Evaluasi Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria untuk Input Penyusunan RPJMN

Evaluasi Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria untuk Input Penyusunan RPJMN 2015-2019

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 2013

i

Penyusun Rekomendasi Kebijakan Pengarah: Dr. Ir. Max Pohan, CES, MA

Ketua: Dr. Oswar Mungkasa, MURP

Anggota: Mia Amalia, ST, MSi, PhD Ir. Dwi Haryawan S, MA Uke Mohamad Husseuin, SSi, MPP Ir. Nana Apriyana, MT Santi Yulianti, SIP, MM Herny Dawaty, SE, ME Khairul Rizal, ST, MPP Aswicaksana, ST, MT, MSc Agung Dorodjatoen, ST, MSc Raffli Noor, SSi

Pendukung: Sylvia Krisnawati Cecep Saryanto

Ringkasan Eksekutif Pendahuluan Perencanaan pembangunan di Indonesia dituangkan ke dalam 3 (tiga) dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang masing-masing berlaku selama 20 tahun, lima tahun dan satu tahun secara berturutan. Dalam koridor waktu pelaksanaan, RPJMN 2010-2014 merupakan periode ke-dua dari RPJPN 2005-2025 dengan waktu pelaksanaan akan berakhir di Tahun 2014 dan kemudian akan masuk periode baru RPJMN 2015-2019. Dengan akan berakhirnya RPJMN 2010-2014 dan dimulainya periode baru RPJMN 2015-2019 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tiap tahun (RKP) dan juga dalam 5 tahun (RPJMN). Evaluasi RKP 2012 Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PB PPR) dan Prioritas Bidang Reforma Agraria (PB RA) menjadi tanggung jawab Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (TRP). Untuk PB PPR, salah satu kegiatannya masuk ke dalam Prioritas Nasional (PN) 6: Infrastruktur. Sementara itu, untuk PB RA, beberapa kegiatan masuk ke dalam PN 4: Penanggulangan Kemiskinan, PN 5: Ketahanan Pangan, PN 6: Infrastruktur, PN 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha dan PN 14: Kesejahteraan Rakyat. Kedua prioritas bidang tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Dalam Negeri (DN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain evaluasi RKP yang dilakukan secara reguler, pada tahun ini dilaksanakan pula evaluasi khusus untuk melihat keterkaitan antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014. RTRWN adalah salah satu input untuk RPJPN dan selanjutnya untuk RPJMN sesuai dengan amanat UU No 26 Tahun 2007. Evaluasi ini dilakukan pada Tahun 2013 dengan mengingat bahwa RPJMN 20152019 akan mulai disusun pada Tahun 2014. Hasil kajian ini diharapkan dapat menghasilkan peta yang dapat memperlihatkan keterkaitan antara indikasi program yang telah disusun dalam RTRWN dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui RKP 2010, 2011, 2012 serta yang telah direncanakan di 2013 dan 2014. Juga melalui hasil pemetaan program dan capaian ini diharapkan dapat digunakan untuk menduga kesesuaian input yang diberikan melalui APBN untuk menwujudkan RTRWN sampai dengan Tahun 2013. Selanjutnya, hasil pemetaan ini dapat digunakan untuk merencanakan sasaran dalam RPJMN 2015-2019 serta mengkoreksi sasaran yang tidak tercapai dalam periode perencanaan sebelumnya.

Tujuan dan Sasaran Tujuan kegiatan evaluasi Tahun 2013 ini adalah: (1) terukur dan ternilainya hasil pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2012 untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Prioritas Bidang Reforma Agraria; (2) terpetakannya indikasi program dalam RTRWN dan RTR Pulau dan Kepulauan untuk periode perencanaan jangka menengah 2010-2014 dengan i

program, kegiatan dan indikator kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 sampai dengan RKP 2014; serta (3) terumuskannyastrategi penyerapan indikasi program dalam RTRWN dan RTR Pulau dan Kepulauan ke dalam RPJMN 2015-2019 untuk memudahkan evaluasi keluaran. Sedangkan sasaran kegiatan ini dibagi menjadi dua. Untuk evaluasi reguler yang mengukur dan menilai hasil pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2012 sasaran kajian adalah Kementerian PU, Kementerian DN dan BPN. Sedangkan untuk pemetaan RTRWN serta RTR Pulau dan Kepulauan dengan RPJMN 2010-2014, sasarannya adalah seluruh K/L yang telah diidentifikasi sebagai pelaksana indikasi program dalam RTRWN serta RTR Pulau dan Kepulauan.

Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan kegiatan evaluasi ini meliputi: (1) penentuan metode; (2) pengumpulan data; (3) analisis; serta (4) penyusunan laporan dan sosialisasi. Data yang digunakan adalah data primer berupa rencana dan realisasi kinerja indikator, kegiatan, dan program penyelenggaraan penataan ruang dan program pengelolaan pertanahan nasional dalam RKP 2012, yang dikumpulkan melalui FGD dan kuesioner, dan data sekunder yaitu indikasi program dalam RKP 2010-2014 dan RPJMN 2010-2014. Metode yang digunakan adalah membandingkan antara rencana dan realisasi kinerja indikator, kegiatan dan program dan kinerja penyerapan sesuai dengan yang telah tercantum dalam dalam RKP 2012; serta metode content analysisuntuk pemetaan indikasi program pada RTRWN dengan program dan kegiatan pada RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010-2014. Untuk lebih jelas, ruang lingkup dapat dilihat pada Gambar berikut. TUJUAN (1) Terukur dan ternilainya hasil pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2012 ; (2) Terpetakannya indikasi program dalam RTRWN dan RTR Pulau/Kepulauan periode 2010-2014 dengan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 - RKP2014; (3) Terumuskannya strategi penyerapan indikasi program RTRWN ke dalam RPJMN 2015-2019. DATA 1) Data target dan realisasi fisik dan keuangan menurut PP No 39 Tahun 2006; 2) Indikasi program dalam RTRWN 2008-2028, RTR Pulau/Kepulauan; 3) Program, kegiatan dan indikator dalam RPJMN 2010-2014 serta dalam RKP 2010 s/d RKP 2014.

ANALISIS Perbandingan target dan realisasi 1) FGD dan kuesioner 2) Content Analysis

KELUARAN Laporan kegiatan: 1) Hasil analisis kinerja dan rekomendasi untuk PB PPR dan PB RA; 2) Hasil analisis dan rekomendasi untuk hasil pemetaan dan evaluasi RTRWN 2010-2014. : SOSIALISASI 1) Seluruh Mitra Kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas yang program K/L-nya masuk ke dalam hasil pemetaan; 2) Kementerian PU, Kementerian DN, dan BPN.

ii

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012 dan Evaluasi Implementasi RTRWN ke Dalam RPJMN Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang1 Prioritas Nasional (PN) pembangunan bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 1 dan 2 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dengan indikator “jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya”. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam prioritas bidang infrastruktur di dalam RPJMN 2010-2014, termasuk RKP 2012. NO

SUBSTANSI INTI/ Anggaran KEGIATAN INDIKATOR (milyar PRIORITAS RP) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.

Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I

2.

Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

Keuangan (%) Target

Fisik (%)

Realisasi

Target

Realisasi

122,451

97,39

89,95

100

100

140,210

96,5

98,03

100

100

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk capaian fisik dari PN sudah cukup baik karena sesuai dengan target dan tercapai 100%. Produk dari kegiatan PN adalah dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator PN. Adapun terkait realisasi keuangan juga sudah cukup baik, meskipun untuk dekonsentrasi di wilayah I realisasi keuangannya di bawah sasaran. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab antara lain adalah sebagai berikut: a. Dana dekonsentrasi turun dalam bentuk yang seragam; khususnya dalam hal nomenklatur. Sementara itu, kebutuhan yang dimiliki Daerah berbeda-beda. Perubahan pemanfaatan dana seringkali tidak disetujui oleh Kementerian PU.

1

Lebih lengkap dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria untuk Input Penyusunan RPJMN 2015-2019. Halaman 5-10. iii

b. Kriteria yang disyaratkan di dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi (misal dana pendampingan) tidak dipenuhi oleh Daerah, sehingga dana tidak dapat dipergunakan. Adapun untuk Prioritas Bidang (PB) penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Ditjen Bina Bangda, Kemendagri (cq. Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup). Berikut disajikan capaian dan realisasi PB yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Bangda, Kemendagri. Realisasi keuangan dan capaian fisik dapat dikatakan bahwa hampir seluruh PB dilaksanakan dengan baik, kecuali terkait indikator “Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penataan ruang pusat dan daerah” yang mencatat nilai rendah dalam realisasi. Ini disebabkan karena sedianya, peningkatan kapasitas aparatur dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataan Ruang. Bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 29 Februari - 3 Maret 2012 di Malang, Jawa Timur, dan pada tanggal 2 - 5 April 2012 di Pontianak, Kalimantan Barat. Sehubungan dengan adanya kebijakan efisinsi anggaran, Peningkatan Kapasitas aparatur Penataan ruang ditiadakan. Secara umum, untuk pelaksanaan prioritas bidang (PB) yang dilaksanakan oleh Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU, kinerja pencapaian fisik dan realisasi keuangan PB sangat baik, karena mencapai dan melampaui target, kecuali pada Direktorat Perkotaan (kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan). Pada kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan, diketahui bahwa meskipun realisasi fisik tercapai (100%), realisasi keuangan selalu di bawah target. Pada indikator 6c, perlu diperhatikan bahwa dengan alokasi lebih dari 132 milyar rupiah (mendekati alokasi PN), realisasi keuangan hanya mencapai 80%. Indikator ini adalah indikator yang baru ada pada RKP 2012. Indikator tersebut merupakan dana tugas pembantuan yang dialokasikan kepada Daerah (kab/kota) untuk menyediakan sejumlah lahan dan ruang terbuka hijau untuk memenuhi 30% RTH Perkotaan sesuai amanat UUPR. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan antara lain masih barunya indikator tersebut, atau inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Pada beberapa kesempatan, diketahui bahwa penyaluran dana TP tersebut membutuhkan sejumlah kriteria yang sulit dipenuhi Daerah (misalnya penyediaan lahan seluash 4 hektar di kawasan perkotaan). Kinerja Sangat Baik

Kurang Baik

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan

iv

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional2 Data capaian kegiatan dan indikator yang dianalisis untuk Program Pengelolaan Pertanahan Nasional adalah data yang termasuk ke dalam prioritas nasional saja karena untuk kegiatan dan indikator yang diluar prioritas nasional tidak tersedia datanya. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil capaian kegiatan prioritas nasional adalah 80% dengan variasi capaian yang berbeda untuk setiap kegiatan. Kegiatan dikatakan tercapai jika realisasi fisik mencapai 100% (sesuai target), sedangkan tidak tercapai jika realisasi fisik dibawah 100% (tidak sesuai target). Hasil pelaksanaan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Tahun 2012, dapat dilihat pada tabel berikut. Kinerja (Target dan Realisasi) Tercapai

Tidak Tercapai

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kajian Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Redistribusi tanah Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Legalisasi aset (sertipikasi tanah) Neraca penatagunaan tanah Pembuatan peta pertanahan Pengkajian kasus pertanahan Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar

Untuk melihat lebih jauh mengenai kaitan antara capaian kegiatan fisik dan realisasi anggaran, maka perlu dibandingkan antara capaian fisik dan realisasi penyerapan anggaran. Capaian fisik dan anggaran dikatakan sesuai jika persentase keduanya berbanding lurus. Namun, jika persentase realisasi keduanya berbanding terbalik, maka dikatakan tidak sesuai. Hasil dari perbandingan tersebut sebagai berikut. Kesesuaian Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran Sesuai

Tidak Sesuai

Program Pengelolaan Pertanahan Cakupan peta pertanahan Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA Inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar Legalisasi aset

2

Lebih lengkap dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria untuk Input Penyusunan RPJMN 2015-2019. Halaman 11-18.

v

Kesesuaian Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran

Program Pengelolaan Pertanahan Redistribusi tanah Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

Ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan keuangan ini dapat mengindikasikan bahwa satuan biaya (unit cost) yang digunakan untuk setiap kegiatan tidak sesuai. Beberapa kegiatan seperti legalisasi aset, redistribusi tanah, neraca penatagunaan tanah sudah dikeluarkan satuan biaya khusus (SBK) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan namun dalam pelaksanaannya bila melihat realisasi tetap tidak sesuai. Kegiatan yang berkinerja baik adalah peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA, dilihat dari pencapaian yang sesuai target dan memiliki kesesuaian antara realisasi fisik dan anggaran. Evaluasi Implementasi RTRWN ke Dalam RPJMN3 Penilaian implementasi RTRWN dilihat dari tiga hal, yaitu (1) tingkat kesesuaian RTRWN – RPJMN 2010-2014; (2) penggunaan RTRWN sebagai acuan dalam penyusunan RPJMN 20102014; dan (3) realisasi fisik pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Penilaian tingkat kesesuaian RTRWN dengan RPJMN dilakukan dengan analisis korelasi antara indikasi program utama RTRWN dengan program, kegiatan prioritas, dan indikator yang ada di dalam RPJMN. Tingkat kesesuaian diurutkan berdasarkan indikator berikut ini:  (1) Memiliki kesamaan jenis program, kegiatan, dan indikator;(2) Memiliki kesamaan lokasi pelaksanaan program, kegiatan, dan indikator, dan(3) Memiliki kesamaan rentang waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan indikator. b. Kesesuaian sedang  (1) Memiliki kesamaan jenis program, kegiatan, dan indikator; dan (2) Memiliki kesamaan lokasi atau rentang waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan indikator. c. Kesesuaian rendah  Memiliki salah satu kesamaan jenis program, kegiatan, atau indikator. a. Kesesuaian tinggi

3

Lebih lengkap dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria untuk Input Penyusunan RPJMN 2015-2019. Halaman 19-31.

vi

Analisis kesesuaian perwujudan pola ruang nasional adalah sebagai berikut: No A

Usulan Program Utama RTRWN T S R Perwujudan Kawasan Lindung Nasional 1. Rehabilitasi dan √ pemantapan fungsi kawasan lindung nasional 2. Pengembangan √ pengelolaan kawasan lindung nasional 3. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan lindung nasional 4. Pengembangan pengelolaan kawasan hutan lindung nasional 5. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan taman buru nasional 6. Pengembangan pengelolaan kawasan taman buru nasional

B

√

√

-

-

-

-

-

-

Hasil Analisa Kesesuaian RTRWN-RPJMN Keterangan Kesesuaian rendah karena: - Nama program/ kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak disebutkan secara spesifik dalam RPJMN, sementara RTRWN secara detail menetapkan kawasan konservasi mana saja yang akan direhabilitasi atau dikembangkan pengelolaannya sepanjang tahun 2010-2014. - Dari segi waktu pelaksanaan juga tidak dapat diukur kesesuaiannya. Kesesuaian rendah karena: - Nama program/ kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak disebutkan secara spesifik dalam RTRWN maupun RPJMN - Dari segi waktu pelaksanaan juga tidak dapat diukur kesesuaiannya.

RPJMN sepanjang tahun 2010-2014 tidak merencanakan program/kegiatan/indikator terkait rehabilitasi, pemantapan fungsi kawasan, maupun pengembangan pengelolaan taman buru nasional.

Temuan: Dalam RPJMN 2010-2014 ditemukan program/ kegiatan/indikator yang mendukung usulan program yang ada di dalam RTR Pulau namun tidak ditemukan dalam usulan program RTRWN, yaitu: - Program penelitian, mitigasi, dan pelayanan geologi yang mendukung kegiatan penetapan zona rawan bencana alam geologi, dan - Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendukung kegiatan pelestarian kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang. Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya 1. Pengembangan √ Kesesuaian rendah karena: dan pengendalian - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. kawasan andalan - Lokasi dan waktu pelaksanaan tidak terukur karena untuk sektor RPJMN tidak menyebutkan lokasi pengelolaan kawasan pertanian pertanian. 2. Rehabilitasi dan √ - RTRWN menekankan pada perlindungan lahan pertanian pangan dan pengendalian alih fungsi lahan. pengembangan Sementara RPJMN lebih menekankan pada kegiatan kawasan andalan operasional untuk peningkatan produksi pangan, untuk sektor

vii

No

Usulan Program Utama RTRWN perkebunan

T

S

R

3. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pertambangan

√

4. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor industri pengolahan

√

5. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pariwisata 6. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor perikanan 7. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kelautan 8. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kehutanan

√

√

√

Hasil Analisa Kesesuaian RTRWN-RPJMN Keterangan penyediaan bibit/benih, penanggulangan serangan OPT, dan pemasaran produk pertanian. Kesesuaian rendah karena: - Ditemukan 4 buah program dengan kegiatan/indikator yang sejalan dengan usulan program RTRWN sektor pertambangan, yaitu terkait penyelenggaraan usaha migas, penyelidikan sumberdaya geologi, penyelesaian konflik tumpang tindih lahan, upaya reklamasi lahan paska tambang, dan pengendalian pencemaran air akibat kegiatan pertambangan. - Lokasi dan waktu pelaksanaan tidak terukur karena RPJMN tidak menyebutkan lokasi pengelolaan kawasan pertambangan. Kesesuaian rendah karena: - Ditemukan 7 buah program dengan kegiatan/indikator yang sejalan dengan usulan program RTRWN sektor industri, yaitu pengembangan klaster industri dengan basis yang sama, perwilayahan industri di 5 KEK, dan pengendalian pencemaran air. - Lokasi pelaksanaan tidak dapat terukur, karena tingkat kedetailan lokasi yang berbeda antara RTRWN dengan RPJMN. - Waktu pelaksanaan juga tidak dapat dibandingkan. Kesesuaian rendah karena: - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi dan waktu pelaksanaan program/kegiatan/ indikator tidak ada dibandingkan karena kegiatan yang ada dalam RPJMN tidak dilengkapi dengan lokasi. Kesesuaian rendah karena: - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi dan waktu pelaksanaan program/kegiatan/ indikator tidak ada dibandingkan karena kegiatan yang ada dalam RPJMN tidak dilengkapi dengan lokasi.

Kesesuaian rendah karena: - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. Lokasi dan waktu pelaksanaan program/kegiatan/ indikator tidak ada dibandingkan karena kegiatan yang ada dalam RPJMN tidak dilengkapi dengan lokasi.

viii

Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesesuaian RTRWN – RPJMN 2010-2014masih rendah. Kesesuaian RTRWN – RPJMN 2010-2014 hanya ada pada tingkat program, kegiatan, dan indikator. Bahkan pada sektor energi dan telekomunikasi kesesuaiannya tidak dapat terukur karena tidak ditemukan nama program yang sesuai. Rendahnya tingkat kesesuaian antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014dapat disebabkan: a. Usulan program RTRWN yang banyak dan detail mengatur struktur ruang nasional, berdampak pada banyaknya usulan program yang tidak dapat direalisasikan, atau lokasi dan waktu pelaksanaan yang berubah sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan. b. Kementerian/Lembaga tidak dapat memastikan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pada RPJMN 2010-2014 sehingga kesesuaian hanya dapat dilakukan pada tingkat program, kegiatan, dan indikator. c. Fokus usulan program RTRWN lebih kepada aspek spatial, sementara RPJMN 2010-2014 lebih berfokus pada peningkatan hasil produksi, operasional, dan pemasaran. Penggunaan RTRWN sebagai acuan penyusunan RPJMN 2010-2014 masih rendah.Pemetaan kesesuaian yang telah dilakukan tidak serta merta membuktikan bahwa RTRWN telah diacu pada saat penyusunan RPJMN, RKP maupun Renja K/L. Hasil pertemuan dalam bentuk FGD dengan direktorat teknis di Bappenas telah mengkonfirmasi masih rendahnya penggunaan RTRWN dan RTR Pulau sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan. Kendati UUPR mengamanatkan RTRWN menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN, pada prakteknya tidak semua usulan program RTRWN digunakan sebagai acuan oleh Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerjanya. Rendahnya penggunaan RTRWN sebagai acuan penyusunan RPJMN 2010-2014 disebabkan karena: a. Usulan program RTRWN yang kurang fleksibel pada saat pelaksanaan. Beberapa kendala seperti kesulitan dalam pembebasan lahan, dan tidak sesuainya rencana lokasi pembangunan dengan potensi sumberdaya dan pasar, terkadang menyebabkan terjadinya perubahan lokasi dari yang telah ditetapkan di dalam RTRWN. b. Usulan program RTRWN yang tidak dilengkapi dengan target pencapaian menyebabkan sektor maupun swasta kesulitan dalam menentukan program dan indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Sektor dan swasta lebih memilih untuk menggunakan rencana lain yang telah dilengkapi dengan rencana investasi, target waktu pelaksanaan kegiatan, dan mekanisme pendanaan sehingga lebih mudah dan jelas untuk diikuti. Berdasarkan pengumpulan data melalui pengisian matriks, realisasi fisik pelaksanaan RPJMN periode 2010-2014, sampai dengan tahun 2013 sangat bervariasi, dengan rata-rata pencapaian di atas 70 persen. Beberapa kegiatan telah sejalan dengan target yang telah ditetapkan, namun kegiatan lainnya masih jauh dari target penyelesaian atau justru jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan hanya mempertimbangkan ketiga hal tersebut dan analisa data yang ada, maka tingkat implementasi RTRWN hingga saat ini belum dapat diukur. Realisasi fisik pelaksanaan RPJMN ix

2010-2014 untuk sektor pengairan dan irigasi, serta sektor kehutanan, dengan capaian penyelesaian rata-rata di atas 70% belum dapat membuktikan bahwa implementasi RTRWN pada pembangunan jaringan sumber daya air dan pembangunan di sektor kehutanan untuk rentang waktu 2010-2014 telah dilaksanakan lebih dari 70%.

Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa:  Hasil capaian kegiatan Prioritas Nasional (PN) pembangunan Bidang Pengelolaan Pertanahan nasional mencapai 80 persen dengan variasi capaian yang berbeda untuk setiap kegiatan.  Kegiatan yang pencapaiannya melebihi dan mencapai target adalah kegiatan: (i) peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita; (ii) jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; dan (iii) Kajian Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT).  Kegiatan yang berkinerja baik adalah peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita, dilihat dari pencapaian yang sesuai target dan memiliki kesesuaian antara realisasi fisik dan anggaran.  Tingkat kesesuaian RTRWN dan RPJMN periode 2010-2014 masih rendah yakni hanya ada pada tingkat program, kegiatan, dan indikator, tidak pada tingkat lokasi dan waktu pelaksanaan.  Penggunaan dan implementasi RTRWN ke dalam RPJMN masih rendah, kendati UUPR mengamanatkan RTRWN menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN.  Tingkat implementasi RTRWNbelum dapat diukur hanya dari realisasi RPJMN dan RKP. Beberapa usulan program RTRWN yang bahkan tidak dapat dibandingkan kesesuaiannya dengan RPJMN.

Rekomendasi Usulan rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Rekomendasi untuk perbaikan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 



Pelaksanaan PN terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang selama ini hanya direpresentasikan melalui dana dekonsentrasi. Secara prinsip, sinkronisasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan lainnya. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan penyesuaian ruang lingkup PN dengan kemungkinan melibatkan kegiatan lain selain kegiatan dekonsentrasi. Dalam jangka panjang, perlu dirumuskan PN yang berada dalam kewenangan mitra K/L agar pelaksanaannya (delivery) dan proses monev dapat dilakukan secara lebih mudah. Temuan yang lebih menarik pada laporan ini adalah sulitnya menemukan keterkaitan antara dokumen rencana tata ruang, RTRWN, dengan dokumen rencana pembangunan, RPJMN. Mengingat bahwa sinkronisasi kedua dokumen rencana adalah Prioritas Nasional (PN) yang diimplementasikan ke dalam dana dekonsentrasi di tingkat provinsi, maka x



seharusnya pada tingkat Nasional sinkronisasi tersebut sudah lebih baik. Oleh sebab itu, perlu ada upaya menyeluruh dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sinkronisasi tersebut. Terkait pelaksanaan Prioritas Bidang (PB) dan PN dari mitra K/L di bidang penataan ruang, capaian yang telah relatif baik perlu diukur dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Oleh sebab itu, tingkat urgensi penyusunan indikator yang memenuhi dua kriteria: 1) merepresentasikan tujuan penyelenggaraan penataan ruang; dan 2) dapat diukur dengan capaian program/kegiatan dalam rencana pembangunan, menjadi sangat tinggi.

Rekomendasi untuk perbaikan Program Pengelolaan Petanahan Nasional 









Penyempurnaan peraturan perundangan mengenai tanah terlantar yaitu PP 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan menambahkan adanya ketentuan rencana pelaksanaan pemanfaatan tanah (business plan) dari pemegang hak atas tanah. Hal ini untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar. Identifikasi potensi tanah obyek reforma agraria (TORA) dalam bentuk data tabulasi dan data spasial. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah sehingga akan diketahui target bidang tanah yang memungkinkan untuk diredistribusi. Melakukan sosialisasi yang massive kepada masyarakat mengenai kriteria clean and clear agar tanah yang akan disertifikatkan dapat memenuhi kriteria dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan keringanan biaya BPHTB atau penghapusan BPHTB untuk pendaftaran pertama kali. Untuk mendukung percepatan penyediaan peta dasar pertanahan dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan pemetaan terutama melalui Kelompok Kerja (Pokja) Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk pemenuhan kebutuhan peta dasar pertanahan. Meningkatkan kualitas mediasi sehingga jumlah kasus yang dilanjutkan ke pengadilan menjadi berkurang, dan juga meningkatkan kualitas penyiapan berkas acara sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan cepat dan dapat meningkatkan target capaian kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Rekomendasi untuk penyerapan indikasi program RTRWN dan RTR Pulau/Kepulauan ke Dalam RPJMN 2015-2019   

Indikasi program dalam RTRWN dibuat tidak telalu banyak dan detail, namun dapat fleksibel karena banyaknya kondisi di lapangan yang belum dipertimbangkan oleh RTRWN. Indikasi program RTRWN dilengkapi dengan target pencapaian, rencana investasi, dan mekanisme pendanaan. Kementerian/Lembaga memastikan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pada RPJMN 2010-2014 sehingga kesesuaian hanya dapat dilakukan pada tingkat program, kegiatan, dan indikator. xi



Untuk menilai tingkat implementasi RTRWN harus melihat ke wilayah perencanaan yang lebih luas, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, masyarakat, termasuk rencana pembangunan nasional lain, seperti MP3EI dan RPIIJM.

xii

Daftar Isi Ringkasan Eksekutif ......................................................................................................................... i Daftar Isi ....................................................................................................................................... xiii Daftar Tabel ................................................................................................................................... iii Pendahuluan .................................................................................................................................. 1 Latar belakang ........................................................................................................................... 1 Evaluasi Reguler Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012 ................................................ 2 Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN ................................................................. 2 Tujuan ....................................................................................................................................... 3 Sasaran ...................................................................................................................................... 3 Ruang Lingkup Kegiatan ............................................................................................................ 3 Sistematika Penulisan................................................................................................................ 4 Evaluasi pelaksanaan prioritas bidang Tahun 2012 ........................................................................ 5 Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang .................................................................. 5 Arah Kebijakan .......................................................................................................................... 5 Sasaran ...................................................................................................................................... 5 Kegiatan Prioritas ...................................................................................................................... 5 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional ............................................................................ 11 Arah Kebijakan ........................................................................................................................ 11 Sasaran .................................................................................................................................... 11 Kegiatan Prioritas Nasional ..................................................................................................... 11 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional ........................................................ 16 Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN ......................................................................... 19 Pemetaan Indikasi Program Kerja dalam RTRWN.................................................................... 19 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ................................................................... 19 Indikasi Program dan Kegiatan dalam RTRWN dan RPJMN .................................................... 19 Penilaian Pemetaan Indikasi Program RTRWN dan RPJMN ..................................................... 20 Pengumpulan Data dan Konfirmasi Hasil Pemetaan RTRWN .................................................. 26 Penilaian Implementasi RTRWN dan RPJMN 2010-2014 ......................................................... 29 Kesimpulan dan Rekomendasi ...................................................................................................... 31 Kesimpulan .............................................................................................................................. 31 Rekomendasi ........................................................................................................................... 32 Lampiran ...................................................................................................................................... 34

xiii

Daftar Tabel Tabel 1 Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ......................................... 6 Tabel 2 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ................................................................................................................. 6 Tabel 3 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Bidang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kemendagri .............................. 7 Tabel 4 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Bidang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang oleh Ditjen Penataan Ruang-Kementerian PU ........................................ 8 Tabel 5Kegiatan Prioritas Nasional Bidang Pertanahan Tahun 2012 ............................................ 13 Tabel 6 Realisasi Fisik dan Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional Bidang Pertanahan Tahun 2012 ......................................................................................................................................... 14 Tabel 7 Analisa Kesesuaian Perwujudan Struktur Ruang Nasional .............................................. 21 Tabel 8 Analisa Keseuaian Perwujudan Pola Ruang Nasional ....................................................... 24 Tabel 9Pemetaan Kesesuaian Struktur Ruang Nasional ............................................................... 34 Tabel 10Pemetaan Kesesuaian Pola Ruang Nasional.................................................................... 49 Tabel 11Realisasi Pelaksanaan RTRWN dan RPJMN 2010-2014 Untuk PerwujudanStruktur Ruang ...................................................................................................................................... 61 Tabel 12Realisasi Pelaksanaan RTRWN dan RPJMN 2010-2014 untuk Perwujudan Pola Ruang .. 65

2

Pendahuluan Latar belakang Perencanaan pembangunan di Indonesia dibagi kedalam tiga jangka waktu pelaksanaan yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan pendek. Setiap tahapan perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang masing-masing berlaku selama 20 tahun, lima tahun dan satu tahun secara berturutan. Setiap dokumen perencanaan tersebut harus saling terkait dan mendukung satu sama lain. Dalam koridor waktu pelaksanaan, RPJMN 2010-2014 merupakan periode ke-dua dari RPJPN 2005-2025 dengan waktu pelaksanaan akan berakhir di Tahun 2014 dan kemudian akan masuk periode baru RPJMN 2015-2019. Dengan akan berakhirnya RPJMN 2010-2014 dan dimulainya periode baru RPJMN 2015-2019 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tiap tahun (RKP) dan juga dalam 5 tahun (RPJMN). Evaluasi RKP 2012 dilaksanakan sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawab direktorat terkait. Bidang yang menjadi tanggung jawab Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) adalah Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PB PPR) dan Prioritas Bidang Reforma Agraria (PB RA). Kedua prioritas bidang tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Dalam Negeri (DN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk PB PPR, salah satu kegiatannya masuk ke dalam Prioritas Nasional (PN) 6: Infrastruktur. Sementara itu, untuk PB RA, beberapa kegiatan masuk ke dalam PN 4: Penanggulangan Kemiskinan, PN 5: Ketahanan Pangan, PN 6: Infrastruktur, PN 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha dan PN 14: Kesejahteraan Rakyat. Selain evaluasi RKP yang dilakukan secara reguler, pada tahun ini dilaksanakan pula evaluasi khusus untuk melihat keterkaitan antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014. Evaluasi ini dilakukan pada tahun 2013 ini mengingat bahwa RPJMN 2015-2019 akan mulai disusun pada Tahun 2014. Proses penyusunan RPJMN 2015-2019 memerlukan masukan yang cukup agar dapat diformulasikan lebih baik dibandingkan dengan RPJMN sebelumnya. RTRWN adalah salah satu input untuk RPJPN dan selanjutnya untuk RPJMN sesuai dengan amanat UU No 26 Tahun 2007. Sampai dengan saat ini belum ada kajian yang melihat secara khusus keterkaitan antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014. Hasil kajian ini diharapkan dapat menghasilkan peta yang dapat memperlihatkan keterkaitan antara indikasi program yang telah disusun dalam RTRWN dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui RKP 2010, 2011, 2012 serta yang telah direncanakan di 2013 dan 2014.

1

Hasil pemetaan program dan capaian ini diharapkan dapat digunakan untuk menduga kesesuaian input yang diberikan melalui APBN untuk menwujudkan RTRWN sampai dengan Tahun 2013. Selanjutnya, hasil pemetaan ini dapat digunakan untuk merencanakan sasaran dalam RPJMN 2015-2019 serta mengkoreksi sasaran yang tidak tercapai dalam periode perencanaan sebelumnya.

Evaluasi Reguler Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012 Evaluasi pelaksanaan RKP 2012 untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Prioritas Bidang Reforma Agraria dilaksanakan dengan menggunakan data dan metodologi yang telah ditetapkan oleh Deputi Kementerian PPN/Kepala Bappenas Bidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan. Data yang digunakan adalah data yang disampaikan oleh kementerian/lembaga mitra sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam PP No 39 Tahun 2006. Data yang digunakan dalam analisis adalah data target dan realisasi kegiatan serta target dan realisasi keuangan. Data yang digunakan adalah data realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2012.Berikut adalah programprogram yang dievaluasi oleh Direktorat TRP: 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruangyang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Kementerian DN; 2. Program Pengelolaan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan oleh BPN.

Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN Untuk evaluasi keterkaitan antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014, data yang digunakan adalah: 1. Indikasi program dalam RTRWN 2008-2028, RTR Pulau Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi serta Rancangan RTR Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku; 2. Program, kegiatan dan indikator dalam RPJMN 2010-2014 serta dalam RKP 2010 sampai dengan RKP 2014. Indikasi program dalam RTR Pulau dan Kepulauan digunakan untuk melengkapi indikasi program yang tercantum dalam RTRWN. Langkah ini diambil mengingat bahwa RTR Pulau dan Kepulauan adalah produk rencana yang lebih terkini dan lebih detail dibandingkan dengan RTRWN. Di dalam RTR, indikasi program terdiri atas 4 periode rencana jangka menengah. Untuk evaluasi kali ini satu periode jangka menengah yang digunakan, disesuaikan dengan periode RPJMN 2010-2014. Indikasi program dalam RTR kemudian disandingkan dengan program, kegiatan dan indikator kegiatan yang digunakan dalam APBN. Tujuannya adalah untuk analisis kesesuaian antara indikasi program dengan program, kegiatan dan indikator kegiatan yang telah dilaksanakan oleh K/L pada Tahun 2010 sampai dengan 2012, dan yang menurut rencana akan dilaksanakan pada Tahun 2013 dan 2014.

2

Hasil sandingan ini selanjutnya akan digunakan sebagai titik awal dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Tujuannya adalah untuk memastikan agar program, kegiatan dan indikator yang ada dalam RPJMN 2015-2019 memiliki kaitan dengan indikasi program dalam RTRWN dan RTR Pulau dan Kepulauan. Keterkaitan ini penting untuk memudahkan evaluasi keluaran (output) RTRWN dan RTR Pulau dan Kepulauan.

Tujuan Dengan mempertimbangkan seluruh lingkup yang telah dijabarkan dalam Pendahuluan, tujuan kegiatan evaluasi Tahun 2013 ini adalah: 1. Mengukur dan menilai hasil pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2012 untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Prioritas Bidang Reforma Agraria; 2. Memetakan indikasi program dalam RTRWN dan RTR Pulau dan Kepulauan untuk periode perencanaan jangka menengah 2010-2014 dengan program, kegiatan dan indikator kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 sampai dengan RKP 2014. 3. Merumuskan strategi penyerapan indikasi program dalam RTRWN dan RTR Pulau dan Kepulauan ke dalam RPJMN 2015-2019 untuk memudahkan evaluasi keluaran.

Sasaran Sasaran kegiatan dibagi menjadi dua. Untuk evaluasi reguler yang mengukur dan menilai hasil pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2012 sasaran kajian adalah Kementerian PU, Kementerian DN dan BPN. Sedangkan untuk pemetaan RTRWN serta RTR Pulau dan Kepulauan dengan RPJMN 2010-2014, sasarannya adalah seluruh K/L yang telah diidentifikasi sebagai pelaksana indikasi program dalam RTRWN serta RTR Pulau dan Kepulauan.

Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan kegiatan evaluasi ini meliputi: 1. Penentuan metode: a. Perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja indikator, kegiatan dan program dan kinerja penyerapan sesuai dengan yang telah tercantum dalam dalam RKP 2012. b. Content analysis untuk pemetaan indikasi program pada RTRWN dengan program dan kegiatan pada RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010-2014. c. FGD dan kuesioner untuk pengumpulan data dan konfirmasi atas pemetaan yang telah dilakukan serta persentasi realisasi fisik RPJMN 2010-2014. 2. Pengumpulan data: a. Rencana dan realisasi kinerjaserta penyerapan dan keuangan untuk setiap program, kegiatan dan indikator kegiatan. b. Program, kegiatan dan indikator dalam RPJMN 2010-2014 serta yang tercantum dalam RKP 2010 sampai dengan RKP 2014; 3

c. Indikasi program dalam RTRWN serta RTR Pulau dan Kepulauan 3. Analisis disesuaikan dengan metode yang telah dipilih. 4. Penyusunan laporan kegiatan yang terdiri atas hasil analisis dan rekomendasi untuk hasil pemetaan dan evaluasi RTRWN dalam periode perencanaan 2010-2014 serta hasil analisis kinerja Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Prioritas Bidang Reforma Agraria. 5. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap baik di tahap analisis maupun tahap penyusunan rekomendasi: a. Hasil pemetaan indikasi program dalam RTRWN serta RTR Pulau dan Kepulaauan kepada seluruh Mitra Kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas yang program dan kegiatan K/L-nya masuk ke dalam hasil pemetaan sehingga hasil pemetaan dapat diintegrasikan ke dalam RPJMN 2015-2019; b. Hasil analisis kinerja dan rekomendasi kedua prioritas bidang kepada pelaksana: Kementerian PU, Kementerian DN dan BPN.

Sistematika Penulisan Susunan laporan adalah sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup kegiatan Evaluasi Tahun 2013, yang terdiri dari Evaluasi Reguler Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012 dan Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN, serta sistematika penulisan. Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012. Pada bagian ini dijelaskan Hasil Evaluasi PelaksanaanProgram Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Kementerian DN; serta Program Pengelolaan Pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN. Bab 3 Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN.Bagian ini terdiri dari pemetaan indikasi program kerja dalam RTRWN, penilaian pemetaan indikasi program RTRWN dan RPJMN, pengumpulan data dan konfirmasi hasil pemetaan RTRWN, dan penilain implementasi RTRWN dan RPJMN 2010-2014. Bab 4 Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada bagian ini disimpulkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012 dan Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN, serta disampaikan rekomendasi untuk perbaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

4

Evaluasi pelaksanaan prioritas bidang Tahun 2012 Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Arah Kebijakan Arah kebijakan dalam prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang di dalam RPJMN 20102014 adalah mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut, fokus prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah: a) penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat undang-undang penataan ruang b) peningkatan kualitas produk rencana tata ruang c) sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang d) peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang

Sasaran Dalam mendukung arah kebijakan yang telah digariskan oleh RPJMN 2010-2014, maka sasaran pembangunan Tahun 2012 bidang tata ruang adalah sebagai berikut: a) penyelesaian materi teknis peraturan perundangan amanat UU 26/2007; b) penyerasian peraturan pelaksanaan UU 26/2007 dengan UU sektoral terkait untuk memudahkan implementasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah; c) persetujuan substansi teknis untuk RTRW kabupaten dan kota yang belum mengacu pada PP 26/2008; d) penguatan kelembagaan penataan ruang; dan e) penyerasian rencana pembangunan dengan RTR.

Kegiatan Prioritas Prioritas Nasional (PN) pembangunan bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 1 dan 2 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dengan indikator “jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya”. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam prioritas bidang infrastruktur di dalam RPJMN 2010-2014, termasuk RKP 2012, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

5

Tabel 1 Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1) I

(2) (3) (4) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

I.1


I.2


Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antara rencana tata ruang Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antara rencana tata ruang

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

15 provinsi

71,898

Kementerian PU

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

17 provinsi

98,250

Kementerian PU

Sesuai dengan Perpres No. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, alokasi anggaran indikatif untuk kegiatan PN tersebut adalah sebagaimana tercantum pada tabel di atas. Namun, pada pagu definitif, alokasi anggaran untuk Ditjen Penataan Ruang mengalami peningkatan dari 495,179 milyar rupiah menjadi 800,982 milyar rupiah. Dengan demikian, terjadi penambahan juga untuk alokasi kegiatan PN tersebut sebagai berikut: Tabel 2 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO

SUBSTANSI INTI/ Anggaran KEGIATAN INDIKATOR (milyar PRIORITAS RP) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.


2.


Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

Keuangan (%) Target

Fisik (%)

Realisasi

Target

Realisasi

122,451

97,39

89,95

100

100

140,210

96,5

98,03

100

100

6

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk capaian fisik dari PN sudah cukup baik karena sesuai dengan target dan tercapai 100%. Produk dari kegiatan PN adalah dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator PN. Adapun terkait realisasi keuangan juga sudah cukup baik, meskipun untuk dekonsentrasi di wilayah I realisasi keuangannya di bawah sasaran. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab antara lain adalah sebagai berikut: c. Dana dekonsentrasi turun dalam bentuk yang seragam; khususnya dalam hal nomenklatur. Sementara itu, kebutuhan yang dimiliki Daerah berbeda-beda. Perubahan pemanfaatan dana seringkali tidak disetujui oleh Kementerian PU. d. Kriteria yang disyaratkan di dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi (misal dana pendampingan) tidak dipenuhi oleh Daerah, sehingga dana tidak dapat dipergunakan. Adapun untuk Prioritas Bidang (PB) penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Ditjen Bina Bangda, Kemendagri (cq. Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup). Berikut disajikan capaian dan realisasi PB yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.

Tabel 3 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Bidang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kemendagri

NO 1

2

3

4

5

SUBSTANSI INTI/ INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Fasilitasi Penataan Ruang Jumlah Penyusunan Daerah dan Lingkungan NSPK Penataan Ruang Hidup di Daerah Daerah Meningkatnya Penyelesaian Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan UndangUndang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terfasilitasinya penyusunan/revisi dan penetapan Perda tentang RTRW Provinsi Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penataan ruang pusat dan daerah Jumlah daerah yang difasilitasi melalui

Keuangan (%) Target Realisasi

Fisik (%) Target Realisasi

100

92

100

100

100

84

100

100

100

97

100

100

100

58

100

100

100

94

100

100

7

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

Keuangan (%) Target Realisasi

INDIKATOR Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Ruang Jumlah BKPRD yang terbentuk Terselenggaranya Raker BKPRD Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan penataan ruang

6 7 8

Fisik (%) Target Realisasi

100

98

100

100

100

96

100

100

100

94

100

100

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa sasaran realisasi keuangan dan capaian fisik dapat dikatakan bahwa hampir seluruh PB dilaksanakan dengan baik, kecuali terkait indikator “Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penataan ruang pusat dan daerah” yang mencatat nilai rendah dalam realisasi. Ini disebabkan karena sedianya, peningkatan kapasitas aparatur dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataan Ruang. Bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 29 Februari - 3 Maret 2012 di Malang, Jawa Timur, dan pada tanggal 2 - 5 April 2012 di Pontianak, Kalimantan Barat. Sehubungan dengan adanya kebijakan efisinsi anggaran, Peningkatan Kapasitas aparatur Penataan ruang ditiadakan. Adapun pelaksanaan prioritas bidang (PB) yang dilaksanakan oleh Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU, adalah sebagai berikut. Tabel 4 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Bidang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang oleh Ditjen Penataan Ruang-Kementerian PU

NO

1.

Anggaran (ribu rupiah) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional

INDIKATOR

a Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional b Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi dan dukungan manajemen organisasi,

Keuangan (%)

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

104.648.934

92,12

94,20

100

100

23.730.957

92,12

93,44

100

100

8

NO

2.



a


a

4.

Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang

a

5.

Pembinaan Program Ditjen

a

3

b

b

INDIKATOR

serta aspek hukum/perundangundangan penyelenggaraan penataan ruang Jumlah Kota/Kabupaten yang memenuhi SPM dan/atau ditingkatkan kualitas Penataan Ruangnya. Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan, informasi dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundangundangan penyelenggaraan penataan ruang. Jumlah Kota/Kabupaten yang memenuhi SPM dan/atau ditingkatkan kualitas Penataan Ruangnya. Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan, informasi dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundangundangan penyelenggaraan penataan ruang. Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundangundangan penyelenggaraan penataan ruang Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan

Keuangan (%)

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

5.523.909

97,39

97,65

100

100

5.674.588

97,39

99,20

100

100

908.430

96,50

100,00

100

100

5.193.852

96,50

97,63

100

100

110.807.289

92,74

94,90

100

100

41.759.008

92,75

97,51

100

100

9

NO


Penataan Ruang

6.

Pelaksanaan Pengembang an Perkotaan

a

b

c

d

INDIKATOR

informasi dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundangundangan penyelenggaraan penataan ruang Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraan Penataan Ruang. Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi SPM dan/atau ditingkatkan kualitas Penataan Ruangnya. Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundangundangan penyelenggaraan penataan ruang.

Keuangan (%)

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

27.897.668

96,05

81,04

100

100

17.470.000

96,05

93,95

100

100

132.664.923

96,05

80,46

100

100

11.560.000

96,05

91,06

100

100

Secara umum, kinerja pencapaian fisik dan realisasi keuangan PB di Ditjen Penataan Ruang sangat baik, karena mencapai dan melampaui target, kecuali pada Direktorat Perkotaan (kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan). Pada kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan, diketahui bahwa meskipun realisasi fisik tercapai (100%), realisasi keuangan selalu di bawah target. Pada indikator 6c, perlu diperhatikan bahwa dengan alokasi lebih dari 132 milyar rupiah (mendekati alokasi PN), realisasi keuangan hanya mencapai 80%. Indikator ini adalah indikator yang baru ada pada RKP 2012. Indikator tersebut merupakan dana tugas pembantuan yang dialokasikan kepada Daerah (kab/kota) untuk menyediakan sejumlah lahan dan ruang terbuka hijau untuk memenuhi 30% RTH Perkotaan sesuai amanat UUPR. Rendahnya realisasi 10

keuangan disebabkan antara lain masih barunya indikator tersebut, atau inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Pada beberapa kesempatan, diketahui bahwa penyaluran dana TP tersebut membutuhkan sejumlah kriteria yang sulit dipenuhi Daerah (misalnya penyediaan lahan seluash 4 hektar di kawasan perkotaan).

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Arah Kebijakan Untuk mendukung berbagai program pembangunan dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan yang terkait dengan pertanahan, maka arah kebijakan pertanahan periode 2010-2014 adalah melaksanakan pengelolaan pertanahan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma Agraria, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara berkeadilan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan turut mendukung pembangunan berkelanjutan. Setiap tahunnya arah kebijakan pertanahan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana kerja tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012.

Sasaran Dalam mendukung arah kebijakan, maka sasaran pembangunan Tahun 2012 untuk Prioritas Bidang Reforma Agraria adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (SIMTANAS). 2. Terlaksananya redistribusi tanah, pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. 3. Terlaksananyapercepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah, serta pengembangan peraturan perundang-undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat 4. Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, serta pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi. 5. Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Kegiatan Prioritas Nasional RKP 2012 merupakan penjabaran tahun ke-tiga dari RPJMN 2010-2014. Kegiatan prioritas nasional pada tahun 2012 Bidang Pertanahan, masuk dalam 6 (enam) kegiatan Prioritas Nasional yaitu: (PN) (4), (5), (6), (7), (8), dan (10) (Buku I RKP 2012) sebagai berikut:

11

1. PN (4): Penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Prioritas ini didukung oleh program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator Jumlah bidang tanah yang diredistribusi; 2. PN (5): Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian dan perikanan. Prioritas ini didukung oleh program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BPN RI melalui kegiatan pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan hubungan masyarakat dengan indikator jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 3. PN (6): Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial. Prioritas ini didukung oleh program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (Kab/kota/kec) dan inventarisasi P4T (bidang); dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BPN RI melalui kegiatan pengembangan perturan perundang-undangan bidang pertanahan dan hubungan masyarakat dengan indikator tersusunnya peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 4. PN (7): Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Prioritas ini didukung oleh program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator cakupan peta pertanahan; jumlah bidang tanah yang dilegalisasi; penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan (laporan); dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BPN RI melalui kegiatan pengelolaan data dan informasi pertanahan dengan indikator peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA (kab/kota); 5. PN (8): Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. Prioritas ini didukung oleh program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (SP); 6. PN (10): Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik. Prioritas ini didukung oleh program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator inventarisasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu dan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu di pusat (peraturan-peraturan pengelolaan WP3WT). Selanjutnya target dan alokasi anggaran (pagu) kegiatan prioritas nasional bidang pertanahan pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut (Buku I RKP Tahun 2012). 12

Tabel 5Kegiatan Prioritas Nasional Bidang Pertanahan Tahun 2012

No.

Kegiatan Prioritas RKP 2012

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional a. Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (bidang) Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI a. Jumlah paket rancangan peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (paket) Prioritas Nasional 6: Infrastruktur Program Pengelolaan Pertanahan Nasional a. Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (kab/kota) b. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) (bidang) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI a. Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (paket) Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Program Pengelolaan Pertanahan Nasional a. Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (laporan) b. Cakupan peta pertanahan (Hektar) c. Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (bidang) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI a. Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA (kab/kota) Prioritas Nasional 8: Energi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional a. Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (SP) Prioritas Nasional 10: Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik Program Pengelolaan Pertanahan Nasional a. Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (SP) b. Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (paket)

Target

Alokasi RKP (Rp. Milyar)

Alokasi DIPA BPN (Rp. Milyar)

154.075

113.9

110.7

1

5.2

6.2

100 182.300

7.3 59.7

9.2 5.4

1

5.2

6.2

7.125

37.0

17.7

2.800.000 865.316

28.3 378.4

8.1 413.4

430

40.3

0.5

466

7.5

3.4

154

14.2

16.5

1

6.0

5.7

Sumber: RKP BPN, 2012.

13

Untuk melihat hasil kinerja dari pelaksanaan RKP 2012 dilakukan analisis kinerja indikator. Analisis kinerja tersebut dilakukan dengan menilai capaian fisik (target) dan realisasi anggaran. Kemudian, hasil penilaian disajikan dalam bentuk persentase. Data capaian kegiatan dan indikator yang dianalisis adalah data yang termasuk ke dalam prioritas nasional saja karena untuk kegiatan dan indikator yang diluar prioritas nasional tidak tersedia datanya. Berdasarkan data tersebut disusun tabel capaian kegiatan dan realisasi anggaran dalam persentase (Error! Reference source not found.6). Tabel 6Realisasi Fisik dan Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional Bidang Pertanahan Tahun 2012

No.

Kegiatan Prioritas Nasional RKP 2012

Target

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Jumlah bidang tanah yang diredistribusi 149.600 a. (bidang) Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI Jumlah paket rancangan peraturan 1 perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka a. mendukung pelaksanaan Undangundang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (paket) Prioritas Nasional 6: Infrastruktur Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Neraca Penatagunaan Tanah di daerah 100 a. (kab/kota) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, 50.000 b. Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) (bidang) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI Tersusunnya peraturan perundang1 a. undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (paket) Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Penanganan Sengketa, Konflik dan 2.791 a. Perkara Pertanahan (laporan) b. Cakupan peta pertanahan (Hektar) 3.242.574 Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi 950.233 c. (bidang) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI Peningkatan akses layanan pertanahan 419 a. melalui LARASITA (kab/kota) Prioritas Nasional 8: Energi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

Fisik Realisasi

%

Anggaran (Milyar) Target Realisasi %

113.260

75,71

110.7

43.2

39.02

1

100

6.2

1.6

25.80

66

66,00

9.2

4.5

48.91

29.023

58,05

5.4

5.3

98.15

1

100

6.2

1.6

25.80

1.862

66,71

17.7

4.1

23.16

3.160.000 863.225

97,45 90,84

8.1 413.4

7.6 230.6

93.82 55.78

430

102,63

0.5

0.5

100

14

No.

Kegiatan Prioritas Nasional RKP 2012

Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (SP) Prioritas Nasional 10: Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulaua. Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (SP) Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau b. Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (paket) a.

Target 463

Fisik Realisasi 76

% 16,41

Anggaran (Milyar) Target Realisasi % 3.4 0.5 14.70

184

157

85,33

16.5

9.1

55.15

1

1

100

5.7

3.3

57.89

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil capaian kegiatan prioritas nasional adalah 80% dengan variasi capaian yang berbeda untuk setiap kegiatan. Beberapa kegiatan yang pencapaiannya melebihi dan mencapai target adalah kegiatan: (i) peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA (102,63%); (ii) Jumlah paket rancangan peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undangundang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (100%); dan (iii) Kajian Pengelolaan Wilayah Pesisir, PulauPulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) yang mencapai 100%. Namun, apabila diperhatikan keluaran (output) dari kegiatan tersebut diatas maka lebih pada dokumen hasil kajian dan pengadaan alat dan barang untuk mendukung layanan pertanahan melalui program Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (Larasita). Sedangkan untuk kegiatan prioritas nasional lain yang sifatnya lebih strategis maka tingkat capaiannya tidak mencapai 100%. Kegiatan seperti redistribusi tanah, Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), legalisasi aset (sertipikasi tanah), neraca penatagunaan tanah, pembuatan peta pertanahan, pengkajian kasus pertanahan, dan inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar pencapaiannya tidak sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk melihat lebih jauh mengenai kaitan antara capaian kegiatan fisik dan realisasi anggaran, maka perlu dibandingkan antara capaian fisik dan realisasi penyerapan anggaran. Hasil dari perbandingan tersebut sebagai berikut. a. Capaian fisik dan realisasi anggaran sesuai Beberapa kegiatan seperti cakupan peta pertanahan, peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita, inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar terlihat bahwa antara capaian fisik dan anggaran hampir sama. Hal ini dapat menandakan bahwa satuan biaya (unit cost) dari kegiatan tersebut sesuai. b.

Capaian fisik dan realisasi anggaran tidak sesuai Untuk beberapa kegiatan lainnya seperti legalisasi aset, redistribusi tanah, Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), Inventarisasi Wilayah 15

Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu maka dapat diketahui bahwa capaian fisiknya tidak sesuai dengan realisasi anggarannya atau dengan kata lain tidak berbanding lurus. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa satuan biaya (unit cost) yang digunakan untuk setiap kegiatan tidak sesuai. Beberapa kegiatan seperti legalisasi aset, redistribusi tanah, neraca penatagunaan tanah sudah dikeluarkan satuan biaya khusus (SBK) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan namun dalam pelaksanaannya bila melihat realisasi tetap tidak sesuai.

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional Tidak terpenuhinya pencapaian target beberapa kegiatan prioritas nasional, dapat disebabkan oleh faktor internal dari BPN maupun faktor eksternal yang berada diluar kewenangan BPN. Faktor internal antara lain karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama juru ukur di BPN, kurangnya pemanfaatan data (tekstual dan spasial) dalam perencanaan kegiatan sedangkan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi capaian target kegiatan prioritas nasional adalah tidak terpenuhinya kriteria clean and clear untuk sertipikasi tanah, biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang membebani masyarakat, keterbatasan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan lain sebagainya. Secara lebih lengkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional di BPN sebagai berikut. a.

Kegiatan Redistribusi Tanah Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah adalah semakin berkurangnya jumlah sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Hal ini dikarenakan faktor kelangkaan tanah TORA yang telah didistribusikan sejak tahun 1961. Secara umum tanah yang ditetapkan sebagai TORA adalah tanah negara bekas tanah terlantar, tanah negara yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, dan sumber lainnya. Tanah sumber lainnya dapat berasal dari: tanah negara bebas, tanah negara bekas hak barat, tanah negara berasal dari tanah timbul, tanah negara bekas swapraja, tanah negara bekas kawasan pertambangan, tanah yang berasal dari tukar menukar atau perbuatan hukum keperdataan lainnya dalam rangka reforma agraria, atau tanah yang secara sukarela diserahkan oleh pemegang haknya kepada negara. Dari berbagai jenis sumber TORA tersebut, relatif hanya tanah terlantar dan kawasan hutan yang telah dilepaskan yang masih cukup tersedia sehingga capaian targetnya tidak maksimal.

b.

Kegiatan Legalisasi Aset (Sertipikasi Tanah) Untuk proses legalisasi Aset (sertipikasi tanah), permasalahan yang dihadapi adalah pemahaman masyarakat dan instansi yang bekerjasama dengan BPN dalam melakukan kegiatan sertipikasi tanah, tentang kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 16

prose sertifikasi (clean and clear) belum memadai sehingga seringkali bidang tanah yang telah menjadi target kegiatan tidak dapat disertifikatkan. Selain itu, pembebanan biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang dibebankan kepada masyarakat tidak mampu sangat memberatkan dan menghambat proses sertipikat. c.

Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Permasalahan dalam penyusunan daninventarisasi P4T adalah terbatasnya peta dasar pertanahan yang tersedia sehingga menyulitkan dalam mendata penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

d.

Kegiatan Pembuatan Peta Pertanahan Dalam kegiatan pembuatan peta pertanahan, yang terdiri atas peta dasar dan peta tematik, secara umum tidak terdapat masalah karena capaian sudah mendekati target yang ditetapkan. Namun, demikian khusus untuk penyediaan peta dasar terdapat masalah karena masih minimnya cakupan peta dasar pertanahan yang ada.

e.

Kegiatan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Untuk penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, prioritas penanganan dilakukan melalui mediasi. Namun bila mediasi yang dilakukan tidak berhasil, pihak yang bersengketa dapat melanjutkan ke pengadilan yang proses acara peradilannya diluar kewenangan BPN. Sehingga seringkali proses penyelesaian perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan bisa melebihi satu tahun anggaran sesuai mekanisme peradilan yang berlaku.

f.

Kegiatan Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar tersebut adalah sulitnya tanah terlantar untuk ditetapkan dan diambil alih oleh negara karena pemilik hak tanah teridentifikasi terlantar dapat melakukan upaya teknis dan hukum untuk menghindari kriteria teknis tanah terlantar. Pengertian upaya teknis adalah upaya pemilik dalam mencegah berlakunya kriteria terlantar dengan melakukan investasi sekedarnya sesuai dengan peruntukan walaupun sebenarnya hanya untuk memperpanjang waktu penguasaan hak atas tanah agar mendapat kenaikan harga tanah. Sedangkan upaya hukum adalah upaya pemegang hak yang melakukan gugatan kepada PTUN terhadap keputusan penetapan tanah terlantar oleh BPN.

g.

Kegiatan Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi BPN dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah: (i) untuk inventarisasi di daerah, adalah keterbatasan jumlah dan keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki di daerah serta cakupan wilayah untuk kegiatan inventarisasi berbeda luasnya antara satu daerah dengan daerah tapi jumlah anggaran yang disediakan sama untuk semua daerah; (ii) untuk kebijakan di pusat, permasalahan yang 17

dihadapi adalah belum adanya peraturan yang spesifik mengatur mengenai wilayah Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu terutama terkait peraturan yang bersifat operasional penetapan hak di wilayah pesisir.

18

Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN Pemetaan Indikasi Program Kerja dalam RTRWN Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) disusun sebagai amanat dari Pasal 14 UU No. 26/2007 Penataan Ruang. RTRWN memuat hal sebagai berikut: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruangwilayah nasional; b. rencana struktur ruang wilayah nasional yangmeliputi sistem perkotaan nasional yang terkaitdengan kawasan perdesaan dalam wilayahpelayanannya dan sistem jaringan prasaranautama; c. rencana pola ruang wilayah nasional yangmeliputi kawasan lindung nasional dan kawasanbudi daya yang memiliki nilai strategis nasional; d. penetapan kawasan strategis nasional; e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnasional yang berisi indikasi arahan peraturanzonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahaninsentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Sebagai dokumen perencanaan tingkat nasional yang mengatur semua perencanaan pembangunan spasial, maka RTRWN menjadi pedoman untuk: a. b. c. d.

penyusunan rencana pembangunan jangkapanjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangkamenengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dankeseimbangan perkembangan antarwilayahprovinsi, serta keserasian antarsektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untukinvestasi; f. penataan ruang kawasan strategis nasional; danpenataan ruang wilayah provinsi dankabupaten/kota. Usulan program utama dalam RTRWN dibagi dalam program perwujudan struktur ruang yang meliputi sistem perkotaan nasional; sistem transportasi nasional; serta sistem jaringan prasarana lainnya; dan program perwujudan pola ruang yang meliputi kawasan lindung nasional; kawasan budidaya; dan kawasan strategis nasional.

Indikasi Program dan Kegiatan dalam RTRWN dan RPJMN Penggunaan istilah ‘program’ dalam RTRWN memiliki perbedaan pemahaman dengan istilah ‘program’ yang digunakan di dalam RPJMN. Usulan program lima tahunan yang terdapat pada Lampiran XI PP No. 26/2008 RTRWN merupakan usulan berbagai kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Istilah 19

‘program’ dalam lampiran tersebut tidak merujuk pada kewenangan pada tingkat pemerintahan atau instansi tertentu. Sementara penggunaan istilah ‘program’ dalam RPJMN merujuk pada suatu posisi pada hirarki struktur kebijakan yang terdiri dari visi, misi, tujuan strategis, program, dan kegiatan. Program di dalam RPJMN merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: a. Program Teknis, merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Contoh: Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. b. Program Generik, merupakan program-program yang digunakan untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Definisi istilah ‘kegiatan’ yang digunakan dalam RPJMN adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal, dana sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Keluaran (output) inilah yang menjadi indikator kinerja suatu kegiatan. Berdasarkan jenisnya, kegiatan dapat berupa kegiatan teknis dan kegiatan generik. Kegiatan teknis dapat berupa kegiatan prioritas nasional, kegiatan prioritas K/L, dan kegiatan teknis non-prioritas. Dalam melakukan pemetaan kesesuaian indikasi program antara RTRWN dengan RPJMN, perbedaan definisi ini perlu dipahami, sehingga penilaian kesesuaian akan dinilai dengan membandingkan antara indikasi program dalam RTRWN dengan kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya yang tercantum dalam RPJMN. Selanjutnya, dilakukan penelusuran nama program yang membawahi kegiatan prioritas tersebut, sehingga dapat diketahui K/L mana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu program/kegiatan baik yang ada di dalam RPJMN maupun RTRWN.

Penilaian Pemetaan Indikasi Program RTRWN dan RPJMN Penilaian tingkat kesesuaian RTRWN dengan RPJMN adalah dengan mencari sejauh mana korelasi antara indikasi program utama RTRWN dengan program, kegiatan prioritas, dan indikator yang ada di dalam RPJMN. Tingkat kesesuaian diurutkan berdasarkan indikator berikut ini: d. Kesesuaian tinggi

 (1) Memiliki kesamaan jenis program, kegiatan, dan indikator;(2) Memiliki kesamaan lokasi pelaksanaan program, kegiatan, dan indikator, dan(3) Memiliki kesamaan rentang waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan indikator.

20

e. Kesesuaian sedang  (1) Memiliki kesamaan jenis program, kegiatan, dan indikator; dan (2) Memiliki kesamaan lokasi atau rentang waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan indikator. f. Kesesuaian rendah  Memiliki salah satu kesamaan jenis program, kegiatan, atau indikator. Untuk menilai sejauhmana indikasi program RTRWN telah sesuai atau diacu di dalam RPJMN, terlebih dahulu dilakukan pemetaan kesesuaian antara usulan program RTRWN dengan program, kegiatan, dan indikator yang ada di dalam RPJMN. Pemetaan ini disusun berdasarkan urutan usulan program yang terdapat pada Lampiran XI PP No. 26/2008 RTRWN, dimulai dengan perwujudan struktur ruang nasional (Lampiran Tabel 3.1) dan perwujudan pola ruang nasional (Lampiran Tabel 3.2). Analisa kesesuaian perwujudan struktur ruang nasional adalah sebagai berikut: Tabel 7 Analisa Kesesuaian Perwujudan Struktur Ruang Nasional

No A.

Usulan Program Utama RTRWN T S Sistem Transportasi Nasional 1. Sistem Jaringan Jalan

2. Sistem Jaringan Jalur KA

R √

√

Hasil Analisa Kesesuaian RTRWN-RPJMN Keterangan Kesesuaian rendah karena: - Jenis program/kegiatan/ indikator telah sesuai. - Lokasi dan waktu pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak dapat diukur karena RTRWN menetapkan ruas jaringan jalan mana saja yang akan dibangun/dipelihara sepanjang tahun 2010-2014, sementara RPJMN hanya menyebutkan berapa panjang jaringan jalan yang akan dibangun/dipelihara tanpa menyebutkan lokasinya. Temuan: - RTRWN merencanakan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) pada tahun 2020-2024, sementara RPJMN menargetkan pembangunan JSS sepanjang 5 km dan kawasan pendukungnya selesai pada tahun 2014. Ini diakomodasi dalam Perpres 13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera dimana JSS direncanakan dibangun tahun 2011-2027. Kesesuaian rendah karena: - Jenis program/kegiatan/ indikator telah sesuai. - Lokasi dan waktu pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak dapat diukur karena RTRWN menetapkan ruas jaringan jalur KA mana saja yang akan dibangun/dipelihara sepanjang tahun 2010-2014, sementara RPJMN hanya menyebutkan berapa panjang jaringan jalan yang akan dibangun/direhabilitasi/direaktivasi tanpa menyebutkan lokasinya. Temuan: - RTRWN tidak mengatur Jaringan Jalur KA interkoneksi, namun ini diatur dalam Perpres 13/2012 RTR Pulau

21

No

B

Usulan Program Utama RTRWN

T

S

R

3. Sistem Jaringan Transportasi SDP

√

4. Sistem Jaringan Transportasi Laut

√

5. Sistem Jaringan Transportasi Udara

√

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 1. Sistem Jaringan √ Sumberdaya Air

2. Sistem Jaringan Energi Nasional a. Gas Bumi

b. Listrik

-

-

-

-

-

-

Hasil Analisa Kesesuaian RTRWN-RPJMN Keterangan Sumatera dan Perpres 28/2012 RTR Pulau Jawa Bali yaitu pengembangan jaringan jalur KA di JSS tahun 2011-2027. Jalur Ini juga tidak diatur dalam RPJMN. Kesesuaian rendah karena: - Jenis program/kegiatan/ indikator telah sesuai. - Lokasi pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak disebutkan secara spesifik dalam RPJMN. - RTRWN tidak mencantumkan indikator berupa jumlah dermaga penyeberangan, sungai, dan danau selama periode 2010-2014, sehingga penilaian kesesuaian atas dasar waktu pelaksanaan tidak terukur. Kesesuaian rendah karena: - Jenis program telah sesuai, namun kegiatan/indikator RPJMN hanya mengatur pembangunan pelabuhan perintis. Sementara itu, RTRWN merencanakan pengembangan Pelabuhan Internasional di 6 lokasi dan pengembangan Pelabuhan Nasional di 6 lokasi sepanjang tahun 2010-2014. - Kesesuaian lokasi dan waktu pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak dapat diukur. Kesesuaian rendah karena: - Jenis program/kegiatan/ indikator telah sesuai. - Lokasi pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak disebutkan secara spesifik dalam RPJMN. - RTRWN tidak mencantumkan indikator berupa jumlah bandar udara yang akan dikembangkan/ direhabilitasi selama periode 2010-2014, sehingga penilaian kesesuaian atas dasar waktu pelaksanaan tidak terukur. Kesesuaian rendah karena: - Jenis program/kegiatan/ indikator telah sesuai. - Lokasi pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak disebutkan secara spesifik dalam RPJMN. - RTRWN tidak mencantumkan indikator berupa jumlah atau luasan kegiatan konservasi kawasan sumber air ataupun jumlah bendungan/waduk/ embung yang dibangun atau direhabilitasi selama periode 2010-2014, sehingga penilaian kesesuaian atas dasar waktu pelaksanaan tidak terukur.

Tingkat kesesuaian tidak terukur karena fokus usulan program RTRWN untuk sektor energi adalah pada kegiatan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pasokan gas bumi, sementara program RPJMN berfokus pada aspek pengelolaan dan pengawasan usaha pengangkutan gas bumi. *Memerlukan konfirmasi dari direktorat teknis terkait di Bappenas. Tingkat kesesuaian tidak terukur karena kendati nama

22

No

Usulan Program Utama RTRWN

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

T

-

S

-

R

-

Hasil Analisa Kesesuaian RTRWN-RPJMN Keterangan program telah sesuai, namun jenis kegiatan/ indikator tidak setara. RTRWN berfokus pada input yaitu jumlah jaringan transmisi tenaga listirik yang direhabilitasi/dikembangkan, sementara RPJMN berfokus pada output yaitu terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi. *Memerlukan konfirmasi dari direktorat teknis terkait di Bappenas. Tingkat kesesuaian tidak terukur karena perbedaan fokus antara RTRWN dengan RPJMN. RTRWN berfokus pada rehabilitasi dan pengembangan jaringan terestrial, sementara RPJMN pada tingkat pemerataan pelayanan akses telekomunikasi, seperti prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik dan prosentase ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband. *Memerlukan konfirmasi dari direktorat teknis terkait di Bappenas.

Keterangan: T (Tinggi); S (Sedang); R (Rendah) Berdasarkan hasil analisa tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa usulan program untuk perwujudan struktur ruang yang ada di dalam RTRWN telah memiliki kesesuaian dengan indikasi program di dalam RPJMN, kendati kesesuaian tersebut hanya ada pada level program dan kegiatan.Penilaian kesesuaian RTRWN-RPJMN untuk sektor energi dan telekomunikasi tidak dapat dilakukan karena tidak ditemukan nama program di dalam RPJMN yang sesuai. Hal ini memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari direktorat terkait di Bappenas maupun dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Namun, kemungkinannya adalah karena pembangunan kedua sektor ini melibatkan peranan pihak ketiga, seperti BUMN atau swasta yang tidak dicantumkan di dalam RPJMN. Penilaian kesesuaian dari segi lokasi dan waktu pelaksanaan tidak dapat dilakukan karena RPJMN tidak menyebutkan indikasi lokasi pembangunan, sementaraRTRWN memuat banyak usulan program dengan lokasi yang dibuat secara mendetail.Banyaknya usulan program tersebut karena tujuan penyusunan RTRWN adalah untuk memberi gambaran dan arahan struktur ruang nasional yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Usulan program inibelum mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah maupun tingkat partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan.Sebagai contoh, sepanjang tahun 2008-2009 dan 2010-2014 direncanakan pembangunan lebih dari 30 ruas jaringan jalan bebas hambatan antar kota di seluruh Indonesia. Sementara RPJMN yang merupakan upaya perwujudan visi dan misi Presiden terpilih untuk periode lima tahun, telah mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah dan prediksi kondisi perekonomian nasional selama periode lima tahun ke depan.Analisa kesesuaian perwujudan pola ruang nasional adalah sebagai berikut: 23

Tabel 8 Analisa Keseuaian Perwujudan Pola Ruang Nasional

No A

Usulan Program Utama RTRWN T S R Perwujudan Kawasan Lindung Nasional 7. Rehabilitasi dan √ pemantapan fungsi kawasan lindung nasional 8. Pengembangan √ pengelolaan kawasan lindung nasional 9. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan lindung nasional 10. Pengembangan pengelolaan kawasan hutan lindung nasional 11. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan taman buru nasional 12. Pengembangan pengelolaan kawasan taman buru nasional

B

√

√

-

-

-

-

-

-

Hasil Analisa Kesesuaian RTRWN-RPJMN Keterangan Kesesuaian rendah karena: - Nama program/ kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak disebutkan secara spesifik dalam RPJMN, sementara RTRWN secara detail menetapkan kawasan konservasi mana saja yang akan direhabilitasi atau dikembangkan pengelolaannya sepanjang tahun 2010-2014. - Dari segi waktu pelaksanaan juga tidak dapat diukur kesesuaiannya. Kesesuaian rendah karena: - Nama program/ kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak disebutkan secara spesifik dalam RTRWN maupun RPJMN - Dari segi waktu pelaksanaan juga tidak dapat diukur kesesuaiannya.

RPJMN sepanjang tahun 2010-2014 tidak merencanakan program/kegiatan/indikator terkait rehabilitasi, pemantapan fungsi kawasan, maupun pengembangan pengelolaan taman buru nasional.

Temuan: Dalam RPJMN 2010-2014 ditemukan program/ kegiatan/indikator yang mendukung usulan program yang ada di dalam RTR Pulau namun tidak ditemukan dalam usulan program RTRWN, yaitu: - Program penelitian, mitigasi, dan pelayanan geologi yang mendukung kegiatan penetapan zona rawan bencana alam geologi, dan - Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendukung kegiatan pelestarian kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang. Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya 9. Pengembangan √ Kesesuaian rendah karena: dan pengendalian - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. kawasan andalan - Lokasi dan waktu pelaksanaan tidak terukur karena untuk sektor RPJMN tidak menyebutkan lokasi pengelolaan kawasan pertanian pertanian. 10. Rehabilitasi dan √ - RTRWN menekankan pada perlindungan lahan pertanian pangan dan pengendalian alih fungsi lahan. pengembangan Sementara RPJMN lebih menekankan pada kegiatan kawasan andalan operasional untuk peningkatan produksi pangan, untuk sektor

24

No

Usulan Program Utama RTRWN perkebunan

T

S

R

Hasil Analisa Kesesuaian RTRWN-RPJMN Keterangan penyediaan bibit/benih, penanggulangan serangan OPT, dan pemasaran produk pertanian. Kesesuaian rendah karena: - Ditemukan 4 buah program dengan kegiatan/indikator yang sejalan dengan usulan program RTRWN sektor pertambangan, yaitu terkait penyelenggaraan usaha migas, penyelidikan sumberdaya geologi, penyelesaian konflik tumpang tindih lahan, upaya reklamasi lahan paska tambang, dan pengendalian pencemaran air akibat kegiatan pertambangan. - Lokasi dan waktu pelaksanaan tidak terukur karena RPJMN tidak menyebutkan lokasi pengelolaan kawasan pertambangan.

11. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pertambangan

√

12. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor industri pengolahan

√

Kesesuaian rendah karena: - Ditemukan 7 buah program dengan kegiatan/indikator yang sejalan dengan usulan program RTRWN sektor industri, yaitu pengembangan klaster industri dengan basis yang sama, perwilayahan industri di 5 KEK, dan pengendalian pencemaran air. - Lokasi pelaksanaan tidak dapat terukur, karena tingkat kedetailan lokasi yang berbeda antara RTRWN dengan RPJMN. - Waktu pelaksanaan juga tidak dapat dibandingkan.

13. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pariwisata

√

Kesesuaian rendah karena: - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi dan waktu pelaksanaan program/kegiatan/ indikator tidak ada dibandingkan karena kegiatan yang ada dalam RPJMN tidak dilengkapi dengan lokasi.

14. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor perikanan 15. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kelautan 16. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kehutanan

√

Kesesuaian rendah karena: - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi dan waktu pelaksanaan program/kegiatan/ indikator tidak ada dibandingkan karena kegiatan yang ada dalam RPJMN tidak dilengkapi dengan lokasi.

√

Kesesuaian rendah karena: - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. Lokasi dan waktu pelaksanaan program/kegiatan/ indikator tidak ada dibandingkan karena kegiatan yang ada dalam RPJMN tidak dilengkapi dengan lokasi.

Keterangan: T (Tinggi); S (Sedang); R (Rendah)

25

Penilaian kesesuaian antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014 untuk perwujudan kawasan lindung nasional secara umum dapat dilakukan. Di dalam RPJMN 2010-2014 ditemukan nama program yang mendukung perwujudan kawasan lindung, yaitu Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dan Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun dari segi waktu dan lokasi pelaksanaan juga tidak dapat diukur kesesuaiannya, dengan alasan yang sama dengan tidak terukurnya kesesuaian waktu dan lokasi pelaksanaan untuk kegiatan perwujudan struktur ruang. Untuk usulan program rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan lindung nasional serta program pengembangan pengelolaan kawasan hutan lindung nasional, RTRWN tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan, juga tidak ada penjelasan mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan. Dengan demikian, untuk melakukan pemetaan kesesuaian dengan RPJMN 2010-2014, digunakan usulan program yang lebih detail yang ada di dalam RTR Pulau. Di dalam RPJMN 2010-2014 tidak ditemukan program terkait rehabilitasi, pemantapan, dan pengembangan kawasan taman buru nasional. Di dalam RPJMN 2010-2014 justru ditemukan program yang tidak ada di dalam usulan program RTRWNnamun mendukung kegiatan yang ada di RTR Pulau, yaitu Program Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan Geologi yang mendukung kegiatan penetapan zona rawan bencana alam geologi, serta Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mendukung kegiatan pelestarian kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang. Ini menunjukkan bahwa RTRWN belum digunakan sebagai acuan dalam RPJMN 2010-2014 terkait kebijakan pengelolaan kawasan lindung. Pada perwujudan pengembangan kawasan budidayacukup banyak ditemukan nama program di dalam RPJMN 2010-2014 yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usulan program RTRWN. Kesulitan dalam melakukan pemetaan kesesuaian antara kedua rencana ini adalah karena fokus usulan program RTRWN lebih pada aspek spasial yaitu pengendalian, perlindungan, dan pengembangan kawasan budidaya, sementara RPJMN lebih fokus pada upaya pengelolaan kegiatan, seperti peningkatan hasil produksi, kegiatan operasional dan pemasaran. Contohnya adalah pada kawasan budidaya pertanian, program yang ada di dalam RPJMN didominasi oleh upaya pengembangan bibit/benih berkualitas, penurunan serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), peningkatan produksi, dan strategi pemasaran.

Pengumpulan Data dan Konfirmasi Hasil Pemetaan RTRWN Pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan menyebarkan matriks yang berisi pemetaan kesesuaian RTRWN-RPJMN kepada direktorat teknis terkait di Bappenas. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan mengenai sejauhmana RTRWN menjadi acuan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014, juga mengenai ketepatan pemetaan kesesuaian RTRWN-RPJMN sekaligus mencari informasi mengenai realisasi

26

dari pelaksanaan program-program yang ada. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran bagaimana keterkaitan antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014. Penyebaran matriks kepada direktorat teknis di Bappenas mendapat masukan dari dua direktorat yaitu Direktorat Pengairan dan Irigasi, serta Direktorat Kehutanan dan Sumber Daya Air, yang hasilnyasecara lengkap dapat dilihat pada Lampiran (Tabel 3.3 dan Tabel 3.4). Beberapa hasil yang diperoleh baik melalui matriks maupun penyelenggaraan forum FGD adalah sebagai berikut: A. Perwujudan Struktur Ruang Nasional dalam RPJMN 1. Sektor Transportasi: a. Perencanaan di bidang transportasi belum sepenuhnya mempertimbangkan RTRWN atau RTR Pulau. Tabel usulan program RTRWN masih terlalu umum sehingga tidak dapat dinilai capaiannya. Penyusunan rencana di bidang transportasi lebih banyak mengacu pada Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), dan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). MP3EI lebih banyak diacu karena sudah dilengkapi dengan rencana investasi, target waktu pelaksanaan kegiatan, dan mekanisme pendanaan sehingga mudah diikuti oleh swasta sebagai pihak yang turut dalam membangun jaringan jalan. b. Perencanaan jaringan jalan dan jaringan jalur kereta api sebagian besar masih mengikuti arahan struktur ruang yang ada di dalam RTRWN dan RTR Pulau, meskipun masih ditemui kendala pada saat pelaksanaan terkait pembebasan lahan. Baik RTRWN maupun RPJMN tidak memiliki mekanisme untuk mengenali hambatan terkait pembebasan lahan ini sehingga pembiayaan tidak dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lapangan. RTRWN maupun RPJMN hanya menentukan titik-titik (nodes) yang harus dihubungkan. c. Perencanaan bandara dan pelabuhan kurang sesuai dengan RTRWN. Yang menjadi faktor penghambat adalah peran Kementerian Perhubungan sebagai regulator yang tidak selalu dapat mengarahkan rencana pembangunan. UU Transportasi memiliki mekanisme yang memungkinkan badan usaha pengelola bandara maupun pelabuhan dapat mengusulkan dan membangun bandara dan pelabuhan walaupun tidak sesuai dengan rencana pembangunan nasional. d. Penyusunan rencana pembangunan pelabuhan perikanan juga tidak mengacu pada RTRWN maupun RTR Pulau. Pembangunan lokasi pelabuhan perikanan dilakukan berdasarkan potensi sumberdaya dan potensi pasar lokal, regional, nasional, dan internasional. Penggolongan pelabuhan perikanan juga tidak mengikuti hirarki kepelabuhanan yang tercantum dalam RTRWN. Misalnya untuk pelabuhan samudera, pelabuhan nusantara, dan sebagainya. 2. Sektor PengairandanIrigasi a. Usulan program RTRWN dan RTR Pulau sulit untuk dipetakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Beberapa penetapan yang dilakukan oleh 27

K/L terkadang tidak melibatkan Bappenas, contohnya adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden tentang Wilayah Sungai. b. Sama halnya dengan pembangunan jaringan jalan, pembangunan waduk juga terkena kendala permasalahan sosial untuk pembebasan lahan di lokasi yang telah dipetakan dalam RTRWN. Sehingga, dalam pelaksanaannya terdapat banyak pemindahan lokasi dikarenakan permasalahan tersebut. c. Realisasi fisik sampai dengan tahun 2013 sangat bervariasi. Beberapa kegiatan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan. Pencapaian paling rendah adalah pembangunan waduk, dari target pembangunan 11 waduk, sampai saat ini hanya ada 1 waduk yang ada dalam tahap pelaksanaan. Pencapaian paling tinggi adalah pembangunan dan peningkatan layanan jaringan tata air tambak yang mencapai 1.444%, dari target seluas 1.000 ha, telah terealisasi seluas 14.444 ha. Dari hasil analisis data juga terlihat bahwa kegiatan pembangunan dan peningkatan layanan jaringan mendapat prioritas dibandingkan kegiatan rehabilitasi layanan pada jaringan yang sama, ini berlaku pada jaringan irigasi, jaringan rawa, pembangunan sumur air tanah, dan jaringan tata air tambak. Ini terlihat dari realisasi pembangunan dan peningkatan layanan jaringan hingga di atas 150% dari target yang telah direncanakan. B. Perwujudan Pola Ruang Nasional dalam RPJMN Perwujudan Kawasan Lindung Nasional 1. Sektor kehutanan a. Perwujudan kawasan lindung nasional di sektor kehutanan dilaksanakan melalui rehabilitasi pemanfaatan fungsi dan pengembangan pengelolaan kawasan lindung nasional di dalam RTRWN dan rehabilitasi pemanfaatan fungsi dan pengembangan pengelolaan kawasan hutan lindung nasional. Pengelolaan kawasan lindung dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, antara lain pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman nasional. Di dalam RPJMN 2010-2014, terdapat dua kegiatan yang mendukung perwujudan kawasan lindung nasional, yaitu kegiatan pengembangan kawasan konservasi, dan ekosistem esensial, serta kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas. Realisasi pelaksanaan kedua kegiatan ini di dalam RPJMN 2010-2014 sampai dengan tahun 2013 secara umum telah mencapai di atas 70%, kendati angka capaiannya untuk setiap indikator bervariasi antara 33% sampai dengan 93%. Perwujudan Kawasan Budidaya Nasional 1. Sektor kelautan dan perikanan a. Penentuan pengembangan minapolitan yang dikeluarkan dalam bentuk SK Menteri Kelautan dan Perikanan dilakukan tanpa melibatkan peran Bappenas. Bappenas hanya menentukan target dan capaian berdasarkan prioritas nasional. Dengan demikian diperlukan konfirmasi lebih lanjut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, 28

sejauhmana penggunaan RTRWN dan RTR Pulau sebagai acuan dalam menetapkan lokasi pengembangan minapolitan. 2. Sektor kehutanan a. Perwujudan pengembangan kawasan budidaya di sektor kehutanan dilaksanakan melalui rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk kehutanan. Di dalam RPJMN 2010-2014 terdapat beberapa kegiatan yang cukup mendukung perwujudan ini, antara lain kegiatan peningkatan pengelolaan hutan tanaman, peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi, pengukuhan kawasan hutan, dan sebagainya. Realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2013 menunjukkan variasi capaian, rata-rata capaian di atas 80%, dengan tingkat pencapaian terendah sebesar 31,4% untuk kegiatan penambahan areal tanaman pada hutan tanaman dan tertinggi sebesar 115% untuk kegiatan persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang provinsi.

Penilaian Implementasi RTRWN dan RPJMN 2010-2014 Penilaian implementasi RTRWN dilihat dari tiga hal, yaitu (1) tingkat kesesuaian RTRWN – RPJMN 2010-2014; (2) penggunaan RTRWN sebagai acuan dalam penyusunan RPJMN 20102014; dan (3) realisasi fisik pelaksanaan RPJMN 2010-2014. 1) Tingkat kesesuaian RTRWN – RPJMN 2010-2014yang rendah Kesesuaian RTRWN – RPJMN 2010-2014 hanya ada pada tingkat program, kegiatan, dan indikator. Bahkan pada sektor energi dan telekomunikasi kesesuaiannya tidak dapat terukur karena tidak ditemukan nama program yang sesuai. Rendahnya tingkat kesesuaian antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014dapat disebabkan: d. Usulan program RTRWN yang banyak dan detail mengatur struktur ruang nasional, berdampak pada banyaknya usulan program yang tidak dapat direalisasikan, atau lokasi dan waktu pelaksanaan yang berubah sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan. e. Kementerian/Lembaga tidak dapat memastikan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pada RPJMN 2010-2014 sehingga kesesuaian hanya dapat dilakukan pada tingkat program, kegiatan, dan indikator. f. Fokus usulan program RTRWN lebih kepada aspek spatial, sementara RPJMN 2010-2014 lebih berfokus pada peningkatan hasil produksi, operasional, dan pemasaran. 2) Penggunaan RTRWN sebagai acuan penyusunan RPJMN 2010-2014 yang masih rendah. Pemetaan kesesuaian yang telah dilakukan tidak serta merta membuktikan bahwa RTRWN telah diacu pada saat penyusunan RPJMN, RKP maupun Renja K/L. Hasil pertemuan dalam bentuk FGD dengan direktorat teknis di Bappenas telah mengkonfirmasi masih rendahnya penggunaan RTRWN dan RTR Pulau sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan. Sehingga kendati UUPR mengamanatkan RTRWN menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN, pada prakteknya tidak semua usulan program RTRWN digunakan sebagai acuanoleh Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerjanya. 29

Rendahnya penggunaan RTRWN sebagai acuan penyusunan RPJMN 2010-2014 disebabkan karena: c. Usulan program RTRWN yang kurang fleksibel pada saat pelaksanaan. Beberapa kendala seperti kesulitan dalam pembebasan lahan, dan tidak sesuainya rencana lokasi pembangunan dengan potensi sumberdaya dan pasar, terkadang menyebabkan terjadinya perubahan lokasi dari yang telah ditetapkan di dalam RTRWN. d. Usulan program RTRWN yang tidak dilengkapi dengan target pencapaian menyebabkan sektor maupun swasta kesulitan dalam menentukan program dan indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Sektor dan swasta lebih memilih untuk menggunakan rencana lain yang telah dilengkapi dengan rencana investasi, target waktu pelaksanaan kegiatan, dan mekanisme pendanaan sehingga lebih mudah dan jelas untuk diikuti. 3) Realisasi Fisik Pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Berdasarkan pengumpulan data melalui pengisian matriks, persentase realisasi fisik sampai dengan tahun 2013 sangat bervariasi, dengan rata-rata pencapaian di atas 70%. Beberapa kegiatan telah sejalan dengan target yang telah ditetapkan, namun kegiatan lainnya masih jauh dari target penyelesaian atau justru jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan hanya mempertimbangkan ketiga hal tersebut dan analisa data yang ada, maka tingkat implementasi RTRWN hingga saat ini belum dapat diukur. Realisasi fisik pelaksanaan RPJMN 2010-2014 untuk sektor pengairan dan irigasi, serta sektor kehutanan, dengan capaian penyelesaian rata-rata di atas 70% belum dapat membuktikan bahwa implementasi RTRWN pada pembangunan jaringan sumber daya air dan pembangunan di sektor kehutanan untuk rentang waktu 2010-2014 telah dilaksanakan lebih dari 70%. Adanya beberapa usulan program RTRWN yang bahkan tidak dapat dibandingkan kesesuaiannya dengan RPJMN, seperti pengembangan jaringan energi dan telekomunikasi, memerlukan kajian lebih mendalam dengan menelusuri rencana pembangunan selain RPJMN. Karena untuk menilai sejauhmana usulan program RTRWN telah dilaksanakan tidak bisa hanya membandingkannya dengan RPJMN dan RKP, tapi harus melihat ke wilayah perencanaan yang lebih luas, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, masyarakat, termasuk rencana pembangunan nasional lain, seperti MP3EI dan RPIIJM.

30

Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan Prioritas Nasional (PN) pembangunan bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 1 dan 2 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam prioritas bidang infrastruktur di dalam RPJMN 2010-2014, termasuk RKP 2012. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa capaian fisik sudah cukup baik karena sesuai dengan target dan tercapai 100%. Produk dari kegiatan PN adalah dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator PN. Adapun terkait realisasi keuangan juga sudah cukup baik, meskipun untuk dekonsentrasi di wilayah I realisasi keuangannya di bawah sasaran. Adapun untuk Prioritas Bidang (PB) penyelenggaraan penataan ruang, berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa kinerja pencapaian fisik dan realisasi keuangan PB di Ditjen Penataan Ruang sangat baik, karena mencapai dan melampaui target, kecuali pada Direktorat Perkotaan (kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan). Secara umum, untuk hasil capaian kegiatan Prioritas Nasional (PN) pembangunan bidang pengelolaan pertanahan nasional sudah sebesar 80% dengan variasi capaian yang berbeda untuk setiap kegiatan. Beberapa kegiatan yang pencapaiannya melebihi dan mencapai target adalah kegiatan: (i) peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA (102,63%); (ii) Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (100%); dan (iii) Kajian Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) yang mencapai 100%. Sedangkan untuk kegiatan prioritas nasional lain yang sifatnya lebih strategis maka tingkat capaiannya tidak mencapai 100%. Kegiatan seperti redistribusi tanah, Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), legalisasi aset (sertipikasi tanah), neraca penatagunaan tanah, pembuatan peta pertanahan, pengkajian kasus pertanahan, dan inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar pencapaiannya tidak sesuai target yang telah ditetapkan. Namun jika capaian tersebut diukur dengan kesesuaian realisasi fisik dan anggaran, maka kegiatan yang berkinerja baik adalah peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA. Berdasarkan pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator, meliputi: (1) tingkat kesesuaian RTRWN – RPJMN 2010-2014; (2) penggunaan RTRWN sebagai acuan dalam penyusunan RPJMN 20102014; dan (3) realisasi fisik pelaksanaan RPJMN 2010-2014, dapat disimpulkan bahwa implementasi RTRWN ke dalam RPJMN masih rendah. Beberapa kendala utamanya, antara lain: 1) usulan program RTRWN tidak dapat direalisasikan, atau lokasi dan waktu pelaksanaan yang berubah sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan; 2) usulan program RTRWN tidakdilengkapi dengan target pencapaian, rencana investasi, dan mekanisme pendanaan; dan 31

3) perbedaan fokus usulan program antara RTRWN lebih kepada aspek spatial, sementara RPJMN 2010-2014 lebih berfokus pada peningkatan hasil produksi, operasional, dan pemasaran. Sedangkan untuk tingkat implementasi RTRWN-nya sendiri belum dapat diukur hanya dari realisasi RPJMN dan RKP. Adanya beberapa usulan program RTRWN yang bahkan tidak dapat dibandingkan kesesuaiannya dengan RPJMN. Untuk menilai tingkat implementasi RTRWN juga harus melihat ke wilayah perencanaan yang lebih luas, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, masyarakat, termasuk rencana pembangunan nasional lain, seperti MP3EI dan RPIIJM.

Rekomendasi Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional, maka perlu dirumuskan usulan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dimasa mendatang. Hal ini tentu sangat penting agar target kegiatan prioritas nasional setiap tahunnya tercapai sehingga sesuai dengan amanat yang ada dalam RPJMN 2010-2014. Rekomendasi untuk perbaikan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 





Pelaksanaan PN terkait penyelenggaraan penataan ruang selama ini hanya direpresentasikan melalui dana dekonsentrasi. Secara prinsi, sinkronisasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan lainnya. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan penyesuaian ruang lingkup PN dengan kemungkinan melibatkan kegiatan lain selain kegiatan dekonsentrasi. Dalam jangka panjang, perlu dirumuskan PN yang berada dalam kewenangan mitra K/L agar pelaksanaannya (delivery) dan proses monev dapat dilakukan secara lebih mudah. Temuan yang lebih menarik pada laporan ini adalah sulitnya menemukan keterkaitan antara dokumen rencana tata ruang, RTRWN, dengan dokumen rencana pembangunan, RPJMN. Mengingat bahwa sinkronisasi kedua dokumen rencana adalah Prioritas Nasional (PN) yang diimplementasikan ke dalam dana dekonsentrasi di tingkat provinsi, maka seharusnya pada tingkat Nasional sinkronisasi tersebut sudah lebih baik. Oleh sebab itu, perlu ada upaya menyeluruh dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sinkronisasi tersebut. Terkait pelaksanaan Prioritas Bidang (PB) dan PN dari mitra K/L di bidang penataan ruang, capaian yang telah relatif baik perlu diukur dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Oleh sebab itu, tingkat urgensi penyusunan indikator yang memenuhi dua kriteria: 1) merepresentasikan tujuan penyelenggaraan penataan ruang; dan 2) dapat diukur dengan capaian program/kegiatan dalam rencana pembangunan, menjadi sangat tinggi.

Rekomendasi untuk perbaikan Program Pengelolaan Petanahan Nasional 

Penyempurnaan peraturan perundangan mengenai tanah terlantar yaitu PP 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan menambahkan adanya 32









ketentuan rencana pelaksanaan pemanfaatan tanah (business plan) dari pemegang hak atas tanah. Hal ini untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar. Identifikasi potensi tanah obyek reforma agraria (TORA) dalam bentuk data tabulasi dan data spasial. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah sehingga akan diketahui target bidang tanah yang memungkinkan untuk diredistribusi. Melakukan sosialisasi yang massive kepada masyarakat mengenai kriteria clean and clear agar tanah yang akan disertifikatkan dapat memenuhi kriteria dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan keringanan biaya BPHTB. Untuk mendukung percepatan penyediaan peta dasar pertanahan dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan pemetaan terutama melalui Kelompok Kerja (Pokja) Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk pemenuhan kebutuhan peta dasar pertanahan. Meningkatkan kualitas mediasi sehingga jumlah kasus yang dilanjutkan ke pengadilan menjadi berkurang, dan juga meningkatkan kualitas penyiapan berkas acara sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan cepat dan dapat meningkatkan target capaian kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Rekomendasi untuk penyerapan indikasi program RTRWN dan RTR Pulau/Kepulauan ke Dalam RPJMN 2015-2019   



Indikasi program dalam RTRWN dibuat tidak telalu banyak dan detail, namun dapat fleksibel karena banyaknya kondisi di lapangan yang belum dipertimbangkan oleh RTRWN. Indikasi program RTRWN dilengkapi dengan target pencapaian, rencana investasi, dan mekanisme pendanaan. Kementerian/Lembaga memastikan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pada RPJMN 2010-2014 sehingga kesesuaian hanya dapat dilakukan pada tingkat program, kegiatan, dan indikator. Untuk menilai tingkat implementasi RTRWN harus melihat ke wilayah perencanaan yang lebih luas, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, masyarakat, termasuk rencana pembangunan nasional lain, seperti MP3EI dan RPIIJM.

33

Lampiran Tabel 9Pemetaan Kesesuaian Struktur Ruang Nasional No A

RENCANA TATA RUANG Usulan Program RTRWN Sistem Transportasi Nasional 1.

Sistem Jaringan Jalan

a. Jaringan Jalan Arteri Primer Pemantapan Jaringan Jalan Arteri Primer: • Lintas Timur Pulau Sumatera (I) • Lintas Utara Pulau Jawa-Bali (I) • Lintas tengah Pulau Jawa (I-II) • Lintas Selatan Pulau Kalimantan (I) • Lintas Barat Pulau Sulawesi (I) Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer: • Lintas Tengah Pulau Sumatera (I-III) • Lintas Barat Pulau Sumatera (II-IV) • Lintas Selatan Pulau Jawa-Bali (I-III) • Lintas Tengah Pulau Kalimantan (II-IV) • Lintas Utara Pulau Kalimantan (III-IV) • Lintas Timur Pulau Sulawesi (II-III) • Lintas tengah Pulau Sulawesi (III-IV) • Lintas (dan penyeberangan) Kep. Nusa Tenggara (II-IV) • Lintas (dan penyeberangan) Kep. Maluku (I-II) • Lintas perbatasan, tengah, dan Utara Pulau Papua (II-III)

Usulan Program RTR Pulau

Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator

Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan:Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Indikator: - Terjaganya kualitas jalan sepanjang 171.695 km dan jembatan sepanjang 602.944,40 meter - Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 26,957,83 meter jembatan

b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Pemantapan jaringan Jalan Kolektor Primer: • Jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera (I) • Jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (I) Pengembangan Jalan Kolektor Primer: • Jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan (I-III) • Jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi (I-III) c. Jaringan Jalan Tol Dalam Kota Pemantapan Jaringan Jalan Tol Dalam Kota Pulau Sumatera • Belawan-Medan-Tanjung Morawa (I) Pulau Jawa

Kegiatan: Pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan bebas hambatan dan perkotaan Indikator:

34

No

RENCANA TATA RUANG Usulan Program RTRWN • Tomang – Grogol – Pluit (I) • Jakarta – Tangerang (I) • Pondok Aren – Ulujami (I) • Tomang – Cawang (I) • Cawang – Tanjung Priok (Ir.Wiyoto Wiyono, M.Sc) (I) • Tanjung Priok – Pluit (HarbourRoad) (I) • Prof. Dr. Sedyatmo (I) • Pondok Aren – Serpong (I) • Akses Tanjung Priok (I) • Jakarta Outer Ring Road I : (Pondok Pinang – Taman Mini, Taman Mini IC – Hankam Raya, Cikunir – Cakung, Pondok Pinang - Ulujami) (I) • Jakarta Outer Ring Road I: (Ulujami - Kebon Jeruk, Cakung – Cilincing, Hankam Raya – Cikunir, Kebon Jeruk – Penjaringan) (I) • Padalarang – Cileunyi (I) • Palimanan – Cirebon/Kanci (I) • Semarang Seksi A, B, dan C (I) • Surabaya – Gempol (I) • Surabaya – Gresik (I) Pulau Sulawesi • Ujung Pandang I (I)


Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator - Meningkatnya kapasitas jalan tol sepanjang 120,35 Km Kegiatan: Penyelenggaraan jalan tol: Indikator: - Terbangunnya jalan tol di Pulau Sumatera, Pulau Batam, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi (Target sd 2014 = 1.296 km) - Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan kawasan pendukungnya

Pengembangan Jaringan Jalan Tol Dalam Kota Pulau Sumatera • Binjai -Medan (I) • Palembang - Indralaya (I) • Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim (I) Pulau Jawa Bali • Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (I) • Jakarta Outer Ring Road II: Kamal – Teluk Naga – Batu Ceper, Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere, Cinere – Cimanggis, Cimanggis – Cibitung, Cibitung – Cilincing (I) • Depok – Antasari (I) • Bogor Ring Road (I) • Terusan Pasteur – Ujung Berung – Cileunyi (I) • Ujung Berung – Gedebage – Majalaya (I) • Soreang – Pasir Koja (I) • Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak (I) • SS Waru – Bandara Juanda (I) d. Jaringan Jalan Tol Luar Kota Pemantapan Jaringan Jalan Tol Luar Kota

35

RENCANA TATA RUANG Usulan Program RTRWN

No


Nama Program


Pulau Jawa Bali • Tangerang – Merak (I/5) • Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi) (I/5) • Jakarta – Cikampek (I/5) • Cikampek – Padalarang (I/5) • Padalarang – Cileunyi (I/5) • Bandara Juanda – Tanjung Perak (I) • Serangan – Tanjung Benoa (I) • Serangan-Tohpati (I) • Canggu – Beringit – Batuan – Purnama (I) • Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai (II) • Kuta-Denpasar-Tohpati (II) Pulau Sulawesi • Makassar seksi IV (I) Pengembangan Jaringan Jalan Tol Luar Kota Pulau Sumatera • Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (I) • Kisaran-Tebing Tinggi (I) • Pekanbaru-Dumai (I) • Bukit Tinggi-Padang (I) • Terbanggi Besar-Pematang Panggang (I) • Bakauheni-Terbanggi Besar (I) • Pematang Panggang-Kayu Agung-Simpang Indralaya (II) • Rantau Prapat-Kisaran (II) • Duri - Dumai (II) • Dumai - Simpang Sigambal-Rantau Prapat (II) • Indralaya – Betung (Simpang Sekayu) – Tempino – Jambi (II) • Pekanbaru – Bangkinang - Payakumbuh-Bukit Tinggi (II) • Jambi – Rengat (III) • Rengat – Pekanbaru (III) • Binjai – Langsa (III) • Langsa – Lhokseumawe (III) • Sigli – Banda Aceh (III) • Palembang – Muara Enim (III) • Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau (III) • Lhokseumawe – Sigli (III) • Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (III) • Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat – Tarutung – Sibolga (III) • Jembatan Selat Sunda (III)

36


No


Nama Program


Pulau Jawa Bali • Cilegon – Bojonegara (I) • Ciawi - Sukabumi – Ciranjang – Padalarang (I) • Cileunyi – Sumedang – Dawuan (I) • Cikopo – Palimanan (I) • Kanci – Pejagan – Pemalang – Batang (I) • Semarang – Batang (I) • Semarang – Demak (I) • Semarang – Solo (I) • Yogyakarta – Solo (I) • Yogyakarta – Bawen (I) • Solo – Mantingan – Ngawi - Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Madura (I) • Gempol – Pandaan – Malang (I) • Gempol – Pasuruan (I) • Pasuruan – Probolinggo – Banyuwangi (I) • Gresik-Tuban (II) • Cileunyi – Nagrek – Ciamis (III) • Pejagan – Cilacap – Yogyakarta (III) • Demak – Tuban (IV) • Ciamis – Cilacap (IV) • Jatiasih – Cikarang – Kerawang (II) • Kuta-Tanah Lot-Soka (I) • Canggu-Beringit-Batuan-Purnama(I) • Tohpati – Kusumba – Padangbai(II) • Pakutatan – Soka (II) • Negara – Pakutatan (II) • Gilimanuk – Negara (III) Pulau Sulawesi • Manado – Bitung (I) • Menado-Tomohon (I) • Maros-Mandai-Makassar (I) • Makassar-Sungguminasa (I) • Sungguminasa-Takalar (I) • Limboto-Gorontalo (I) • Tomohon – Amurang (I) • Pangkajene – Maros (I) • Makassar – Mandai (I) • Isimu – Gorontalo (II) • Pantoloan – Palu (II) • Amurang – Kaiya (III)

37


No


Nama Program


• Atingola – Isimu (III) • Isimu – Marisa (III) • Marisa – Molosipat (III) • Molosipat – Kasimbar (III) • Kasimbar – Tobali (III) • Tobali – Poso (III) • Poso – Tindantana (III) • Tindantana – Palopo (III) • Palopo – Pare Pare ((III) • Pare Pare – Pangkajene (III) • Kairagi – Mapanget (III) • Tobali – Pantoloan (III) • Maros – Watampone (III) Pulau Kalimantan • Banjarmasin-Liang Anggang (I) • Simpang Penajam-Balikpapan (I) • Balikpapan-Samarinda (I) • Samarinda-Tenggarong (I) • Sei Puyuh – Pontianak (II) • Pontianak – Tayan (II) • Liang Anggang –Pelaihari (II) • Singkawang – Mempawah (III) • Mempawah – Sei Puyuh (III) • Kuala Kapuas –Banjarmasin (III) • Marabahan – Banjarmasin (III) • Liang Anggang – Martapura (III) • Pelaihari – Pagatan (III) • Pagatan – Batulicin (III) • Batulicin – Tanah Grogot (Kuaro) (III) • Tanah Grogot – Penajam (III) • Samarinda – Bontang (III) • Bontang - Sangata (III) 2.

Sistem Jaringan Jalur Kereta Api

a. Jaringan Jalur KA Antar Kota Pemantapan Jalur KA Antar Kota: • Lintas Timur Pulau Sumatera Bag. Utara (I) • Lintas Tengah P. Sumatera Bag. Selatan (II)

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Kegiatan: Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api.

38

No

RENCANA TATA RUANG Usulan Program RTRWN • Lintas Barat Pulau Sumatera Bag. Utara (I) • Lintas Utara Pulau Jawa (I) • Jalur Pengumpan di Pulau Jawa (I)


Pengembangan Jalur KA Antar Kota: • Lintas Selatan Pulau Jawa (I) • Lintas Selatan P. Kalimantan Bag. Barat (II-III) • Lintas Selatan P. Kalimantan Bag. Timur (I-II) • Lintas Barat Pulau Sulawesi Bag. Selatan (II) • Lintas Barat Pulau Sulawesi Bag. Utara (I) • Lintas Pulau Papua (III) • Lintas Barat Pulau Sulawesi Bag. Barat (III) • Jalur Pengumpan di Pulau Papua (IV) b. Jaringan Jalur KA Dalam Kota Tidak disebutkan lokasinya

Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator Indikator: - Rehabilitasi 238,65 km jalur KA dan 53 unit jembatan KA - Peningkatan kondisi 1.396,19 km jalur KA - Reaktivasi 534,32 km jalur KA - Pembangunan 954,43 km jalur KA baru/jalur ganda, termasuk MRT dan Monorail

b. Jaringan Jalur KA Dalam Kota Pemantapan/ pengembangan Jaringan jalur KA Perkotaan: Pulau Sumatera • PKN Kawasan Perkotaan Medan-BinjaiDeli Serdang-Karo (II) • PKN Padang (II-III) • PKN Pekanbaru (III) • PKN Batam (II) • PKN Palembang (I-II) • PKN Bandar Lampung (II) Pulau Jawa Bali • PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek • PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya • PKN Yogyakarta - PKN Surakarta • PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur • PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila • PKN Malang • PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita Pulau Sulawesi • Kawasan Perkotaan Manado-Bitung • Kawasan Perkotaan Mamminasata

c. Jaringan Jalur KA interkoneksi Tidak diatur

c. Jaringan Jalur KA interkoneksi Jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat

39


No

3.

Jaringan transportasi penyeberangan terdiri atas pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Nama Program


Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Jaringan transportasi sungai dan danau terdiri atas: a. Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau, dan b. Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau

4.

Usulan Program RTR Pulau Sunda (terdapat dalam RTR Pulau Sumatera dan RTR Pulau Jawa-Bali)

Pulau Sumatera Pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi SDP: • Pelabuhan Penyeberangan S. Musi, S.Rokan, S.Kampar, S.Indragiri, S.Batanghari, S.Way Seputih (II-III) • Pelabuhan Penyeberangan S.Siak, S.Buatan, S.Perawang, S.Tembilahan (I) • Pelabuhan Penyeberangan Sei Pakning • Pelabuhan Penyeberangan Danau: D.Toba, D.Singkarak, D.Maninjau, D.Diatas dan D.Dibawah, D.Ranau, D.Laut Tawar, D.Kerinci (II-III) Pulau Kalimantan • Pengembangan jaringan transportasi S.Kapuas, S.Barito, S.Mahakam, S.Nagara, dll (I-IV) • Pengembangan Terusan Kelampan, Ter.Serapat (I-IV) • Pengembangan dan peningkatan fungsi Lintas penyeberangan antar negara: Nunukan-Tawau (Malaysia) (II-IV) • Pengembangan dan peningkatan fungsi Lintas penyeberangan antar provinsi (I-III) • Pengembangan dan peningkatan fungsi Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah (I-IV).

Kegiatan: Pembangunan sarana dan prasarana transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalu lintas SDP (sd 2014). Indikator: - Terbangunnya 258 dermaga penyeberangan, 236 dermaga sungai dan danau - Pembangunan 18 unit Bus Air

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

40

No

RENCANA TATA RUANG Usulan Program RTRWN a. Perwujudan Pelabuhan Internasional Pemantapan Pelabuhan Internasional • Belawan (Provinsi Sumatera Utara) (I) • Teluk Bayur (Provinsi Sumatera Barat) (I) • Batam (Provinsi Kepulauan Riau) (I) • Tanjung Api-Api dalam satu sistem dengan Palembang (Sumatera Selatan) (I) • Panjang (Provinsi Lampung) (I) • Tanjungpriok (Provinsi DKI Jakarta) dalam satu sistem dengan Bojonegara (Provinsi Banten) (I) • Arjuna (Provinsi Jawa Barat) (II) • Tanjung Emas (Provinsi Jawa Tengah) (I) • Tanjung Intan (Provinsi Jawa Tengah) (I) • Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Tanjung Bumi (Provinsi Jawa Timur) (I) • Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan) (I) • Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Tarakan (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Pantoloan (Provinsi Sulawesi Tengah) (I) • Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan) (I) • Tenau (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I) • Pomako (Provinsi Papua) (I) • Sabang (Provinsi NAD) (I) • Sibolga (Provinsi Sumatera Utara) (II) • Dumai (Provinsi Riau) (I) • Benoa (Provinsi Bali) (I) • Bitung (Provinsi Sulawesi Utara) (I) • Ambon (Provinsi Maluku) (I) • Sorong (Provinsi Papua Barat) (I)


Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator Rehabilitasi/ peningkatan/ pembangunan 150 pelabuhan perintis

b. Perwujudan Pelabuhan Nasional Pemantapan Pelabuhan Nasional • Lhokseumawe (Provinsi Aceh) (I) • Tanjung Balai Asahan (Provinsi Sumut) (I) • Perawang (Provinsi Riau) (I) • Sungai Pakning (Provinsi Riau) (III) • Kuala Enok (Provinsi Riau) (III) • Tanjung Kedabu (Provinsi Riau) (III) • Buatan (Provinsi Riau) (III) • Pulau Kijang (Provinsi Riau) (III) • Tembilahan (Provinsi Riau) (I) • Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepri) (III) • Tanjung Pinang (Provinsi Kepri) (III)

41

No

RENCANA TATA RUANG Usulan Program RTRWN • Pulau Sambu (Provinsi Kepri) (III) • Dabo – Singkep (Provinsi Kepri) (III) • Ranai (Provinsi Kepri) (I) • Moro Sulit (Provinsi Kepri) (III) • Kuala Tungkal (Provinsi Jambi) (I) • Tanjung Pandan (Provinsi Bangka Belitung) (I) • Pulau Baai (Provinsi Bengkulu) (III) • Gresik (Provinsi Jawa Timur) (III) • Ketapang (Provinsi Kalimantan Barat) (II) • Kumai (Provinsi Kalimantan Tengah) (I) • Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan) (II) • Nunukan (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Tanjung Sangata (Provinsi Kaltim) (I) • Tanjung Redep (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Pasir/Tanah Grogot (Provinsi Kaltim) (II) • Tanjung Selor (Provinsi Kaltim) (II) • Tanjung Santan (Provinsi Katim) (II) • Gorontalo (Provinsi Gorontalo) (I) • Donggala (Provinsi Sulawesi Tengah) (I) • Toli-toli (Provinsi Sulawesi Tengah) (II) • Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan) (II) • Lembar (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I) • Bima (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I) • Labuhan Lombok (Provinsi NTB) (I) • Maumere (Provinsi NTT) (I) • Waingapu (Provinsi NTT) (I) • Labuha (Provinsi Maluku Utara) (I) • Dobo (Provinsi Maluku) (I) • Saumlaki (Provinsi Maluku) (I) • Kaimana (Provinsi Papua Barat) (I) • Manokwari (Provinsi Papua Barat) (I)


Nama Program


Pengembangan Pelabuhan Nasional • Meulaboh (Provinsi Aceh) (I) • Merak (Provinsi Banten) (I) • Belang-Belang (Provinsi Sulawesi Barat) (II) • Ternate (Provinsi Maluku Utara) (I) • Biak (Provinsi Papua) (I) • Jayapura (Provinsi Papua) (I) • Merauke (Provinsi Papua) (I)

42


No 5.

Sistem Jaringan Transportasi Udara

a. Perwujudan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer Pemantapan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer: • Hang Nadim (Provinsi Kepulauan Riau) (I) • Soekarno-Hatta (Provinsi Banten) (I) • Juanda (Provinsi Jawa Timur) (I) • Ngurah Rai (Provinsi Bali) (I) • Sepinggan (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Sam Ratulangi (Provinsi Sulawesi Utara) (I)


Nama Program Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara


Kegiatan: Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara. Indikator: • Pengembangan/ rehabilitasi 205 bandar udara • Pengembangan 28 bandar udara di daerah perbatasan dan rawan bencana • Pembangunan 1 bandar udara baru

Pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer: • Kuala Namu (Provinsi Sumatera Utara) (I) • Hasanuddin (Provinsi Sulawesi Selatan) (I) b. Perwujudan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder Pemantapan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder: • Adisutjipto (Provinsi DIY dalam satu sistem dengan Adi Sumarno (Jawa Tengah) (I) • Minangkabau (Provinsi Sumatera Barat) (I) • Majalengka (Provinsi Jawa Barat) (I) • Ahmad Yani (Provinsi Jawa Tengah) (I) • Eltari (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I) • Supadio (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Syamsuddin Noor (Provinsi Kalimantan Selatan) (I) • Djalaludin (Provinsi Gorontalo) (I) • Mutiara (Provinsi Sulawesi Tengah) (I) • Wolter Monginsidi (Provinsi Sulawesi Tenggara) (II) • Sentani (Provinsi Papua) (I) • Mopah (Provinsi Papua) (I) Pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder: • Sultan Syarif Kasim II (Provinsi Riau) (I) • Sultan Mahmud Badaruddin II (Provinsi Sumatera Selatan) (I) • Selaparang/Praya (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I) • Samarinda Baru (Provinsi Kalimantan Timur) (III) c. Perwujudan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier Pemantapan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier: • Sultan Iskandar Muda (Provinsi Aceh) (III) • Radin Inten II (Provinsi Lampung) (I) • Ranai (Provinsi Kepulauan Riau) (I)

43

No

RENCANA TATA RUANG Usulan Program RTRWN • Kijang (Provinsi Kepulauan Riau) (IV) • Pinang Kampai (Provinsi Riau) (I) • Sultan Thaha (Provinsi Jambi) (I) • Fatmawati (Provinsi Bengkulu) (III) • H. AS. Hanandjoeddin (Provinsi Babel) (I) • Depati Amir (Provinsi Bangka Belitung) (I) • Cakrabhuwana (Provinsi Jawa Barat) (IV) • Abdulrachman Saleh (Provinsi Jatim) (IV) • Muhammad Salahuddin (Provinsi NTB) (IV) • Wai Oti (Provinsi NTT) (IV) • Hasan Aroeboesman (Provinsi NTT) (I) • Mau Hau (Provinsi NTT) (I) • Haliwen (Provinsi NTT) (IV) • Paloh (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Pangsuma (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Susilo (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Rahadi Usman (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Cilik Riwut (Provinsi Kalimantan Tengah) (I) • Iskandar (Provinsi Kalimantan Tengah) (I) • Stagen (Provinsi Kalimantan Selatan) (III) • Kalimarau-Berau (Provinsi Kaltim) (I) • Nunukan (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Bontang (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Tampa Padang (Provinsi Sulawesi Barat) (IV) • Melonguane (Provinsi Sulawesi Utara) (III) • Bubung (Provinsi Sulawesi Tengah) (III) • Pattimura (Provinsi Maluku) (I) • Sultan Babullah (Provinsi Maluku Utara) (I) • Domine Eduard Osok (Prov. Papua Barat) (I) • Rendani (Provinsi Papua Barat) (I) • Frank Kaisepo (Provinsi Papua) (I) • Wamena (Provinsi Papua) (II) • Nabire (Provinsi Papua) (II) • Timika (Provinsi Papua) (I)


Nama Program


Pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier: • Husein Sastra Negara (Provinsi Jawa Barat) (I) • Juwata (Provinsi Kalimantan Timur) (IV) • Olilit/Saumlaki Baru (Provinsi Maluku) (IV) • Waisai (Provinsi Papua Barat) (IV) B

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

44

No 1.

RENCANA TATA RUANG Usulan Program RTRWN Sistem Jaringan Sumberdaya Air Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Penetapan 69 Wilayah Sungai (WS) nasional

Usulan Program RTR Pulau Pulau Sumatera Wilayah Sungai (WS) • Pendayagunaan sumber air dengan berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan (WS Strategis Nasional) • Rehabilitasi DAS kritis Cekungan Air Tanah (CAT) • Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah dan pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT Prasarana Sumber Daya Air • Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan • Peningkatan fungsi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan • Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulaupulau kecil berpenghuni Pulau Jawa Bali Wilayah Sungai (WS) • Pengelolaan WS Strategis Nasional Daerah Aliran Sungai (DAS) • Rehabilitasi DAS Prasarana Sumber Daya Air • Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya • Peningkatan fungsi daerah irigasi

Nama Program Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas Indikator: - Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha. - Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha. - Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha. - Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295 ribu ha Kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan air baku. Indikator: - Peningkatan layanan prasarana air baku dengan kapasitas 43,4 m3/det dan terjaganya layanan air baku dengan kapasitas 44,8 m3/det Kegiatan: Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Indikator: - Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 129.380 ha - Rehazbilitasi layanan jaringan irigasi seluas 1.340.000 ha - Operasi dan pemeliharaan layanan jaringan irigasi seluas 2.315.000 ha - Peningkatan layanan jaringan rawa seluas 10.000 ha - Rehabilitasi layanan jaringan rawa seluas 450.000 ha - Operasi dan pemeliharaan layanan jaringan rawa seluas 1.200.000 ha - Pembangunan sumur air tanah sejumlah 70 sumur - Rehabilitasi sumur air tanah sejumlah

Pulau Kalimantan

45

No


Usulan Program RTR Pulau Wilayah Sungai (WS) • Pengembangan WS strategis nasional • Pengembangan WS lintas provinsi • Pengembangan WS lintas negara Cekungan Air Tanah (CAT) • Pemanfaatan CAT lintas provinsi • Pemanfaatan CAT lintas negara Pulau Sulawesi Wilayah Sungai (WS) • Penglolaan WS strategis nasional • Pengelolaan WS lintas provinsi Cekungan Air Tanah (CAT) • Pengendalian pemanfaatan CAT

Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator 1.875 sumur - Operasi dan pemeliharaan sumur air tanah sejumlah 2.192 sumur - Pembangunan dan peningkatan layanan jaringan tata air tambak seluas 1.000 ha - Rehabilitasi layanan jaringan tata air tambak seluas 175.000 ha Kegiatan: Pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya. Indikator: - Pembangunan 12 waduk dan 158 embung/situ - Rehabilitasi 29 waduk dan 298 embung/situ - Pengoperasian dan pemeliharaan 182 waduk/ embung/ situ - Konservasi 15 kawasan sumber air - Pembangunan 7 waduk di DAS Bengawan Solo Kegiatan: Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai. Indikator: - Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 216 km - Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 386 km - OP sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 2.000 km - Pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 28 buah - Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 85 buah - OP sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 150 buah - Pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 30 km

46

No


2. Sistem Jaringan Energi Nasional Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Optimalisasi dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi nasional di (I-II): • Jawa Barat • Jawa Timur • Jawa Tengah • Sumatera Selatan • Kalimantan Timur • Sumatera bagian tengah • Sumatera Utara • Batam Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pasokan gas bumi di Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara (LNG Receiving Terminal) (I-IV) Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Rehabilitasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik: • Jaringan transmisi Sumatera bagian Timur (I) • Jaringan transmisi Sumatera bagian Tengah (I) • Jaringan transmisi Pantai Utara Jawa (I) • Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa (II-III) • Jaringan Pengumpan Selatan Utara (I-II) • Jaringan Transmisi Bali (I) • Jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan (I) • Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan (I) • Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Selatan (II) • Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Utara (II)


Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator - Rehabilitasi sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 50 km - Pemeliharaan pengaman pantai sepanjang 50 km - Diselesaikannyapembangunan KanalBanjir Timur paket 22 s/d 29 - Pembangunan waduk di DASBengawan Solo sejumlah 7 waduk - Terbangunnya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo. - Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo.

Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

Kegiatan: Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Indikator: • Jumlah Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus • Jumlah Pemberian HK Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi

Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi berubah menjadi Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan. Indikator: • Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi (jumlah kapasitas Pembangkit, panjang transmisi, gardu induk, panjang jaringan dan gardu distribusi)

47

No

RENCANA TATA RUANG Usulan Program RTRWN Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik: • Jaringan transmisi di pulau-pulau Pantai Barat Sumatera (II-III) • Jaringan transmisi di pulau-pulau Pantai Timur Sumatera (I) • Jaringan transmisi Pedalaman Kalimantan (II-III) • Jaringan transmisi Pedalaman dan Pulau-pulau Sulawesi (II-III) • Jaringan transmisi di Papua (II-III) • Jaringan transmisi di Kep. Nusa Tenggara dan Maluku (II-III) 3. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Rehabilitasi jaringan terestrial: • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diPantai Timur Sumatera (I) • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diPantai Utara Jawa (I) • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diWilayah Tengah Jawa (II) Pengembangan jaringan terestrial: • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diPantai Barat Sumatera (I) • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diPantai Selatan Kalimantan (I) • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diWilayah Utara Kalimantan (III) • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diPantai Barat Sulawesi (I) • Feeder Sulteng -Sultra (III) • Papua Selatan (III) • Papua Utara (II)


Nama Program


Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kegiatan: Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika. Indikator: • Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi. • Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik. • Prosentase ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband.

Jaringan Pelayanan Feeder dan Pulau-Pulau di: • Pulau-Pulau di Barat Sumatera (II) • Pulau-Pulau di Timur Sumatera (I) • Pulau-Pulau di Utara Jawa (II) • Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua (III) • Pulau-Pulau Sulteng dan Sultra (III) • Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua Barat-Papua (II)

Keterangan: I – IV : Tahapan Pengembangan (Waktu Pelaksanaan) I : Tahun 2008 - 2014 II : Tahun 2015 - 2019 III : Tahun 2020 - 2024 IV : Tahun 2025 – 2027

48

Tabel 10Pemetaan Kesesuaian Pola Ruang Nasional No A 1

RENCANA TATA RUANG Usulan Program RTRWN Usulan Program RTR Pulau Kawasan Lindung Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Cagar Alam, Taman Nasional Nasional, Taman Nasional Laut, dan Taman Wisata Alam 9 lokasi Cagar Alam 50 lokasi Taman Nasional/Taman Nasional Laut 2 lokasi Taman Hutan Raya 12 lokasi Taman Wisata Alam/Taman Wisata Alam Laut

2

Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional 6 lokasi Suaka Alam Laut 64 lokasi Suaka Margasatwa/Suaka Margasatwa Laut 116 lokasi Cagar Alam/Cagar Alam Laut 3 lokasi Taman Nasional Laut 18 lokasi Taman Hutan Raya 59 lokasi Taman Wisata Alam/Taman Wisata Alam Laut

Pengembangan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya

3

Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Nasional ---Tidak disebutkan lokasinya--Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Nasional ---Tidak disebutkan lokasinya---

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya - Pengembangan, pengelolaan, meningkatkan fungsi dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap. - Pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan. - Pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut yang bernilai konservasi tinggi. - Rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air.

4

5

6

7

Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru Nasional ---Tidak disebutkan lokasinya--Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru Nasional 14 lokasi Taman Buru

Nama Program


Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Kegiatan: Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial Indikator: - Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5% - Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10% - Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, kalbar, Sultra, dan Sulteng) - Restorasi ekosistem kawasan konservasi

Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat

Kegiatan: Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas Indikator: - Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha - Fasilitasi rehabilitasi lahan kritits pada DAS prioritas seluas 500.000 ha - Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha - Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha

Kawasan Lindung Lainnya - Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan taman buru Kawasan Perlindungan Setempat - Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk

49

No


8 9

10

B 1

Kawasan Budidaya Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor pertanian - Pengendalian kawasan andalan untuk pertanian pangan abadi - Pengembangan kawasan andalan untuk pertanian

Usulan Program RTR Pulau Kawasan Rawan Bencana Alam - Penetapan zona rawan bencana alam Kawasan Lindung Geologi - Pengembangan pengelolaan guna melestarikan Kawasan Cagar Alam Geologi - Penetapan zona rawan bencana alam geologi - Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya terbangun dan rehabilitasi kawasan imbuhan air tanah

Nama Program

Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi

Kawasan Lindung Lainnya - Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan taman buru. - Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang.

Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil

Kawasan Peruntukan Pertanian - Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan - Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan - Pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan - Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian untuk ketahanan pangan nasional - Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura

Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan

Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan


Kegiatan: Mitigasi dan pelayanan kebencanaan geologi Indikator: - Jumlah peta geologi gunung api aktif - Jumlah peta kawasan rawan bencana gunung api aktif skala 1:50.000 - Jumlah peta zona kerentanan gerakan tanah yang diterbitkan - Jumlah peta kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami - Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunung api aktif tipe A dari pos pengamatan gunung api Kegiatan: Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis Indikator: - Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha - Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat Kegiatan: Pengelolaan produksi tanaman serealia Indikator: - Luas areal penerapan budidaya serealia (padi dan jagung) yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) Kegiatan: Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian - Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) Kegiatan: Perluasan areal pertanian Indikator: - Luasan (ha) perluasan areal tanaman

50

No



Nama Program sarana pertanian

Program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing

2

3

Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor perkebunan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk perkebunan - Pengembangan kawasan andalan untuk perkebunan

Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pertambangan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk pertambangan - Pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan

Kawasan Peruntukan Pertanian - Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup - Rehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi

Kawasan Peruntukan Pertambangan - Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi - Peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana - Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan

Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator pangan (sawah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan dan kawasan peternakan Kegiatan: Pengembangan pengelolaan lahan pertanian Indikator: - Terlaksananya lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi - Konservasi DAS hulu 160.000 ha - Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil - Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi Kegiatan: Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian Indikator: - Tersedianya peta potensi sumberdaya lahan pertanian Kegiatan: Perluasan areal pertanian Indikator: - Luasan (ha) perluasan areal tanaman pangan (sawah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan dan kawasan peternakan

Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan

Kegiatan: Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan Indikator: - Peningkatan/capaian luas areal pembinaan dan pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan

Program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi

Kegiatan: Pembinaan dan penyelenggaraan usaha hulu minyak dan gas bumi Indikator: - Jumlah kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani

51

No


Usulan Program RTR Pulau pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam - Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman

Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator - Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru - Jumlah pelaksanaan survei umum di wilayah terbuka - Prosentase perkembangan penanganan tumpang tindih lahan

Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi

Kegiatan: penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi Indikator: - Jumlah lokasi penyelidikan status keprospekan sumber daya panas bumi - Jumlah lokasi penyelidikan status keprospekan sumber daya batubara dan CBM - Jumlah lokasi penyelidikan status keprospekan sumber daya gambut dan bitumen

Program pembinaan dan pengusahaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah

Kegiatan: Pembinaan dan pengusahaan panas bumi dan air tanah Indikator: - Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5.795 MW di tahun 2014 Kegiatan: Penyusunan kebijakan dan program serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang mineral, batubara dan panas bumi - Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pencadangan negara (WPN), dan wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) mineral dan batu bara - Evaluasi penggunaan lahan pertambangan Kegiatan: Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Indikator: - Jumlah terselesaikannya konflik tumpang

52

No



Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator tindih dalam wilayah PKP2B Pembinaan keteknikan lindungan lingkungan dan usaha penunjang bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah Indikator: - Prosentase penjaminan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan - Prosentase kualitas baku mutu air limbah pada kegiatan usaha pertambangan - Jumlah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang - Luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan - Jumlah perusahaan tambang yang melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan

Program pengelolaan SDA dan LH

4

Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor industri pengolahan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan

Kawasan Peruntukan Industri - Pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri

Program revitalisasi dan penumbuhan basis industri manufaktur

Kegiatan: Pengendalian pencemaran air Indikator: - Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Kegiatan: Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas Indikator: - Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Kegiatan: Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur Indikator:

53

No

RENCANA TATA RUANG Usulan Program RTRWN - Pengembangan kawasan andalan untuk industri pengolahan

Usulan Program RTR Pulau - Peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri - Peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri - Peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan

Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator - Berkembangnya klaster industri berbasis migas dan petrokimia di 2 lokasi (Jatim dan Kaltim) Kegiatan: Pengembangan klaster industri material dasar permesinan Indikator: - Jumlah entitas kolaborasi klaster baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum

Program revitalisasi dan penumbuhan industri agro

Kegiatan: Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau Indikator: - Jumlah perusahaan di 3 kawasan Kegiatan: Pengembangan klaster industri pengolahan ikan Indikator: - Jumlah instansi dan perusahaan terkait - Peralatan pengolahan ikan

Program penumbuhan industri unggulan berbasis IPTEK

Program revitalisasi dan penumbuhan industri kecil dan menengah

Kegiatan: Pengembangan klaster industri alat angkut (kendaraan bermotor, perkapalan, kedirgantaraan, perkeretaapian) Indikator: - Jumlah perusahaan di setiap klaster industri alat angkut Kegiatan: Pengembangan klaster industri elektronika, telekomunikasi, komputer dan peralatannya, perangkat lunak dan konten multimedia Industri: - Jumlah perusahaan di setiap klaster Kegiatan: Pengembangan IKM melalui pendekatan klaster Indikator: - Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster industri garam, fashion dan batik, batu mulia dan

54

No



Nama Program

Program perwilayahan industri

Program kebijakan, iklim usaha, mutu dan industri hijau

5

Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pariwisata - Rehabilitasi kawasan andalan untuk pariwisata - Pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata

Kawasan Peruntukan Pariwisata - Rehabilitasi dan pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata - Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerjasama antar daerah - Pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator perhiasan, gerabah dan keramik hias, minyak atsiri dan makanan ringan yang semakin kuat. - Terbentuknya jaringan kerjasama bisnis dan pengembangan Industri Kreatif Kegiatan: Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Indikator: - Jumlah dokumen fasilitasi (AMDAL, DED, dan kelembagaan) di 5 KEK Kegiatan: Pengembangan lingkungan industri Indikator: - Tingkat pengurangan emisis CO2

Program pengelolaan SDA dan LH

Kegiatan: Pengendalian pencemaran air Indikator: - Jumlah agroindustri dan industri manufaktur yang dipantau dan diawasi - Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH

Program kesejarahan, kepurbakalaan, dan permuseuman

Kegiatan: Pengembangan pengelolaan peninggalan bawah air Indikator: - Jumlah situs bawah air yang diidentifikasi, diinventarisasi, dipetakan, ditetapkan, dan dieksplorasi - Jumlah BCB bawah air yang diselamatkan, diamankan, dirawat, diawetkan, dan dimanfaatkan Kegiatan: Pengembangan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan Indikator: - Jumlah warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu - Jumlah BCB/situs/ kawasan yang diinventarisasi dan ditetapkan secara

55

No



Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator nasional - Jumlah cagar budaya nasional yang dinominasikan dan didaftarkan sebagai warisan dunia Kegiatan: Pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala Indikator: - Jumlah Cagar Budaya/ Situs/kawasan yang dilestarikan

6

Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor perikanan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk perikanan - Pengembangan kawasan andalan untuk perikanan

7

Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kelautan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk kelautan - Pengembangan kawasan andalan untuk kelautan

Kawasan Peruntukan Perikanan - Pengembangan sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan - Rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budidaya untuk menjaga ekosistem sekitarnya - Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat - Pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung - Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan: Pengembangan daya tarik pariwisata Indikator: - Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Keegiatan: Peningkatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE) Indikator: - Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah) - Jumlah promosi penyelenggaraan MICE - Jumlah pendukungan penawaran (bidding) dan penyelenggaraan MICE

Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap

Kegiatan: Pengelolaan sumber daya ikan (SDI) Indikator - Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI - Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun) - Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya - Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya Kegiatan:

56

No



Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Indikator: - Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial - Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk - Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Kegiatan: Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan Indikator: - Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usahaperikanan tangkap - Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP Kegiatan: Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil Indikator: - Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.

Program peningkatan produksi perikanan budidaya

Kegiatan: Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan Indikator: - Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat.

57

No



Nama Program Program peningkatan daya saing produk perikanan

Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator Kegiatan: Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan Indikator: - Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai target produksi pengolahan - Jumlah sentra pengolahan Kegiatan: Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulaupulau kecil Indikator: - Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini - Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini Kegiatan: Pendayagunaan pesisir dan lautan Indikator: - Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali

Program peningkatan produksi perikanan budidaya

8

Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kehutanan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk kehutanan - Pengembangan kawasan andalan untuk kehutanan

Kawasan Peruntukan Kehutanan - Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan - Pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan

Program peningkatan pemanfaatan hutan produksi

Kegiatan: Pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat Indikator: - Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bankable. Kegiatan: Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan Indikator: - Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat Kegiatan: Peningkatan pengelolaan hutan tanaman Indikator: - Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha

58

No


Usulan Program RTR Pulau - Rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi - Peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan

Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator - Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha. - Sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman Kegiatan: Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi Indikator: - Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi - Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi.

Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat

Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan

Kegiatan: Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas Indikator: - Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha - Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha - Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha - Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluar 295.000 ha Kegiatan: pengukuhan kawasan hutan Indikator: - Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km - Keputusan penunjukkan kawasan hutan provinsi selesai 100% - Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75% - Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikannya sebanyak

59

No



Nama Program

RPJMN 2010-2014 Kegiatan Prioritas/ Indikator 75% - Penanganan berupa penerbitan Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75% Kegiatan: Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Indikator: - Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi - Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia - Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi Kegiatan: Penyusunan rencana makro kehutanan Indikator: - Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang - Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia

60

Tabel 11Realisasi Pelaksanaan RTRWN dan RPJMN 2010-2014 Untuk Perwujudan Struktur Ruang Rencana Tata Ruang Indikasi Program RTRWN

Indikasi Program RTR Pulau

Program RPJMN 2010-2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Realisasi 2010-2014* RPJMN 2010-2014 (Kegiatan Prioritas/ Indikator) Kegiatan/Indikator/Lokasi

Rencana 2015-2019 Realisasi Fisik (%)

Kegiatan/Indikator/ Lokasi

D. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Penetapan 69 Wilayah Sungai (WS) nasional

Pulau Sumatera Wilayah Sungai (WS) • Pendayagunaan sumber air dengan berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan (WS Strategis Nasional) • Rehabilitasi DAS kritis Cekungan Air Tanah (CAT) • Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah dan pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT Prasarana Sumber Daya Air • Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan • Peningkatan fungsi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan • Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni

Pulau Jawa Bali Wilayah Sungai (WS) • Pengelolaan WS Strategis NasionalDaerah Aliran Sungai (DAS) • Rehabilitasi DAS

1. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

PN 5 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya  Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 129.380 ha  Rehabilitasi layanan jaringan irigasi seluas 1.340.000 ha

 Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 205.976 ha  Rehabilitasi layanan jaringan irigasi seluas 675.177 ha

159

 Operasi dan pemeliharaan layanan jaringan irigasi seluas 2.315.000 ha  Peningkatan layanan jaringan rawa seluas 10.000 ha

 Peningkatan layanan jaringan rawa seluas 93.196 ha

932

 Rehabilitasi layanan jaringan rawa seluas 450.000 ha

 Rehabilitasi layanan jaringan rawa seluas 235.980 ha

52

 Operasi dan pemeliharaan layanan jaringan rawa seluas 1.200.000 ha  Pembangunan sumur air tanah sejumlah 70 sumur  Rehabilitasi sumur air tanah sejumlah 1.875 sumur  Operasi dan pemeliharaan sumur air tanah sejumlah 2.192 sumur  Pembangunan dan peningkatan layanan jaringan tata air tambak seluas 1.000 ha

50

 Pembangunan sumur air tanah sejumlah 293 sumur  Rehabilitasi sumur air tanah sejumlah 625 sumur

419 33 -

 Pembangunan dan peningkatan layanan jaringan tata air tambak seluas 14.444 ha

1.444

61

Rencana Tata Ruang Indikasi Program RTRWN

Indikasi Program RTR Pulau Prasarana Sumber Daya Air • Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya • Peningkatan fungsi daerah irigasi

Pulau Kalimantan Wilayah Sungai (WS) • Pengembangan WS strategis nasional • Pengembangan WS lintas provinsi • Pengembangan WS lintas negara Cekungan Air Tanah (CAT) • Pemanfaatan CAT lintas provinsi • Pemanfaatan CAT lintas Negara

Pulau Sulawesi Wilayah Sungai (WS) • Penglolaan WS strategis nasional • Pengelolaan WS lintas provinsi Cekungan Air Tanah (CAT) • Pengendalian pemanfaatan CAT


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Realisasi 2010-2014* RPJMN 2010-2014 (Kegiatan Prioritas/ Indikator) Kegiatan/Indikator/Lokasi  Rehabilitasi layanan jaringan tata air tambak seluas 175.000 ha Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya  Waduk yang selesai dibangun sejumlah 11 waduk  Waduk yang dalam tahap pelaksanaan sejumlah 1 waduk  Embung/situ yang selesai dibangun sejumlah 158 embung  Waduk yang direhabilitasi sejumlah 29 waduk  Embung/situ yang direhabilitasi sejumlah 298 embung  waduk/embung/situ yang diOP sejumlah 182 waduk dan embung

 Rehabilitasi layanan jaringan tata air tambak seluas 12.531 ha



7

 Belum ada waduk yang selesai dibangun

0

 Embung/situ yang selesai dibangun sejumlah 158 embung

124

 Waduk yang direhabilitasi sejumlah 29 waduk

110

 Embung/situ yang direhabilitasi sejumlah 298 embung

29

 waduk/embung/situ yang di-OP sejumlah 182 waduk dan embung

-

 Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 849 km  Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 399 km

393

PN 6 Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai  Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 216 km  Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 386 km

103

62




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Realisasi 2010-2014* RPJMN 2010-2014 (Kegiatan Prioritas/ Indikator) Kegiatan/Indikator/Lokasi  OP sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 2.000 km  Pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 28 buah  Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 85 buah  OP sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 150 buah  Pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 30 km  Rehabilitasi sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 50 km  Pemeliharaan pengaman pantai sepanjang 50 km  Diselesaikannyapembangunan KanalBanjir Timur paket 22 s/d 29  Pembangunan waduk di DASBengawan Solo sejumlah 7 waduk  Terbangunnya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo, yaitu: Bendung Gerak Bojonegoro, Jabung Ring Dike,Remaining Works LSRIP-phase I, Bendung Gerak Sembayat ,Tanggul Kiri Bengawan Solo Rengel-Centini



-

 Pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 66 buah

236

 Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 33 buah  OP sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 150 buah  Pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 97 km  Rehabilitasi sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 8 km

39

 Pemeliharaan pengaman pantai sepanjang 49 km  Diselesaikannyapembangunan KanalBanjir Timur paket 22 s/d 29 dan paket 30-31  Pembangunan waduk di DASBengawan Solo sejumlah 1 waduk  Terbangunnya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo, yaitu: Bendung Gerak Bojonegoro selesai dibangun, Jabung Ring Dike sedang dalam proses konstruksi,Remaining Works LSRIP-phase I telah diselesaikan, Bendung Gerak Sembayat sedang dalam proses konstruksi

98

-

324

17

100

14

-

63




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Realisasi 2010-2014* RPJMN 2010-2014 (Kegiatan Prioritas/ Indikator) Kegiatan/Indikator/Lokasi  Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo, yaitu: Perbaikan dan Pengaturan Kali Madiun (KwadunganNgawi), Normalisasi Kali Lamong, Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (JurugSragen)

 Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo, yaitu: Normalisasi Kali Lamong, Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug- Sragen)



-

64

Tabel 12Realisasi Pelaksanaan RTRWN dan RPJMN 2010-2014 untuk Perwujudan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Indikasi Program RTRWN (Lampiran VIII dan XI PP No. 26/2008 RTRWN)

Rencana Pembangunan JangkaMenengahNasional Realisasi 2010-2014 Indikasi Program RTR Pulau


RPJMN 2010-2014 (KegiatanPrioritas/ Indikator)

Kegiatan/Indikator/Lokasi

Rencana 20152019 RealisasiFisik (%)

Kegiatan/Indik ator/ Lokasi

B. KAWASAN LINDUNG NASIONAL 1

RehabilitasidanPemantapanFungsi KawasanLindungNasional 9 lokasiCagarAlam 50 lokasi Taman Nasional/Taman NasionalLaut 2 lokasi Taman Hutan Raya 12 lokasi Taman WisataAlam/Taman WisataAlamLaut

RehabilitasidanPemantap anFungsiCagarAlam, Taman Nasional, Taman NasionalLaut, dan Taman WisataAlam

2

PengembanganPengelolaanKawas anLindungNasional 6 lokasiSuakaAlamLaut 64 lokasiSuakaMargasatwa/SuakaMar gasatwaLaut 116 lokasiCagarAlam/CagarAlamLaut 3 lokasi Taman NasionalLaut 18 lokasi Taman Hutan Raya 59 lokasi Taman WisataAlam/Taman WisataAlamLaut

PengembanganPengelola anKawasanSuakaAlam, KawasanPelestarianAlam , danKawasanCagarBudaya

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Kegiatan: Pengembangan kawasan konservasi,ekosistem esensial. Indikator: - Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5% - Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10% - Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) - Restorasi ekosistem kawasan konservasi

- Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5%

4,66%

- Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%

6%

- Penangananperambahankawasanhuta npada 12 provinsiprioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, danSulteng)

4 Provinsi

- Restorasiekosistemkawasankonservasi ,

5 KK

65

Rencana Tata Ruang Indikasi Program RTRWN (Lampiran VIII dan XI PP No. 26/2008 RTRWN) 3

RehabilitasidanPemantapanFungsi KawasanHutanLindungNasional ---Tidakdisebutkanlokasinya---

4

PengembanganPengelolaanKawas anHutanLindungNasional ---Tidakdisebutkanlokasinya---




Kawasan yang memberikanperlindunga nterhadapkawasanbawa hannya - Pengembangan, pengelolaan, meningkatkanfungsidan mengendalikanperubah anperuntukandan/atauf ungsikawasanhutanlind ung yang bervegetasihutantetap. - Pelestariankawasanber gambutuntukmenjagasi stemtata air alamidanekosistemkaw asan. - Pelestariankawasanhut anlindungdankawasanb ergambut yang bernilaikonservasitinggi. - Rehabilitasikawasanres apan air yang terdegradasi, sertapemertahananfun gsilahandanpengendalia nalihfungsilahankawasa nresapan air.

Program Peningkatan Fungsi dan Dayadukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan: Penyelenggaraanrehabilitasihutanda nlahan, danreklamasihutan di DAS prioritas Indikator: - Fasilitasidanpelaksanaanrehabilita sihutanpada DAS prioritasseluas 800.000 ha - Fasilitasirehabilitasilahankrititspad a DAS prioritasseluas 500.000 ha - Fasilitasipengembanganhutankota seluas 5.000 ha - Fasilitasirehabilitasihutan mangrove, gambutdanrawaseluas 295.000 ha



- Fasilitasidanpelaksanaanrehabilitasihu tanpada DAS prioritasseluas500.000 ha

402.466 ha

- Fasilitasirehabilitasilahankrititspada DAS prioritasseluas1.954.000 ha

1.434.228 ha

- Fasilitasipengembanganhutankotaselu as6.000 ha

4.638 ha

- Fasilitasirehabilitasihutan mangrove, gambutdanrawaseluas40.000 ha

31.530 ha


B. KAWASAN BUDIDAYA

66

Rencana Tata Ruang Indikasi Program RTRWN (Lampiran VIII dan XI PP No. 26/2008 RTRWN) 8

Rehabilitasidanpengembangankaw asanandalanuntuksektorkehutana n - Rehabilitasikawasanandalanuntu kkehutanan - Pengembangankawasanandalan untukkehutanan

Rencana Pembangunan JangkaMenengahNasional Realisasi 2010-2014

Rencana 20152019




KawasanPeruntukanKehu tanan - Pengembanganpengelol aankawasanperuntukan hutandenganmengguna kanteknologilingkungan - Pengendalianperubaha nperuntukandan/ataufu ngsikawasanhutan - Rehabilitasikawasanper untukanhutan yang mengalamideforestasid andegradasi - Peningkatanfungsiekolo giskawasanperuntukan hutan

Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi

Kegiatan: Peningkatanpengelolaanhutantana man Indikator: - Penambahan areal ijinusahapemanfaatanhutantanam an (HTI/HTR) seluas 3 juta ha - Penambahan areal tanamanpadahutantanaman (HTI/HTR) seluas 2,65juta ha. - Sertifikasipengelolaanhutanprodu ksilestaripada 50 unit manajemenhutantanaman

- Penambahan areal ijinusahapemanfaatanhutantanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha

1.967.012 ha

- Penambahan areal tanamanpadahutantanaman (HTI/HTR) seluas 2,65juta ha.

832.020 ha

- Sertifikasipengelolaanhutanproduksile staripada 50 unit manajemenhutantanaman

35 UM

Kegiatan: Peningkatanperencanaanpengelolaa nhutanproduksi Indikator: - Terbentuknya KPHP padaseluruhkawasanhutanproduk si - Tersedianya areal calon/usulanpemanfaatanhutanpr oduksidalambentuk unit-unit usahapada 26 provinsi.

- Terbentuknya KPHP padaseluruhkawasanhutanproduksi

311 Unit

- Tersedianya areal calon/usulanpemanfaatanhutanprodu ksidalambentuk unit-unit usahapada 26 provinsi.

26 Provinsi

Kegiatan: Penyelenggaraanrehabilitasihutanda nlahan, danreklamasihutan di DAS prioritas

- Fasilitasidanpelaksanaanrehabilitasihu tanpada DAS prioritasseluas500.000 ha

402.466 ha

Indikator: - Fasilitasidanpelaksanaanrehabilita sihutanpada DAS prioritasseluas 800.000 ha - Fasilitasidanpelaksanaanrehabilita

- Fasilitasirehabilitasilahankrititspada DAS prioritasseluas1.954.000 ha

1.434.228 ha

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat


RealisasiFisik (%)


67

Rencana Tata Ruang Indikasi Program RTRWN (Lampiran VIII dan XI PP No. 26/2008 RTRWN)



Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasanhutan




silahankritispada DAS prioritasseluas 500.000 ha - Fasilitasipengembanganhutankota seluas 5.000 ha - Fasilitasirehabilitasihutan mangrove, gambutdanrawaseluas 295.000 ha

- Fasilitasipengembanganhutankotaselu as6.000 ha

4.638 ha

- Fasilitasirehabilitasihutan mangrove, gambutdanrawaseluas40.000 ha

31.530 ha

Kegiatan: pengukuhankawasanhutan Indikator: - Tata bataskawasanhutansepanjang 25.000 km - Keputusanpenunjukkankawasanh utanprovinsiselesai 100% - Penetapankelompokhutan yang telahselesaitatabatastemugelangs ebanyak 75% - Rekomendasitentangperubahanfu ngsikawasanhutanterselesaikanse banyak 75% - PenangananberupapenerbitanSur at Keputusantentangpelepasankawa sanhutanterselesaikansebanyak 75%

- Tata bataskawasanhutansepanjang63.000 km

25.147,9 Km

- Keputusanpenunjukkankawasanhutan provinsiselesai 100%

100%

- Penetapankawasan hutan yang telahselesaitatabatastemugelangseba nyak 75%

75%

- Rekomendasitentangperubahanfungsi kawasanhutanterselesaikansebanyak 75%per tahun

75%

- SuratKeputusanpelepasankawasanhut ansecara parsial selesai 75% per tahun

75%


68

Rencana Tata Ruang Indikasi Program RTRWN (Lampiran VIII dan XI PP No. 26/2008 RTRWN)






Kegiatan: Pembangunan kesatuanpengelolaanhutan (KPH) Indikator: - Penetapanwilayahkesatuanpengel olaanhutanproduksi (KPHP) di 28 provinsi - Penetapanwilayahkesatuanpengel olaanhutankonservasi (KPHK) di seluruh Indonesia - Penetapanwilayahkesatuanpengel olaanhutanlindung (KPHL) di 28 provinsi

- Keputusan Menhut Tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaanHutanLindung (KPHL) dan Wilayah KesatuanPengelolaanHutanProduksi (KPHP) Provinsi Seluruh Indonesia

500 Unit 25 Provinsi

- Keputusan Menhut Tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaanHutanKonservasi (KPHK) di seluruh Indonesia

28 Unit

Kegiatan: Penyusunanrencanamakrokehutana n Indikator: - Rencanamakrokehutanantentang perlindungandankonservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasihutandanlahan, danpenataanruang - Persetujuansubstansitekniskehuta nandalamrevisi RTRWP di seluruh Indonesia

- Rencanamakropenyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 Judul

3 Judul

- Persetujuansubstansitekniskehutanan terhadap usulan revisi tata ruang di 26 provinsi

30 Provinsi


69

70

0

Evaluasi Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria untuk Input Penyusunan RPJMN

Recommend Documents