RENCANA TATA RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3K) / RENCANA TATA RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA Oleh: Dr. Ir. Subandono Diposaptono, MEng Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Hp. 081585659073

Subandono - KKP

PENGERTIAN MITIGASI BENCANA (UU 27/2007 JO. UU 1/2014)

Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

R= B x K/C

R = Resiko B = Bahaya K = Kerentanan C = Kemampuan

BAHAYA -ABRASI -Banjir -Tanah longsor -Gempa -Tsunami -Badai

KEMAMPUAN -invesmen -Sumberdaya -Pengetahuan -Peraturan

Risiko (risk) adalah kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang timbul karena suatu bahaya menjadi bencana, dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat

A

Bahaya = kejadian yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau korban jiwa

man

KERENTANAN -Lokasi -Kemiskinan -Dsb

B

ijak

C

uai

Kerentanan = kondisi bilologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat yg mengurangi kemampuan masy mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak tertentu

Bencana (disaster) adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia, yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau perlahanlahan, yang menyebabkab hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan, serta melampaui kemampuan dan sumberdaya masyarakat untuk menanggulanginya.

Subandono - KKP

RUMUS YANG DIGUNAKAN

R = (BxK)/C ==> rumus umum R = (B/C) x K artinya Bahaya bisa direduksi dengan meningkatkan kapasitas dengan membangun tembok/ menanam pohon penahan sea level rise/tsunami R = B x (K/C) artinya kerentanan bisa direduksi dengan meningkatkan kapasitas dengan membuat tata ruang, undang-undang, building code untuk bangunan ramah perubahan iklim, perbaikan lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pengetahuan dll Subandono - KKP

GEMPA • Gempa merupakan peristiwa alam, terjadi secara mendadak, timbul sebagai akibat pergeseran relatif batuan/lempeng tektonik/kerak bumi, dalam banyak kasus menimbulkan banyak kerugian harta benda, bahkan korban manusia. • Gempa tidak dapat diramalkan tempat dan waktu terjadinya secara pasti!! • Hanya bisa dideteksi setelah terjadi gempa

Subandono - KKP

AKTIVITAS GEMPA BUMI DI INDONESIA Lempeng Pasifik 12 cm/tahun

Lempeng Eurasia

Pertemuan Lempeng

Kalimantan Pertemuan Lempeng

Sumatra

Papua

Sulawesi

Jawa

Lempeng Indo-Australia 5-7cm/tahun Kedalaman :

< 50 Km 50–100 Km 100-200 Km

200-300 Km >300 Km

Subandono - KKP

PERTEMUAN LEMPENG

PERTEMUAN LEMPENG

LEMPENG Indo Australia

BENUA DAN SAMUDRA

200-300KM LEMPENG BENUA EURASIA

DISTRIBUSI GUNUNG BERAPI DI INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TSUNAMI

TSUNAMI Tsunami…. adalah gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut. Gangguan impulsif itu bisa berupa gempa bumi tektonik di laut, letusan gunung api di laut, atau longsoran (land-slide).

Subandono - KKP

PESISIR RAWAN TSUNAMI DI INDONESIA

32

?? 20

9

25/10/2010 2010

?

?35

? ?

? 11

?

3?

?

?

1965 : Seram Sanana (71 Tewas) 1998 : Tabuna, Taliabu, (34 Tewas)

Subandono - KKP 2

PROSES TERJADINYA TSUNAMI AKIBAT GEMPA Sesar Naik

Sesar Horisontal

1. Kekuatan >6,5 Skala Ritcher 2. Kedalaman Gempa < 60 km 3. Terjadi deformasi vertikal dasar laut ( ) cukup besar

Subandono - KKP

BANGUNAN DENGAN BANYAK PINTU DAN JENDELA RELATIF AMAN TERHADAP TSUNAMI

Mosque still withstood

Mosque at Ujung Pancu

Direct tsunami impact

Mosque at Lampeuk, Lhok Nga

Other Mosque

Subandono - KKP

GREENBELT DAPAT MEREDAM TSUNAMI

KERRY SHIEH©2005

Subandono - KKP

RUMAH PANGGUNG AMAN TERHADAP TSUNAMI Arah aliran

Subandono - KKP

BANGUNAN DENGAN POSISI TEGAK LURUS GARIS PANTAI RELATIF AMAN TERHADAP TSUNAMI

WC Komunal Bangunan sejajar pantai

Bangunan tegak lurus pantai

Darat

Stream line

Garis pantai Laut

TSUNAMI

Cilacap

Windarapayung Wetan

TSUNAMI Subandono - KKP

BUKIT TEMPAT YANG BAIK UNTUK EVAKUASI

Banyak orang meyelamatkan diri dengan mobil meninggal.

Sedangkan yang naik ke bukit selamat

Subandono - KKP

SCHEMATIC DRAWING OF RAISED EVACUATION ROUTE

Subandono - KKP

SHELTER DI BANGLADESH UNTUK SEKOLAH

Subandono - KKP

Mean Monthly Temperature (deg C)

29

Air Temperature, Jakarta-Semarang 28

27

26

25

24

1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

Time-Years

SUHU UDARA RATA-RATA BULANAN DI JAKARTA DAN SEMARANG

SUHU MUKA AIR LAUT DI WAKATOBI

PELELEHAN ES DI GREENLAND

1992

2002

2005

2002

2005

Lenyapnya tutupan salju di Gunung Jaya Wijaya Papua, Indonesia

Subandono - KKP

BUKTI PEMANASAN GLOBAL

Jadikan adaptasi bagian dari keseharian kita Subandono - KKP

100 90

Tanjung Priok

80 70 60 50 40

Semarang

140 130 120 110 100 90 120

340

Jepara

110

320

100

80

280

70

260

60 1980

Batam

300

90

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Tahun

220

Kupang

200

Elevasi (cm)

Elevasi (cm)

30 150

180 160 200

Biak

180 160 140 280

Sorong

260 240 220 1990

1992

1994

1996

1998

2000

Tahun

Laju kenaikan paras muka air laut 5-10 mm/tahun

Subandono - KKP

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL

DAMPAK GELOMBANG PASANG TERHADAP KEAMANAN BANGUNAN

LOKASI AIR SALOBAR AMBON, 2006

LOKASI TIRTA KENCANA AMAHUSU, 2006

Subandono - KKP

DAMPAK SEA LEVEL RISE TERHADAP MUNDURNYA GARIS PANTAI

Subandono - KKP

DAMPAK PEMANASAN GLOBAL TERHADAP BIOTA Terganggunya hutan mangrove Untuk laju perubahan muka air laut 100cm/100 th, maka : Terjadi pergeseran hutan mangrove ke hulu 57% kawasan hutan mangrove akan punah Terganggunya rasio sex penyu

Subandono - KKP

ROB DI SEMARANG

Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa rob yang mengenangi daerah sarana pendidikan di Kecamatan Semarang Utara tanggal 6 Oktober 2010 jam 12:30 WIB

Subandono - KKP

ADAPTASI SPONTAN Posisi ventilasi rumah sebelum upaya peninggian dinding dilakukan

Semarang, Jawa Tengah. Upaya adaptasi yang dilakukan setelah pengurugan dasar tidak dapat dilakukan lagi yaitu dengan peninggian dinding dan atap bangunan (Desa Jagalan, Kecamatan Semarang Utara, 2009)

Semarang, Jawa Tengah. Atap bangunan yang semakin rendah menyebabkan upaya adaptasi lain seperti mengubah konstruksi dinding bagunan menjadi lebih tinggi

Subandono - KKP

Penataan Ruang Kawasan = Usaha Mitigasi Bencana • Mencegah/menghindari/menghilangkan bahaya terhadap kawasan (bisakah untuk bahaya alam?) • Mengurangi kerentanan kawasan • Meningkatkan ketahanan kawasan

Rencana Tata Ruang Kawasan = Alat Mitigasi Bencana Subandono - KKP

MITIGASI BENCANA

“

Dalam menyusun rencana pengelolaan & pemanfaatan WP-3K terpadu, Pemerintah dan/atau Pemda wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di WP-3K sesuai dengan jenis, tingkat & wilayahnya

”

Future disaster scenario ETA RENDAMAN TSUNAMI DI PADANG

P

Sta. 01

Sta. 02

Sta. 03

34

Subandono - KKP

Peta Daerah Rawan Tsunami •Dikembangkan dengan menggunakan data historis serta aplikasi model numerik •Informasi ini selanjutnya akan diolah menggunakan Sistem Informasi Geografis

1815.11.22 Ms=7.02

1857.5.13 Ms=7.0 1956.7.25

Data Historis Gempa Yang Menyebabkan Tsunami Lokal di Daerah Model (Bali dan Sekitarnya) 1985.4.13 Ms=5.2

Daerah Model

1930.7.19 Ms=6.5

Daerah Patahan

1994 1977

KONDISI AWAL

MODEL SKALA KECIL NESTED GRID MODEL East Java

Indian Ocean

Bali

East Java

BALI

Lombok Denpasar

Indian Ocean

Menit ke 0 m

Jawa Timur Lombok Denpasar

Samudera Hindia

Menit ke 5 m


Samudera Hindia

Menit ke 10 m


Samudera Hindia

Menit ke 15 m


Samudera Hindia

Menit ke 20 m


Samudera Hindia

Menit ke 25 m


Samudera Hindia

Menit ke 30 m


Samudera Denpasar Hindia

Menit ke 35 m



Menit ke 40 m



Menit ke 45 m



Menit ke 50 m



Menit ke 55 m



Menit ke 60 m

Hasil Plot Muka Air Maksimum dan Minimum

Digital Elevation Model Pulau Bali Tampak Atas

296000

298000

300000

302000

304000

306000

308000

310000

KELURAHAN PANJER KELURAHAN RENON N

W

KELURAHAN SEMINYAK DESA PEMECUTAN KELOD

E

KELURAHAN SANUR DESA SANUR KAUH 9038000

9038000

S

DESA SESETAN

KELURAHAN LEGIAN

KELURAHAN SIDAKARYA DESA PEDUNGAN

9036000

9036000

DESA PEMOGAN

9034000

9034000

KELURAHAN KUTA

KELURAHAN SERANGAN

9032000

9032000

KELURAHAN TUBAN

Jalan Sung ai/Kali Titik Evakuasi Jalu r Evaku asi

KELURAHAN KEDONGANAN Resiko Tin gg i G en angan m m m m m

9030000

9030000

5 4 3 2 1

296000

298000

300000

302000

304000

306000

308000

310000

JENIS KERENTANAN DI WILAYAH PESISIR DAN PPK • Kerentanan fisik dan lingkungan (jenis dan kekuatan struktur bangun-bangunan, kepadatan bangunan, bahan bangunan, greenbelt dsb.) • Kerentanan sosial-kependudukan (jumlah dan kepadatan penduduk, struktur penduduk – lanjut usia & balita, dsb.) • Kerentanan sosial-ekonomi (jumlah/proporsi penduduk miskin, pengangguran, keseragaman pekerjaan, dsb) • Kerentanan Kelembagaan (Peraturan perundangan termasuk tata ruang, Lembaga)

Subandono - KKP

KONSEPSI DASAR PENATAAN RUANG AKRAB BENCANA • Tidak mungkin menghilangkan potensi natural hazard, kecuali hanya menurunkan risikonya dengan melakukan risk assessment terhadap seluruh potensi bahaya alam yang ada dan membangun alat mitigasi struktural dan nonstruktural yang memungkinkan • Menurunkan kerentanan kawasan terhadap keseluruhan potensi bahaya yang ada sekaligus (bukan hanya terhadap tsunami saja) • Memperkuat ketahanan kawasan terhadap keseluruhan potensi bahaya yang dideteksi dengan penempatan fasilitas-fasilitas publik yang vital, terutama untuk evakuasi, hanya di lokasi yang relatif paling aman Subandono - KKP

UPAYA MITIGASI BENCANA SECARA MENYELURUH UPAYA STRUKTUR (FISIK) ALAMI: • vegetasi pantai • pengelolaan ekosistem pesisir BUATAN : • penyediaan tempat logistik; • penyediaan sistem peringatan dini; • penggunaan bangunan peredam tsunami; • penyediaan fasilitas penyelamatan diri; • penggunaan konstruksi bangunan ramah bencana gempa dan tsunami • penyediaan prasarana dan sarana kesehatan.

UPAYA NONSTRUKTUR (NON FISIK), a.l: • Penyusunan peraturan perundang-undangan • Penyusunan peta rawan bencana • Penyusunan peta risiko bencana • Penyusunan AMDAL • Penyusunan tata ruang • Penyusunan Rencana Zonasi • Pendidikan, penyuluhan, dan penyadara masyarakat

MENGURANGI BESARNYA KERUGIAN AKIBAT Subandono - KKP BENCANA

MENATA RUANG KAWASAN • Optimasi sumber daya dalam ruang • Sinergi aktivitas/kegiatan pemanfaatan ruang • Minimasi konflik antar sumber daya dan antar stakeholders tata ruang Proses perencanaan partisipatif Menetapkan konsensus TINGKAT RISIKO yang diambil & implikasinya Subandono - KKP

PERSOALAN PENENTUAN “TINGKAT RISIKO” KAWASAN RENCANA YANG DIAMBIL

KOMPROMI POSITIVISME PERENCANA KONDISI IDEAL – TINGKAT SAFETY MAKSIMUM (TOTAL SAFE)

?

FENOMENA PRAGMATISME WARGA BENCANA ITU TAKDIR – TINGKAT SAFETY RENDAH ASAL DAPAT DIMANFAATKAN

Subandono - KKP

Just After Tsunami

Sumber : LHOK NGA http://www.spectroscopynow.com

Sumber : Googleearth, 28 Desember 2011

Before Tsunami

5 yaeras after Tsunami Sumber : http://www.spectroscopynow.com

KOTA MEULABOH (Before Tsunami)

Sumber : http://www.spect roscopynow.com

KOTA MEULABOH (Just AfterTsunami)

Citra Sesaat Setelah Tsunami


KOTA MEULABOH (5 years after Tsunami)

Citra Tanggal : 28 Desember 2011

Sumber : Googleearth

KOTA MEULABOH (Before Tsunami)

Citra : Sebelum Tsunami


KOTA MEULABOH (Just After Tsunami)

Citra Sesaat Setelah Tsunami


KOTA MEULABOH (5 Years Tsunami)

Citra Tanggal : 28 Desember 2011

Sumber : Googleearth

ALTERNATIF PENANGANAN TATA RUANG KAWASAN PESISIR RAWAN TSUNAMI BERDASARKAN TIPE KAWASAN PENANGANAN Pilihan Kota besar Kota kecil

Perdesaan

Menghindari pengembangan daerah terpaan. Pemanfaatan secara selektif ruang di kawasan terpaan Konstruksi bangunan ideal anti gempa & tsunami Pembelokan arus tsunami

□

□

▪

■

■

▪

■

▪

▪

□

▪

■

Buffer zone

▪

▪

■

Tanggul penahan tsunami/rob

■

■

■

Bangunan penyelamat

■

■

■

Ket.: ■ = Besar peluang untuk diterapkan; ▪ = Kemungkinan masih dapat diterapkan; □ = Kecil kemungkinan untuk diterapkan;

Subandono - KKP

a. Prinsip 1 : kenali kawasan pesisir rawan bencana/sebagai ancaman (tsunami, gempa, banjir, abrasi, sea level rise, badai, gelombang pasang);

b. Prinsip 2 : kenali bentuk dan tipe wilayah pesisir (landai terjal, berbatu, berpasir,dll); c. Prinsip 3 : identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir (perikanan, pariwisata, pemukiman, transportasi, dll) d. Prinsip 4 : identifikasi kebutuhan kawasan konservasi dan perlindungan bencana (mangrove, karang, hutan pantai, pulau penghalang, sand dune dll);

e. Prinsip 5 : kenali karakter/fungsi sarana dan prasarana wilayah yang ditempatkan (break water, pelabuhan, bangunan tinggi, dll); f. Prinsip 6 : kenali karakter sosio-budaya, sosio-ekonomi wilayah pesisir (menentukan kerentanan dan resiko);

g. Prinsip 7: kembangkan konsep zonasi/penataan ruang dgn keindahan, keselamatan, keberaturan

Subandono - KKP

Kondisi fisik, sosial, ekonomi sebelum gempa/tsunami

Kondisi fisik, sosial, ekonomi sesudah gempa/tsunami

Analisis tingkat kerusakan

Wilayah terpaan/ kerusakan

Bukan wilayah terpaan/kerusakan

Proses Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pesisir terhadap tsunami/rob

Hindarkan wilayah terpaan/rusak untuk pembangunan Dapat dihindari?

Y

Pengembangan fungsi lindung; taman, pertanian, perikanan, RTH.

T Kurangi resiko tsunami: - memperlambat arus. - membelokkan air - menghambat terpaan air

Penataan pembangunan baru

Alokasi fungsi: - tidak bernilai tinggi. - intensitas rendah. - pembangunan kluster pada lokasi beresiko rendah

Perancangan dan pembangunan bangunan baru untuk mengurangi kerusakan.

Tindakan pencegahan

Rencana Evakuasi: - vertikal. - horisontal.

Subandono - KKP

SENDAI CITY : LAND USE PLAN

Subandono - KKP

SENDAI CITY : TSUNAMI PREVENTION

(kala ulang ribuan tahun)

(kala ulang ratusan tahun)

Subandono - KKP

PERATURAN PERUNDANG2AN YANG TERKAIT DENGAN DEFINISI SEMPADAN PANTAI UU NO.26/2007 Tentang PENATAAN RUANG Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) huruf b: kawasan perlindungan setempat, antara lain, SEMPADAN PANTAI, sempadan sungai, kawasan sekitar danau / waduk, dan kawasan sekitar mata air.

UU No.27/2007 Tentang PWP3K Pasal 1 angka 21:

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Dalam Penjelasan: Cukup jelas.

PP No.26/2008 Tentang RTRWN Pasal 56 Ayat (1):

Sempadan pantai sbgmn dmksd dalam Pasal 52 Ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

SEMPADAN PANTAI DALAM UU NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WP3K

UU No.27/2007 tentang PWP3K Pasal 31 (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain. (2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan : a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; b. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; c. Perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; e. Pengaturan akses publik; serta f. Pengaturan untuk saluran air dan limbah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

UU No.27/2007 Pasal 31 Ayat (1) : Pem.Daerah menetapkan Batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan ‘KARAKTERISTIK’ (pantai)

Faktor Kerentanan (internal)

Ayat (2): Penetapan Batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan a - f

Faktor Ancaman (eksternal)

Ayat (3): Ketentuan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden

Bagaimana:  Cara menghitung lebar batasnya  Tata cara penetapannya

RANCANGAN PERPRES TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI

Psl 6 Ayat (2): Penetapan BSP mengikuti ketentuan a - f

a; b; c

d

Psl 7 ayat (1)

Tinggi; Sedang; Rendah

Psl 7 ayat (2)

Indeks KERENTANAN

Psl 7 ayat (3)

Tinggi; Sedang; Rendah

Ditentukan berdasarkan batas akhir keberadaan ekosistem pesisir ke arah darat

R=A*K R = tingkat risiko A = tingkat ancaman K = tingkat kerentanan

Psl 20

Psl 19

Ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana (Tinggi; Sedang; Rendah)

Indeks ANCAMAN

e; f

Psl 6 ayat (2) huruf d

Ekosistem pesisir : a. Lahan basah b. Mangrove c. Terumbu karang d. Padang lamun e. Gumuk pasir f. Estuaria;dan g. Delta

Ditentukan berdasarkan jenis dan intensitas aktivitas di wilayah pesisir

BAB III PEMANFAATAN SEMPADAN PANTAI Pasal 24 1) Sempadan Pantai yang telah ditetapkan, diprioritaskan untuk: a.ruang terbuka hijau; dan/atau b.mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk: a. perikanan; b. pertanian; c. rekreasi Pantai; d. kehutanan; e. kegiatan penelitian; f. pertahanan dan keamanan; g. objek vital nasional; h. kepelabuhanan; i. bandar udara; j. perlindungan maritim; dan/atau k. ritual keagamaan.

3) Pemanfaatan Sempadan Pantai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 4) Pemanfaatan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan: a. memberikan akses publik untuk melewati Pantai; b. membangun struktur dan sistem perlindungan Pantai yang memadai; c. memberikan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah; dan d. dilarang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Sempadan Pantai diatur dengan Peraturan Menteri

PERSANDINGAN BEBERAPA NORMA YANG DIATUR DI DALAM PP No.26/2008 DENGAN RANPERPRES BATAS SEMPADAN PANTAI

PP No.26/2008 (Pasal 100)

RANPERPRES SPD PANTAI (Pasal 24 dst)

Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau

Ruang terbuka hijau

Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil

Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai

Rekreasi pantai

Ketenuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c

Tidak semua bangunan yang tidak menunjang kegiatan rekreasi pantai otomatis dilarang, karena masih ada kegiatan lain yang lokasinya harus di tepi pantai, sehingga diatur jenisnya dalam pasal 24

(Belum ada pengaturan lebih lanjutnya) Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan

Dilarang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan

PENUTUP • Pada prinsipnya tidak ada “tata ruang kawasan pesisir/RZWP-3-K” yang sama atau seragam, meskipun sama-sama rawan bencana tsunami (mis: Hilo di Hawaii, Crescent di California, Taro di Jepang, atau Banda Aceh di Indonesia), karena selain faktor lokal (fisik, sosial, ekonomi) yang berbeda, selalu harus ada kompromi antara tataran konsepsi ideal (total safe!) dengan tataran pragmatisme masyarakat. • Tata ruang/RZWP-3-K sebagai alat mitigasi bencana pada prinsipnya adalah menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima/ditanggung oleh seluruh stakeholders • Tata ruang kawasan pesisir/RZWP-3-K rawan bencana tsunami pada prinsipnya adalah tata ruang komposit yang juga sudah harus memasukkan faktor-faktor kerawanan bahaya alam lainnya seperti gempa, longsor, likuifaksi, banjir, badai/angin kencang, dll, di samping bencana teknologi dan bencana akibat ulah manusia. Subandono - KKP

RENCANA TATA RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA

Recommend Documents