RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU KALIMANTAN

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (NOMOR: .......... TAHUN: ..........)

TENTANG

RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU KALIMANTAN

Edisi : Desember 2005

BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL SEKRETARIAT TIM TEKNIS: DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

DEPARTEMEN

PEKERJAAN

UMUM

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… TAHUN……… TENTANG RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan untuk mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ke dalam rencana pemanfaatan ruang di Pulau Kalimantan perlu ditetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Kalimantan; b. bahwa untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Kalimantan perlu ditetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Pulau Kalimantan agar dapat menjamin keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang diatur dengan Peraturan Presiden;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang No 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur; 3. Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

1

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU KALIMANTAN

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Tata Ruang Pulau yang selanjutnya disingkat RTR Pulau adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah pulau/kepulauan yang terbentuk dari kesatuan wilayah geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batasbatasnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsionalnya. 2. Pulau Kalimantan adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut dan udara yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur menurut Undang-Undang pembentukannya. 3. Ruang Lintas Wilayah adalah bagian ruang wilayah nasional yang perencanaannya, pemanfaatannya dan pengendalian pemanfaatan ruangnya diselenggarakan dengan memperhatikan kesatuan fungsional wilayah yang tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi wilayah provinsi, kabupaten dan kota.

2

4. Ruang Lintas Sektor adalah bagian ruang wilayah nasional yang proses perencanaannya, pemanfaatannya, dan pengendalian pemanfaatan ruangnya diselenggarakan oleh lebih dari satu sektor secara terpadu. 5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 7. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 8. Hutan Lindung adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 9. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 10. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 11. Cagar Alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. 12. Suaka Margasatwa yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 13. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 14. Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

3

15. Taman Nasional Laut yang selanjutnya disingkat TNL adalah habitat biota perairan yang memiliki satu atau beberapa ekosistem yang kondisi alam secara fisik tidak mengalami perubahan, serta mempunyai arti untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 16. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. 17. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. 18. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. 19. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan di sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional. 20. Kawasan Perbatasan Negara adalah bagian dari wilayah nasional yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, baik terletak di daratan, di lautan, dan di udara. 21. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disebut ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut berdasarkan konvensi hukum laut internasional. 22. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2. 23. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 24. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah pusat permukiman yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa provinsi dan nasional. 25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.

4

26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transpotasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. 27. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang terletak di kawasan yang memiliki nilai strategis politik pertahanan keamanan negara di perbatasan dengan Negara Bagian Sarawak-Malaysia dan Sabah-Malaysia. 28. Pusat Pelayanan Primer adalah kota atau kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah tertinggi, yang dapat mendukung peran kota atau kawasan perkotaan untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani wilayah pulau dan/atau antar pulau. 29. Pusat Pelayanan Sekunder adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah sedang, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani beberapa bagian wilayah pulau. 30. Pusat Pelayanan Tersier adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah terendah, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani bagian wilayah pulau secara terbatas. 31. Perangkat Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang. 32. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 33. Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 34. Menteri adalah menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang. 35. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. 36. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah. 37. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar-kota antar-provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan

5

38. Aturan Pemintakatan atau Zoning Regulation adalah ketentuan pengaturan zonasi dan penerapannya ke dalam pemanfaatan lahan, yang menjadi acuan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang kota. 39. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang selanjutnya disingkat SBNP merupakan prasarana keselamatan pelayaran, seperti menara suar, rambu suar, stasiun radio pantai, dan sebagainya, yang memerlukan lahan (ruang) tertentu dan di beberapa wilayah berada di luar lingkungan pelabuhan seperti pulau-pulau kecil, karang laut, dan pesisir pantai yang sekaligus berfungsi sebagai penanda bagi wilayah teritorial Indonesia di darat maupun di laut.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran Pasal 2 (1) Tujuan penetapan RTR Pulau Kalimantan adalah untuk: a. menetapkan RTR Pulau Kalimantan dalam rangka operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. mengatur tata laksana dan kelembagaan perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di Pulau Kalimantan sebagai landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; c. menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya; d. meningkatkan kesatuan pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan prasarana wilayah dalam satu ekosistem pulau dan perairannya dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan wilayah; e. meningkatkan efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi yang konsisten dengan kebijakan nasional; f. memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan. (2) Sasaran Peraturan Presiden tentang RTR Pulau Kalimantan adalah: a. tersedianya landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi kewenangannya dalam mengoperasionalkan RTRWN di Pulau Kalimantan; b. terarahnya pengembangan Pulau Kalimantan secara lebih terpadu dan sinergis sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya;

6

c. terlaksananya pembangunan lintas sektor dan lintas provinsi secara lebih efektif dan efisien serta konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya; d. tersedianya landasan pencapaian keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi dan lintas sektor guna mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang optimal; e. tersedianya acuan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi.

Bagian Ketiga Peran dan Fungsi RTR Pulau Pasal 3 RTR Pulau Kalimantan berperan sebagai alat untuk menyinergikan aspek-aspek yang menjadi kepentingan Nasional yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan aspek-aspek yang menjadi kepentingan daerah yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4 RTR Pulau ini berlaku sebagai acuan untuk: a.

keterpaduan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan;

b.

penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota dan kawasan di Pulau Kalimantan;

c.

perumusan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan masyarakat di Pulau Kalimantan;

d.

pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Pulau Kalimantan.

Pasal 5 Fungsi RTR Pulau Kalimantan adalah memberikan dasar pencapaian keterpaduan, keserasian dan keterkaitan ruang lintas wilayah provinsi dan lintas sektor sebagai suatu kesatuan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang.

7

BAB II RENCANA TATA RUANG PULAU KALIMANTAN Bagian Pertama Umum Pasal 6 (1) RTR Pulau Kalimantan merupakan penjabaran struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan. (2) RTR Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 500.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7 RTR Pulau Kalimantan disusun berdasarkan kebijaksanaan berikut: a. memelihara dan memulihkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, dan pertanian, serta sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak bencana alam; b. mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka kerjasama ekonomi subregional BIMP-EAGA; c. mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antar negara dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan; d. meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Pulau Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah melalui percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara; e. mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan; f. mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup;

8

g. mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Kalimantan.

Bagian Kedua Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Pasal 8 Struktur ruang Pulau Kalimantan merupakan struktur ruang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dilihat pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 9 Pola pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan merupakan pola pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III STRATEGI PEMANFAATAN RUANG Bagian Pertama Umum Pasal 10 (1) Strategi pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang berisi: a. strategi pengembangan struktur ruang; b. strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang. (2) Strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mencakup: a. strategi pengembangan sistem pusat permukiman; b. strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. (3) Strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b mencakup: a. strategi pengelolaan ruang kawasan lindung; b. strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya.

9

Pasal 11 (1)

Strategi perwujudan rencana tata ruang dituangkan dalam indikasi program pembangunan.

(2)

Indikasi program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut prioritas penanganannya diklasifikasikan ke dalam indikasi program pembangunan prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah.

(3)

Indikasi program pembangunan prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama.

(4)

Indikasi program pembangunan prioritas sedang dan prioritas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun pertama.

Bagian Kedua Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Pasal 12 (1) Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKN, PKW, dan PKL sebagai satu kesatuan sistem yang berhirarki. (3) Dalam rangka mendorong dikembangkan PKSN.

pengembangan

kawasan

perbatasan

negara,

Pasal 13 Pengembangan PKN di Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi upaya untuk: a. mendorong pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai pusat pelayanan primer; b. mendorong pengembangan kota Palangka Raya, Samarinda, Bontang, dan Tarakan, sebagai pusat pelayanan sekunder;

Pasal 14 Pengembangan PKW di Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi upaya untuk:

10

a. mendorong pengembangan kota Singkawang, Sambas, Ketapang, Sintang, Sanggau, Sampit, Kuala Kapuas, Tanjung Redeb, Sangata, Tanjung Selor, Malinau, Nunukan, dan Tenggarong dan sebagai pusat pelayanan sekunder; b. mendorong pengembangan kota Mempawah, Putussibau, Entikong, Pangkalan Bun, Buntok, Muarateweh, Amuntai, Martapura, Marabahan, Kotabaru, Tanlumbis, Sungai Nyamuk, Sangasanga, Tanah Grogot, dan Sendawar, dan sebagai pusat pelayanan tersier.

Pasal 15 (1)

PKL di Pulau Kalimantan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN.

(2)

Pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di Pulau Kalimantan.

Pasal 16 Pengembangan PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) di kawasan perbatasan negara merupakan upaya untuk mendorong pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai.

Pasal 17 Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 dijelaskan secara lebih rinci dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 18 Strategi pengembangan jaringan prasarana dan sarana Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi: a. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat yang terdiri dari jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;

11

b. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut yang terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan; c. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara yang terdiri dari bandar udara dan ruang lalu lintas udara; d. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Tenaga Listrik; e. strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air yang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah; f. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan yang terdiri dari sistem jaringan air bersih, air limbah, drainase, persampahan, jalan kota, dan telekomunikasi.

Pasal 19 Strategi pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi upaya untuk: a. memelihara tingkat pelayanan jaringan jalan untuk menjamin keberlangsungan pergerakan orang dan barang dari sentra-sentra produksi menuju pusat-pusat distribusi, tujuan-tujuan dan pusat-pusat permukiman; b. memantapkan aksesibilitas dari sentra-sentra produksi menuju tujuan-tujuan utama pulau, yaitu Pontianak, Banjarmasin, dan Balikpapan; c. mendorong berfungsinya jaringan jalan lintas Pulau Kalimantan secara bertahap dengan prioritas secara berurutan adalah Lintas Selatan, Tengah, dan Utara; d. meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan perbatasan antar negara dan kawasan tertinggal; e. meningkatkan pemanfaatan potensi unggulan wilayah secara optimal, yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan di Pulau Kalimantan; f. mewujudkan keterpaduan sisten transportasi wilayah Kalimantan, Nasional, dan sub-regional ASEAN; g. mewujudkan keterpaduan transportasi lainnya;

sistem

jaringan

jalan

dengan

sistem

jaringan

h. mengembangkan terminal penumpang tipe A sebagai simpul jaringan transportasi jalan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKN atau kota-kota lain yang memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antar-kota dan antar-provinsi.

12

Pasal 20 Strategi pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi upaya untuk: a. meningkatkan keterkaitan intra dan intermoda transportasi di Pulau Kalimantan yang terpadu dan saling melengkapi; b. menyediakan prasarana transportasi darat untuk angkutan penumpang dan barang, khususnya untuk pengangkutan produk komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, berbiaya murah, dengan energi yang rendah; c. mendukung peningkatan keterkaitan ekonomi antar wilayah di Pulau Kalimantan dan intra wilayah dengan negara tetangga Sarawak – Sabah; d. mewujudkan keterpaduan sistem transportasi wilayah Kalimantan, Nasional, dan sub-regional ASEAN; e. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan kereta api dengan sistem jaringan transportasi lainnya; f. mengembangkan strasiun kereta api sebagai simpul jaringan kereta api diarahkan pada kota-kota PKN dan PKW sebagai mana disebut dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 21 Strategi pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi upaya untuk: a. mengarahkan pengembangan jaringan transportasi sungai untuk pelayanan angkutan lintas antar provinsi serta antar kabupaten/kota dalam provinsi diarahkan pada daerah-daerah potensial di Pulau Kalimantan dan diarahkan menjadi tulang punggung sistem transportasi serta diharapkan dapat membuka daerah yang terisolir; b. memprioritaskan pengembangan angkutan sungai pada lintas-lintas yang sulit dikembangkan dengan jaringan jalan.

Pasal 22 Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi upaya untuk: a. meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi investasi pengembangan pelabuhan laut dengan memanfaatkan jalur ALKI I yang melintasi Selat Karimata dan jalur ALKI II yang melintasi Selat Makassar;

13

b. meningkatkan kelancaran proses koleksi dan distribusi orang dan barang dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah; c. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan andalan ke tujuan pemasaran; d. meningkatkan volume ekspor-impor melalui pelabuhan peti kemas yang didukung oleh keberadaan industri manufaktur dan/atau industri pengolahan; e. mengembangkan jaringan transportasi laut antar-provinsi, antar-pulau dan antarnegara; f. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut antar-negara yang sesuai dengan kebutuhan ekspor-impor perekonomian, pertahanan negara dan kepentingan nasional lainnya; g. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut Kalimantan sebagaimana secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah Kalimantan, nasional, dan internasional; h. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi laut dengan sistem jaringan transportasi lainnya; i. mengembangkan jaringan transportasi laut dengan memanfaatkan Alur Laut Pelayaran yang telah ditetapkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 23 Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi upaya untuk: a. meningkatkan aksesibilitas antar kota dalam lingkup wilayah Pulau Kalimantan maupun antar kota dalam lingkup nasional dan internasional; b. mendorong pengembangan potensi pariwisata dan potensi ekonomi lainnya pada lokasi-lokasi yang sangat potensial dan belum dilayani jaringan transportasi lainnya yang memadai; c. menjalin sinergi jaringan prasarana transportasi wilayah antar moda; d. membuka dan memantapkan jalur-jalur penerbangan internasional antar kota-kota PKN dengan negara tetangga dan negara-negara pusat pemasaran produk dan jasa dari Kalimantan; e. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara Pulau Kalimantan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah Kalimantan, nasional, dan internasional; f. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara dengan sistem jaringan transportasi lainnya;

14

g. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara secara dinamis dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan nasional.

Pasal 24 Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi upaya untuk: a. mengamankan pasokan energi kepada pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan serta kawasan-kawasan strategis nasional lain meliputi kawasan industri, pariwisata dan pelabuhan; b. mengembangkan jaringan tenaga listrik interkoneksi lintas wilayah termasuk dengan negara tetangga Sarawak-Sabah; c. mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan atas tenaga listrik di Kalimantan – baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang; d. mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti biomassa dan mikrohidro sebagai alternatif energi konvensional; e. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik yang selaras dengan pengembangan kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman.

Pasal 25 Strategi pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi upaya untuk: a. menjamin kelestarian fungsi sarana dan prasarana sumber daya air melalui pengamanan kawasan-kawasan tangkapan air; b. menyediakan prasarana air baku untuk menunjang pengembangan sentra-sentra pangan, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri dan sumber energi tenaga air secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan andalan dan pusat koleksi-distribusi; c. menjamin ketersediaan air baku bagi kawasan-kawasan sentra pertanian, industri, pariwisata, dan sebagainya, serta kota-kota strategis yang meliputi kota metropolitan, kota besar, ibukota provinsi, dan kabupaten/kota; d. menanggulangi dampak bencana alam yang terkait dengan air, diantaranya banjir, longsor, dan kekeringan;

15

e. mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 26 (1) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi upaya untuk:

perkotaan sebagaimana

a. meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar perkotaan secara terpadu dalam rangka memantapkan fungsi kota; b. mengembangkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana dasar perkotaan, khususnya antara kota-kota yang bertetangga; c. menjamin keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk perkotaan; d. memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan dari ancaman pencemaran air, tanah dan pencemaran udara. (2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan melalui upaya untuk: a. meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta perluasan jaringan air bersih perpipaan melalui pengembangan sistem transmisi dan distribusi; b. meningkatkan kapasitas dan perluasan jaringan pelayanan Satuan Sambungan Telepon pada kawasan perkotaan; c. mengembangkan jaringan serat optik, terutama untuk PKN dan PKW; d. meningkatkan kapasitas dan perluasan jaringan distribusi listrik; e. meningkatkan kapasitas dan perluasan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah perkotaan; f. meningkatkan kapasitas dan perluasan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang meliputi koleksi, transportasi, dan pengolahan serta lokasi pembuangan akhir; g. meningkatkan kapasitas dan perluasan cakupan pelayanan prasarana drainase perkotaan yang terintegrasi dengan sistem drainase wilayah untuk pengendalian banjir dan genangan; h. meningkatkan kapasitas dan perluasan jaringan prasarana jalan kota termasuk mengembangkan jalan lingkar untuk mengatasi arus lalu lintas menerus pada kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; i. mengendalikan pencemaran lingkungan perkotaan meliputi air permukaan, air tanah, udara, dan tanah.

16

Bagian Keempat Strategi Pengelolaan Ruang Kawasan Lindung Pasal 27 Strategi pengelolaan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi upaya untuk: a. strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air; b. strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk serta kawasan sekitar mata air; c. strategi pengelolaan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; d. strategi pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan.

Pasal 28 Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi upaya untuk: a. mempertahankan luasan kawasan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap; b. mempertahankan fungsi lindung sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi; c. mempertahankan keberadaan hutan lindung agar kesuburan tanah pada hutan lindung dan daerah sekitarnya dapat terpelihara; d. melindungi ekosistem bergambut yang khas serta mengkonservasi cadangan air tanah; e. menberikan ruang yang memadai bagi peresapan air hujan pada zona-zona resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir; f. merehabilitasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan.

Pasal 29 Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi upaya untuk: 17

a. melindungi kawasan pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; b. melindungi sungai dari kegiatan budidaya penduduk yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air sungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai; c. melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air danau serta kelestarian fungsi danau/waduk; d. melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas mata air serta kelestarian fungsi mata air.

Pasal 30 Strategi pengelolaan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi upaya untuk: a. melestarikan cagar alam dan cagar alam laut beserta segenap flora dan ekosistem didalamnya yang tergolong unik dan atau langka sehingga proses alami yang terjadi senantiasa dalam keadaan stabil; b. melestarikan suaka margasatwa dengan segenap fauna yang tergolong unik dan atau langka, serta komunitas biotik dan unsur fisik lingkungan lainnya;

c. melestarikan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut dengan segenap kekhasan dan keindahan ekosistemnya yang penting secara nasional maupun internasional untuk tujuan keilmuan, pendidikan, dan pariwisata; d. melestarikan kawasan Taman Hutan Raya dengan segenap kekhasan ekosistemnya; e. melestarikan taman wisata, taman wisata laut, dan taman buru dengan segenap keunikan alam dan ekosistemnya yang alami sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi dan pariwisata; f. melestarikan cagar budaya yang berisikan benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu, dan atau segenap adat istiadat, kebiasaan, tradisi setempat, unsur alam lainnya yang unik.

Pasal 31 Strategi pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi upaya untuk: a. mengurangi resiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana lingkungan;

18

b. melindungi asset-asset sosial ekonomi masyarakat meliputi infrastruktur, permukiman, dan sentra-sentra produksi dari gangguan dan ancaman bencana lingkungan; c. menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana; d. menyiapkan peta bencana lingkungan sebagai acuan dalam pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota; e. melakukan penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci dalam rangka penetapan kawasan rawan bencana lingkungan dan wilayah pengaruhnya.

Bagian Kelima Strategi Pengelolaan Ruang Kawasan Budidaya Pasal 32 Strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi upaya untuk: a. strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan; b. strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan; c. strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya kehutanan; d. strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya pariwisata; e. strategi pengelolaan ruang pada kawasan-kawasan permukiman; f. strategi pengelolaan pada kawasan industri; g. strategi pengelolaan ruang pada kawasan pertambangan; h. strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan dan kawasan andalan laut; i. strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Pasal 33 Strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi upaya untuk:

19

a. mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis nasional; b. mewujudkan tertib penataan ruang kawasan strategis dan diprioritaskan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penataan ruang nasional pulau wilayah propinsi dan atau wilayah kabupaten/kota; c. meningkatkan kualitas fungsi kawasan budidaya pertanian dan perkebunan; d. mengatur pemanfaatan ruang untuk terwujudnya keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan demi menghindari terjadinya konflik kepentingan baik sosial ekonomi maupun fisik; e. mengatur pemanfaaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara efesien dan efektif bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kegiatan usaha.

Pasal 34 Strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi upaya untuk: a. mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan perikanan yang terpadu dengan pusat-pusat koleksi dan distribusi; b. mendorong peningkatan nilai tambah manfaat hasil-hasil perikanan yang didukung oleh fasilitas pelayanan informasi dan jasa terpadu serta industri pengolahan ikan yang memiliki dukungan akses yang baik ke pasar; c. mengembangkan kerjasama perdagangan/pemasaran dengan produsen lainnya dan kerjasama perdagangan antar negara.

daerah-daerah

Pasal 35 Strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya kehutanan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 32 huruf c meliputi upaya untuk: a. mewujudkan pengelolaan hutan lestari melalui pemantapan kondisi kawasan hutan, perencanaan, pengamanan dan perlindungan hutan yang terpadu melalui pengendalian penebangan liar dan penanggulangan kebakaran hutan serta rehabilitasi kawasan hutan kritis; b. memenuhi bahan baku industri hilir dengan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pengembangan hutan rakyat;

20

c. memperkuat kelembagaan masyarakat dalam rangka mitra sepaham pembangunan kehutanan dan peningkatan kesejahteraan; d. menghindari terjadinya konflik kepentingan/penguasaan lahan/kawasan hutan; e. mengembangkan kerjasama dengan lembaga peneliti lokal/regional /internasional dalam rangka mengembangkan produk hasil hutan.

Pasal 36 Strategi pengelolaan ruang pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d didasarkan atas strategi untuk mengembangkan kawasan pariwisata tanpa merusak lingkungan hidup maupun budaya setempat.

Pasal 37 (1)

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan-kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan dan pusat-pusat permukiman perdesaan.

(2)

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya untuk : a. mendorong pengembangan pusat-pusat permukiman perdesaan sebagai desa pusat pertumbuhan terutama wilayah desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya; b. mendorong pengembangan permukiman sub-urban atau kota baru pada daerah peripheral kota-kota metropolitan dan kota besar untuk memenuhi kebutuhan perumahan pada kota-kota tersebut dan sekaligus berperan sebagai penyaring arus migrasi desa-kota.

Pasal 38 Strategi pengelolaan ruang pada kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi upaya untuk mendorong pengembangan industri pengolahan dan agro industri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi wilayah seperti pertambangan, pertanian, perkebunan dan hasil hutan.

21

Pasal 39 Strategi pengelolaan ruang pada kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g meliputi upaya untuk :

a. mengembangkan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral secara optimal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan secara makro dan mikro; b. mengendalikan pengelolaan pemanfaatan sumber daya pertambangan secara ilegal terutama untuk mencegah dampak lingkungan terhadap wilayah sekitarnya.

Pasal 40 (1) Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h meliputi upaya untuk: 1. merevitalisasi kawasan andalan pertumbuhan ekonomi wilayah;

di

Pulau

Kalimantan

sebagai

pusat

2. memantapkan keterkaitan antar kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan; 3. meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi kawasan melalui pengembangan industri pertambangan, kehutanan, perkebunan, kelautan; 4. meningkatkan intensitas dan perluasan jangkauan promosi investasi kawasan, baik melalui kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi sub regional segitiga pertumbuhan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipina, maupun kerjasama ekonomi internasional ; 5. meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kawasan; 6. meningkatkan aksesibilitas antar kota di dalam kawasan dan ke tujuan-tujuan pemasaran melalui keterpaduan pengembangan sistem transportasi antar moda; 7. mengurangi tingkat dampak pengembangan kawasan terhadap lingkungan sekitar; 8. menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perizinan di kawasan andalan. (2) Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h meliputi upaya untuk: a. mengembangkan potensi sumberdaya kelautan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan;

22

b. mengembangkan pusat pengolahan hasil produksi kelautan untuk meningkatkan nilai tambahnya termasuk pengembangan pelabuhan khusus untuk mendukung kegiatan ekspor-impor; c. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan andalan laut ke kota-kota di wilayah pesisir dan tujuan-tujuan pemasaran melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi; d. mengurangi tingkat dampak pengembangan kawasan andalan laut terhadap kawasan lindung di sekitarnya; e. mengembangkan potensi dan fungsi pulau-pulau kecil atau gugus pulau sebagai pendorong kegiatan ekonomi lokal, regional dan nasional melalui pengembangan investasi, khususnya pada bidang pariwisata bahari.

Pasal 41 (1) Strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, meliputi: a. kawasan perbatasan antar-negara; b. kawasan perbatasan lintas wilayah provinsi; c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau gugus pulau. (2) Strategi pengelolaan ruang pada kawasan perbatasan antar-negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a meliputi upaya untuk: 1. menjaga dan mengamankan wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan, termasuk pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; 2. mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas batas dengan negara tetangga dalam penanganan penyelundupan dan perdagangan ilegal; 3. mengembangkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan sekaligus pintu gerbang menuju dunia internasional; 4. mengembangkan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat; 5. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; 6. meningkatkan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional melalui skema Sosek Malindo dan KESR BIMP-EAGA; 7. memaduserasikan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan perbatasan dengan wilayah negara tetangga.

23

(3) Strategi pengelolaan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b meliputi upaya untuk: a. memaduserasikan rencana tata ruang pada kawasan perbatasan tersebut melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perbatasan lintas wilayah provinsi; b. mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi yang saling menguntungkan. (4) Strategi pengelolaan ruang pada Pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c yang menjadi sasaran prioritas program termuat dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keenam Indikasi Program Strategis Pasal 42 (1) Indikasi Program Strategis yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah provinsi disusun dengan mengacu pada RTR Pulau Kalimantan. (2) Penyusunan indikasi program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah. (3) Indikasi Program Strategis Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan lebih lanjut ke dalam program Departemen/Badan/ Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan program sektor dan daerah dalam rangka penjabaran RTR Pulau Kalimantan lebih lanjut diatur dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 42a Indikasi Program untuk Sistem Kota

Pasal 43 Indikasi program pembangunan sistem jaringan jalan Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menurut prioritas penanganannya meliputi:

24

1. Peningkatan jaringan jalan Lintas Selatan yang menghubungkan kota-kota : Temajo - Sambas – Pemangkat – Singkawang – Mempawah – Pontianak – Tayan – Nangatayap – Nangabulik – Pangkalan Bun – Sampit – Kotabesi – Kasongan – Palangka Raya – Pulang Pisau - Kuala Kapuas – Banjarmasin – Pleihari – Pagatan – Batulicin – Tanah Grogot – Kuaro – Penajam – Balikpapan – Loa Janan – Samarinda – Bontang – Sangata – Simpang Pedau – Muarawahau – Labanan - Tanjung Redeb – Tanjung Selor – Malinau – Simanggaris – Batas Negara dengan prioritas tinggi; 2. Peningkatan dan Pembangunan jaringan jalan Lintas Tengah yang menghubungkan kota-kota : Mempawah – Ngabang – Sanggau – Sekadau – Tebelian – Nangapinoh – Tumbang Jutuh – Kuala Kurun – Tumbang Talaken - Puruk Cahu – Muaralaung – Muarateweh – Simpang Blusuh – Resak – Kotabangun - Tenggarong – Loa Janan Samarinda dengan prioritas sedang; 3. Peningkatan dan Pembangunan jaringan jalan Lintas Utara yang menghubungkan kota-kota : Temajo – Aruk – Jagoibabang – Sanggau Ledo – Balai Karangan– Jasa – Nangabadau – Putussibau – Tiong Ohang - Long Pahangai – Long Boh – Mahak Baru – Long Ampung – Long Nawang – Long Alango – Tanjung Nanga – Pulau Sapi - Malinau – Long Semamu – Long Bawan – Long Midang – Batas Negara dengan prioritas sedang; 4. Peningkatan jaringan Jalan Pengumpan yang menghubungkan jaringan jalan Lintas Utara – Tengah - Selatan serta menghubungkan kota-kota : Galing – Sambas, Jagoibabang – Bengkayang – Sei Pinyuh, Tayan – Sosok, Tebelian - Sintang – Putussibau, Kuala Kurun – Palangka Raya, Palangka Raya – Buntok – Muara Teweh, Long Pahangai – Sendawar – Simpang Tiga Damai, Banjarmasin – Martapura – Rantau – Kandangan – Pantai Hambawang – Barabai – Paringin - Tanjung – Muara Koman – Batu Sopang – Kuaro – Tanah Grogot dengan prioritas sedang.

Pasal 44 Indikasi program pembangunan sistem jaringan jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diwujudkan secara bertahap menurut prioritasnya meliputi: 1. sistem jaringan dengan prioritas tinggi pada jalur-jalur: Samarinda – Balikpapan, Bontang – Samarinda, Banjarmasin – Palangka Raya, Tanjung – Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin, Sambas – Kuching, Samarinda – Tenggarong – Kotabangun, dan Pontianak – Mempawah – Singkawang – Sambas; 2. sistem jaringan dengan prioritas sedang pada jalur-jalur: Malinau – Sesayap – Tanjung Redeb, Banjarmasin – Batulicin, Tanjung Redeb – Sangkulirang – Bontang, Balikpapan – Tanah Grogot - Tanjung, Tanjung – Buntok – Muarateweh, dan Sanggau – Pontianak;

25

3. sistem jaringan dengan prioritas rendah pada jalur-jalur: Sanggau – Sintang – Putussibau, Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau, dan Sanggau – Sambas.

Pasal 45 Indikasi program pembangunan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi upaya untuk: 1. memelihara dan meningkatkan prasarana terusan/anjir yang menghubungkan sungai-sungai besar yang meliputi Sungai Kapuas, Sungai Sampit, Sungai Kahayan, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Lamandau, Sungai Kelay, Sembakung, Sebuku, Sesayap dan Sungai Kayan; 2. menjamin kehandalan alur-alur sungai melalui peningkatan prasarana di Sungai Kapuas, Sungai Punggur Besar, Sungai Sambas, Sungai Landak, Sungai Kubu, Sungai Padang Tikar, Sungai Kahayan, Sungai Rungan, dan Sungai Sebangau; 3. mengarahkan pengembangan jaringan penyeberangan lintas antar negara, yang menghubungkan Nunukan di Kalimantan Timur dengan Tawau di Malaysia; 4. mengarahkan pengembangan jaringan penyeberangan lintas penyeberangan antar provinsi dengan eksternal Pulau Kalimantan yang memiliki interaksi kuat yang meliputi: Jawa Tengah dengan Kalimantan Tengah yang menghubungkan Taipa – Kariangau, Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur yang menghubungkan Mamuju – Balikpapan, Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur yang menghubungkan Toli-toli – Tarakan, dan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Selatan; 5. mengarahkan pengembangan jaringan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi yang meliputi Rasau Jaya – Teluk Batang, Tanjung Selor – Tarakan, Tarakan – Ancam, Tarakan – Sembakung, dan Tarakan – Tanjung Selor – Ancam; 6. mengarahkan pengembangan jaringan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota meliputi Penajam – Balikpapan, Tanjung Harapan – Tanjung Kalong, Tayan – Teraju, Tebas Kuala – Parigi – Piai, Parit Salim – Sungai Nipah, Batulicin – Kotabaru, dan Batulicin – Tanjung Serdang. Pasal 46 Indikasi program pengembangan simpul jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menurut prioritas penanganannya meliputi: a. Pelabuhan Internasional di Balikpapan – Kaltim, Bontang – Kaltim, Samarinda – Kaltim, Tarakan – Kaltim, Tanjung Sangata-Kaltim, dan Pontianak – Kalbar, dengan prioritas tinggi;

26

b. Pelabuhan Nasional di Ketapang – Kalbar, Nunukan – Kaltim, Pasir/Tanah Grogot Kaltim, Tanjung Redeb - Kaltim, Tanjung Selor – Kaltim, Pasir Panjang – Kaltim, Berau – Kaltim, Senipah – Kaltim, Tanjung Santan - Kaltim, Kumai - Kalteng, Batulicin – Kalsel, dan Banjarmasin - Kalsel, dengan prioritas sedang; c. Pelabuhan regional di Kotabaru, Pagatan, Sangkulirang, Temajo, Kendawangan, Paloh/Sekura, Sambas, Sintete, Telok Air, Pangkalan Bun, Pulang Pisau, Sampit, Sukamara, Sei Danau/Satui, Stagen, Kampung Baru, Pulau Bunyu, Sangatta, dan Tanjung Laut.

Pasal 47 Indikasi program pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan secara dinamis dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan nasional dengan prioritas penanganan meliputi: 1. bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan primer di Sepinggan – Balikpapan, dengan prioritas tinggi; 2. bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder di Supadio – Pontianak dan Samsuddin Noer – Banjarmasin, dengan prioritas tinggi; 3. bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier di Paloh – Sambas, Pangsuma – Putussibau, Susilo – Sintang, Rahadi Usman – Ketapang, Cilik Riwut – Palangkaraya, Iskandar – Pangkalan Bun, Stagen – Tarakan, Juwata – Tarakan, Temindung – Samarinda, Kalimarau-Berau – Tanjung Redep, Nunukan – Nunukan, dan Bontang - Bontang dengan prioritas sedang; 4. bandar udara bukan pusat penyebaran di Nangapinoh, Tumbang Samba, Kuala Kurun, Purukcahu, M. Hasan – Sampit, Pulau Laut, Stagen – Kotabaru, Batulicin, Kotabangun, Long Ampung, Long Bawan, Datah Dawai, dan Tanjung Selor dengan prioritas sedang.

Pasal 48 Indikasi program pengembangan sistem prasarana jaringan prasarana energi dan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menurut prioritas penanganannya meliputi: 1. peningkatan kapasitas dan pengembangan jaringan tenaga listrik untuk Sistem Kalimantan Barat dengan prioritas tinggi pada: PLTU Wajok, PLTD Ketapang 1,2, PLTD Putussibau 1,2,3, PLTD Sambas 1,2,3, PLTD Singkawang 1, PLTU Pontianak, PLTA Pade Kembayung, PLTA Nangapinoh, PLTD Sanggau 1-2, 3,4, PLTD Sentebang 1, 2-3, PLTD Sintang 1, 2-4, 5,6, dan PLTG Baru;

27

2. peningkatan kapasitas dan pengembangan jaringan tenaga listrik untuk Sistem Kalimantan Barat dengan prioritas sedang pada PLTM Merasap 1 dan PLTU Pontianak; 3. peningkatan kapasitas dan pengembangan jaringan tenaga listrik untuk Sistem Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan prioritas tinggi pada: PLTA Riam Kanan, PLTU Asam-asam, PLTD Sektor Barito, PLTD Kotabaru 1-2,3-4,5, PLTD Bontang 1,2-3, PLTD Buntok 1,2-3, PLTD Muarateweh 1,2,3,4, PLTD Nunukan 1,2,3, PLTD Pangkalan Bun 1-2,3-5, PLTD Petung 1,2, PLTD Sampit 1-2,3-4,5, PLTD Sangatta, PLTD Tanah Grogot 1,2,3,4, PLTD Tanjung Redeb 1,2,3,4, PLTD Tanjung Selor 1,2,3, PLTD Tarakan 1-2,3,4, PLTG Baru, PLTG Tanjung Batu, PLTD Malinau, dan PLTGU Baru; 4. peningkatan kapasitas dan pengembangan jaringan tenaga listrik untuk Sistem Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan prioritas sedang pada : PLTA Kusan; PLTU Baru, PLTA Telake, dan PLTU Biomassa.

Pasal 49 Indikasi program pengembangan sistem pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menurut prioritas penanganannya meliputi: a. penanganan sungai-wilayah sungai yang berada pada kondisi kritis, yaitu Wilayah Sungai Kapuas, Wilayah Sungai Barito Hulu dan Hilir, Wilayah Sungai MempawahSambas, Wilayah Sungai Pawan, Wilayah Sungai Landak, Wilayah Sungai Melawai, Wilayah Sungai Sesayap, Wilayah Sungai Kayan, Wilayah Sungai Berau-Kelay, Wilayah Sungai Karangan, Wilayah Sungai Mahakam, Wilayah Sungai Kahayan, dan Wilayah Sungai Sebangau; b. penerapan konsep “Satu Sungai, Satu Rencana, Satu Pengelolaan Terpadu” dari hulu hingga hilir; c. pemeliharaan jaringan irigasi strategis berupa Irigasi Riam Kanan, Irigasi Rawa Siang Gantung, irigasi di Barito Kuala, irigasi di Banjang, Irigasi Merancang, Irigasi Waru, Irigasi Rapak Lembur, dan Irigasi Merowi; d. peningkatan fungsi dan kapasitas waduk-waduk sebagai penyimpan dan pengendali banjir, yakni: Bendungan Kelian, Bendungan Riam Kanan, Waduk Lambakan, Waduk Manggar, Waduk Benanga, Waduk Merancang, dan Waduk Tumbang Jutuh; e. pengendalian pemanfaatan air tanah pada kawasan perkotaan dengan akifer terbatas, air tanah langka dan zona resapan rendah; f. perlindungan daerah tangkapan air, sempadan sungai, sempadan waduk dan danau dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

28

g. penghutanan kembali kawasan-kawasan konservasi pada hulu sungai-sungai, terutama Sungai Barito, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam; h. pengendalian pencemaran sungai dan air permukaan lain secara ketat yang bersumber dari kegiatan permukiman perkotaan, pertanian, industri, pertambangan, dan kegiatan pariwisata.

Pasal 50 Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi upaya untuk: 1. mengendalikan luasan hutan lindung Pulau Kalimantan seluas 6.706.700 Ha dengan rincian di 2.357.000 Ha di Provinsi Kalbar, 1.075.000 Ha di Provinsi Kalteng, 560.700 Ha di Provinsi Kalsel, dan 2.714.000 Ha di Provinsi Kaltim; 2. mencegah terjadinya erosi dan/atau sedimentasi pada kota-kota atau kawasankawasan produksi pertanian, perkebunan, pariwisata, dan sebagainya, khususnya yang berada pada kelerengan terjal; 3. melakukan penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci dalam rangka penetapan kawasan bergambut; 4. mempertahankan keberadaan zona-zona resapan air di Pulau Kalimantan, yakni di daerah penangkapan air Riam Kanan, Batulicin dan Pegunungan Muller serta Schwaner.

Pasal 51 Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi upaya untuk: menetapkan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, yakni di kawasan Pantai Barat, Timur dan Selatan Pulau Kalimantan;

a. menetapkan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, meliputi DAS Kapuas, Landak, Mempawah, Sambas, Pawan, Melawi, Membuluh, Airhitam, Sungai Puning, Jelai, Paloh, Kahayan, Sebangau, Martapura, Barito, Kapuas, Mentayan, Seruyan, Katingan, Lamandau, Murung, Barito, Riam Kiri, Riam Kanan, Negara, Kusan, Sampanahan, Mahakam, Sesayap, Kayan, Kelay dan Sebakung;

29

b. menetapkan kawasan sekitar danau/waduk sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota; c. menetapkan kawasan sekitar danau/waduk secara bijaksana agar proses pendangkalan sungai-danau besar dapat dicegah, yang meliputi Danau Sentarum, Danau Sembuluh, Danau Jempang, Danau Melitang, dan Danau Semayang; d. menetapkan kawasan sekitar mata air sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 52 Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi upaya untuk: 1. Mengelola Cagar Alam meliputi CA Mandor (2.000 ha), CA Gunung Raya Pasi (3.700 ha), CA Muara Kendawangan (150.000 ha), CA Bukit Sapat Hawung (239.000 ha), CA Bukit Tangkiling (2.061 ha), CA Pararawen I/II (5.855 ha), CA Lamandau (76.110 ha), CA Bukit Bakitap (261.000 ha), CA Teluk Kelumpang/Selat Laut/Selat Sebuku (66.650 ha), CA Teluk Pamukan (20.618,84 ha), CA Sungai Lulan dan Sungai Bulan (1.857,63 ha), CA Muara Kaman Sedulang (62.500 ha), CA Padang Luwai (5.000 ha), CA Teluk Ampar (46.900 ha), CA Teluk Adang (61.900 ha), CA Lo Pat Fun Pi (8 ha), CA Gunung Kentawan (257,90 ha), CA Gunung Sebatung (250 ha), dan CA Laut Kepulauan Karimata (77.000 ha); 2. Mengelola Suaka Margasatwa meliputi SM Sungai Lamandau (76.110 ha), SM Pleihari Tanah Laut (6.000 ha), SM Kuala Lupak (3.375 ha), SM Pulau Kaget (85 ha), SM Laut Pulau Sumama (220 ha), SM Laut Pantai Selimpai (7.600 ha); 3. Mengelola Taman Nasional meliputi TN Betung Kerihun (800.000 ha), TN Danau Sentarum (132.000 ha), TN Gunung Palung (90.000 ha), TN Gunung Niut-Gunung Penrissen (180.000 ha), TN Bukit Baka-Bukit Raya (181.090 ha), TN Tanjung Putting (415.040 ha), TN Kayan Metarang (1.360.500 ha), dan TN Kutai (198.629 ha); 4. Mengelola Taman Hutan Raya meliputi THR Sultan Adam (112.000 ha); 5. Mengelola Taman Wisata Alam meliputi TW Gunung Asuangsang (27.100 ha), TW Tanjung Keluang (2.000 ha), TW Pleihari Tanah Laut (1.500 ha), TW Bukit Soeharto (61.850 ha), TW Gunung Raya Pasi (61.680 ha), TW Belimbing (3.742 ha), TW Asuangsang (5.821 ha), TW Gunung Dungan (1.073 ha), TW BT. Melintang (17.605 ha), TW Gunung Kelam (520 ha), TW Pulau Kembang (60 ha), TW Bukit Tangkiling (533 ha), TW Baning (315 ha), dan TW Laut Pulau Sangalaki (280 ha); 6. Mengelola Kawasan Cagar Budaya meliputi Kawasan Wisata dan Cagar Budaya Loksado, Keraton Kutai Kertanegara di Tenggarong, dan Pampang di Samarinda.

30

Pasal 53 Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi upaya untuk: 1. kawasan rawan tanah longsor, abrasi pantai, dan sedimentasi, meliputi kawasan bekas penambangan, dan lahan rusak bekas perladangan atau penebangan liar yang tersebar pada keempat Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan; 2. kawasan rawan banjir terutama meliputi wilayah bantaran sungai; 3. kawasan rawan kebakaran hutan dan alang-alang, meliputi seluruh areal hutan, alang-alang, lahan bergambut, dan pertanian kering yang tersebar pada keempat Provinsi di Pulau Kalimantan; 4. kawasan rawan gempa di Tarakan, Sesayap, dan sekitarnya; 5. kawasan potensi terkena dampak kenaikan air laut sebagai akibat pemanasan global yang meliputi sepanjang pesisir Pantai Barat dan Selatan Kalimantan.

Pasal 54 Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan budidaya pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menurut prioritas penanganannya meliputi: 1. sentra produksi pangan di Kabupaten/Kota: Sambas, Pontianak, Bengkayang, Landak, Ketapang, Sanggau, Singkawang, Sukamara, Kuala Kapuas, Pulang Pisau, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Samarinda, Tenggarong, Malinau, Sembakung, dan Atap; 2. sentra agribisnis hortikultura di Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, dan Kabupaten Pontianak; 3. sentra perkebunan di Kabupaten: Sambas, Bengkayang, Pontianak, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang, Nangabulik, Sukamara, Kualakuayan, Pangkalan Bun, Sampit, Pleihari, Sendawar, Tenggarong, Tanah Grogot, Tanjung Selor, dan Malinau.

31

Pasal 55 Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan dalam Pasal 34 menurut prioritas penanganannya meliputi: 1. budidaya tambak di pesisir barat Kabupaten Pontianak, Sambas, Bengkayang, Ketapang, Muara Kintap, Muara Katingan, Kahayan Kuala, Kuala Jelai, Tanjung Aru, Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Linuangkayang, Nunukan Selatan, Pulau Ahus, Delta Mahakam, pesisir Kabupaten Pasir, dan Kabupaten Bulungan; 2. budidaya laut di gugus Pulau Karimata, Pulau Penata, Pulau Lemukutan, Pulau Tinabasan, Pulau Laut bagian selatan, Kepulauan Derawan, Kepulauan Bala-Balakan dan Kepulauan Sangkurilang; 3. perikanan tangkap di wilayah Pantai Barat Kalimantan, Pantai Selatan Kalimantan dan Pantai Timur Kalimantan.

Pasal 56 Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan budidaya kehutanan dalam Pasal 35 menurut prioritas penanganannya meliputi: 1. pembangunan sentra produksi hasil hutan kayu di Kabupaten Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Barito Utara, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Nunukan, Malinau, Berau, Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu, Balangan, Tanah Laut, serta Banjar; 2. pembangunan sentra produksi hasil hutan non kayu di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Nunukan, Malinau, Berau, Bulungan, dan Kutai Barat; 3. pembangunan sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu) di Kota Palangkaraya, Kota Pontianak, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Ketapang, serta Kabupaten Barito Kuala; 4. pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu, Kotawaringin Barat, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu (Batulicin).

32

Pasal 57 Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan budidaya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi upaya untuk: 1. mengembangkan wisata alam dan hutan, di TN Betung Kerihun, TN Danau Sentarum, TN Tanjung Puting, TW Baning, TW Gunung Kelam, TW Gunung Raya Pasi, TW Asuangsang, TW Pulau Kembang, TW Pegunungan Meratus, TW Danau Sembuluh, TW Bukit Baka Raya, TW Bukit Mangkikit, Kawasan Wisata Lembah Kahung, TW Pulau Sambar gelap, TW Pleihari, TW Bukit Tangkiling, TW Bukit Suharto, Hutan Kutai Kertanegara, Sultan Adam, Hutan Wisata Pulau Kembang, TN Kayan Mentarang, TN Kutai, dan Arung Jeram Mahakam; 2. mengembangkan wisata bahari di Camar Bulan, Kepulauan Karimata, Pantai Selimpai Paloh, Teluk Temajo, Pantai Kijing, Pantai Sekubang, Tanjung Intan, Pantai Kubu, Pantai Tanjung Kaluang, Teluk Bogang, Kabupaten Kota Baru dan Tanah Laut, Terumbu Karang Pulau Kunyit (Kotabaru), Pulau Derawan, Pulau Sangalaki, Pulau Bilang-bilangan, Pulau Matah, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pelabuhan Laut Podang, Pasir Mayang, Teluk Balikpapan dan Tanjung Aru; 3. mengembangkan pariwisata budaya terutama di Keraton Kesultanan Sambas, Pontianak, Loksado, Pasar Terapung Dayak Meratus, Bukit Batu Kasongan, Keraton Kutai Kertanegara, dan Pampang.

Pasal 58 Indikasi program pengelolaan Pemanfaatan ruang pada kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi upaya untuk memberikan prioritas penanganan kawasan-kawasan industri yang meliputi kawasan industri Paloh-Sajingan, Tayan, Pontianak, Batulicin, Bati-Bati, Liang Anggang-Banjarbaru, Jelapat Barito Kuala, Bontang, Palaran-Samarinda, Nunukan dan Sebatik serta kawasan industri Balikpapan.

Pasal 59

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi upaya untuk memprioritaskan pengelolaan kawasan pertambangan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, meliputi: 1. kawasan pertambangan batubara, minyak bumi dan gas di wilayah Cekungan Mahakam, Cekungan Pasir, Cekungan Tarakan, Cekungan Barito, Sintang, Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Kapuas, Gunung Mas, Banjar, Tabalong, Kotabaru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai

33

Tengah, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Balangan, Berau, Nunukan, Bulungan, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Samarinda, Penajam Pasir Utara, Pasir serta pengilangan di Bontang dan Balikpapan; 2. kawasan pertambangan bahan galian logam di wilayah Pontianak, Landak, Tayan, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Ketapang, Banjarbaru, Martapura, Kandangan, Tanjung, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Sandai, Kendawangan, Kapuas Hulu, Lamandau, Kotawaringan Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Seruyan, Palangka Raya, Gunung Mas, Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kapuas, Pasir, Berau, Kutai, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Bulungan, Malinau dan Balikpapan.

Pasal 60 (1) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) menurut prioritas penanganannya meliputi: a. Kawasan Andalan Pontianak dsk, Sanggau, Sampit-Pangkalan Bun, Kuala Kapuas, Kandangan dsk, Banjarmasin Raya dsk, Batulicin, Tanjung Redeb dsk, Sasemawa, Tatapanbuma dsk, dan Bonsamtebajam, dengan prioritas tinggi; b. Kawasan Andalan Singkawang dsk, Ketapang dsk, Kapuas Hulu dsk, Buntok, dan Muarateweh, dengan prioritas sedang. (2) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) menurut prioritas penanganannya meliputi : a. Kawasan Andalan laut Pontianak dsk, Natuna dsk, dan Bontang dsk dengan prioritas tinggi; b. Kawasan Andalan laut Ketapang dsk, Kuala Pembuang,, dan Pulau Laut Bengkayang-Singkawang, dengan prioritas sedang.

Pasal 61 (1) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan perbatasan antar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) menurut prioritas penanganannya meliputi: 1. peningkatan akses dari kota-kota kecil di perbatasan menuju kota-kota utama terdekat di Pulau Kalimantan, yaitu Entikong – Pontianak, Jagoibabang – Bengkayang - Singkawang, Nangabadau – Putussibau, Singkawang – Sambas – Liku – Aruk, Singkawang – Sambas – Galing – Aruk, Malinau – Longmidang, Malinau - Simanggaris – Nunukan, dan Long Pahangai – Sendawar;

34

2. pengembangan pelayanan penunjang kegiatan perdagangan internasional, baik berskala kecil hingga besar; 3. penerapan insentif dan disinsentif untuk pengembangan kawasan perbatasan yang meliputi pembebasan pajak untuk investor, kemudahan perizinan, dan bentuk-bentuk lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan perbatasan lintas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) menurut prioritas penanganannya meliputi : Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat-Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah-Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Selatan-Kalimatan Timur. (3) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau gugus pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) menurut prioritas penanganannya meliputi: a. pulau-pulau kecil atau gugus pulau di Wilayah Pesisir Kalimantan Barat: Pulau Lemukutan, Pulau Padang Tikar, Pulau Maya, Pulau Kelelawar, Pulau Penebangan, Pulau Suka, Pulau Buan, Pulau Karimata, Pulau Surung Gading, Pulau Serutu, Pulau Maledang, Pulau Bawal, Pulau Cempedak, dan Pulau Gelam; dengan potensi pengembangan Perikanan tangkap dan budidaya, budidaya rumput laut, wisata bahari dan kawasan konservasi/lindung terumbu karang; b. pulau-pulau kecil atau gugus pulau di Wilayah Pesisir Kalimantan Selatan: Pulau Sebuku, Pulau Perdamaian Besar, Pulau Perdamaian Kecil, Pulau Keluang, Pulau Alur, Pulau Sambar Gelap, Pulau manti, Pulau Sewangi, Pulau Burung, Pulau Tampakan, Pulau Hantu, Pulau Nangka, Pulau Tabuan, Pulau Nangka Kecil, Pulau Kapak, Pulau Kerasian, Pulau Serudung, Pulau Kerumputan, Pulau Kerayaan, Pulau Kunyit, Pulau Terusan, Pulau Birah-Birahan, Pulau Mara Batuan, Pulau Batu Barat, Pulau Sarang, Pulau Denawan, Pulau Payungpayungan, Pulau Batu Utara, Pulau Adang, Pulau Maradapan, Pulau Matasirih, Pulau Karang Batu, Pulau Datu, Pulau Kaget, Pulau Tempurung, Pulau Alalak, Pulau Kembang; dengan potensi pengembangan Perikanan tangkap dan budidaya, budidaya rumput laut, wisata bahari, dan kawasan konservasi/lindung terumbu karang; c. pulau-pulau kecil atau gugus pulau di Wilayah Pesisir Kalimantan Timur: Pulau Nunukan, Pulau Derawan, Pulau Bunyu, Pulau Tarakan, Pulau Maratua; dengan potensi pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, budidaya rumput laut, wisata bahari dan kawasan konservasi/lindung terumbu karang.

35

BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 62 (1) Pengawasan pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan pada tingkat nasional dilakukan melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. (2) Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional sebagaimana dimaksud melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan. (3) Kinerja pemanfaatan ruang sebagai hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden secara berkala sekurangkurangnya dua kali dalam setahun. (4) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional setelah memperoleh arahan Presiden. (5) Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Daerah

wajib

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 63 (1) Pengawasan pemanfaatan ruang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pulau

Kalimantan

pada

tingkat

provinsi

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. (3) Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan. (4) Gubernur melaporkan penyelenggaraan pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan pada wilayah administratifnya kepada Presiden melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun.

Pasal 64 (1) Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Pulau Suawesi dilaksanakan melalui pengenaan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

36

Pasal 65 (1) Dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan. (2) Pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membantu proses pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang.

BAB V KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Pertama Umum Pasal 66 1.

Lingkup kelembagaan dalam rangka pelaksanaan strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan meliputi aspek organisasi kerja sama pembangunan lintas provinsi, peran Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, peran Gubernur, mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dan pembinaan.

2.

Lingkup peran masyarakat dalam pelaksanaan strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan meliputi peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Kelembagaan Pasal 67 (1) Gubernur se-Kalimantan dapat membentuk lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi dalam rangka koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan. (2) Tata kerja lembaga kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kesepakatan para Gubernur.

37

(3) Pembiayaan dalam penyelenggaraan kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 68 (1) Koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan dalam lingkup nasional dilakukan melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. (2) Mekanisme koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan dalam lingkup nasional ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. (3) Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melaporkan kinerja pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Pasal 69 3. Gubernur melaksanakan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RTR Pulau Kalimantan pada masing-masing wilayah administratifnya. 4. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk dan atau memfungsikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 5. Dalam hal terjadi konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi se-Kalimantan, dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. 6. Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional perihal penyelenggaraan pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan pada wilayah administratifnya secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun.

Pasal 70 (1) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam setiap upaya untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam RTR Pulau Kalimantan. (2) Rekomendasi pemberian insentif kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah, didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

38

(3) Rekomendasi pemberian insentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur. (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan insentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian insentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71 (1) Pemerintah dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang pemanfaatan ruang wilayahnya tidak sesuai dengan RTR Pulau Kalimantan. (2) Rekomendasi pemberian disinsentif kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah, didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. (3) Rekomendasi pemberian disinsentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Gubenur. (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan disinsentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian disinsentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72 3. Pembinaan dalam pelaksanaan RTR Pulau Kalimantan diselenggarakan untuk menyelaraskan dan menyerasikan pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah provinsi dan lintas sektor. 4. Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

39

Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 73 (1) Pemerintah berkewajiban mendorong peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan. (2) Dalam upaya mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sosialisasi RTR Pulau Kalimantan secara berkesinambungan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74 (1) Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini. (2) RTR Pulau Kalimantan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Presiden ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali atas RTR Pulau Kalimantan diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

40

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75 (1) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ............... MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ….. NOMOR ….

41

Lampiran II Peraturan Presiden Tentang RTR Pulau Kalimantan Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman di Pulau Kalimantan No I 1.1

Nama Kota

Fungsi Kota

Provinsi Kalimantan Barat Pontianak

PKN

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan

Jasa Pemerintahan, Perkebunan, perdagangan, agroindustri, kehutanan, industri pengolahan hasil hutan, perikanan tambak, pariwisata, serta pertambangan galian logam.

• Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan, agroindustri, perdagangan, pertambangan (bauksit) dan pariwisata. • Memantapkan peran Pontianak sebagai pusat koleksi dan distribusi skala pulau, terutama bagian barat Kalimantan dengan memperhatikan lokasi strategis pada Jalur ALKI melalui peningkatan outlet Pelabuhan Pontianak dan Pelabuhan Temajo serta dukungan outlet Bandara Supadio yang merupakan pusat penyebaran primer. Hal tersebut dipandang sebagai satu sistem yang didukung oleh pembangunan jalur kereta api dengan prioritas tinggi dan sedang serta peningkatan kualitas serta kapasitas jaringan jalan Lintas Selatan dan angkutan sungai menuju sentra-sentra produksi di Singkawang, Sanggau, Sambas, Bengkayang dan kawasan perbatasan. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) dan fasilitas perdagangan untuk mendukung peran Pontianak sebagai pusat pelayanan regional dan nasional melalui kerjasama dengan pihak swasta secara selektif. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Kalimantan Barat meliputi perdagangan, pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa sosial lainnya. • Meningkatkan kualitas pelayanan jasa keuangan dan pemerintahan yang mendukung kegiatan eksport-import. • Mengembangkan kawasan industri pengolahan (komoditas kelapa sawit dan holtikultura, pertambangan galian logam, dan perikanan tambak) yang komplementer dengan keberadaan kandidat Pelabuhan Internasional Pontianak dan Temajo. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

1

No 1.2

Nama Kota Mempawah

Fungsi Kota PKW

Jenis Pelayanan Jasa Pemerintahan, pertanian pangan, perikanan, perkebunan dan pertambangan.

Strategi Pengembangan • Diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendorong pertumbuhan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan Wilayah Prop. Kalimantan Barat. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD Kota yang mendukung fungsi kota agropolitan dan pusat pelayanan antar kota berskala provinsi. • Meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan jalan Lintas Tengah menuju sentra-sentra produksi di Ngabang, Sanggau, Sekadau, melalui jaringan jalan Lintas Selatan menuju Singkawang, Sambas, Pontianak, Pangkalan Bun dan sekitarnya. • Meningkatkan kualitas aksesibilitas dari pusat-pusat produksi di perdesaan ke outletoutlet pemasaran (Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Teluk Air). • Meningkatkan aksesibilitas di sepanjang koridor Mempawah-Pontianak dan Mempawah – Sungai kunyit (pelabuhan Temajo) dalam rangka mendukung proses distribusi dan koleksi di wilayah Mempawah dan sekitarnya. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Kalimantan Barat, meliputi perdagangan, kesehatan, pariwisata dan jasa-jasa sosial lainnya. • Memantapkan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai di Kota Mempawah. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota Mempawah. • Menangani Wilayah Sungai Mempawah-Sambas yang berada dalam kondisi kritis.

1.3

Singkawang

PKW

Jasa Pemerintahan, Iindustri, pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan.

• Diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendorong pertumbuhan produksi pertanian dan perkebunan (jagung dan nenas) di Wilayah Prop. Kalimantan Barat. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD Kota yang mendukung fungsi kota agropolitan dan pusat pelayanan antar kota berskala provinsi. • Meningkatkan kualitas aksesibilitas dari pusat-pusat produksi di perdesaan ke outletoutlet pemasaran (Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Teluk Air). • Meningkatkan aksesibilitas di sepanjang koridor Singkawang-Mempawah-Pontianak dan Singkawang – Sungai kunyit (Pelabuhan Temajo) dalam rangka mendukung

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

2

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan proses distribusi dan koleksi di wilayah Singkawang dan sekitarnya. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Kalimantan Barat, meliputi perdagangan, kesehatan, pariwisata dan jasa-jasa sosial lainnya. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota Singkawang. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

1.4

Ketapang

PKW

Jasa pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan tambak, kehutanan, industri pengolahan hasil hutan, dan pertambangan bahan galian logam.

• Diarahkan sebagai kota outlet/pelabuhan melalui Pelabuhan Nasional di Ketapang serta Bandara Pusat Penyebaran Sekunder di Rahadi Usman yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi wilayah provinsi yang mendorong pertumbuhan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), perikanan tambak, serta pertambangan bahan galian Wilayah Prop. Kalimantan Barat. • Memantapkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan pertambangan di Nangatayap, Tanjung dan Tumbangtiti serta kawasan produksi lainnya. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD Kota yang mendukung fungsi kota pelabuhan dan pusat pelayanan antar kota berskala provinsi. • Mengembangkan fasilitas akomodasi wisata bahari dan ecotourism berskala provinsi dengan memanfaatkan potensi kawasan andalan laut Kep. Karimata. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Kalimantan Barat, meliputi perdagangan, kesehatan, pariwisata dan jasa-jasa sosial lainnya. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota Ketapang. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

1.5

Sanggau

PKW

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

Jasa pemerintahan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan bahan galian logam.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi Kalimantan Barat bagian utara yang mendukung sektor produksi wilayah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan.

3

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan pertambangan bahan galian logam.

Strategi Pengembangan • Meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan jalan Lintas Tengah menuju sentra-sentra produksi di Ngabang dan Mempawah serta melalui jalur kereta api menuju Pontianak, Sintang, Putussibau, Pangkalan Bun, Sambas dan sekitarnya. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kota pemerintahan, pariwisata dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (jagung, kacang kedelai, ubi kayu, dan padi), perkebunan (karet dan kelapa sawit), perikanan air tawar, dan pertambangan (bauksit, batu granit, emas, kaolin feld spart, mika dan pasir kuarsa). • Meningkatkan aksesibilitas menuju pintu gerbang perbatasan antar negara di Nangabadau melalui peningkatan kualitas jaringan jalan Putusibau – Manggur – Nangabadau. • Membangun fasilitas pemrosesan hasil-hasil produksi hutan (logging, sawmil, dsb) • Membangunan fasilitas akomodasi wisata alam yang didukung strategi pemasaran yang memadai dengan memanfaatkan daya tarik Danau Sentarum, dan TN Betung Karihun. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Kalimantan Barat, meliputi perdagangan, kesehatan, pariwisata dan jasa-jasa sosial lainnya. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota Sanggau. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

1.6

Sintang

PKW

Jasa pemerintahan, pertanian tanaman pangan, perkebunan dan pertambangan bahan galian logam.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi Kalimantan Barat bagian utara yang mendukung sektor produksi wilayah seperti pertanian, perkebunan (kelapa sawit), kehutanan dan pertambangan (bauksit dan batu bara). • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kota pemerintahan, pariwisata dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan. • Meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan jalan pengumpan menuju sentra-sentra

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

4

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan produksi di Putussibau, Sanggau dan sekitarnya serta melalui dukungan outlet Bandara Susilo sebagai suatu sistem. • Meningkatkan aksesibilitas menuju pintu gerbang perbatasan antar negara di Nangabadau melalui peningkatan kualitas jaringan jalan Putusibau – Manggur – Nangabadau. • Membangun fasilitas pemrosesan hasil-hasil produksi hutan (logging, sawmil, dsb). • Membangunan fasilitas akomodasi wisata alam yang didukung strategi pemasaran yang memadai dengan memanfaatkan daya tarik Danau Sentarum, dan TN Betung Karihun. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Kalimantan Barat, meliputi perdagangan, kesehatan, pariwisata dan jasa-jasa sosial lainnya. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota Sintang. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

1.7

Putussibau

PKW

Jasa pemerintahan, pertanian, kehutanan, dan pariwisata

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi Kalimantan Barat bagian utara yang mendukung sektor produksi wilayah seperti pertanian, kehutanan, tanaman pangan dan pariwisata (Danau Sentarum). • Meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan jalan pengumpan dan jalur kereta api menuju sentra-sentra produksi di Sintang dan sekitarnya serta dukungan outlet Bandara Pangsuma sebagai Pusat Penyebaran Sekunder sebagai satu sistem. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kota pemerintahan, pariwisata dan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan. • Meningkatkan aksesibilitas menuju pintu gerbang perbatasan antar negara di Nangabadau melalui peningkatan kualitas jaringan jalan Putusibau – Manggur – Nangabadau. • Membangun fasilitas pemrosesan hasil-hasil produksi hutan (logging, sawmil, dsb). • Membangunan fasilitas akomodasi wisata alam yang didukung strategi pemasaran yang memadai dengan memanfaatkan daya tarik Danau Sentarum, dan TN Betung

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

5

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan Karihun. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Kalimantan Barat, meliputi perdagangan, kesehatan, pariwisata dan jasa-jasa sosial lainnya. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Putussibau. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

1.8

Sekadau

PKW

Jasa pemerintahan, kehutanan, dan perkebunan.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi Kalimantan Barat bagian utara yang mendukung sektor produksi wilayah seperti perkebunan dan kehutanan (hasil kayu). • Meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan jalan Lintas Tengah menuju sentra-sentra produksi di Ngabang, Mempawah, Sanggau dan sekitarnya. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kota pemerintahan dan perkebunan. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Kalimantan Barat, meliputi pemerintahan, perkebunan, dan jasa-jasa sosial lainnya. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Sekadau. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota. • Meningkatkan aksesibilitas Kota Sekadau menuju kota-kota utama lain dengan peningaktan kualitas jaringan jalan melalui kota-kota Mempawah – Ngabang – Sanggau – Sekadau.

1.9

Ngabang

PKW

Jasa pemerintahan dan perkebunan.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi Kalimantan Barat bagian utara yang mendukung sektor produksi wilayah perkebunan. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kota pemerintahan, pariwisata dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan.

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

6

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan • Meningkatkan aksesibilitas Kota Ngabang menuju kota-kota utama lain dengan peningaktan kualitas jaringan jalan melalui kota-kota Mempawah-Ngabang-SanggauSekadau. • Membangun fasilitas pemrosesan hasil-hasil produksi perkebunan. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Kalimantan Barat, meliputi pemerintahan, perkebunan dan jasa-jasa sosial lainnya. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Ngabang. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

1.10

Nanga Pinoh

PKW

Jasa pemerintahan, perkebunan, dan kehutanan.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi Kalimantan Barat bagian utara yang mendukung sektor produksi kehutanan. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung industri pengolahan hasil hutan. • Meningkatkan aksesibilitas Kota Nanga Pinoh menuju kota-kota utama lain dengan peningaktan kualitas jaringan jalan lintas tengah Pulau Kalimantan yang melalui kotakota Nanga Pinoh - Tumbang Jutuh - Kuala Kurun - Tumbang Talaken - Puruk Cahu – Muaralaung – Muarateweh - Simpang Blusuh – Resak – Kotabangun – Tenggarong Loa Janan – Samarinda. • Membangun fasilitas pemrosesan hasil-hasil produksi hutan (logging). • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Kalimantan Barat, meliputi pemerintahan, perkebunan, kehutanan dan jasa-jasa sosial lainnya. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Nanga Pinoh. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

1.11

Aruk

PKSN

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transhipment point.

• Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Kabupaten Sambas dan Landak.

7

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan transhipment point.

Strategi Pengembangan • Meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan jalan Lintas Utara menuju sentra-sentra produksi di Putussibau dan Lintas Selatan menuju Singkawang, Sambas, Mempawah, Pontianak dan sekitarnya. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang kawasan Aruk dsk dengan kawasan perbatasan di wilayah Sarawak. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan negara tetangga. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Aruk.

1.12

Jasa

PKSN

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transhipment point.

• Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Kabupaten Landak. • Meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan jalan Lintas Utara menuju sentra-sentra produksi di Putussibau dan sekitarnya. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang kawasan jagoibabang dsk dengan kawasan perbatasan di wilayah Sarawak. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga.

1.13

Jagoibabang

PKSN

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transhipment point.

• Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Kabupaten Landak. • Meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan jalan Lintas Utara menuju sentra-sentra produksi di Putussibau dan sekitarnya serta melaui jaringan jalan pengumpan menuju

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

8

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan Bengkayang, Sungai Pinyuh, dan Singakwang. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang kawasan jagoibabang dsk dengan kawasan perbatasan di wilayah Sarawak. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga.

1.14

Nangabadau

PKSN

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transhipment point.

• Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. • Meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan jalan Lintas Utara menuju sentra-sentra produksi di Putussibau, Nangamerakai, dan kawasan lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang kawasan Nangabadau dsk dengan kawasan perbatasan di wilayah Sarawak. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Nangabadau. • Meningkatkan fasilitas kepariwisataan dan aksesibilitas menuju TN Danau Sentarum dalam rangka mendukung pengembangan sektor kepariwisataan.

1.15

Entikong

PKSN

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transhipment point.

• Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Kabupaten Sanggau.

9

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan transhipment point.

Strategi Pengembangan • Meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi di Sanggau, Sintang, Sekadau dan kawasan lainnya di Kabupaten Sanggau. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang pada kawasan andalan Sanggau dsk dengan kawasan perbatasan di wilayah Sarawak. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Entikong.

II 2.1

Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya

PKN

Jasa Pemerintahan, perdagangan, pertanian dan pertambangan galian logam.

• Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perdagangan, pertanian, dan pertambangan galian logam. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kota pemerintahan, pertanian tanaman pangan dan perdagangan. • Meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan jalan Lintas Selatan dan jaringan pengumpan serta jalur kereta api menuju sentra-sentra produksi pertanian (Kualakurun, Pulang Pisau, Kasongan, Kuala Kapuas, Bahaur dan Lupakdolom) dan perkebunan yang terpadu antara moda jalan raya dan sungai. • Meningkatkan aksesibilitas menuju outlet/pusat koleksi distribusi di Banjarmasin dan Sampit melalui Bandara Pusat Penyebaran Sekunder Cilik Riwut. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

10

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan investasi pasar modal. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Palangkaraya. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

2.2

Sampit

PKW

jasa pemerintahan, perikanan, perkebunan, pertanian serta pertambangan.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti kegiatan perikanan, pertanian, dan perdagangan. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kota pemerintahan, pertanian tanaman pangan dan perdagangan. • Meningkatkan aksesibilitas kota Palangkaraya ke sentra-sentra produksi pertanian (Kualakurun, Pulang Pisau, Kasongan, Kuala Kapuas, Bahaur dan Lupakdolom) dan perkebunan melalui peningkatan kualitas prasarana transportasi darat yang terpadu (antara jalan raya dan sungai). • Meningkatkan aksesibilitas menuju outlet/pusat koleksi distribusi di Banjarmasin dan Sampit. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Sampit. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

2.3

Pangkalan Bun

PKW

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

Jasa pemerintahan, industri pengolahan kayu, perkebunan, perikanan tangkap serta pertambangan.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti kegiatan perikanan tangkap, idnustri pengolahan kayu dan pertambangan kwarsa. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kota pemerintahan, industri pengolahan kayu, perkebunan, perikanan tangkap serta

11

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan pertambangan kwarsa. • Meningkatkan aksesibilitas kota Pangkalan Bun ke sentra-sentra produksi pertanian (Kualakurun, Pulang Pisau, Kasongan, Kuala Kapuas, Bahaur dan Lupakdolom) dan perkebunan melalui peningkatan kualitas prasarana transportasi darat yang terpadu antara moda jalan raya dan sungai. • Meningkatkan aksesibilitas menuju outlet/pusat koleksi distribusi di Banjarmasin dan Sampit. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Pangkalan Bun. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

2.4

Buntok

PKW

Jasa pemerintahan, industri pengolahan kayu dan perkebunan.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti kegiatan industri pengolahan kayu dan perkebunan. • Meningkatkan aksesibilitas kota Buntok ke sentra-sentra produksi pertanian (Kualakurun, Pulang Pisau, Kasongan, Kuala Kapuas, Bahaur dan Lupakdolom) dan perkebunan melalui peningkatan kualitas prasarana transportasi darat yang terpadu antara moda jalan raya dan sungai. • Meningkatkan aksesibilitas menuju outlet/pusat koleksi distribusi di Banjarmasin dan Sampit. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional yang mendukung fungsi kota pemerintahan, industri pengolahan kayu dan perkebunan. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal.

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

12

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Buntok.

2.5

Muarateweh

PKW

Jasa pemerintahan, pertanian, perkebunan, industri pengolahan kayu dan pertambangan batubara.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti kegiatan pertambangan batubara, industri pengolahan kayu, pertanian dan perkebunan. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional. • Meningkatkan aksesibilitas Kota Muarateweh ke kota-kota utama lainnya (Tebelian – Nanga Pinoh – Tumbangsamba – Kualakurun – Muarateweh – Sendawar – Tenggarong – Samarinda) dengan memanfaatkan jaringan jalan secara terpadu. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Muarateweh. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

2.6

Kuala Kapuas

PKW

Jasa pemerintahan dan pertanian tanaman pangan.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti kegiatan pemerintahan dan pertanian tanaman pangan. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional. • Meningkatkan aksesibilitas Kota Kuala Kapuas ke kota-kota utama lainnya dengan memanfaatkan jaringan jalan Lintas Selatan. • Pemanfaatan ruang pada kawasan Kota Kuala Kapuas sebagai sentra produksi pangan. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Kuala Kapuas. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

13

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan investasi pasar modal. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

III

Provinsi Kalimantan Selatan

3.1

Banjarmasin

PKN

Jasa Pemerintahan, perkebunan, pertambangan dan industri.

• Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan,kehutanan pertambangan dan agroindustri serta industri pengolahan. • Pemantapan keterkaitan antar kota Banjarmasin dengan kota-kota di provinsi lain seperti Palangkaraya, Balikpapan, Samarinda, Pontianak dan kota-kota di Pulau Jawa serta Indonesia Bagian Timur melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai, laut dan udara. • Pemantapan peran Banjarmasin sebagai pusat koleksi dan distribusi di Provinsi Kalsel dan sebagian Kalteng bagian selatan melalui peningkatan kapasitas dan pelayanan pelabuhan internasional Trisakti Banjarmasin dan pelabunan udara Syamsudin Noor. • Mendorong penerapan konsep dekosentrasi sebagian fungsi Kota Banjarmasin kepada kawasan perkotaan di sekitarnya, seperti pemerintahan ke Banjarbaru, industri ke Kab. Barito Kualau dan kws. Liang Anggang – Banjarbaru, dan permukiman ke Alalak, handil Bakti, Gambut, Kertak Hanyar dan Aluh-Aluh untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan di Banjarmasin. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) agar Banjarmasin tetap mampu mengembang fungsinya sebagai kota yang memberikan pelayanan regional dan nasional melalui kerjasama dengan pihak swasta secara selektif. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Mengamankan alur Sungai Barito melalui penertiban dan penanganan kegiatankegiatan yang mencemari lingkungan dan kegiatan-kegiatan di kawasan hulu Barito. • Meningkatkan kerjasama pengelolaan PSD kota dan wilayah dengan kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

14

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

3.2

Amuntai

PKW

Jasa Pemerintahan, perkebunan dan industri pengolahan hasil hutan.

• Diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendukung perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan, industri pengolahan hasil hutan dan kerajinan untuk peralatan/perabotan kayu. • Pemantapan aksesibilitas kota Amuntai menuju sentra-sentra produksi hasil hutan dan pusat-pusat koleksi dan distribusi seperti di Buntok, Muarateweh (Kalteng) dan Tanah Grogot, Balikpapan dan Samarinda (Kaltim) disamping kota-kot alainnya di Kalimantan Selatan. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Amuntai. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

3.3

Martapura

PKW

Jasa Pemerintahan, perkebunan dan industri perrtambangan batubara.

• Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dengan tetap memantapkan fungsifungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah nasional. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional yang mendukung kegiatan perkebunan dan industri pertambangan batubara. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Meningkatkan aksesibilitas Kota Martapura ke kota-kota utama lainnya (Banjarmasin – Banjarbaru – Martapura – Rantau – Kandangan – Pantai Hambawang – Amuntai – Tanah Grogot) dengan memanfaatkan jaringan jalan arteri primer secara terpadu. • Menetapkan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, pada DAS Martapura.

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

15

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan • Meningkatkan aksesibilitas menuju outlet/pusat koleksi distribusi terutama di Banjarmasin. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Martapura. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

3.4

Marabahan

PKW

Jasa Pemerintahan, permukiman dan perkebunan.

• Diarahkan sebagai agropolitan dan pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendorong pertumbuhan produksi perkebunan. • Pemantapan aksesibilitas kota Marabahan menuju sentra-sentra produksi perkebunan dan pusat-pusat koleksi dan distribusi, terutama Banjarmasin. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD Kota yang mendukung fungsi kota agropolitan. • Mendorong pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi perkebunan. • Meningkatkan aksesbilitas pada fasilitas jasa-jasa keuangan untuk mendukung kelancaran proses produksi kegiatan perkebunan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

3.5

Kotabaru

PKW

Jasa pemerintahan, perikanan, kehutanan hasil kayu, dan industri pariwisata bahari, dan pertambangan batubara, minyak bumi, dan gas.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti kegiatan pemerintahan, perikanan, kehutanan hasil kayu, dan industri pariwisata bahari, dan pertambangan batubara, minyak bumi, dan gas. • Meningkatkan aksesibilitas menuju outlet/pusat koleksi distribusi terutama di Banjarmasin melalui jaringan transportasi darat dan transportasi sungai dan penyeberangan yang terpadu. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD Kota yang mendukung industri pariwisata bahari Terumbu Karang Pulau Kunyit. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

16

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan investasi pasar modal. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Kotabaru. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

IV

Provinsi Kalimantan Timur

4.1

Balikpapan

PKN

Jasa pemerintahan, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral dan gas bumi.

• Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti industri pengolahan,pertambangan perdagangan dan jasa, perkebunan,dan kehutanan. • Pemantapan keterkaitan antar kota Balikpapan dengan kota-kota di provinsi lain seperti Palangkaraya, Samarinda, Pontianak dan kota-kota di Pulau Jawa serta Indonesia Bagian Timur melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai, laut dan udara. • Pemantapan peran Balikpapan sebagai pusat koleksi dan distribusi di Provinsi Kaltim melalui peningkatan kapasitas dan pelayanan pelabuhan internasional dan pelabunan udara Sepinggan. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) agar Balikpapan tetap mampu mengembang fungsinya sebagai kota yang memberikan pelayanan regional dan nasional melalui kerjasama dengan pihak swasta secara selektif. • Mengamankan alur Sungai Mahakam sebagai alternatif moda transportasi melalui penertiban dan penanganan kegiatan-kegiatan yang mencemari lingkungan dan kegiatan-kegiatan di kawasan hulu Barito. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota. • Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan konsentrasi pembangunan kawasan terbangun dan permukiman di kawasan pesisir (Kota Balikpapan).

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

17

No 4.2

Nama Kota Samarinda

Fungsi Kota PKN

Jenis Pelayanan Jasa pemerintahan, pariwisata, industri pengolahan batubara dan minyak serta pariwisata bahari.

Strategi Pengembangan • Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti industri pengolahan,pertambangan perdagangan dan jasa, perkebunan,dan kehutanan. • Pemantapan keterkaitan antar kota Samarinda dengan kota-kota di provinsi lain seperti Palangkaraya, Balikpapan, Pontianak dan kota-kota di Pulau Jawa serta Indonesia Bagian Timur melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai, laut dan udara. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD yang mendukung fungsi kegiatan di Samarinda. • Mengamankan alur Sungai Mahakam sebagai alternatif moda transportasi melalui penertiban dan penanganan kegiatan-kegiatan yang mencemari lingkungan dan kegiatan-kegiatan di kawasan hulu Barito. • Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan konsentrasi pembangunan kawasan terbangun dan permukiman di kawasan pesisir (Kota Balikpapan).Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dan bahkan untuk seluruh wilayah nasional, dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional. • Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan konsentrasi pembangunan kawasan terbangun dan permukiman di kawasan pesisir (Kota Samarinda). • Diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor industri, kehutanan, perkebunan dan perikanan. • Memantapkan rencana pengembangan kapasitas dan kualitas pelayanan sistem perangkutan masal intra urban melalui jaringan jalan rel kereta api. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar Internasional. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Samarinda menuju kota-kota PKN lainnya di Provinsi

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

18

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan Kalimantan Timur dan di Pulau Kalimantan serta di wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kawasan Kota Samarinda. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Bonsamtebajam, dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

4.3

Bontang

PKN

Jasa pemerintahan, perdagangan, pertambangan dan perdagangan.

• Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dan bahkan untuk seluruh wilayah nasional, dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional. • Diarahkan untuk mengembangkan sektor industri dan pertambangan di kawasan Kota Bontang. • Memantapkan rencana pengembangan kapasitas dan kualitas pelayanan sistem perangkutan masal intra urban melalui jaringan jalan rel kereta api. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar Internasional. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Bontang menuju kota-kota PKN lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dan di Pulau Kalimantan serta di wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kawasan Kota Bontang. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Bonsamtebajam, dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan.

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

19

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

4.4

Long Pahangai

PKSN

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transhipment point.

• Meningkatkan pengamanan pada penegasan batasan wilayah antar Negara di kawasan Kota Long Pahangai. • Mendorong pengembangan Kota Long Pahangai sebagai kota di kawasan perbatasan yang berperan sebagai pintu gerbang antara Indonesia dengan Malaysia (Serawak). • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Tatapanbuma dsk berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Melakukan penataan pemukinan agar tidak mengganggu kawasan lindung. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst). • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Long Pahangai menuju kota-kota berfungsi PKN (Balikpapan, Samarinda dan Bontang) di Provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat dan sungai. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Long Pahangai.

4.5

Tanlumbis

PKW

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, kehutanan, dan transhipment point.

• Mendukung peningkatan pengamanan pada penegasan batasan wilayah antar Negara di kawasan Kota Tanlumbis. • Mendorong pengembangan Kota Tanlumbis sebagai kota di kawasan perbatasan yang berperan sebagai pendukung kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia (Serawak). • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Tatapanbuma, dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

20

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan bersih, dst). • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Tanlumbis menuju kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat, serta transportasi sungai dan penyeberangan. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Tanlumbis.

4.6

Tanjung Redep

PKW

Jasa Pemerintahan, industri, perkebunan dan pertambangan.

• Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dengan tetap memantapkan fungsifungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah nasional. • Diarahkan untuk mendukung fungsi pelabuhan dalam proses distribusi pengembangan sektor industri, perkebunan dan pertambangan melalui Pelabuhan Tanjung Redep. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Tanjung Redep menuju Kota-kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang selaku kota berfungsi PKN di Provinsi Kalimantan Timur serta kota-kota nasional lain melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat dan sungai. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Tanjung Redep. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Tanremawa dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

21

No 4.7

Nama Kota Sangata

Fungsi Kota PKW

Jenis Pelayanan Jasa Pemerintahan, industri, perkebunan dan pertambangan.

Strategi Pengembangan • Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dengan tetap memantapkan fungsifungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah nasional. • Diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor industri, perkebunan serta pertambangan (batubara). • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional, terutama pengembangan Pelabuhan Teluk Sangata. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Sangata menuju menuju Kota-kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang selaku kota berfungsi PKN di Provinsi Kalimantan Timur serta kota-kota nasional lain melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat. • Memantapkan rencana pengembangan kapasitas dan kualitas pelayanan sistem perangkutan masal intra urban melalui jaringan jalan rel kereta api. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Sangata. • Mendorong pertumbuhan kawasan tertinggal di Kec. Sangata. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Sasamawa berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

4.8

Sungai Nyamuk

PKW

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, dan transhipment point.

• Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Kabupaten Nunukan. • Meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi terutama di Nunukan melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat, serta transportasi sungai dan penyeberangan. • Meningkatkan

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

kapasitas dan

kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan,

22

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan persampahan, air bersih, dst). • Mendukung peningkatan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota Sungai Nyamuk.

4.9

Sangasanga

PKW

Jasa pemerintahan, pertambangan batubara, perikanan, pariwisata bahari, dan kehutanan.

• Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dengan tetap memantapkan fungsifungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah nasional. • Diarahkan untuk mendukung pengembangan pertambangan batubara di Kota Samarinda. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Tenggarong menuju kota-kota berfungsi PKN (Balikpapan, Samarinda dan Bontang) di Provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat dan sungai. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Sangasanga. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Bonsamtebajam, dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

4.10

Tanjung Selor

PKW

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

Jasa Pemerintahan, industri dan pertambangan batubara.

• Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dengan tetap memantapkan fungsi-

23

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan pertambangan batubara.

Strategi Pengembangan fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah nasional. • Diarahkan untuk mendukung fungsi sektor industri pengolahan kayu dan pertambangan batubara. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Tanjung Selor menuju kota-kota berfungsi PKN (Balikpapan, Samarinda dan Bontang) di Provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Tanjung Selor. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Tatapanbuma dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

4.11

Malinau

PKW

Jasa Pemerintahan, dan perkebunan.

• Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dengan tetap memantapkan fungsifungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah nasional. • Diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan di Kota Malinau. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Malinau menuju kota-kota utama (Balikpapan, Samarinda dan Bontang) di Provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas kesatuan

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

24

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan sistem jaringan transportasi darat serta sungai dan penyeberangan. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Malinau. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Tatapanbuma dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

4.12

Tanah Grogot

PKW

Jasa pertambangan batubara dan pendukung sektor kehutanan.

• Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dengan tetap memantapkan fungsifungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah nasional. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional untuk pengembangan sektor pertambangan barubara dan sektor kehutanan. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Tanah Grogot menuju kota-kota berfungsi PKN (Balikpapan, Samarinda dan Bontang) di Provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat dan sungai. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Tanah Grogot. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Bonsamtebajam, dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

4.13

Sendawar

PKW

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

Jasa perkebunan dan pertambangan barubara.

• Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dengan tetap memantapkan fungsifungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah nasional.

25

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah nasional. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional untuk pengembangan sektor perkebunan. • Diarahkan untuk mendukung pengembangan pertambangan batubara di Kota Sendawar. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Sendawar menuju kota-kota berfungsi PKN (Balikpapan, Samarinda dan Bontang) di Provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat dan sungai. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Sendawar. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Bonsamtebajam, dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

4.14

Tenggarong

PKW

Jasa Pemerintahan dan perkebunan.

• Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dengan tetap memantapkan fungsifungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah nasional. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Tenggarong menuju kota-kota berfungsi PKN (Balikpapan, Samarinda dan Bontang) di Provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

26

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat dan sungai. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Tenggarong. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Bonsamtebajam, dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

4.15

Penajam

PKW

Jasa pemerintahan, perikanan, dan perkebunan.

• Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti kegiatan perikanan dan perkebunan. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar nasional untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Penajam menuju kota-kota berfungsi PKN (Balikpapan, Samarinda dan Bontang) di Provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat dan sungai. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Penajam. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Bonsamtebajam, dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

4.16

Nunukan

PKSN

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan

• Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan Bulungan.

27

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan negara, perdagangan-jasa dan transhipment point.

Strategi Pengembangan sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan Bulungan. • Meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi di Bulungan, Nunukan dan Tarakan dsk. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang kawasan Nunukan dsk dengan kawasan perbatasan di wilayah Sabah. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota Nunukan.

4.17

Simanggaris

PKSN

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transhipment point.

• Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Kaltim bagian utara. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang kawasan Simanggaris dsk dengan kawasan perbatasan di wilayah Sabah. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Simanggaris.

4.18

Long Midang

PKSN

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan

• Meningkatkan pengamanan pada penegasan batasan wilayah antar Negara di kawasan Kota Long Midang.

28

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan negara, perdagangan-jasa dan transhipment point.

Strategi Pengembangan kawasan Kota Long Midang. • Mendorong pengembangan Kota Long Midang sebagai kota di kawasan perbatasan yang berperan sebagai pintu gerbang antara Indonesia dengan Malaysia (Serawak). • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Tatapanbuma, dsk. berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst). • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Long Midang menuju kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Long Midang.

4.19

Long Pahangai

PKSN

Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transhipment point.

• Meningkatkan pengamanan pada penegasan batasan wilayah antar Negara di kawasan Kota Long Pahangai. • Mendorong pengembangan Kota Long Pahangai sebagai kota di kawasan perbatasan yang berperan sebagai pintu gerbang antara Indonesia dengan Malaysia (Serawak). • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Tatapanbuma dsk berdasarkan RTR Pulau Kalimantan. • Melakukan penataan pemukinan agar tidak mengganggu kawasan lindung. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst). • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. • Memantapkan aksesibilitas Kota Long Pahangai menuju kota-kota berfungsi PKN

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

29

No

Nama Kota

Fungsi Kota

Jenis Pelayanan

Strategi Pengembangan (Balikpapan, Samarinda dan Bontang) di Provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat dan sungai. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Long Pahangai.

Lampiran II Keppres RTR Pulau Kalimantan

30