Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN SPASIAL DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Oleh: M e n t e r i A g r a r i a d a n Ta t a R u a n g ( AT R ) / K e p a l a B a d a n Pe r t a n a h a n N a s i o n a l ( B P N )
D i s ampa ika n d a l a m a c a r a M u s yawar ah P e r e n ca naa n P e m ba ng una n ( M u sr enba ng) P r o v in si K a l ima nt an S e l a t a n
B a n j a rba ru, 1 1 A p r i l 2 0 1 6
1
Outline Kedudukan Penataan Ruang dalam Rencana Pembangunan Daerah Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Landasan Hukum Konsep Dasar A. Tahap Perencanaan B. Tahap Pemanfaatan C. Tahap Pengendalian
Arah Kebijakan Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan Arahan Pengembangan Provinsi Kalsel dalam RTR Pulau Kalimantan Integrasi Program Prioritas Nasional (Nawacita) dengan RTRW
Program Prioritas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam RPJMN Penutup
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
2
Kedudukan Penataan Ruang dalam Rencana Pembangunan Daerah
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
3
Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Perencanaan Pembangunan (UU 25/2004 dan 23/2014)
Penataan Ruang (UU 26/2007 dan Permen PU No. 15, 16, 17 /PRT/M /2009)
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
4
Landasan Hukum UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Asas: a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. f. g.
h. i.
Keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.
Tujuan Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Sasaran terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
5
Konsep Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi kegiatan:
PENGATURAN
TUR-BIN-LAK-WAS
Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan
PELAKSANAAN Penataan Ruang dilakukan melalui: Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, dan Pengendalian pemanfaatan ruang.
PELAKSANAAN Perencanaan
Pengen dalian
PENGAWASAN
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
Peman faatan
PEMBINAAN
6
A. Tahap Perencanaan RTRW disusun secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Kesesuaian antar rencana dikawal melalui proses persetujuan substansi.
Prosedur Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
7
Elaborasi RTR dalam lingkup Wilayah Rencana Rinci
Rencana Umum
RTRWN
RTR Pulau
RTR KSN
RTRW Provinsi
RTRW Kab/Kota
RDTR
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
8
B. Tahap Pemanfaatan 1. Indikasi program utama
2. Indikasi sumber pendanaan ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
4.Indikasi waktu pelaksanaan
3. Indikasi instansi pelaksana
Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
9
Posisi Sinkronisasi Program Sektor dalam Perencanaan Pembangunan
Keterangan: RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Jangka Menengah RTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
Dalam lingkup nasional, RTRW dioperasionalisasikan melalui RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN). RPI2JM atau RTPIPRJM menurunkan Indikasi Program pembangunan infrastruktur Kementerian/Lembaga (K/L) yang termuat di RTR KSN ke dalam rencana jangka menengah dan tahunan. RPI2JM atau RTPIPRJM disinkronisasikan dengan Renstra K/L dan menjadi masukan untuk penyusunan RKP (melalui Musrenbangnas) dan RPJMN.
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
10
C. Tahap Pengendalian Konsep Dasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
11
Tahap Pengendalian Pengendalian = Pencegahan + Penindakan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penetapan Peraturan Zonasi
Perizinan
Insentif & Disinsentif
Ex-ante factum
Sanksi
Post factum
Bersifat Preventif/Antisipatif
Bersifat Reaktif/Responsif
PENCEGAHAN terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang
Penindakan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
12
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tugas dan Fungsi
PPNS Penataan Ruang bersama dengan penyidik Polri mempunyai tugas pokok melakukan (pengumpulan bahan dan keterangan) PULBAKET/ (pengawasan pengamatan penelitian dan pemeriksaan) WASMATLITRIK dan/atau penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang berlaku. Tugas
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENATAAN RUANG
PPNS Penataan Ruang
Koordinasi Penyidik POLRI
Fungsi
Penegakan hukum penyelenggaraan penataan ruang
Jumlah PPNS di Provinsi Kalimantan Selatan : 14 orang (status per- 31 Maret 2016)
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
13
Arah Kebijakan Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
14
Status Perpres dan Perda Rencana Tata Ruang RTR Pulau Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan
RTR KSN Belum Ditetapkan
RTRW Provinsi Perda No. 9 Tahun 2015
RTRW Kabupaten Telah menetapkan Perda: 8 Kab Belum menetapkan Perda: 3 Kab Memasuki Masa Peninjauan Kembali: -
RTRW Kota Telah menetapkan Perda: 2 Kota Belum menetapkan Perda: Memasuki Masa Peninjauan Kembali: -
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
15
Status Perda RTRW di Provinsi Kalimantan Selatan PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA Provinsi Kalimantan Selatan
NOMOR PERDA
No. 9 Tahun 2015
PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA Kab. Hulu Sungai Selatan
NOMOR PERDA No. 3 Tahun 2014
Kota Banjarbaru
No. 13 Tahun 2014
Kab. Hulu Sungai Utara
No. 12 Tahun 2012
Kota Banjarmasin
No. 15 Tahun 2013
Kab. Balangan
No. 24 Tahun 2013
Kab. Kota Baru
No. 11 Tahun 2012
Kab. Hulu Sungai
Kab. Tabalong
No. 19 Tahun 2014
Kab. Banjar
No. 3 Tahun 2013
Kab. Barito Kuala
No. 6 Tahun 2012
Kab. Tapin
No. 10 Tahun 2014
Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Laut
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
Dalam tahap evaluasi Gubernur Dalam tahap evaluasi Gubernur Dalam tahap evaluasi Gubernur
16
Penanganan Permasalahan RTRW di Provinsi Kalimantan Selatan RTRW yang masih perlu melakukan kesepakatan dengan Sektor Kehutanan: Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut
• Membantu identifikasi kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan • Mengintegrasikan kawasan hutan dalam rencana pola ruang provinsi kedalam rencana pola ruang kabupaten RTRW yang masih perlu melakukan kesepakatan dengan Sektor Kehutanan, Belum diakomodasinya LP2B dalam Peta Pola Ruang, Batas wilayah tidak sesuai dengan RBI dan BIG: Kab. Hulu Sungai Tengah
• Membantu identifikasi kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan • Mengintegrasikan kawasan hutan dalam rencana pola ruang provinsi kedalam rencana pola ruang kabupaten • Fasilitasi/penyediaan data LP2B • Pendampingan teknis pemetaan dan penyediaan TA peta (jika diperlukan) dari APBN Dekonsentrasi Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
17
Arahan Pengembangan Provinsi Kalsel dalam RTR Pulau Kalimantan Tujuan 3:
Pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Pulau Kalimantan Kebijakan 1
pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi Strategi
mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu
mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan
Kebijakan 2
pengembangan kawasan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Strategi mengendalikan perkembangan kawasan pertambangan yang mengganggu kawasan berfungsi lindung mengembangkan sentra-sentra produksi komoditas unggulan pertambangan dgn memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang pada kawasan peruntukan pertambangan 18
Arahan Pengembangan Provinsi Kalsel dalam RTR Pulau Kalimantan
Pembangunan jalan Kelua – Tanjung
Rehabilitasi D.I.R Tabunganen Rehabilitasi D.I.R Sakalagun Rehabilitasi D.I.R Anjir Talaran Pembangunan Dermaga Sungai di Sungai Barito Pembangunan dan reaktivasi jalur kereta api, Jaringan jalur kereta api Tanjung-Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin
Pengembangan jaringan internet di Kepulauan Laut Kecil Pembangunan BTS di daerah blankspot layanan telekomunikasi di Kepulauan Laut Kecil Pengembangan jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS Nasional di Kepulauan Laut Kecil
Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi di kawasan perbatasan Kepulauan Laut Kecil Pembangunan jalan Akses Matraman-Sei Ulin
Pembangunan transmisi dari Batulicin ke Landing Point Batulicin 19
Metodologi Integrasi Program Prioritas Nawacita ke Dalam RTRW Provinsi/Kab/Kota
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
20
Integrasi Program Prioritas Nasional dengan RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Proyek Infrastruktur Strategis Kabupaten/Kota di Nasional No Provinsi Kalimantan Selatan 1 2 3 4 5 6 7
(v) Sudah Terakomodir (x) Tidak Terakomodir (o) Belum Terakomodir
Kabupaten/Kota di DIY
Tapin (P) Tanah Laut (P) Tanah Bumbu (P)
Program Infrastruktur Prioritas Nasional 1 2 1√
1 Kota Banjarbaru (P)
2
1√
3
1√
4
Keterangan: 5
6
7
1√ 2√ RTR RTR WP WP RTR RTR WK WK 1√ RTR WP RTR WK
1√ 1√ 2√ Kota Banjarmasin RTR RTR RTR (P) WP WP WP
Kab. Kotabaru 1√ 1√ RTR RTR Kab. Tabalong (P) WP WP RTR RTR WK WK 1√ 1√ RTR Kab. Tanah Laut RTR WP WP RTR WK 2√ RTR Kab. Banjar (P) WP RTR WK 1√ 1√ RTR Kab. Barito Kuala RTR WP (P) WP RTR WK
1
Pemba ngkit Li s tri k
4
Wa duk
2
Ja l a n
5
Pel a buhan
3
Kereta Api
6
Ba ndara
1√ RTR WP RTR WK 1√ RTR WP RTR WK
7
Bel um Tera komodir dalam RTRW Ka bupaten
KEK
214
Integrasi Program Prioritas Nasional dengan RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Proyek Infrastruktur Strategis Kabupaten/Kota di Nasional No Provinsi Kalimantan Selatan 1 2 3 4 5 6 7
(v) Sudah Terakomodir (x) Tidak Terakomodir (o) Belum Terakomodir
Kabupaten/Kota di DIY
Tapin (P) Tanah Laut (P) Tanah Bumbu (P)
Program Infrastruktur Prioritas Nasional 1 2 1√
8
Kab. Tapin (P)
9
Kab. Hulu Sungai Selatan (P)
10
Kab. Hulu Sungai Tengah (NP)
11
Kab. Hulu Sungai Utara (P)
1√ RTR WP RTR WK 1√ RTR WP RTR WK 1√ RTR WP RTR WK 1√ RTR WP RTR WK
1√ 1√
Keterangan:
12 Kab. Tanah Bumbu
1√ RTR WP RTR WK
1√ RTR WP RTR WK
1√ RTR WP
1√ RTR WP RTR WK
13
Kab. Balangan (P)
1
Pemba ngkit Li s tri k
4
Wa duk
2
Ja l a n
5
Pel a buhan
3
Kereta Api
6
Ba ndara
7
Bel um Tera komodir da lam RTRW Ka bupaten
KEK
224
Program Prioritas Nasional (Nawacita) dalam RTRW Kab/Kota di Provinsi Kalsel
Keterangan:
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
xx
Tidak terakomodir dalam RTRW Kab/Kota
xx
Sudah terakomodir dalam RTRW Kab/Kota
xx
RTRW Kab/Kota belum Perda
23
Program Prioritas Tata Ruang dalam RPJMN KEBIJAKAN
KEGIATAN
TARGET
KETERSEDIAAN REGULASI TATA RUANG
• Peraturan Perundangan Pengelolaan Ruang Udara (PRUN) • Integrasi RTR dan RZWP3K • Harmonisasi peraturan perundangan terkait
Penyelesaian 50 NSPK
PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG
• Sertifikasi tim penyusun RTR dan tim persetujuan substansi BKPRN • Pedoman mekanisme hubungan kerja BKPRN –BKPRD • Pembentukan PPNS bid, Tata Ruang • Sistem informasi penataan ruang yang terpadu pusat dan daerah • Pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar • Pengelolaan kawasan perbatasan negara
•
MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
• RTR Laut Nasional • Mekanisme evaluasi RTRW • Penyediaan peta skala 1:5.000 • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 14 Kawasan Industri Prioritas dsk • Pemetaan indikasi program RTR dalam program rencana pembangunan
•
EVALUASI PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG
Pemantauan dan evaluasi (1) Pemanfaatan ruang (2) Outcome penyelenggaraan penataan ruang
• • • • • •
• • •
Pembinaan terhadap 34 Provinsi, 412 Kabupaten, 93 Kota Penyelesaian RDTR 412 Kabupaten dan 93 Kota Pengadaan Peta Skala Besar untuk 1419 RDTR Perlindungan 2 Juta Ha Sawah Berkelanjutan Sosialisasi Bidang Penataan Ruang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang Pengembangan Data dan Informasi
Penyelesaian Revisi RTRWN dan 55 RTR KSN Pengembangan 8 Kawasan Perbatasan Pengembanan 10 Kota Baru Penataan Kembali 30 Kawasan Rawan Bencana
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
24
Program Prioritas Pertanahan dalam RPJMN STRATEGI
TARGET
INVENTARISASI P4T
18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha termasuk 4,1 juta bidang dalam kawasan hutan yang perlu dikoordinasikan dengan Kemen Kehutanan dan LH
PELEPASAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI SUMBER TORA (TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA)
Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan dan tanah transmigrasi yang belum bersertipikat sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha
REDISTRIBUSI TANAH (PEMBERIAN TANAH)
Terlaksananya redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi • tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan; dan • tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar.
PUBLIKASI BATAS HUTAN DAN NON HUTAN
Tercapainya penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000 dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sepanjang 189.056,6 km
SKEMA REFORMA AGRARIA DALAM RPJM REFORMA AGRARIA (9 Juta Ha)
LEGALISASI ASET (4,5 Juta Ha)
Tanah Transmigrasi yg Belum Bersertipikat (0,6 Juta Ha)
Legalisasi Aset (3,9 Juta Ha)
REDISTRIBUSI TANAH (4,5 Juta Ha)
HGU Habis dan Tanah Terlantar (0,4 Juta Ha)
paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
Pelepasan Kawasan Hutan (4,1 Juta Ha)
26
Penutup Rencana tata ruang merupakan matra spasial pengembangan wilayah (arahan pembangunan sektoral dan daerah). Pelaksanaan RTR dapat mendukung terwujudnya keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah. Pengembangan wilayah berbasis RTR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya perwujudan rencana tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan KSN perlu adanya dukungan seluruh sektor dan pemangku kepentingan. Dukungan tata ruang untuk pembangunan daerah dilakukan dengan ketersedian regulasi penataan ruang, pembinaan kelembagaan penataan ruang termasuk sumberdaya manusia serta peningkatan kualitas pelaksanaan penataan ruang melalui tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dukungan dalam bidang pertanahan untuk pembangunan daerah dilakukan melalui program Reforma Agraria.
Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016
27
Terima Kasih
28