KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI PERAIRAN LAUT Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 oleh Eko Budi Kurniawan Kasubdit Pengembangan Perkotaan Direktorat Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang
disampaikan dalam acara Workshop Nasional Akselerasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jakarta
21 November 2013
Outline 1 2 3 4 5 6 7
Latar Belakang Kebijakan UU No. 26 tahun 2007 Kebijakan PP No. 15 tahun 2010 Identifikasi Peran RZWP3K sbg arahan spasial bagi wilayah laut & pesisir Contoh Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang di Wilayah Perairan Laut RDTR dan Peraturan Zonasi Penutup
1 Latar Belakang • fgdfhdhdh
• Disahkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • Disahkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU 26/2007 Pasal 1 Mengatur penataan ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya
UU 26/2007 Pasal 6 Penataan Ruang yang meliputi Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri
UU 27/2007* Pasal 1 Mengatur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
*
UU 27/2007 merupakan pelaksanaan amanat pada pasal 6 UU 26/2007
Nomenklatur menurut Peraturan Perundang-undangan UU No. 26 Tahun 2007
UU No. 27 Tahun 2007
Kawasan* Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya
Kawasan* Bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya
* Istilah Kawasan menurut UU 26/2007 merupakan Kawasan dalam arti umum
*
Istilah Kawasan menurut UU 27/2007 merupakan Kawasan dalam arti spesifik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Nomenklatur menurut Peraturan Perundang-undangan Permen PU No. 20 tahun 2011
UU No. 27 tahun 2007
a. Zona Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik
a. Zona
b. Skala Peta RDTR dan Peraturan Zonasi 1 : 5000
b. Skala Peta RZWP3K
Istilah diatas merupakan ketentuan teknis pelaksanaan UU 26/2007
Ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
disesuaikan dengan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
Istilah diatas merupakan ketentuan teknis untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
UU 26/2007
UU 27/2007
Berdasarkan tingkat ketelitian peta yang sama antara UU 26/2007 dan UU 27/2007
Tingkat ketelitian peta
Kawasan
=
Tingkat ketelitian peta
Zona
2
Kebijakan UU No. 26 tahun 2007 (Klasifikasi Penataan Ruang)
Pasal 4 Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan Pasal 5 Ayat (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan Ayat (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya
Kebijakan UU No. 26 tahun 2007 (lanjutan..) (Klasifikasi Penataan Ruang) Pasal 5 (lanjutan..) Ayat (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota Ayat (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan Ayat (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota
Kebijakan UU No. 26 tahun 2007 (lanjutan..) (Pengelolaan Ruang Laut)
Pasal 6 • Ayat (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan • Ayat (4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan • Ayat (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri
3 Kebijakan No. KebijakanUU PPfgfdshs No. 27 15 Tahun tahun 2007 2010 (Peraturan Zonasi) Pasal 153 • Ayat (1) Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota
Kebijakan UUfgfdshs No. 27 2010 Tahun 2007 Kebijakan PP No. 15 tahun (lanjutan..) (Peraturan Zonasi)
Pasal 153 • Ayat (1) Peraturan zonasi kabupaten/kota memuat zonasi pada setiap zona peruntukan • Ayat (2) Zona peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu bagian wilayah atau kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengemban suatu fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zonanya • Ayat (3) huruf a Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan
4
Identifikasi Peran dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai arahan spasial bagi wilayah laut & pesisir
RTRW • RTRWN ditetapkan dengan PP • RTR pulau/kepulauan dan RTR KSN ditetapkan dengan Perpres
Batas Administrasi
Diatur dengan UU Penataan Ruang
Lingkup Pengaturan Ruang Darat, Ruang Laut dan Ruang Udara Pengelolaan Ruang Laut dan Ruang Udara
Diatur dengan UU tersendiri
ditetapkan dengan Perda ruang laut: • 12 mil laut provinsi • 4 mil laut untuk kabupaten/kota
5 Contoh Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang di Wilayah Perairan Laut
5.1
PP No.26 tahun 2008
Beberapa Kawasan Andalan Laut
Beberapa Kawasan Lindung Laut
PP No.26 tahun 2008 (lanjutan..) 5 Kebijakan UUfgfdshs No. 27 Tahun 2007
a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional Pasal 2 huruf d Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka NKRI. b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional Pasal 7 • Ayat (1) huruf a Pemeliharaan & perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup • Ayat (2) huruf a menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi Pasal 8 • Ayat (1) huruf a perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya • Ayat (2) huruf a menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah (pasal 72 dan pasal 73 kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai kawasan andalan yang terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut)
5.2
Perpres No. 88 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Kawasan Andalan Laut
Kawasan Lindung Laut
Perpres No. 88 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (contoh Kebijakan untuk Ruang Laut) Tujuan Rencana Tata Ruang Penataan Ruang Pulau Sulawesi bertujuan untuk mewujudkan: pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut;
Kebijakan a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global; b. pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan potensi lestari; dan c. pelestarian kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi
5.3
Perpres RTR Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)
Perpres RTR Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) (lanjutan..) (contoh Kebijakan dan Strategi untuk Ruang Laut) Tujuan Penataan Ruang Kawasan BBK Pasal 6 huruf d peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan BBK Pasal 7 huruf g pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
Strategi Penataan Ruang Kawasan BBK Pasal 14 huruf b dan j • mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Bintan, Pulau Karimun, dan Pulau Karimun Anak untuk menjaga keberlanjutan ekosistemnya • mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan pencemaran laut, perusakan hutan bakau, dan perubahan sifat fisik lingkungan lainnya
5.4
Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta
Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta (lanjutan..) Tujuan Penataan Ruang Daerah Pasal 5 huruf g terwujudnya penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan; Kebijakan Penataan Ruang Pasal 6 Ayat (7) huruf a pengelolaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil dengan mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan Strategi Penataan Ruang Pasal 13 Ayat (1) huruf a mengembangkan pola ruang perairan/pesisir berdasarkan letak pulau, potensi pengembangan sumber daya alam (darat dan perairan laut), dan keterkaitan antar kegiatan sosial dan ekonomi
Rencana DetailUU TataNo. Ruang dan Peraturan Zonasi 6 Kebijakan 27 Tahun 2007 (Peraturan Zonasi) fgfdshs Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (lanjutan..)
Kebijakan (Rencana UUfgfdshs No. 27 Tahun 2007 Pola Ruang)
Cakupan rencana pola ruang meliputi ruang darat dan/atau ruang laut dengan batasan 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis pantai wilayah kabupaten/kota atau sampai batas negara yang disepakati secara internasional apabila kabupaten/kota terkait berbatasan laut dengan negara lain
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (lanjutan..)
• Fokus RDTR adalah pada daratan • Belum ada rencana tata ruang dengan tingkat kedetailan yang tinggi seperti RDTR untuk mengatur tata ruang di perairan laut • Pertanyaan : Apakah rencana tata ruang seperti itu diperlukan untuk wilayah perairan laut?
7
Penutup • Rencana Tata Ruang meliputi ruang darat, laut, dan udara UU Penataan Ruang
• Ruang laut, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil
Penutup (lanjutan..) • Kebijakan penataan ruang di perairan laut untuk tingkat nasional mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), berikut rencana rincinya. • Kebijakan penataan ruang di perairan laut untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing daerah, berikut rencana rincinya • Pertanyaan yang perlu dijawab bersama : Apakah diperlukan rencana tata ruang untuk wilayah perairan laut dengan tingkat kedetailan yang tinggi seperti RDTR (lebih besar dari 1:5000) ?
Terima Kasih
