RENCANA PEMBANGUNAN DIY BERBASIS TATA RUANG disampaikan dalam acara Rapat Kerja Regional BKPRN 2016
Yogyakarta, 7 September 2016 Pemerintah Daerah DIY
1
outline 1. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, dan Indikator Kinerja Urusan Tata Ruang dalam RPJMD DIY 2. Kebijakan Satu Peta 3. Peninjauan Kembali RTRW DIY 4. Pembentukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 5. Kasus Bandara Baru DIY di Pengadilan PTUN dan Mahkamah Konstitusi 6. Penutup
2
1
Strategi, Arah Kebijakan Daerah, dan Indikator Kinerja Urusan Tata Ruang dalam RPJMD DIY
3
ARAH PEMBANGUNAN DIY
RENAISSANCE DIY PARIWISATA TEHNOLOGI
PENDIDIKAN LINGKUNGAN
SOSIAL
EKONOMI ENERGI
KESEHATAN PANGAN
NILAI BUDAYA
4
VISI MISI RPJMD DIY 2012 - 2017 VISI
“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif
3. Meningkat kan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah MEWU JUDKAN PELAYAN AN PUBLIK
TUJUAN
peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan
2. Menguatkan
MISI
1. Membangun
MENJAGA KELESTARI AN LINGKUNG AN DAN KESESUAI AN TATA RUANG 5
Pemanfaatan Ruang terkendali Kualitas lingkungan hidup meningkat
Indikator
Sasaran
Tujuan
Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/ Kota dan RTRW Provinsi meningkat. Persentase peningkatan kualitas lingkungan.
Strategi untuk mencapai Misi Keempat melalui urusan tata ruang : PEMANFAATAN RUANG MENGACU RENCANA TATA RUANG, SERTA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN.
Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat melalui urusan tata ruang : MENINGKATKAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP RTRW KABUPATEN/ KOTA DAN RTRW PROVINSI 6
INDIKATOR SASARAN URUSAN TATA RUANG Indikator Sasaran Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat
2013
2014
2015
2016
2017
50%
60%
70%
80%
90%
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat PERENCANAAN RUANG
PEMANFAATAN RUANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Percepatan Penyusunan RTR KSP maupun RTR KSK
Sinkronisasi RKPD dengan Dokumen RTR
Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang (RDTR dan PPNS) 7
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RENCANA TATA RUANG (PERGUB 68 TAHUN 2014) Menyesuaikan/menyempurnakan program/kegiatan pembangunan yang diusulkan, sesuai dengan dokumen rencana tata ruang. Tidak
Permohonan Rekomendasi sesuai format yang telah disediakan
Kepala SKPD Di lingkungan Pemda DIY
Minggu ke 3 bulan Januari/sebelum penyusunan RKPD
1
SIPR/DSS
Ketua BKPRD melalui Bappeda selaku sekretariat BKPRD
2
Analisis kesesuaian ruang (2 minggu) Dokumen yang diperlukan : • Perda RTRW prov/kab/kota • Masterplan/DED/ • Dokumen teknis lainnya • Perda RPJP • Perda RPJM • Renstra SKPD • Usulan program/kegiatan • Dokumen lain
3
Tim BKPRD
Hasil analisis
4
Ya
Jogja Plan
5
RKPD 8
2
Kebijakan Satu Peta
9
PERMASALAHAN DATA SPASIAL DI PUSAT DAN DAERAH
Tumpang tindih
Ketidaksesuaian antar Peta Dasar
Ketidaksesuaian Peta Dasar dan Peta Tematik
Ketidaksesuaian antar Peta Tematik
AKIBAT KETIDAKSESUAIAN PETA TIDAK DAPAT TERINTEGRASI SEHINGGA MENGAKIBATKAN PERBEDAAN ANALISIS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 10
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA (KSP)
NASIONAL UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Perpres No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000
DIY PEMDA DIY DAN UGM menyusun Yogyakarta Single Base Map (Tahun 2010)
Surat Edaran SEKDA Nomor: 591/0356 Tahun 2011 tentang Penggunaan Yogyakarta Single Base Map skala 1:25.000 11
RENCANA KEDEPAN
IGT (Informasi Geospasial Tematik)
One Map Di DIY
Tata Ruang
Pertanahan
Energi & Sumberdaya Mineral
Kehutanan
Lingkungan
Sosial Ekonomi Kependudukan
Transportasi, Utilitas, Sarana dan Prasarana
Pertanian
Kebencanaan
dan peta Tematik lainya
Citra Tegak BIG 2016 Updatting Yogyakarta Single Base Map skala 1:5.000
Peta Batas Definitif Wilayah Kabupaten/Kota DIY & Wilayah Prov DIYJateng
Sinkrona si Peta Tematik
Peta Desa DIY, Peta Batas Desa DIY Skala 1:5.000
12
3
Peninjauan Kembali RTRW DIY
13
Peninjauan Kembali RTRW DIY
2029
Kebijakan Pemerintah Pusat UUK DIY No. 13 /2012
Bencana Alam Letusan Gunung Merapi
2015 2016 2014 2012
2010
REVIEW RTRW DIY
Persetujuan BKPRN
2010
PENETAPAN RTRWP DIY 2009 – 2029 (Perda 2/2010)
14
Skema Peninjauan Kembali RTRW DIY
Kriteria Peninjauan Kembali 1. Satu kali dalam 5 Tahun (ayat 1 ps 82 PP 15/2010) 2. Lebih dari 1 kali jika ada Perubahan Lingkungan Strategis (ayat 2 ps 82 PP15/2010) I. Bencana Alam II. Perubahan Teritorial negara III. Perubahan batas wilayah
Start Tdk perlu PK
Stop
Ya, perlu PK Penetapan
Gubernur Pembentukan Tim
- Mengkaji
- Mengevaluasi - Menilai
Rekomendasi Pelaksanaan Revisi 1. Terjadi Perubahan Kebijakan Nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah provinsi, dan atau 2. Terdapat dinamika pembangunan provinsi yang menuntut PK dan Revisi
Unsur Tim: • Pemerintah dan Pemda • Perguruan Tinggi • Lembaga Penelitian 1. Dinamika wilayah 2. Dokumen RTR: • Materi Teknis • Dokumen Perda • Peta
Tidak Revisi
No Yes
Revisi
> 20%
No
Amandemen
Yes
Penyusun RTR Baru
15
HASIL PENINJAUAN KEMBALI POLA RUANG 1. Perubahan kawasan rawan bencana pasca erupsi Merapi 2010 - Perpres 70/2014 2. Kawasan Keistimewaan DIY dan geoheritage belum diakomodasi 3. Penetapan luasan kawasan pertambangan berubah 4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Perda DIY 16/2011) belum diakomodasi 5. Kawasan militer belum terakomodir semua
STRUKTUR RUANG 1. Kebijakan bandara baru di Temon belum diakomodasi 2. Penetapan sistem perkotaan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang 3. Perlunya penerapan keterpaduan sistem dan jaringan transportasi terutama transportasi udara, jalan dan kereta api
Pola Ruang dan Struktur Ruang berubah Perubahan lebih dari 20% REVISI RTRW DIY 2009-2029
16
Rencana Struktur Ruang
1. Sistem dan Jaringan Transportasi Perkeretaapian
Pengembangan jalur KA Samas – Palbapang – Yogyakarta – Borobudur
Pengembangan KA Bandar udara Temon – Stasiun Tugu – Stasiun Maguwoharjo
Stasiun Angkutan Barang Stasiun Sedang
Stasiun Besar
Stasiun Kecil
Pengembangan jalur KA Temon – Samas – Parangtritis
17
Rencana Struktur Ruang
1. Sistem dan Jaringan Transportasi Laut dan Udara
Pengembangan kws bandar udara baru terintegrasi dg angkutan bus dan KA
Alih fungsi Bandar Udara Adisutjipto menjadi bandar udara khusus dan militer
Lapangan Terbang Gading sebagai landasan pendukung sekolah penerbangan TNI AU dan lapangan terbang khusus
Pengembangan Pelabuhan Lantamal
Pengembangan pelabuhan laut pendukung kegiatan ekonomi Pansela
18
2. Sistem Jaringan Prasarana (Listrik & Air)
RENCANA STRUKTUR RUANG Pengembangan air baku Kws Industri Sentolo, Sedayu, Pajangan dan Pansela dari Sungai Progo Pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo
Pengembangan jaringan gas perkotaan
Pengembangan air baku Kws Industri Piyungan dari Sungai Opak Pengembangan waduk, embung, resapan air, dan pengendali banjir sebagai sistem konservasi, pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku
Pembangunan pembangkit listrik untuk menunjang industri Pansela
Pengembangan energi listrik tenaga angin dan tenaga uap
Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan non domestik: • air permukaan; • sungai bawah tanah Bribin, Seropan, Ngobaran, Baron, & Banyusoco • air tanah di CAT Yogyakarta-Sleman, Wates & Wonosari • Penampung air hujan 19
Rencana Struktur Ruang
Pengembangan TPA
3. Sistem Jaringan Prasarana (Limbah, Sampah & Drainase)
Pembangunan IPAL skala kawasan
Pengembangan TPA skala regional
Pembangunan IPAL skala kota
Pengembangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) skala regional
Penerapan dan pengembangan drainase berwawasan lingkungan untuk konservasi air tanah dan pengendalian banjir
20
RENCANA POLA RUANG
Mencegah alih fungsi Kawasan Resapan Air
(Kawasan Lindung) Mengendalikan lahan terbangun Kawasan Transisi Resapan Air
Sempadan Sungai utk sungai yg dialiri lahar merapi: 750 meter Menetapkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan Memadukan pelestarian budaya & pariwisata
Sempadan waduk 50 meter Mengembangkan taman hutan raya sebagai obyek wisata lingkungan Membatasi lahan terbangun & mengatur kegiatan pada kawasan bentang alam karst
Sempadan Pantai min 200 m (Kab.Kulon Progo & Bantul) Melestarikan kws gumuk pasir
Sempadan Pantai min 100 m (Kab.Gunungkidul)
21
RENCANA POLA RUANG (Kawasan Budidaya)
Pengembangan kawasan minapolitan
Pengembangan kawasan industri
Evaluasi pemanfaatan Kws Peruntukan Pertambangan & pengawasan kegiatan reklamasi & paska tambang
Pengembangan sarana,
Peningkatan kualitas kws permukiman perkotaan & pengembangan secara vertikal
Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui pemberian insentif dan pelarangan alih fungsi
• Pengembangan atraksi pariwisata, fasilitas & aksesibilitas • Koservasi kws pariwisata • Pengendalian pembangunan fasilitas pariwisata
pengembangan kawasan riset
prasarana & teknologi perikanan tangkap 22
RENCANA STRATEGIS PROVINSI Kawasan Strategis Keistimewaan DIY Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Kawasan Perkotaan Yogyakarta Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup
Kawasan Koridor Temon-Prambanan
Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi
Kawasan Gumuk Pasir Kawasan Bentang Alam Karst
Kawasan Koridor Tempel-Parangtritis Kawasan Pantai Selatan Kawasan Pantai Selatan
23
4
Pembentukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
24
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY
Keistimewaan
adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa
Bab I Ketentuan Umum, Angka 3 Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah
Kewenangan istimewa berada di Provinsi Tata cara pengisian; Kelembagaan Pemda; Kebudayaan; Pertanahan; Tata Ruang
25
KEWENANGAN KEISTIMEWAAN Urusan Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum Sebagai badan hukum, menjadi subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah, meliputi tanah Keprabon dan Bukan Keprabon Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat
Urusan Tata Ruang Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang sesuai Keistimewaan DIY 26
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG ditetapkan melalui PERDAIS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KELEMBAGAAN PEMDA DIY
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG dibentuk dalam rangka mewadahi urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang melaksanakan urusan wajib dan urusan Keistimewaan
Pengaturan dan pelaksanaan urusan tata ruang tidak dapat dipisahkan antara tata ruang secara umum dan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten
untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan tata ruang istimewa di DIY ini, maka penyelenggaraan urusan tata ruang diwadahi dalam lembaga yang sama
27
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah
FUNGSI
TUGAS
TUGAS DAN FUNGSI DISPERTARU DIY 1. penyusunan program kerja; 2. perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang daerah;
3. fasilitasi penataan, pengelolaan dan pengendalian tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; 4. fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; 5. fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan; 6. fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 7. pengendalian pengelolaan tanah desa; 8. penyelenggaraan penataan ruang DIY, dan kawasan tanah Kasultanandan tanah Kadipaten;
9. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis DIY, serta kawasan strategis tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; 10. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanahan dan tata ruang daerah;
11. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 12. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan 13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur 28 sesuai dengan tugas dan fungsinya
STRUKTUR ORGANISASI DISPERTARU DIY
29
5
Kasus Bandara Baru DIY dalam Pengadilan PTUN dan MA
30
Rencana Pembangunan Bandara Baru di Temon, Kulonprogo RTRK Kp 2012 RTRW Nas 2008
IPL Gub 2015
RTRP DIY 2010
Studi Bandara Baru
2013 Kebijakan Kementerian terkait Bandara KP
Digugat dan kalah di PTUN 2015
Menang di MA 2015
Pembayaran ganti untung 14 Sep’16
Hakim PTUN menganggap bahwa : RTRW Prov dan Kab tidak mengikuti RTRW Nas, karena didalam RTRW Nas tidak tercantum dg jelas adanya rencana ruang untuk Bandara di Temon RTRW Prov dan RTRW Kab dinilai tidak bisa dipakai sebagai dasar terbitnya IPL 31
TINJAUAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG PROVINSI DIY, Perda 2/2010 Pasal 21 (1) Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mendukung kebijakan nasional mengenai peran bandara Adisutjipto sebagai Pusat Penyebaran Sekunder dan pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai landasan pendukung (auxilliary field ). (2) Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara disesuaikan dengan kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional. Lampiran 1 Indikasi program RTRWP : Persiapan pengembangan bandara baru C. Perwujudan Bandar Udara
’10-’14
‘15-’19
‘20-’25
’26-’’30
1. Pengembangan BU Adisucipto mjd Bandara pusat penyebaran sekunder
2. Pengembangan Landasan TNI AU Gading sebagai landasan pendukung untuk sekolah penerbangan 3. Persiapan Pengembangan Bandara Baru 32
Pasal-pasal yang diajukan dalam MK
UU Penataan Ruang
UU 26/2007
Pasal 6 (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penjelasan : Ayat (2) Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.
33
UU Penataan Ruang
UU 26/2007
Pasal 18 (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. Penjelasan : Penjelasan Ayat (1) Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinci tata ruang mengacu pada rencana umum tata ruang. Selain itu, persetujuan tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang. (2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.
Pasal 26 (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. 34
Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten KP Perda 1/2012 Pasal 11 Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas : a. jaringan transportasi darat; b. jaringan transportasi perkeretaapian; dan c. jaringan transportasi udara Pasal 18 Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur. 35
PENGADAAN TANAH BANDARA (untuk Kepentingan Umum) • UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasal 14 (2) : Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. • UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26 (3) : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. 36
6
Penutup
37
PENUTUP 1. Penggunaan “One Single Map” dan percepatan selesainya RDTR dan RTBL akan mengurangi konflik di lapangan terkait pemanfaatan ruang 2. Kelembagaan yang tepat, SDM yang handal dan punya integritas, sangat dibutuhkan untuk mengawal penataan ruang yang tidak hanya mampu dibalik meja, namun juga mewujudkannya di ruang nyata 3. Rencana tata ruang dan regulasi terkait harus terus disosialisasikan dan dipahamkan ke seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat, termasuk jajaran jaksa dan hakim 38
Terima kasih Pemerintah Daerah DIY
