KEBIJAKAN PELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH Oleh : Agus Nugraha
ABSTRAK Desain kebijakan penataan ruang yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar implementasinya berjalan efektif, maka fungsi-fungsi tersebut harus terlembagakan dengan baik. Apakah fungsi-fungsi penyelenggaraan penataan ruang tersebut, dimasukkan menjadi bagian dari tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau ditampung dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi pengaturan dan pelaksanaan (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) telah terlembagakan dengan baik dan menjadi tugas pokok dari BKPRD. Sementara fungsi pembinaan, khususnya pengembangan kesadaran masyarakat dan pengawasan, belum nampak terlembagakan dan tegas masuk dalam tugas pokok SKPD ataupun BKPRD. Kata kunci: Kebijakan, pelembagaan, dan penataan ruang. Berbagai permasalahan publik yang
ditambah
lagi
kurangnya
koordinasi
terjadi sekarang ini seperti banjir, kemacetan,
antardinas dan instansi. Begitu pula Wasis
dan
Siswoyo, anggota DPD Provinsi Jawa Timur,
polusi,
sesungguhnya
merupakan
dampak dari pembangunan yang tidak sesuai
menegaskan bahwa Jawa Timur
dengan tata ruang yang baik. Hal ini terjadi
memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah
karena dalam pelaksanaan pembangunan,
(RTRW), namun pelaksanaannya tidak sesuai
pemerintah khususnya pemerintah daerah
dengan yang telah ditetapkan pemerintah.
sering tidak konsisten dengan tata ruang yang
Banyak
telah dibuatnya. Seperti diungkap oleh
dilakukan dan terus dibiarkan. Contohnya di
Intsiawati Ayus anggota Dewan Perwakilan
kota Malang, pembangunan mal tidak sesuai
Daerah
yang
dengan rencana RTRW Kabupaten/Kota,
menyatakan bahwa berbagai permasalahan
ternyata ketika masyarakat melakukan protes
lingkungan justru berawal dari kebijakan
terhadap pembangunan itu,
pemerintah
berjalan
(DPD)
daerah
melakukan ruang.
itu
penyimpangan
Peraturan
menetapkan sebuah
Provinsi
Daerah
Riau
sendiri,
yang
terhadap
tata
(Perda)
yang
rencana tata ruang hanyalah
formalitas. Karena pemerintah
pelanggaran-pelanggaran
tanpa
ada
sanksi
sudah
yang
tetap saja yang
tegas
(http://dpd.go.id/2010/07/). Selain itu, semakin meningkatnya perekonomian,
urbanisasi
dan
jumlah
dalam
penduduk berimplikasi pada terjadinya alih
melaksanakan perencanaan pembangunan,
fungsi lahan pertanian produktif menjadi
daerah
sering
tidak
konsekuen
lahan perkantoran, sentra bisnis, pabrik dan
diperlukan adanya kerja sama serta komitmen
permukiman. Kondisi ini mengakibatkan
dari semua pihak terkait, dalam setiap
permasalahan ruang di suatu wilayah, baik
kegiatan penyelenggaraan penataan ruang.
kota maupun kabupaten semakin bertambah,
Menurut Undang-undang No. 26 Tahun
ditandai
2007,
dengan
menurunnya
kualitas
penyelenggaraan
penataan
ruang
permukiman, kemacetan, banjir, kawasan
tersebut meliputi: pengaturan, pembinaan,
kumuh, pencemaran, kurangnya resapan air
pengawasan, dan
dan hilangnya ruang publik serta ruang
ruang
terbuka hijau untuk artikulasi sosial dan
pengendalian).
kesehatan masyarakat. Untuk itu, pemerintah
penyelenggaraan tersebut berjalan dengan
daerah
baik,
harus
mampu
memformulasikan permasalahan
serta
penataan
memahani,
(perencanaan,
pemanfaatan
Agar
maka
semua
hal-hal
tersebut
harus
dilembagakan
ruang.
Pelembagaan dimaksudkan supaya
Karena
pembagian
semua
wewenang,
nasional;
dalam
dengan
dan tanggung
dan
tahapan
menindaklanjuti
pemerintah daerah merupakan ujung tombak kebijakan
pelaksanaan penataan
baik
pula. jelas
pelaksanaan
tugas,
jawab,
serta
hak
operasionalnya dominan dilaksanakan oleh
kewajiban dari masing-masing pihak terkait.
pemerintah
Sehingga fungsi pengaturan, pembinaan,
daerah
kabupaten/kota, berhadapan
yang
dengan
khususnya langsung
banyak
masyarakat
dalam
pengawasan, dan ruang
pelaksanaan penataan
(perencanaan,
pemanfaatan
dan
pemberian izin pembangunan. (Bahal Edison
pengendalian) yang dilakukan pemerintah
Naiborhu, Direktur Penataan Ruang Wilayah
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
I
berjalan sesuai peraturan, mekanisme, dan
Dep.
Pekerjaan
Umum
dalam
http://www1.pu.go.id/)
prosedur yang telah ditentukan.
Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa
dapat
adanya
Mengingat di era otonomi daerah
kecenderungan
sekarang ini, pemerintah daerah memiliki
penyimpangan terhadap tata ruang yang telah
peran yang sangat determininan bahkan
ditetapkan, mungkin saja
menjadi
terjadi karena
ujung
tombak
rencana tata ruang kurang memperhatikan
penyelenggaraan
dinamika pelaksanaan di lapangan. Atau
tulisan ini mencoba menelaah kebijakan
sebaliknya
pelembagaan
pemanfaatan
ruang,
kurang
penataan
dalam
ruang,
penyelenggaraan
maka
penataan
memperhatikan rencana tata ruang yang telah
ruang di daerah. Apakah semua tugas yang
disusun dan ditetapkan. Untuk mengatasi
diamanatkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang
permasalahan tersebut di atas dan demi
Penataan Ruang kepada pemerintah daerah
terciptanya tata ruang yang baik bagi
(provinsi
dan
kemaslahatan
terwadahi
dalam
hidup
manusia,
mutlak
kabuapten/kota), suatu
telah
kelembagaan,
sehingga dapat menjamin terciptanya tata
dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh
ruang
pemerintah. Kebijakan publik itu berupa
yang
baik
demi
kesejahteraan
masyarakat?
sasaran
atau
tujuan
program-program
Selanjutnya,
pemerintah….).
Anderson
mengemukakan bahwa “public policies are Memahami Kebijakan Publik
those developed by government bodies and
Kebijakan publik (public policy), memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan sehingga mundurnya
berbangsa dapat
dan
dikatakan
suatu
negara
bernegara, bahwa akan
maju
negara
tersebut.
Untuk
itu,
kebijakan publik harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai strategi dalam membuat kebijakan yang efektif (effective policy making strategies) seperti dikemukakan Noruzi dan VargasHernández (2010), dalam tulisannya yang berjudul A Short Note The Effective Policy Making Strategies in the Public Sector Organizations.
mengatasi
berbagai
adalah
dikembangkan
oleh
pejabat-pejabat
badan-badan
atau
pemerintah). Dari
pendapat di atas, dapat
disimpulkan merupakan
bahwa
kebijakan
serangkaian
tindakan
publik yang
dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mengatasi masalah dan mencapai suatu tujuan
tertentu
kepentingan pemerintah
yang
berorientasi
masyarakat. memilih
Tentu,
untuk
pada bila
melakukan
sesuatu maka harus ada tujuannya. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang dilakukan
yang tindakan
publik
oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh
Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan
(kebijakan
kebijakan-kebijakan yang
sangat
tergantung pada kebijakan publik yang dilakukan
officials”
pemerintah masalahah.
untuk Seperti
dikemukakan Dye (Islamy, 1997) bahwa “public policy is whatever government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Pendapat senada dikemukakan oleh Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1997) yaitu, “…is what government say and do, or not do. It is the goals or purposes of government programs….” (…adalah apa yang dinyatakan
sangat
besar
terhadap
kehidupan
masyarakat. Dengan demikian, serangkaian tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan dalam menciptakan tata ruang yang baik demi kesejahteraan masyarakat seperti yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, adalah merupakan wujud kebijakan publik. Dalam
kebijakan
publik,
selalu
terbuka kemungkinan terjadinya kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, dengan apa yang sesunguhnya terjadi di lapangan. Untuk itu, agar kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan baik,
menurut Hogwood dan Gunn (Wahab 2001), diperlukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Mudah
atau
tidaknya
a. Output-output kebijakan dari badanbadan pelaksana
masalah
dikendalikan.
b. Kepatuhan
kelompok-kelompok
sasaran terhadap keputusan tersebut
a. Kesukaran-kesukaran teknis.
c. Dampak-dampak
b. Keragaman perilaku yang akan diatur. c. Prosentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.
nyata
keputusan-
keputusan tersebut d. Persepsi terhadap dampak keputusankeputusan tersebut
d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
e. Evaluasi
sistem
politik
terhadap
undang-undang.
2. Kemampuan
Dari pendapat di atas jelas
a. Kejelasan dan konsistensi tujuan. b. Digunakannya
teori
kausal
bahwa yang
memadai
agar
kebijakan
penyelenggaraan
penataan ruang dapat terimplementasikan dengan baik dan dapat mewujudkan tujuan
c. Ketepatan alokasi sumber dana.
yang telah ditetapkan, maka dukungan dari
d. Keterpaduan hierarki dalam dan di
aspek kelembangan merupakan faktor yang
antara lembaga pelaksana.
sangat menentukan.
e. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana. f. Rekruitmen pejabat pelaksana. Landasan
g. Akses formal pihak luar. 3. Variabel
di
(kebijaksanaan)
luar
undang-undang
yang
memengaruhi
Kebijakan
Pelembagaan
Penataan Ruang Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
proses implementasi
Dasar (UUD) 1945 serta makna yang
a. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi.
terkandung dalam falsafah dan dasar negara
b. Dukungan publik.
Pancasila
c. Sikap
dan
sumber-sumber
yang
mengamanatkan
bahwa
ruang
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dimiliki kelompok-kelompok
(NKRI), baik sebagai kesatuan wadah yang
d. Dukungan dari pejabat atasan
meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
e. Komitmen
kemampuan
udara, termasuk ruang di dalam bumi,
pejabat-pejabat
maupun sebagai sumber daya, merupakan
kepemimpinan
dan
pelaksana 4. Tahap-tahap
karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada dalam
proses
implementasi (variabel tergantung)
bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(Penjelasan Pendahuluan UU No. 26 Tahun
memperhatikan
2007).
sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan Hal lain yang mendorong pentingnya
kelestarian
faktor
politik,
lingkungan
hidup.
mewujudkan
pendahuluan UU No. 26 Tahun 2007, bahwa
menyelenggarakan penataan ruang, yang
secara geografis, letak NKRI berada di antara
pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh
dua benua dan dua samudera sangat strategis,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
baik bagi kepentingan nasional maupun
dengan tetap menghormati hak yang dimiliki
internasional.
oleh setiap orang
alamiah
Indonesia
ekosistem, sangat
kondisi
khas
karena
Peran
tersebut,
Untuk
pengaturan tata ruang, ditegaskan dalam
Secara
hal
ekonomi,
pemerintah
daerah
negara
dalam
posisinya yang berada di dekat khatulistiwa
penataan ruang diatur UU No. 32 Tahun
dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang
2004 tentang Pemerintahan Daerah pada
merupakan aset atau sumber daya yang
pasal 13 dan 14, yang menegaskan bahwa
sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan
samping keberadaan yang bernilai sangat
tata ruang merupakan urusan wajib yang
strategis tersebut, Indonesia berada pula pada
menjadi kewenangan pemerintahan daerah
kawasan rawan bencana, yang secara alamiah
provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.
dapat
bangsa.
Selanjutnya UU No. 26 Tahun 2007, pasal 10
tersebut,
dan pasal 11, secara jelas mengatur lingkup
mengancam
Dengan
keselamatan
keberadaan
penyelenggaraan penataan ruang wilayah
kewenangan
nasional
kabupaten/kota dalam penataan ruang, seperti
harus
komprehensif,
dilakukan holistik,
secara
terkoordinasi,
pemerintah
provinsi
dan
terangkum pada tabel berikut ini.
terpadu, terpadu, efektif, dan efisien dengan
Tabel 1 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kewenangan Provinsi 1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan1. terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; 2. 2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi : a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi; a. b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah b. provinsi. 3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategisc.
Kewenangan Kabupaten/Kota Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota : perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
provinsi : a. penetapan kawasan strategis provinsi; 3. b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi; a. c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; b. dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan c. strategis provinsi. 4. Kerja sama penataan ruang antar provinsi danb. pemfasilitasan kerja sama penataan ruang 4. antarkabupaten/kota.
Analisis
Kelembagaan
Tata
Ruang
kabupaten/kota. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategiskabupaten/kota : penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
masyarakat
dalam
Selanjutnya
Daerah
penataan
ditegaskan
dalam
ruang. Pasal
3
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun Mengingat
penyelenggaraan
penataan ruang di daerah merupakan urusan wajib yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat dan menjadi kewenangan pemerintah daerah
provinsi
dan
pemerintah
kabupaten/kota, maka tentu tugas wajib tersebut
harus
kelembagaan.
diwadahi Baik
dalam
ditampung
dalam
atau dibentuk lembaga baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
tersebut,
maka
ditetapkan pemerintah
dan
pemerintah
kabupaten/kota
sesuai
oleh daerah daerah dengan
kewenangannya. Lebih lanjut PP No. 15 Tahun 2010
pasal
2
menggariskan
bahwa
pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk: Mewujudkan
ketertiban
dalam
penyelenggaraan penataan ruang; b. Memberikan
penataan ruang yang meliputi pengaturan,
kepastian
hukum
bagi
seluruh pemangku kepentingan dalam
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan,
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
masing-masing ditelaah ditinjau dari aspek
serta
kelembagaannya. Kelembagaan dalam Fungsi Pengaturan
dan
pusat,
provinsi,
hal
penyelengaraan
disusun
pemerintah
a.
mendeskripsikan silklus
ruang
suatu
organisasi perangkat daerah yang sudah ada,
Guna
2010 bahwa kegiatan pengaturan penataan
hak
dan
kewajibannya
dalam
penyelenggaraan penataan ruang; dan c.
Mewujudkan
keadilan
bagi
seluruh
pemangku kepentingan dalam seluruh Menurut UU No. 26 Tahun
aspek penyelenggaraan penataan ruang.
2007, pengaturan penataan ruang adalah
Dalam pasal 4 ayat 2 dan 3,
upaya pembentukan landasan hukum bagi
pengaturan penataan ruang oleh pemerintah
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
daerah meliputi penyusunan dan penetapan,
seperti
terlihat
pada
berikut
ini
:
Tabel 2 Fungsi Pengaturan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Kabupaten/Kota 1. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, 1.Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi; dan 2.Ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi 2. administratif, serta petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. 3.Menetapkan peraturan lain di bidang penataan 3. ruang sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Dari tabel di atas, tampak jelas bahwa lingkup
fungsi
penyelenggaran pemerintah
pengaturan penataan
daerah,
secara
ruang
rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota; dan Ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota Menetapkan peraturan lain di bidang penataan ruang sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
sistem zonasi, kepada Dewan Perwakilan
dalam
Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan
oleh
ditetapkan menjadi Perda. Begitu pula halnya
kelembagaan
dengan
Bupati
untuk
Kabupaten
dan
terwadahi dengan tugas dan tanggung jawab
Walikota untuk Kota. Untuk lebih jelasnya,
kepala daerah. Untuk provinsi, Gubernur
tinjauan
mengajukan rancangan Perda tentang RTRW
pengaturan, dapat dilihat dari tabel berikut
Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan
ini.
kelembagaan
terhadap
fungsi
Strategis (RTRKS) Provinsi, dan arahan
Tabel 3 Kelembagaan untuk Fungsi Pengaturan Lingkup Pengaturan 1. Penetapan RTRW, RTKS, RDTR dan sistem zonasi 2. Ketentuan perizinan, bentuk dan besaran insentif serta disinsentif, sanksi administratif, serta petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan ruang 3. Peraturan lain di bidang penataan ruang sesuai kewenangannya.
Provinsi
Kabupaten/Kota
Gubernur dan DPRD
Bupati/Walikota dan DPRD
Gubernur
Bupati/Walikota
Gubernur
Bupati/Walikota
Guna membantu kepala daerah dalam melaksanakan
tugas
tersebut,
Peraturan
c. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 50
provinsi
Tahun 2009, menegaskan bahwa di daerah
wilayah nasional, rencana tata ruang
dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang
pulau/kepulauan,
Daerah (BKPRD). Badan ini bersifat ad-hoc,
kawasan strategis nasional, rencana tata
yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
ruang wilayah provinsi yang berbatasan,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
dan
tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di
kabupaten/kota
Kabupaten/Kota, serta mempunyai fungsi
bersangkutan;
membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan
dengan
rencana
rencana
rencana
tata
tata
tata
ruang
dalam
ruang
ruang
wilayah
provinsi
yang
d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi
Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan
rancangan
ruang di daerah. Susunan keanggotaan
rencana tata ruang provinsi kepada Badan
BKPRD terdiri atas:
Koordinasi Penataan Ruang Nasional
a. Penanggung jawab
:
Kepala
dan
Wakil Kepala Daerah; b. Ketua
:
:
tentang
(BKPRN) dalam rangka memperoleh
Sekretaris
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan
c. Sekretaris
daerah
persetujuan substansi teknis;
Daerah; Kepala
rencana
Bappeda;
peraturan tata
ruang
daerah
tentang
provinsi
kepada
Menteri Dalam Negeri;
d. Anggota
:
SKPD
terkait
penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
ditegaskan tugas
BKPRD Provinsi secara
pokok adalah sebagai berikut: a. Mengoordinasikan
dan
merumuskan
b. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah (RPJP/M) dengan rencana tata ruang provinsi serta
pembangunan
pengarusutamaan
berkelanjutan
Kajian
Strategis (KLHS);
Lingkungan
proses
penetapan
rencana tata ruang provinsi;
ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan; h. Melakukan
penyusunan rencana tata ruang provinsi;
mempertimbangkan
f. Mengkoordinasikan
g. Mensinergikan penyusunan rencana tata
Dalam Permendagri tersebut, juga
instrumen
peraturan
melalui Hidup
fasilitasi
dan
supervisi
penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten/Kota
dalam
provinsi yang bersangkutan; i. Melakukan
fasilitasi
pelaksanaan
konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota; j. Memberikan masukan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan rekomendasi atas
rancangan
peraturan
tentang
kawasan strategis nasional, rencana tata
rencana tata ruang kabupaten/kota dalam
ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang
rangka persetujuan substansi teknis;
kawasan strategis provinsi, dan rencana
k. Memberikan
daerah
rekomendasi
Gubernur
dalam
proses
rancangan
peraturan
kepada penetapan
berbatasan;
menjadi
d. Mensinergikan penyusunan rencana tata
peraturan daerah tentang rencana tata
ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan
ruang kabupaten/kota;
antar kabupaten/kota yang berbatasan;
l. Melakukan
daerah
tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
fasilitasi
pelaksanaan
e. Mengkoordinasikan
pelaksanaan
konsultasi substansi teknis rencana tata
konsultasi rancangan peraturan daerah
ruang kabupaten/kota ke BKPRN;
tentang rencana tata ruang kabupaten/kota
m. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota;
kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN; f. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi
n. Melakukan fasilitasi proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan o. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
rencana tata ruang kabupaten/kota ke provinsi; g. Mengkoordinasikan
Kabupaten/Kota secara pokok adalah sebagai
h. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
berikut:
Walaupun
penyusunan
dan
rencana
penetapan
rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
Sementara itu tugas BKPRD
a. Mengkoordinasikan
proses
merumuskan tata
ruang
kabupaten/kota;
melaksanakan
daerah
fungsi
dalam
pengaturan
penyelenggaraan penataan ruang dibantu oleh
b. Memaduserasikan rencana pembangunan
kepala
BKPRD
Sekretaris
yang
Daerah
diketuai (Sekda),
oleh namun
jangka panjang dan menengah RPJP/M)
keberhasilan pelaksanaan fungsi tersebut
dengan rencana tata ruang kabupaten/kota
akan banyak bergantung pada komitmen
serta
dan
mempertimbangkan
pengarusutamaan
pembangunan
kemampuan
kepala
daerah
mendorong kinerja para bawahnnya.
berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); c. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan
Kelembagaan dalam Fungsi Pembinaan Pembinaan
penataan
ruang
yang
mengharmonisasikan rencana tata ruang
dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2007,
kabupaten/kota dengan rencana tata ruang
adalah upaya untuk meningkatkan kinerja
wilayah nasional, rencana tata ruang
penataan ruang yang diselenggarakan oleh
pulau/kepulauan,
Pemerintah,
rencana
tata
ruang
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat. Pasal 6 PP No. 15 Tahun 2010
b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan
menegaskan bahwa pembinaan penataan
konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
ruang diselenggarakan untuk : a.
c. Pengembangan
Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang;
kepentingan
dalam
penyelenggaraan penataan ruang; c.
informasi
dan
komunikasi penataan ruang; d. Penyebarluasan informasi penataan ruang
b. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku
sistem
kepada masyarakat; dan e. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
Tugas pemerintah
d. Meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.
dan
daerah
tanggung dalam
jawab
melaksanakan
pembinaan langsung kepada masyarakat tentang penataan ruang, tentu secara umum
Pembinaan
tersebut
dilakukan
secara
berjenjang
tanggung
jawab
tersebut
tugas
melekat
menjadi
tugas
Gubernur,
Bupati
dan
dan
Walikota untuk mewujudkannya. Selanjutnya
bagi
kepala daerah, dapat menugaskan
secara
pemerintah pusat untuk membina pemerintah
operasional kepada Satuan Kerja Perangkat
daerah provinsi dan kabupaten/kota. Juga
Daerah SKPD). Apakah kegiatan pembinaan
pemerintah daerah provinsi berkewajiban
tersebut,
untuk
Perencanaan
membina
pemerintah
daerah
akan
menjadi
tugas
Pembangunan
Badan Daerah
kabupaten/kota,
serta
pemerintah
(BAPPEDA) atau dinas lain seperti Dinas
kabupaten/kota
melakukan
pembinaan
Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tata
langsung kepada masyarakat. PP No. 68
Ruang, sepenuhnya akan tergantung pada
Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara
pengaturan
Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
memperhatikan berbagai peraturan yang
pada pasal 20 secara tegas menyatakan
berlaku.
kepala
daerah
dengan
bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah
Begitu pula penegasan pasal 23 PP
memiliki tugas dan tanggung jawab dalam
No. 68 Tahun 2010 bahwa dalam rangka
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
meningkatkan peran masyarakat, pemerintah
peran masyarakat di bidang penataan ruang
daerah harus membangun sistem informasi
sesuai dengan kewenangannya.
dan komunikasi penyelenggaraan penataan
Pembinaan tersebut dapat dilakukan
ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh
dengan cara, antara lain:
masyarakat.
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
komunikasi tersebut, harus memuat paling
dan pedoman bidang penataan ruang;
sedikit:
Sistem
informasi
dan
a. Informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang
pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang”.
dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan; b. Informasi rencana tata ruang yang sudah
Kelembagaan dalam Fungsi Pelaksanaan Pelaksanaan penataan ruang adalah
ditetapkan; c. Informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka
arahan
pemanfaatan
pengendalian
ruang
arahan/ketentuan
melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan
menengah lima tahunan; dan d. Informasi
upaya pencapaian tujuan penataan ruang
yang
peraturan
arahan/ketentuan
berisi zonasi, perizinan,
arahan/ketentuan insentif dan disinsentif,
ruang,
dan
pengendalian
pemanfaatan ruang. Ketiga aktivitas tersebut, menurut Permendagri No. 50 Tahun 2009 dilakukan oleh BKPRD, yang di dalamnya secara khusus memiliki Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata
serta arahan sanksi.
Ruang. Tugas ini mungkin saja oleh kepala
Adapun
Perencanaan
Kelompok
Tata
Ruang
mempunyai
daerah dimasukkan menjadi job description
susunan keanggotaan terdiri atas :
dari BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, atau
a. Ketua
:
bahkan di daerah ada Badan Komunikasi dan
Bappeda
Sistem informasi. Itu semua tergantung
ruang;
Kepala
yang
Kerja
Bidang
membidangi
pada
penataan
situasi, kondisi, dan kemampuan daerah serta
b. Wakil Ketua : Kepala Bidang/Sub Dinas
komitmen dan kreasi kepala daerah dalam
pada Dinas yang membidangi penataan
mewujudkan
ruang;
tata
ruang yang
baik di
daerahnya.
c. Sekretaris
: Kepala Sub Bidang yang
membidangi Selain
tugas
pembinaan
penataan
ruang didelegasikan kepada SKPD, juga bisa ditegaskan menjadi tugas dari BKPRD seperti diatur dalam Permendagri No. 50 Tahun 2009. BKPRD memiliki fungsi untuk membantu
kepala
daerah
dalam
penyelenggaran penataan ruang, yang salah satunya peran
tersurat masyarakat
tugas
“mengoptimalkan
dalam
perencanaan,
penataan
ruang
pada
Bappeda; d. Anggota
: SKPD terkait penataan
ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang tersebut mempunyai tugas : a. Memberikan masukan kepada BKPRD dalam
rangka
pelaksanaan
penataan ruang provinsi;
kebijakan
b. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana
a. Memberikan
instrumen
kebijakan pemanfaatan dan pengendalian
Lingkungan
Hidup
rangka
Ketua
BKPRD
Kajian
dalam
kepada
tata ruang dengan mempertimbangkan
Strategis (KLHS);
perumusan
pemanfaatan ruang;
c. Melakukan fasilitasi penyusunan program
b. Melakukan
fasilitasi
pelaksanaan
terhadap
penegakkan
dan pembiayaan dalam rangka penerapan
pemantauan
rencana tata ruang;
peraturan daerah tentang rencana tata
d. melakukan
fasilitasi
pengintegrasian
ruang;
program pembangunan yang tertuang
c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi
dalam rencana tata ruang dengan rencana
terhadap penegakkan peraturan daerah
pembangunan
tentang rencana tata ruang;
jangka
panjang
dan
menengah;
d. Melakukan
e. Menyiapkan
bahan
dalam
rangka
rencana tata ruang; dan Menginventarisasi
dan
untuk
alternatif
dibahas
dalam
mengkaji
pleno
f. Melakukan
pelaksanaan
fasilitasi
pelaksanaan
penertiban pemanfaatan ruang; dan g. Menginventarisasi
BKPRD. Sementara
fasilitasi
perizinan pemanfaatan ruang;
pemecahannya sidang
pelaksanaan
daerah tentang rencana tata ruang; e. Melakukan
permasalahan dalam perencanaan serta memberikan
fasilitasi
pelaporan terhadap penegakkan peraturan
memperoleh persetujuan substansi teknis
f.
masukan
dan
mengkaji
permasalahan dalam pemanfaatan dan itu
Kelompok
Kerja
pengendalian pemanfaatan ruang serta
Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan
memberikan
Ruang mempunyai susunan keanggotaan
untuk
terdiri atas :
BKPRD.
a. Ketua :Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
alternatif
dibahas
pemecahannya
dalam
sidang
pleno
Mengingat pentingnya tugas BKPRD dalam
perencanaan,
pemanfaatan
dan
b. Wakil Ketua :Kepala Bagian Hukum;
pengendalian penataan ruang, maka tentu
c. Sekretaris :Kepala Seksi/Sub Bidang pada
BKPRD harus didukung oleh sekretariat yang
Dinas yang membidangi penataan ruang; d. Anggota :SKPD terkait penataan ruang
andal.
Menurut
ketentuan
pasal
18,
sekretariat BKPRD tersebut dipimpin oleh
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
Sekretaris
kemampuan daerah.
Provinsi/Kabupaten/Kota, yang mempunyai
Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian
Pemanfaatan
mempunyai tugas :
Ruang
Bappeda
tugas: a.
Menyiapkan
bahan
kelancaran tugas BKPRD;
dalam
rangka
b. Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD; c.
Melakukan
a.
Menjamin
fasilitasi penyelenggaraan
b.
Menjamin
pada kelompok kerja dalam BKPRD;
penataan ruang.
pelaksanaan
tugas-tugas
BKPRD;
Pengawasan penataan ruang tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja: a. Pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan
Menyiapkan
dan
mengembangkan
informasi tata ruang; Menyiapkan
penataan ruang; b.
laporan
pelaksanaan
koordinasi penataan ruang; dan
Fungsi dan manfaat penyelenggaraan
penataan ruang; dan c.
h. Menerima pengaduan dari masyarakat
Pemenuhan standar pelayanan minimal
bidang penataan ruang.
berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang. Melihat tugas
penegakan
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan
e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung
terlaksananya
hukum bidang penataan ruang; dan
d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
g.
tujuan
penyelenggaraan penataan ruang;
kegiatan BKPRD;
f.
tercapainya
sekretariat
guna
kompleksnya mendukung
Adapun bentuk pengawasannya, bisa dalam bentuk pengawasan
teknis yakni
pengawasan terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan
penataan
ruang
yang
pelaksanaan tugas BKPRD, maka tentu
dilakukan secara berkala, dan pengawasan
diperlukan tenaga-tenaga profesional yang
khusus
andal. Untuk itu, walaupun kepala sekretariat
terhadap
dirangkap oleh Sekretaris Bappeda, akan
penyelenggaraan
tetapi staf pendukungnya sebaiknya pegawai
dilaksanakan
yang terampil dan secara khusus bekerja
pengawasan teknis penataan ruang meliputi
untuk mendukung fungsi BKPRD.
kegiatan:
yang
permasalahan
keluaran, penataan
Pengawasan penataan ruang adalah
dalam
dalam
ruang
kebutuhan.
masukan,
ruang,
pengawasan
khusus
penataan
sesuai
a. Mengawasi Kelembagaan Dalam Fungsi Pengawasan
merupakan
yang Adapun
prosedur,
aspek
dan
pengaturan
pembinaan
penataan
ruang, dan pelaksanaan penataan ruang;
upaya agar penyelenggaraan penataan ruang
b. Mengawasi fungsi dan manfaat keluaran.
dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan
c. Mengawasi ketersediaan dan pemenuhan
peraturan perundang-undangan. Pasal
198
standar
pelayanan
PP No. 15 Tahun 2010, menegaskan bahwa
penataan ruang.
pengawasan penataan ruang diselenggarakan
Sementara
untuk:
meliputi kegiatan:
minimal
bidang
pengawasan
khusus
a. Memeriksa
data
permasalahan
dan
informasi
khusus
dalam
penyelenggaraan penataan ruang; dan b. Melakukan
kajian
permasalahan
teknis
melaksnakan
pengawasan
dalam
dan 10 UU No. 26 Tahun 2007 mengatur bahwa pemerintah pusat bertugas melakukan
penataan
ruang
tersebut
pengawasan terhadap pelaksanaan penataan
laporan
yang
memuat
ruang
dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau b. Penataan ruang diselenggarakan tidak dengan
ketentuan
peraturan
nasional,
provinsi,
dan
penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi,
dan
kabupaten/kota.
Daerah
Provinsi
Pemerintah
bertugas
melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang
perundang-undangan. Penataan ruang yang diselenggarakan tidak dengan
wilayah
kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan
a. Penataan ruang diselenggarakan sesuai
ketentuan
perundang-undangan
peraturan
menghasilkan
rekomendasi:
kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. Terakhir, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas
melakukan
pelaksanaan
pengawasan
penataan
ruang
terhadap wilayah
kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan
a. Untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
penataan
ruang
kawasan
strategis
kabupaten/kota.
dan/atau b. Untuk
tugas
tersebut? Secara hirarkis ketentuan pasal 8
penilaian:
sesuai
jadi
terhadap
khusus
menghasilkan
sesuai
yang
pertanyaan secara kelembagaan siapakah yang
penyelenggaraan penataan ruang. Pengawasan
Kemudian,
Ketentuan UU tersebut, jelas
dilakukan
penertiban
dan
menugaskan
fungsi
pengawasan
pada
pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
pemerintah daerah, sehingga otomatis yang
peraturan perundang-undangan.
bertanggung jawab adalah kepala daerah,
Tindak
lanjut
hasil
pengawasan
gubernur, bupati atau walikota. Karena hal ini
penataan ruang tersebut :
berada pada wilayah kewenangan kepala
a. Penyampaian hasil pengawasan kepada
daerah, tentu bentuk-bentuk kelembagaan yang
pemangku kepentingan terkait;
terlibat dalam proses pengawasan
dapat
b. Penyampaian hasil pengawasan yang
berbeda antara satu daerah dengan daerah
terdapat indikasi pelanggaran pidana di
lainnya sesuai dengan ciri, kondisi, kebutuhan
bidang penataan ruang kepada penyidik
dan kemampuan seiring dengan penerapan
pegawai negeri sipil; dan c. Pelaksanaan hasil pengawasan.
Otonomi Daerah. Secara umum, pengawasan dilakukan bisa secara melekat atau struktural, dimana posisi yang ada diatas mengawasi
posisi
yang
pemerintah
ada pusat
dibawahnya. mengawasi
Seperti
Kesimpulan
pemerintah
Dari
keseluruhan
provinsi, dan pemerintah provinsi mengawasi
pembahasan tentang kebijakan pelembagaan
pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, juga
penyelenggaraan penataan ruang di daerah,
bisa dilakukan secara fungsional, dimana ada
dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi
institusi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
yang
secara
khusus
berfungsi
melakukan tugas pengawasan. Seperti Badan Pemeriksa
Keuangan
(BPK),
Inspektorat
Jenderal Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat kabupaten/Kota. Melihat hal ini, tentu kepala daerah akan mempertimbangkan, apakah
tugas
pengawasan
dalam
penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan secara struktural masuk dalam tugas SKPD tertentu, Bappeda misalnya. Atau dilakukan secara fungsional, dimana penugasan diberikan
pengawasan, secara umum terwadahi dalam kelembagaan pemerintah daerah provinsi yang dipimpin gubernur dan kabupaten/kota yang
dipimpin
membantu
bupati/walikota.
kepala
Untuk
daerah
dalam
menyelenggaraan penataan ruang tersebut, Permendagri
No.
50
Tahun
2009,
mengamanatkan
kepada
Gubernur/Bupati/Walikota untuk membentuk
kepada institusi yang secara khusus melakukan
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
pengawasan, inspektorat misalnya. Selain itu,
(BKPRN).
kepala daerah juga bisa mengoptimalkan peran
pelaksanaan (perencanaan, pemanfaatan dan
BKPRD, walaupun pada pasal 2 Permendagri
pengendalian),
N0. 50 Tahun 2009 lingkup tugasnya hanya
dinyatakan sebagai tugas BKPRD. Namun
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian
demikian,
pemanfaatan ruang. Namun tidak ada salahnya
pengembangan
jika dipandang perlu, kepala daerah secara
jawab masyarakat serta fungsi pengawasan,
tegas memasukan tugas pengawasan digabung
tidak secara tegas dinyatakan sebagai tugas
dengan tugas pengendalian, masuk dalam tugas
BKPRD. Untuk itu, karena wewenang dan
BKPRD.
tanggung jawab penyelenggaraan penataan
Fungsi
secara
fungsi
pengaturan
operasional
pembinaan
kesadaran
dan
dan
tegas
khususnya tanggung
ruang berada pada tangan kepala daerah, maka tentu implementasinya akan banyak bergantung pada komitmen, kreasi dan kemampuan
kepala
daerah
dalam
mendayagunakan sumber daya daerahnya, demi terwujudnya tata ruang yang baik bagi kesejahteraan masyarakat.
Daftar Pustaka
Wahab, Abdul, Solichin. 2001. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara Islamy, Irfan. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Edisi 2 Cet. 1. Jakarta: Bina Aksara Mohammad Reza Noruzi dan José G. Vargas-Hernández. (2010). A Short Note on the Effective Policy Making Strategies in the Public Sector Organizations. Interdisiplinary Journal of Contemporary Research in Business. Vol. 2 No. 4. Http://dpd.go.id/2010/07/masalahperkotaan-disebabkan-inkonsistensipemerintah-dalam-rencana-tataruang/Diakses 20 November 2011.
Http://www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw 060509anty. Diakses 28 November 2011.
Peraturan : 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang
Penyelenggaraan
Penataan Ruang. 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
6.
Peraturan Nomor
Menteri 50
Tahun
Dalam
Negeri
2009
tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
