“Arah dan Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan” k ”
Balikpapan, 19 Mei 2014
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang
OUTLINE 1. Isu Aktual Perkotaan di Indonesia 2. Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN) 3. Muatan RTRW Kota (Permen No.17/2009) dan RDTR‐PZ Kota/kawasan RDTR PZ Kota/kawasan Perkotaan (Permen No.1/2012) 4. Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan yang Berbasis Penataan Ruang 5. Kota Hijau dan Kota Pusaka sebagai Platform Pembangunan Infrastruktur g Perkotaan Berkelanjutan 6. Kesimpulan
Isu Aktual Isu Aktual Perkotaan di Indonesia
3
Isu Aktual Perkotaan di Indonesia SOSIAL Penurunan kualitas hidup (sosial); Urban decay, sprawling ...
EKONOMI Degradasi kualitas lingkungan ; Telapak ekologis yang defisit
LINGKUNGAN Degradasi kualitas g g ;; lingkungan Telapak ekologis yang defisit
memasuki era kota....?
52,03% penduduk tingga di perkotaan, Laju pertumbuhan 1.49% per tahun 1 49% per tahun dalam dekade (1970 –2010 ), penduduk perkotaan bertambah 6 kali lipat Kota otonom meningkat k dari d 45 ke k 93
Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN) (KSPN)
6
S
istem Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang) PENGATURAN
• Penataan ruang sebagai acuan pembangunan sektoral dan wilayah; y • Pendekatan sistem dilakukan dalam penataan ruang; Perencanaan Tata Ruang
Pemanfaatan Ruang
• Penataan ruang tidak sekadar perencanaan tata ruang wilayah, tetapi basis untuk pengembangan program kreatif/inovatif
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PEMBINAAN
PENGAWASAN
7
Konsep Kota Berkelanjutan Dalam menyikapi tujuan keberlanjutan, maka efektifitas upaya ditentukan oleh l h keberadaan k b d 2 (dua) hal (d ) h l fundamental: – Protection entry. – Development entry; … tidak bersifat sektoral/parsial, tapi terpadu untuk spektrum jangka panjang ...prinsip i i proteksi, agar telapak ki l k ekologis k l i tidak id k semakin ki defisit, shg d fi i h aspekk environmental protection harus didahulukan yang bisa mendorong economic development dan social development, agar perkembangan kota tidak semakin menjalar mengurangi perdesaan, ...prinsip perdesaan prinsip intensifikasi perkotaan, compact city, perkotaan compact city dll diperlukan ...prinsip keseimbangan juga mutlak antara perkotaan dan perdesaan, sehingga program pro‐rural harus setara...
Konsep Pengembangan Kota Berkelanjutan j dan Tematik
Visi dan Misi Pembang nan Perkotaan Nasional Pembangunan Perkotaan Nasional
Visi Visi Terwujudnya kota yang layak huni, berkeadilan, mandiri, dan berdaya saing secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perkotaan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal pada t h 2025 tahun
Misi
1. pemerataan pembangunan kotakota sesuai fungsinya; 2. pengembangan ekonomi kota yang produktif, atraktif, dan efisien, dengan g memanfaatkan potensi unggulan 3. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) serta mengedepankan pembangunan sosial dan budaya masyarakat; 4. Meningkatkan kualitas tata ruang kota yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kota.
Sasaran Operasional Pembinaan dan P Pengembangan b P k Perkotaan 1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang di kota dan kawasan perkotaan; k 2. Terselesaikannya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan kawasan perkotaan serta perangkat pelaksanaannya; 3. Terwujudnya j y keseimbangan g p penduduk dengan g daya y dukungg dan daya y tampung p g lingkungan g g serta ketahanan kota menghadapi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; 4. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan kota dalam pemanfaatan ruang kota berdasarkan potensi dan identitas kota; 5 Terwujudnya kawasan perkotaan/kota metropolitan yang menjadi Kawasan Strategis 5. Nasional (KSN) yang memiliki daya saing di tingkat global; 6. Terwujudnya kota kecil dan menengah sebagai pusat pertumbuhan regional dan meningkatkan keterkaitan desa‐kota.
KEBIJAKAN PEMBINAAN PERKOTAAN 1. 2 2. 3.
4.
Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota yang Terpadu dan Berkepastian Hukum; 1. Pengembangan Kelembagaan Penataan Pengembangan Kelembagaan Penataan Ruang dan Kerjasama Antar Daerah; Peningkatan Kapasitas Aparatur/ 2. Sumber Daya Manusia dan Fungsi y g Pembinaan Bidang Penataan Ruang; Peningkatan Peran Serta Masyarakat 3. dan Dunia Usaha dalam Penataan 4 4. Ruang;
PENGEMBANGAN PERKOTAAN
Pengembangan Instrumen dan Perangkat Penataan Ruang untukk Upaya Pemanfaatan f Ruang; Pengembangan Instrumen dan Perangkat Penataan Ruang untuk Menjaga dan g j g Mempertahankan Daya Dukung Lingkungan; Peningkatan Kualitas dan Potensi Kawasan Kota yang Memiliki Identitas Pusaka Budaya; P i k t Kualitas Peningkatan K lit Lingkungan Li k d dan Ketahanan Kota Menghadapi Perubahan Iklim serta Pengurangan Risiko Bencana; 5. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Metropolitan yang Memiliki Daya Saing Global; 6. Peningkatan Peran Kota Kecil dan Menengah sebagai Pusat Pertumbuhan Regional; sebagai Pusat Pertumbuhan Regional; 7. Peningkatan Peran Kota sebagai Pendorong Perkembangan Ekonomi Lokal;
MUATAN RTRW KOTA (PERMEN PU 17/2009) (PERMEN PU 17/2009), RDTR & PERATURAN ZONASI (PERMEN PU ZONASI (PERMEN PU 1/2012)
13
Hirarki Rencana Tata Ruang
Fungsi dan Manfaat RTRW Kota Fungsi RTRW Kota 1. Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. 2. Acuan d dalam l pemanfaatan f ruang wilayah il h kota; k 3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah kota; 4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah y kota yyang dilakukan g pemerintah, masyarakat dan swasta; 5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota; 6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota i; dan 7 Acuan 7. A d l dalam administrasi d i i t i pertanahan. t h Manfaat RTRW Kota 1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota; 2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya; dan sekitarnya; dan • 3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas.
Peta Rencana Struktur k Ruang dan d Pola l Ruang
Contoh Peraturan Zonasi ( i (zoning map dan zoning text) untuk Blok C d i ) k Bl k C
Peta Rencana Jalur Pipa Air Bersih (RDTR Kota Surakarta‐BWP IV)
P eta Rencana Jaringan Drainage ( (RDTR Kota Surakarta‐BWP IV) k )
Peta Rencana Jalur Pipa Air Limbah (RDTR Kota Surakarta‐BWP IV)
Peta Rencana Sistem Persampahan ( (RDTR Kota Surakarta‐BWP IV) k )
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN BERBASIS PENATAAN RUANG
19
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur P k Perkotaan yang Berbasis B b i Penataan P R Ruang
RPII‐JM (Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah)
• RPII‐JM adalah rencana dan program p g pembangunan infrastruktur tahunan dalam periode 3 sd 5 tahun, yang mensinkronkan kegiatan pembangunan infrastruktur, baik yang dilaksanakan dan dibiayai Pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/dunia y RPII‐JM harus usaha. Penyusunan mengacu pada RTRW terkait dan berdasarkan RPJMN dan RPJMD
TAHAP PENYUSUNAN RPII‐JM TAHAP PENYUSUNAN RPII JM
PROGRAM-PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN KOTA YANG BERKELANJUTAN Kota di Indonesia harus menemukan cara
yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan...
PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH)
PROGRAM PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)
Layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan
P2KH
Sebagai paradigma baru, sebuah metafora, bagi keberlanjutan. Infrastruktur Energi Hijau
Infrastruktur Transportasi Hijau
Infrastruktur Air Limbah
Infrastruktur B Bangunan Hijau Infrastruktur Air Bersih Drainase SDA 25
P2KH sebagai Platform Program bagi Sektor (Contoh dengan Ditjen Cipta Karya ‐ PU) PERMEN PU PERMEN PU No.08/PRT/M/2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian PU Tugas Unit Di k Direktorat Jenderal J d l
Pasal 538
Pasal 106
Kegiatan Fisik dan Non Fisik Per Undang‐undangan • UU No.26 tahun 2007 ttg Penataan Penataan ruang •
RTH 30%
Ditjen PR mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangg p penataan ruangg sesuai dengan perUUan
• UU Bangunan Gedung • UU PKP • UU Pengelolaan Sampah • Penataan Lingkungan
• UU Kehutanan • UU UU Lingkungan Hidup
Program Kementerian Lain : • Kehutanan •Lingkungan Hidup
Direktorat Perkotaan
RTRWK Pencapai‐ an Target RTRW, , minimum 30% RTH
• Taman Kota Hijau Kota Hijau • Respon Adaptasi Perubahan Iklim
Ditjen CK mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang cipta k karya sesuaii dengan d perUUan UU
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
Aras Perkotaan (city wide)
RDTR
P2KH
RTBL
• RTH Kota • Penambahan • luas RTH skala • kota dan • kawasan
Aras Lingkungan (neighborhood wide) Program RTH Penataan Lingkungan Penataan Lingk ngan • Peningkatan Kualitas (beautification) • Penambahan luas RTH skala lingkungan
2 6
Penambahan Luasan RTH melalui P2KH 72 Ha H 80 70 60 50 40
29,41 Ha
37 82 Ha 37,82
30 20 10 0
Tahun 2012 Tahun 2012
Tahun 2013 Tahun 2013
Tahun 2014 Tahun 2014
27
Good Practices
Good Practices
Kondisi Riil dan Trend Perkembangan Kota di Indonesia
RUSAK
TERAWAT
Desakan pembangunan perkotaan akibat arus urbanisasi menyebabkan tumbuhnya berbagai permasalahan perkotaan (meningkatnya populasi, lemahnya kebijakan perindungan aset pusaka, fenomena high‐rise construction, perubahan fungsi inti kota dsb) yang turut mendukung kehancuran sistematis aset kota, aset‐aset aset pusaka perkotaan dan merubah wajah serta karakter/identitas kota.
P3KP sebagai Platform Program bagi Sektor (Contoh dengan Ditjen Cipta Karya ‐ PU)
Tugas Unit Di k Direktorat Jenderal J d l
PERMEN PU No.08/PRT/M/2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian PU
DJPR
DJCK Pasal 538
Pasal 106
Kegiatan Fisik dan Non Fisik Per Undang‐undangan • UU No.26 tahun 2007 ttg Penataan ruang
• UU Bangunan Gedung • UU Cagar Budaya
• Kawasan Strategis Sosial Budaya
• Pelestarian Bangunan dan Lingkungan
• UU terkait
Program terkait dari 14 K/L anggota BKPRN + Kesra, Parekraf
Ditjen PR mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangg p penataan ruangg sesuai dengan perUUan Direktorat Perkotaan
Pencapaian target RTRW, terkonservasi nya KS Sosial‐ Budaya y • Terkelolanya Kota Pusaka yang berkelanjutan • Terwujudnya Identitas Kota Pusaka • Terakuinya Kota Pusaka pada tingkat Nasional dan Dunia
RTRWK
Aras Perkotaan (city wide)
RDTR
P3KP
RTBL
• Pengembangan Aset • Pengembangan Kelembagaan • Pemberdayaan masyarakat
Ditjen CK mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang cipta k karya sesuaii dengan d perUUan UU
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
Aras Lingkungan (neighborhood wide)
Program Penataan dan P l t i Bangunan Pelestarian B dan Lingkungan • Peningkatan kualitas aset pusaka dan lingkungan berkelanjutan
34
PROGRA AM PENATTAAN DAN N PELESTA ARIAN KOTTA PUSAKA A
AKSI NYATA P3KP Penataan Ruang memiliki fokus di dalam Pengembangan Kota Pusaka, yaitu terhadap: Identifikasi Kawasan Strategis Sosial Budaya di dalam RTRW Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka Penyusunan dokumen inventarisasi aset pusaka baik city wide maupun terhadap kawasan kawasan prioritas pusaka Natural‐Cultural Significane Natural Cultural Significane Assessment (pendelineasian core zone, buffer zone, dan development zone) Penyusunan Konsep Strategi Pengembangan Kota dan Master Plan kawasan prioritas Stimulan implementasi fisik di kawasan prioritas (DED,supervisi, dan fisik) (DED supervisi dan fisik)
Practices Kota Ban nda Aceh
ood d
Kotta Banjarma asin
G ((1))
36
Kesimpulan 1.
Kota‐kota Indonesia yang tengah tumbuh dan berkembang secara pesat dalam konteks otonomi daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang handal, yang sesuaii dengan d k b t h nyata kebutuhan t dan d keragaman k k di i geografis. kondisi fi
2. RTRW dan RDTR merupakan instrumen perencanaan pembangunan
3.
4.
yang harus dijadikan acuan dalam pengembangan infrastruktur kota secara lebih terarah dan terpadu, sehingga visi dan misinya dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. RTRW, RDTR kota dan RPJMD merupakan acuan dalam penyusunan RPI2JM yang merupakan alat sinkronisasi investasi pembangunan infrastruktur secara terpadu oleh swasta dan pemerintah. Program‐program sektoral g p g diharapkan p berorientasi p pada p pembangunan g berkelanjutan yang mengacu dan mengisi program‐ program entitas
perkotaan secara terpadu 5 Sinergi 5. Si i CK dan CK d Taru T dalam d l perwujudan j d kota k b k l j berkelanjutan
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang
