PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN SPASIAL DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN SPASIAL DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh: M e n t e r i A g r a r i a d a n Ta t a R u a n g ( AT R ) / K e p a l a B a d a n Pe r t a n a h a n N a s i o n a l ( B P N )

D i s ampa ika n d a l a m a c a r a M u s yawar ah P e r e n ca naa n P e m ba ng una n ( M u sr enba ng) P r o v in si K a l ima nt an S e l a t a n

B a n j a rba ru, 1 1 A p r i l 2 0 1 6

1

Outline  Kedudukan Penataan Ruang dalam Rencana Pembangunan Daerah Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Landasan Hukum  Konsep Dasar A. Tahap Perencanaan B. Tahap Pemanfaatan C. Tahap Pengendalian

 Arah Kebijakan Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan Arahan Pengembangan Provinsi Kalsel dalam RTR Pulau Kalimantan Integrasi Program Prioritas Nasional (Nawacita) dengan RTRW

Program Prioritas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam RPJMN  Penutup

Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016

2

Kedudukan Penataan Ruang dalam Rencana Pembangunan Daerah


3

Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Perencanaan Pembangunan (UU 25/2004 dan 23/2014)

Penataan Ruang (UU 26/2007 dan Permen PU No. 15, 16, 17 /PRT/M /2009)


4

Landasan Hukum UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Asas: a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. f. g.

h. i.

Keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Tujuan Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Sasaran  terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;  terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan  terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016

5

Konsep Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi kegiatan:

PENGATURAN

TUR-BIN-LAK-WAS    

Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan

PELAKSANAAN Penataan Ruang dilakukan melalui:  Perencanaan tata ruang,  Pemanfaatan ruang, dan  Pengendalian pemanfaatan ruang.

PELAKSANAAN Perencanaan

Pengen dalian

PENGAWASAN


Peman faatan

PEMBINAAN

6

A. Tahap Perencanaan RTRW disusun secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Kesesuaian antar rencana dikawal melalui proses persetujuan substansi.

Prosedur Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota


7

Elaborasi RTR dalam lingkup Wilayah Rencana Rinci

Rencana Umum

RTRWN

RTR Pulau

RTR KSN

RTRW Provinsi

RTRW Kab/Kota

RDTR

Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

8

B. Tahap Pemanfaatan 1. Indikasi program utama

2. Indikasi sumber pendanaan ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

4.Indikasi waktu pelaksanaan

3. Indikasi instansi pelaksana

Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah


9

Posisi Sinkronisasi Program Sektor dalam Perencanaan Pembangunan

Keterangan: RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Jangka Menengah RTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

  

Dalam lingkup nasional, RTRW dioperasionalisasikan melalui RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN). RPI2JM atau RTPIPRJM menurunkan Indikasi Program pembangunan infrastruktur Kementerian/Lembaga (K/L) yang termuat di RTR KSN ke dalam rencana jangka menengah dan tahunan. RPI2JM atau RTPIPRJM disinkronisasikan dengan Renstra K/L dan menjadi masukan untuk penyusunan RKP (melalui Musrenbangnas) dan RPJMN.


10

C. Tahap Pengendalian Konsep Dasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang


11

Tahap Pengendalian Pengendalian = Pencegahan + Penindakan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penetapan Peraturan Zonasi

Perizinan

Insentif & Disinsentif

Ex-ante factum

Sanksi

Post factum

Bersifat Preventif/Antisipatif

Bersifat Reaktif/Responsif

PENCEGAHAN terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang

Penindakan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang


12

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tugas dan Fungsi

PPNS Penataan Ruang bersama dengan penyidik Polri mempunyai tugas pokok melakukan (pengumpulan bahan dan keterangan) PULBAKET/ (pengawasan pengamatan penelitian dan pemeriksaan) WASMATLITRIK dan/atau penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang berlaku. Tugas

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENATAAN RUANG

PPNS Penataan Ruang

Koordinasi Penyidik POLRI

Fungsi

Penegakan hukum penyelenggaraan penataan ruang

Jumlah PPNS di Provinsi Kalimantan Selatan : 14 orang (status per- 31 Maret 2016)


13

Arah Kebijakan Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan


14

Status Perpres dan Perda Rencana Tata Ruang RTR Pulau Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan

RTR KSN Belum Ditetapkan

RTRW Provinsi Perda No. 9 Tahun 2015

RTRW Kabupaten Telah menetapkan Perda: 8 Kab Belum menetapkan Perda: 3 Kab Memasuki Masa Peninjauan Kembali: -

RTRW Kota Telah menetapkan Perda: 2 Kota Belum menetapkan Perda: Memasuki Masa Peninjauan Kembali: -


15

Status Perda RTRW di Provinsi Kalimantan Selatan PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA Provinsi Kalimantan Selatan

NOMOR PERDA

No. 9 Tahun 2015

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA Kab. Hulu Sungai Selatan

NOMOR PERDA No. 3 Tahun 2014

Kota Banjarbaru

No. 13 Tahun 2014

Kab. Hulu Sungai Utara

No. 12 Tahun 2012

Kota Banjarmasin

No. 15 Tahun 2013

Kab. Balangan

No. 24 Tahun 2013

Kab. Kota Baru

No. 11 Tahun 2012

Kab. Hulu Sungai

Kab. Tabalong

No. 19 Tahun 2014

Kab. Banjar

No. 3 Tahun 2013

Kab. Barito Kuala

No. 6 Tahun 2012

Kab. Tapin

No. 10 Tahun 2014

Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Laut


Dalam tahap evaluasi Gubernur Dalam tahap evaluasi Gubernur Dalam tahap evaluasi Gubernur

16

Penanganan Permasalahan RTRW di Provinsi Kalimantan Selatan RTRW yang masih perlu melakukan kesepakatan dengan Sektor Kehutanan: Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut

• Membantu identifikasi kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan • Mengintegrasikan kawasan hutan dalam rencana pola ruang provinsi kedalam rencana pola ruang kabupaten RTRW yang masih perlu melakukan kesepakatan dengan Sektor Kehutanan, Belum diakomodasinya LP2B dalam Peta Pola Ruang, Batas wilayah tidak sesuai dengan RBI dan BIG: Kab. Hulu Sungai Tengah

• Membantu identifikasi kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan • Mengintegrasikan kawasan hutan dalam rencana pola ruang provinsi kedalam rencana pola ruang kabupaten • Fasilitasi/penyediaan data LP2B • Pendampingan teknis pemetaan dan penyediaan TA peta (jika diperlukan) dari APBN Dekonsentrasi Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016

17

Arahan Pengembangan Provinsi Kalsel dalam RTR Pulau Kalimantan Tujuan 3:

Pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Pulau Kalimantan Kebijakan 1

pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi Strategi

mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu

mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan

Kebijakan 2

pengembangan kawasan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Strategi mengendalikan perkembangan kawasan pertambangan yang mengganggu kawasan berfungsi lindung mengembangkan sentra-sentra produksi komoditas unggulan pertambangan dgn memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang pada kawasan peruntukan pertambangan 18

Arahan Pengembangan Provinsi Kalsel dalam RTR Pulau Kalimantan

Pembangunan jalan Kelua – Tanjung

Rehabilitasi D.I.R Tabunganen Rehabilitasi D.I.R Sakalagun Rehabilitasi D.I.R Anjir Talaran Pembangunan Dermaga Sungai di Sungai Barito Pembangunan dan reaktivasi jalur kereta api, Jaringan jalur kereta api Tanjung-Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin

Pengembangan jaringan internet di Kepulauan Laut Kecil Pembangunan BTS di daerah blankspot layanan telekomunikasi di Kepulauan Laut Kecil Pengembangan jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS Nasional di Kepulauan Laut Kecil

Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi di kawasan perbatasan Kepulauan Laut Kecil Pembangunan jalan Akses Matraman-Sei Ulin

Pembangunan transmisi dari Batulicin ke Landing Point Batulicin 19

Metodologi Integrasi Program Prioritas Nawacita ke Dalam RTRW Provinsi/Kab/Kota


20

Integrasi Program Prioritas Nasional dengan RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Proyek Infrastruktur Strategis Kabupaten/Kota di Nasional No Provinsi Kalimantan Selatan 1 2 3 4 5 6 7

(v) Sudah Terakomodir (x) Tidak Terakomodir (o) Belum Terakomodir

Kabupaten/Kota di DIY

Tapin (P) Tanah Laut (P) Tanah Bumbu (P)

Program Infrastruktur Prioritas Nasional 1 2 1√

1 Kota Banjarbaru (P)

2

1√

3

1√

4

Keterangan: 5

6

7

1√ 2√ RTR RTR WP WP RTR RTR WK WK 1√ RTR WP RTR WK

1√ 1√ 2√ Kota Banjarmasin RTR RTR RTR (P) WP WP WP

Kab. Kotabaru 1√ 1√ RTR RTR Kab. Tabalong (P) WP WP RTR RTR WK WK 1√ 1√ RTR Kab. Tanah Laut RTR WP WP RTR WK 2√ RTR Kab. Banjar (P) WP RTR WK 1√ 1√ RTR Kab. Barito Kuala RTR WP (P) WP RTR WK

1

Pemba ngkit Li s tri k

4

Wa duk

2

Ja l a n

5

Pel a buhan

3

Kereta Api

6

Ba ndara

1√ RTR WP RTR WK 1√ RTR WP RTR WK

7

Bel um Tera komodir dalam RTRW Ka bupaten

KEK

214

Integrasi Program Prioritas Nasional dengan RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Proyek Infrastruktur Strategis Kabupaten/Kota di Nasional No Provinsi Kalimantan Selatan 1 2 3 4 5 6 7

(v) Sudah Terakomodir (x) Tidak Terakomodir (o) Belum Terakomodir

Kabupaten/Kota di DIY

Tapin (P) Tanah Laut (P) Tanah Bumbu (P)

Program Infrastruktur Prioritas Nasional 1 2 1√

8

Kab. Tapin (P)

9

Kab. Hulu Sungai Selatan (P)

10

Kab. Hulu Sungai Tengah (NP)

11

Kab. Hulu Sungai Utara (P)

1√ RTR WP RTR WK 1√ RTR WP RTR WK 1√ RTR WP RTR WK 1√ RTR WP RTR WK

1√ 1√

Keterangan:

12 Kab. Tanah Bumbu

1√ RTR WP RTR WK

1√ RTR WP RTR WK

1√ RTR WP

1√ RTR WP RTR WK

13

Kab. Balangan (P)

1

Pemba ngkit Li s tri k

4

Wa duk

2

Ja l a n

5

Pel a buhan

3

Kereta Api

6

Ba ndara

7

Bel um Tera komodir da lam RTRW Ka bupaten

KEK

224

Program Prioritas Nasional (Nawacita) dalam RTRW Kab/Kota di Provinsi Kalsel

Keterangan:


xx

Tidak terakomodir dalam RTRW Kab/Kota

xx

Sudah terakomodir dalam RTRW Kab/Kota

xx

RTRW Kab/Kota belum Perda

23

Program Prioritas Tata Ruang dalam RPJMN KEBIJAKAN

KEGIATAN

TARGET

KETERSEDIAAN REGULASI TATA RUANG

• Peraturan Perundangan Pengelolaan Ruang Udara (PRUN) • Integrasi RTR dan RZWP3K • Harmonisasi peraturan perundangan terkait

Penyelesaian 50 NSPK

PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG

• Sertifikasi tim penyusun RTR dan tim persetujuan substansi BKPRN • Pedoman mekanisme hubungan kerja BKPRN –BKPRD • Pembentukan PPNS bid, Tata Ruang • Sistem informasi penataan ruang yang terpadu pusat dan daerah • Pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar • Pengelolaan kawasan perbatasan negara

•

MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

• RTR Laut Nasional • Mekanisme evaluasi RTRW • Penyediaan peta skala 1:5.000 • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 14 Kawasan Industri Prioritas dsk • Pemetaan indikasi program RTR dalam program rencana pembangunan

•

EVALUASI PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG

Pemantauan dan evaluasi (1) Pemanfaatan ruang (2) Outcome penyelenggaraan penataan ruang

• • • • • •

• • •

Pembinaan terhadap 34 Provinsi, 412 Kabupaten, 93 Kota Penyelesaian RDTR 412 Kabupaten dan 93 Kota Pengadaan Peta Skala Besar untuk 1419 RDTR Perlindungan 2 Juta Ha Sawah Berkelanjutan Sosialisasi Bidang Penataan Ruang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang Pengembangan Data dan Informasi

Penyelesaian Revisi RTRWN dan 55 RTR KSN Pengembangan 8 Kawasan Perbatasan Pengembanan 10 Kota Baru Penataan Kembali 30 Kawasan Rawan Bencana


24

Program Prioritas Pertanahan dalam RPJMN STRATEGI

TARGET

INVENTARISASI P4T

18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha termasuk 4,1 juta bidang dalam kawasan hutan yang perlu dikoordinasikan dengan Kemen Kehutanan dan LH

PELEPASAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI SUMBER TORA (TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA)

Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan dan tanah transmigrasi yang belum bersertipikat sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha

REDISTRIBUSI TANAH (PEMBERIAN TANAH)

Terlaksananya redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi • tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan; dan • tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar.

PUBLIKASI BATAS HUTAN DAN NON HUTAN

Tercapainya penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000 dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sepanjang 189.056,6 km

SKEMA REFORMA AGRARIA DALAM RPJM REFORMA AGRARIA (9 Juta Ha)

LEGALISASI ASET (4,5 Juta Ha)

Tanah Transmigrasi yg Belum Bersertipikat (0,6 Juta Ha)

Legalisasi Aset (3,9 Juta Ha)

REDISTRIBUSI TANAH (4,5 Juta Ha)

HGU Habis dan Tanah Terlantar (0,4 Juta Ha)

paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016

Pelepasan Kawasan Hutan (4,1 Juta Ha)

26

Penutup  Rencana tata ruang merupakan matra spasial pengembangan wilayah (arahan pembangunan sektoral dan daerah).  Pelaksanaan RTR dapat mendukung terwujudnya keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.  Pengembangan wilayah berbasis RTR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Dalam upaya perwujudan rencana tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan KSN perlu adanya dukungan seluruh sektor dan pemangku kepentingan.  Dukungan tata ruang untuk pembangunan daerah dilakukan dengan ketersedian regulasi penataan ruang, pembinaan kelembagaan penataan ruang termasuk sumberdaya manusia serta peningkatan kualitas pelaksanaan penataan ruang melalui tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.  Dukungan dalam bidang pertanahan untuk pembangunan daerah dilakukan melalui program Reforma Agraria.


27

Terima Kasih

28

PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN SPASIAL DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents