PENDEKATAN ASPEK LINGKUNGAN DALAM KEBIJAKAN PENATAAN RUANG NASIONAL Ir. Iman Soedradjat, MPM DIREKTUR PENATAAN RUANG NASIONAL
disampaikan pada acara: “SEMINAR NASIONAL PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DALAM PENATAAN RUANG” Jakarta, 30 April 2010
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
1
Pendahuluan
2
Isu dan Permasalahan Kerusakan Lingkungan Akibat Pemanfaatan Ruang
3
Pendekatan Penataan Ruang Dalam Pengembangan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan
4
Kebijakan Penataan Ruang Nasional Dalam Mendukung Fungsi Ekologis Ruang
5
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional
6
Penutup 1
1. PENDAHULUAN Ruang merupakan anugerah Tuhan YME, sebagai tempat kehidupan sekaligus menyediakan segala kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia dan mahluk lainnya. Ruang tersedia dalam jumlah yang tetap, tidak dapat ditambah meski jumlah populasi dan kebutuhannya terus meningkat.
Ruang harus dikelola secara bijaksana agar dapat terus menyediakan sumber daya dan jasa lingkungan untuk memenuhi kebutuhan antargenerasi. Penataan ruang merupakan pendekatan pengelolaan ruang dan pemanfaatan SDA yang terkandung di dalamnya secara komprehensif dan terintegrasi. Penataan ruang dapat mendorong pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. 2
...lanjutan Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
3
2. ISU & PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMANFAATAN RUANG PERMASALAHAN LINGKUNGAN
Banjir
Lonsor
Kekeringan
Pencemaran (Air, Udara)
Penyebaran Hama dan Penyakit
Pemukiman kumuh
Gersang
4
PERMASALAHAN LINGKUNGAN
LONGSOR
BANJIR 5
PERMASALAHAN LINGKUNGAN
PKL
KUMUH
MACET EUY MACET
PENCEMARAN
6
7
Sumber: Prof. Danisworo
8
...lanjutan
Pembangunan yang bersifat sektoral dan fragmentatif
Konflik kepentingan antar-sektor
Penurunan kualitas lingkungan: Degradasi/Kebakaran hutan
Perubahan Iklim dan Bencana alam
Rusaknya ekosistem: peningkatan pembangunan di daerah hulu
9
...lanjutan
Kesenjangan kesejahteraan masyarakat Fokus pada perencanaan Inkonsistensi pelaksanaan pembangunan Lemahnya pengendalian (kepastian hukum) Pemekaran wilayah
10
3. PENDEKATAN PENATAAN RUANG DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
TUJUAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG SESUAI UU NO. 26/2007 AMAN Tidak kena Bencana (Banjir, Gempa, Longsor, pasang laut dan lainnya), dalam lingkungan tempat tinggal/ ruang publik juga terjamin rasa aman • NYAMAN serba mudah, tidak ada kemacetan, pencemaran terkendali, bersih, teratur, asri, hijau, harmoni. • PRODUKTIF sinergis antara sistem transport dan sistem produksi, cost transport murah, efisien sistem pelayanan, living cost murah, mudah lapangan kerja, berdaya saing. • BERKELANJUTAN Mapan ekonomi, Good Governance, lingkungan terjaga dan menempatkan pada kepentingan generasi yang akan datang. 11
AMAN
PENATAAN RUANG
PRODUKTIF
NYAMAN
BERKELANJUTAN
12
...lanjutan Tujuan penataan ruang dicapai melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Sinergitas antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencapai tujuan penataan ruang dapat dilakukan dengan pengembangan wilayah yang berbasis lingkungan dengan pertimbangan keberlanjutan (aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi). 13
...lanjutan Agar keputusan terkait alokasi ruang dan sumber daya alam dalam RTR dapat memberikan manfaat jangka panjang dan menjamin keberlanjutan, perlu diperhatikan ketentuan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain: Pemanfaatan SDA harus didasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) yang disusun untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; RPPLH merupakan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM); Pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (untuk memastikannya pemerintah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis – KLHS); KLHS merupakan instrumen yang wajib dilaksanakan dalam proses penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, RPJP, dan RPJM
14
...lanjutan Ketentuan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut di atas menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara penataan ruang dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 25 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang bahwa RTRW memiliki keterkaitan timbal balik dengan RPJP yang disusun berdasarkan RPPLH. • Sinergi kedua Undang-Undang tersebut merupakan kunci bagi berhasilnya upaya pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Pendekatan penataan ruang perhitungan telapak ekologis; menggambarkan pola konsumsi suatu populasi terhadap sumber daya yang ada, untuk kemudian dibandingkan dengan biokapasitas (kemampuan penyediaan sumber daya dari wilayah tersebut) Telapak ekologis : memberikan gambaran kondisi pemanfaatan sumber daya dalam suatu wilayah untuk penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup (masukan RTR terkait aspek perencanaan alokasi sumber daya alam untuk mewujudkan keberlanjutan ) 15
4. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG NASIONAL DALAM MENDUKUNG FUNGSI EKOLOGIS RUANG Mencapai tujuan penataan ruang : diperlukan kebijakan penataan ruang nasional, salah satunya “Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)”
Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya RTRWN : arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam jangka waktu 20 tahun (2008-2028) sekaligus sebagai matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan pedoman penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.
16
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) berisi : Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Negara yang digambarkan dalam struktur dan pola ruang Nasional serta Kriteria Pengembangan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. 17
HIERARKI RENCANA TATA RUANG RTRWN RTRW KAB.
Keterpaduan Rencana Tata Ruang
RDTR
RTRWP
RTRW KOTA Secara komplementer dan berjenjang, sistem NASIONAL yang termuat dalam RTRWN serta rencana rincinya (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional) harus tercantum dalam Rencana Tata Ruang lainnya yang ada di bawahnya, yaitu RTRWP, RTRW Kabupatan dan RTRW Kota hingga ke RDTR.
18
...lanjutan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Nasional berbasis lingkungan tujuan pelestarian lingkungan, pencegahan kerusakan lingkungan , serta pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
KEBIJAKAN Pengembangan kawasan lindung
STRATEGI Penetapan kawasan lindung Perwujudan kawasan lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas sedikit 30% dari luas pulau tersebut Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekositem wilayah
19
...lanjutan
KEBIJAKAN Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia
STRATEGI Upaya terpadu kelestarian lingkungan hidup Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan/dampak negatif kegiatan, serta untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain Mencegah terjadinya perubahan sifat fisik lingkungan Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana Mengelola sumber daya alam tak terbarukan & terbarukan untuk menjaga kesinambungan Mengembangkan kegiatan budi daya yang adaptif terhadap bencana
20
...lanjutan
KEBIJAKAN Pengembangan kawasan budi daya melalui pengendalian agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
STRATEGI Membatasi perkembangan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana Mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan (2/3 di antaranya merupakan ruan terbuka hijau publik)
21
5. ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Salah satu arahan pengendalian pemanfaatan ruang adalah indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional.
Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya memberikan arahan kepada pemerintah kab/kota dalam membuat ketentuan yang ketentuan yang harus, boleh, boleh tetapi terbatas, dan tidak boleh/dilarang, dalam pemanfaatan ruang wilayahnya, dengan memperhatikan kepentingan nasional. 22
...lanjutan INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI KAWASAN LINDUNG NASIONAL DAN KAWASAN BUDI DAYA (Pasal 99 s/d Pasal 113 dalam UU PR)
1. I NDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI KAWASAN LINDUNG NASIONAL Pasal 99 s/d 106
Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan lindung nasional meliputi: 1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Pasal 99) 2. Kawasan perlindungan setempat (Pasal 100) 3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya (Pasal 101) 4. Kawasan rawan bencana alam (Pasal 102) 5. Kawasan lindung geologi (Pasal 104 s/d 106) 6. Kawasan lindung lainnya (Pasal 103) 23
...lanjutan
2. INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI KAWASAN BUDI DAYA
Pasal 107 s/d 113
Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan budi daya meliputi: 1. Kawasan hutan produksi dan hutan rakyat (Pasal 107) 2. Kawasan peruntukan pertanian (Pasal 108) 3. Kawasan peruntukan perikanan (Pasal 109) 4. Kawasan peruntukan pertambangan (Pasal 110) 5. Kawasan peruntukan industri (Pasal 111) 6. Kawasan peruntukan pariwisata (Pasal 112) 7. Kawasan peruntukan permukiman (Pasal 113)
24
6. PENUTUP Ruang harus dikelola secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan antargenerasi. Penataan ruang merupakan pendekatan komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam serta merupakan landasan untuk kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan Dalam pemanfaatan ruang terdapat berbagai isu konflik kepentingan antarsektor, ketimpangan perkembangan wilayah/kawasan, penurunan kualitas lingkungan, dan rendahnya kesejahteraan penduduk di daerah yang kaya suber daya alam Untuk mengatasi berbagai macam isu dan permasalahan pemanfaatan ruang yang menyebabkan kerusakan lingkungan, diperlukan pendekatan penataan ruang dalam pengembangan wilayah yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan 25
...lanjutan UUPR dan RTRWN telah mempertimbangkan fungsi ruang secara ekologis, serta isu lingkungan (kelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan lingkungan, serta daya dukung lingkungan), bertujuan mencapai keberlanjutan sumber daya alam dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia untuk jangka panjang Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yaitu indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional yang memberikan arahan kepada pemerintah kab/kota dalam membuat ketentuan yang harus, boleh, boleh tetapi terbatas, dan tidak boleh/dilarang dalam pemanfaatan ruang wilayahnya, dengan memperhatikan kepentingan nasional. Untuk itu, diperlukan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mengacu pada UUPR dan RTRWN yang bersifat komprehensif dan implementatif serta menjadi acuan bagi proses pembangunan di berbagai level pemerintahan dan seluruh sektor. 26
TERIMA KASIH SEMOGA ANAK CUCU CICIT KITA MASIH MELIHAT SUNGAI SEPERTI INI
