STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA

STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA Oleh: Ir. Mhd. Rasyidi Harahap, MM Kasubdit Pengaturan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Denpasar, 16 Juni 2014

1

Kerangka Sosialisasi

Pengertian dan Dasar Hukum Rencana tata ruang pulau/kepulauan merupakan rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi pulau-pulau besar dan gugusan kepulauan yang memiliki satu kesatuan ekosistem (PP No 15 Tahun 2010)

DASAR HUKUM AMANAT UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG 1

RTR Pulau merupakan rencana rinci utk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (penjelasan pasal 14 ayat 3 huruf a )

2

Rencana tata ruang Pulau disusun sbg perangkat operasional rencana umum tata ruang (penjelasan pasal 14 ayat 4)

3

RTR Pulau termasuk RTR Pulau Papua dan RTR Kepulauan Maluku ditetapkan dalam Peraturan Presiden (pasal 21 ayat 1)

AMANAT PP NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RTRWN 1

RTR Pulau merupakan rencana rinci RTRWN (pasal 123 ayat 1 huruf a )

2

Rencana tata ruang pulau/kepulauan disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau JawaBali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. (pasal 123 ayat 2)

3

RTR Pulau termasuk RTR Pulau Papua dan RTR Kepulauan Maluku ditetapkan dalam Peraturan Presiden (pasal 123 ayat 4)

Kedudukan RTR Pulau/Kepulauan Harus Memperhatikan Pasal 19 UUPR • RTRWN • RTR PULAU/KEPULAUAN • RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

RPJPN (2005-2025)

RPJMN (2010-2014)

Menjadi Pedoman Pasal 20 ayat (2) UUPR Menjadi Acuan Pasal 22 ayat (1) huruf a UUPR Pasal 25 ayat (1) huruf a UUPR

•

RTRW PROVINSI

•

RTRW KAB / KOTA

Menjadi Pedoman Pasal 20 ayat (2) UUPR

RPJP Prov.

RPJM Prov.

RPJP Kab/Kota

RPJM Kab/Kota

Peran dan Fungsi RTR Pulau/Kepulauan RTR PULAU/KEPULAUAN

PERAN: a) sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah; b) tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang

FUNGSI: Sebagai pedoman untuk: a) penyusunan rencana pembangunan; b) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; c) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; d) penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 6

MUATAN RTR PULAU/KEPULAUAN KETENTUAN UMUM (Lingkup Pengaturan serta kedudukan, peran & Fungsi) TUJUAN KEBIJAKAN & STRATEGI PENATAAN RUANG RENCANA STRUKTUR RUANG & POLA RUANG PULAU, Skala 1:500.000 STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN (SOP)

STRUKTUR RUANG • Sistem Perkotaan Nas • Sistem Jar. Transportasi Nas • Sistem Jar. Energi, Telekom, SDA

(SISTEM) POLA RUANG • Kaw Lindung Nasional • Kaw Budidaya Nasional

• Fungsional Kaw Perkotaan • Fungsional Jar. Jalan Nas • Fungsional Jar. ASDP • Fungsional Pelabuhan • Fungsional Bandar Udara • Fungsional Jar. Energi • Fungsional Jar. Telekomunikasi • Fungsional Wilayah Sungai • Fungsional Kaw Lindung Nas. • Fungsional Kaw Andalan

I N D I V I D U

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG: INDIKASI PROGRAM UTAMA 5 TAHUNAN ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOORDINASI DAN PENGAWASAN

11

Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku

ARAHAN PENGEMBANGAN 20 TAHUN KE DEPAN

Rencana Tata Ruang

10

1. Optimalisasi Pengembangan Sektor dan Komoditas Unggulan

2. Peningkatan aksesibilitas dan keterhubungan antarpulau

 Memiliki sumber daya kelautan yang potensial;  Belum

didukung dengan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang optimal;  Potensi sumber daya lainnya, yaitu kelapa, belum optimal pengembangannya;  Perlu optimalisasi peningkatan produksi dan industri pengolahan hasil sumber daya alam;  Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan telematika. Merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil dalam kesatuan Gugus Pulau dengan luas lautan yang lebih besar dari daratan; Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara belum optimal untuk dapat menghubungkan antarGugus Pulau, antarpusat kegiatan, dan antara pusat-pusat kegiatan dengan kawasan penghasil sumber daya.

3. Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil

 Memiliki kawasan perbatasan yang perlu ditingkatkan

4. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Tingginya perambahan hutan dan perusakan atau gangguan lingkungan, baik di daratan maupun laut; Potensi keanekaragaman hayati kelautan merupakan aset yang harus dilindungi karena menjadi bagian potensi dunia; Ketersediaan sumber daya pertambangan mineral, minyak dan gas bumi serta kehutanan harus dimanfaatkan secara arif dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem wilayah Kepulauan Maluku; Pengembangan pusat-pusat kegiatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan rawan bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi bencana.

fungsinya sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional;  Akses penduduk pada sarana dan prasarana masih rendah;  Pembangunan tidak hanya diarahkan pada pulaupulau besar tetapi termasuk pula pada pulau-pulau kecil berpenghuni, dengan tetap mempertimbangkan kawasan bencana pada Kepulauan Maluku.

mewujudkan

1. Lumbung ikan nasional yang berkelanjutan; 2. Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil; 3. Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% dari luas daratan Kepulauan Maluku; 4. Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan 5. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau.

Tujuan 1 2 Kebijakan

9 Strategi

Lumbung ikan nasional yang berkelanjutan 1. pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan 1. mengembangkan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan; 2. mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi ekosistem terumbukarang dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial; 3. memantapkan dan/atau mengembangkan pelabuhan perikanan, pelabuhan laut, dan lintas penyeberangan; 4. meningkatkan keterkaitan sentra produksi perikanan dengan kawasan perkotaan nasional.

2. pengembangan pusat industri serta jasa perikanan dan kelautan berskala internasional 1. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing; 2. mengembangkan pusat jasa di bidang perikanan dan kelautan; 3. mengembangkan kawasan industri perkapalan; 4. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air pada kawasanperuntukan industri dan/atau kawasan perkotaan nasional yang berfungsi sebagai pusat industri hilir pengolahan perikanan dan/atau industri perkapalan;dan 5. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi serta pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan ke pasar nasional dan internasional.

Tujuan 2

Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

5 Kebijakan

1. pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari

12 Strategi

1. mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan untuk pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari pada kawasan konservasi; 2. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari; 3. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari; dan 4. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan peruntukan pariwisata serta kawasan peruntukan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional.

2. pengembangan pusat pengelolaan

sumber daya minyak dan gas bumi lepas pantai

1. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali; dan 2. mengembangkan pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai.

Tujuan 2

Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

5 Kebijakan

3. pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan

4. pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan

5. pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral

1. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan dengan komoditas pala, cengkeh, kelapa, dan kakao; 2. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan; dan 3. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perkebunan sagu untuk mendukung kemandirian pangan.

1. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan peruntukan hutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

1. merehabilitasi sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral ; dan 2. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil.

12 Strategi


10 Strategi

Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku 1. penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi 1.mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; 2.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan yang termasuk dalam Segitiga Terumbu Karang; dan 3.mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan transportasi perairan yang berpotensi merusak.

2. pengendalian wilayah perairan di

sekitar Koridor Ekosistem

1. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan aktivitas transportasi pada Koridor Ekosistem; dan 2. mengembangkan prasarana penanda keberadaan Koridor Ekosistem.


10 Strategi

Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku 3. pemertahanan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi

4. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung

1. melestarikan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dalam kesatuan Gugus Pulau; 2. mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan 3. meningkatkan perlindungan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil.

1. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air; dan 2. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan.


17 Strategi

Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana 1. pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, danjaringan sumber daya air berbasis teknologi terapan dan masyarakat

1. mengembangkan jaringan energi berbasis teknologi mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga panas bumi; 2. mengembangkan jaringan terestrial danjaringan satelit; 3. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan teknologi penggunaan air laut; dan 4. mengembangkandan memelihara prasarana sumber daya air skala regional atau skala pulau.

2. pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau

1. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan lintas penyeberangan pada pulau-pulau dalam Gugus Pulau; dan 2. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara.


17 Strategi

Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana 3. pengembangan prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak 1. mengembangkan dan/atau memantapkan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul; dan 2. mengembangkan dan/atau memantapkan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier.

4. pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah 1. mengembangkan prasarana dan sarana penyeberangan untuk melayani lintas penyeberangan ke Pulau Kecil berpenghuni; 2. mengembangkan bandar udara yang melayani angkutan udara keperintisan; 3. mengembangkan jaringan transportasi antarmoda yang menghubungkan Pulau Kecil berpenghuni dengan kawasan perkotaan nasional; dan 4. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan dermaga di Pulau Kecil berpenghuni.


17 Strategi

Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana 5. pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana 1. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berada di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan 2. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional.

6. pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana 1. mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; 2. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan 3. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi pada kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.

Tujuan 5

Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau

2 Kebijakan

1. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup

8 Strategi

1. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, dan simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan; 2. mengembangkan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan 3. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.

2. pemertahanan eksistensi 19 (sembilan

belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia

1. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda di 19 (sembilan belas) PPKT; 2. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni; 3. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni; 4. mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan/atau pembangkit listrik tenaga angin-surya (hybrid) untuk memenuhi kebutuhan energi PPKT berpenghuni; dan 5. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni.

STRATEGI OPERASIONALISASI

Rencana Tata Ruang

24

1. Sistem Perkotaan Nasional

Menetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) sebagai pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi dalam kesatuan Gugus Pulau

2. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan transportasi nasional; Mengembangkan jaringan transportasi darat, laut dan udara yang mendukung pengembangan Pintu Jamak pada pusat-pusat kegiatan

3. Sistem Jaringan Energi Nasional

Mengembangkan sarana dan prasarana energi berbasis teknologi mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga panas bumi

4. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Mengembangkan dan meningkatkan jaringan terestrial dan satelit yang melayani pusat perkotaan nasional dan kawasan andalan di Kepulauan Maluku Mendayagunakan sumber air berbasis wilayah sungai dan mengembangkan prasarana sumber daya air untuk mendukung penyediaan air baku dan pengembangan kawasan andalan

1. Sistem Perkotaan Nasional Strategi operasionalisasi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional: c. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; d. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN yang menjadi Pintu Jamak; e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan; f. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa; g. mengendalikan perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKSN di Pulau Kecil sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan h. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal untuk melayani PKN, PKW, dan PKSN.

sistem perkotaan nasional

1. Sistem Perkotaan Nasional

sistem perkotaan nasional

Strategi operasionalisasi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional: a. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagai: pusat industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing; pusat jasa perikanan dan kelautan; pusat pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil; pusat industri pengolahan hasil perkebunan; pusat pengembangan pertambangan mineral; pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai; pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari; dan pusat pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan dan keamanan negara, serta perikanan dan kelautan; b. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau;


sistem jaringan transportasi darat


jaringan jalan nasional

Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional: a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer ; b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomiandi Kepulauan Maluku dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi,termasukP ulau Kecil; c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara; d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan berbasis Gugus Pulau serta mendukung jaringan penyeberangan sabuk; e. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni; dan f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindungdan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional.

2. Sistem Jaringan Prasarana Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan:

jaringan transportasi penyeberangan

a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah; b. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau; c. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dalam Gugus Pulau; d. mengembangkan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk ke/dari Pulau Kecil; dan e. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional.

2. Sistem Jaringan Prasarana Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan:

a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan; b. mengembangkan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC; c. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya; d. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir; dan e. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara

tatanan kepelabuhanan

2. Sistem Jaringan Prasarana Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran:

a. mengoptimalkan pemanfaatan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagai alur pelayaran internasional; b. mengembangkan mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan; c. mengembangkan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional; d. membangun dan memelihara mercusuar sebagai navigasi pelayaran dan/atau sarana penanda di PPKT; e. mengendalikan pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan f. memanfaatkan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara

alur pelayaran


Strategi operasionalisasi perwujudan Tatanan Kebandarudaraan: a. mengembangkan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku; b. mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional; c. mengembangkan bandar udara pengumpul yang melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan d. memanfaatkan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

tatanan kebandarudaraan


Strategi Operasionalisasi Perwujudan Ruang Udara untuk Penerbangan: a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

ruang udara untuk penerbangan


Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi:

mengembangkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi antarpulau untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan

sistem jaringan energi nasional


Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pembangkit Tenaga Listrik a. mengembangkan dan memelihara pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan b. mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan berbasis Gugus Pulau.

sistem jaringan energi nasional

4. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Terestrial Mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Satelit

a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan b. mengembangkan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.

sistem jaringan telekomunikasi nasional

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sumber Air a. mendayagunakan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan b. merehabilitasi DAS kritis.

5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

sistem jaringan SDA

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Prasarana Sumber Daya Air a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air dan pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; b. mengembangkan dan memelihara bendung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada Kawasan Andalan; c. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan teknologi penggunaan air laut; d. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air; e. mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian tanaman pangan; danmeningkatkan fungsi, mengembangkan, dan f. memelihara jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan.

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Hutan Lindung

a.mempertahankan luasan kawasan hutan yang bervegetasi hutan tetap pada kawasan hutan lindung; b.merehabilitasi kawasan hutan lindung yang mengalami deforestasi dan degradasi; dan c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Resapan Air a.mempertahankan dan merehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air; dan b.mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan resapan air.

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Perlindungan Sertempat a.mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk; b.mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan perlindungan setempat; dan c. mengembangkan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah abrasi, erosi, dan mengendalikan daya rusak air.

kawasan lindung

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya a.mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi suaka alam perairan, suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan; b.mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial; c. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional; d.merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang terdegradasi; e.mengembangkan pengelolaan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan f. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Alam a.menetapkan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; b.mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam; c. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam; dan d.menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana.

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Cagar Alam Geologi a. mengembangkan pengelolaan untuk melestarikan kawasan yang memiliki keunikan bentang alam; b. merehabilitasi kawasan keunikan bentang alam yang terdegradasi; dan c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi a. menetapkan zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi; b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi; c. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam geologi; dan d. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi.

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya a.mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi terumbu karang sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial serta kawasan wisata bahari; b.menetapkan kawasan Koridor Ekosistem; dan c. mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki terumbu karang, serta jalur migrasi paus, lumba-lumba dan duyung.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Hutan a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan

peruntukan hutan dari deforestasi dan degradasi b. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan; c. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan, terutama di Pulau Kecil; dan d. mengendalikan kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian a. mengembangkan dan merehabilitasi Kawasan Budi

Daya perkebunan dengan komoditas kelapa, kakao, pala, dan cengkeh, melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, dan peremajaan; b. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perkebunan sagu untuk mendukung kemandirian pangan; c. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas; d. mengendalikan kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air; dan e. menetapkan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Perikanan

a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung industri pengolahan dan jasa hasil perikanan berskala internasional, serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan; b. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat; c. meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan budi daya perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional; d. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan di Kawasan Perbatasan yang berdaya saing; dan e. mengendalikan kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan

a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali; b. merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral (emas dan nikel) dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; c. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil; dan d. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan secara terkendali di Kawasan Perbatasan.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri

a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan serta industri perkapalan yang ramah lingkungan dan padat modal; b. mengembangkan kawasan peruntukan industri untuk kegiatan pengilangan hasil minyak dan gas bumi lepas pantai serta industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, serta pengelolaan limbah industri terpadu; c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu; dan d. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana. a. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; b. mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan wisata budaya dan bahari pada kawasan konservasi; c. melestarikan dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; dan d. meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan permukiman a. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana; b. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan; c. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan teknologi hemat air; d. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara; dan e. mengendalikan kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pulau Papua terdiri dari 2 Provinsi yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. • Provinsi Papua Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota. • Provinsi Papua terdiri dari 28 Kabupaten dan 1 Kota.

Arah Pengembangan 1. 2. 3.

4.

5.

Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan Pengembangan Wilayah Papua belum mempertimbangkan Kampung Masyarakat Adat Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, tertinggal dan bencana Meningkatnya kebutuhan ketahanan pangan Keragaman hayati wilayah Papua dan Mitigasi Bencana

• Pulau Papua sebagai pusat pengembangan wilayah • Pulau Papua sebagai kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau • Pulau Papua sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan • Pulau Papua sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional • Yang semuanya itu berbasis Kampung Masyarakat Adat

Penataan ruang Pulau Papua bertujuan untuk mewujudkan Pulau Papua sebagai : 1. pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal ; 2. kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle); 3. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan; dan 4. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau, dan Negara Australia

TUJUAN, KEBIJAKAN, & STRATEGI PENATAAN RUANG TUJUAN 1

Pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal

5 KEBIJAKAN

1.pengintegrasian kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan wilayah Pulau Papua

20 STRATEGI

1. mengembangkan kawasan Kampung Masyarakat Adat; 2. memberdayakan kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengelolaan Kawasan Lindung; 3. mengintegrasikan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan sentra produksi, kawasan perkotaan nasional, serta prasarana dan sarana wilayah; dan 4. mengembangkan prasarana dan sarana dasar berbasis Kampung Masyarakat Adat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. pengembangan Klaster

1. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian yang didukung dengan pengembangan potensi kearifan lokal 2. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan

3. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral 4. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan dan perkebunan 5. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi

3.pengembangan Pusat Klaster

1.mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai Pusat Klaster; 2.mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri komoditas unggulan; dan 3.mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa

TUJUAN, KEBIJAKAN, & STRATEGI PENATAAN RUANG TUJUAN 1 5 KEBIJAKAN

20 STRATEGI

Pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal 4.pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana

1. mengembangkan serta merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami; 2. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami; 3. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana banjir, gempa bumi dan tsunami; dan 4. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami.

5. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional 1. mengembangkan dan memantapkan jaringan prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan kondisi dan karakteristik kawasan;

2. mengembangkan jaringan transportasi antarmoda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah; 3. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan serta bandar udara yang melayani angkutan keperintisan; dan 4. mengembangkan jaringan jalan serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang membuka akses Kampung Masyarakat Adat.


Mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle)

3 KEBIJAKAN

1. pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi

2 pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai dengan ekosistemnya

10 STRATEGI

1. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;

1. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;

2. melestarikan kawasan karst sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah dan perlindungan keanekaragaman hayati; dan

2. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung dan kawasan peruntukan hutan melalui mekanisme jasa lingkungan;

3. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan suaka alam dan pelestarian alam

3. mempertahankan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan 4. mengendalikan alih fungsi kawasan peruntukan hutan untuk kegiatan budi daya nonhutan

3. pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi 1.mempertahankan dan merehabilitasi kawasan konservasi perairan; 2.mengembangkan wilayah perairan yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir; dan 3.mengendalikan kegiatan budi daya di laut yang mengancam keanekaragaman hayati laut


Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan

5 KEBIJAKAN

1. pengembangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis

16 STRATEGI

1. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan ramah lingkungan; 2. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; 3. mengembangkan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan 4. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan kawasan pertanian tanaman pangan

2. pengembangan kawasan pertanian berbasis tanaman pangan lokal

3. pengembangan kawasan minapolitan

1. mengembangkan sentra produksi tanaman pangan lokal; dan

1. mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan;

2. mengembangkan pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian tanaman pangan lokal yang didukung prasarana dan sarana distribusi

2. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi prasarana dan sarana dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan 3. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan budi daya yang didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan


5 KEBIJAKAN

16 STRATEGI

Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan 4. pengembangan pusat destinasi pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata 1. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata; 2. mengembangkan prasarana dan sarana serta fasilitas pariwisata; dan 3. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional

5. pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi

1. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 2. mengembangkan kawasan industri pengolahan dan jasa hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang di dukung penggunaan teknologi tinggi padat modal dan pengelolaan limbah industri terpadu; 3. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan 4. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambang mineral serta minyak dan gas bumi yang mengganggu kawasan berfungsi lindung.


Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Republik Palau, dan Negara Australia

2 KEBIJAKAN

1. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup

8 STRATEGI

1. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan; 2. mengembangkan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan 3. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara

4. meningkatkan pengelolaan Kawasan Lindung di Kawasan Perbatasan

2. pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) Pulau Kecil terluar sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia.

1. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda 2. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni

3. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni; 4. mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga angin-surya (hybrid) untuk memenuhi kebutuhan energi PPKT berpenghuni; dan 5. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni

a. mengembangkan PKN dan PKW sebagai Pusat Klaster; b. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSN c. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa; d. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan; e. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan f. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKN, PKW, dan PKSN. g. mengendalikan perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKSN untuk mempertahankan keberadaan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

a. jaringan jalan nasional; • mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer • mengembangkan jaringan jalan strategis nasional; • mengembangkan jaringan jalan nasional; • mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api dan jaringan transportasi penyeberangan; dan • mengendalikan pemanfaatan ruang a. jaringan jalur kereta api; • mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota; • mengembangkan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. a. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. • mengembangkan pelabuhan sungai dan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM); • mengembangkan jaringan transportasi sungai dan danau; • mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah; dan • mengembangkan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya

• mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan; • mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir; • mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya; dan • memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara • mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan; • mengembangkan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut; • membangun dan memelihara mercusuar sebagai navigasi pelayaran dan sarana penanda di PPKT; • mengendalikan pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan • memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara

LANGKAH

PROGRAM STRUKTUR

PROGRAM POLA

• mengembangan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan serta mendukung kegiatan perikanan, industri, dan pariwisata; • mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan transportasi darat; • mengembangkan bandar udara pengumpul yang melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT dan Kampung Masyarakat Adat; dan • memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara • mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan • memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; • Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi dilakukan dengan mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi. b. pembangkit tenaga listrik; • mengembangkan dan/atau memelihara pembangkit tenaga listrik; dan • mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan. c. jaringan transmisi tenaga listrik • mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan

a. jaringan terestrial; • mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan. b. jaringan satelit. • mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan • mengembangkan jaringan satelit di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT berpenghuni dan Kampung Masyarakat Adat.

a. sumber air; • mendayagunakan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; • mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT; dan • mengendalikan eksploitasi air tanah pada CAT yang letaknya berbatasan dengan laut untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan instrusi air laut. b. prasarana sumber daya air. • membangun dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Andalan; • mengembangkan dan memelihara bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan; • mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian; dan • meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) untuk mendukung

Strategi Operasional Perwujudan Pola Ruang A.

Kawasan Lindung

Ringkasan Strategi Operasionalisasi • mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat; • mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk merehabilitasi sistem tata air alami dan ekosistem. • mempertahankan dan merehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air • mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau • mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, suaka alam perairan, suaka alam laut, cagar alam, cagar alam laut, taman nasional, taman nasional laut, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat • menetapkan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karateristik, jenis, dan ancaman bencana • menetapkan zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karateristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi

Ringkasan Strategi Operasionalisasi • mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan; • mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan dan jasa yang ramah lingkungan • mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat • mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang mengganggu kawasan berfungsi lindung; • mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan pengelolaan limbah industri terpadu; • melestarikan dan mengembangkan kawasan peruntukan ekowisata dan wisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata • mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi ruang tradisional (jalur arwah dan tempat penting) dan kawasan berburu masyarakat adat

Strategi Operasional Perwujudan Pola Ruang C.

Kawasan Andalan

Ringkasan Strategi Operasionalisasi • mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana • mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana • mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana • mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana • mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana • mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana

Sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota di Kepulauan Maluku

83

KOORDINASI DAN PENGAWASAN Perwujudan struktur ruang dan pola ruang RTR Pulau/Kepulauan melibatkan berbagai pihak terutama pemerintah kabupaten /kota. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan pengawasan Koordinasi dilakukan oleh Menteri, sedangkan pengawasan diselenggarakan oleh seluruh Gubernur dan dilaporkan kepada menteri

Tujuan 4

Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana

Kebijakan

pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau

Strategi

1. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan lintas penyeberangan pada pulau-pulau dalam Gugus Pulau; dan 2. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara.

Pasal 15 Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi: a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku; b. dst…. 86

Pasal 15 Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi: a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku; b. dst….

87

TUJUAN 2

KEBIJAKAN

STRATEGI

Mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi

1. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;

2. melestarikan kawasan karst sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah dan perlindungan keanekaragaman hayati; dan 3. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan suaka alam dan pelestarian alam

Pasal 35 ayat 2 Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi: a. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat ; b. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung melalui mekanisme jasa lingkungan; dan c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung.

Pasal 35 ayat 2 Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi: a. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat ; b. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung melalui mekanisme jasa lingkungan; dan c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung.

89

Terima Kasih

90

STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA

Recommend Documents