KEBIJAKAN PENATAAN LEMBAGA LAIN
OLEH : KEPALA BIRO ORGANISASI
KELEMBAGAAN DAERAH KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH
• VISI, MISI, STRATEGI • KEWENANGAN • KARAKTERISTIK, POTENSI • KEBUTUHAN NYATA • KEMAMPUAN KEUANGAN • KETERSEDIAAN SDM • PENGEMBANGAN POLA KERJA SAMA
RIGHTSIZING
PENGEMBANGAN ORGANISASI YANG PROPORSIONAL, DATAR,TRANSPARAN HIERARKI YANG PENDEK, TERDESENTRALI SASI
PP 41/2007
Perangkat Daerah
2
1
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI
DALAM UNDANG UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/2004 UU 22/1999
Psl. 60 s.d Psl. 68, Psl. 66 serta Psl 120,Mengatur keberadaan Perangkat Daerah: • Sekretariat Daerah; • Dinas Daerah; • Lembaga Teknis Daerah; • Camat; • Satuan Polisi Pamong Praja
•Psl. 120 s.d Psl. 128: •Perangkat Daerah Provinsi: • Sekretariat Daerah; • Sekretariat DPRD; • Dinas Daerah; • Lembaga Teknis Daerah; •Perangkat Daerah Kab/Kota: • Sekretariat Daerah; • Sekretariat DPRD; • Dinas Daerah; • Lembaga Teknis Daerah; • Kecamatan; • Kelurahan.
PP 8/2003
PP 41 / 2007
3
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
-
Pertahanan
-
Keamanan
-
Moneter
-
Yustisi
-
Politik Luar Negeri
-
Agama
CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan
SPM (Standar Pelayanan Minimal) 4
2
Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Badan atau Kantor:
Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas:
Bidang Kesehatan Bidang pendidikan, pemuda dan olah raga Bidang kebudayaan dan Pariwisata; Bidang Perhubungan, komunikasi, dan informasi; Bidang PU meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; Bidang Perekonomian meliputi koperasi dan UKM, industri dan perdagangan; Bidang pelayanan pertanahan; Bidang Sosial, Nakertrans; Bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, perkebunan dan kehutanan; Bidang Pertambangan dan energi; Bidang Kelautan dan Perikanan; Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset
Bidang perencanaan pembangunan daerah dan Statistik; Bidang Litbang Bidang pengawasan; Bidang Kesbang, politik dan Linmas; Bidang LH; Bidang Penanaman Modal; Bidang Kepegawaian dan Diklat; Bidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan; Bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa; Bidang pemberdayaan perempuan dan KB; Bidang Ketahanan Pangan Bidang pelayanan kesehatan.
OPD dgn PERDA berdasarkan urusan. PERDA mengatur : susunan, kedudukan, perangkat daerah.
Pembentukan, tugas pokok
Rincian tugas, fungsi, dan taker dgn Peraturan Gub/Bup/Wal.
3
Pola Organisasi Perangkat Daerah.
Provinsi GUBERNUR
Garis komando
DPRD
Garis koordinasi
WAKIL
Garis pertanggungjawaban
SETDA (unsur staf staf))
STAF AHLI
Ps. 121
INSPEKTORAT
BAPPEDA
(unsur pengawas pengawas))
(unsur perencana) perencana)
( PP 79/2005)
Ps 150 (2)
LTD
LEMBAGA LAIN
DINAS DRH
(pelaks per UU)
(unsur pelaksana pelaksana))
(BADAN,KTR & RSD)
(unsur penunjang) penunjang)
Ps. 124
SET DPRD (unsur pelayanan) pelayanan) Ps. 123
Ps. 125
Kab Kab/Kota /Kota
BUPATI/ WALIKOTA
Garis komando
7
DPRD
Garis koordinasi
WAKIL
Garis pertanggungjawaban
SETDA
(unsur staf staf))
STAF AHLI
Ps. 121
LEMBAGA LAIN (pelaks per UU)
INSPEKTORAT
BAPPEDA
(unsur pengawas pengawas))
(unsur perencana) perencana)
( PP 79/2005)
Ps 150 (2)
LTD
DINAS DRH
(BADAN,KTR & RSD)
(unsur pelaksana pelaksana))
(unsur penunjang) penunjang)
SET DPRD (unsur pelayanan) pelayanan)
KECAMATAN Ps. 126 Ps. 125
Ps. 124
KELURAHAN
Ps. 123
8
Ps. 127
4
PEMBENTUKAN LEMBAGA LAIN (Pasal 45 PP 41 Tahun 2007)
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah
LEMBAGA LAIN SEKRETARIAT KPID UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT KORPRI KESATUAN PENGELOLA HUTAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH BADAN NARKOTIKA DAERAH ( UU 35 2009 MENGAMANATKAN LEMBAGA DIMAKSUD MENJADI INSTANSI VERTIKAL)
5
SEKRETARIAT KPID BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.19 TAHUN 2008
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (PERMENDAGRI NO.19 TAHUN 2008)
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPI Daerah, dibentuk Sekretariat KPI Daerah di Provinsi.
Sekretariat KPI Daerah merupakan bagian dari perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif KPI Daerah.
Pembentukan Sekretariat KPI Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.
6
TUGAS DAN FUNGSI
Sekretaiat KPI Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPI Daerah. Sekretariat KPI Daerah menyelenggarakan fungsi : penyusunan program Sekretariat KPI Daerah; fasilitasi penyiapan program KPI Daerah; fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPI Daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPI Daerah.
ORGANISASI
Sekretariat KPI Daerah terdiri dari:
Kepala Sekretariat; Paling banyak 4 (empat) Subbagian.
Nomenklatur dan uraian tugas masing-masing Subbagian ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
7
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Kepala Sekretariat KPI Daerah jabatan Eselon III.a.
Kepala Subbagian pada Sekretariat KPI Daerah adalah jabatan Eselon IV.a.
Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretariat Daerah.
Pejabat struktural eselon IV dan pegawai lainnya dilingkungan Sekretariat KPI daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Sekretariat KPI Daerah.
UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
8
UPAYA PENATAAN 1.
PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2.
Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Perijinan Terpadu.
Pedoman
17
UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (UPPT) (Permendagri No. 20 Tahun 2008)
UPPT dengan sebutan Badan atau Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Badan dan Kantor didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
Kepala Sekretariat karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan atau Kepala Kantor.
18
9
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Badan
dan/atau Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
Fungsi : pelaksanaan penyusunan program Badan dan/Kantor; penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan; pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan. Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani
perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.
19
ORGANISASI DAN KLASIFIKASI
Besaran organisasi Badan dan/atau Kantor ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
UPPT dapat ditetapkan berbentuk Badan apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari 70 (tujuh puluh).
UPPT dapat ditetapkan berbentuk Kantor apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh).
20
10
SUSUNAN ORGANISASI Organisasi Badan, terdiri dari :
1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan paling Subbagian; Paling banyak 4 (empat) Bidang; Tim Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional.
banyak 3 (tiga)
Organisasi Kantor, terdiri dari :
1 (satu) Subbagian Tata Usaha; Paling banyak 4 (empat) Seksi; Tim Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional.
21
Bidang/Seksi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang/Seksi mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.
Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan UPPT dan Kepada Kepala Badan yang bersangkutan.
22
11
ESELON PROVINSI
Kepala Badan adalah jabatan Eselon IIa. Kepala Kantor adalah jabatan Eselon IIIa. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon IIIa. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IVa.
KABUPATEN/KOTA
Kepala Badan adalah jabatan Eselon IIb. Kepala Kantor adalah jabatan Eselon IIIa Kepala Bagian adalah jabatan Eselon IIIa. Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IVa. 23
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T)
SEKRETARIAT
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN ……………
SUBBAGIAN ……………
SUBBAGIAN ……………
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
…………………
…………………
……………………
……………………
TIM TIM TEKNIS TEKNIS
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
24
12
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T)
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI
………………
TIM TEKNIS
SEKSI
SEKSI
SEKSI
…………………
……………………
……………………
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
25
26
13
Dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana di daerah:
Pembentukan BPBD memperhatikan:
di setiap daerah provinsi dibentuk BPBD provinsi; dan di setiap daerah kabupaten/kota dapat dibentuk BPBD kabupaten/kota.
Kabupaten/Kota,
dengan
norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan APBD.
Pembentukan BPBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
27
BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
BPBD dipimpin oleh Kepala Badan, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
28
14
menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
29
perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan pengkoorordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
30
15
BPBD terdiri atas : Kepala;
Unsur
Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
Unsur
Pelaksana Penanggulangan Bencana.
31
koordinasi; komando;
dan
pelaksana
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
32
16
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari : a. Kepala Pelaksana Badan; b. Sekretariat Badan; c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Bidang Kedaruratan; e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); g. Satuan Tugas (SATGAS). Sekretariat Badan terdiri paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang. 33
Kepala
Pelaksana BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon II.a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural eselon II.b. Kepala Sekretariat BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural eselon III.a. Kepala Bidang BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural eselon III.a. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural eselon IV.a. Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a. 34
17
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPALA
UNSUR PENGARAH
UNSUR PELAKSANA
- INSTANSI - PROFESIONAL / AHLI
KEPALA PELAKSANA BPBD
SEKRETARIAT
SUBBAG …………
SUBBAG ……………..
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
KEDARURATAN DAN LOGISTIK
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
SEKSI …….
SEKSI …….
SEKSI …….
SEKSI …….
SEKSI …….
SEKSI …….
SUBBAG …………..
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
35
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN / KOTA KEPALA
UNSUR PENGARAH
UNSUR PELAKSANA
- INSTANSI - PROFESIONAL / AHLI
KEPALA PELAKSANA BPBD
SEKRETARIAT
SUBBAG …………
SUBBAG ……………..
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
KEDARURATAN DAN LOGISTIK
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
SEKSI …….
SEKSI …….
SEKSI …….
SEKSI …….
SEKSI …….
SEKSI …….
SUBBAG …………..
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
36
18
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN / KOTA KEPALA
UNSUR PENGARAH
UNSUR PELAKSANA
- INSTANSI - PROFESIONAL / AHLI
KEPALA PELAKSANA BPBD
SEKRETARIAT
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
KEDARURATAN DAN LOGISTIK
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
37
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DAN KAB/KOTA (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2009)
3 8
19
PP 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pengawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.
39
KEDUDUKAN
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan bagian dari SKPD, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi di pimpin oleh seorang Sekretaris.
4 0
20
TUGAS DAN FUNGSI
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
4 1
FUNGSI penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama; penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani; penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Ketua Pengurus KORPRI Provinsi.
4 2
21
PROVINSI Bagian Umum dan Kerjasama; Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.
KAB/KOTA
Subbagian Umum dan Kerjasama; Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan SubbagianUsaha dan Bantuan Sosial.
4 3
ESELON PROVINSI
Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktrul eselon II.b; Kepala Bagian merupakan jabatan struktrul eselon III.b; dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktrul eselon IV.a.
ESELON KAB/KOTA
Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktrul eselon III.b; dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktrul eselon IV.b.
4 4
22
PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (Permendagri Nomor 61 Tahun 2010)
45
PEMBENTUKAN Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk KPHL dan KPHP merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pembentukan KPHL atau KPHP yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Pembentukan KPHL atau KPHP yang wilayah kerjanya dalam satu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan KPHL dan KPHP sesuai dengan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.
46
46
23
KPHP dan KPHL mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya sesuai dengan peraturan perundanganundangan.
47
47
FUNGSI
48
Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam; penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan; pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya. 48
24
ORGANISASI
KPHL dan KPHP terdiri dari Tipe A dan Tipe B.
Penentuan klasifikasi KPHL dan KPHP ditetapkan berdasarkan Norma, Standar, Porsedur, dan Kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
49
49
SUSUNAN ORGANISASI KPHL/KPHP PROV DAN KAB/KOTA TIPE A
Kepala; Subbagian Tata Usaha; Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan Kelompok jabatan fungsional.
50
50
25
SUSUNAN ORGANISASI KPHL/KPHP PROV DAN KAB/KOTA TIPE B
Kepala; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok jabatan fungsional.
51
51
RESORT KPHL/KPHP PROV DAN KAB/KOTA
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Resort KPHL dan/atau KPHP. Pembentukan Resort KPHL dan/atau KPHP berdasarkan pada Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria sesuai peraturan perundang-undangan. Resort KPHL dan/atau KPHP dipimpin oleh Kepala Resort KPHL dan/atau KPHP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan/atau KPHP.
52
52
26
ESELON
Kepala KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan struktural eselon III.a.
Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe A, adalah jabatan struktural eselon IV.a.
Kepala KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe B adalah jabatan struktural eselon IV.a.
Kepala Subbagian Tata Usaha KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe B adalah jabatan struktural eselon IV.b.
53
53
Peran Dephut, Dephut, Dinas Provinsi, Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota, KPH, dan Pemegang Izin No
Kegiatan Pengelolaan
Dephut
Dinas Provinsi
Dinas Kab/Kota
KPH
Pemegang Izin
1
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
• NSPK • Pengesahan RP Jangka Panjang
Pembinaan & Pengendalian
Pembinaan & Pengendalian
• Pelaksanaan
Acuan penyusunan Renc Pemanfaatan
2
Pemanfaatan Hutan
• NSPK • Pelayanan proses perizinan
• Pelayanan proses perizinan • Pembinaan & Pengendalian
• Pelayanan proses perizinan • Pembinaan & Pengendalian
• Penyiapan prakondisi izin • Pemantauan & Penilaian Kinerja pemegang izin
Pelaksanaan
3
Penggunaan Kawasan Hutan
• NSPK • Pelayanan proses periiznan
• Pelayanan proses perizinan • Pembinaan & Pengendalian
• Pelayanan proses perizinan • Pembinaan & Pengendalian
• Penyiapan prakondisi izin • Pemantauan & Penilaian Kinerja pemegang izin
Pelaksanaan
4
Rehabilitasi dan reklamasi
• NSPK • Dukungan dana
Pembinaan & Pengendalian
Pembinaan & Pengendalian
• Pemantauan & Penilaian Kinerja • Pelaksanaan pada areal yg tdk dibebani izin
Pelaksanaan pada areal kerja izin
5
Perlindungan dan konservasi
• NSPK • Dukungan dana
Pembinaan & Pengendalian
Pembinaan & Pengendalian
• Pemantau & Penilaian Kinerja • Pelaksanaan pada areal yg tdk dibebani izin
Pelaksanaan pada areal kerja izin
54
27
STRUKTUR ORGANISASI KPHL/KPHP PROV DAN KAB/KOTA TIPE A KEPALA
Es III.a
SUBBAGIAN TATA USAHA
Es IV.a
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI --------------
SEKSI -------------
Es IV.a
RESORT KPH
55
STRUKTUR ORGANISASI KPHL/KPHP PROV DAN KAB/KOTA TIPE B
KEPALA
Es IV.a
SUBBAGIAN TATA USAHA
Es IV.b
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
RESORT KPH
56
56
28
PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH (Permendagri Nomor 2 Tahun 2011)
57
KEDUDUKAN BPP PROVINSI DAN KAB/KOTA BPP PROVINSI 1. BPP Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur. 2. BPP Provinsi dipimpin Kepala Badan. 3. Pengangkatan Kepala BPP Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BPP KAB/KOTA 1. BPP Kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. 2. BPP Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Badan. 3. Pengangkatan Kepala BPP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
58
29
BPP Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang: 1. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; 3. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan 4. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
59
BPP Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang: 1. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2. menjaga dan memelihara tanda batas; 3. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan 4. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
BPP Provinsi dalam melaksanakan wewenang mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di provinsi.
BPP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan wewenang, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di kabupaten/kota.
60
30
Susunan Organisasi BPP Provinsi terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kepala Badan; Sekretariat; Bidang Pengelolaan Batas Negara; Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan; Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan; Bidang Kerjasama; dan Unit Pelaksana Teknis.
1. Sekretariat paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Seksi. 2. Unit pelaksana teknis terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. 3. Unit pelaksana teknis yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
61
Susunan Organisasi BPP Kabupaten/Kota terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kepala Badan; Sekretariat; Bidang Pengelolaan Batas Negara; Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan; Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan; Bidang Kerjasama; dan Unit Pelaksana Teknis.
1. Sekretariat paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 2. Bidang terdiri atas 2 (dua) Seksi. 3. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. 4. Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
62
31
1. Kepala BPP Provinsi merupakan jabatan struktural eselon II.a. 2. Sekretaris BPP Provinsi merupakan jabatan struktural eselon III.a. 3. Kepala Bidang BPP Provinsi merupakan jabatan struktural eselon III.a. 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IIIa. 5. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPP Provinsi merupakan jabatan struktural eselon IV.a. 6. Kepala seksi dan kepala subbagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa. 63
BPP Kabupaten/Kota 1. Kepala BPP Kabupaten/Kota merupakan jabatan struktural eselon II.b. 2. Sekretaris BPP Kabupaten/Kota merupakan jabatan struktural eselon IIIa. 3. Kepala Bidang BPP Kabupaten/Kota merupakan jabatan struktural eselon III.b. 4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPP Kabupaten/Kota merupakan jabatan struktural eselon IV.a. 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa. 6. Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IVb. 64
32
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH Eselon II.a.
BADAN …….
SEKRETARIAT
SUBBAG
BIDANG PBN SEKSI = 2
BIDANG PIK
BIDANG PPK
SUBBAG
Eselon III.a.
SUBBAG
BIDANG KERJSM
Es IV.a.
Eselon III.a.
UPTD
Es IV.a. 65
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENERAPAN KISS. PENGENDALIAN OPD PROV OLEH PEMERINTAH DAN OPD KAB/KOTA OLEH GUBERNUR DILAKS MELALUI FASILITASI WAKTU UTK FASILITASI 15 HARI TDK TEPAT WAKTU DPT DITETAPKAN LANGSUNG OLEH PEMDA YBS PEMBATALAN PERDA YG TDK MELAKS HSL EVALUASI DAN ASISTENSI OLEH PEMERINTAH PERDA DISAMPAIKAN KPD MDN UTK PROV, KPD GUB UTK KAB/KOTA 15 HARI SETELAH DITETAPKAN TEMBUSAN MDN MDN MELAKS FASILITASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DGN MENPAN. 66
33
PENUTUP 1. PEMBENTUKAN LEMBAGA LAIN HENDAKNYA TETAP MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN POTENSI, KARAKTERISTIK DAERAH. 2. DALAM REVISI PP 41 TAHUN 2007 LEMBAGA LAIN DAPAT DIBENTUK BERDIRI SENDIRI ATAU MENAJDI BAG IAN DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA SIMILAR DENGAN LEMBAGA LAIN YANG AKAN DIBENTUK. 3. KEDEPAN PENATAAN LEMBAGA LAIN BERPEDOMAN DENGAN PERMENDAGRI SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI KEMENPAN DAN RB.
67
TERIMAKASIH
68
34
