INSTRUMEN PENATAAN RUANG YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

INSTRUMEN PENATAAN RUANG YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN

Oleh Budi Situmorang Direktur Jenderal Tata Ruang

Yogyakarta, 7 September 2016


OUTLINE 1. INTEGRASI RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN

2. REVISI RENCANA TATA RUANG NASIONAL 3. PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG 4. PENINGKATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN BID. TATA RUANG 5. RENCANA TATA RUANG BERBASIS PENGURANGAN RESIKO BENCANA 6. DUKUNGAN KELEMBAGAAN KOORDINASI DALAM PENATAAN RUANG


1. INTEGRASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA TATA RUANG


METODE INTEGRASI PSN/ NAWACITA KE DALAM RENCANA TATA RUANG PROGRAM PSN/NAWACITA : -

Lokasi PSN Status Perda RTRW Prov/Kab /Kota

Pembangkit Listrik 35 GW 3.6500 Km Jalan Nasiaol Jaringan Jalur Kereta Api 65 Waduk Bandar Udara Pelabuhan

Revisi PP 26 Tahun 2008 tetang RTRWN

a. Sesuai/Cocok/ Terakomodasi (minimal salah satu RTRW)

Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang

Identifikasi Lokasi dan Trase

Plotting PSN di RTRW Provinsi Kabupaten/Kota

b1. Segera Revisi Karena Umur Perda ≥ 5 Tahun b. Belum Terakomodasi b2. Usia Perda < 5 Tahun b2. 1. 1-2 tahun b2. 2. 2-3 tahun b2. 3. 3-4 tahun b2. 4. 4-5 tahun

c. Akan diakomodasi

Proses Peninjauan Kembali dan Revisi Proses Terobosan untuk Pelaksanaan PSN Tunggu sampai masa waktu PK/Revisi namun sudah melakukan kajian PSN Percepatan Penyelesaian Perda RTRW di 2016 (dengan mengakomodasi program PSN


INTEGRASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN RTRW PROV/KAB/KOTA NO

PSN

SESUAI TERAKOMODASI DALAM PERDA RTRW

DIAKOMODASI DALAM RANPERDA RTRW

BELUM TERAKOMODASI DALAM PERDA RTRW (PK/REVISI)

TOTAL

1

Pembangkit listrik 35 GW

68 (44.73%)

13 (8.55%)

71 (46.71%)

152

2

3.650 Km Ruas Jalan

171 (90%)

3 (2%)

15 (8%)

189

3

Jaringan Jalur Rel Kereta Api

52 (79%)

4 (6%0

10 (15%)

66

4

Waduk

43 (66%)

3 (5%)

19 (29%)

65

5

Bandar Udara

14 (93%)

0 (0%)

1 (7%)

15

6

Pelabuhan Tol Laut dan Feeder Tol Laut

22 (91.6%)

2 (8.33%)

0 (0%)

24

TINDAK LANJUT 1. Mempercepat legalisasi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang sudah mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 2. Menginisiasi perubahan parsial PP No.15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang terkait penerbitan izin pemanfaatan ruang dapat mengacu pada RTRWN. 3. Melaksanakan PK dan Revisi Perda RTRW Prov/Kab/Kota sesuai dengan peraturan perundangan. 4. Percepatan Penyelesaian Perda RTRW Prov/Kab/Kota yang belum selesai diperdakan.


MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHBERBASIS TATA RUANG


Keterangan: RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Jangka Menengah RTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah (RTPIPRJM) disiapkan sebagai bahan integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan untuk forum Musrenbang.


2. REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL


PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (PP NO. 26 TAHUN 2008)

RTRWN sebagai instrumen dan matra spasial pembangunan nasional dapat mendorong perwujudan keterpaduan pembangunan nasional, keserasian antarwilayah dan antarsektor, serta perwujudan pertahanan keamanan negara RTRWN menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan daerah dan percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota

RTRWN menjadi dasar kebijakan pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sebagai operasionalisasi RTRWN, telah tersusun : 7 (tujuh) Perpres Rencana Tata Ruang Pulau dan Kepulauan yaitu Pulau Jawa-Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara. dan; 13 (tiga belas) Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi Perbatasan Negara, Perkotaan, Lingkungan, Sosial Budaya, serta Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Peninjauan Kembali RTRWN: Sudah selesai, saat ini dalam proses LEGISLASI/PENGUNDANGAN di Kementerian Sekretariat Negara


RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Isu Strategis Peninjauan Kembali PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN 1. Kedaulatan dan Poros maritim • •

pengembangan pelabuhan pengembangan jaringan jalan nasional

NAWACITA/ RPJMN dan PSN

4. Pengembangan kawasan potensi ekonomi

2. Kedaulatan pangan dan energi • • •

pengembangan bendungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pengembangan PTL

1. Pengembangan & peningkatan status pusat-pusat kegiatan

2. Penajaman kriteria kawasan lindung

3. Pemutakhiran penetapan kawasan

3. Pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan

ISU STRATEGIS REVIEW RTRWN

4. Integrasi dan penguatan kebijakan kelautan nasional

5. Penguatan muatan kebijakan ruang udara nasional

• •

kawasan industri Kawasan Ekonomi Khusus

6. Pengarusutamaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

7. Harmonisasi dan sinkronisasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional


RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

POKOK-POKOK PERUBAHAN MUATAN HASIL PENINJAUAN KEMBALI: 1. Integrasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RTRWN (Kebijakan Strategi, Peta, Indikasi Program dan Lampiran Arahan Lokasi) 2. Integrasi dinamika peraturan perundangan sektor di dalam batang tubuh dan lampiran RTRWN 3. Penguatan Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang nasional 4. Penetapan Kawasan Strategis Nasional 5. Penguatan kriteria-kriteria a.l: Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Lindung Nasional, dan Kawasan Peruntukan Pertanian (LP2B)


3. PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG


RENCANA TATA RUANG BERHIRARKIS DAN KOMPLEMENTARIS

Dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation)

Sumber: Undang-Undang No.26 Tahun 2007

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU KALIMANTAN

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN BALI DAN NUSATENGGARA

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU SULAWESI

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN MALUKU

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU PAPUA


PROGRES PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Telah mendapatkan persetujuan substansi Menteri

Dalam Proses Persetujuan DPRD PROV/KAB/KOTA Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Riau Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kepulauan Riau Kab. Aceh Selatan

KAB/KOTA Kab. Pulau Taliabu Kab. Membramo Tengah Kab. Pegunungan Arfak Kab. Manokwari Selatan Kab. Kotawaringin Barat Kab. Barito Utara

Kab. Toba Samosir

Kab. Kapuas

Kab. Tapanuli Selatan

Kab. Katingan

Kab. Deli Serdang

Kab. Pulang • Prov. : 4 Pisau

Kab. Labuhan Batu Kab. Karo Kab. Samosir Kota Sibolga Kota Batam Kab. Seruyan Kab. Berau Kab. Mamuju

Kota. Palangkaraya • Kab. : 19

• Kota : 3

GUBERNUR KAB/KOTA Kab. Padang Lawas Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Kuantan Sengingi Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Siak Kab. Kampar Kab. Rokan Hulu Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Kep. Meranti Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Musi Banyuasin Kab. Kubu Raya Kab. Melawi Kab. Murung Raya Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Tanah Bumbu

•Kab. : 18 • Kota : 2

EVALUASI PERDA DI KEMENDAGRI PROV/KAB/KOTA Provinsi Sumatera Selatan Kab. Aceh Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Humbang Hasundutan Kab. Mandailing Natal Kab. Pakpak Barat Kab. Tanah Laut

• Prov. : 1 • Kab. : 6


PROGRES PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Daerah Otonomi Baru

B

PENYUSUNAN

REKOM GUB

KAB/KOTA

KAB/KOTA

Kab. Pangandaran Kab. Kolaka Timur Kab. Konawe Kepulauan

C

BKPRN KAB/KOTA

Kab. Musi Rawas Utara

Kab. Mahakam Hulu

Kab. PALI

Kab. Mamuju Tengah

•Kab. : 2

Kab. Pesisir Barat

Kab. Buton Tengah Kab. Buton Selatan Kab. Muna Barat

• Kab. : 6

• Kab. : 3

D

PROSES PERSUB KAB/KOTA Kab. Malaka

• Kab. : 1

TARGET PENYELESAIAN RRTR/RDTR

TARGET RDTR YANG HARUS DISUSUN 23 RDTR YANG SUDAH PERDA SUDAH /SEDANG MENYUSUN

• 199 RRTR/ RDTR

WILAYAH SUMATERA 1.

RDTR Kota Medan (Perda No. 13 Tahun 2014

2.

RDTR PZ Kawasan Perkotaan Sungai Liat dan PZ 2014 – 2034 (Perda No. 15 Tahun 2014)

WILAYAH JAWA – BALI

PROSES REKOMGUB

TARGET 508 RRTR/RDTR SELURUH INDONESIA YANG HARUS DISELESAIKAN DALAM 3 TAHUN

PROSES PERSUB

PROSES PEMBAHASAN DPRD

• 60 RRTR RDTR • 198 RRTR/ RDTR • 23 RRTR/ RDTR

1.

RDTR DKI Jakarta (Perda No. 1 Tahun 2014)

2.

RDTR Kota Bandung (8 BWP) (Perda No. 10 Tahun 2015)

3.

RTR KSP Kawasan Perkotaan Brebes – Tegal – Slawi – Malang (Perda No. 14 Tahun 2015 )

4.

RDTR Kota Yogyakarta (Perda No. 1 Tahun 2015)

5.

RDTR Kawasan Perkotaan Kepanjen (Perda No. 5 Tahun 2014)

6.

RDTR Kecamatan Kota Sumenep (Perda No. 3 Tahun 2014)

7.

RDTR Batuan, Rubaru dan Manding ( Perda No. 8 Tahun 2015)

8.

RDTR Tumpang Pitu ( Perda No. 11 Tahun 2015)

9.

RDTR Gedeg (Perda No. 14 Tahun 2015

10. RDTRK Malang Tengah (Perda No. 2 Tahun 2015) 11. RDTR Sub Pusat Malang Utara (Perda No. 5 Tahun 2015) 12. RDTRK Sub Pusat Malang Barat ( Perda No. 4 Tahun 2015)

13. RDTR BWP Karangrejo-Ngantru (Perda No. 9 Tahun 2016) 14. RDTR BWP Tulungagung (Perda No. 10 Tahun 2016)

PROSES EVALUASI GUBERNUR

• 5 RRTR/ RDTR

15. RDTR BWP Bandung-Pakel-Campurdarat (Perda No. 8 Tahun 2016) 16. RDTR dan PZ Kec. Serang dan Kec. Cipocok Jaya ( Perda No. 9 Tahun 2014 WILAYAH KALIMANTAN – SULAWESI

PERDA RRTR & RDTR

• 23 RRTR/ RDTR

* Status Penyusunan RRTR/ RDTR Tanggal 31 Agustus 2016

1.

RDTR Kawasan Perkotaan Poso (Perda No. 3 Tahun 2015)

2.

RDTR Kawasan Perkotaan Tentena (Perda No. 2 Tahun 2015)

3.

RDTR Kawasan Perkotaan Parigi Mautong (Perda No. 7 Tahun 2014)

4.

RDTR Kawasan Emas Garongkong (Perda No. 1 Tahun 2015)

NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA 1.

RDTR Perkotaan Waibakul (Perda No. 8 Tahun 2013)


4. PENINGKATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG TATA RUANG


PENINGKATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG TATA RUANG Permen PU No.11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi RTRW

UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wil. Nasional

PP No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

• Untuk meningkatkan kualitas RTR yang implementatif dan responsif terhadap pembangunan dibutuhkan revisi terhadap NSPK yang penting. • Beberapa NSPK sedang dalam tahap finalisasi, antara lain: Pedoman Persub RTRW, Penyusunan RTRW Prov/Kab/Kota, Penyusunan RTR KSP dan KSK, Peninjauan kembali.

Streamline Process

Permen PU No.15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi Permen PU No.16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

Integrasi dengan Peraturan Perundangundangan Baru

Permen PU No.17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota Permen PU No.20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten/Kota

Integrasi Informasi Pertanahan & penguatan dasar pengendalian pemanfaatan ruang

Rapermen tentang Pedoman Peninjauan Kembali RTRW

Penegasan Prosedur PK

Rapermen tentang Penyusunan RTR KSP dan KSK

Pengaturan Baru


5.PENATAAN RUANG BERBASIS RESIKO BENCANA

KEGIATAN PENATAAN RUANG BERBASIS RESIKO BENCANA •

Telah disusun NSPK terkait dengan Penataan Ruang berbasis Resiko Bencana : PEDOMAN PENATAAN RUANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA (P2R PRB) yang merupakan hasil studi Penataan Ruang Kawasan Bencana di beberapa daerah yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Penataan Ruang KRB Longsor Banjarnegara Penataan Ruang KRB Gn Api Sinabung –Kab. Karo Penataan Ruang KRB Tsunami Pangandaran Penataan Ruang KRB Banjir Cilacap Penataan Ruang KRB Gn.Kelud –Kab.Blitar Penataan Ruang KRB Gempabumi dan Tsunami Kab.Kulonprogo Penyusunan Profil Penataan KRB Indonesia 2015

–

29


6.KELEMBAGAAN KOORDINASI DALAM PENATAAN RUANG


PERAN dan Ekspektasi terhadap BKPRN dalam RPJMN

Forum koordinasi adalah suatu keharusan dalam penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan Program Nasional

PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA RTRW ( & PERAN BKPRN)

BIMBINGAN TEKNIS Surat pernyataan “Kelayakan mengajukan persetujuan substansi atas rancangan Perda tentang RTR”

Forum LS 1 CHECKLIST DOKUMEN

Pembubuhan Paraf dan Penandatanganan surat Persub oleh Menteri ATR

Forum CH Pemaparan Substansi

Forum LS 2 Menghasilkan : BA Forum LS dan pemarafan Raperda oleh K/L terkait

3 Hari Kerja

18 Hari Kerja

3 Hari Kerja


PERAN BKPRN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK Daerah

KETUA BKPRN

POKJA 4 BKPRN (Penanganan Konflik Pemanfaatan Ruang)

KUNJUNGAN LAPANGAN RAPAT KOORDINASI

REKOMENDASI BKPRN berperan memberikan rekomendasi terhadap konflik terkait penataan ruang yang terjadi di Pusat maupun daerah. Dalam rapat koordinasi terjadi klarifikasi terhadap fakta dan data yang dimiliki oleh instansi daerah dan pusat.


Peran BKPRN dalam One Map Policy Sebagian besar instansi adalah anggota BKPRN sehingga lembaga ini tetap dibutuhkan untuk mempermudah proses koordinasi dalam rangka menjalankan kebijakan satu peta sebagaimana arahan Presiden dalam Instruksi Presiden No.6 Tahun 2016

TERIMA KASIH

INSTRUMEN PENATAAN RUANG YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN

Recommend Documents