5..fre UNTUK PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENATAAN RUANG PROVINSI PENYUSUNAN INDIKATOR DOKUMENTASI & ARSIP

PENYUSUNAN INDIKATOR

UNTUK PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENATAAN RUANG PROVINSI

DOKUMENTASI

&

ARSIP

BAPPENAS Acc.

No.,c:!/:{ ..' .!.-T

crasF

, ......./.5..fre..1...

Checked

:

ff=/./-=.2,stst7....

Tim Penyusun Sujana Royat Dadang Solihin Nana Apriyana Uke M. Hussein Mia Amalia

Pengarah Bambang Bintoro Soedjito Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310 Telp: 021-3926601 Fax 021-3927412 e-mail: [email protected] Gambar sampul diambil dari: http://www.digitalglobe.comiapplications/mapping.shtml

Dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ditetapkan bahwa setiap daerah perlu menyusun RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW). Di samping itu, keberadaan UU No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa implikasi perkembangan penataan ruang pada perubahan yang lebih mendasar

dengan diberlakukannya otonomi daerah. Pemerintah daerah sekarang memiliki wewenang yang luas dalam merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara luas, nyata dan bertanggung iawab dengan memperhatikan Potensi keanekaragaman dae rah. Keberagaman potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam menimbulkan implikasi pada perbedaan kualitas penyelenggaraan kegiatan penataan ruang di daerah. Berhadapan

dengan kenyataan ini, dibutuhkari satu sistem pengukuran kineria penataan ruang yang diharapkan dapat meniadi instrumen untuk

menilai efektivitas pelaksanaan Penataan ruang yang

dapat

mendorong proses penguatan dan penyemPurnaan aktivitas dan kelembagaan penataan ruang di daerah, baik dari segi substansi maupun dalam pelaksanaan Proses Penataan ruang. Kaiian ini merupakan kegiatan laniutan dari penyelenggaraan seminar pada tahun 200 1 dengan tema "Evaluasi Kinerja dalam Rangka Mendorong Otonomi Daerah". Kaiian ini disusun dengan tuiuan untuk memilih beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kineria penataan ruang. Diharapkan kaiian ini dapat menjadi materi pendahuluan bagi pelaksanaan berbagai kajian laniutan yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Indeks Penataan Ruang Daerah.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Para nara sumber yang telah menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memperkaya materi kajian

ini.

Semoga kajian ini dapat bermanfaat

bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam kegiatan penataan ruang, khususnya pemerintah daerah untuk ryrewuiudkan pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Agustus 2003

Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bapenas Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regionat

ez"rpefaBambang Bintoro Soediito

ryI#SNffir Kata Pengantar ............. Daftar lsi ............... Daftar Tabel ..........

I

iii vi

Daftar Gambar Daftar lstilah .......... Daftar Lampiran Bab

I

vii viii

Pendahuluan Latar Belakang ............... 1.2 Tuiuan dan Sasaran Studi .......... Lingkup Studi ........... Lingkup Substansi 1.3. 1.3.2 Lingkup Wilayah Studi ........... 1.4 Hasil yang Diharapkan

l.

I

1.3

I

1.5 MetodologiPenelitian

Bab

ll

4 4 4 5 5

Studi Literatur

2.1

2.2 2.3

Bablll

I

3

Pengembangan Wilayah dalam Konteks Penataan Ruang

6

Penataan Ruang

1t

2.2.1 Umum 2.2.2 Penataan Ruang Daerah 2.2.3 Peran Serta MasYarakat Penilaian Kineria Penataan Ruang Daerah

7

t0

il

t2

MetodologiStudi

I Lokasi Pengumpulan Data 3.2 Pengumpulan Data 3.3 Analisis Data .......... 3.3. I ldentifikasi Kegiatan Penataan Ruang 3.

3.3.2 ldentifikasi Prinsip, Kriteria, dan Indikator ....... 3.3.3 Analisis Pemilihan Indikator.....

3.4

Jadwal Pelaksanaan Studi ..........

llt

l6 l6 l7 l8 2l 23 25

Bab

lV

Hasil Studi

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Posisi Penataan Ruang dalam Kebijakan Pemerintah ... Konsep ldeal Penataan Ruang Daerah

Proses Penentuan Indikator Kinerja Penataan Ruang .. Gambaran Umum Kegiatan Penataan Ruang di Propinsi Dl Yogyakarta ................. Analisis lndikator Kinerja Penataan Ruang

Uii Coba Indikator di Daerah....

4.6.1 4.6.2

V

Proses Input Data Pengolahan Data ...........

Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan Rekomendasi .................. Daftar Pustaka Lampiran

Bab

I 5.2 5.

tv

27 28 30 39

43 50

5l 54

58 59 60 62

W Tabel 3. I Jadwal Pelaksanaan Studi .......... Tabel 4.1 Kriteria dan lndikator Kineria Penataan Ruang Tahap I ................. Tabel 4.2 Kriteria untuk Mendeteksi Indikator Penataan Tabel Tabet

4.3 4.4

Ruang

Daerah

76 32

44

lndikator dan Parameter Kineria Penataan Ruang Besaran Korelasi antara Variabel Tidak Bebas dengan Variabel Bebas

.........

.

50 55

Gambar

3. I

Kerangka Hirarkis Penilaian Kineria Penataan 22

Ruang

Gambar 4.

I

Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Tata Ruang

29

vi

D$f$S*qrW{tS{l{ :

l. Variabel bebas

Variabel yang nilainya tidak tergantung variabel lain

2. Variabel tidak

bebas :

3. Correlations Peqrson

Correlation

:

Korelasi kuat Korelasi lemah

Multikolinieritas

Variabel yang nilainya tergantung variabel lain

Matrik yang mengganrbarkan besar keterkaitan antarvariabel bebas dan antaravariabel bebas dengan variabel tidak bebas Teriadi korelasilketerkaitan yang kuat apabila nilainya

>

5

Teriadi korelasi/keterkaitan yang lemah apabila nilainya

<

5

Teriadi korelasi/keterkaitan diantara semua variabel bebas

4.

Model Summory R Square

(R2)

:

Nilai

R Squcre

menielaskan seberapa besar

variabel tidak bebas dapat diielaskan oleh variabel bebasnya. Semakin tinggi nilai R2 akan sernakin baik bagi model regresi. Contoh: nilai Rz = 0,8 artinya 80olo variabel tidak bebas dapat diielaskan oleh variabel.bebas yang ada, sedangkan sisanya yaitu20o/o diielaskan oleh sebab-sebab yang lain

5. Coeffcients

Tolerance

:

VIF :

Nilai Tolerance menielaskan seberapa besar suatu variabel bisa diielaskan oleh variabel bebas yang lain Vf F atau Varionce lnflotion Foctor mempunyai persamaan: VIF = | I Tolerance Jika nilai VIF dari suatu variabel > 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF dari suatu variabel < 5, maka variabel tersebut tidak terdapat multikolinieritas

vtl

A Lampiran B Lampiran

Lampiran

C

D Lampiran E Lampiran F Lampiran G Lampiran H

Lampiran

Kuesioner Evaluasi Kineria Penataan Ruang Provinsi Prinsip, Kriteria, dan Indikator Kineria Penataan Ruang (Draft Awal) Kuesioner Penyusunan Indikator Evaluasi Kineria Penataan Ruang Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Kuesioner Propinsi Dl Yogyakarta

Data Mentah Multiple Regression Anolysis

lterasi

Multiple Regression

Anolysis -

lterasi 2

-

lterasi

Multiple Regression Anolysis

vill

I

3

l.l.

Latar Belakang

Penataan ruang merupakan Proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Mengacu pada pengertian ini, maka penataan ruang semestinya rn"niuOi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga seyogyanya Penataan ruang dapat meniadi acuan dan

pedoman bagi Perumusan kebiiakan pembangunan sektor dan

daerah.

Dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ditetapkan bahwa setiap Daerah Propinsi perlu menyusun Rencana

TataRuangWi|ayah(RTRV{).Disampingitu,keberadaanUUNo. Tahun 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No' 25 Propinsi Kewenangan dan 2000 tentang Kewenangan Pemerintah sebagai Daerah otonom, telah membawa implikasi perkembangan pun"t""n ruang pada perubahan yang lebih mendasar dengan

diberlakukannyaotonomidaerah.Ha|tersebuttelahmendorong

Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan yang makin intensif dalam proses Penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang di daerah masing-masing secara mandiri. Pemerintah daerah sekarang memiliki yang luas dalam merencanakan, memanfaatkan dan

-"*"i-,ung

mengendJikan pemanfaatan ruang secara [uas' nyata dan bertinggung iawab. Penyelenggaraan otonomi daerah' khususnya da|am-aspekpenataanruang'diharapkandi|aksanakandengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi aktif masyarakat' Pemerataan'

keberlaniutan, keadilan serta dengan memperhatikan Potensi keanekaragaman daerah.

BerdasarkandatatahunlggT||998se|uruhDaerahPropinsi telah memiliki RTRW Propinsi, dengan 9 Propinsi sedang melakukan

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penataan Ruang

revisi terhadap RTRW Propinsinya. Untuk daerah Kabupaten, sampai dengan bulan Maret 1999 sebanyak 42olo RTRW telah ditetapkan sebagai peraturan daerah, 2lolo RTRW telah disahkan oleh Mendagri, 37o/o RTRW dalam tahap penyempurnaan dan pembahasan. Sementara untuk daerah kota, sampai dengan periode

waktu yang sama, sebanyak 50o/o RTRW telah ditetapkan sebagai peraturan daerah, 360A RTRW telah disahkan oleh Mendagri dan l4olo RTRW dalam tahap penyempurnaan dan pembahasan. Penetapan rencana tata ruang menjadi peraturan daerah perlu ditindaklaniuti dengan seperangkat kebiiakan dan peraturan tambahan agar tujuan, sasaran dan alokasi pemanfaatan ruang yang tercantum dalam rencana tata ruang dapat tercapai secara efektif.

Kebijakan

ini mencakup kebijakan dalam pemanfaatan

dan

pengendalian rencana tata ruang, sehingga kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan seialan dengan rencanatata ruang yang telah

ditetapkan.

Pada prakteknya otonomi daerah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur "rumah tangga"nya masing-masing. Secara eksplisit ini berarti bahwa masing-

masing daerah berwenang mengatur alokasi sumberdaya dan tata

cara pengelolaannya, serta bertanggung iawab untuk melayani masyarakat secara langsung. Dengan demikian, daerah juga mengemban tanggung iawab neSara dalam rangka pelayanan masyarakat. Karena itu, tidak hanya wewenang yang telah didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah, tetapi juga kewaiiban pelayanan kepada masyarakat.

Uraian tersebut mengindikasikan adanya peluang ketidakserasian penataan ruang lintas wilayah sebagai dampak aplikasi kebiiakan otonomi daerah, sehingga diperlukan adanya suatu acuan dalam rangka sinkronisasi tersebut. Di samping itu, perlu pula dilakukan inventarisasi rencana tata ruang wilayah (RTRV$ propinsi, kabupaten, dan kota dan peraturannya di daerah, apakah sudah tersedia dengan lengkap, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi pembangunan masing-masing daerah, apakah sudah serasi antar

daerah. Apabila RTRW beserta peraturan pelaksananya sudah lengkap, timbul pertanyaan selaniutnya, apakah rencana tata ruang

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penataan

Rrtang_

digunakan secara efektif oleh pemerintah dan masyarakat, apakah p".tiuipuri masyarakat dalam penataan ruang meningkat, apakah masalah/kasus dan konflik Penataan ruang meniadi berkurang, apakah peraturan daerah dapat secara efektif digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Berhadapan dengan kenyataan ini, dibutuhkan satu pengukuran kineria Penataan ruang daerah y"ng diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menilai efektivitas pelaksanaan Penataan ruang yang daPat mendorong Proses penguatan dan penyemPurnaan aktivitas dan kelembagaan penataan ruang di daerah. Hal tersebut diharapkan dapat digunakan ulltuk mendorong peningkatan kemampuan dan kineria penyelenggaraan Penataan ruang daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah, baik dari segi substansi mauPun dalam pelakanaan Proses pada tahap perencanaan, pemanfaatan, d an pengendal ian pemanfatan ruang' Pada Tahun 2001, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

sebagai sekretaris merangkap anggota Kelompok Keria 3 Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, telah menyelenggarakan seminar "Evaluasi Kineria Penataan Ruang Daerah" yang meruPakan upaya sinkronisasi kegiatan evaluasi kineria Penataan ruang di daerah. Sebagai tindak laniut dari kegiatan tersebut, dilaksanakan studi penyusunan indikator untuk pelaksanaan evaluasi kineria Penataan ruan8.

1.2.

Tuiuan dan Sasaran Studi

Secara umum tujuan yang ingin dicapai pada studi ini adalah menyusun indikator untuk mengevaluasi kineria penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Penataan ruang' Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

l.

Terpilihnya beberaPa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kineria Penataan ruang

2.

Terlaksananya uii coba indikator terpilih di daerah sampel


3.

Terumuskannya korelasi antara indikator i

1.3.

ndep

e

nde

nt

v o r i oble

dengan depende nt

va ri

sebagai

oble.

Lingkup Studi Lingkup studi mencakup lingkup substansi dan lingkup

wilayah studi. Lingkup substansi memberi gambaran batasan materi yang akan dibahas dalam studi ini. Sementara lingkup wilayah studi memberi gambaran daerah yang terpilih menjadi daerah uji coba.

1.3.

I

Lingkup Substansi Kegiatan penataan ruang merupakan salah satu hasil

kebiiakan publik yang berlangsung dalam suatu siklus yang sifatnya kontinyu, dimulai dari input, proses, output sampai dengan dampak. Selaniutnya, dampak tersebut akan menjadi umpan balik bagi input kegiatan penataan ruang berikutnya. Dampak kegiatan penataan ruang tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tidak hanya terbatas pada kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, kendati kegiatan penataan ruang berada dalam konteks spasial, namun evaluasi kinerja penataan ruang tidak dapat hanya dilihat dari proses perencanaan tata ruang sampai pengendalian pemanfaatan ruang, akan tetapi mesti iuga dinilai dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya kegiatan tersebut, baik dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

1.3.2

Lingkup Wilayah Studi Berd asarkan aspek ad mi

n

istratifnya, penataan ruang mel

i

p

uti

wilayah Nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota. Penataan ruang propinsi berfungsi sebagai perantara antara penataan ruang nasional dengan penataan ruang kabupaten/kota. Sementara penataan ruang kabupaten/kota lebih bersifat operasional di daerah. Sebagai studi pendahuluan, maka penelitian ini dibatasi dengan melakukan penyusunan indikator untuk melaksanakan evaluasi kinerja penataan ruang di tingkat kabupaten/kota.

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kineria Penataan Ruang

Untuk dapat mewakili seluruh populasi kabupaten/kota di Indonesia, diambil daerah sampel kabupaten/kota di tiga propinsi dengan pendekatan kepadatan wilayah, masing-masing dua propinsi di P. Jawa dan satu propinsi di luar P. Jawa. Kabupaten/kotayangada di Pulau Jawa diharapkan dapat mewakili daerah padat dengan

kompleksitas permasalahan penataan ruangnya, sedangkan kabupatenlkota di luar Pulau Jawa untuk mewakili daerah kurang padat dengan permasalahan penataan ruang yang tidak sekompleks permasalahan di Pulau Jawa. Dengan demikian cakupan wilayah

secara keseluruhan menjadi

38

kabupaten/kota,

yaitu

26

kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, 7 kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Barat, dan 5 kabupaten/kota di Propinsi Dl Yogyakarta-

1.4.

l{asilyangDiharapkan

Studi ini akan menghasilkan indikator yang dapat diiadika.n dasar pelaksanaan evaluasi kineria Penataan ruang di daerah dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada di daerah, seperti ketersediaan data, dana, dan sumberdaya manusianya.

1.5.

MetodologiPenelitian

Pelaksanaan studi ini dilakukan selain dengan menggunakan pendekatan analisis komparasi deduktif dan uii-coba empiris di

beberapa daerah, yang mencakup jenjang administrasi propinsi, juga difakukan pendekatan partisipasi aktif (porticiPotory approach) dari masing-masing pelaksana administrasi pemerintahan pemerintah propinsi. Juga dilakukan analisis secara statistik, untuk menguii korelasi antar berbagai variabel.

2.1

Pengembangan Wilayah dalam Konteks Penataan Ruang

Pola penataan ruang yang berorientasi pada pengembangan secara administratif sering tidak menguntungkan pola pembangunan yang lebih makro. Hal ini dikarenakan setiaP wilayah administratif lebih mengutamakan pembangunan di wilayahnya dan mengabaikan potensi-potensi yang ada pada daerah di sekitarnya. Pengembangan yang parsial administratif tersebut iustru akan melemahkan Penataan ruang yang ada, selain penggunaan lahan yang tidak efesien akan terdapat pula high-co st development. Sedangkan bila potensi-Potensi tersebut dapat digali bersama dengan daerah sekitar akan sangat dimungkinkan perkembangan daerah inti tersebut lebih cepat kerena terdapat hubungan yang saling menguntungkan diantara daerahdaerah tersebut.

Karena faktor alokasi sumber daya ekonomi untuk pengembangan suatu wilayah berbeda-beda, maka untuk mengembangkan suatu wilayah diperlukan adanya suatu Penataan

ruang yang tidak hanya melihat ke dalam (internal) namun iuga memperhatikan sumber daya yang ada di luar (eksternal). Karaker dari tiap daerah dan sumber dayayangdimilikinya merupakan suatu sistem interaksi antara berbagai komponen sumber daya dalam suatu siklus, karena itu perlu dikembangkan kaitan yang serasi antara berbagai komponen-komPonen tersebut dalam satu kesatuan penataan ruang yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Selain itu perlu dikembangkan pula kaitan yang serasi antara komponen sumber daya manusia dan sumber daya alam agar tuiuan

dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya dapat tercapai' Sehingga keberadaan penataan ruang yang baik akan menciptakan


pengembangan wilayah yang baik Pula tidak hanya di wilayah yang direncanakan namun iuga di luar wilayah Perencanaan.

Pengembangan wilayah bertuiuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup. Tuiuan ini memilik dimensi yang luas, tidak terbatas pada aspek fisik, tetapi iuga mencakup aspek non-fisik. Oleh sebab itu, upaya pengembangan wilayah melibatkan berbagai stokeholders, diantaranya pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Agar upaya pencapaian tuiuan pengembangan wilayah dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien diperlukan pendekatan yang memungkinkan terciptanya

sinergi dari seluruh stakeholders yang berkepentingan melalui keterpaduan program. Dalam konteks ini, penataan ruang dapat diiadikan alat untuk menciptakan sinergi dan keterpaduan terutama dari aspek spasial.

Penataan ruang adalah salah satu bentuk model kebiiakan pengembangan wilayah yang mencakup tiga Proses kegiatan yang saling terkait, yaitu kegiatan Perencanaan tata ruad$r pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga kegiatan tersebut berialan sePerti suatu siklus yang kontinu dalam suatu manaiemen Penataan ruang yang merupakan satu kesatuan proses Perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

2.2

Penataan Ruang

2.2.1

Umum

Penataan ruang pada intinya adalah kegiatan Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam bagi kegiatan berb4gai sektor yang

jangkauannya meliputi setiap tingkat pemerintahan (nasional, propinsi, kabupaten/kota) dan kawasan. Sifat penataannya sangat erat kaitannya dengan uPaya untuk menjaga kelestarian fungsi dan estetika lingkungan hidup, oleh karenanya arahan untuk pemanfaatan ruang perlu memperhatikan Potensi dan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam setempat.

Penyusunan lndikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kineria Penataan Ruang

Berdasarkan

UU No. 24 Tahun 1992

tentang Penataan

Ruang dijelaskan bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses

penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manusianya serta kualitas pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan keterikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan. Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetap?ut rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut

jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang didasarkan atas rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Tuiuan dari penataan ruang berdasarkan UU No. 24 Tahun 1992 adalah:

a.

Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional

b.

Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya

c.

Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

-

mewuiudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera

-

mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia

-

meningkatkan pemanfaatan sda dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas

-

sd

m

mewuiudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan

Bab

s TJIPttilffi Penataan Pengembangan Wilayah dalam Konteks

2.1

Ruang pada pengembangan

Pola penataan ruang yang berorientasi pola pembangunan secara administratif sering tid"k *"nguntungkan administratif wilayah y"ng fuU,h, makro. Hal iii dikarenakan setiap mengabaikan i.Uii *.ngutamakan pembangunan di witayahnya danPengembangan sekitarnya' potensi-potensi yang ada pada daerah di melemahkan Penataan akan paisial administratif tersebut iustru yang

akan ada, selain Penggunaan lahl yans tidak efesien j"u"lopt"nt' potensi-potensi bila Sedangkan t"raip"t put" higf,-.o,t sekitar akan sangat a"rrutu,'dapat digali bersama dengan daerah

[;;

y*g

lebih cepat kerena dimungkinkan perkembangan daerah inti tersebut diantara daerahterdapat hubungan yang saling menguntungkan daerah tersebut-

untuk Karena faktor alokasi sumber daya ekonomi untuk maka pengembangan suatu wilayah berbeda-beda' adanya suatu Penataan mengembangkan suatu wilayah diperlukan r.u"rr"g

y*g 1io"k h"ny" melihat kt. dillt (internal) namun

iuga

(eksternal)' memperhatit

Untuk dapat mewakili seluruh populasi kabupaten/kota di Indonesia, diambil daerah sampel kabupaten/kota di tiga propinsi dengan pendekatan kepadatan wilalah, masing-masing dua propinsi di P. Jawa dan satu propinsi di luar P. Jawa. Kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa diharapkan dapat mewakili daerah padat dengan

kompleksitas permasalahan penataan ruangnfa, sedangkan kabupaten/kota di luar Pulau Jawa untuk mewakili daerah kurang padat dengan permasalahan penataan ruang yang tidak sekompteks permasalahan di Pulau Jawa. Dengan demikian cakupan wilayah

secara keseluruhan menjadi

38

kabupaten/kota,

yaitu

26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, 7 kabupaten/kota di Propinsi Kalirnantan Barat, dan 5 kabupaten/kota di Propinsi Dl Yogfakarta.

1.4.

Hasil yang Diharapkan

Studi ini akan menghasilkan indikator yang dapat diiadikan dasar pelaksanaan evaluasi kineria penataan ruang di daerah dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada di daerah, seperti ketersediaan data, dana, dan sumberdaya manusianya.

1.5.

MetodologiPenelitian

Pelaksanaan studi ini dilakukan selain dengan mengguhakan pendekatan analisis komparasi deduktif dan uli-coba empiris di

beberapa daerah, yang mencakup ienjang administrasi propinsi, luga dilakukan pendekatan partisipasi aktif (participatory spprooch) dari masing-masing pelaksana administrasi pemerintahan pemerintah propinsi. Juga dilakukan analisis secara statistik, untuk menguji korelasi antar berbagai variabel.


-

mewuiudkan keseimbangan kepentingan l<esejahteraan dan lceamanan

Penyelenggaraan penataan

ruang memuat

ketentuan

desentralisasi kewenangan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. UU No. 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan

Pusat dan Daerah, telah membawa implikasi perlcembangan penataan ruang pada perubahan yang lebih mendasar dengan diberlal
Otonomi daerah telah merubah berbagai kewenangan bidang penataan ruang yang semakin terbatas di tingl
Pusat dan Propinsi, akan tetapi menjadi lebih besar

di

upaten/Kota. Kewenangan Prop nsi sesuai dengan ked ud ukannya sebagai daerah otonom bersifat lintas Kabupaten/Kota dengan Kab

i

kewenangan berupa memfasilitasi penataan ruang lintas Kabupaten/Kota dan memfasilitasi hal-hal yang mungl
pedoman bagi:

a.

Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang

di

wilayah

nasional secara adil dan merata;

b.

Mewuiudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perke m bangan antarwi layah serta keseras ian antarsekto r;

c.

Pengarahan lokasi investasi pemerintah, swasta danlatau masyarakat;

d.

Penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingl
I dan wilayah

fenJusunan

2.2,2

lndik.tot untut Pdtkttt

Penataan Ruang Daerah Kegiatan penataan ruang kabupaten/kota yang diwujudkan

antara lain melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, yang meliputi:

a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota untuk meningkatl
b.

Rencana strul
dan pola

pemanfaatan ruang wilayalr

l
c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah

kabupaten/kota

e.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan

peraturan daerah, memiliki iangka waktu l0 tahun dan menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan. Produk perencanaan tata ruang berisi: (a) pengelolaan kawasan lindung dan l
pembangunan dan sistem permukiman, perdesaan dan perkotaan; (d) sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan; (e) penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan sumber daya manusia dan sumber daya buatan

Perencanaan tata ruang meniadi pedoman untuk: (") perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota; (b) mewuiudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor; (.) penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di kabupaten/kota; (a; penyusunan rencana rinci tata ruang di kabupaten/kota; (") pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan

l0


pembangunan; dan

(f) meniadi dasar untuk Penerbitan perizinan

lol
2.2.3

Peran Serta MasYarakat Perencanaan

yang efektif membutuhkan

keterlibatan

masyarakat dalam pelaksanaan Proses perencanaannya. Peran serta masyarakat dibutuhkan karena elemen masyarakat merupakan bagian dari perencanaan yang Penting. Masyarakatlah yang akan menerima dan merasakan hasil dari proses Penataan ruang, sehingga dari banyak al(tor yang berperan dalam penataan ruanS' masyarakat merupal
Keterlibatan masyarakat dalam Proses Penataan ruang meliputi tiga hal yaitu pelibatan pada tahap perencanaan ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada proses perencanaan ruang, masyaral
Proses pelibatan masyarakat dapat diialankan dalam bentuk

yang beragam sePerti mengadakan seminar, lokalcarya, atau sosiaiisasi kegiatan melalui media massa. Masyarakat yans turut terlibat dalam proses Penataan ruang sebaiknya merupakan perwakilan dari elemen masyarakat itu sendiri, sePerti tokoh agama, tokoh adat, kalangan profesi, dan sebagainya. ?ara pelaku yang yang

mewakili ini diharapkan merupakan tokoh-tokoh Yang berpengalaman dan memahami seluk-beluk tentang bidang pembangunan.

Pada proses pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat adalah dalam meniaga keberlaniutan rencana pemanfaatan ruang'

mulai dari melestarikan kawasan lindung hingga melaksanakan prinsip-prinsip good urban ethic. Proses selaniutnya yaitu proses pengendalian Pemanfaatan ruang merupakan suatu mekanisme l
yang telah ditetapkan pada rencana tata

ruang. Peran serta

masyarakat pada tahap tersebut meliputi pelaporan dan pengawasan.

tl


Sedangkan untuk penertiban dilakukan oleh Pemerintah. Masyarakat dapat mengadakan pelaporan atas pelanSgaran terhadap rencana tata ruang, atau pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaan pemanfaatan

ruang. Pengawasan iuga dapat dilakukan oleh masyarakat melalui wadah-wadah yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Atas perannya dalam pelaporan dan pengaw?san tersebut, masyarakat menjadi bagian yang vital dan turut menentukan arah dari proses Penataan ruang tersebut.

2.3

Penilaian Kinerja Penataan Ruan,g Daerah Pengul
suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan l<egiatan dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, misi, dan visi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, atau proses. Pengukuran kinerja memiliki komponen-komponen yang terdiri atas : (a) penetapan indikator kinerja; (b) pencapaian kinerja; dan (c) evaluasi kinerja. Keberhasilan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) sering diukur dari sudut pandang masing-masing stokeho/ders, misalnya lembaga legislatif, instansi pemerintah, LSM, masyarakat, dan sebagainya. ldealnya, penyusunan tel
pelaksanaan program pembangunan dilakukan melalui proses partisipasi yang transparan dari berbagai stokeholders, sehingga diperoleh apa yang diharapkan oleh stakeholders atas kinerja lembaga tersebut.

Pengukuran kineria mencakup penetapan indikator kinerja,

bobot masing-masing indikator dan penetapan capaian indikator kinerja. Pengukuran kinerja setiap kegiaran dapat dilakukan melalui pencapaian yang didasarkan kepada indikator-indikatornya. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikxor kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja dapat didasarkan pada indilcator masukan (inputs), indikator keluaran (outputs), indikator hasil (outcomes), indikator manfaat (benefir), dan ind ikator dampak (impocts).


Mengingat program dapx terdiri atas berbagai kegiatan, maka pengukuran kineria setiaP Program didasarkan kepada hasil kinerla kegiatan-kegiatan yang terdapat didalamnya' Setiap kegiatan dapat memiliki bobot yang berbeda dalam pengukuran kineria program. Bobot setiap program memerlukan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Pihak eksekutif mengusulkan dan perlu mendapat persetuiuan dari pihak legislatif' Pedoman dalam penentuan indikator kineria adalah sebagai

berikut:

a. b. c. d.

Spesifik dan jelas. Dapat diulcur secara obyektif, baik kuantitatif maupun kualitatif. Dapat dicapai

Penting dan harus berguna untuk menuniukan pencapaian l<eluaran, hasil, manfaat dan dampak.

e. f.

Cukup flekibet dan sensitif terhadap perubahan. Datanya dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis-

Dalam perkembangannya, sistem penilaian bergeser dari penilaian kualitatif ke penilaian kuantitatif walaupun disadari bahwa sistem penilaian tersebut memiliki kelemahan. Pergeseran ini sebagian besar disebabkan oleh kemudahan dalam pembuatan urutan dan kemudahan pembacaan hasil penilaian- Alasan lainnya mengaPa

sistem penilaian tersebut masih digunakan adalah karena dapat memudahkan dalam melakukan perkiraan keadaan suatu daerah atau objek apapun yang akan dinilai. Angka dan nilai tersebut berfungsi sebagai indikator.

Suatu indikator merupakan alat yang dapat dipakai untuk menggambarkan secara sederhana suatu keadaan yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dalam satu sistem yang lebih besar dan lebih rumit. Indikator tidak dimaksudkan meniadi alat tunggal dalam

evaluasi obiektif atas suatu keadaan. Yang berlaku umum adalah dilakukannya limitasi iumlah indikator untuk memPeroleh gambaran suatu keadaan yang ingin dinilai. Oleh karena itu, walaupun dinilai mengandung banyak kelemahan, Penggunaan indikator dalam iumlah

.


terbatas lebih banyak diterima oleh banyak pihak. Dengan iumlah indikator yang terbatas, maka perhatian lebih terarah pada tindakantindakan yang dapat dilakukan untuk mengubah besaran angka atau nilai indikator. Pengembangan dan pemilihan indikator dapat dilakukan secara sederhana karena semua angka atau besaran yang dapat menggambarkan l<eadaan daerah dapat digunakan sebagai indikator. Namun demil
2l gobal dan kemudian nasional,

wawasan tentang pembangunan bergeser ke arah yang lebih memperhatilcan keberlaniutan. Dengan demikian maka diperlul
Selain itu, setelah berlangsungnya reformasi pada tahun 1998, tumbuh iuga kesadaran bahwa kegiatan pembangunan harus berlandaskan penyelenggarzan urusan publik dan privat yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang tanggap terhadap kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat setempar. Indikator-indikator yang dapat menonjolkan asas tersebut di tingkat pemerintah propinsi perlu mendapatkan perhatian secara khusus terutama untuk negara seperti Indonesia yang memiliki keragaman daerah yang sangat tinggi dimana prioritas lokal berbeda satu dengan yang lainnya. Perumusan dan pemilihan indikator dapat dilakukan melalui

dua pendekatan yaitu teknokratik dan humanistik. Pendekatan teknokratik berdasarkan proses berpikir sebagian orang yang dinilai memiliki otoritas dan keahlian untuk membahas dan menentukan indikator yang tepat untuk menilai suatu keadaan. Pendekatan ini akan menghasilkan indikator yang cenderung bersifat sebagai produk

l4


ilmiah. Pendekatan humanistik berdasarkan pada pemahaman bahwa setiap individu terlepas dari tingkat keahliannya, dinilai memiliki hak yang sama untuk menentukan indikator. Paham ini berangkat dari pandangan bahwa setiap individu memiliki naluri kecerdasan yang sama seandainya diberi cukup informasi dalam hal menanggapi kemungkinan kelangsungan hidupnya di masa depan. lndikator yang al
Pendekatan teknokratik membutuhkan Peran dominan para pakar. Pakar diminta bantuan untuk merumuskan dan memilih indikator yang sesuai dan dianggap netral dan obyektif terhadap berbagai kepentingan yang muncul. Pada masayang akan datang halhal yang menyangkut kebutuhan orang banyak dan lebih bersifat tidal< menentu karena banyaknya ketidakpastian, dapat mengandalkan pemahaman masyarakat untuk mernilih berbagai kemungkinan yang terbayangkan akan teriadi.

Pendekatan humanistik mengandalkan Peran sebesar mungkin dari masyarakat dalam perumusan dan pemilihan indikator. Pendekatan ini dibangun atas pemahaman bahwa setiap individu

sudah semestinya berhak untuk menentukan dan memilih masa depan bagi dirinya. Masa depan tersebut dalam arti kondisi atau keadaan yang akan ditanggungnya di masa yang akan datang. Pelibatan masyarakat merupakan cerminan dari prinsip good governance. Hasil pemilihan cenderung diterima secara lebih luas.

3.

l.

Lokasi ftengumpulan Data

Dalam rangka penyusunan indikator evaluasi kinerja penataan ruang daerah, penentuan daerah uji coba sebagai sampel menjadi hal yang sangat penting, berkaitan dengan keabsahan proses pemilihan indikator untuk dijadikan indikator kinerja penataan ruang. Dengan pertimbangan alokasi waktu dan dana, diambil sampel dari kabupaten/kota yang ada di tiga propinsi, yaitu 26 kabupaten/kota di PropinsiJawa Barat, 7 kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Barat, dan 5 kabupaten/kota di Propinsi Dl Yogyakarta. Dengan demikian,

iumlah sampel keseluruhan adalah 38 kabupaten/kota. Sampel ini berfungsi sebagai lokasi penguiian indikator sehingga diperoleh indikator terpilih yang dapat menjadi parameter penilaian kinerja Penataan ruang.

3.2.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui survey primer dan survey sekunder. Survey primer dilakukan dengan metode wawancara semi terbuka menggunakan kuesioner. Survey sekunder dilakukan untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundangan, studi terkait, dan literatur dari berbagai sumber. Pengumpulan data dilakukan sebanyak dua tahap. Tahap pertama adalah melakukan inventarisasi berbagai kebijakan dan studi literatur yang terkait

dengan penataan ruang secara langsung dan tidak langsung, menyusun dan menyebarkan kuesioner (Lampiran A) ke seluruh instansi perencana tingkat Propinsi di lndonesia untuk menjaring informasi berdasarkan aspirasi dan pengalaman pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kegiatan penataan ruang di tingkat

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kineria Penataan

Ri{llg

Pengumpulan data tahaP Pertama adalah pengkajian ulang kebiiakan, studi literatur, dan garnbaran umum

propinsi. Hasil dari

kegiatan penataan ruang di tingkat propinsi yang akan meniadi masul(an dalam identifikasi prinsip, kriteria, dan indikator kineria penataan ruang. Tahap kedua adalah menyusun dan menyebarkan

kuesioner (Lampiran C) ke lima lembaga/instansi, yaitu Badan Perencanaan Daerah, Dinas Tata'Kota, Kantor Pertanahan, Badan Pusat Statistik dan Sekretaris DPRD di tingkat kabupaten/kota' Penyebaran kuesioner yang kedua ini bertuiuan untuk meniaring informasi yang dapat mendukung pemilihan indil
pembiayaan)

|

(2) Pemanfaatan RTRWK dalam

kegiatan

pembangunan; (3) peranan RTRWK sebagai pedoman pengendalian

pemanfaatan ruang

di

daerah; (4) partisipasi masyarakat dalam

l<egiatan penataan ruanS; (5) fungsi dan peran Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (|KPRD); dan (6) manfaat penataan ruang yang dirasakan masyarakat dan swasia.

3.3.

Analisis Data

Analisis data meliputi kegiatan sebagai berikut: (l) identifikasi kegiatan penataan ruang; (2) identifikasi prinsip, kriteria, dan indikator kinerja penataan ruang; (3) analisis pemilihan indikator.

Proses identifikasi dan pemilihan indikator untuk setiap tahapan kegiatan Penataan ruang menggunakan pendekatan teknokratik, yaitu melibatkan peran dominan para pakar dalam merumuskan dan memilih indikator yang's€suai dan dianggap netral' Pelibatan pakar telah dimulai seiak penyelenggaraan seminar "Evaluasi Kinerja Penataan Ruang Daerah" pada tahun 200 I .


3.3.1

ldentifikasi Kegiatan Penataan Ruang

Evaluasi kinerja penataan ruang didahului derrgan identi{ikasi kegiatan pembentuk penataan ruang, terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selan jutnya, peni laian kinerja ketiga kegiatan tersebur d i kelom pokkan menjadi tiga kelompok, yaitu input, proses, dan output.

Perencanaan Tata Ruang

Untuk tahap perencanaan tata ruang, aspel< yang hendak (l) proses penyusunan rencana tata ruang (meliputi

dinilai adalah:

tahap perolehan data dan informasi, analisis dan sintesa, penyusunan rencana, serta evaluasi); (2) prosedur penyusunan rencana tata ruang; dan (3) proses dan prosedur penetapan rencana tata ruang, terlcait dengan pengesahan rencana tata ruang menjadi produt< hukum (Perda RTRWK).

A.

Indikator Input Kelompol< indikator input dapat dilihat pada komponen input dalam aspek perencanaan tata ruang berikut ini:

l. 2. 3. 4. B,

Pemenuhan data untuk penyusunan rencana Dukungan dana untuk perencanaan Kesiapan organisasi atau kelembagaan

Dukungan sumber daya manusia

Indikator Proses Kelompok indikator proses dapat dilihat pada komponen proses dalam aspek perencanaan tata ruang berikut ini:

l. 2. 3.

Proses komunikasi horisontal antar profesional Proses komunikasi horisontal antar pengambil keputusan

Proses komunikasi horisontal antara profesional dengan pengambil keputusan

4.

Proses tranparansi penyusunan perencanaan tata ruang

l8


5. C.

Proses partisipasi masyarakat

Indikator Output Kelompok indikator outPut dapat dilihat pada komponen outPut dalam aspek Perencanaan tata ruang berikut ini:

l. 2.

Status rencana tata ruang Kualitas rencana tata ruang

Pemanfaatan Tata Ruang

Untuk tahap pemanfaatan ruang, akan dilakukan penilaian terhadap tingkat pemanfaatan rencana tata ruang wilayah yang ada dan sedang digunakan. Beberapa aspek yang akan dinilai adalah:

-

Upaya-upaya pemerintah daerah untuk membuat kebiiakankebiiakan penuniang dalam bidang hukum, kelembagaan dan pembiayaan sebagai uPaya agar rencana tata ruang wilayah dapat meniadi acuan utama dalam penyusunan rencana sektoral serta dapat diimplementasikan secara konsisten.

-

Seiauh mana program-Program pembangunan yang dibuat mengacu pada rencana tata ruang yang ada.

-

Sejauh mana Program-Program pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencanatata ruang yang ada

-

Bagaimana pengaruh pelaksanaan

Protram-Program

pembangunan tersebut terhadap kualitas ruang yang ada

-

Seiauh mana kualitas ruang tersebut memberikan pengaruh terhadap kehid u pan masYarakat

A.

Indikator Input

Kelompok indikator input dapat dilihat pada komponen input dalam aspek pemanfaatan ruang berikut ini:

l.

Penggunaan RTRWK sebagai rujukan dalam RaPat Koordinasi Pembangunan di Tingkat Kabupaten/Kota

2.

Kelengkapan peftlturan pelaksanaan dalam pemanfaatan ruang

t9


B. lndikator Proses Kelompok indikator proses dapat dilihat pada komponen Proses dalam aspek pemanfaatan ruang berikut ini:

l. 2.

Proses komunikasi horisontal antar profesional

Proses komunikasi horisontal antar pengambil keputusan (koordinasi antar instansi sektoral) dalam penyusunan Prosram sena anggarannya

3.

Proses komunikasi horisontal antara profesional

dengan

pengambil keputusan

4. 5.

Proses sosialisasi rencana tata ruang pada masyarakat

C.

Indikator Output

Proses penerbitan perizinan lokasi pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat

Kelompok indikator output dapat dilihat pada komponen outPut dalam aspek pemanfaatan ruang berikut ini:

l.

Kualitas pemanfaatan ruang

2.

Dampak akibat kegiatan pemanfaatan ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Untuk tahap pengendalian pemanfaatan ruang, akan dilakukan penilaian terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh dalam upaya Pengawasan dan penertiban -pemerintah daerah pelakanaan program-program pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

A.

lndikator Input Kelompok indikator input dapat dilihat pada komponen input dalarn aspek pengendalian pemanfaatan ruang berikut ini:

20

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

pq{g" xy:lg

l.

Pembagian tugas pokok, {ungsi, dan tanggung iawab antar instansi yang ielas untuk pengendalian Pemanfaatan ruang

2.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia daerah untuk

Pengawasan

dan penertiban dalam

pengendalian

pemanfaatan ruang

3.

Kesiapan dan partisipasi LSM dan unsur m?fyarakat dalam Pengawasan dan Penertiban

4.

Kelengkapan Peraturan pelaksanaan dalam pengendalian pemanfaatan ruang

n

o.

lndilcator Proses Kelompol< indikator Proses dapat dilihat pada lcomponen Proses dalam aspek pemanfaatan ruarrg beril
(-

l.

Proses komunikasi horisontal antar Pengambil keputusan (l
2.

Proses komunikasi lrorisontal antara LSM atau unsur-unsur masyarakat dengan pengambil keputusan

lndikator OutPut Kelompok indikator outPut dapat dilihat pada komponen output dalam aspek pemanfaatan ruang berikut ini:

l. 2. 3.

3.3.2

Berkurangnya konflik pemanfaatan ruang

Efektivitas Program pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tujuan-tuiuan Penataan ruanS Efektivitas periiinan Pemanfaatan ruang di lapangan sehingga tercapai kesesuaian antara rencana dengan imPlementasi serta berkurangnya konflik pemanfaatan ruang antar pihak yang berkepentingan

ldentifikasi Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Evaluasi kineria penataan ruang menggunakan kerangka hirarkis, terdiri dari tuiuan, prinsip, kriteria, dan indikator. Fungsi dari

2l

Penyusunan Indikator untuk pelaksanaan Evaluasi Kineria penataan Ruang

penerapan kerangka hirarkis adalah sebagai pedoman untuk memformulasikan indikator evaluasi kinerja penataan ruang secara hirarkis, sehingga diperoleh srandar penilaian yang lconsisten, logis dan saling berkaitan. Bagan kerangka hirarkis penilaian kinerja Penataan ruang dapat dilihat pada Gambar 3. t.

Tuiuan Penataan Ruang

Prinsip Penataan Ruang

lndikator/sub Indikator Penataan Ruang

Gambar 3.1 Kerangl
Prinsip adalah aturan/acuan pokol< yang meniadi iandasan/dasar suatu tindakan/kegiatan (.S. Maini, 1993 dalam The Tropenbos Foundation, I997). Dengan demikian, prinsip penataan ruang mencerminkan tuiuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penataan ruang. Kendati belum terukur, prinsip harus diformulasikan

dalam bentuk elemen eksplisit atau implisir yang dapat menjamin tercapainya tuiuan penataan ruang. Prinsip yang semakin eksplisit dan

spesifik akan memudahkan perumusan kriteria dan membuat pelaksanaan kegiatan menjadi lebih baik.

Pada tahap perumusan kriteria mulai dibahas tentant parameter, yaitu sesuatu yang dapat diukur. Kriteria berfungsi untuk memberi gambaran bagaimana kegiatan dapat dilaksanakan dan

tuiuan dapat dicapai melalui suaru prinsip. Kriteria juga berperan dalam mengaitkan prinsip (sesuatu yang abstrak dan tidak terukur; dengan indikator.


Indikator adalah parameter kuantitatif dan/atau kualitatif untuk mengukur kriteria. lndikator dapat menggambarkan tingkat penCapaian sasaran atau tuiuan. lndikator kuantitatif disaiikan dalam bentul< angka, iumlah, volume, Persentase, dan sebagainya. lndil
3.3.:t

Analisis Pemilihan lndil
Kategorisasi Data Kategorisasi data perlu dilakukan karena PeneraPannya dalam statistik akan berbeda untuk ienis data yang berbeda' Berdasarl
nominal dan data ordinal. Data kuantitatif terdiri dari data interval dan data rasio.

Doto Kualitatif

a.

Data Nominal Data berripe nominal adalah data yang paling rendah dalam level

pengukuran data. Jil
data

hanya

menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori, mal
ielaki dikategorikan sebagai I dan PeremPuan sebagai

Z'

Kategori ini hanya sebagai tanda saia, tidak menuniul
b.

Data Ordinal Data ordinal adalah iuga data kualitatif namun dengan level yang lebih tinggi daripada data nominal. Jika pada data nominal' semua data kategori dianggap sama, maka pada data ordinal, ada tingkatan data. Pada data ordinal, ada data dengan urutan lebih

Penyusunan lndikator untuk Pelaksanaan Evalqasi Kineria Penataan Ruang

tinggi dan ururan lebih rendah. Namun seperti juga pada data nominal, pada data ordinal ini iuga tidak bisa dilakukan operasi matematika.

Doto Kuontitotif

a.

Data Interval

Data interval menempati level pengukuran data yang lebih tinggi dari data ordinal, karena selain urutannya bisa bertingkat, urutan tersebut juga bisa dikuantifikasi. Namun data interval tidak memiliki titik nol yang absolut, sehingga sifat datanya meniadi relatif.

b.

Data Rasio

Data rasio adalah data dengan tingkat pengukuran paling tinggi di antara ienis data lainnya. Data rasio adalah data bersifat angka

dalam arti sebenarnya (bukan data kategori) dan

bisa

dioperasikan secara matematika. Perbedaan dengan data interval adalah bahwa data rasio memiliki titik nol yang absolut.

Analisis Deduktif Analisis deduktif dilakukan untuk seleksi awd indikator, yaitu

untuk memilih indikator yang dianggap dapat mewakili berbagai kegiatan pembentuk penataan ruang. Caranya adalah dengan melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundangan dan studi literatur yang terkait dengan penataan ruang, serta melakukan diskusi dengan tenaga ahli di bidang tersebut.

Setelah diperoleh jumlah indikator yang lebih sedikit, selaniutnya disusun kuesioner yang akan disebarkan ke kabupaten/kota di beberapa propinsi. Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan dari para stakeholders (porticipatory approoch) yang langsung menangani kegiatan penataan ruang di daerah dan menganalisis indikator agar dapat diolah secara statistik, berdasarkanl

l.

Ketersediza,n dan aksesibilitas data

2. Kontinuitas data secara

rutin (tahunan)


3. Reliabilitas data yang memadai 4. Menghindari duplikasi indikator 5.

Indikator tersebut dianggap secara sensitif dapat mewakili masing-masing dimensi Penataan ruang atau mempengaruhi dampak penataan ruang secara menyeluruh bagi masyarakat

Analisis Statistik Analisis keterwakilan dan ketersediaan data menghasilkan indikator yang dapat diolah dengan alat bantu sPSS ataupun StatPro. Pada tahap ini, telah ditentukan indikator yang akan diladikan variabel bebas (independent voriable : x!,.',xn) dan variabel tidak bebas (dependent varioble = Y). Setiap variabel bebas dianalisis dengan variabel tidak bebas untuk mencari variabel/indikator dengan nilai Rsquared yang terbesar. sehingga diperoleh, beberapa indikator yang dianggap dapat menielaskan besar kecilnya nilai variable tidak bebas' Selaniutnya, dilakul
bentukpersamaan regresi (Y = C * a1.x1 f a2'x2 * a3'x3 +"""+ an,xn ) dan nilai R-squared untuk persamaan tersebut' Hasil persamaan tersebut akan meniadi dasar analisis selaniutnya untuk merumuskan indeks komposit pembentuk indeks Penataan ruang'

3.4.

fadwal Pelaksanaan Studi

pelaksanaan studi Penyusunan indikator untuk evaluasi kinerja penataan ruang direncanakan berlangsung selama 5 (lima) bulan kalender. Rincian tahap kegiatan dan iadwal pelaksanaan studi yang direncanakan dapat dilihat pada Tabel 3' l '

Waktu

25

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Eyaluasi Kinerja Penataan Ruang

Tabel 3. I ladwal Pelaksanaan Studi KEGIATAN Pengumpulan dan analisis kebijakan dan studi literacur

BUTAN z J

I

BULAN 3

JULAN 4

3

I

BULAN 4 4

2

:

Perumusan prinsip, kriteria, dm indikator penataan

ruang

Konsultri tenaga ahli penataan ruang Penyebaran

kuesioner ke daerah Uji coba prameter ke daerah

Konsult6i tenaga ahli statistik

Finalissi dan Pencetakan Laporan

l-. tl

ii

l I

BULAN 5 I

2

4

SItu SffiUDIi Padababiniakandibahasmengenaihasi|penjaringanaspirasi

dan informasi kegiatan Penataan ruang di tingkat propinsi' Proses penentuan indikator kineria Penataan ruanS' gambaran umum kegiatan penataan ruang di Propinsi Dl Yogyakarta' pemilihan coba indikator di ind]kator yang dapat diterapkan di daerah' dan uii memperoleh untuk Barat Propinsi 1u*" Au."t dan Kalimantan kineria penilaian Penataan indikator yang akan diiadikan Parameter ruang.

4.1,

Posisi Penataan Ruang dalam Kebiiakan Pemerintah

Keterkaitan antara penataan ruang dengan kebiiakan pemerintah|ainnyadapatdibedakanatashubungansecaravertika| dan horizontal. Hubungan secara horizontal adalah menurut Rencana tingkatan wilayah, misalnya nasional, regional, dan lokal' "matra merupakan. yang ruang ,"ri ,r"ng adalah produk Penataan yang wilayah untuk ruang" Jari Pola Dasar Pembangunan merupakan dan bersfngkutan. Karena sifatnya yang lintas sektoral ruang wahana untuk integrasi antar sektor, maka rencana tata sektor meniadi pedoman/acuan yang dipatuhi oleh berbagai mestinya pembangunan yang membutuhkan ruang'

Hubungan secara vertikal adalah menurut hirarki produk 1992 perencanaan taca ruang. Berdasarkan UU No' 24 Tahun batam UU No. 24 Tahun 1992 disebutkan bahwa RTRWN meniadi propinsi dan pedoman bagi proses Penataan ruang di tingkat 'K"mudian propinsi bagi pedoman meniadi RTRW ilabupaten/koi.. tersebut Pola ruang tingkat kabupaten/kota'

proses Penataan merupakansistemtop-6o*nyangbersifatsentralistis.Wa|aupun belum ada ketentuan hukum yang merubah undang-undang ini'


namun sejalan dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, semakin memacu pelaksanaan otonomi daerah dan prinsip-prinsip Good Governance. UU No. 22 Tahun 1999 merupakan kebijakan nasional untuk menyerahkan kewenangan berbagai urusan kepemerintahan yang sebelumnya berada di tangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya rlrusan penataan ruang daerah. UU No. 22 Tahun 1999 mengandung pengertian bahwa kewenangan penataan ruang seharusnya berada pada mereka yang langsung berkepentingan dengan pemanfaatan ruang, yaitu masyarakat. Kendati begitu, dalam menyelenggarakan penataan ruang kabupaten/kota harus tetap memperhatikan RTRWN dan RTRWP, demikian juga berbagai kebiiakan straregis penaraan ruang yang ditetapkan oleh pusat dan propinsi tanpa mengurangi kewenangan kebupaten/kota dalam menata ruang wilayahnya. Bagan posisi penataan ruang dalam kebijakan nasional dan daerah, baik secara vertil
4.2.

Konsep ldeal Penataan Ruang Daerah

Konsep ideal penataan ruang merupakan upaya peningkatan nilai tambah ruang hingga menghasilkan pembangunan kota yang berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, dan politik. Peftama, dalam aspek ekonomi maka pembangunan kota yang berkelanjutan menuntut pemanfaatan sumberdaya secara efisien dengan memperrimbangkan pasar global secara menyeluruh hingga tercapainya tingkat kompetisi sesuai dengan fungsi koranya. Kedua, dalam aspek lingkungan maka pembangunan kota yang berkelaniutan

tidak saja mempertimbangkan generasi yang

sekarang

tapi

menjamin kesinambungan keseiahteraan generasi mendatang. Salah

satunya adalah dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan baik dalam tataran kebijakan, misal melalui amdal regional, maupun dalam tataran pelaksanaan, misal melalui penciptaan hutan-hutan kota untuk menjaga iklim mikro dan kestabilan air tanah. Pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan juga menyangkut upaya pengurangan polusi serta penghematan energi. Ketiga, dalam aspek sosial, budaya, dan politik maka pembangunan kota yang berkelanjutan memungkinkan

Penyusunan tndikator untuk Petaksanaan Evalsasi Kinerja Penataan Ruang

:6

s

:9: bo

a)

c

.(L.

GI

5 G (ll

*,

|d

F G .o (n (n (u

U

-g a+O LO FL :

:'i'li

d.

6'

E>B'

u.d

SE g>4"

d. at>

zu

lii:

bP

.ii+

Itt tr

>6l Ct:

I ,i.:o.t,

o

o

8,,

=l

GI

A

1ta YI

v

'l

I I

U'I < ---J z. H'........

nl

I d

t_1

G 00

u _1

.o

CL

o o-

GI

o (,

tr (!

E

irt

o q

G

cl

z

0l

I

29

o 6 (!

\rr gA

=6 6)0,


kota tidak saja menjadi lokasi ideal untuk bekerja, tempat tinggal, berekreasi, belajar, dan sebagainya, namun fasilitas dan

pelayanan yang tersedia harus dapat memenuhi kebutuhan masyaral
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep ideal penataan ruang adalah untuk mewujudkan terciptanya kota untuk semua (city for o//) termasuk generasi mendatang. Penataan ruang merupakan suatu proses menerus untuk memilih berbagai alternatif

guna mencapai tujuan tertentu di masa mendatang

dengan

menggun akan sum berdaya yang ada seefi sien mungki n.

4.3.

Proses Penentuan Indikator Kinerja Penataan Ruang Penataan ruang dikatakan berhasil apabila kegiatan tersebut

telah mencapai apa yang menjadi tuiuannya. Dengan demikian, sebelum menentukan indikator kinerja penataan ruang, terlebih dulu harus ditetapl
dengan sangat beragamnya karakteristik berbagai daerah di lndonesia. Oleh karena itu perlu dicari tujuan yang dapat mewakili apa yang ingin dicapai oleh setiap daerah secara umum.

Tahap Pertama - Penentuan tuiuan dan prinsip penataan ruang

Penataan ruang adalah kegiatan pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam bagi kegiatan berbagai sektor. Sifat penataannya erat l€itannya dengan upaya untuk menjaga kelestarian fungsi dan

estetika lingkungan hidup. Salah satu tujuan penataan ruang berdasarkan UU No. 24 Tahun 1992adalah mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan sejahtera dan mewujudkan perlindungan fungsi ruang. Pada studi ini ditentukan tujuan penataan ruang yaitu "Penataan ruang untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup". Berdasarkan tujuan tersebut, pada tahap peftama, dirumuskan tiga prinsip penataan ruang dengan melihat tahapannya, yaitu: (l) perencanaan tata 30

penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evalsasi Kinerja Penataan Ruang

ruang d iselenggarakan secara berkesinambun8an untuk menghasilkan rencana tata ruang yang berkualitas, berkelaniutan, dan berwawasan

Pemanfaatan ruang turut membangun sumberdaya manusia dan meningkatkan keseiahteraan masyarakat; dan (3) pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk

lingkungan;

(2)

kualitas

meniamin terselenggaranya Penataan ruang yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Tahap Kedua

- ldentifikasi kriteria Penataan ruang

Ketiga prinsip Penataan ruang tersebut diturunkan meniadi

berbagai

kriteria. Kriteria berfungsi

sebagai parameter .yang

menielaskan bagaimana prinsip dapat diwuiudl
mencal
yang berlcualitas dan memiliki status hukum' Prinsip kedua diturunkan menjadi enam kriteria yang mencakup berbagai

parameter yang menggambarkan uPaya Pemanfaatan ruang oleh

pemerintah daerah dan manfaat kegiatan Penataan ruang yang dapat dirasakan masyarakat. Prinsip ketiga diturunkan meniadi delapan

kriteria yang ntencakup berbagai Parameter yang

menilai

keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan peman{aatan ruang di wilaYahnYa.

Tahap Ketiga

- ldentifikasi indikator

Penataan ruang

Untuk melakukan perhitungan diperlukan Parameter yang lebih detail dan terukur. Oleh karena itu, setelah kriteria Penataan ruang

d

iidentifi kasi, selaniutnya setiap kriteria

berbagai indikator/sub indikator.

d

iteriemahkan meniad

i

Karakteristik dari indikator adalah

harus spesifik, terukur baik kuantitaif maupun kualitatif, dapat dicapai, fleksibel, dan berguna untuk menuniukkan pencapaian hasil dan manfaat.

3l


Penjabaran prinsip penataan ruang meniadi kriteria dan indikator tetap berpegang pada tiga kegiatan penataan ruang yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, serta masing-masing kegiatan terdiri dari indikator input, indikator proses dan indikator output (Lampiran B).

Tahap Keempat

-

pemilihan kriteria dan indikator

Tahap selanjutnya adalah melakukan penyederhanaan indikator untul< kemudahan pelaksanaan evaluasi kinerja penataan ruang di daerah, sehingga proses rancangan indikator untuk evaluasi kinerja tersebut dapat operasional dilakukan. Hasil identifikasi kriteria dan indil
Tabel 4.

l.

I

Kriteria

Kategori Data

Indikator

Terselenggaranya

l.

Perencanaan tata ruang yang sesuai dengan

2.

Peraruran Perunoangan yang berlaku

(UU

24t92, PP 69/96, NSPM Penyusunan RTRW, dsb)

f f

.

I

Kriteria dan Indikator Kinerja Penataan Ruang Tahap

RTRWK kabupaten/kota (RTRWK) telah ditetapkan menjadi Perda Jumlah peraturan/kebijakan yang lebih operasiona{ sebagai tindak laniut dari

Kualitatif Kuantitatif

Perda RTRWK

3.

Tim teknis penyusunan RTRW terdiri

Kualitatif

dari SDM yang kompeten (berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman keria)

4.

Jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan konsultasi publik selama proses penyusunan RTRWK

Kuantitatif

Terlaksananya upayaupaya pemanfaatan ruang untuK

5.

Penurunan jumlah konflik pemanfaatan ruang (antar wilayah, antar sektor, antar pelaku)

Kuantitatif

meminimalkan konflik

6.

Efektifitas fungsi dan peran TKPRD

Kualitatif

Penyusunan tndikator untuk Pelaksa"""n

Kategori Data

lndikator

Kriteria dan memaksimalkan fungsi pemanfaatan ruang

qtSlutti Kin""i" P"n"

7.

Perbandingan antara anqSaran pembangunan di bidang Penataan ruang dengan total anggaran

Kuantitatif

B.

Perbandingan antara anSSaran pembangunan di bidang lingkungan hidup dengan total anSSaran

Kuantitatif

Pl1$rylnal-

oembangunan

lll.

Terlaksananya pemanfaatan ruang yang dituiukan untuk

mendukung peningkatan kualitas SDA dan lingkungan

hidup

lv. Terlaksananya pemanfaatan ruang yang ditujul
mendukung

9.

Kuantitatif

Proporsi Iuas kawasan lindung dibandinekan luas wilaYah f O. UpuyJyung telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meniaga

Kualitatif

kawasan lindung

I l. Tingkat konversi kawasan lindung meniadi lenis pemanfaatan lainnya

Kuantitatif

12. Perbandingan antara iumlah fasilitas pendidilcan dengan lumlah penduduk

Kuantitatif

usia sel
3. a.

|

Angka PartisiPasi sekolah usia | 6tahun

peningkatan

b.

l<esejahteraan

I

B

Kuantitatif Kuantitatif

Angl
tahun

masyarakat melalui penyediaan pelayanan

Perbandingan antara iumlah fasilitas kesehatan dengan lumlah Penduduk

Kuantitatif

a.

Kuantitatif

dasar, diantaranYa:

14.

-

15.

pendidikan kesehatan

air bersih transPortasi telekomunikasi

b.

Penduduk yang memilik akses ke fasilitas kesehatan Penduduk Yang memiliki akses ke

Kuantitatif

sanitasi I

6. a.

Luas afea terlayani iaringan

Kuantitatif

transportasi dan angkutan Publik

b.

Luas area terlaYani iaringan

Kuantitatif

telekomunikasi

c.

v.

Penataan ruang mamPu mendorong terciPtanYa lapangan kerla

17.

Penduduk yang terlayani iaringan distribusi air bersih

Nilai realisasi investasi PMDN realisasi investasi PMA

18. Nilai

19. Jumlah

20.

penganSSuran

lumlah penduduk miskin

33

Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif


Kriteria

Vl.

Penataan ruang

lndikator 2 | . Lokasi sebaran fasilitas

menyediakan ruang yang ideal bagi kegiatan masyarakat

Vll. Terselenggaranya partisipasi berbagai

elemen masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Vlll.

Terlaksananya penegakan hul
pendidikan telah

Kategori Data Kualitatif

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

22. Lokasi sebaran fasilitas kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 23. Tersedianya wadah (desk, kotak pos, forum) bagi penyampaian laporan/aduan

Kualitatif Kualitatif

ciari masyarakat mengenai oenyimoansan oemanfaatan ruans 24. Jumlah laporan dari masyarakat mengenai penyimpangan pemanfaatan ruans

Kuantitatif

25. Tersedianya prosedur penanganan

Kualitatif

penyimpangan pemanfaatan ruang

26. Bentuk dan iumlah publikasi mengenai

Kuantitatif

penyimpangan pemanfaatan ruang

Beberapa asumsi yang mendasari pemilihan delapan kriteria dan indikatornya adalah:

l.

Penataan ruang terdiri atas

tiga kegiatan utama,

yaitu

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses perencanaan mernegang peran yang cukup mendasar karena produk dari perencanaan akan meniadi pedoman pelaksanaan kegiatan penataan ruang selanjutnya.

Untuk itu, penyelenggaraan perencanaan tata ruang di daerah harus mempertimbangkan berbagai peraturan perundangan

di berbagai tingl(atan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan karal
sesuai dengan ketentuannya adalah;

a.

RTRWK telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Penetapan RTRWK menjadi Perda umumnya melalui proses dan pembahasan yang panjang, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun dengan kelompok stokeho/ders lainnya, sehingga pada saat RTRWK ditetapkan meniadi Perda diasumsikan produk tersebut telah sesuai dengan ketentuan

34

Penyusunan Indikator untuk P.ld,:3n31n

E""l'uti Kint4u

I

yang ada dan telah menamPung kepentingan dari berbagai l<elornpok masyarakat.

b.

Perda RTRW di tingkat kabupaten/kota berisi hal yang sifatnya lebih teknis dibandingkan RTRW pada hirarkis rencana diatasnya. Namun dalam uPaYa untuk mengimplementasikan RTRWK yang telah disusun, maka diperlukan tindak laniut dari Perda RTRWK melalui dukungan dari instrumen-irrstrumen yang ada seperti Kep,,ttusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, seperti peraturan mengenai investasi, luas dan tinggi bangunan,

dan/atau dengan menetapkan Peraturan tentang rencana spasial yang lebih detail dan operasional, sePerti rencana detail dan rencana teknis. Hal ini diperlukan karena RTRWK

yang disusun bersifat arahan normatif, sehingga tanpa adanya peraturan atau kebiial
c.

lndikator lain yang mengindikasikan bahwa RTRWK yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas' adalah dengan mengukur tingkat kapabilitas sumberdaya manusia di dalam Tim Teknis Penyusunan RTRWK' berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalanran keria'

d.

dan konsultasi publik Jumlah penyelenggaraan sosialisasi selama Proses Penyusunan RTRWK iuga meniamin bahwa

produk RTRWK telah menamPung semua

aspirasi

masyarakat. Dalam banyak hal, publik atau masyarakat merupakan aktor yang Penting dalam penataan ruang' Publik akan meniadi pihak yang langsung terkena imbas positif atau negatif akibat kegiatan Penataan ruang' Oleh karena itu, peranan publik dalam memberi masukan harus difasilitasi oleh pemerintah daerah, sehingga teriadi aliran informasi yang lancar dan akurat dari publik kepada pemerintah mauPun sebaliknya. Dengan begitu, pada saat Ferda RTRWK siap untuk dioperasionalkan, maka publik telah siap pula untuk turut berPartisipasi dalam pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang'

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerla Penataan Ruang

Z.

Penataan ruang dimaksudkan untuk meminimalkan konflik dan memaksimalkan manfaat. Konflik pemanfaatan ruang menjadi suatu hal yang penting untuk dinilai karena adanya konflil< mengindil
atau RTRW tidak dapat mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak. Kriteria ini diukur dengan iumlah konflik

pemanfaatan ruang yang teridentifikasi setiap tahunnya dan dengan menilai sejauh mana fungsi dan peran dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) cialam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflil< pemanfaatan ruang. Sementara itu, penataan ruang untuk memaksimalkan manfaat diindikasikan melalui indil
hidup menunjukkan besarnya upaya yang dilakukan pemerintah

daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan masyarakat. 3.

Dalarn rangka pembangunan kota yang berkelanjutan dalam aspek lingkungan, maka salah satu kriteria penataan ruang adalah

terlaksananya pemanfaatan ruang yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas SDA dan lingkungan hidup. lndikator untuk mengukur kriteria ini adalah terjaganya luasan kawasan lindung selama 5- l0 tahun terakhir. Dengan mengamati perkembangan luasan kawasan lindung diasumsikan

dapat menunjukkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam rangka turut meniaga kelestarian lingkungan hidup. 4.

Dalam rangka pembangunan kota yang berkelanjutan dalam aspek sosial, penataan ruang dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti fasilitas

pendidikan, fasilitas kesehatan, iaringan 36

transportasi,

penyusunan lndikator unruk Pelaksanaan Evaluasi Kineria Penataan Ruant

telekomunikasi, Iistrik dan air bersih. Untuk itr'r beberapa indikator untuk mengukur kriteria ini adalah:

a.

Rasio iumlah fasilitas pendidikan dengan iumlah penduduk usia sekolah

b.

Rasio jumlah fasilitas kesehatan dengan iumlah penduduk

c.Manfaatyangdirasakanmasyarakatda|amha|pendidikan, dituniukkan dengan angka Partisipasi sekolah usia l6-24 tahun

d.

Manfaat yang dirasakan masyaral
e.

fasilitas kesehatan dan sanitasi

Manfaat yang dirasal(an masyaral
Dalam rangka pembangunan kota yang berkelaniutan dalam aspek ekonomi, Penataan ruang mamPu mendorong terciptanya lapangan l<eria. Diasumsil
itu, indikator untul< mengukur l
a. Nilaiinvestasi PMDN b. NilaiinvestasiPMA c, Jumlah Pengangguran d. Jumlah penduduk miskin 6.

Penataan ruang tidak dapat dilepaskan dari aspek spasial karena

penataan ruang dimaksudkan untuk menyediakan ruang yang

ideal bagi kegiatan masyarakat. Dalam menentukan lokasi diperlukan banyak Peftimbangan sePerti kondisi topografis, demografis, infrastruktur, dan sebagainya. Untuk kriteria ini

Penyusunan Indikator untuk pelaksanaan Evaluasi Kinerja penataan Ruang

diukur melalui pendekatan kesesuaian rokasi untuk fasiritas pendidikan dan kesehatan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

7.

Penataan ruang juga dikatakan berhasil apabila semua lapisan masyarat
pemanfaatan

ruang.

Partisipasi masyarakat hanya dapat

terselenggara apabila telah tersedia wadah bagi penyampaian

laporan atau aduan dari masyarakat. Wadah tersebut dapat berbentuk desk, lcotak pos, atau forum yang secara rutin diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya wadah

tersebut, maka indikator seranjutnya adarah jumrah raporan dari masyarakat mengenai penyimpangan pemanfaatan ruang.

8.

Setelah upaya peniaringan laporan atau aduan dari masyarakat dapat terlaksana, har seraniutnya yang penting untuk dilal<sanakan

adalah terselenggaranya penegakan hul
kegiatan selaniutnya adalah penyusunan kuesioner untuk pengumpulan data awal. Tujuannya adalah unruk memilih indikator yang dapat dijadikan sebagai appricobre indicators berdasarkan prinsip dasar perumusan indikator (Pengembangan Indeks lndonesia Sehat 20l0), yaitu:

r

Ketersediaan data, baik antar daerah maupun antar waktu

(kontinuitas data)

r Aksesibilitas data r Reliabilitas data yang memadai r Tingkat agregasi data sampai dengan propinsi kabupaten/kota

r

Menghindariduplikasiindikator

3B

dan

Penyusunan tndikator

r

untut

P

lndikator-indikator tersebut dianggap secara sensitif dapat mewakili masing-masing kegiatan Penataan ruang atau memberi gambaran mengenai dampak Penataan ruang yang dirasakan masyarakat

Penentuanindikatorharusmemperhati|
Tingl
data.

perumusan indikator.

Hasil penyebaran l
4,4.

Gambaran Umum Kegiatan Penataan Ruang di ProPinsi Dl YogYakarta Gambaran umum mengenai l<egiatan Penataan ruang di

Propinsi Dl Yogyakarta meliputi Proses Penyusunan dan dokumentasi rencana tata ruang, proses sosialisasi produk Perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruanS' Hasil rekapitulasi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran D'

Proses Penyusunan dan Dokumentasi Produk Penataan Ruang Secara umum, status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) di seluruh kabupaten/kota di Propinsi DIY telah ditetapkan meniadi Peraturan Daerah yang memiliki legalitas dan

kekuatan hukum. Namun demikian, ditemukan bahwa pengesahan RTRWK menjadi Perda seringkali membutuhl
lama (bahkan hingga 2 tahun) yang dapat 39

menyebabkan

+

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerla Penataan Ruang

terharnbatnya implementasi produk penataan ruang

tersebut. Di

itu, tanpa

adanya Perda RTRWK, tentunya iuga akan menghambat penyusunan dan proses tindal< laniut peraturan yang

samping

lebih operasional.

Pengesahan produk penataan ruang untuk tiap kabupaten/kota berbeda, meskipun pada satu propinsi. Jika nantinya diharapkan terjadi konsistensi dan integrasi antara RTRWK dengan RTRWP, dan secara keseluruhan dengan RTRWN, maka proses f

egaf isasi

produk penataan ruang perlu timefrome yang jelas. Proses penyusunan produk penataan ruang juga tidak lepas

dari sumberdaya manusia yang menyiapkan dan menyusunnya. Untuk menjadikan produk penataan ruang yang mampu mengakomod asi berbagai l<epentingan agar dapat d ii m p lementasi kan di lapangan, idealnya dibutuhkan l
secara nyata

para penyusun dokumen tersebut, misalnya latar belakang di bidang penataan ruang. Di Propinsi DlY, penyusunan RTRWP dan RTRWK pendidikan serta pengalaman kerja, khususnya

diserahkan pada konsultan perencana dengan dipantau oleh Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari wakil instansi-instansi terkair, misalnya Bappeda, Dinas Tata Kota (Pelcerjaan Umum), Kantor Pertanahan, Kantor Pengendali Lingkungan, dan instansi lainnya.

Di Propinsi DlY, TKPRD telah ada di

tiap-tiap

l
fungsi dan peran diantaranya penyusunan RTRW; mengikuti perkembangan permasalahan tata ruang; koordinasi antar instansi dalam merumuskan kebijakan penataan ruang; pembinaan melalui konsultasi dengan BKTRN; penyuluhan melalui perumusan kegiatan pelaksanaan pemasyarakatan kebijakan strategi penataan ruang. Untuk Kota Yogyakarta, TKPRD menyusun laporan tahunan yang berisi gambaran umum Kota Yogyakarta, kebijakan tata ruang kota, pendayagunaan rencana tata ruang, manajemen lahan kota, dan produk penataan ruang. Meskipun demikian, fungsi dan peran TKPRD di hampir semua kabupaten/kota dirasakan masih kurang efektif karena pada umumnya diasumsikan bahwa TKPRD hanya sebagai fasilitator iika terdapat konflik pemanfaatan ruang.

40

Penyusunan tndikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kineria Penataan Ruan8

Proses Sosialisasi Produk Penataan Ruang Sosialisasi dan konsultasi publil< merupakan suatu uPaya memperl<enalkan penataan ruang dengan maksud agar masyarakat dapat ilcut terlibat dan berpartisipasi dalam Proses Penataan ruang tersebut, mulai dari Perencanaan, pemanfaatan, dan terutama Pada tahap pengendalian Pemanfaatan ruang' sosialisasi dan konsultasi publik mengenai umumnya telah diupayakan melalui pada ruang produk penataan (surat kabar lokal, media massa seminar, sarasehan, media

Di Propinsi DlY,

elektronik), PaPan pengumuman di tiap kecamatan

hingga

kelurahan/desa. Peserta sosialisasi dan konsultasi publik biasanya adalah tokoh masyarakat, masyarakat budaya/wisata, dunia usaha' pendidikan, dan industri kecil. Bentul< lain dari konsultasi publil< adalah penyediaan wadah yang mamPu menamPung masukan, laporan/aduan masyarakat mengenai segala hal yang menyangkut kineria pemda, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Penataan ruang. Upaya tersebut tampaknya mendapat reaksi positif dari maryar.kat yang dituniukkan dengan antusiasme masyarakat untuk menyampaikan laporan/aduan. Peniaringan aspirasi tersebut iuga merupalcan bahan masukan bagi Penyusunan draft RTRWK dengan maksud menampung berbagai permasalahan, harapan, dan arahan

pengembangan dari berbagai stakeholders yang merupakan wakil tiap l<ecamatan, birokrat, tokoh masyarakat, dan swasta'

Pemanfaatan dan Pengendalian Pem anfaatan Ruan g Produl< penataan ruang selayal
efektivitas pemanfaatan produk tersebut. lmplementasi produk penataan ruang yang minim tersebut cenderung mengarah pada lonflik pu*uni*tun ruang. Konflik penataan ruang dapat teriadi antar sektor, antar daerah administratif, atau Perorangan.

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kineria penataan Ruang

Konflik pemanfaatan ruang di Propinsi DIY pada umumnfa teriadi antar sektor dengan jumlah berkisar antara 5 hingga 20

kasus

lconflik pemanfaatan ruang. Tapi sebenarnya, di semua lcabupaten/kota yang ada di Propinbsi Dly belum pernah ada yang melakukan inventarisasi jumlah konflik pemanfaatan ruang dan bagaimana penyelesaiannya. Umumnya pemerintah daerah hanya mengetahui bahwa telah teriadi beberapa konflik pada iangka wakiu tertentu. Di Kabupaten Kulon Progo misalnya, konflik terjadi dalam hal penempatan pabrik arang briket yang menyebabkan terganggunya kenyamanan masyarakat. Dari segi penataan ruangnya, pabrik

tersebut memang telah menyalahi peraturan, namun

pemda

menghadapi dilema karena pabrik tersebut telah menyerap tenaga

kerja hingga 200 orang. Kondisi tersebut menunjuld
produl< penataan ruang sendiri tidak mampu menjadi acuan bagi penataan ruang daerah itu sendiri dan menunjul
menunjul
mengendalikan perubahan pemanfaatan ruang akibat pembangunan, seperti di Kabupaten sleman, pembangunan sebuah sekolah tinggi di

kawasan konservasi mulanya memberi dampak positif, karena pembangunan sekolah ini menerapkan konsep yang justru mendukung fungsi kawasan sebagai cotchment oreo, namun di awal perencanaan pembangunan tidak memperhitungkan dampak ikutan akibat pambangunan kawasan ini, yaitu bermunculannya berbagai usaha perdagangarudan iasa yang kemudian tidak dapat dikendarikan, yang kini cukup mengganggu fungsi kawasan sebagai catchment orea. Sebenarnya produk penataan ruang telah memiliki kekuatan hukum untuk menindak pihak-pihak yang menyarahi rencana tata ruang. Namun hal tersebut tampaknya tidak banyak berpengaruh dalam implementasinya di lapangan. penegakan hukum daram rJngka menangani berbagai penyimpangan pemanfaatan ruang di propinsi

DIY sejauh ini dilaksanakan sesuai dengan perda masing-masing lcabupaten/kota. Di Kota Yogyakarta misalnya, sebelum dilakukan penegakan hukum terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang, terlebih dahulu dilakukan pengecekan ke rapangan, bira memarig mengganggu kepentingan umum kemudian akan ditindak tegas. Dasar hukum untuk mengatur sanksi antara lain terah dikeluarkannya

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kineria

peraturan daerah mengenai bangunan, Pedagang kaki lima, reklame, dan lain-lain.

4.5.

Analisis Indikator Kineria Penataan Ruang

Hasil penyebaran kuesioner memberi gambaran bahwa penyelenggaraan Penataan ruang di daerah melalui proses dan Lesulit.n y.ng berbeda-beda. Dari hasil tersebut, dapat diidentifikasi dasar dan dianalisis berbagai indikator yang memenuhi prinsip-prinsip perumusan indikator (Tabel 4.2). Berdasarkan Tabel 4.2, berikut yang adalah hasil analisis mengenai indikator atau variabel apa saja al
dimasukkan dalam pengolahan data statistik'

. Indikator atau Parameter Yang akan

dimasukkan dalam

pengolahan data statistil< adalah semua indilcator atau Parameter

y.ng didukung oleh data-data yang memenuhi prinsip dasar p.ri*urun indikator, yaitu: tersedia secara rutin di semua

daerah sampai tingkat kabupatenlkota, mudah diakses oleh siapa

saia, teriaminnya reliabilitas/kualitas datanya, dan memiliki keterkaitan dengan Penataan ruang. Terdapat | | indikator yang memenuhi semua kriteria tersebut. Namun, ada satu indikator penttng yang perlu dimasulckan dalam pengolahan data statistik, yaitu Nilai Investasi PMDN dan PMA' Kendati data

ni|aiinvestasiPMDNdanPMAtidakmemenuhikriteria

kemudahan akses untuk memperoleh data tersebut' sebenarnya setiap daerah memilikidata investasi PMDN dan PMA meskipun

belumterinventarisasisecarateratur'NilaiinvestasiPMDNdan PMA penting untuk dimasukkan sebagai salah satu indikator kineria penataan ruang karena kecenderungan yang teriadi selama ini adalah bahwa suatu wilayah yang memiliki kineria penaraan ruang yang baik akan menarik lebih banyak investasi ke wilayahnya daripada wilayah dengan kinerja Penataan ruang yang

buruk.

2.

Dilihat dari segi waktu, Proses Penyusunan atauPun review RTRWK di setiap kabupaten/kota dilaksanakan tidak pada saat yang bersamaan. Kondisi ini akan berpengaruh pada saat akan dilaksanakan pengukuran kineria Penataan ruang daerah untuk 43


e5E ud e 3Eg

F6

3 oo

6;q 5 F:d

'a-o GI

9

o

uG F< 'g'{

(,

+, fil

tl q

t! L

o (3

o

bo {g

&

vii _fB qc {.t o .c qI

=

E

;I

N(!

t

z

s

o

!

iirb

a q

d E q

;i

<{}

o

:3

.:<

v o 'a

a

E J I

n

* eEj

eiii

d aE

6

io!

t\t

!1

L

EI

tvZ 9-

g E E4

,9i:=&1

icr:e^0 le3 a!Er; ; E s€i

FF

trd -Yc &E :pe

s:

G

g

E

5E O-v

-e: *E*

s'F,E 6.-v

6!d

tll pl

49Y 5_9.2

E

?l

*E: }E -t;a s;PS

E

IIiie 5 56 u i F

TE

:58".9* E

E F.€ j4

'*P F}

ieLr -6, 6d

E

E

*

-e:683 gfiiEE .:E

€d * &o + I6; .: .a !p? x R3 -e; g€ggEBEE =gEEE s*E

"-l E

o 9

E3€

:*

E g€Etr

'z6h

5i9e

i:&_v

Ei F(

& E

>i

Ec

E'F

T

g

E'i€ F g3 aa

9.e!

*9s .+q I

FHE

> E 9.-i

Fg* dF 6,3 6

Penyusunan

Indikator,rnt,kfd"kttn""n E""lt'"t

xxxx

xl

-vdo

*9 c;Yq

P

Eo.E lEt^*

r6g

i"5:E 9i

-.*i

;a;E"

;3€€e3Fg+

xiPE,ie'!

ago

u!!

a-

:: :3

ei 5 h

i*

frE

Hs

5*?fr4 EiEE H

ilp t xPp iei i

$

cx! sg[E

&5

k5i

S

?pc

EE'

v

Eg: .22

*-E

H*EHE"

F so"

gy

A+E c59q9

94 c

$a=9, EK;B

H! s i? to3.iq 5

:!c.9V!9

EgHE"€

&HEgg

45

E-g

tE gu 2= i9

Penyusunan lndikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kineria penataan Ruang t.

42

l'-

KF 6@ :i;

EH! j

;^u a*& lF

38

r-

!dcF

E: Fn5

o

E

f

1E t'

i! t;

ed

F
.;

ls IT Io IE

t;

tp tl'6

t; e

o

z

Y

.t

t I

IE

.9

o

.9

,9

o

.9

.t

g

9f; ai

!4 .=l
ql

FI

o

'F4

9-.4r'

Ov

aE 9o

gl

;el

:

3I

€l

cf, SE

}E og 9q

d 9d .ir;

:;l u;l

E !L

E. *E

:99

4

fq: .zH! -q*f

.ai

iaf, d E_!

:E

T

I

€E

.:

s 3l

E 9l^

a-l

.;.-s 't; D; I ts;

>

id

!p

*6 E

9r

9r-

&n

.=S

€&

EPO

:o

9C d.q

9j!:

zo

:

G

t o

oA

ai;

';6 qo

dE

&.9

.{: it

E:l

E;I .qq e.=; 6Cl *5*

ts.6 E-

-:996

I

iH;

E.g

9;l dbl o

z

;EE 863

P

F

z

4F" f,.fi8 .]c

;

t

>* q

M a=

::c p.9i

P: >;

cl

t

t

'a

e*

:I

hF J.g

o

39

9

:

ql -q

2

t 46

Penyusunan Indikator untuL

P"l"kt"Ptn E"tlutti Kin"{

€? t +r i PE F *E F 6i5g diSg

5d

I

6i

8

4Ets

*cF

&'xo

3Ao

dl

.EE

O;E

E5i i.EF yd ,E ;o F<

'6

T

o

&

X

'6

4l

;t -l

o

ht <*

o+

9

,ii

5l ol E

P+9 q56

6

! :9.4

* ar

icl E:9 g€ h r g|

Ef

c

h 9! d d-$

RG H

ia1*

E .9

' EE&E

gEEg

|

E

z

E

ld

E

E g V6;

.E

.-9

Ec

.1

Ld3

*t $eE

+E9 EH: :+ h

!l

FI

€ai 5

tE l"i

._o

IF

=;x ;!9 4cs,

E.i' st 9_933

i-;93 :i"E €

T

€=c;

F

i

F

:H>

F€-E E

> E

$E;

9bFFF

E

-93 ab6 Eit 9:F

io.ntF E*i AFFF E Iic, $Ef:EE ENFE t

47

3"8

5!^

EF

? >; kqi

c

9.F

k5*

E

'F? E gk!

E

t

eE'tE

b! Ix.9Ev F E": iE .FFi 5 c E4S 8i 6:E a! E

EHT .9 >I

5.:

.f

9c E

6

-AI

l*

E€ [r ;{ c

E

g

f* t; la t; 9iJ:

A Be"

- c >r

a

8.9 F

ai

lo

F! i*

e

- c=

bEE-

E- i ;3.5 -g:

!

:l

-9.

c.E

5Fo

*

FI

6

F

.b6a

-F&r" E',i 3 .ad c

F:q iuE

! E-a

E


tingkat nasional, tentu indikator mengenai Perda RTRWK akan

mempengaruhi hasil penilaian

tapi

sebenarnya kurang

merepresentasikan hasil kinerja itu sendiri. Namun pada awal pengolahan data statistik, variabel status RTRWK tetap dimasukkan sebagai salah satu variabel bebas untuk menguji keterkaitannya dengan kinerja penataan ruang. 3.

Dari segi jumlah peraturan pelaksanaan RTRWK, tercatat telah disusun puluhan kebiiakan berbentuk rencana maupun aturan yang merupakan tindak lanjut dari Peraruran Daerah mengenai RTRWK. Namun, berdasarkan wawancara dengan beberapa pihal< terkait, kebijakan tersebut seringkali tidak dilaksanakan dan hanya dijadikan dokumentasi. Dengan demikian, indikator mengenai iumlah peraturan pelaksanaan RTRWK tidak dapat dijadikan parameter pengukuran.

4.

Beberapa indikator yang bersifat kuantitatif (interval dan rasio) namun tidak didukung oleh ketersediaan data baik dari segi waktu, antar daerah, maupun aksesibilitas sehingga hanya mampu memberi gambaran secara kualitatif atau sama sekali tidak dapat memberi gambaran apapun. ldealnya untuk mempermudah aplikasi pengukuran kinerja penaraan ruang, khususnya di daerah sebaiknya didukung oleh data-data yang bersifat kuantitatif yang dapat menjamin objektivitas penilaian.

Dengan demikian berbagai indikator tersebut tidak akan dimasul
bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dengan total anggaran pembangunan, (4) proporsi luas kawasan lindung dibandingkan luas wilayah, (5) tingkat konversi kawasan lindung, (6) luas area yang terlayani jaringan listrik, (7) luas area yang terlayani jaringan telekomunikasi, dan (8) iumlah laporan atau

pengaduan dari masyarakat mengenai

penyimpangan

pemanfaatan ruang. 5.

Indil
dikuantitatifkan, namun karena tidak didukung 48

dengan


ketersediaan data yang merata di setiap daerah maka indikator

tersebut iuga tidak dimasukkan dalam pengolahan data statistik. Namun, kendati tidak dimasukkan dalam Proses penghitungan kineria, berbagai indikator tersebut akan meniadi parameter pendukung penilaian kineria Penataan ruang, dimana hasilnya

bisa memperkuat atau iustru memperlemah penilaian. Termasuk lce dalam indikator kelompok ini adalah: (l) kompetensi tim teknis Penyusun RTRWK, (2) efektivitas fungsi

dan peran TKPRD, (3) upaya-upaYa Yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dalam meniaga kawasan lindung, (4) kesesuaian sebaran lokasi fasilitas pendidikan dan lcesehatan, (5)

tersedianya wadah, prosedur, dan mekanisme penanganan laporan penyimpangan pemanfaatan ruang oleh masyarakat' (6) tersedianya prosedur Penanganan penyimpangan pemanfaatan ruang, dan (7) bentuk dan iumlah publil
Dari berbagai analisis di atas diperoleh kesimpulan sementara bahwa kineria Penataan ruang tidak sepenuhnya tergantung pada proses perencanaan. lni terkait dengan karakteristik

penataan ruang itu

sendiri yang merupakan

Proses

berkesinambungan yang waktunya tidak selalu bersamaan di setiap daerah sehingga teriadi perbedaan dalam waktu Penyusunan' review, maupun pelaksanaan rencana tata ruang' Dengan demikian, parameter penilaian kineria Penataan ruang tidak menekankan hanya terhadap proses saia melainkan iuga terhadaP outcorne, yaitu manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya penataan ruang. Penataan ruang dianggap berhasil apabila tuiuan utamanya tercapai. Dari hasil analisis dihasilkan beberapa indikator atau Parameter yang dapat dikelompokkan sesuai dengan tuiuan utama Penataan ruang yaitu penatiun ruang untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan

lingkungan hidup, melalui penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, lapangan keria, dan infrastruktur dasar seperti dapat dilihat pada Tabel 4.3. Selain itu, ke-12 parameter tersebut memenuhi semua prinsip dasar perumusan indikator.

49

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kineria penataan Ruang

Tabel4.3 Indikator dan Parameter Kinerja Penataan Ruang Indikator Kinerja Penataan

Parameter

Ruanq

A.

RTRWK telah ditetapkan menjadi Perda

l.

B.

Penyediaan fasilitas kesehatan

2. 3. 4. 5.

C.

Penyediaan fasilitas pendidil
6.

D.

Penciptaan lapangan keria

8. 9.

E.

Status RTRWK: (a) dalam proses penyusunan; (b) dalam proses pembahasan; atau (c) telah meniadi perda Rasio jumlah fasilitas pendidikan dengin jumlah penduduk usia sekolah Rasio jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk RT yang memifiki akses ke fasilitas

kesehatan RT yang memiliki akses ke sanitasi Angka partisipasi sekolah usia | 6- | g tihun Angka partisipasi sekolah usia | 9-24 tahrrn Realisasi investasi PMDN dan pMA Pengangguran

10. Jumlah pendudul< miskin

Penyediaan sarana prasarana dasar

I

l.

I

2. Luas area terlayani jaringan distribusi air

Luas area terlayani jaringan transportasi

bersih

4.6.

Uji Coba Indikator di Daerah

Survey untuk uji coba dilakukan di dua propinsi yaitu Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Karimantan Barat. Survey bertuluan untuk melihat secara langsung keadaan di daerah dalam kaitannya

untuk menguji indikator (terutama outcome) yang diperoleh dari hasil

rekapitulasi kuesioner dari propinsi

Dl

yogyakarta (Tabel 4.3).

Selanjutnya, ketiga propinsi akan menjadi studi kasus dalam pengujian

indikator melalui uii statistik. Data untuk propinsi Dl yogya=karta diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. sementara uniuk dua

propinsi lain, pemenuhan kebutuhan data diperoreh

melarui

kunjungan ke lapangan. uji coba dilakukan untuk menganarisis korelasi antar indikator dan korerasi setiap indikator dengair suatu variabel tertentu yang dianggap dapat mewakiri nirai kinerja penataan ruang.

50

Penyusunan Indikator untuk Petaksanaan Evaluasi Kineria Penataan Ruang

Tahap Pertama Pada uii coba ini adalah menentukan suatu variabel tidak bebas sementara yang daPat menggantikan variabel

kineria penataan ruang. Dengan pertimbangan bahwa tuiuan penataan ruang adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup, maka dipilih lndeks Pembangunan Manusia atau Human Development lndex (HDl) sebagai variabel tidak bebas sementara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

l. Rumusan perhitungan HDt telah diakui secara internasional. 2. HDI menggambarkan kondisi keseiahteraan masyarakat yang pada dasarnya merupakan rePresentasi dari tuiuan Penataan ruang.

3.

Tersedia data hingga tingkat agregasi yang dibutuhkan' yaitu tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia'

4.6.

(l)

t

Proses Input Data

Jumlah sampel Salah satu perkembangan yang teriadi akibat diberlakukannya otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran di berbagai wi|ayah di Indonesia, baik di tingkat propinsi mauPun di tingkat l
menentukan iumlah sampel yang akan diambil, karena iika diambil sampel kabupaten/kota hasil pemekaran maka ada beberapa sampel yang tidak memiliki data yang dibutuhkan, seperti HDl, status RTRWK, nilai investasi, dan sebagainya' Selain itu, tuiuan dari studi ini adalah untuk mencari atau merumuskan indikator kineria Penataan ruang dan bukan mengevaluasi kineria Penataan ruang propinsi tertentu serta pada tahun 1999 semua sampel telah memiliki RTRWK' Dengan alasan tersebut, maka iumlah sampel yang diambil ,uru"i d.ngan kondisi sebelum pemekaran yaitu tahun 1999, dengan iumlah sampel adalah 26 kabupaten/kota di Propinsi lawa Barat (saat ini beriumlah 22 kabupaten/kota), tuiuh iabuPaten/kota di Propinsi Kalimantan Barat (saat ini beriumlah l0 kabupaten/kota), dan lima kabupaten/kota di Propinsi Dl 5l

Penyusunan lndikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penataan Ruang

Yogyakarta. Dengan demikian, jumlah total sampel yang digunakan pada pengolahan data statistik adalah 38 kabupaten/kota. Hasil input data untuk ke-12 indikator dapat dilihat pada Lampiran E. (2)

Indikator |

-

Status RTRWK

Status RTRWK menggunakan data Status Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri pada bulan Desember 1996. Status RTRWK dibagi menjadi tiga kondisi, yaitu: (l) RTRWK sedang dalam proses penyusunan; (2) RTRWK sedang dalam proses pembahasan; dan (3) RTRWK telah ditetapkan menjadi Perda. (3)

Indikator 2 - Rasio iumlah fasilitas pendidikan dengan iumlah penduduk usia sekolah Datayang diperlukan untuk mengukur indikator ini adalah: (a) iumlah sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK per kabupaten/kota; (b) jumlah penduduk usia sekolah, yaitu usia 5l9 tahun per l
(4)

lndikator 3

- Rasio iumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah

penduduk Data yang diperlukan untuk mengukur indikator ini adalah: (a) jumlah fasilitas kesehatan, terdiri dari rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan per kabupaten/kota; (b) jumlah penduduk per kabupaten/kota. Rasio dihitung dengan cara membagi iumlah fasilitas kesehatan yang ada dengan iumlah penduduk dalam satuan l0 ribu jiwa. Hasil tersebut menggambarkan ratarata iumlah fasilitas kesehatan yang tersedia untuk setiap 10.000 penduduk. (s)

lndikator 4 kesehatan

-

Rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluagi Kineria Penataan Ruang

Indikator ini ditunjukkan dengan data persentase iumlah rumah tangga yang lokasi kediamannya beriarak kurang dari lima (5) km dari lokasi fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan per kabupaten/kota'

(6)

lndikator 5 - Rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi Indikator ini dituniukkan dengan data persentxe iumlah rumah tangga yang memiliki prasarana MCK sendiri atau rumah tangga

yan!memiliki akses ke MCK umum per kabupaten/kota'

(7)

lndikator 6

-

Angka PartisiPasi sekolah usia l6- l8 tahun

lndilcator ini dituniukkan dengan data persentase penduduk usia I6- lB tahun yang bersekolah per kabupaten/kota'

(S)

lndikator 7 - Angka PartisiPasi sekolah usia l9-24 tahun lndikator ini dituniukkan dengan data persentase penduduk usia l9-24 tahun yang bersekolah per kabupaten/kota'

(9)

Indikator B - Nilai investasi PMDN dan PMA

lndikator ini dituniukkan dengan data realisasi nilai investasi PMDN dan PMA (dalam iuta rupiah) di semua sektor' baik produksi mauPun konstruksi per kabupaten/kota'

(10) Indikator 9 - Pengangguran lndikator ini dituniukkan dengan data Persentase angkatan usia produktif (di atas usia 15 tahun) yang belum memperoleh pekerjaan. (|

l)

Indikator l0 - Jumlah penduduk miskin

lndikator ini dituniukkan dengan data persentase penduduk dengan income/kapita di bawah garis kemiskinan (standar minimum income/kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia) per kabupaten/kota' (12) Indikator I I - Luas areaterlayani iaringan transPortasi

lndikator ini didekati melalui data indeks aksesibilitas yang diukur dari perbandingan antara paniang ialan dengan luas wilayah per kabu Paten/kota. 53

Penyusunan Indikator untuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja penataan Ruang ( | 3)

lndikator l2 - Luas area terlayani jaringan distribusi air bersih

lndikator ini didekati melalui data persentase jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi air yang berasal dari pipa iaringan distribusi air bersih, sumur. atau sumber mata air.

4.6.2 (lterasi

Pengolahan Data

l) Pada iterasi pertama, ke- l2 parameter diolah dengan

multiple regression onolysis untuk menganalisis besaran korelasi antara

setiap variabel bebas dengan variabel tidak bebas sementara dan menganalisis multikolinieritas antar variabel bebas. Output analisis menuniukkan bahwa dari 38 sampel hanya32 sampel yang memiliki data yang lengkap untuk setiap parameter. Dengan demikian hanya 32 sampel yang dimasukkan dalam multipte regression onolysis. Dari matriks Correlations (Lampiran F- l) diperoleh besaran korelasi antara variabel tidak bebas semenrara (HDl) dengan variabel bebas (Tabel 4.4.).

Terjadi korelasi yang kuat antara variabel tidak bebas sementara dengan luas area yang terlayani iaringan transportasi, angka partisipasi sekolah usia l6-18 tahun dan usia l9-24 tahun, RT yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan sanitasi, serta luas area

yang terlayani jaringan distribusi air bersih. Teriadi korelasi yang lemah antara variabel tidak bebas sementara dengan nilai investasi PMDN dan PMA, jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin, rasio fasilitas pendidikan dengan penduduk usia sekolah, rasio fasilitas kesehatan dengan penduduk dan starus RTRWK.

Dari tabel Model Summory (Lampiran F-2) memberi gambaran sejauhmana variabel tidak bebas sementara (HDl) dapat diielaskan oleh variabel bebasnya. Dari tabel tampak nilai R2 = 0,792 artinya sekitar 79,2o/o variabel tidak bebas sementara dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya, sedangkan sisanya yaitu 20,8o/o dapat dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

54


Tabel4.4 Besaran Korelasi Antara Variabel Bebas dengan Variabel Tidak Bebas Sementara (HDl N o

Korelasi dengan Variabel Tidak Bebas Sementara (HDl)

Variabel Bebas

trgllspe4g!!-usia | 6- | I tahun

I

Luas area yang terlayani iaringan

0.781

2

Anska oartisioasi sekolah

0,7tt

3

Anska oartisipasi sekolah usia l9-24 tahun

0.709

4

RT vans memiliki akses ke fasilitas kesehatan

0,65

5

RT vans memiliki akses ke sanitasi

0,620

Luas area yang terlayani iaringan distribusi air

o,542

o

|

bersih

7

Nilai investasi PMDN dan PMA

0,485

8

lumlah pengangguran lumlah penduduk miskin

- 0,371

9

0,4s9

Rasio fasilitas pendidikan dengan iumlah oenduduk usia sekolah

- 0,2.28

ll

Rasio fasilitas kesehatan dengan iumlah

- 0,190

t1

Status RTRWK

l0

oenduduk - 0,036

Tabel Coeffcients (Lampiran F-3) memberi gambaran ada tidaknya multikolinieriras antar variabel bebas yang dituniukkan pada Kolom vlF. Dari tabel coefficients tampak adanya multikolinieritas antara angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun rylF = 5,879), angka partisipasi sekolah usia 19-24 tahun (VlF = 19,487), nilai investasi Pl'4DN dan PMA UIF

= 5, 170), dan luas area yang terlayani 5,595). Hal ini memberi gambaftIn

jaringan transportasi (VlF = bahwa antara keempat variabel tersebut terdapat beberapa variabel yang saling berkorelasi, aftinya ada kemungkinan variabel nilai inuuut*i sebenarnya dapat mewakili ketiga variabel lainnya atau justru variabel jaringan transportasi yang dapat menggantikan ketiga

variabel lainnya. Untuk mengecek variabel mana yang dapat mewakili variabel lainnya maka dilakukan pengulangan pengolahan data dengan multiple regression onolysis.


(lterosi 2)

Setelah melalui beberapa kali proses multiple regression anolysis dengan menghilangkan satu dari keempat variabel bebas yang mengalami multikolinieritas secara bergantian

di peroleh kesimpulan bahwa ada korelasi yang cukup besar antara variabel pelayanan jaringan transportasi dengan angka partisipasi sekolah usia 19-24 tahun. Artinya kedua variabel rersebut dapat diwakili oleh hanya satu

variabel, dalam hal ini yang diambil adalah variabel pelayanan jaringan transportasi. Dimana secara logika, hal ini masuk akal karena dengan terbukanya akses pada jaringan transportasi maka akses dari rumah ke sekolah semakin mudah. Namun hasil multiple regression onolysis

memperlihatkan bahwa antara variabel angka partisipasi sekolah usia l6-18 tahun dan pelayanan iaringan transportasi tidak terjadi m

ultikolinieritas. Dengan dem kian variabel angka partisi pasi sekolah i

usia l6-18 tahun tetap dimasukkan dalam uji statistik kendati secara

logika variabel inipun dapat digantikan oleh variabel pelayanan jaringan transportasi. Kondisi ini dapat dilihar pada Tabel Coefficients

(Lampiran

G-3) yang kini telah menunjukkan tidak adanya

multikolinieritas diantara semua variabel bebasnya.

(lterosi 3)

Hasil iterasi kedua telah mengeliminasi l2 parameter menjadi | | parameter. Selanjutnya, dilakukan kembali multille regression analysis dengan hanya memasukkan variabel bebas yang memiliki korelasi l
yang akan diolah, yaitu:

(l)

luas area yang terlayani jaringan

transportasi, (2) angka partisipasi sekolah usia l6-18 tahun, (3) RT yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan, (4) RT yang memiliki akses

ke sanitasi, (5) luas area yang terlayani iaringan distribusi air bersih, dan (6) nilai investasi PMDN dan PMA.

Matriks Correlations hasil irerasi 3 (Lampiran

H-

l)

memperlihatkan perubahan besaran korelasi antara variabel bebas 56

Penyusunan Indikator,rntuk

P"llltt*tT

E""lutti Kin94'

dengan variabel tidak bebas sementara. Tiga variabel menjadi sem;kin kuat korelasinya, sementara tiga variabel lain iustru meniadi lemah korelasinya. Variabel yang menguat adalah angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun (dari 0,71I ) 0,724); RT yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan (dari 0,65 | ) 0,666); RT yang memiliki akses ke sanitasi (dari 0,620 ) 0,637)' Variabel yang melemah adalah luas area yangterlayani iaringan transPortasi (dari 0'781 )

0,768); luas area yang terlayani iaringan distribusi air bersih (dari (dari 0'485 ) Oi,S+Z' ) o,494); dan nilai investasi PMDN dan PMA 0,466). R2 juga mengalami penurunan, yaitu nilai R211,".^r t; = nilai R2g,".-; z\ = 0,789i nilai R21r.*i :l = 0'756' Apabila pada

Nilai

0,797;

awaf iterasi, variabei bebas dapat menielaskan 79,2o/o variabel tidak

bebassementara.Berdasarkanhasiliterasiketiga,variabelbebas

atau hanya dapat menjelaskan 75,60/o variabel tidak bebas sementara iterasi pada Artinya, H-2)' (Lampiran 3,60lo penurunan

terjadi

Derrama f<e-13 variabel bebas dapat menjelaskan 79,2o/o variabel tidal< bebas sementara, sementara itu pada iterasi kedua cukup dengan 6 variabel bebas dapat menielaskan variabel tidak bebas sem-entaranya atau dengan kata lain 7 variabel bebas yang tidak masuk dalam proses iterasi ketiga hanya memPengaruhi variabel tidak bebas sementara sebesar 3,60lo.

57

5.

I

Kesimpulan

lndonesia mempunyai keragaman daerah yang sangat tinggi dimana karakteristik antara kabupaten/kota satu dengan lainnya bisa sangat berbeda. Setiap kabupaten/kota akan menghadapi persoalan yang berbeda sehingga tujuan penataan ruang dan pemilihan prioritas pembangunan akan bervariasi antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Dengan demikian dalam rangka perumusan indikator untuk evaluasi kinerja penataan ruang, maka indikator yang dipilih harus dapat mewakili keberagaman karakteristik tersebut. Berdasarkan hasil analisis deduktif dan pengolahan data statistik dapat diambil kesimpulan bahwa ada enam indikator/ parameter yang mempengaruhi kinerja penataan ruang, yaitu: (

I

)

Luas area yang terlayani jaringan transportasi

(2) Angka partisipasi sekolah usia l6- l8 tahun (3) Rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan (4) Rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi (5) Luas area yang terlayani jaringan distribusi air bersih (6) Nilai investasi PMDN dan PMA Keempat indikator kineria Penataan ruang yang Peftama memiliki korelasi yang kuat terhadap variabel tidak bebas sementara (HDI), sementara dua variabel terakhir yaitu luas area yang terlayani iaringan distribusi air bersih dan nilai investasi PMDN dan PMA, kendati memiliki korelasi yang kurang kuat terhadap variabel tidak

Penyusunan Indikator

untrk Pll"k"tnttn E tlu"ti Ki

bebas sementara tetap diiadikan salah satu indikator evaluasi kineria penataan ruang karena kedua variabel tersebut dianggap cukup

mempengaruhi kineria Penataan ruang di daerah'

5.2

Rekomendasi

Berdasarkan Proses analisis yang telah menghasilkan enam indikator untuk evaluasi kineria Penataaan ruang, dapat diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: I

.

Studi ini merekomendasikan untuk dilaksanakannya studi laniutan yang bertujuan untuk menguji kembali indikator yang dihasilkan daristudi ini sehingga diperoleh bobot untuk setiap indikator dan

dapat dirumuskan berbagai indeks komposit pembentuk indeks penataan ruang yang dapat menggambarkan kineria Penataan ruang di daerah.

2.

Beberapa indikator yang penting untuk evaluasi kineria Penataan ruang dapat diaiukan untuk penyediaan data secara merata di seluruh daerah, baik propinsi mauPun kabuPaten/kota di lndonesia.

Berbagai indikator yang bersifat kualitatif

perlu

dipertimbangkan lebih laniut untuk diiadikan Parameter pendukung yang dapat memberi masukan dalam rangka evaluasi kineria Penataan

Dengan demikian, di dalam studi laniutan tersebut perlu didukung dengan studi mengenai pembobotan setiap indikator yang bersifat kual itatif terseb ut.

ru"ng.

59

ARTIKEL

Anonym. Membuot Sisrem Pengukuron Knerjo. The Bigg picture. 200 I . http :i/www.icma.or.idlPDF/w2bw-ind.pdf

Penotaon Ruong dolom lJpoyo peningkotan Otonomi Daerqh. Seminar "Penataan Ruang dan Otonomi

Haeruman, Herman

Js.

Daerah". Bappenas. Jakarta. 2000. Kusbiantoro B.S., Prof., Dr., MA, MSc. Konsepsi ldeol Perenconaan

Tato Ruong uniuk Kosus lndonesiq. Seminar Nasional "Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berbasiskan Pembangunan Ekonomi Wilayah". Unisba. Bandung. t999.

Lammerts, Erik M van Bueren and Blom, Esther M. Hiersrchical Fromewark for the Formulotion of Sustainoble Forest Manogement Standards. The Tropenbos Foundation. The

Netherlands. |-997. Purboyo, Heru H.P. lndikotor Pembangunan Berkelonjutan Kabupoten danKoto. Bappenas. Jakarta. 2001.

BUKU Anonym.

Towords

A

New Consensus; Democrocy ond Humon

Development in lndonesia. lndonesia Human Development Repon 2001. BPS - Bappenas - UNDP. 200 | .

Anonym.

Pengembongon /ndeks lndonesia Sehat 2010 (lls

Kelompok Kerja Perumusan

llS.

-

2010).

Rakorpim Departemen

Kesehatan Rl. Jakarta. 2003.

Anonym. Stotus RIRW Propinsi DT I don Kobupaten/Kotamodyo DT Departemen Dalam Negeri. )akarta. 1996.

50

IL

Anonym. Seminor

Evaluasi Knerio dalam Rangko Mendorong Otonomi

Doeroh. Prosiding. Bappenas. 2001. Dl Yogyal<arta dalam Angka 1999' BPS. 1999.

lawa}aratdalam Angka 1999' BPS'

1999.

Kalimantan Barat dalam Angka 1999. BPS. 1999-

santoso, singgih. sPSS: Mengolah Dato stotistik Secara Profesionol. PT Elex Media Komputindo' Jakarta. 1999.

PERATURAN UU No. 24 Tahun l99}tentang Penataan

Ruang

UU No. 2lTahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

Keomen Permul
perda Propinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah PropinsiJawa Barat 2010. Perda Propinsi Kalimantan Barat No. I Tahun I995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat'

6t

LAMPIRAN

Lampiran A KUESIONER EVALUASI KINERJA PENATAAN RUANG PROPINSI' Sampai tahun I 998, tercatat seluruh daerah propinsi telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rencana tersebut berbeda-beda, sehingga menghasilkan kinerja penataan ruang yang beragam. Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja untuk terus memperkuat aktivitas dan kelembagaan penataan ruang di daerah. Kuesioner ini dimaksudkan untuk menjaring informasi sebanyak mungkin berdasarkan aspirasi dan pengalaman pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kegiatan penataan ruang di daerahnya masing-masing.

lnstansi Jabatan Alamat Telp./fax Tanggal

: : : : :

UMUM

l.

Menurut pendapat anda, apakah yang dimaksud dengan penataan ruang yang baik

2.

Alasan apa yang melatarbelakangi Penyusunan RTRWP di daerah anda

3.

Tuiuan apa yang ingin dicapai melalui kegiatan penataan ruang

4.

Apakah peranan penataan ruang bagi pengembangan wilayah anda

5.

Selauhmana peranan tersebut mempengaruhi keberhasilan Pengembangan wilayah anda

6.

'

?

?

?

?

Sejauhmana peran serta legislatif dalam penataan ruang di wilayah anda

?

Kuesioner ini diperuntukkan bagi pemerintah daerah propinsi yang terkait dengm kegiatan penataan

ruanS

?

/.

Kendala apa saia yang anda temui dalam penyusunan dan pengimplementasian rencana tata ruang di lapangan

?

ASPEK PERENCANAAN

8.

Menurut anda, apakah pedoman penfusunan RTRWP telah memberikan petuniuk yang ielas dalam penyusunan RTRWP di propinsi anda ? (Dalam hal penyusunan substansi RTRWP dan penyesuaiannya dengan karakter daerah).

9.

Penyusunan RTRWP membutuhkan suatu input (SDM/tenasa ahli, dana, data\ yang berkualitas tinggi, seiauhmana kualitas input ini terpenuhi pada tahap p...n."n"un ruang di propinsi anda ?

|

0.

ll.

Dalam tahap perencanaan RTRWP, mekanisme apa yang dilakukan untuk menyerap aspirasi (bottom-up) dari Pemerintah Kab/Kota di propinsi anda ? (Apakah melalui forum diskusi, dokumen, atau materi kebijakan sektoral, jelaskan)

Bagaimana bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan swasta dalam tahap di propinsi anda ? (cara penyaluran aspirasinya, efektifkah cara

perencanaan ruang tersebut)

12.

Menurut anda, apa yang menjadi kendala utama dalam tahap perencanaan ruang di DroDinsi anda

?

ASPEK PEMANFAATAN

13.

Sejauh-mana arahan pemanfaatan ruang propinsi diterapkan datam pemanfaatan ruang di Kab/Kota dan pembangunan sektoral ? (apakah melalui koordinasi kelembagaan, bila ya jelaskan bentuk koordinasinya)

14.

Upaya-upaya apakah yang sedang/sudah dilakukan dalam meniamin terlaksananya pemanfaatan ruang di propinsi anda ? (mencakup kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan tertentu)

t5

Upaya-upaya apakah yang sedang/sudah dilakukan dalam memberikan kecukupan pelalrnan kepada masyarakat melalui sistem kota'kota di propinsi anda ? (pelayanan pendidikan, keseharan, transportasi dengan sistem hierarki kota-kota)

16. Menurut anda, apa yang meniadi kendala utama dalam tahap pelaksanaan pemanfaatan ruang di propinsi anda

?

A,SPEK PENGEFIDALIAN

17.

Mekanisme seperti apa yang anda gunakan dalam rangka pengs-'ndalian Pemanfaatan ? (pengawasan, penertiban, dan sanksi)

ruanq di propinsi anda

18.

Sejauh mana bentul< dan peran serta dari masyarakat dan swasta dalam pengendalian pemanfaatan ruang di propinsi anda ? (bentuk pengaduan, pelaporan, evaluasi)

19.

Menurut anda, perlukah suatu lembaqa yang secara jelas menangani pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat proPinsi ? (Bila ya apakah melalui instansi, tim koordinasi, lembaga, atau forum atau memanfaatkan lembaga yang telah ada)

20. Menurut anda,

aPa yang menjadi kendala utama dalam tahap pengendalian

pemanfaatan ruang di propinsi anda

?

Terima kasih atas kerjasama dan waktu yang telah anda berikan untuk mengisi kuesioner ini. Selanjutnya, dimohon aSar dapat mengirimkan kembali kuesioner ini, baik berupa h

ordcopyl softcopy, ke alamat:

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

jl. Taman Suropati No.

- Bappenc

2

Gd. Madiun Lt. 4 Jakarta Pusat | 03 | 0

Atau e-mail: bktrn(a.Elppenas.&o.id

Jakarta, l3Juli2003

Direktur Tata

Ruang dan Pertanahan

selaku Sekretaris Pokja

lll BKTRN

Suiana Royat

Lampiran B Prinsip, Kriteria, dan Indikator Kineria Penataan Ruang (Draft Awal)

!.

Perencanaan Tata Ruang

Deskripsi Penilaian

lr!rjC t Kriteria l. I

Perencanaan Perencanaan tata ruang disusun berdasarkan kebiiakan dan peraturan

l Indik tor Ll,2 Indlkator Ll-!

l4t:tqf

l.

l

.

an internasional yanq telah diratifikasi di lndonesia

nasional yang berlaku dan

Penyusunan rencana tata ruang mengadopsi berbagai peraturan perundanSan yang relevan

Perda RTRWK mer8atur tungenar sank'rbag,

petrser@perryimpaee p€mhtsrd ruarE

P€rda RTRWX ditinrLlddjuti den!& perar!tu Fng lebih opersioEl Kriteria 1.2 Perencanaan tata ruang memiliki visi ke depan yang jelas dan sesuai dengan prinsip penataan ruang Indikator 1.2. I Visi ke depan didasarkan pada analisis situasi wilayah dan aspirasi stakeholder setempat

Indikator Indikator Kriteria

1.3

1.2.2 1.2.3

Visi ke depan mempertimbanSkan aspek-aspek keberlanjutan ekonomi, lingkungan, sosial, politik, dan budaya

Visi ke depan diterlemahkan ke dalam tuiuan dan sasaran yang ielas dan memiliki target waktu pencapaian Perencanaan tata ruang hanya melibatkan SDM yang kompeten di bidangnya

|ndikatorl.3.|Penyusunanrencanatataruangme|ibatkantena8aah|idiberbagaibidangsesuaipedomanpenyu5unan dan sebagainya)

Sub-indikator

1.3.1.2

l.3.l,l Sub-indlkarr l.l.l.a r€ffin E Nng

Kriteria

1.4

Tingkatpendidikan parapakar Tingkat pengdame frng dinilikiobn pm pak r lunLh penFler'8gatun prc!6n penin8katan loPsiras.p.dt Mtut onaEmen nengrMr p4nrpr sd coy.od..

Sub-indlkitor

p€reftdd

prinsip partisipasi dalam penyusunan rencana tata

Sutindlkator l.4.l

s{hrnd otor I Sub-indikator

a.

|

.l Men'€lengg,Ekin oidml2 koruult.li dd d.ngdp€rdapar pubrikddm pcs p.r,y6q@ rcl6at:6 ru&g ,2 Pe.!!|nM b.r!3gai j4ak pendaFqt htuk m€ndapatkd rpd belik dari st.k€hoider *temF.r tentalE clEe t.r3 rurE

1.4.1.3

Pembentukan forum yang akan berurusan dengan penyusunan dan stakeholder setempat dalam dewan pemantau

rencana tata ruang rencana tata

daerah tentang pelembagaan partisipasi stakeholder dalam

Sub-indikator

!d!91or !.4.2

1.4.

|.6

Sub-indikator

1.4.2.2

Sub-indikator 1.4.2.3 Sub-indikator

1.5

pendidikan dan pelatihan untuk

rencana tata ruang

partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata

Penerapan prinsip transparansi dalam penyusunan rencana tata

Sub-indikator 1.4.2. I

Kriteria

penyuluhan,

|.4.2.4

Ketenediaan informasi

rencana tata ruang) di kantor keluarahan, kecamatan dan kantor-kantor lain

Publikasi rencana tata ruang di media massa atau papan pengumuman

media pada kegiatan dan keputusan yang diambil pemerintah propinsi pada saat

rencana tata ruang

Dalam situs internet/website pemerintah propinsi terdapat rencana tata ruang dan pelakanaannya

Perencanaan tata ruang menghasilkan rencana tata

berkualitas

I RTRWK telah memiliki substansi yans sesuar pedoman penyusunan RTRWK Sub-indikatorl.5.l'lSubstansidatadanana|isi5penyusunanRTRWKditujukanuntukmemahamikarakteristikunsurpembentu('u"ni,'u@ntuknya

Indikator

1.5.

kondisi ruang wilayah, mengetahui beberapa fenomena yang ada Sub-sub-indikator 1.5. l. l.

I

Melaksanakan analisis kebiiaksanaan

Sub-sub-indikator

L5.|,1.2

Sub-sub-lndikator 1.5.

|,|

Sub-sub-indikator 1.5. l.

.3

1.4

Melaksanakan analisis regional Melaksanakan analisis ekonomi

dan sektor unggulan

Melaksanakan anatisis sumberdaya manusia

Sub-sub-indikator 1.5. l. 1.5 Melaksanakan analisis Sub-sub-indikator 1.5.1.1.6 Melaksanakan analisis

DUaIan

l.S.l.l.7

Melal<sanakan analisis sistem permukiman

Sub-sub-indikator 1.5,

Melaksanakan analisis penggunaan lahan

Sub-sub-indikator

|,1.8 1.5. l . 1.9 1.5,1.1. l0

Melaksanakan analisis kelembagaan

Sub-sub'indikator

Sub-sub-indikator

Sub-indikator

1.5.1.2

Menggunakan peta densan kelenekapan dan kedalaman yans sesuai

Substansi RTRWK merupakan arahan kebiiaksanaan yang mengakomodasikan hubungan dan keterkaitan antar kawasan/kabupaten/icota

Sub-sub-indikator 1.5. 1.2.

I

RTRWK berisi arahan struktur dan Dola

Sub-sub-indikator 1.5.1 .2.2 RTRWK berisi arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya Sub-sub-indikator 1.5. 1 .2.3 RTRWK berisi arahan pengelolaan kawasan kawasan

dan kawasan tertentu

Sub-sub-indikator 1.5.1 .2.4 RTRWK berisi arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya Sub-sub-indikator 1.5.1.2.5 RTRWK berisi arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan

Sub.sub.indikatorl.5.|.2.6RTRWKberisiarahanpengembangansistem

Indikator

1.5.2

.2.7

RTRWK berisi arahan pengembangan kawasan

Sub-sub-indikator

1.5.1

Sub-sub-indikator

1.5.1.2.8 RTRWKberisi

arahan

tata gunan tanah, air, udara dan

RTRWK memiliki kualitas yans memadai

Sub-indikator | .5.2.

I

Metode pendekatan yang digunakan sudah tepat Sub-indikator 1.5.2.2 Metode analisis tepat, taiam, mendalam, komprehensif Sub-indikator 1.5.2.3 dan kedalam produk sesuai dengan visi, misi, tuiuan dan sasaran rencana tata ruang Sub-indikator | .5.2.4 ,Adanya keterkaitan antara visi, mi:i, !!1y11 dal ti1q11d9ngan isi, rekomendasi, kebiiakan dan arahan di dalam rencana tata nrang Sub-indikator 1.5.2.5 Susunan isi rencana tata ruang telah teBtruktur dengan baik

Kriteria

1.5

Sub-indikator L5.2.6 Usia, tingkat kelengkapan dan tingkat kedalaman peta yang digunakan dan dihasilkan sesuai dengan pedoman penyusunan RTRWK Arahan rencana program penataan ruang memiliki substansi yangjelas pelaksanaannya

Indikator lndikator Indikator Kriteria

1.7

I 1.6.2 L6.3 1.6.

Rencana program penataan ruang disusun berdasarkan anallsis input, output dan outcome wilayah yang bersangkutan Setiap arahan rencana program penataan ruang terdiri dari tujuan yang hendak dicapai, instansi pelaksana, sumber pembiayaan, dan target waktu pencapaian Rencana program penataan ruang mencakup berbagai aspek berdasarkan analisis SWOT wilayah yang bersangkutan

Rencana tata ruang memiliki kekuatan hukum

Indikator | .7. Indikator

I

1.7.2

RTRWK yang dihasilkan telah ditetapkan meniadi Peraturan Daerah Usia RTRWK setelah ditetapkan meniadi produk hukum

Pemanfaatan Ruang Aspek yang hendak dinilai: tsb terhadap kualitas ruang yang ada; (4) seiauhmana kualitas ruang tersebut memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat

Deskripsi Penilaian

Kriteria2.l

Pemanfaatan

dimanfaatkan untuk

kualitas SDM secara sosial dan ekonomi

Indikator 2.

I

I.

2.1.2 lndikator 2.1.3 Indikator 2.1.4 Indikator 2.1.5 lndikator

Indikator Kriteria

2.2

2.

1.6

Jumlah penduduk miskin per | 000 penduduk Tingkat pengangguran per 1000 penduduk Rasio penduduk lulus SMU (atau sederajat) dibandingkan dengan jumlah penduduk

Tingkat pendapatan penduduk perkapita Persentasi PAD pada APBD Propinsi

Nilai investasi PMDN dan PMA

Pemanfaatan ruang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat

Indikator 2.2.

I

lndikator2.2.2 Indikator Indikator Indikator Indikator

2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6

lndikator2.2.7

Rata-rata iarak dari Bandar Udara propinsi ke Kab/Kota Jumlah tempat tidur pada RS propinsi per 240.000 penduduk Rata-rata jarak dari TPA propinsi ke Kab/Kota Rasio produksi sampah dengan kapasitas perangkutan (truk sampah)

Proporsi kapasitas angkutan massal (KA) dengan jumlah penduduk Proporsi kapasitas angkutan umum dengan jumlah penduduk Luas area yang terlayani jaringan listrik

2.2.8 Luas area yang terlayani jaringan telekomunikasi 2.2.9 Luas area yang terlayani jaringan distribusi air bersih Indikator 2.2. 0 Luas area yang terlayani jaringan air kotor/drainase Indikator 2.2. | | Luas area yang terlayani sanitasi Indikator 2.2. l2 Rasio iumlah sekolah per penduduk usia sekolah Indikator 2.2. I 3 Rasio iumlah perguruan tinggi per penduduk usia 9 tahun ke atas lndikator 2.2. l4 Jumlah fasilitas kesehatan (termasuk klinik, puskesmas, dan apotik) per | 000 penduduk lndikator 2.2. I 5 Paniang jalan propinsi dibandingkan dengan waktu tempuhnya (rata-rata) Kriteria 2.3 Pemanfaatan ruang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indikator 2.3. I Kualitas udara yang dinilai dengan parameter yang telah ditentukan Indikator 2.3.2 Kualitas air yang dinilai dengan parameter yang telah ditentukan Indikator 2.3.3 Rasio area terkena banjir per kejadian Indikator 2.3.4 Rata-rata lebar kawasan penyangga (buffer) pada zona industri Indikator 2.3.5 Rata-rata iarak kawasan permukiman dengan fasilitas pendukung lingkungan Indikator 2.3.6 Rata-rata iarak kawasan lindung dengan pos kendali (sejenisnya) Indikator 2.3.7 Proporsi luas kawasan lindung dengan Luas Wilayah Indikator lndikator

|

|

Indikator

2.3.8

Proporsi permukiman dengan Luas Wilayah

lndikator

2.3.9

Proporsi area industri (kawasan maupun zona) dengan Luas Wilayah

Kriteria

2.4

Pemanfaatan ruang harus diupayakan untuk menjaga persatuan dan ketahanan negara

I 2.4.2 lndikator 2.4.3

Jumlah program keriasama berkenaan dengan pemanfaatan ruang pada wilayah perbatasan kab/kota

lndikator2.4.4

Jumlah program keriasama berkenaan dengan pemanfaatan ruang pada wilayah perbatasan propinsi

Indikator 2.4. Indikator

Kriteria

2.5

Jurnlah masalah berkenaan dengan pemanfaatan ruang pada wilayah perbatasan Kab/Kota Jumlah masalah berkenaan dengan pemanfaatan ruang pada wilayah perbatasan propinsi

Pemanfaatan ruang akan menuniang keterpaduan pembangunan antar sektor pada tingkat propinsi

lndikator 2.5.1

TKPRD dalam

I 2.5. 1.2

ruang propinsi

Sub-indikator 2.5.l.

Tenaga terampil berpengalaman di bidarrg penataan ruang selama minimum 2 tahun

Sub-indikator

Mengadakan pertemuan dengan anggota

iKPRD minimum 3 bulan terakhir

Sub-indikator 2.5.1.3

Sub-indikator2.5.1.4 Indikator

sektoral dalam rapat TKPRD dalam I tahun pemanfaatan ruang dalam

Mengadakan

2.5.2

Jumlah pertemuan antar Sub-indikator 2.5.2. Rasio

BupatiMalilotaj{gq3lugopinsi

I

Sub-indikator Sub-indikator Indikator

2.5.3

2.5.2.2 2.5.2.3

Sub-indikator

hirarki sistem kota-kota berdasarkan fasilitas yang ada pada kota tersebut

I

2.5.3.2 2.5.3.3

Rata-rata iarak antara kota peftama

Kriteria

2,6

lll.

dibandingkan dengan kota kedua

kota kedua

dengan kota ketiga pada kota pertama dibandingkan

kesehatan dan Jumlah prasarana kesehatan dan

Pemanfaatan harus

Indikator 2.6.

kota

lumlah penduduk pada kota

Sub-indikator 2.5.3.5

2.5.3.6

kota kedua

Rata-rata iarak antara kota kedua

Sub-indikator 2.5.3.4 Sub-indikator

seluruh BupatiAl/alikota pada seriap pertemuan

aatan ruang di Kab/Kota Jumlah kesepakatan yang digunakan dalam Jumlah program pemanfaatan ruang bersama yang dihasilkan dalam I tahun

T

Sub-indikator 2.5.3. Sub-indikator

hadir

I tahun terakhir

untuk mengkoordinasikan tentang pemanfaaran ruang

kota kedua

kota kedua dibandingkan

kota ketiga

oleh kebiiakan-kebijakan yang relevan yang dikeluarkan oleh Gubernur

I

sudah diimplementasikan menjadi program dalam

Indikator 2.6.2

kebilakan yang sudah diimplementasikan menjadi program dalam

Indikator 2.6.3

kebijakan yang sudah diimplementasikan meniadi program dalam

kawasan budidaya

Indikator 2.6.4

kebijakan yang sudah diimplementasikan menjadi program dalam rangka

Kawasan

ketahanan dan keutuhan NKRI kualitas SDM

P.ircrd.lbn Pcn.nfr.rrn Rura

A!P.k

)dB hsdak dlnll* upqa p.turint-eh d.fih

dJn maFle.Elmkrn perarEan de

prsBm-ptglm

p.reftiban pelakapan

pembanSunu agar lsuar

der'te En.an, rar, runs v/itayai

DBtnBi P6nil.l.n PnrtP

!-

Kndj.

3.

I

Pengend.liM pen.nfraran

Indikator 3. l. Indikator 3.

lndikator Kriteria

3.2

l@s dil.ks@kd htlk ftnjamin EcelenggffiF p6na6a

Ted.klanaqd p€i.gar6 hukh IrnS .dil,

I

1.2

3.1.3

r.n pmn

.hn

rualE y.n€ berkuaiits, beder.njure, d.n

berkd4tfu

Tersedianya peraturan mengenai sanksi atau hukuman atas Melakanakan

berdasarkan

masyarakat

Pemberian sanki atau hukuman kepada siapapun yang melakukan penyimpangan/pelanggaran

Pembagian tugas pokok, fungsi dan

pemanfaatan ruang

iawab antar instansi

|ndikator3.2'|TerdapatPengaturanPembagiantugaspokok,fungsidantanggungjawabyangjelasdarimasing^masinglembagaatau

Indikator 3.2.2 bentuk dan status hukum yang pasti Indikator

3.2.3

Masing-masing tugas pokok,

sistem pengendalian pemanfaatan ruang

Kriteria

3.3

SDM pelakanaan pengawasan dan peneniban

I 3.3.2

Indikator 3.3.

Proporsi aparat pemerintah daerah yang berfungsi mengawasi dan menertibkan

lndikator

Tinskat pendidikan dan penqalaman aparat tersebut

Indikator 3.3.3 Kriteria

3.4

integritas aparat

proper test

LSM dan unsur masyarakat berperan dalam pengawasan dan penertiban

Indikator 3.4.

I

Tersedia forum dan prosedur pelibatan LSM dan unsur masyarakat dalam pengawasan dan peneniban

beM:@tu linldn;n

IndrKator

3.4.2 J.4.J

Indikator

3.4.4

Indikator

LSM dan unsur masyarakat yang terlibat mewakili

tersedia

*jgl!g!".,.I3nl"qolq?engaduan

LSM dan/atau unsur

b";b"g"i k"l".p"L.asyarakat di

tersebut

masalah penyimpangan pemanfaatan

pernah memberi

disampaikan oleh masyarakat

masalah penyimpangan pemanfaatan

|ndikator3.4'5Pemerintahdaerahpernahb.'.'n@mpan8ano"..n'.u.j.i"i I 3.5.2

Indlkator 3.5. Indikator

Peraturan pelaksana yang ada secara teknis telah dan bisa dioperasionalkan Peraturan pelaksana yang ada memiliki status hukum yane kuat

Kriteria 3.6

aaran ruang

Indikator 3.5.

I

prinsipT

Peneraoan

go

o

d gov e rn a n ce

dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Sub.indikator3.6'|.|Penggunaanberbagai,iajakpendapatuntukmendapattun,u@ttentangprosedur|"po.",,/pffi ruang

1.2 sub-indikator 3.5.1.3 Sub-indikator 3.6.

_Sub-indik tor 3.6.

1

,4

Pembentukan forum yang menjadi wadah para stakeholders dalam menyampaikan Keanggotaan stakehorder seternpat a^ti- t*r,m t.rr.uil

Adopli

pktMh deEh

r€ntm! p"t.

sub.indika.o.3'6'|'5P4ve|+'eanDe.'U;Uh:nbi-hinse'P?i[i

{o'*tor]'o'ii6n.aPinpn6DtEn5p/aAda|hp€n!eno.t"nx*t..-

ffi-

Juprno@t6r r'o u.z ripuran medra Sub-indikator3.6.2.3 Sosialisasi

Kriteria 3.7 lndikator 3.7. Indikator Indikator

3.7.3

3,8

Indikator

3.8.1 3.8.2

Indikator 3.8.3

pada

!u mh;rei rur

pemanfaatan ruang

Jumlah kasus ketidaksesuaian antara

r"*ana tata

ruang dengan

pemintlEi

di lapangan mengalami

Jumlah konflik pemanfaatan

Penurunan konflik pemanfaatan ruang mengalami

Jumlah Proses perijinan pemanfaatan ruang di

Indikator

dd lepuren rans d,.hbir pene, jnEh prcph!

i sanksi atau hukuman atas

pemanfaatan ruang terlaksana secara efektif

l_ 3.7.2

Kriteria

pada k€giaran

berlangsung secara efekti{

Tersedia peraturan yang mengatur prosedur Prosedur periiinan pemanfaatan r.u-"r,g berslfat perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai

Proses sederhana, dan rencana tata

pemanfaatan

peningkatan

DenyinDutr

Dcm;;GiEipemanfaatan

Lampiran C KUESTO!,IER

pENyUSUNAN tNDIKATOR EVALUASI KINERIA PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

Sampai dengan awal tahun 1999, RTRW Kabupaten telah ditetapkan menjadi Perda42olo, telah disahkan oleh Mendagri 2la/o, dan masih dalam proses pen),empurnaan dan pembahasan 37olo. Sementara itu, untuk RTRW Kota telah ditetapkan menlidi Perda 50o/o, telah disahkan oleh Mendagri 360/o, dan masih dalam proses penyempurnaan dan

pembahasan 147o. Namun upaya-upayayangyang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengimplementsikan rencana tersebut berbeda-beda, sehingga menghuilkan kinerja penataan ruang yang beragam. Untuk itu diperlukan Pengukuran kineria untuk terus mermperkuat aktivitas dan kelembagaan penataan ruang di daerah. Kuesioner ini dimaksudkan untuk meniaring informasi sebanyak mungkin berdasarkan aspirasi dan pengalaman pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kegiatan penataan ruang di daerahnya masing-masing

lnstansi Jabatan Alamat Telp./fax Tanggal A. l.

: : : : :

Status hukum RTRWK Apakah di Kabupaten/Kota anda telah disusun RTRWK yang telah ditetapkan menjadi Perda?

b. Tidak Jika iawaban No. I adalah fidak, lanjutkan dengan No. 3 Kapan RTRWK disahkan menjadi Perda?

2.

3.

Jika tidak, apakah saat ini RTRWK:

a. Sedang dalam tahap penyusunan/revisi b. Sedang dalam proses menjadi Perda

B. 4.

Tindal< lanjut Perda RTRWK Apakah Perda RTRWK telah ditindaklanjuti dengan kebiiakan atau peraturan lain yang lebih ooerasional? a. Ya

b. Tidak Jika jawaban No. 4 adalah Tidak, lanjutkan dengan No. 6

5.

Kebijakan/peraturan apa saia yang menindaklaniuti Perda RTRWK (bentuk dan arahannya)? D.

d.

6.

Apakah program-program penataan ruang di dalam RTRWK ditindaklaniuti dengan penyusunan rencana operasional (misal: pedoman investasi, Repetada, pedoman pengembangan usaha masyarakat) dan rencana pengembangan kawuan yang lebih detail (misal: Rencana Detail Kawasan Pariwisata/lndustri)? a. Ya b. Tidak jawaban No. 5 adatah Tidak, laniutkan dengan No. 8 Jika

7.

Rencana opersional dan rencana pengembangan kawuan apa saia yang menindaklanjuti program-program di dalam RTRWK serta iangka waktu pelaksanaannya?

D.

C.

Tim teknis penyusun RTRWK

B.

Apa dasar hukum pembentukan Tim Teknis?

9.

Siapa saja yang menjadi anggota Tim Teknis?

(Lengkap dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman keria) b. c.

d. f.

D.

Sosialisasi dan konsultasi publik

10.

Selama proses penyusunan RTRWK, pernahkah diselenggarakan sosialisasi kepada masyarakat luas?

a. Ya b. Tidak Jika jawaban No. | 0 adalah Tidak, lanjutkan dengan No. | 3 I Apa bentuk sosialisasi yang pernah diselenggarakan?

l.

a. Melalui media massa b. Melalui papan informasi di kantor pemerintah

c. Melalui selebaran/pamflet d. Lainnya, sebutkan

12.

Berapa kali frekuensi sosialisasi tersebut selama proses penyusunan RTRWK?

a. < 3 kali b. 3-5 kali

c. >

13.

5 kali Adakah prosedur penyampaiar/penyerapan aspirasi masyamkat sebagai dampak dari sosialisasi?

a. Ya b. Tidak Jika jawaban No. | 3 adalah Tidak, lanjutkan dengan No.

l5

14.

Bagaimana gambaran dari prosedur tersebut dan apa tindak laniutnya?

15.

Selama proses penyusunan RTRWK, pernahkah diselenggarakan konsultasi publik dengan masyarakat luas? b. Tidal<

l5 adalah Tidak, lanjutkan dengan No. | 8 Berapa kali frekuensi penyelenggaraan konsultasi publik selama proses penyusunan

Jika lawaban No.

16.

RTRWK?

a. < 3 kali b. 3-5 kali

c. >

17.

5 kali Peserta konsultasi publik mewakili kelompok masyarakat apa

saia?

d.

E. Konflil< pemanfaatan ruang 18. Pernahkah terjadi konflik pemanfaatan oelal
ruang (antar wilayah, antar sektor, antar

)?

a. Ya b. Tidal< Jilca |

9.

jawaban No. l8 adalah Tidak, lanjutkan dengan No. 2l Berapa kali frekuensi terjadinya konflik selama I 0 tahun terakhir?

a.

<

l0kali

b. l0-20 lcali c. > 20 l
20.

Gambarkan konflik yang pernah teriadi (Kapan teriadinya, siaPa sala yang terlibat dalam l
F. l.

2

22.

Peningl
Berapa luas kawasan lindung di Kabupaten/Kota anda?

a.

El<sisting

b. Rencana

23.

Apa bentuk-bentuk usaha di Kabupaten/Kota anda dalam meniaga kawasan lindung

?

G.

24.

Peningkatan kualitas SDM Berapakah jumlah fasilitas pendidikan yang ada di KabupaterVKota anda?

a. Eksisting b. Rencana

frilitr

25.

Apakah dasar penentuan jumlah kebutuhan

26.

Apakah dasar penentuan

27.

Berapakah jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten/Kota anda? a. Eksisting

loksi fdilitas

pendidikan?

oendidikan?

b. Rencana

28.

Apakah dasar penentuan jumlah kebutuhan fasilitas kesehatan?

29.

Aoakah dasar penentuan lokasi fasilitas oendidikan?

H. 30.

Partisipasimasyaral
b. Tidak Jika jawaban No. 30 adalah Tidak, lanjutkan dengan No. 33 3 Bagaimana status wadah tersebut selama | 0 tahun terakhir?

l.

32.

a. Aktif b. Pasif Berapa jumlah laporan/aduan masyarakat mengenai penyimpangan pemanfaatan ruang selama | 0 tahun terakhir?

a. < 20 kali b. 20-30 kali

c. >

30 kali

l.

Fungsi dan peran TKPRD

33.

Apa dasar hukum pembentukan TKPRD di kabupaten/ kota anda?

34.

Siapa saia yang termasuk dalam anggota TKPRD? b. A

e.

35.

Apa saja fungsi dan pemnan TKPRD di Kabupaten/Kota anda? D.

c.

d.

35. Berapa frekuensi

kegiatan TKPRD dalam rangka pendataan pemanfaatan ruang setiap tahunnya?

l. 37.

krus

penyimpangan

Penegakan hukum Adakah prosedur penanganan penyimpangan pemanfaatan ruang (berdasarkan laporan masyarakat maupun temuan aparat/TKPRD di lapangan)

a. Ya b. Tidal< jawaban No. 37 adalah Tidak, lanjutkan dengan No. 39 38. Bagaimana prosedur penanganan penyimpangan pemanfaatan ruang?

Jil
39.

Adakah dasar hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadaP kasus penyimpangan pemanfaatan ruang?

a. Ya b. Tidal<

jika jawaban No. 39 adalah Tidak, lanjutkan dengan No. 4 | 40. Apakah bentuk dan materi yang diatur dalam dasar hukum tersebut?

41.

Berapakah lumlah kasus penyimpangan Pemanfaatan ruang yang teriadi selama l0 tahun terakhir, baik berdasarkan laporan masyarakat mauPun temuan aparat/TKPRD

di

42.

lapangan?

Berapakah jumlah kasus penyimpangan pemanfaatan ruang yang telah ditindak (melalui jalur hukum/ penertiban, diberi peringatan)

?

Lampiran D REKAPITULASI HASIL KUESIONER PROPINSI DI YOGYAKARTA

lndikator

Prop Dl Yogyakarta

Status hukum RTRWP

Perda No.5/ I 992 (5 Mei | 992). Saat ini sdg diusulkan rancangan Perda RTRWP review (berdsrkan prubahan RTRW kabikota) yg berlaku sampai th 2007, stlh itu disusun Perda RTRWP baru

Tindak lanjut Perda

l. 2. 3. 4. 5.

RTRWP

Tim teknis penyusun RTRWP

Sosialisasi dan

konsultasi publik

Pola dasar Propec.ia

Repetada

RenstraAPBD

AKU

Kep Kepala Bappeda No. | 88.4/53511V/2003 | . Rincian tugas dan daftar personalia: tim koordiflasi, tim teknis dan pokia penataan ruang 2. Tidak ada data latar belk.pendidikan & pengalaman kerja 3. Mengadakan rapat I bulan lx Sosialisasi dilakukan pada taraf RDTRK, melalui media massa lokal (SKH Kedaulatan, Bernas), media elektronik ffVRi Yogyadialog pakar), dan seminar.

Kuantitas:

<

Kota Yosyakarta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang RUTRK Yogyakarta tahun 1994-2OO4 (akan segera berakhir) Perda tersebut telah direview pada tahun 2002. Hasil review tersebut akan dijadikan acuan bagi penyusunan RTRWK selaniutnva. Perda RUTRK telah ditindaklanjuti dengan peraturan lain yang lebih operasional, terutama dengan Keputusan Walikota Yogyakarta No. 20 Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002 tentang Penjabaran Status Kawasan Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan tatanan fisik bangunan pada Peraturan Daerah Kotamadya Dati ll Yogyakarta No. 5 Tahun I 994 tentang RUTRK Yogyakarta | 994 -2004 untuk Kawasan Kotagede,Jalan Bantul, tumbuh cepat Umbul Hario, lalan Maqelanp. lalan Solo, dan lalan Malioboro Tim teknis penyusun RTRW Kota Yogyakarta terdiri dari | 2 instansi (nama, latar belakang pendidikan, pengalaman keria tidak tercantum)

Sosialisasi dan konsultasi publik dilaksanakan pada saat penyusunan RTRW melalui kegiatan sarasehan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, camat, dan lurah

3 kali

Peserta konsltasi publik: masy.budaya/wisata, dunai usaha, pendidikan, industri kecil

Kab. Bantul Peraturan Daerah Nomor4 Tahun 2002 tentang RTRW Kabupaten Bantul Perda tersebut dikeluarkan 2 tahun setelah Review RTRW Kabupaten Dati ll Bantul Tahun | 999/2000

Perda RTRW telah ditindaklanjuti dengan beberapa dokumen lain yang lebih operasional, diantararrya RDTR Kawasan Bantul Kota Mandiri, RDTR Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan Rencana Teknis Obyek Wisata (RTOW) Parangtritis. Namun ketiga dokumen tersebut belum dijadikan peraturan, misalnya dalam bentuk SK Bupati.

Tim teknis penyusun RTRW terdiri dari dinas-dinas dan instansi terkait dengan penataan ruang

Pada saat penyusunan RTRW, masyarakat dilibatkan Salah satu bentuk sosialisasi RTRW adalah melalui papan

pengumuman dan pemberian kalender sampai tingkat desa dan kelurahan. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan dana yang tersedia untuk sosialisasi dan konsultasi publik. Seringkali sosialisasi dengan publik tidak dapat menghadirkan seluruh elemen masyarakat. Selain kurang sosialisasi, ternyata kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK iusa masih sansat kuranq.

Konflik pemanfaatan ruanS

Contoh konflik

-

lsu selokan mataram

Sawah)prmukiman: saluran irigasi teknis diubah mid

-

flushrng sampai ke IPAL di Sewon, Bantul

Kehutanan dgn perkebunan rakyat) perkebunan rakyat di ploting mfd khutanan Daerah resapan air di Sleman telah berkembang mjd pusat pengembangan pendidikan Ull, tlh berdampak pd pengembangan lingk mjd permukiman yg cukup besar Kws.lindung setempat di Bantul (Kec,Piyungan) utk mengurangi longsor, dieksploitasi bagi penambangan batu oleh rakyat. Perda Kulon Proso memunskinkan sawah beririsasi teknis

Konflik pemanfaatan ruang yang menonjol adalah di kawasan Malioboro. Kawasan Malioboro tidak leoas dari keberadaan Kraton yang memiliki nilai budaya tinggi masyarakat Yogyal<arta. Namun Malioboro juga merupakan kawasan pusat bisnis yang banyak diincar kalangan pelaku bisnis. Dua kegiatan yang saling kontradiktif tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara pedestrian budaya dan pembangunan ekonomi.

Konflik pemanfaatan ruang belum banyak terjadi, namun yang paling sering ditemukan adalah pemanfaatan ruang oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditemukan di jalur hiiau, bantaran sungai, dan sempadan pantai. Penataan ruang Parangtritis, misalnya, menghadapi kendala dengan adanya PKL yang mendirikan bangunan di sepanlang sempadan pantai,

berubah menjadi permukiman.

-

Pemanfaatan SDAyg tidakterkendali di Kali Progo ant.

Prop DIY-Kab. Magelang

Upaya pengendalian Kegiatan pengendalian: Pemantauan Pengawasan

l, 2. 3. 4.

Pelanggaran

Penertiban Baru sampai taraf identifikasi melalui pengecekan melalui perizinan. Pengecekan ke lapangan menjadi wewenang Kab/Kota. Alasan kurangnya upaya pengendalian) blm ada

Peningkatan kualitas Iingkungan

)

Dasar penentuan luas kws.lindung: Keppres No.3?/90 fisiogralis, kelerengan, ienis tnh, guna lahan, curah hujan, dll. Luas kws.lindung eksisting dan rencana 460lo. Bentuk upaya dlm meniaga kws.lindung: paduserasi khutnan- perkebunan 2. penghijauan diGnKdl 3. Tamanisasi di kota

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya dengan menjaga lahan terbqka hijau agar tidak terbangun dan mengoptimalkan {ungsi RTH sebagai ruang publik.

l.

Peningkatan kualitas

SDM

Fasilitas Pendidikan Dasar penentuan jml kbutuhan fasdik: iml penduduk dan kebutuhan/pasar dlm bdng pendidikan tinggi. Dasar penentuan lokasi fasdik: ditempatkan pd wil berkepdtan pddk rendah. Kebijakan Prop DIY menyangkut fasdik: mengeluarkan PT yg msh ada di dlm kota, diarahkan ke sktr outer ring rcad. Jml fasdik 102 PT. Fasdik rencana: sesuai kebutuhan.

Partisipasi masyarakat

-

Fas. Kesehatan Dasar penentuan iml kebutuhan faskes: jml penduduk. Dasar penentuan lokasi faskes: sebaran dan kepadatan oenduduk. I unit RSU Pusat: I unit RSU Tk.C. Belum ada wadah bagi penyampaian laporan dari masyarakat mengenai pnyimpangan pemanfaatan ruang.

-

Dsr hukum penrbentkan TKPRD Prop: lnmendagri No. | 9/96 & SKGubNo.24lT1Mi2002.

-

Belum ada upaya berani yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas lingkungan, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan ruang di RTH, seperti PKL di sempadan pantai dan bantaran sungai.

Penentuan jumlah kebutuhan fasilitas pendidikan adalah berdasarkan jumlah anak usia sekolah dan kecenderungan masuk dari daerah lain (imigran) Penentuan lokasi fasilitas pendidikan adalah berdasarkan {ungsi dan intensitas ruang kota Penentuan iumlah kebutuhan fasilitas kesehatan adalah berdasarkan jumlah penduduk dan lumlah pasien Penentuan lokasi fasilitas kesehatan adalah berdasarkan fungsi ruang kota

Pemkot Yogyakarta memiliki wadah bagi penyampaian laporan/aduan masyarakat mengenai segala hal yang menyangkut kinerja pemkot, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penataan ruang, yaitu melalui sarana telpon (hotline) ke nomor 0274-555242 atau melalui sms ke 08 | 2278000 I atau 2740. Prosedurpenyampaian laporan/aduan masyarakat: telepon/sms ) diterima oleh UPTSA ) disampaikan ke instansi/dinas terkait ) dijawab/ditanggapi oleh dinas kepada masyarakat yang mengadu maksimal I minggu

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRWK dilakukan dengan penyampaian aspirasi kepada Bappeda, kemudian oleh Bappeda ditindaklaniuti melalui koordinasi dengan instansi terkait.

TKPRD menyusun laporan tahunan yang berisi gambaran umum kota yogyakarta, kebijaksanaan tara ruang kota, rencana tata ruang, manajemen lahan

Fungsi dan peran TKPRD dalam penataan ruang dirasakan masih kurang efektif karena selama ini diasumsikan bahwa

pemanfaatan ruang.

kota, dan produk penataan ruang.

Penyusunan RTRW

Mengikuti perkembangan permasalahan tata ruang Koordinasi antar instansi dlm merumuskan kebiiaksanaan Ps',c64r

| sduB '

Pembinaan) konsultasi dgn BKTRN di bidang PR Penyuluhan) merumusl
plal<sanaan

oemasvarakatan kebiiaksanaan stratesi PR Tidak ada prosedur penanganan penyimpangan pemanfaatan Dasar hukum mengenai sanksi thd kasus penyimpangan pemanf. Ruang) Perda 5/92 Materi yg diatur tdk scr detail.

lndikator

Kab. Sleman

Status hukum RTRWP

Perda No. 231 |'994 (28 September | 995) berlaku sampai tahun 2004. Saat ini sdg disusun revisi RTRWK, telah sampai Laporan

RTRWP

Tim teknis penyusun RTRWP

Perda l91200l ljin Peruntukan Penggunaan Tanah berdasarkan Tata Ruang Cont; RDTR Kws sekitar outer ring road (SK BupatD, RDTR Kws Tumbuh Cepat (SK Bupati), RDTR Kws Monumen Jogja Kembali (Penataan lingkungan dan bangunan), Renc.lnduk Pengembangan Pariwisata

KepBup No. | 53/SK.KDH / N2003 - Rincian tugas dan daftar personalia

EPenjaringan aspirasi sebagai salah satu bahan masukan penyusunan darft RTRWK Tuiuan: untuk menampung berbagai permasalahan, harapan, dan arahan pengembangan dari berbagai stakeholders yg merupakan wakil2 per kecamatan, yang mewakili kelompok

Kab.

Gu4gqg[idq!

Telah disahkan pada tanggal 7 Februari 2003 (terlampir)

r

.

Rencana yang lebih operasional meliputi Rencana Detail Kawasan Pantai Kabupaten Kulon Progo, RDTRKota Ndeko, Master Plan Pelabuhan Gelagah, Revitalisasi Kawasan Industri Sentolo, dan Pembangunan Koridor

o . r

r

konsultasl publik

ruang langsung di lapangan.

Kab. Kulon Proeo

r

Sosialisasi dan

efektif karena cenderung terlupakan dalam pemanfaatan

Telah disahkan pada tanggal 20 Januari 2003 (terlampir)

Pendahuluan

Tindak lanjut Perda

Penegakan hukum terhadap penyimpangan masih kurang

Sebelum dilakukan penegakan hukum terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang, terlebih dahulu dilakukan pengecekan ke lapangan, bila mengganngu kepentingan umum maka perlu ditindak tegas. Dasar hukum untuk mengatur sanksi adalah perda mensenai bancunan. PKL. masterolan reklame. dll,

ruang,

o o o

Perkotaan Kulon Progo-Yogya Kebiiakan atau peraturan yang menindaklanjuti Perda RTRW ini belum ada, dimungkinkan karena Perda ini relatif baru karena baru berusia I bulan, Dibentuk melalui SK Bupati Terdiri dari lembaga/instansi pemerintah yang berwenang di bidang penataan ruang yaitu Bappeda, Dinas PU, dan BPN Latar belakang pendidikan S I Arsitek, sipil dan akademi agraria Penempatan posisi aparat pemda selalu diubah-ubah dan tidak tetap, iadi harus ada ketentuan, yang dimaksud pengalaman itu apakah dimulai dari jabatannya atau seberapa kali ia pernah meniadi tim penyusun RTRWP Sosialisasi ke publik dilakanakan melalui seminar, dan

menyebar kuesioner. Frekuensinya 3-5 kali, tetapi aspirasi dari masyarakat masih minim Konsultasi publik dan media penyerapan aspirasi tidak ada

birokrat, tokoh masy, swasta.

Perda ditindaklanjuti dengan rencana yant lebih detail antara lain RDTR Kecamatan, Rencana untuk Dariwisata dan master plan DED (terlampir)

.

Untuk kebiiakan atau peraturan yang lebih operasional, Kabupaten Gunung Kidul memanfaatkan Perda RTRWK ini sebagai acuan untuk penyusunan Propeda dan Repetada.

o r

Tim teknis dibentuk melalui SK Bupati Terdiri dari lembaga atau instansi yang berwenang seperti Bappeda, Dinas PU, Dinas Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan, Kantor Pengendali Lingkungan, dan Bagian Ekonomi Pembangunan.

o

Tidak ada data tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman dari anggota-anggota tim teknis tersebut.

o

Sosialisasi dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat

o

dan frekuensi dilaksanakannya adalah lebih dari 5 kali Prosedur penyampaian aspirasi sebaSai dampak dari sosialisasi itu adalah dengan memproses usulan atau kritik

o

dari masyarakat. Konsultasi publik dilakanakan 3 sampai 5 kali dengan kelompok masyarakat yang terdiri atas masyarakat akademisi (universitas) dan masyarakat pemerhati lingkungan (LSM)

Konflik pemanfaatan ruang

tr

Kondisi geografis Kab. Slemanyang dekat dengan Gn.Merapi menjadikan Sleman sebagai penyedia air bagi kawasan dibawahnya. Berdsrkan fungsi kawasannya,Sleman

o o

Konflik pemanfataan ruang dalam l0 tahun beriumlah sekitar l0 sampai 20 kali. Konflik | : yaitu menqenai Denemoatan oabrik arans

. .

Konflik pemanfaatan ruang teriadi kurang dari l0 kali dalam | 0 tahun. Salah satu konflik yanq teriadi adalah hutan Buder yang

briket pada tahun 200 | yang menyebabkan debu pabril<

dibagi menjadi 3:kws.konservasi, kws.resapan air dan kws. perkotaan. Saat ini, sebagian dari kws.resapan air Kaliurang telah menjadi kws.terbangun, terutama terdorong dgn pembangunan kampus Ull.Keberadaan sarana pendidikan dikhawatirkan mendorong berkembangnya unit usaha lain yang berdampak pada berkurangnya fungsi kws.sbg daerah resapan air. Perlu upaya2 pengendalian pemanfaatan ruang di kws.resapan air utk menlaga kelangsungan fungsi

A

kawasan. Guna lahan di sekitar rfng rood kurang terkendali, menyebabkan banyaknya jalan masuk menuju )alan arteri.

namun Pemda menghadapi dilema yaitu pabrik tersebut telah menyerap 200 orang tenaga kerja tetapi di sisi lain pabrik tersebut menyalahi tata ruang. Dan ternyata

o

masalah ini juga terkait dengan orang dalam dan unsurunsur politis. Penyelesaiannya sejauh ini hanya dengan menghimbau untuk menggunakan penyaring debu ketika proses produksi berlangsung, mengenai penyalahgunaan lahan belum ada penyelesaian. Konflik 2 : kawasan militer iangkarang. Konflik yang teriadi antara penduduk yang memanfaatkan lahan dengan militer yang menggunakan temoat latihan militer.

Peningkatan kualitas lingkungan

r .

o r Peningkatan kualitas

SDM

dimaksudkan ber{ungsi sebagai pelestarian tanamantanaman langka dan iuga untuk penghijauan sedikit tergeser untuk rest area.

mengganggu l<enyamanan masyarakat sekitar. Dari sisi penataan ruang, pabrik ini telah menyalahi peraturan ,

laharr

itu puia sebagai

Tidak ada data tentang luas Ruang terbuka hijau. Data tentang RTH tidak ada karena hampir seluruh daerah kabupaten ini merupakan sawah, tegalan atau kebun-kebun. Belum ada masalah yang menyangkut mengenai RTH. Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan hanya untuk menjaga RTH yang sudah ada sala. Konsep hutan kota sendiri baru akan muncul. Jumlah fasilitas pendidikan adalah TK 293, SD 393, SMP 73 dan SMU 4l. Tidak ada rencana penambahan fasilitas pendidikan, bahkan terjadi penurunan permintaan fasilitas pendidiican, hal ini disebabkan l<arena jumlah penduduk yang menurun. Menurunnya jumlah penduduk dikarenakan banyak penduduk yang lebih memilih tinggal di Kota Yogya, atau kalaupun ada yang ringgal di Kulon Progo, mereka rata-rata adalah penglaiu yang mencari nafkah di kota Yogya atau Sleman. Akibat dari penurunan permintaan fasilias pendidikan ini, Pemda dalam hal ini Bappeda mengadakan program regrouping, hal ini dilakukan untuk menyiasati sekolahsekolah yang kekurangan siswa. Sebaran fasilitas pendidikan merata, penempatan fasilitas ini didasarkan atas iumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, dan sistem kota-kota (hirarki kota). Ketersediaarr lahan juga meniadi pertimbangan. Yang terjadi dalam penyediaan fasilitas pendidikan biasanya tidak sesuai dengan perhitungan dan rencana yang ditetapkan, hal ini dikarenakan ketersediaan lahan menfadi pertimbangan utama dan pertama dalam penyediaan sekolah, apalagi pada masa orde baru telah menetapkan bantuan pendidikan sepeni SD inpres. Penyediaan fasilitas pendidikan masa orde baru ini sama sekali tidak memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditentukan,

. . o .

Dasar penentuan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau adalah pedoman penyusunan RTRW Luas RTH Eksisting 50 ou6 ,iari luas (tidak ada data rincinya) Luas RTH rencana adalah 40 o/o dari luas (tidak ada data rincinya) Upaya yang dilakukan untuk menjaga RTH adalah dengan konseruasi hutan dan penghiiauan kembali. Jumlah fasilitas pendidikan eksisting tidak dituniang dengan data yang akurat, hanya dikatakan bahwa fasilitas ini mencukupi terutama SD dan SMP. Untuk rencana kedepan, lumlah SMU akan ditingkatkan Jumlah fasilitas kesehatan kurang, namun tidak dituniang pula dengan data yang akurat. Direncanakan fasilitas kesehatan meningkat 50

o/o

Penentuan lokasi fasilitas pendidikan dan kesehatan didasarkan atas jumlah penduduk, kedekatan dengan permukiman dan status tanahnya.

T-

' .

I I

Untuk rasio dokter dan jumlah pendudukadalah | : 3341 Dasar oenentuan lokasi fasilitas pendidikan adalah sebaran

I

Prrttlpes mesyvek:t

f-

Dr kabupaten Kulon Progo paftisipasi masyarakat diambil rnelalui forum Rakota (Rapat Koordinasi Perkotaan). fu!ota rni dilakanakan bergiliran untuk setrap

I

Wadah bagi penyampaian laporan/aduan masyarakat mengenai penyimpangan pemanfaatan ruang tidak ada.

(e<.rnaran, masukan dari masyarakat dipilrh-ptlah bcr deserkan skala masalahnya. Apakah t inSkat

rtru Krbupaten. Apakah

[ecrf,r.rl.n

masalah seputar rndivrdu.

rt{orrpok rrau kepentingan bersama.

Untrt rk:h Kabupaten jumlah aduan dalam l0 tehun tcr:khrr kurarg dari 20, sedangkan untuk trngkat lebih

Kecrmetan Frngrr dan peren TKPRD

i

Pcncgakan hukum

r o

o o

o

Oesar hukum oembentukan TKPRD adalah SK Bupadr Yrr6 termesuk anggota TKPRD adalah Kepala Bappeda, Dnec PU. BPN, LH, Pertanian, Pemda Ka8ag

TKPRD tidak aktif. Tetapi secara fungsional, koordinasi antar

Pcrr$en6unan, dan dinas lain yanS terkait. Sterr.s TKPRD tidak aktif tetapi keiasama rntar lembaga rt& r$rat6i rtu tetap ada walaupun bukan dalam forum

Koordinasi ini dilakukan terutama dalam menghadaPi kasuskasus yang dilaporkan dari masyarakat.

TKPRD Prosedur penanganan penyimpangan pemanfaatan ruang releh drmiliki oleh Kabupaten Kulon Progo ini. Jelw prosedur ini dimulai dari adanya laporan masyarakat yeng kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi antar hmbaga (maksudnya lembaga yang berwenang menangani masalah ini). Dasar hukum yang mengatur sanki ada di Perda RTRW Kabupatennya, bentuk dan materi yang diatur sebatas yang diretapkan pada UU. Kasus penyalahangunaan pemanfaatan lahan biasanya dilaporkan kepada Pemda bila masyarakat telah terkena dampaknya secara langsung. Akibatnya kasus yang muncul umumnya sudah semakin rumit masalahnya Belum pernah ada kasus penyimpangan yang ditindak, mekanisme yang dilakukan hanya teguran saia belum pada iban.

lembaga atau instansi yang terkait dengan penataan ruang tetap dilakukan walaupun bukan pada wadah TKPRD ini.

Prosedur penanganan penyimpangan pemanfaatan ruang telah ada dengan dasar hukum Perda RTRW Kab yaitu Perda no 2 tahun 200 | Tetapi penanganran penyimpangan pemanfaatan ruang hanya berupa teguran saja

tamfirrn

E

Data Mentah

{o

KeVKotr Prndcslanc

2 3

L.b.I Socor

(t)

(4)

(3)

(7)

(s)

(7\

(6)

(8)

(il

(t 0)

(e)

(t2)

6t.2

0.20

6.62493

1.25 I 23

55.5

39.4

24.1

4A

18.7

47.4

5l

0.23

5.6259s

1.4275t,

48.7

49.'t

5Z.l

2.5

26.9

39.4

l0

).88 | 58

u.6

89.2

54.9

IJ

15.2

4l

t2.4

)-v

&.6

0.64

3.24945

t3)

5,4 3

854500

I

08570

St*:burni

6t.2

0.40

4.56 | t8

).9U64

65.4

69.5

34.9

3.4

22.9

43.4

Cier*r

63.6

0.37

4.924t4

.06698

44.1

74.3

27.4

2.1

LO.L

37.8

10.6

/.|

5

I

5

Berdunr

66.6

t.06

).)))zz

305r7

85.7

93.7

43.2

8.9

25.3

29.2

5

33

1A

JJ.t'

35.

2.>

34.s

7

Garut

6t.7

o.77

5.9727

|

24il5

78.8

87.8

I

Tesikmalava

65.3

0.3 |

5.264U

.soo95

89.6

85

I

Ci:rnis

t0

Kniman

64.8 65

0.t

I

.55530

5.45950

86.4

9t.6

38.

I

44.3

(7

t8.7

46.5

6.6

0

40,9

7.6

485t0

r0.2

.66261

87.4

74;9

79.8

0.61

0.57

5.54t72

0

t7.9

6.5

36

61.6

3.1

39.3

3.3

t.8

63.t

62.8

0 0

9.9

85

76.6

Mltalenqka

o

6.2

77.6

Circbon

20

I

76AU

.0il0s

I

0

t4.7

|

2

55 | 6850

7

43.

5.6389

5

9.9

r

33.9

0.37

3.86689

17.4

|

28.

I

I

5 ?

.,

Jbu 2

3

Sumedanc

66.6

0.37

5.39629

t24s

65.7

84. I

50.9

7.9

4

lrdramayu

56.5

0.32

5.t03r5

I t904

69.6

60.6

JO-7

J.7

21.7

40.3

4.5

|

50770

t

5

Subenr

63.

0.53

5.59370

.44323

70.7

68,I

5t

3.7

tL.6

29.3

6.2

r

88490

?

6

Purwakana

64.3

0.4 |

5.85447

.6977 |

77.8

82.1;

38.9

5.9

t2.l

46.9

7.7

696040

5

4.8

7.2

z',r.t

I t.6

737500

10.6

ts.7

48.8

8.9

38t t450

9.2

1

.8

7

Klr?rrenc

60.9

0.54

4.77577

.6 | t43

73.1

60.4

29.1

I

Bckast

64.7

0.f6

5.36 | 37

71945

7s.7

8B

s4.2

9

20

2l

Tancerant Serenr

Botor

63.5

t.l3

3.45455

18387

69.3

78.8

47

| 1.7

t4.9

22.7

60.8

0.{9

4.62454

0.94034

70.e

43.'i

3

t.8

4.4

23.2

36.

54.5

71.4

27.6

13.

3

69.7

4.85

1.7189

|

r.39 t43

88.7

I

I

7.1

t.l

I t.9

r040

52.8

20.3

432{0

Sukebumi

68.4

3.27

6.576t7

|

.87101

t00

97.(t

77.4

t3.2

23

Bvrdunr

70.7

5. r9

3.869.t

|

.63 r63

95.6

99.h

64.6

JZ.O

8.9

66.2

r3.4

42280

21

Cirebon

68.

1.11

6.09606

2-58566

t00

96."t

75.9

20.9

t9.7

82.2

t2.6

0

0.8376

I

80

93.3

64.4

t8.9

7.6

32.2

8.7

t.r5026

t00

99.i

76.9

t6.3

16.2

22

I

I

25

Terrerano

68.3

r.82

a

26

8€kati

68.7

t..{l

a

25.

32000

I

t3.5

|

45 r.938.8

3

0

27

Sernbas

55.8

0.23

2.705

t.l

2.15568

66,4

6l

79.9

5.3

22.2

29.8

6.2

28

Pontianak

60.9

0.tl

3.328,r2

2.31335

58.7

6

t.l

41.3

8.6

32.2

t2.6

2.9

|,282,720.te

2

Senrgeu

6t

0.07

4.26448

J.152 t7

30.5

49.6

36.4

5.7

3

t.4

2t.4

t.5

t.536. t35.0

?

29

t0

Ketrpmt

60.8

0.03

4.42676

4.67054

52

6t.6

25

3.4

28.7

lt

tl

Sirrtul

60.3

0.0{

t.52092

3.92550

12.8

57.9

23.2

4.5

36.7

24.7

32

K.rouas Hulu

60.8

0.03

6.68207

6.727 t8

19.3

48,2

43.8

9.2

r8.3

t

4.2

|

|

,255, I r6.60

1

t.7

532.395.62

1

3.9

23.250.00

a

|

33

Pontianak

?4

Kulon Proso

64.7 66

|

.90 t60

.03050

r00

97.6

69.4

25.

I

8.3

11.6

12.7

0.4t752

18743

76.3

97.4

86.5

r9.3

35.2

39.9

2.1

488.779.87191 3 3

|

3 3

|

Bantul

66

l. l5

).30080

64269

90.4

70.8

70. l

t9.5

30

53.7

Gn Kidul

64

0.78

J.57

t7l

47444

90.5

96.9

84.7

34

36

47.9

4.3

37

Sleman

70

7.21

0.25067

2.32724

9t.4

7t o

82.7

55

18.5

46.4

4.6

9

38

Yogvakana

73

7.t0

u.t25l2

3.05883

t00

99.

82.8

62.9

12.8

60.5

9.6

7.888. r3 r.612,47

3

64.3

t.3

4. I 0750

1.99906

50.4

t4

?l .9

38.1

7.6

576.9t9.t09.83

2.4

Rata-rata (Mean)

Keterangan

(l) (2) (3) (4) (5) (6) 0 (8) (9) l)

.,4

I t.,

:

Indeks Pembangunan l"lanusia (HDI)

lndeks akesibilitas (krdkmr) Rasio fasilitas pendiclikan dengan iumlah penduduk usia sekolah (per 1.000 penduduk) Rasio fasilitas kesehatan dengan lumlah penduduk (per 10.000 penduduk) RT yang memiliki aks€s ke fasilitas kesehatan (96) RT yang memiliki akses ke sanitxi (96) Angka panisipasi sel
Penduduk miskin (9r)

(10) Akses ke airbersih

196)

Jumlah Pengangguran (96) ( | 2) Realisasi nilai irwest;iri PMDN dan PMA (Juta Rupiah) (13) Status RTRWK: l-Proses penyusunan,2-Proses pembahasan, 3-Telah ditetapkan'meniadi Perda Tidak ada data

r

25.327.28

285.861.727 r8

1a

35

(l

t.12 1.9

I

3

3.8 t4,.{91.89

7

,447 .4 t4.318.48

1

t.mpir.n

F

iluldpL Rqrrlkn Anetnir - ltcreri

I

Tabel |

.485

.459

-.37

|

.781

.2t2

-.302

.0r2

-.il4

.542 -.078

-.55 |

.258

-.219

-.296

-.087

.026

.

r34

-.300

.077

-.04

-.23

.s42

.280

.s23

-.384

.607

.548

-.036

-.228

-.t90

.65

|

.620

.7tl

.709

(2)

r.000

-.253

-.t61

.137

.t37

-.048

.080

(3)

-.2s3

r.000

.080

-.223

-.1 35

-.559

-.677

-.st

I

-.440

-.t34 .65

|

.080

t.000

{5)

(t

(t3)

(12)

|

(s)

-.223

-.5t

r.000

.721

(6)

.t37

..t35

-.440

.721

r.000

.557

.368

.t

17

.424

-.tv6

.4tl

.5

(7)

-.048

-.559

-.1 34

.65

.557

t.000

.8ti

.457

.243

-.200

.699

.469

(8)

.080

-.677

.368

.81

|

r.000

:80

|

.176

-.243

.769

.4

.212

-.55 |

.076 . t34

.542

(e)

.280

.t t7

.457

.801

r.000

-.058

.467

.258

l0)

-.302

.258

-.300

.523

.424

.243

.t75

-.058

t.000

-.149 -.644

.497

?q?

-.200

-.243

-.t49

-.644

t.000

-.4t5

-.264

l

.699

.769

.467

.497

-.4t5

t.000

t6

.469

.4

t8

.258

.393

-.264

.623

I

|

.0 r2

-.219

-.384

-..196

il4

-.296

-.04

|

.607

.4l

-.078

-.087

-.23

|

.548

.5

-.

.077

.o

lndeks Pembargunan Manusia (HDl)

(4

Sotur RTRWK Resio furlitas pendidikan dengan penduduk

(8) (e)

usia sekolah

Resio fesilitas kesehetan dengan penduduk

(

Angka panisipasi sekolah usia l6-18 tahun Angka panisipasi sekolah usia l9-?4 tahun Nilai investasi PMDN dan PMA

t0) Jumlah pengangguran

yu1 memrliki ekser ke fasilitas kas€hrtan

(il)

yrrg rnemiliki ak!€3 ke sanitasi

(t2) (t3)

Jumlah penduduk miskin Luas area yang terlayani iaringan transPoftasi Luas aree yang terlayani laringan distribusi air bersih

Tebcl 2

- Model

Summaryo) Change Statistics

R Square

R

Adiusted

Std. Error of the Estimate

R

Square

R Square

Change

.890t e Prcdrtor:: (Conrtent). AK

b

Ocpcndcnt

Vrn:bh

HDI

.660

I

2.21748

.792

F Change

6.012

dn

dfl t2

Sig. F Change

t9

@AsKEs.FND|KAK-sAN,|wEsT,TR^NsP'NGANGGURAK-F5KEs.sKL|6-|8'sKL|9-24

l6 t8

/-J

r.000

:

Model

|

-.t51 . r37

(t2) (t3)

RT RT

(tl

(t)

(il)

) (2) (3) (1) (5) (6)

0)

(e)

(8)

(4)

(

(|

0

(3)

(1)

Ketenngan

(s)

(2)

r)

Parrcn Corrclerpn

- Matriks Correlotiont

.000

Tabel 3 - Coefficien$(') Model I

(Constant)

I t.305

(t)

-.103 t.526

(2) (3) (4) (s)

-.99

|

(ll)

t.8t8

i t2)

-.6t8

.s52 .253

.

.923 .438 .967 .028 . t25

it0)

t9

t43 .334 .s52 .080 .368 .666 .346

.9

t,u9

(7) (8) (e)

Tolerance I

VIF

.000

-.606

(6)

a

Collinearity Statistics

Sig.

.488

.228 .317

.t70 .05 .

|

193

.978

.269

.901

.425

.085 .541

.t79 .474

Dependent Variable: HDI

Keterangan ( l) (2) (3) (4) (5) (6)

:

Status

RTRWK

Rasio fasilitas pendidikan dengan penduduk usia Rasio fasilitas kesehatan dengan

RT yang memiliki RT yarg memiliki

pendudul

sekolah

akes ke fasilitas kesehatan akes ke sariitasi

Angka panisipasi sekolah usia | 6- | 8

tahun

0 (8) (9) (

l0)

(

|

l)

(|

2)

Angka panlsipari sekolah usie 19-24 tahun Nilai irwctasi PMDN dan Pl4A Jumlah pcr6aryguran Jumlah penduduk miskin Luas area yan8 ,terlayani laringan transportesi Luas area yang r.edayani laringan distribusi air bersih

l:mpinn

G

Multiple Regrcssion Anelysis

- lterasi 2 Tabef |

(t) Pearrcn Correlatron

(2)

(t)

(3)

-.036

-.t90

.65 |

.7tl

.620

.077

|

.280

.523

-.384

.607

.548

.557

.il7

.424

-.t96

.41|

.5

.d>>

.469

-.559

-.440

-.t34 .65

(6)

-.51

I

t.000

.t2l

-.t35

-.440

.721

r.000

t37

.

(7)

-.048

(8)

.2t2

-.559 -.55

-.t34

.55 |

..t57

t.000

.457

.243

t34

.280

.l l7

.457

r.000

-.0s8

-.149

.467

.258

1.000

-.6,14

.497

.393

-.264

.424

.243

--219

.077

-.384

-.t96

-.200

-.t49

-.u4

t.000

-.4t5

-.296

-.041

.607

..lt

.699

.467

.497

-.4t5

r.000

.623

.393

-.2t;4

.623

t.000

t0)

.0t2

(il)

il4

-.087

.548

-.23 |

.5

I

l6

.258

.469

Ketcnnjen:

3) lndckr Pernbengunan Manusia (HDl) (14) Sotus RTRWK ( | 5) Rrrb fasilius pcrdirjikan dengan penduduk (16) Rdo farilias kolcheten dergan penduduk

(19) Angka panisipasi sekolah usia l6-18 tahun (20) Nilai investasi PMDN dan PMA

(|

(|

7)

(18)

RT RT

frrg mcnt[h .tres frrg tn tnalih rlccr

usia sekolah

(2

|

)

Jumlah pengangguran

(22) Jumlah pe"rduduk miskin

(23) (24)

ke fasilites kesehatan ke sanitrsi

Luas area yang terlayani jaringan transponasi Luas area yang tedayani iaringan distribusi air bersih

Tebel 2

f'lodd

R

I

R Squerc

G

Adiusted R

Sq.nre

Std. Error of the Estimate 2.20 t60

- Model Summarye) Chance Statistics

Fi

Square

ihanoa .789

F Change

6.817

dn

dfl

tl

@AR8.sTr-RTRw,M|sK|N,FAsKEs,FAsD|KAK-sAN'|NVEsT'TMNsP'NGANGGUR'AK-FsKEs,sKL|6-|8 b OGp.rdod V:rbblc: HDI

r6

.523

.258

-.078

|

-.300

-.302

t2)

|

-.058

(e)

-.

.

|

-.200

.

|

-.23

-.1t>

-.300

-.048

-.1 3s

-.223

-.087

.258

t34

.t37

-.223

t37

--/to -.04

.212

.B7

.080

.

.s42 -.078

-.55 |

-. t61

I

.781

-.t t4

.012

r.0@

-.5t

l2)

.459

-.253

r.000

-.37

(

-.302

-.253

.080

(r r)

.485

r.0@

-.t6t

(t0)

(e)

(8)

(3)

(s)

(

(7)

(6)

(2)

(4)

(

(s)

(1)

-.228

- Metriks Correlotions

Sig. F Change

.000

Tabel 3

t

Model

(Constant)

Coefficicnts(')

Correlations

sig.

il.6t6

-

I

Zero-order

Panial

I

Pan

I

Collinearity Statistics

Tolerance

.000

(t)

-.126

.90

(2)

t.555

.

t36

228

(3)

-.938

.JOU

teo

(4)

-.582

.567

6st

(s)

t.9t7

.067

620

(6)

r.120

.20?

(7',)

2.t24

.046

(8)

.057

.95s

159

r

- 028

036 i

.J28

..0r .

3

.554

t60

.3.r9

i

-.?05

-.096

.5

-.179

-.060

.279

.397

.t99

.350

7il|

.183

.

r35

.221

18s

.429

.2

r8

.490

0r3

.006

.270

I

I

t2

I

a Deperdent

(e)

.077

.939

t7l

(t0)

2.534

.02Q

781

(ll)

-.729

.474

512

I

I

r

i

.0t7

.008

..r30

.491

.260

.259

..t61

-.07s

.492

Variable: HDI

Keterangan:

(t) (2) (3) (4) (s)

Status RTRWK Rasio fasilitas pendidikan dengan penduduk usia sekolah Rasio fasilitas kesehatan dergan pendrduk RT yang rnemiliki akses ke fasilitas kesehatan RT yang memiliki aks€s ke ranitasi

Angka panisipasi sekolah usie | 6- | 8 tthun Nilai investasi PMDN dan PMA jumlah pengangguran (e) jumlah penduduk miskin ( t0) Luas area yang terl4ani iaringan tranrportasi (il) l-uas area yang terlayanl iarirEan diJtribusi air bersih (6)

o (8)

I

Vf

Lemlren H Multhle Rcgrurion Anelyrir - ltcrari

3

Tabel |

(t) Peerrcn Correlation

- Matriks Correlatians (6)

(s)

(4)

(3)

(2)

@

(t)

.666

.637

.724

.466

.768

.494

(2)

t.000

.736

.659

.762

.595

.494

(3)

.736

1.000

.58

.

102

.402

.460

(4)

.669

.58

t.000

.433

.682

.4 t5

.262

|

|

(s)

.262

.

r02

.433

t.000

.465

(6)

.595

.402

.682

.465

r.000

.6t4

o

.494

.460

.4

t5

.262

.6t4

r.000

Kcrcnn3an:

14) l5) ( 16) ( | 7) (18) ( 9) (20) ( (

|

Indcks Pcmbengunan Manusia (HDl) RT yang rncmiliki ekses ke fasilitas kesehatan RT yang nremiliki akses ke sanitasi Aryb prrtiripasi sekolah usia 16- 18 tahun Nihi irwesosi PMDN dan PI'IA Lus arer yeqg terteyani iarinSan transPonasi Luas eree yeng tdayani iaringan distribusi air bcrsih

Tabel 2 - Model Change Statistics

Model

R Square

R

Adlusted R Square

Std. Error of the Estimate

R Square

Change I

.859')

.699

2.t22t2

a Preanoc. (Corst.ttt). AK-AR8, lt'f\GST, AK-SAN, SKLI6-18' TMNSP' AK-FSKES b Dcpqdcnt Vrriablc: HDI

.756

F Change

|

3.40 |

dn

dfl 6

Sig. F Change

26

.000

Tabel 3 - Coefiicients(')

t

Model

sig.

27.t58

.000

(l)

-.00

r.000

.666

(2)

2.498

t9

.637

(Constant)

|

(25) (26) (27)

.0

(3)

.730

.472

.724

(4)

t,405

.t72

.466

(s)

3.

t40

.004

.768

(6)

-.680

.s02

.494

a Deoendent Variable: HDI Keterangan

ffiiffirp

:

RT yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan RT yang memiliki akses ke sanitasi Angka partisipasi sekolah usia l6-18 tahun

(28) Nilai investasi PMDN dan PMA (29) Lrras area yang terlayani iaringan transportasi (30) Luas area yang terlayani iaringan distribusi air bersih

Correlations

1 1 tl .142 I tl .2661 .000 .440

.s24

tl

I

tl -.t321

I

.000i ,2421 .07r I .136 1 .301

|

-.0661

Collineariry Stati3rict

.316 .390 .367 ,723 .3s3

.55t

TERIMA KASIH KEPADA Dr. Widiarto

Dr. Puguh B. Setiawan, MA Dra. Hindun Barokah, MA

lr. Antonaria, MA

lr. Christian Dwi Prasetijaningsih, MCP

lr. Rinella Tambunan, MPA

lr. Medrilzam, M. Prof. Econ

DailUmamil, ST, M.Eng

lr. Oswar Mungkasa, MSc

Moris Nuaimi, SE

/nstduf leknolo gi Bandung Badan Pusat Stalislrk

)ireWont Perkotaan dan Perdesaan Direffiorat Sumberdaya Mineral dan Perlambangan D ireffiorat Pe nge mb ang

mi

DireKorat Pe*otaan dan Perdesaan D ireWorat Pe nge nd alian S umbe

d ay a

Alam dan Lingkungan Hidup DireWorat Transpodasi

Dkeldorat Perumahan dan Permukiman DkeKorat Pengemb ang an Kaw as a n Khusus dan Tertinggal

LusiSilviani, ST, MSi

Sekretaiat BKTRN

Eka Febriani Savitri, ST

Sekretaiat BKTRN

Agung Wahyudi

an Oto no

Daerah

I

nstitut

T eknologi Band u ng

5..fre UNTUK PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENATAAN RUANG PROVINSI PENYUSUNAN INDIKATOR DOKUMENTASI & ARSIP

Recommend Documents