RENCANA TATA RUANG SEBAGAI MATRA SPASIAL PENGEMBANGAN WILAYAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PENATAAN RUANG
BAHAN INFORMASI
MENTERI PEKERJAAN UMUM PADA RAKERNAS BKPRN Jakarta, 7 November 2013
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
RENCANA TATA RUANG SEBAGAI MATRA SPASIAL PENGEMBANGAN WILAYAH [1-2] Keterbatasan Ruang Wilayah Nusantara
Kebutuhan terhadap ruang semakin meningkat
PENDEKATAN PENATAAN RUANG
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan
1
RENCANA TATA RUANG SEBAGAI MATRA SPASIAL PENGEMBANGAN WILAYAH [2-2] Pembangunan Nasional
Kebutuhan Ruang Nasional
Dibutuhkan Penataan Ruang Wilayah Nasional
PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional RTR Wilayah Nasional adalah arah kebijakan dan strategi nasional ruang wilayah negara sekaligus sebagai matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan pedoman penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL [1-2] 2008 - 2013
Peninjauan Kembali PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Penjaringan Isu Strategis di daerah (Manado, Medan, Mataram, Balikpapan)
Jangka Waktu RTRWN adalah 20 tahun, dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Bisa ditinjau > 1 kali bila terjadi bencana alam skala besar,, perubahan batas teritorial negara (Pasal 20 ayat 4). 3
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL [2-2]
RTRWN
RTR Pulau / Kepulauan
RTR Kawasan Strategis Nasional
RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kaw Strategis Nasional (KSN) : rencana rinci (Pasal 14 ayat 3) yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional (Pasal 14 ayat 4) RTRWN (yaitu: Sistem Nasional) untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Nasional, ke dalam perspektif ruang pulau/kepulauan dengan skala yang lebih rinci, sesuai karakteristiknya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden 4
RENCANA TATA RUANG PULAU DAN KEPULAUAN YANG TELAH DITETAPKAN 4 dari 7 RTR Pulau / Kepulauan telah ditetapkan • (Perpres No. 88 Tahun 2011) RTR Pulau Sulawesi,
• (Perpres No. 03 Tahun 2012) RTR Pulau Kalimantan, • (Perpres No. 13 Tahun2012) RTR Pulau Sumatera, dan
• (Perpres No. 28 Tahun2012) RTR Pulau Jawa-Bali.
5
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITETAPKAN
5 dari 76 RTR Kawasan Strategis Nasional telah ditetapkan • (Perpres No. 54 Tahun 2008) Penataan Ruang Kws Jabodetabekpunjur • (Perpres No. 45 Tahun 2011) RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita • (Perpres No. 55 Tahun 2011) RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata • (Perpres No. 62 Tahun 2011) RTR Kawasan Perkotaan Mebidangro
• (Perpres No. 87 Tahun 2011) RTR Kawasan Batam Bintan dan Karimun
6
STATUS PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
Status Penetapan Perda RTRW Provinsi
( status per 1 November 2013 )
Telah ditetapkan
Belum ditetapkan
TOTAL 33 PROVINSI
Status Penetapan Perda RTRW Kabupaten
Status Penetapan Perda RTRW Kota
Telah ditetapkan
Telah ditetapkan
Belum ditetapkan
Belum ditetapkan
TOTAL 398 Kabupaten
TOTAL 93 Kota
7
PETA STATUS PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI
8
PETA STATUS PENETAPAN PERDA RTRW KABUPATEN/KOTA
9
PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN
10
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Pengaturan
Pembinaan
Pelaksanaan
Pengawasan
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
Program PR
Peraturan Zonasi Perizinan
Pembiayaan
(Permen PU No.13/2010 tentang PPNS)
Insentif & Disinsentif Sanksi 11
AUDIT PEMANFAATAN RUANG KAWASAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGGERANG, BEKASI, PUNCAK DAN CIANJUR Superimpose Citra Quickbird terhadap Peta PerPres 54 Tahun 2008
4
HasilSuperimpose Citra Quickbird terhadap PerPres 54 Tahun 2008
3
Peta Superimpose Citra Quickbird terhadap PerPres 54 Tahun 2008
2
Peta PerPres 54 Tahun 2008
1
Citra Quickbird Tahun 2008-2011 12
ISU-ISU STRATEGIS PENATAAN RUANG ( KEHUTANAN, KELAUTAN, PERPETAAN, LINGKUNGAN HIDUP, LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, PERTANAHAN )
13
KEHUTANAN Penyelesaian perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, karena peran kawasan hutan yang cukup tinggi dalam menjaga pembangunan yang berkelanjutan, sehingga perubahannya memerlukan persetujuan semua pemangku kepentingan
Upaya Percepatan
Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan tentang Mekanisme Holding Zone
14
KELAUTAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai mandat Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sedang melakukan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, salah satu diantaranya dengan menyusun Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
Perlu diperhatikan kedudukannya dalam RTRW
15
PERPETAAN Terkait dengan peta, penyusunan RTR memerlukan data dan informasi spasial yang akurat terutama dalam menyiapkan RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) dan PERATURAN ZONASI yang MEMERLUKAN TEROBOSAN dalam menyiapkannya.
ONE MAP ONE POLICY gerakan satu peta Indonesia berawal di tahun 2010 ketika UKP4 menunjukkan kepada Presiden SBY peta tutupan hutan dari KLH dan Dephut yang berbeda yang mendorong SBY memerintahkan penyusunan satu peta
Pengadaan Peta Skala Sedang & Besar untuk mendukung Rencana Detail Tata Ruang 16
LINGKUNGAN HIDUP
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengamanatkan : Melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan sumber daya alam.
Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menjadi hal yang sangat penting sebagai langkah awal dalam menentukan berbagai kebijakan rencana dan program yang akan ditetapkan.
17
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Undang-Undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Mengamanatkan : perlu dijamin tersedianya LAHAN DAN AIR secara berkelanjutan untuk PENYEDIAAN PANGAN yang cukup untuk seluruh penduduk di Indonesia baik pada aspek jumlah, keragaman, aman, dan terjangkau
18
PERTANAHAN
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan SESUAI dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
19
