ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL 2015-2019
DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
Jakarta, 6 Desember 2013
KERANGKA PAPARAN PENDAHULUAN BIDANG TATA RUANG 2015-2019
1. 2.
ALUR PENDEKATAN REVIEW KEBIJAKAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN
BIDANG PERTANAHAN 2015-2019
3.
ALUR PENDEKATAN REVIEW KEBIJAKAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN 2
3
1. PENDAHULUAN
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 20152019 1. UU 25/2004 tentang SPPN • Pasal 19 Ayat 1 : RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik
RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
4
RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian
2. UU 17/2007 tentang RPJPN 20052025 • Arah pembangunan untuk RPJMN ke-3 (2015-2019)
RPJM 3 (2015-2019)
RPJM 4 (2020-2024)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMN 2015-2019
PERSIAPAN AWAL
PENETAPAN RPJMN
3 bulan setelah Presiden dilantik 5
A. Kajian Pendahuluan (Background study) B. Pelaksanaan Evaluasi RPJMN berjalan
PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMN
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMN
2 bulan setelah Presiden dilantik
Tahun terakhir pelaksanaan RPJMN berjalan
PERSIAPAN AWAL, BACKGROUND STUDY RPJMN 2015-2019 T-2 NOP
T-1 DES
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
DESEMBER TAHUN T-2
TIM PENYUSUN RPJM KOORDINASI PENYUSUNAN KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJP
RAPAT KOORDINASI RPJM
DEPUTI SEKTOR, LINTAS SEKTOR, REGIONAL, EKONOMI, PENDANAAN KAJIAN PENDAHULUAN
SINKRONISASI KAJIAN PENDAHULUAN
KERANGKA REVIU RPJMN BERJALAN
6
JANUARI TAHUN T-1
SEPT
7
2. BIDANG TATA RUANG 2015-2019 BIDANG TATA RUANG
PENDAHULUAN ALUR PENDEKATAN Ruang Lingkup
Tahapan utama
Ouput /Kesepakatan
Pemahaman konteks
• • • •
Batasan Kegiatan Tujuan Pemb. Bid. TR Kedudukan Pemb.Bid. TR Lingkup bidang TR
• • • •
Penetapan Tujuan Kesepakatan“Perspektif Bid.TR” Penetapan Landasan (UUPR/RPjP) Penetapan Kerangka Kerja
2
Pemetaan stakeholder
• • • •
Penerima manfaat Pengguna Pelaksana Pengendali/Pengawas
• • • •
Pemerintah Pusat, daerah, swasta Mitra KL di Bappenas Pemerintah Provinsi Kementerian/KL
3
Analisis permasalahan dan Isu strategis
• • • •
Definsisi permasalahan Fakta-fakta pendukung Faktor Penyebab Dampak
• • •
Definisi : Gap Tujuan Vs Capaian Penetapan Indikator Penetapan Faktor Penyebabi
4
Penetapan tujuan dan arah kebijakan
• • • •
Tujuan-Sasaran Fokus Prioritas Indikator Outcome Indikatoru Ouput
• • • •
Penetapan tema dan sasaran pokok Penetapan Fokus Prioritas Penetapan Indikator Outcome Penetapan Indikator Output
1
REVIEW KEBIJAKAN DAN CAPAIAN 1. AMANAH RPJPN 2005-2025 BIDANG TATA RUANG RPJMN I Mitigasi Bencana Alam Sesuai Dengan Kondisi Geologi Indonesia
RPJMN II
RPJMN III
–Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat –Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang
− Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia − Ketersediaan Infrastruktur yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang
RPJMN IV Dalam memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan pada masa yang akan datang
REVIEW KEBIJAKAN DAN CAPAIAN 2. CAPAIAN BIDANG TATA RUANG 2005-2013
Pembangunan bidang tata ruang pada RPJMN 1 dan 2 menitikberatkan pada penyediaan dan penguatan regulasi serta produk rencana tata ruang
REVIEW KEBIJAKAN DAN CAPAIAN 3. CAPAIAN PROGRAM BIDANG TATA RUANG 2010-2013 NO
KEGIATAN PRIORITAS
1
Penyelesaian PP turunan UUPR
2
Percepatan Penyelesaian Perpres RTR Pulau dan KSN
3
Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW
4
Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antar rencana tata ruang
5
SASARAN 2010-2014
CAPAIAN s.d. November 2013
KETERANGAN
5 PP
4 PP (RTRWN, PPR, Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, Ketelitian Peta RTR)
Kurang 1 PP (Tata Ruang Wilayah Pertahanan)
7 RTR Pulau & 69 Perpres KSN
4 RTR Pulau (57,14%) & 5 Perpres KSN (17,39%)
33 prov, 398 kab, dan 93 kota
18 prov, 256 kab, dan 70 kota (54%,64%, dan 75%)
Fasilitasi penyusunan Raperda RTRW dilaksanakan melalui kegiatan Percepatan Penyelesaian Penyusunan RTRW melalui Konsultan Manajemen Regional (KMR) – 26 KMR di 2011, dan 6 KMW di 2012 Dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan SKPD Dekonsentrasi bidang penataan ruang di 32 provinsi. Khusus Prov. DKI Jakarta langsung ditangani oleh pusat
33 provinsi
32 provinsi (di luar DKI)
Penyusunan NSPK bidang penataan ruang
60 NSPK
34 NSPK (57%)
Pencapaian masih sangat rendah, perlu kerja keras untuk mencapai target
6
Pembinaan PPNS (Penyidik PNS) untuk pelanggaran tata ruang dalam rangka law enforcment di bidang tata ruang
500 orang
497 orang (99%)
Peningkatan SDM PPNS sebagai instrumen pengendali RTRW
7
Pembentukan BKPRD provinsi
100%
30 provinsi
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 1. PERMASALAHAN Gap yang terjadi antara tujuan pembangunan bidang tata ruang dengan hasil pembangunan yang tercapai atau kenyataan yang terjadi. UU no 26 tahun 2007
NO 1 2
3
4
Tujuan Pembangunan Bidang Tata Ruang : Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
PERMASALAHAN Ruang wilayah yang aman belum terwujud
INDIKATOR KINERJA S/D 2013 Masih tinggi kerugian jiwa maupun bangunan fisik akibat bencana Konflik penguasaan lahan masih terjadi di beberapa daerah Ruang wilayah yang nyaman belum merata Kualitas pelayanan umum belum memenuhi strandar pelayanan minimal dan belum merata Masih sering terkendala ketersediaan lahan pembangunan Ruang wilayah yang produkif belum Biaya logistik masih tinggi, onektivitas masih rendah merata Pasokan energi belum optimal RTH yang semakin berkurang terutama di kawasan perkotaan Ruang wilayah yang Kawasan lindung nasional yang terus tertekan berkelanjutan belum Penataan kawasan pengembangan daerah pasca tambang optimal belum optimal
Keterangan : data pendukung dapat dilihat pada dokumen BS Tata ruang
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 2. ISU STRATEGIS “Faktor-faktor yang berpengaruh/penyebab permasalahan yang bila tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak yang besar dan menyebabkan tujuan pembangunan tidak tercapai”
“ Efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Masih Rendah “ NO 1 2
3
4
ISU STRATEGIS Pengaturan tata ruang belum optimal
• • • Pembinaan tata ruang yang • belum optimal • • • Pelaksanaan tata ruang yang • • belum efektif • • • Pengawasan implementasi tata ruang belum efektif •
INDIKATOR KINERJA S/D 2013 Regulasi antar sektor yang perlu disinkronkan Dukungan regulasi yang belum memadai Kapasitas SDM tata ruang yang belum memadai Kapasitas kelembagaan yang masih rendah Fungsi koordinasi yang belum optimal Ketersediaan rencana rinci masih terbatas Kualitas produk RTRW masih perlu ditingkatkan Integrasi program RTRW dan sektor belum optimal Konsistensi RTRW dalam perizinan belum kuat Pengendalian program RTRW belum efektif Perangkat hukum pengendalian masih terbatas Mekanisme pengawasan belum berjalan dengan baik Sistem informasi tata ruang masih terbatas
Isu Strategis Bidang Tata Ruang PERMASALAHAN : 1
• Banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan
2
• Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai
3
• Kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang
5
• Belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan program sektoral • Tingginya variasi kualitas Rencana Tata Ruang
6
• Masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi Rencana Tata Ruang
7
• Belum operasionalnya perangkat pengendalian yang jelas dan lengkap
8
• Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi
4
ISU STRATEGIS: 1. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2. Pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang belum efektif; dan 3. RTRW belum dijadikan acuan pembangunan berbagai sektor 14
KESIMPULAN
Berdasarkan fakta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, maka secara garis besar terdapat 2 lingkungan strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan bidang TR 2015-2019 yakni : 1. Penguatan dan peningkatan kapasitas internal bidang tata ruang yang meliputi fungsi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. 2. Penguatan peningkatan peran tata ruang terhadap lingkungan eksternalnya, terutama dalam mendukung arus utama pembangunan seperti green economic, pengentasan kemiskinan, smart city, dan lain sebagainya
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.
PERAN DAN KEDUDUKAN BIDANG TATA RUANG
TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL
SUMBER DAYA MANUSIA
PEMBANG UNAN SEKTOR-1
PEMBANG.. SEKTOR-2
SUMBER DAYA ALAM
PEMBANG UNAN SEKTOR-5
PEMBANG UNAN BIDANG TATA RUANG
PEMBANG UNAN SEKTOR-N
IPTEK
PEMBANG UNAN SEKTOR-3
PEMBANG UNAN SEKTOR-6
Sesuai amanah UU 17/2007 maka peran dan kedudukan pembangunan bidang tata ruang adalah : • Menjadi instrumen pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung proses transformasi ekonomi nasional • Menjadi wahana sinergitas kebijakan dan program antar sektor pada kawasankawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN 2. ORIENTASI DAN FOKUS PRIORITAS Pembangunan
UUPR RTRWN
Fokus Prioritas • Pembangunan Fondasi • Penetapan Tujuan Nasional • Pembangunan Instrumen nasional
Penguatan
2015
Regulasi Turunan Rencana rinci : •RTR Pulau •RTRW Prov •RTRW Kab/Kot •RDTR KSN
Fokus Prioritas • Pengutaan Fondasi • Pengembangan Produk/ Instrumen Rinci • Implementasi Instrumen/ Produk Nasional Tahap I
Pengembangan
Pemantapan
2025
Kelembagaan dan Infrastruktur
Fokus Prioritas • Peningkaan efek vitas kelembagaan penataan ruang • Penguatan fungsi pemanfaatan dan pengendalian
Fokus Prioritas • Pemantapan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang menjadi orientasi dari strategi dan kebijakan pembangunan bidang tata ruang pada RPJMN 2015-2019.
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN 3. DESAIN STRUKTUR KEBIJAKAN Tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang (UU 26/2007): Aman, Nyaman, Produktif, Berkelanjutan Prioritas Pembangunan: Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang Arah Strategi & Kebijakan: Efektivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Sasaran Pokok
Fokus Prioritas
Program/ Kegiatan
Penguatan Kegiatan Pengaturan Penataan Ruang
Peningkatan Pembinaan Penataan Ruang
Peningkatan Kualitas Produk Perencanaan Ruang
Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan Ruang
Peningkatan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penguatan pengawasan Pelaksanaan Penataan Ruang
Penataan Regulasi
Peningkatan Kapasitas SDM & Kelembagaan
Percepatan Penyelesaian dan Peningkatan Kualitas RTR & Rencana Rinci
Sinkroni-sasi RPJM & Kejelasan Indikator Program
Penegakan Aturan Zonasi, insentif, sanksi
Penguatan Mekanisme Audit TR
• Sinkronisasi Perundangan terkait ruang • NSPK
• PPNS • Revitalisasi BKPRN/D
• RDTR • Kaw. Strategis • Kaw. bencana • Kaw. Perdesaan
• Sinkronisasi RTR - RPJM • Sinkronisasi Indikator program • Kerjasama Pembiayaan • PPP
• • • • •
Perizinan Aturan Zonasi Insentif/dis Sanksi Mekanisme Penertiban • Audit TR
• Monitoring & Evaluasi Penyelenggara an Penataan Ruang
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. JABARAN SASARAN POKOK-1 Sasaran Pokok 1: Peningkatan Efek vitas Kegiatan Pengaturan Tata Ruang
Fokus : Penataan Regulasi
19
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Oucome :
Oucome :
Berkurangnya hambatan regulasi pemanfaatan RTR
Berkurangnya hambatan regulasi pengendalian RTR
Kegiatan :
Kegiatan :
PP Integrasi RTR-RPJM-Renstra PP Indikator Program RTR PP Kewajiban Instansi Terkait Program PP Pembiayan Program RTR PP amanah UU26/2007 dan PP15/2010 PP Legalisasi Produk RTR/NSPK PP Alih fungsi Lahan PP Lainnya
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PP Revitalisasi Kelembagaan (BKPRN/D) PP SOP pengendalian RTR PP Aturan zonasi PP RTR-Perizinan Swasta PP RTR –Perizinan Masyarakat PP Insen f dan Disinsen f PP Sanksi PP lainnya….
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. JABARAN SASARAN POKOK-2 Sasaran Pokok 2: Peningkatan Efek vitas Kegiatan Pembinaan Tata Ruang
Fokus :
Fokus :
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Peningkatan Kapasitas SDM
Oucome :
Oucome :
Oucome :
Oucome :
Berkurangnya hambatan Birokrasi dalam Pemanfaatan RTR
Berkurangnya hambatan birokrasi dalam pengendalian RTR
Berkurangnya hambatan sumber daya manusia dalam Pemanfaatan RTR
Berkurangnya hambatan sumber daya dalam pengendalian RTR
Kegiatan :
Kegiatan :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Revitalisasi Fungsi dan Kewenangan BKPRN/D Sinergi kelembagaan TR dan Sektor Sinergi kelembagaan Pusat dan Daerah Koordinasi Integrasi RTR-RPJM Integrasi RTR dam NSW/PSP Penguatan ja ngan/Network/Komunitas Akuntbilitas. Tranparsi lembaga TR Insen f dan Penghargaan lembaga Advokasi Lainnya
20
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mekanimse kelembagaan pengendalian Pelembgaan pelaksanaan aturan Zonasi Pelembagaan pemantauan perizinan Pelembagaan insen f dan disinsen f Pelembagaan pengenaan sanksi Lainnya…..
Kegiatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pela han Integrasi RTR-RPJM-RENSTRA Penguatan PPNS Penguatan Leadership TR Pela han penyusunan indikator program Pela han pelaksanaan program RTR Pela han analisis pembiayaan program Pela han penanganan konflik TR Penguatan Fungsional perencana Lainnya
Kegiatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pela han pemantan aturan zonasi Pela han pemantauan perizinan Penguatan karier PPNS Pela han pengenaan sanksi TR Penguatan fungsional perencana Lainnya…..
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. JABARAN SASARAN POKOK-3 Sasaran Pokok 3: Peningkatan Efek vitas Kegiatan Perencanaan Tata Ruang
Fokus : Percepatan Rencana Rinci
Outcome :
Outcome :
Outcome :
RTR menjadi Matra Spasial Pembangunan Lintas sektor Pusat
RTR menjadi Matra Spasial Pembangunan Lintas sektor Provinsi
RTR menjadi Matra Spasial Pembangunan Lintas sektor Kabupaten
Kegiatan : 1. 2. 3. 4. 5.
Percepatan RTR Kawasan Ekonomi Khusus/strategis nasional Penguatan Indikator program listas sektor dalam RTR Rinci Penetapan indikator keberhasilan program RTR Rinci Sinergi program lintas sektor ngkat pusat Lainnya
Kegiatan : 1. 2.
3.
4.
21
5.
Percepatan RTR Kawasan Ekonomi Khusus/strategis provinsi Fasilitasi Penguatan Indikator program lintas sektor dalam RTR Rinci wilayah provinsi Fasilitasi Penetapan indikator keberhasilan program RTR Rinci wilayah provinsi Fasilitasi Sinergi program lintas sektor ngkat provinsi Lainnya
Kegiatan : 1. 2.
3.
4. 5.
Fasilitasi Percepatan RTR Kawasan Ekonomi Khusus/strategis kabupaten Fasilitasi Penguatan Indikator program lintas sektor dalam RTR Rinci wilayah kabupaten Fasilitasi Penetapan indikator keberhasilan program RTR Rinci wilayah provinsi Fasilitasi Sinergi program lintas sektor ngkat provinsi Lainnya
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. JABARAN SASARAN POKOK- 4 Sasaran Pokok 4 Peningkatan Efek vitas Kegiatan Pemanfatan Rencana Tata Ruang Fokus : Sinkroni sasi, Invetasi
Outcome :
Outcome :
Outcome :
Meningkatnya investasi pemerintah dalam mewujudkan RTRW
Meningkatnya investasi swasta sesuai RTRW
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Implementasi RTRW
Kegiatan : 1. 2. 3. 4.
5. 6.
Implementasi Program/Kegiatan Sinergi RTRW-RPJM Implemnetasi program pemerintah dalam perwujudan struktur ruang Implementasi program pemerintah dalam perwujudan pola ruang Implementasi program pemerintah dalam pengembangan kawasan strategis sesuai RTRW Penguatan Keterpaduan sektor dalam Implementasi program RTRW Lainnya
22
Kegiatan : 1.
2.
3. 4.
5.
Penguatan kerjasama pembiayaan program perwujudan Infrastruktur strategis sesuai RTRW Penguatan kerjasama pembiayaan program perwujudan kawasan strategis ekonomi sesuai RTRW Sosialisasi kebutuhan investasi sesuai RTRW Penyediaan informasi pendukung investasi sesuai RTRW (Status lahan, sosial,dll) Lainnya
Kegiatan : 1. 2. 3.
4. 5.
Penguatan kerjasama masyarakat dalam pemenuhan SPM sesuai RTRW Fasilitasi Penguatan Peran masyarakat dalam implementasi program RTRW Kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat dalam pembangunan sarana permukiman sesuai RTRW Penguatan kerjasam masyarakat dalam perwujudan RTH di kawasan permukiman Lainnya
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. JABARAN SASARAN POKOK- 5 Sasaran Pokok 5 Peningkatan Efek vitas Kegiatan Pengendalian Rencana Tata Ruang Fokus : Aturan Zonasi, Perizinan, insen f
Outcome :
Outcome :
Outcome :
Menguatnya fungsi aturan zonasi dalam pemnafaatan ruang sesuai RTRW
Meningkatnya konsistensi izin pemanfaatan ruang sesuai RTRW
Meningkatnya efek fitas pemberian insen f , disinsen f dan sanksi TR
Kegiatan : 1. 2. 3.
4. 5.
Pengawalan implementasi aturan zonasi Sistem informasi pelaksanaan aturan zonasi Sosialisasi dan penyebarluasan aturan zonasi kepada pemerintah, swasta, masyarakat Penguatan advice planning BKPRN/D terkait aturan zonasi Lainnya
23
Kegiatan : 1. 2. 3. 4.
5.
Penguatan advice planning BKPRN/D dalam perizinan sesuai RTR Sosialisasi perizinan sesuai RTRW Sistem informasi publik terkait pemberian izin Penyebarluasan informasi publik terkait dampak pemanfaatan ruang yang dak sesuai RTRW Lainnya
Kegiatan : 1. 2. 3. 4. 5.
Best Prac ce insen f penataan ruang di perkotaan Best Prac ce insen f penataan ruang di perdesaan Best Prac ce disinsen f dan sanksi penataan ruang Sosialisasi insen f dan disinsen f Penataan ruang Lainnya
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. JABARAN SASARAN POKOK- 6 Sasaran Pokok 6 Peningkatan Efek vitas Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang
Fokus : Audit dan Pener ban
Outcome : Menguatnya peran audit tata ruang
Outcome : Meningkatnya keter ban pemanfaatan ruang
Kegiatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
24
Audit sistem regulasi terkait pemanfaatan ruang Audit sistem pembinaan kelembgaan dan SDM penataan ruang Audit proses perencnaan tata ruang Evaluasi ngkat pencapaian implemntasi RTRW 5item informsi pemantauan dan pelaporan pemanfaatan ruang Lainnya
Kegiatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mekanisme penyelesain kasus penyimpangan RTRW Best Prac ce pener ban pemanfaatan ruang perkotaan Best Prac ce pener ban pemanfaatan ruang perdesaan Penguatan lembaga yufika f dalam pengawasan penataan ruang Kerjasama kelembagaan dalam pengawasan penataan ruang Lainnya
25
BIDANG PERTANAHAN
ALUR PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 Kebijakan Pertanahan Eksisting
• Review Peraturan Perundangundangan terkait bidang pertanahan • Arahan RPJPN 2005-2025 • RPJMN 20102014
26
Kegiatan Prioritas Bidang Pertanahan 2010-2014
• Penyediaan peta pertanahan; • Legalisasi aset tanah masyarakat; Redistribusi tanah; Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah; • Inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar;
Kondisi Aktual/Eksisting Pertanahan
• Maraknya kasus-kasus pertanahan • Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah • Kendala penyediaan tanah untuk
Usulan Kebijakan RPJMN 20152019
• Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Stelsel Negatif Menjadi Stelsel Positif • Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Pertanahan • Meningkatkan Akses Tanah yang Berpihak Pada Masyarakat
REVIEW KEBIJAKAN PERTANAHAN
Sebelum UUPA terjadi Dualisme Hukum Tanah:
Hukum Tanah Adat Hukum Tanah Barat sesuai Hukum Tanah Belanda
Sejak UUPA terjadi reformasi di bidang Hukum Tanah (monolistik), disebut Hukum Tanah Nasional:
27
Politik Pertanahan: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Mengakui Hukum Adat sebagai bagian dari Hukum Tanah Nasional.
REVIEW KEBIJAKAN PERTANAHAN ARAHAN RPJPN 2005-2025 TERKAIT PERTANAHAN (Misi 5 – Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan) Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif; Melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi; Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan land reform, agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah; Penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat; Peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan. Sumber : Lampiran UU No. 17 Tahun 2007, Hal 67-68 28
REVIEW KEBIJAKAN PERTANAHAN ARAHAN PRIORITAS BIDANG REFORMA AGRARIA (RPJMN 2010-2014) Arah Kebijakan
Prinsip
Strategi (≈ fokus prioritas)
Pengelolaan pertanahan dilakukan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma Agraria
Memanfaatkan tanah secara berkeadilan
Peningkatan penyediaan peta pertanahan (fokus prioritas 1)
Strategi dilaksanakan melalui (kegiatan prioritas antara lain): 29
Memperbaiki kesejahteraan masyarakat
Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) (fokus prioritas 2)
Mendukung pembangunan berkelanjutan
Peningkatan kinerja pelayanan pertanahan
Penataan dan penegakan hukum pertanahan
(fokus prioritas 3)
(fokus prioritas 4)
Penyediaan peta pertanahan (peta dasar, peta tematik, peta potensi nilai tanah); Legalisasi aset tanah masyarakat; Redistribusi tanah; Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah; Inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar; Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita; Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang pertanahan; Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
KONDISI EKSISTING 1. Maraknya kasus-kasus pertanahan Semakin banyaknya kasus pertanahan yang muncul serta penanganan yang berlarut-larut; Beberapa kasus berkembang menjadi skala nasional, menunjukkan bahwa konflik antar pihak semakin meningkat; Apabila tidak segera diantisipasi akar permasalahannya, maka dikhawatirkan akan banyak kasus lain yang berpotensi besar menjadi konflik yang berdampak luas pada kehidupan sosial ekonomi nasional.
30
KONDISI EKSISTING
Maraknya kasus-kasus dan sengketa pertanahan, antara lain disebabkan oleh:
31
Pendudukan dan penyerobotan tanah-tanah perkebunan yang telah dilekati dengan Hak Guna Usaha (HGU) baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir; Tumpang tindih penguasaan kawasan hutan; Sengketa yang berkaitan dengan kawasan pertambangan; Tumpang tindih atau sengketa batas, tanah bekas Hak Milik Adat; Sengketa pemindahan hak; Kasus yang berkaitan dengan pengadaan tanah.
KONDISI EKSISTING 2. Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
32
Kegiatan redistribusi tanah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Indikasi masalah: pengalihan hak atas tanah yang telah diredistribusikan oleh masyarakat miskin kepada pihak lain. Penyebab utama adalah kurangnya akses sumberdaya yang cukup untuk mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut. Tujuan kegiatan redistribusi tanah sebagai bagian dari reforma agraria, belum menunjukan hasil yang signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin.
KONDISI EKSISTING 3. Kendala penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum
Terbatasnya ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum berakibat pada sulitnya optimalisasi pemanfaatan penggunaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pemerintah sulit membebaskan lahan untuk pembangunan (finansial dan eksekusi pembebasan lahan). Penyebab yang sudah teridentifikasi: penguasaan tanah oleh badan swasta dalam skala luas dan dipergunakan sebagai objek spekulasi (termasuk ke dalam kategori penelantaran tanah menurut PP 11/2010)
4. Belum optimalnya pelayanan pertanahan 33
Jumlah sumberdaya manusia bidang pertanahan (juru ukur/surveyor) masih sangat kurang.
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BIDANG PERTANAHAN PERMASALAHAN : 1
• Tingginya Konflik Pertanahan
2
• Berlarut-larutnya Penyelesaian Kasus Pertanahan
3
• Rendahnya Cakupan Peta Dasar Pertanahan
4
• Belum Semua Bidang Tanah Tersertipikat
5
• Kurangnya SDM Bidang Pertanahan Khususnya Juru Ukur dan Belum Semua Kantor Pertanahan Memiliki Fasilitas Memadai
6 7 8
• Sulitnya Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Sebagian Besar Masyarakat (Petani) Hanya Menguasai Tanah Dengan Luasan yang Kecil (<0,5 Ha) • Masalah Tanah Adat dan Ulayat
ISU STRATEGIS: 1. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah 2. Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat 3. Peningkatan Pelayanan Pertanahan 4. Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum 34
KERANGKA KEBIJAKAN BIDANG PERTANAHAN TAHUN 2015-2019 Tujuan/Goal : Tanah dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945) Prioritas Pembangunan: Reforma Agraria Arah Kebijakan: Tercapainya Kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
Sasaran Pokok
Mengatasi Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) dan Kesejahteraan Masyarakat
Redistribusi Tanah dan Access Reform
Fokus Prioritas
• Inventarisasi P4T Redistribusi tanah Penyediaan access reform
Program/ • Kegiatan •
35
Kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
Meningkatkan Pelayanan Pertanahan
Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum
Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah
Kepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kualitas dan Proporsi SDM Bidang Pertanahan
Pencadangan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum
• Inventarisasi tanah masyarakat hukum adat; • Pemetaan Tanah Adat Ulayat; • Advokasi masyarakat adat
• Penerimaan juru ukur • Pelaksaan pendidikan dan pelatihan
- Percepatan pembuatan peta dasar pertanahan - Percepatan sertifikasi tanah
Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Pertanahan
• Pembentuk -an pengadil-an khusus pertanahan
• Pembentukan Bank Tanah
36
TERIMA KASIH
37
LAM P I RAN
38
LAMPIRAN 1. STATUS PENYUSUNAN RTRW Status RTRW Provinsi
18 provinsi
55%
45% 15 provinsi
Provinsi yang sudah menetapkan Perda RTRW Provinsi yang belum menetapkan Perda RTRW
Status RTRW Kabupaten
39% 61%
Kabupaten yang sudah menetapkan Perda RTRW
Status Penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota (26 Juli 2013) Sumber : BKPRN, 2013
LAMPIRAN 2. FAKTA PERMASALAHAN : KEBENCANAAN
SUMBER : BNPB, 2013
39
40
LAMPIRAN
3. FAKTA PERMASALAHAN : PELAYANAN DASAR Nangroe Aceh North Sumatra West Sumatra Riau Jambi South Sumatra Bengkulu Lampung Bangka Belitung Islands Riau Islands DKI Jakarta West Java Central Java DI Yogyakarta East Java Banten Bali West Nusa Tenggara East Nusa Tenggara West Kalimantan Central Kalimantan South Kalimantan East Kalimantan North Sulawesi Central Sulawesi South Sulawesi Southeast Sulawesi Gorontalo West Sulawesi Maluku North Maluku West Papua Papua
0
20 40 60 80 Distance to the nearest SMA/SMK/MA
Akses Pendidikan Belum merata
100
Akses Kesehatan Belum merata
Sumber : Dit Pendidikan, Bappenas, 2013
LAMPIRAN 4. FAKTA PERMASALAHAN : LINGKUNGAN
Data kehutanan menunjukkan bahwa pada periode 20092011 laju deforestasi adalah sebesar 0.45 juta ha/tahun Sumber : Diolah dari Kehutanan 2012
41
LAMPIRAN 5. FAKTA PERMASALAHAN : INFRASTRUKTUR
KONEKTIVITAS YANG MASIH PERLU DIBANGUN
42
LAMPIRAN
43
6. FAKTA PERMASALAHAN : KETIMPANGAN EKONOMI
Distribusi Investasi Nasional Sumber : Diolah Dari BPS, 2012.
Data Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) • Terdapat 27 juta rakyat tak bertanah dan 56,5% dari mereka
memiliki kurang dari 0,5 ha lahan (dibandingkan dengan 40,8% pada 1983). • Meningkatnya jumlah petani gurem (near landless) disebabkan pewarisan aturan (fragmentasi tanah) dan penjualan lahan kepada pertanian perkebunan, sehingga area pertanian perkebunan menjadi meningkat dari 5 juta pada tahun 1983 menjadi 11,7 juta pada tahun 2003. (BPS, 2007). • Tanah yang diindikasikan Terlantar: 7,15 juta ha (BPN, 2007)
44
Struktur Penguasaan Tanah Rumah Tangga Pedesaan Jawa 1983 Golongan luas yang dikuasai
Rumah Tangga Pedesaan
(%)
Proporsi Luas Tanah yang Dikuasai
Tidak bertanah
4,5 juta
30%
0,25 Ha
4,5 juta
30%
0,25 – 0,5 Ha
3 juta
20%
3 jut RTP/20%
0,5 Ha +
3 juta
20%
80%
JUMLAH
15 juta
100%
7,5 jut RTP/50% 20%
Sketsa Struktur Penguasaan Tanah Rumah-Tangga Pedesaan Jawa 2010 (jika struktur 1983 dipertahankan rata-rata luas tiap kelas makin sempit) Golongan luas yang dikuasai
Rumah Tangga Pedesaan Jumlah
(%)
Proporsi Luas Tanah yang Dikuasai
Tidak bertanah
9 juta
30%
0,25 Ha
9 juta
30%
0,25 – 0,5 Ha
6 juta
20%
6 jut RTP/20%
0,5 Ha+
6 juta
20%
80%
45
15 jut/50% 20%
46
Data Kasus Pertanahan Nasional Data BPN mencatat pada tahun 2012 terdapat 7.196 kasus pertanahan yang terdiri atas sengketa, konflik dan perkara. Dari jumlah tersebut, baru 4.291 kasus yang telah diselesaikan. Munculnya kasus-kasus pertanahan nasional yang diliput oleh berbagai media massa pada awal tahun 2012 merupakan akumulasi dari kasus pertanahan yang telah berlangsung lama dan tidak terselesaikan; Kasus Pertanahan di Kabupaten Mesuji-Lampung dan Ogan Komering Ilir-
Sumatera Selatan Kasus Pertanahan di Desa Harjokuncaran, Malang – Jawa Timur Kasus Pertanahan di Alastlogo, Pasuruan – Jawa Timur Permasalahan Tanah Pangkalan Udara Atang Sanjaya, Sukamulya, Bogor – Jawa Barat
47
Gambar : Proporsi Kasus Pertanahan Berdasarkan Subjek Sumber: BPN (2012)
