENGEJAR KETERTINGGALAN BIROKRASI TIDAK CUKUP DENGAN PENTAHAPAN, TETAPI HARUS DILAKSANAKAN SECARA BERSAMAAN DENGAN PENGGUNAAN IT YANG TERINTEGRASI

DYNAMIC LOCAL GOVERNMET FRAMEWORK DATA ASN

DATA PENDUDUK

Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Aplikasi Layanan Masyarakat

DATA ORG PEMDA

Sistem Informasi Pemetaan Urusan dan Layanan Peta Tugas

Urusan

Sasaran Kerja Pegawai SERTIFIKASI

Kewenangan

Indikator Urusan

Informasi Jabatan

Personil ASN

ANJABABK

PENILAIAN KINERJA

Rencana Kerja

Order L A Y A N A N

Order

Order

Sasaran Kerja Organisasi

OPD SISTEM BIROKRASI

LAYANAN PUBLIK

10/19/2016

SISTEM SERTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1. KUALIFIKASI (Tingkatan Keahlian pada Pekerjaan dan dapat dilekatkan pada organisasi) 2. STANDAR KOMPETENSI (Rumusan Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan)

3. PROGRAM DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI (dikembangkan berdasarkan kualifikasi yang akan dicapai dengan menggunakan standar kompetensi yang relevan) 4. SERTIFIKASI KOMPETENSI MELALUI UJI KOMPETENSI (Pemberian Pengakuan atas pencapaian Kompetensi)

10/19/2016

PENYUSUNAN KUALIFIKASI 1. Kualifikasi Berdasarkan KKNI (9 Jenjang) 2. Berdasarkan Jenjang Jabatan JPT Administrasi

– –

Administrator Pengawas Pelaksana

• • •

–

Jabatan Fungsional

S3 S2

9 Spesialis Profesi

S1

8 7 D IV

6 D III

5 D II

4 3 Sekolah Menengah Umum

2 1

DI

Sekolah Menegah Kejuruan

10/19/2016

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

9 ANALIS KEBIJAKAN

AHLI

8

FASILITATOR

7 6

EVALUATOR

5 4

ADMIN UMUM 3

TEKNISI/ANALIS ADM UMUM IV ADM UMUM III OPERATOR

2 1

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Pej. Struktural Es. II

MEDIA Madya

FASIL Madya

AN JAK Muda

EVA Madya

MEDIA Muda

FASIL Muda

ANJAK Pertama

6

EVA Muda

MEDIA Pertama

FASIL Pertama

5

EVA Pertama

- Pej. Struk Es. IV (Anjak Muda)

8

-Pej. Struk Es. III - Pej.Struk Es IV (Anjak)

7

Pej. Struk Es IV

PEJ.FU (D4/S1) -

Pej. Um (D4/S1) PEJ.Fum (D3)

ANJAK Madya

9

4

ADMUM Lanjutan

3

ADMUM Pemula

Pej.F.Um (SMU,D1, D2)

2 1

10/19/2016

Kerangka Kerja Pengembangan Sistem Informasi Perangkat Daerah Birokrasi

BISNIS PROSES

Masyarakat

SDM Retraining Recertification

EDUKASI FASILITAS.

LAYANAN BERBASIS MOBILE APP

PEMBERDAYAAN

Urusan 1

Layanan 1 Layanan 2 dst…

KIOS LAYANAN Urusan 2, PENDAM-

PINGAN LAYANAN

Urusan 3, Dst…


JUMLAH LAYANAN BAGI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

1. 2. 3. 4. 5.

PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL Layanan Pusat di Daerah

Perangkat Pusat

KONKUREN

UMUM

PILIHAN

WAJIB

LAYA NAN PUM

Pertambangan, Perdagangan, dll.

Kes, Pendidik, PU, dll.

PELAYANAN DASAR Layanan Pusat oleh Wakil di daerah

Wakil Pusat di Daerah

Layanan Pemda

Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

NON PELAYANAYAN DASAR

Layanan Pemda

Perangkat Daerah

Layanan Pemda

10/19/2016

MOBILE PUBLIC SERVICE DELIVERY Urusan 1 Berita/ Maklumat

Urusan 2 Urusan 3 dst… Layanan 1 Urusan 1

Start

Layanan

Pengaduan

Urusan 2 dst… Urusan 1

Bantuan

Urusan 2 dst…

Mockup Aplikasi

Layanan 2 dst…


10/19/2016

Mockup Aplikasi

Mockup Aplikasi

10/19/2016

INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI BERBAGAI PAKAI KEMENKOMINFO INFRASTRUKTUR dan PENGAMAN NASIONAL

KEEMNDAGRI APLIKASI NASIONAL K/L KONTENT NASIONAL GUBERURL

PENGELOLA PROVINSI MIS DISKOMINFO PROV

PERANGKAT DAERAH (KONTENS PROVINSI)

PENGELOLA KAB/KOTA DISKOMINFO KAB/KOTA

PERANGKAT DAERAH (KONTENS KAB./KOTA) KIOS YALAYAN MASYARAKAT

MASYARAKAT

MASYARAKAT

MENATA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH UNTUK MENJADI BIROKRASI GENERASI KETIGA (OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP)

10/19/2016

KERANGKA INTEGRASI PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH SERTA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Urusan Pemerintahan Kelembagaan Perangkat Daerah

Program & Anggaran

Peta Jabatan dan Atributnya

IKU

PROGRAM ANGGARAN

• • • • •

Kepala Administrator Pengawas JFT JFU

Sub Urusan Pemerintahan Kewenangan

Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan Indikator

Langkah Kerja

Kriteria Unjuk Kerja

Pegawai ASN pd Perangkat Daerah Kualifikasi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah • JPT/Admnistrator • Administrator • Pengawas • JFT • JFU

Pemaketan dan Penilaian Kompetensi Penilaian Kinerja Individu Kinerja Organisasi, Daerah, Program dan K/L di Daerah

INDIKATOR PENGUKURAN KELEMBAGAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN (KAB./KOTA)

26

10/19/2016

INDIKATOR PENGUKURAN KELEMBAGAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN (KAB./KOTA)

26

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

10/19/2016



10/19/2016

TEKNIS MENGINTEGRASIKAN PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN SERTA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Organisasi

Perenca naan Kerja

Target: Nasional Daerah

Perencaa an Program dan Anggaran


TEKNIS MENGINTEGRASIKAN PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN SERTA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan

Sub Urusan Pemerintahan Kewenangan Jenis Layanan/Fungsi Dasar/Tugas Urusan Pemerintahan Jangkauan Layanan/Indikator

Rencana Kerja Organisasi

Target: Nasional

Perenca naan Kerja

Perencaa an Program dan Anggaran

Jenis Layanan URAIAN TUGAS TUGAS UTAMA TUGAS PENUNJANG JUMLAH LAYANAN


Daerah

10/19/2016


NOMENKLATUR DAN DEPARTEMENTASI PERANGKAT DAERAH

 K/L menetapkan nomenklatur perangkat daerah berupa pengelompokan fungsi yang sejenis, sedangkan nomenklatur jabatan ditetapkan oleh daerah.  Departementasi jabatan dilakukan oleh daerah dengan menghindari terjadinya tumpang tindih tusi dan disesuaikan dengan volume beban nyata setiap fungsi.  Departementasi dapat berdasarkan pendekatan fungsi, pelanggan, wilayah atau produk.  Sebaiknya hindari pengelompokan dengan menggunakan lebih dari satu pendekatan pada level yang sama.

10/19/2016


• [email protected]

10/19/2016

DI PAPUA TEMPATNYA BURUNG CENDRAWASIH CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH

39

PENYELARASAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents