ESENSI KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas
RAPAT KERJA REGIONAL BKPRN 2016 Yogyakarta, 7 September
OUTLINE A. Kilasan Perkembangan Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN 2016-2017 B. Keterkaitan Rekomendasi Rakereg BKPRN dengan Proses Musrenbang
C. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan
2
A. KILASAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN 2016 – 2017
3
PROSES PENYUSUNAN AGENDA KERJA BKPRN 2016 – 2017
RAKERNAS BKPRN NOVEMBER 2015
RUMUSAN HASIL RAKERNAS
PENAJAMAN DAN PRIORITAS Kriteria: • Mendukung pelaksanaan arahan Presiden RI • Urgensi kebutuhan Pemerintah Daerah • Membutuhkan koordinasi intensif lintas K/L
AGENDA KERJA BKPRN 2016 – 2017
4
KATEGORI AGENDA KERJA BKPRN 2016-2017
1. Koordinasi Penyiapan Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang
2. Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
3. Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang
4. Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik
5
1. KOORDINASI PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG.. (1) KILASAN CAPAIAN a. Revisi PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Penyerahan RPP RTRWN kepada Presiden Pembahasan masukan Menteri KLHK
b. Peninjauan Kembali (PK) Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Perlunya memperhatikan prinsip ekosistem secara holistik (hulu-tengahhilir-pesisir) Tengah memasuki tahap: 1) Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daratan dan pesisir; dan 2) Kajian kelembagaan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.
6
1. KOORDINASI PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG.. (2) KILASAN CAPAIAN c. Penetapan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sedang disiapkan penetapan RZWP3K untuk 7 Provinsi: Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Sulawesi Utara
d. Penyusunan Peta Dasar Skala Besar untuk Ranperda RDTR Dari target 1.661 RDTR (2015-2019), 1.313 RDTR belum memiliki peta dasar skala 1:5.000. Bersumber dari foto udara dan Citra Tegak Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi (CSRT). Hingga 2015, CSRT yang sudah diakuisisi baru sekitar setengah daratan Indonesia.
7
1. KOORDINASI PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG.. (3) KETERSEDIAAN DATA RESOLUSI TINGGI (RESOLUSI SPASIAL ≤ 60CM)
Sumber: LAPAN, 2016
8
1. KOORDINASI PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG.. (4) PERKEMBANGAN PERDA RDTR No
Nama RRTR/RDTR
No. Perda
1.
Provinsi Sumatera Utara RDTR Kota Medan
Perda No. 13 Tahun 2014
2.
Provinsi Bangka Belitung RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Sungailiat
Perda No. 15 Tahun 2014
3.
Provinsi DKI Jakarta RDTR DKI Jakarta
Perda No. 1 Tahun 2014
4.
Provinsi Jawa Barat RDTR Kota Bandung (8 BWP)
Perda No. 10 Tahun 2015
5.
Provinsi Jawa Tengah RTR KSP Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang
Perda No. 14 Tahun 2015
6.
Provinsi D.I Yogyakarta RDTR Kota Yogyakarta
Perda No. 5 Tahun 2014
7. 8. 9. 10. 11.
Provinsi Jawa Timur RDTR Kawasan Perkotaan Kapanjen RDTR Kecamatan Kota Sumenep RDTR Batuan, Rubaru, dan Mancling RDTR Tumpang Pitu RDTR Gedeg
Perda No. 5 Tahun 2014 Perda No. 3 Tahun 2014 Perda No. 8 Tahun 2015 Perda No. 11 Tahun 2015 Perda No. 14 Tahun 2015
9
1. KOORDINASI PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG..(5) PERKEMBANGAN PERDA RDTR No
Nama RRTR/RDTR
No. Perda
12. 13. 14. 15. 16. 17.
RDTRK Malang Tengah RDTRK Sub Pusat Malang Utara RDTRK Sub Pusat Malang Barat RDTR BWP Karangrejo-Ngantru RDTR BWP Tulungagung RDTR BWP Bandung-Pakel-Campurdarat
Perda No. 2 Tahun 2015 Perda No. 5 Tahun 2015 Perda No. 4 Tahun 2015 Perda No. 9 Tahun 2016 Perda No. 10 Tahun 2016 Perda No. 8 Tahun 2016
18.
Provinsi Banten RDTR dan PZ Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya Perda No. 9 Tahun 2014
19. 20. 21.
Provinsi Sulawesi Tengah RDTR Kawasan Perkotaan Poso RDTR Kawasan Perkotaan Tentena RDTR Kawasan Perkotaan Parigi Moutong
Perda No. 3 Tahun 2015 Perda No. 2 Tahun 2015 Perda No. 7 Tahun 2014
22.
Provinsi Sulawesi Selatan RTR Kawasan Emas Garongkong
Perda No. 1 Tahun 2015
23.
Provinsi Nusa Tenggara Timur Perkotaan Waibakul
Perda No. 8 Tahun 2013
Keterangan: PZ: Peraturan Zonasi BWP: Bagian Wilayah Perkotaan KSP: Kawasan Strategis Perkotaan
10
2. KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
KILASAN CAPAIAN a. Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang, yang merupakan revisi dari Permendagri No. 28 Tahun 2008 (Paska terbitnya UU No. 23 Tahun 2014). b. Telah diterbitkan SE Mendagri No. 061/7083/SJ tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan BKPRD yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi keorganisasian BKPRD. c. Sedang disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN aplikasi Geographic Information System (GIS) terkait informasi penataan ruang.
11
3. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PROGRAM PENATAAN RUANG
KILASAN CAPAIAN
a. Telah tersusun Agenda Kerja BKPRN Tahun 2016-2017 berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKPRN 2015. b. Sedang dilakukan oleh BIG mapping (pemetaan) integrasi lokasi kegiatan amanat Nawacita dalam peta RTRW Provinsi
12
4. KOORDINASI PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK
KILASAN CAPAIAN a. Koordinasi Penyiapan dan Implementasi Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Telah terbentuk Tim Satgas Kebijakan Satu Peta Peta dasar skala 1:50.000 untuk Pulau Kalimantan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2016.
b. Perumusan rekomendasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang Diantaranya: Berkaitan dengan lokasi pembangunan pembangkit listrik dalam upaya pencapaian target penyediaan ketenagalistrikan 35.000 MW. Tantangan utama penyelesaian konflik: a. Pemaduserasian peraturan perundangan terkait penataan ruang; b. Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
13
B. KETERKAITAN REKOMENDASI RAKEREG BKPRN DENGAN PROSES MUSRENBANG
14
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat, dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran belanja tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) dibiayai secara merata.
money follow program prioritas
money follow function Dirjen...
Sesdirjen...
Direktur...
Kepala Bagian ...
Direktur...
Direktur...
Kepala Bagian ...
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya. 15
PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL
Holistik-Tematik: Pencapaian sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan memerlukan koordinasi multi kementerian, antara lain Kementan, Kemen PUPR, Kemen ATR/BPN, Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemen Perdagangan serta Pemerintah Daerah.
Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, penghentian konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
Spasial: Pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.
*) Kedaulatan Pangan merupakan salah satu contoh prioritas nasional dalam RKP 2017 (Perpres No. 45 Tahun 2016)
16
PRIORITAS NASIONAL BIDANG TATA RUANG Kedaulatan Pangan Kementerian: ATR/BPN; Pertanian, Kemdagri dan BIG
Pengendalian Konversi Lahan Padi Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak
Kedaulatan Energi
BIDANG TATA RUANG Daerah Perbatasan
Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi
Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan Kementerian: ATR/BPN; BNPP; Kemhan; BIG
Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR khususnya di Kawasan Strategis Kementerian: ATR/BPN;Perindustrian; Dewan Nasional KEK; BIG; Dagri
Daerah Perbatasan
Kementerian: ATR/BPN, Kemdagri dan ESDM
Perkotaan Percepatan Pertumbuhan Industri dan KEK
Kementerian: ATR/BPN dan PUPR
Kementerian: ATR/BPN; Desa dan PDT
Penyediaan Lahan Kawasan Industri Kementerian: ATR/BPN; Perindustrian; Dewan Nasional KEK; BIG; Dagri
Desa dan Perdesaan
Pengaturan KSN Perkotaan
Peningkatan Konektivitas Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi
Kementerian: ATR/BPN; Kem Kesehatan dan Kemdagri
Kesehatan
Lingkungan Sehat
KETERANGAN: Kementerian: ATR/BPN
Prioritas Nasional Indikator Kegiatan Prioritas
Revolusi Mental
Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
17
PROGRAM PRIORITAS SUB-BIDANG TATA RUANG Penyusunan PRUN Monev implementa si RTR
NSPK monev penyelengg araan PR
Harmonisasi peraturan perundanga n sektoral dengan Bidang TR
Tata Ruang
Penyediaan peta skala 1:5.000 untuk RDTR
RTR KSN, RTRWP/K, RRTR, RZWP3K PN
Pelatihan PPNS Bidang Tata Ruang
Penyusunan Pedoman Kerja PPNS PN
PN
KETERKAITAN REKOMENDASI RAKEREG BKPRN DENGAN PROSES MUSRENBANG
Perkembangan kondisi aktual
Isu-isu Strategis
• RPJMN 2015-2019 (Buku III) • RTRW Nasional • Perpres No. 3 Tahun 2016 • Perpres No. 4 Tahun 2016 • RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
Proses Musrenbang
Holistik – Tematik Kesepakatan dan Rekomendasi Rakereg BKPRN 2016
RKP/D 2018
Spasial
RKP/D 2019
Integratif
19
C. SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN
20
SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN..(1)
RPJP Nasional
RTRW Nasional
RPJM Nasional saling mengacu
diacu
diacu
RPJP Provinsi, Kabupaten, Kota
Renstra K/L
RPJM Provinsi, Kabupaten, Kota
diacu
saling mengacu
RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota
Renstra SKPD
21
SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN..(2)
KONDISI IDEAL SINKRONISASI
Periode Perencanaan
• Periode RPJPD = Periode RTRW (misal 2005-2025) • Periode RPJMD = Pentahapan dalam RPJPD & RTRW • Rencana PILKADA serentak dapat menjadi momentum penyesuaian periode waktu perencanaan dari tataran Nas/Prov/Kab/Kota
Muatan
• Muatan RTRW dan RPJPD selaras dan dapat menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD
Prosedur Penyusunan
• Prosedur penyusunan RPJPD & RTRW terintegrasi dan simultan. RTRW menjadi muatan spasial yang tidak terpisahkan dari RPJPD.
Nomenklatur
• RPJPD, RPJMD, dan RTRW menggunakan nomenklatur yang sama. 22
TERIMA KASIH Sekretariat BKPRN: Subsidiarity, Efficient, Effective Situs TRP: www.trp.or.id Portal TRP: www.tataruangpertanahan.com Pustaka Virtual TRP: www.scribd.com/Tata Ruang dan Pertanahan Situs BKPRN: www.bkprn.org Milis TRP: http://groups.google.com/d/forum/tata-ruang-dan-pertanahan
