Lokakarya Nasional Arah Kebijakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertahanan Nasional 2015-2019
Jakarta, 6 Desember 2013 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENUJU RPJMN 2015-2019 DITJEN PENATAAN RUANG
DAFTAR ISI I
PENDAHULUAN
II
BASELINE KONDISI
III
ASUMSI-ASUMSI
IV
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG 2015-2019
V
KONSEP RPJMN 2015-2019 BIDANG PENATAAN RUANG
VI
KONSEP RENSTRA K/L BIDANG PENATAAN RUANG
VII PENUTUP 2
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1.
GEOGRAFIS: • Indonesia terhitung dengan luas daratan 1,9 juta km2 dan luas lautan 3,8 km2, Indonesia negara terluas ke-7 di dunia. • Indonesia merupakan negara kepulauan Dengan jumlah 17.504 pulau yang terletak diantara pertemuan dua samudra besar (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) dan diapit daratan luas (Benua Asia dan Australia), hal itu berpengaruh terhadap kondisi alam Indonesia. • Indonesia berada pula pada kawasan RAWAN BENCANA yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan Indonesia. • Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang perlu dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan efisien dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan kelestarian lingkungan hidup
2.
DEMOGRAFI: • jumlah penduduk 237 juta jiwa, dimana 51% di antaranya merupakan penduduk perkotaan, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 setelah Cina, India dan Amerika. • Dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan struktur penduduk yang sedang memasuki periode ‘Bonus Demografi’, perekonomian Indonesia sangat potensial tumbuh lebih tinggi.
3.
EKONOMI, peran dan posisi Indonesia di tingkat global juga mengalami peningkatan yang konsisten selama 10 tahun terakhir. Dengan nilai PDB Nasional tahun 2012 sebesar 845.7 Miliar USD, Indonesia merupakan negara peringkat ke-16 di dunia. Bila daya saing ekonomi dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang lebih 3 merata, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh lebih cepat.
Latar Belakang 5.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penyelenggaraan penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah Nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pencapaian tersebut tentunya memerlukan langkah-langkah sistematis dalam penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
6.
Arahan RPJPN Tahap III: “memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
7.
Dengan telah diselesaikannya sebagian besar Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota maka fokus kebijakan program 2015-2019 diarahkan pada aspek pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8.
Dengan akan berakhirnya RPJMN tahap II (2010-2014), maka perlu dipersiapkan konsep kebijakan dan perencanaan pembangunan bidang pentaan ruang untuk periode berikutnya (2015-2019).
4
II. BASELINE KONDISI A. PENCAPAIAN RPJMN II BIDANG PENATAAN RUANG PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS RPJMN II YANG SULIT TERCAPAI 1. 2. 3.
Penyelesaian Perpres RTR KSN Stocktaking Kawasan Hutan (discontinue) Pengelolaan Wilayah Sungai (discontinue)
18,8% 25% 10%
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS RPJMN II YANG KURANG TERCAPAI 1. 2. 3.
Pencapaian target penyusunan NSPK Bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD Kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi
90% 80% 80%
Rata-rata pencapaian • • •
Target RPJMN II (2010-2014) Bidang Penataan Ruang hingga akhir 2014 diperkirakan ratarata sebesar 85,91%. Capaian prioritas nasional s/d tahun 2014 adalah sebesar 97% Perkiraan capaian prioritas bidang rata-rata sebesar 85,45% yang meliputi bidang penyelenggaraan penataan ruang 82,54% dan bidang perkotaan 100%.
5
C. STATUS PENCAPAIAN PROGRAM-PROGRAM DJPR TAHUN 2013 PROGRES DAN STATUS RTR PULAU/KSN RTR Kewenangan Pusat
STATUS 24 JUNI 2013 Status
RTRW Nasional
PP No. 26/2008 tentang RTRWN (dalam proses review)
RTR Pulau / Kepulauan
4 (empat) Telah ditetapkan: a. RTR Pulau Sulawesi (Perpres 88/2011) b. RTR Pulau Kalimantan (Perpres 3/2012) c. RTR Pulau Sumatera (Perpres 13/2012) d. RTR Pulau Jawa-Bali (Perpres 28/2012) 3 (tiga) Dalam proses legalisasi: a. RTR Kepulauan Nusa Tenggara b. RTR Kepulauan Maluku c. RTR Pulau Papua 5 (lima) Telah ditetapkan: a. RTR Kws. Perkotaan Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008) b. RTR Kws .Perkotaan Sarbagita (Perpres 45/2011) c. RTR Kws. Perkotaan Mamminasata (Perpres 55/2011) d. RTR Kws. Perkotaan Mebidangro (Perpres 62/2011) e. RTR Kws. Batam-Bintan-Karimun (Perpres 87/2011)
RTR Kawasan Strategis Nasional
3 (tiga) Dalam proses legalisasi: RTR KSN Non Perkotaan (Borobudur, Merapi, dan Danau Toba) 5 (lima) KSN yang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham: RTR Perbatasan Kalimantan, RTR Perbatasan Prov Maluku, RTR Perbatasan Prov NTT, RTR Perbatasan Prov Papua, dan RTR Perbatasan Prov Maluku Utara-Papua Barat Dalam proses pembahasan dan penyusunan: 3 (tiga) RTR KSN Perkotaan (Gerbang Kertasusila, Kedung Sepur, Cekungan Bandung) 60 (enampuluh) RTR KSN Non Perkotaan 6
PROGRES DAN STATUS RTRW PROVINSI
STATUS 4 DESEMBER 2013
Jumlah Provinsi
Persetujuan Substansi
PERDA
Sumatera
10
6
4
Jawa
6
-
6
Kalimantan
4
4
-
Sulawesi
6
4
2
Bali – Nusa Tenggara
3
Papua - Maluku
4
1
3 3
TOTAL
33
15 (45,46%)
18 (54,54%)
Pulau
SUDAH PERDA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sumatera Barat Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah
7. 8. 9. 10. 11. 12.
DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
13. 14. 15. 16. 17. 18.
Sulawesi Selatan Gorontalo Jambi Maluku Utara Maluku Papua Barat
PERSUB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Aceh Sumatera Utara Riau Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Kalimantan Barat
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat
15. Papua
7
PROGRES DAN STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA Jumlah Kab/Kota
Pulau Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali – Nusa Tenggara Papua - Maluku TOTAL Total PERDA
Kab 117 83 46 62 36 54 398
Kota 34 29 9 11 4 6 93
STATUS 4 DESEMBER 2013
Persetujuan Substansi Kab 59 2 37 21 3 16 138 (34.67%)
Kota 9 2 3 4 1 19 (20.43%)
PERDA
Kab 57 81 9 41 33 38 259 (65.07%)
Kota 23 26 6 7 4 4 70 (75.26%)
: 329 Kab/Kota (67.00%)
Total PERSUB : 157 Kab/Kota (31.97%) Belum Persub (sudah pembahasan BKPRN): •
1 Kab: Kab. Aceh Jaya,
•
4 Kota: Kota Subulussalam, Kota Pekanbaru, Kota Surabaya, Kota Sorong
8
PELAKSANAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH)
STATUS 9 SEPTEMBER2013
9
PELAKSANAN PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP) 10 K/K Kelompok A Banda Aceh, Sawah Lunto, Palembang, Bogor, Semarang, Jogyakarta, Denpasar, Karang Asem, Bau Bau, Banjarmasin
10 K/K Kelompok B Medan, Bukittinggi, Bangka Barat, Cirebon, Pekalongan, Surakarta, Rembang, Blitar, Malang Boyolali 8 K/K Kelompok C Salatiga, tegal, Ngawi, Pangkal Pinang, Brebes, Cilacap, Banjarnegara, Batang.
STATUS 9 SEPTEMBER2013
• Penyusunan Inventarisasi dan Heritage Map • Pelatihan Pemetaan • Penyempurnaan RAKP • Pelatihan PPP • Rencana Pengembangan Kota Pusaka • Kemitraan PNPM Pusaka • OIV criteria
• PENGUKUHAN KOTA PUSAKA INDONESIA • DUKUNGAN K/L KOTA PUSAKA INDONESIA
• Penguatan Pemahaman (Konsepsi) Kota Pusaka • Peningkatan Kapasitas SDM Kota Pusaka • Penyusunan RAKP • Penyusunan Inventarisasi • Pelatihan PPP • Penandatanganan Piagam Komitmen dan RAKP 10
PELAKSANAANPROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN (P2KPB) Tahun
STATUS 9 SEPTEMBER 2013
Lingkup Pelaksanaan
2013
Persiapan Program a. Pengembangan Konsep dan Perencanaan P2KPB b. Sosialisasi P2KPB c. Kesepakatan/komitmen pelaksanaan P2KPB
2014
Implementasi a. Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan (Policy Instruments) b. Fasilitasi Penyusunan RPI2JM Pengembangan Kawasan Perdesaan c. Bimtek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan d. Fasilitasi Penguatan Peran Pemangku Kepentingan e. Penyusunan Road Map f. Pemantauan Pelaksanaan P2KPB g. Pembangunan / Pengembangan Fisik yang dominan
Lokasi • • • • • • • • • • • • • •
Kab. Agam - Sumbar Kab. Bintan - Kepri Kab. Kuningan - Jabar Kab. Kebumen - Jateng Kab. Magelang – Jateng Malang - Jatim Pamekasan - Jatim Lombok Tengah - NTB Sumba Timur - NTT Poso – Sulteng Wajo - Sulsel Boalemo - Gorontalo Maluku Tengah - Maluku Halmahera Tengah – Maluku Utara 11
III. ASUMSI-ASUMSI A. PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2010-2014 1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik
4
Penanggulangan Kemiskinan
11
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
RKP 2010
RKP 2011
RKP 2012
RKP 2013
RKP 2014
PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP 2014
Sumber: Bappenas, 2013
12
B. ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN Bidang Penataan Ruang B.1 ISU 1.
Masih tingginya KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH di bagian barat dan timur Indonesia serta masih banyaknya jumlah KAWASAN TERTINGGAL di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi akibat BELUM MERATANYA INFRASTRUKTUR.
2.
Makin meningkatnya URBANISASI dan JUMLAH PENDUDUK PERKOTAAN yang belum diimbangi dengan KUALITAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN yang memadai, yang ditandai dengan masih banyaknya kawasan kumuh perkotaan, kemacetan lalulintas dan tingginya PKL dan sektor informal.
3.
Tingginya ALIH FUNGSI LAHAN, terutama dari kawasan HUTAN DAN PERTANIAN menjadi daerah terbangun, baik berupa kawasan industri maupun permukiman dan BERKURANGNYA LUAS KAWASAN HUTAN DAN MENURUNNYA PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU perkotaan, di daerah aliran sungai yang kritis.
4.
Meningkatnya FREKUENSI DAN INTENSITAS BENCANA BANJIR, TSUNAMI, GEMPA BUMI, LONGSOR, DAN KEKERINGAN, yang diperburuk dengan adanya dampak PERUBAHAN IKLIM berupa kenaikan muka air laut dan siklus hidrologi yang ekstrim.
5.
Perlunya mendorong terwujudnya KETAHANAN DAN KEDAULATAN PANGAN akibat pertumbuhan penduduk dan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6.
Masih banyaknya PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DI KAWASAN PERBATASAN baik dari aspek SOSIAL, EKONOMI, LINGKUNGAN, INFRASTRUKTUR, DAN PERTAHANAN SERTA KEAMANAN. 13
7.
Meningkatnya PEMEKARAN WILAYAH yang tidak hanya berlandaskan kesejahteraan masyarkat namun juga merupakan isu politik.
8.
Lemahnya DAYA SAING produk Indonesia baik di pasar domestik maupun global.
9.
Masih rendahnya KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS antar wilayah yang berimplikasi terhadap tidak meratanya konsentrasi ekonomi dan penyediaan infrastruktur serta tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah.
10. Masih kurangnya pelibatan MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA dalam penyelenggaraan penataan ruang. 11. KONFLIK ANTAR SEKTOR yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan.
12. Belum optimalnya KAPASITAS KELEMBAGAAN yang mencakup kuantitas dan kualitas SDM di pusat dan daerah, dan masih terbatasnya penyediaan sistem informasi dan data bidang tata ruang
14
B.2 TANTANGAN 1.
Menyelesaikan dan melengkapi PERATURAN OPERASIONALISASI Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri berupa norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
2.
Melakukan PEMBINAAN PENATAAN RUANG, khususnya dalam rangka PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN serta peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.
3.
Melakukan Review RTRWN dan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Kawasan Strategis Nasional, serta Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4.
MENINGKATKAN KUALITAS PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan, serta melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat pusat dan daerah dalam rangka menjamin kesesuaian antara rencana tata ruang dan implementasinya.
15
IV. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG 2015-2019 Menciptakan Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Menciptakan Ruang Nusantara yang Aman terhadap ancaman berbagai bencana dan konflik yang mengancam keutuhan NKRI Terwujudnya sistem pengelolaan Kawasan Rawan Bencana secara terpadu
Menciptakan Ruang Nusantara yang Nyaman, Harmonis, dan Berkeadilan Terwujudnya Penataan Ruang yang Serasi, Selaras, dan Seimbang Terwujudnya Penataan Ruang yang Harmonis dan Terpadu Lintas Sektor dan Wilayah
Terciptanya Sistem Penataan Ruang yang tanggap terhadap Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Terciptanya Kawasan Perkotaan dan Permukiman yang Layak Huni
Terwujudnya Penataan ruang dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara
Terpeliharanya Nilai-Nilai Pusaka dan Budaya pada KSN Budaya dan Kota Pusaka
Terwujdnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Kawasan Pertahanan Negara
Terjaminnya Aksesibilitas Kawasan dan Mobilitas Penduduk Terciptanya Penataan Ruang yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan
Mewujudkan Ruang Nusantara yang Produktif, Inklusif, dan Berdaya Saing
Terwujudnya Penataan Ruang yang mendukung Peningkatan daya saing ekonomi. Terwujudnya Penataan Ruang yang Mendorong Pusat Pertumbuhan Ekonomi Terlaksananya proses Inklusif dengan berbagai Pemangku Kepentingan dalam Penataan Ruang Terwujudnya Penataan Ruang yang mendukung Peningkatan Peran Sektor Informal, UKM, dan Ekonomi Perdesaan.
Menciptakan Ruang Nusantara yang menjamin Kelestarian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk kebutuhan saat ini dan generasi mendatang. Terwujudnya Penataan Ruang Kawasan Lindung Nasional Terwujudnya Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Berkelanjutan
Terwujudnya Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional
16
KEBUTUHAN PROGRAM 2015-2019 PENGATURAN a.
Penyelesaian NSPK sesuai amanat UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
b.
Penyiapan petunjuk teknis operasionalisasi RTR Pulau/KSN serta Provinsi/Kabupaten/Kota.
c.
Fasilitasi legalisasi Raperpres Pulau dan KSN Perkotaan dan Non Perkotaan (32 Raperpres KSN)
PEMBINAAN
a.
Pembentukan Unit Lembaga Pelaksana Penataan Ruang Bidang Infrastruktur PU (PMU) di KSN
b.
Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dalam rangka PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR di beberapa Provinsi yang telah memenuhi kriteria.
c.
Peningkatan KAPASITAS KELEMBAGAAN BKPRD di 32 Provinsi untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian legalisasi Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota dan RDTR.
d.
Pelaksanaan SOSIALISASI PRODUK KEBIJAKAN dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang baik di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan pemahaman fungsi Penataan Ruang.
e.
Peningkatan efektivitas KOORDINASI dan SINKRONISASI RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah melalui forum KONREG dan MUSRENBANG
f.
Pengembangan SISTEM INFORMASI dan PENGADUAN masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui media massa.
g.
Peningkatan PROFESIONALISME SDM Bidang Penataan Ruang dalam rangka mendukung penerapan REFORMASI BIROKRASI melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan fungsional. 17
Lanjutan… PELAKSANAAN a.
Penyusunan Raperpres RTR KSN Non Perkotaan dan Perkotaan yang masih belum disusun RTR KSN-nya.
b.
Penyusunan RPI2JM RTR KSN Non Perkotaan dan Perkotaan dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan program pembangunan infrastruktur.
c.
Peningkatan peran penataan ruang sebagai SISTEM INTEGRATOR dan acuan utama pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah melalui koordinasi dan sinkronisasi program.
d.
Pengembangan kebijakan KETERPADUAN SEKTOR SDA dan Penataan Ruang melalui pengelolaan DAS (River Basin Territory) yang terintegrasi dengan RTRW dalam rangka penanggulangan bencana banjir (flood management).
e.
Pengembangan KEMITRAAN pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan KAWASAN.
f.
Penyiapan program New Inisiatif dukungan bidang penataan ruang dalam pengembangan koridor MP3EI, KTI dan Papua/Papua Barat NTT, Perbatasan, Daerah Tertinggal, Penanggulangan Risiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim.
g.
Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Program Kota Hijau, Kota Pusaka, Perdesaan Lestari serta PEMENUHAN SPM Bidang Penataan Ruang di daerah termasuk pengembangan Kebun Raya di beberapa daerah.
h.
Program Pengendalian dan Pengawasan, Pengelolaan kawasan perbatasan serta Program Dukungan terhadap Koridor Ekonomi dan KTI
PENGAWASAN a.
Pelaksanaan monitoring dan AUDIT PEMANFAATAN RUANG DAN PENGAWASAN TEKNIS untuk RTR di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupatan dan Kota
b.
Optimalisasi peran PPNS dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan implementasi RTR di Pusat dan Daerah, serta pelaksanaan pelatihan terhadap 170 PPNS baru.
c.
Penyelenggaran PENILAIAN KINERJA Pemerintah Daerah bidang Penataan Ruang dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang di daerah.
18
V. KONSEP RPJMN 2015-2019 A. PRIORITAS NASIONAL SUBSTANSI INTI: Tanah dan Tata Ruang : Pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui sinergi Pusat-Daerah, Antar Daerah dan Antar Sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan alih fungsi lahan serta peningkatan pemerataan pembangunan nasional melalui pengembangan wilayah dalam upaya mengatasi ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial.
KEGIATAN PRIORITAS: Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan alih fungsi lahan pada kawasan lindung dan budidaya serta sinergi pembangunan antar Pusat-Daerah, antar wilayah, dan antar sektor untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial melalui peningkatan kualitas penataan ruang nasional. Provinsi, kabupaten dan kota beserta rencana rincinya sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.
SASARAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang nasional, pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang, dan peningkatan keterpaduan pembangunan sektoral dan kewilayahan sesuai RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan rencana rincinya
INDIKATOR: 1. Jumlah kegiatan Review RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN. 2. Jumlah RPI2JM KSN Perkotaan, KSN Non Perkotaan, Pulau/ Kepulauan yang disusun 3. Jumlah KSN yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas penataan ru-angnya melalui pengembangan, penguatan, dan pembentukan kelembagaan pengelolaan KSN 4. Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memperoleh pembinaan penataan ruang dan pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah 5. Jumlah kegiatan sinkronisasi program pembangunan antar sektor di pusat dan daerah dan antar wilayah 6. Jumlah kawasan perkotaan dan perdesaan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas penataan ruangnya 7. Jumlah proporsi kawasan hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis serta jumlah lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B dalam dokumen RTRW 8. Jumlah kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang 19 9. Jumlah pengembangan wilayah dan pengembangan kawasan di perbatasn, daerah tertinggal dan terluar.
B. PRIORITAS BIDANG
B. 1. PENGATURAN OUTPUT PENTING/ INDIKATOR
1.
Jumlah Peraturan Perundangan/NSPK sesuai Amanat UU 26/2007 dan PP 15/2010 yang perlu diselesaikan
2.
Legalisasi RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, dan Dokumen RPI2JM.
B. 2. PEMBINAAN OUTPUT PENTING/ INDIKATOR 1.
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Dekonsentrasi)
2.
Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional
3.
Peningkatan Pelayanan Pengaduan Peran Masyarakat
4.
Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang
5.
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Ruang dan Pembangunan (Konreg dan Musrenbang)
6.
Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang
B. 3. PELAKSANAAN OUTPUT PENTING/ INDIKATOR
1.
Pengadaan Peta Rencana Tata Ruang
2.
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
3.
Review dan Penyusunan RTRWN, RTR Pulau dan RTR KSN
4.
Penetapan dan Pencapaian SPM Bidang Penataan Ruang
5.
Fasilitasi Persetujuan Substansi Rencana Umum dan Rencana Rinci Provinsi/Kabupaten/Kota
6.
Kota Hijau, Kota Pusaka, dan Perdesaan Lestari 20
Lanjutan…
B. 3. PELAKSANAAN (lanjutan) OUTPUT PENTING/ INDIKATOR
7.
Penyusunan RPI2JM KSN dan Provinsi
8.
Peningkatan dan Operasionalisasi PPNS
9.
Peningkatan efektivitas Pengendalian
10.
RAN-MAPI
B. 4. PENGAWASAN OUTPUT PENTING/ INDIKATOR 1.
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang Penataan Ruang
2.
Audit Tata Ruang (Pengawasan Teknis)
3.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Pusat dan Daerah
4.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
B. 5. MANAJEMEN OUTPUT PENTING/ INDIKATOR 1.
Pembinaan SDM Bidang Penataan Ruang
2.
Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tatalaksana Kelambagaan Penataan Ruang
3.
Bantuan Hukum Bidang Penataan Ruang
4.
Pengelolaan Aset
21
VII. PENUTUP 1. Secara umum pencapaian target RPJMN II(2010-2014) Bidang Penataan Ruang hingga akhir 2014 diperkirakan rata-rata sebesar 85,75%. Di dalam capaian tersebut meliputi kegiatan terdapat kegiatankegiatan yang melampaui target, kegiatan yang harus berlanjut, dan kegiatan yang discontinue. 2. Capaian prioritas nasional s/d tahun 2014 adalah sebesar 97% (32 prov - prov DKI tidak termasuk) sedangkan perkiraan capaian prioritas bidang rata-rata sebesar 85,45% yang meliputi bidang penyelenggaraan penataan ruang 82,54% dan bidang perkotaan 100%. 3. Penyusunan masukan untuk program RPJMN III dan Renstra Kementerian PU Bidang Penataan Ruang 2015-2019 perlu mengakomodasi kondisi lingkungan strategi dan kebutuhan yang akan datang. 4. Terkait masih belum teratasinya isu utama dalam bidang penataan ruang seperti masih tingginya ketimpangan antar wilayah di bagian barat dan timur wilayah Indonesia, belum meratanya infrastruktur, serta masih terjadinya alih fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, maka program penataan ruang 2015-2019 perlu diprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 5. Reposisi kebijakan 2015-2019 diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 7. Usulan perubahan terhadap struktur RPJMN III dan Renstra Kementerian PU Bidang Penataan Ruang 2015-2019 dilakukan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan penataan ruang dan koordinasi serta lebih sistematis, dan terstruktur. 22
TERIMAKASIH
23
