ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG PULAU KEPULAUAN Oleh RR. Rita Erawati, S.H., LL.M. Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam, Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Makassar, 21 Mei 2014
SEKRETARIAT KABINET KEDUDUKAN Lembaga pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
TUGAS Memberikan dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. 2
PERAN SETKAB DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 3 Huruf c Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet Penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 3
SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1)), terdiri atas: 1) UUD 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) Undang-Undang/PERPU; 4) Peraturan Pemerintah ; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah Peraturan MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi, yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab./Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Pasal 8 ayat (1)) 4
Lanjutan... Peraturan-peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat 2). Kekuatan hukum PUU sesuai dengan hierarki di atas, oleh karenanya PUU yang hierarkinya di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. 5
Persyaratan Pembentukan PUU 1. Governance (pemenuhan proses penyusunan PUU); 2. Substansi PUU. Dampak tidak terpenuhinya persyaratan: A. Judicial Review UU
Mahkamah Konstitusi
PUU dibawah UU
Mahkamah Agung
B. Tidak Implementatif/terdapat kendala dalam pelaksanaannya. C. Adanya celah pelanggaran terhadap PUU ybs. 6
7
Proses Penyusunan PUU Bidang Penataan Ruang (Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2005) Forum Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM
Penetapan Oleh Presiden
Penyampaian RPerpres kepada Presiden melalui Setkab oleh BKPRN (Menko Bid. Perekonomian)
Pengundangan oleh MENTERI HUKUM DAN HAM
Penyebarluasan oleh SEKRETARIAT KABINET
8
BKPRN dibentuk berdasarkanKeppres 4 Tahun 2009 Tugas: koordinasi penyusunan PUU bidang penataan ruang
Hierarki Rencana Tata Ruang
9
LEGAL STANDING PENETAPAN RTR PULAU/KEPULAUAN Pasal 21 Ayat (1) UUPR dan Pasal 123 ayat (4) PP RTRWN menetapkan bahwa Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan diatur dengan Perpres. Pasal 4 ayat (1) PP Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan rencana tata ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya ditetapkan dengan Perpres 10
PP RTRWN menetapkan 7 RTR Pulau/Kepulauan ditetapkan dengan Perpres. RTR Pulau/Kepulauan yang telah ditetapkan oleh Presiden: 1. Pulau Sulawesi ditetapkan dengan Perpres Nomor 88 Tahun 2011 2. Pulau Kalimantan ditetapkan dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2012 3. Pulau Sumatera ditetapkan dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2012 4. Pulau Jawa Bali ditetapkan dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2012
Rencana Tata Ruang Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara saat ini telah diajukan kepada Presiden guna penetapannya
11
FUNGSI RENCANA TATA RUANG PULAU/ KEPULAUAN
12
Materi Pokok Perpres RTR Pulau/Kepulauan 1.
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
2.
Perencanaan tata ruang yang memuat struktur ruang dan pola ruang
3.
Arahan pemanfaatan ruang yang memuat penyusunan dan pelaksanaan indikasi program
4.
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang
5.
Peran serta masyarakat
6.
Jangka waktu dan peninjauan kembali rencana tata ruang
13
Materi Perpres Pulau Kepulauan yang perlu mendapat perhatian Arahan Pemanfaatan Ruang
Penetapan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan perwujudan struktur ruang dan pola ruang periode 2011-2027 (20 tahun), dengan tahapan: tahap pertama periode 2011-2014; tahap kedua periode 2015-2019; tahap ketiga periode 2020-2024; tahap keempat periode 2025-2027. Konsekuensi:
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merealisasikan program-program yang tercantum dalam matrik Indikasi Program Utama sesuai dengan waktu pelaksanaan.
14
Lanjutan... Penyusunan Indikasi Program selaras dengan: UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Pembangunan
Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025
15
Lanjutan... Arahan Perizinan Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota sesuai dengan Perda RTRW Kab/Kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasi yang didasarkan pada RTR Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai ketentuan sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan sesuai puu sektor/bidang.
16
Lanjutan... Arahan Insentif dan Disinsentif Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Pemda, Pemda kepada Pemda lainnya, dan Pemerintah atau Pemda kepada masyarakat sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang KSN. Arahan Sanksi Arahan sanksi diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai puu bidang penataan ruang
17
Lanjutan... Koordinasi dan Pengawasan: 1. Koordinasi Penataan Ruang Pulau dilakukan oleh Menteri PU, yang dilakukan melalui kerjasama antar Provinsi dan/atau Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 2. Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pemantauan, pelaporan, dan evaluasi oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri PU
18
Lanjutan... Dengan ditetapkan Perpres, maka Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang RTRW: 1. Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres. 2. Yang bertentangan harus disesuaikan dalam waktu 5 tahun sejak Perpres ditetapkan. 19
PENUTUP RTR Pulau/Kepulauan Berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah Berfungsi sebagai pedoman: penyusunan rencana pembangunan daerah. penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor.
20
