2008 RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur

Pokok-Pokok Review Perpres 54/2008 RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak Cianjur

PENGANTAR Peraturan Presiden yang mengatur tentang Penataan Ruang KSN Jabodetabekpunjur (Perpres No. 54 Tahun 2008), sampai saat ini telah memenuhi persyaratan waktu dan substansi untuk dilakukan peninjauan kembali, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 ps 16 yang selanjutnya dituangkan lebih lanjut dalam PP No. 15 Tahun 2010 ps 81 jo 87. Disebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya mengkaji kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pokok-pokok hasil review Perpres No. 54 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan gambaran kenyataan atas dinamika yang terjadi pada lingkungan strategis wilayah Jabodetabekpunjur yang difokuskan pada berbagai kebijakan yang berpengaruh, kegiatan implementasi pembangunan di wilayah jabodetabekpunjur dan kecenderungan perkembangan yang terjadi dalam jangka waktu 2008-2013. Aspek-aspek yang dikaji meliputi; aspek pengaturan, aspek permukiman, aspek perkonomian, aspek transportasi, aspek prasarana perkotaan dan aspek daya dukung lingkungan. Dari aspek-aspek kajian, direkomendasikan melakukan penyempurnaan muatan Perpres khususnya pada lingkup wilayah perencanaan termasuk didalamnya terkait pemekaran wilayah Kota Tangerang Selatan, penguatan aspek implementasi rencana tata ruang untuk mengantisipasi penyimpangan terhadap ketetapan RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabkpunjur serta penyempurnaan sistematika penulisan Perpres 54/2008 disesuaikan dengan Perpres Kawasan Perkotaan lainnya. Akhir kata atas kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam penyusunan buku ini, kami menyampaikan terima kasih. Semoga buku ini dapat menjadi referensi pada kegiatan selanjutnya khususnya dalam rangkaian kegiatan penyempurnaan Perpres 54 Tahun 2008.

Jakarta, Desember 2013 Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

REVIEW PERPRES 54/2008

i

Penyusun

DAFTAR ISI i ii

1 4 7

9

10

PENGANTAR DAFTAR ISI PENDAHULUAN Wilayah JABODETABEKPUNJUR POKOK-POKOK REVIEW Aspek Pengaturan Perbandingan Muatan PERPRES 54/2007 dengan PERMEN PU No. 15/2012 Tentang Pedoman Penyusunan RTR KSN

14

Perbandingan Sistematika Penulisan PERPRES 54/2008 dengan dokumen PERPRES RTR KSN Kawasan Perkotaan Lainnya

17 23 24 26

31 33 34 36 38 40 41 42 43

ii


Aspek Perekonomian Wilayah Aspek Pengembangan Permukiman Perkembangan Pusat-Pusat Permukiman Baru Migrasi Penduduk Aspek Transportasi Muatan Aspek Trasportasi Berdasarkan Perpres 54/2008 Tinjauan Pengembagan Simpul Trasnportasi Diluar Jabodetabekpunjur Tinjauan Metropolitan Priority Area (MPAs) 17 Aksi Strategis Mengatasi Kemacetan Jakarta Laju Komuter 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Jalan Tol Lingkar Luar MRT Jakarta

44

Keberadaan Jalur Kereta Api Pada Perpres No. 54/2008 dan RTRW Prov/Kab/Kota Terkait

46

Tinjauan PERMENHUB 54/2013 Tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal Pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek

49 50 52 54 56

59 60 61 62 64 66 68 72 74 75

77

Aspek Prasarana Perkotaan Energi LIstrik Jaringan Pipa Gas Bumi Penyediaan Air Bersih Pengelolaan Persampahan Aspek Daya Dukung LIngkungan Erosi Kualitas Air Keberadaan SItu Air Permukaan-Bencana Banjir Air Permukaan-Banjir Rob Upaya Penanggulangan Banjir Air Tanah Dalam Pelestarian Flora dan Fauna Keberadaan RTH Rekomendasi


iii

iv


PENDAhuluan


1

PENDAHULUAN

Adanya perubahan kebijakan nasional dalam hal pengembangan wilayah dan pembangunan sektor-sektor tertentu yang berskala besar dan/atau kegiatan pembangunan penting lainnya di wilayah Jabodetabekpunjur memberikan pengaruh signifikan pada implementasi Perpres 54 Tahun 2008. Hal ini menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali produk hukum RTR yang dimaksud, selain itu juga Perpres 54 Tahun 2008 telah berjalan 5 tahun, merupakan rentang waktu yang layak dilakukan peninjauan kembali. Pertimbangan faktor eksternal dan faktor internal yang berpengaruh terhadap Perpres 54/2008 Faktor eksternal, yang mempengaruhi perlunya tindakan peninjauan kembali diantaranya adalah: (1). Terdapatnya rujukan, peraturan dan kebijksanaan baru; (2). Terdapatnya perubahan-perubahan dinamis akibat

implementasi kebijakan dan perkembangan ekonomi; (3). Terdapatnya paradigma baru pembangunan penataan ruang, terkait kondisi global dan temuan teknologi. Faktor internal, yang mempengaruhi perlunya tindakan peninjauan kembali diantaranya adalah: (1). Kualitas RTR; (2). Komitmen aparat, (3). Nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat Kriteria dan indikator review Perpres 54/2008: Legalitas; aspek legalitas ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh muatan Perpres 54/2008 sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan terbaru (misalnya aspek pengaturan muatan KSN tipologi kawasan metropolitan yang diatur pada Permen 15/2012 dan Perpres KSN Kawasan Perkotaan yang telah ditetapkan pada tahun 2011)

Kegiatan peninjauan kembali Perpres 54 Tahun 2008, pada tahun 2013 telah melalui beberapa kegiatan penting sebagaimana terlihat pada diagram berikut;

Pertemuan Eselon 1

24 Mei

14 Mei

Juni

5 Juni

Pertemuan Coffee Morning Eselon 1

2

Indentifikasi kesesuaian perpres 54/2008 dengan kebijakan Pertemuan spatial plan dan kebijakan FGD K/L development plan

Pertemuan KE 1 Aspek Pemetaan Spasi


30 Juli

Juni Identifikasi isu strategis pengembangan Jabodetabekpunjur

Rumusan Pokok Rekomendasi Hasil Review September

1 Agustus

Rekomendasi Hasil Review

12 November

Oktober

Identifikasi isu strategis Penjaringan pengembangan informasi Pokja Jabodetabekpunjur K/L

Desember

2 Desember Workshop

Forum BKPRN

Kebijakan; aspek kebijakan ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan-kebijakan tersebut mempengaruhi strategi, rencana struktur dan pola ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur Implementasi; aspek implementasi ditujukan untuk mengetahui : (a). Implementasi dari program/kegiatan yang telah diarahkan

dokumen Perpres 54/2008, khususnya arahan pemanfaatan ruang (b). Implementasi pemanfaatan ruang selama 5 tahun terkahir, bisa diperoleh dari kegiatan audit pemanfaatan ruang (c). perubahan-perubahan dinamis akibat kebijaksanaan maupun pertumbuhan ekonomi

Peninjauan kembali rencana tata ruang Ps. 83 Penetapan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang

Keputusan Menteri untuk peninjauan kembaliterhadap dan rencana tata ruangkawasan strategis nasional

Ps. 83 huruf a Peninjauan kembali rencana tata ruang dilaksanankan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

Ps. 83 huruf a

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian

Ps. 85 ayat (1) Ps. 85 ayat (2)

Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang

Ps. 83 huruf b

Proses pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b Meliputi: Ps. 86

perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang Ps. 83 huruf c

Tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang Ps. 87 ayat (1)

Kegiatan pengkajian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya. Evaluasi terhadap rencana tata ruang dan penerapannya. Penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya

Rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang Ps. 87 ayat (1) huruf a Dapat disertai usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran rencana tta ruang Ps. Ps.87 87ayat ayat(2) (2)

Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata raung Ps. 87 ayat (1) huruf b Revisi remcana tata ruang dilaksanakan dengan tetap enghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ps. 87 ayat (3)


3

Wilayah Jabodetabekpunjur Berdasarkan Ps. 5 Perpres 54/2008, dinyatakan bahwa cakupan kawasan Jabodetabekpunjur meliputi:

PENDAHULUAN

(1). seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (2). sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, seluruh wilayah Kota Bekasi, seluruh wilayah Kota Depok, seluruh wilayah Kabupaten Bogor, seluruh wilayah Kota Bogor, dan sebagian wilayah Kabupaten Cianjur yang meliputi Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cipanas. (3). sebagian wilayah Provinsi Banten mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tangerang dan seluruh wilayah Kota Tangerang. Untuk wilayah Provinsi Banten, adanya penambahan unit administrasi baru yaitu pemekaran Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan berdasarkan UU 51/2008 Pembentukan Kota Tangerang Selatan.

Provinsi/Kota /Kabupaten

4

Luas Wilayah

Jumlah Kecamatan

L A U T J A W A

Kab. Tangerang

Kota Tangerang

Kota Bekasi

Kota Tangerang Selatan

Kab. Bekasi 105° 0'0"

Kota Depok

PROVINSI BANTEN

Kota Bogor

Kab. Bogor

Kab. Cianjur PROVINSI JAWA BARAT

Jumlah Penduduk, Jiwa

Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Bogor Kota Bogor Kota Bekasi Kota Depok

660,77 km2 2.663,83 km2 118,50 km2 210,49 km2 200,29 km2

40 40 6 12 11

4.345.915 4.345.915 950.334 2.084.420 1.736.565

Kabupaten Bekasi Kabupaten Cianjur Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan

1.273,88 km2 1.109,73 km2 959.60 km2 164,55 km2 147,19 km2

23 8 29 13 7

2.630.401 835,539 2.834.376 1.798.601 1.290.322


Prov. DKI Jakarta

Status Perda Perda No. 1 Tahun 2012 Perda No. 19 Tahun 2008 Perda No. 8 Tahun 2011 Perda No. 13 Tahun 2011 Persub No. HK.0103-Dr/281 tanggal 23 Mei 2012 Perda No. 12 Tahun 2011 Perda No. 17 Tahun 2012 Perda No. 13 Tahun 2011 Perda No. 6 Tahun 2012 Perda No. 15 Tahun 2011

106° 0'0"

107° 0'0"

108°

KEPADATAN PENDUDUK 2030


5

6


POKOK - POKOK REVIEW Aspek Pengaturan ASPEK PEREKONOMIAN WILAYAH Aspek Pengembangan permukiman Aspek TRANSPORTASI Aspek PRASARANA PERKOTAAN Aspek DAYA DUKUNG LINGKUNGAN


7

8


Aspek Pengaturan


9

ASPEK PENGATURAN

Perbandingan Muatan PERPRES 54/2007 dengan PERMEN PU No. 15/2012 Tentang Pedoman Penyusunan RTR KSN Muatan Permen 15/2012 KSN Tipologi Kawasan Metropolitan didasarkan atas fokus pengaturan antara lain: 1) pengembangan kependudukan a. pengaturan pertumbuhan penduduk b. penetapan arahan sebaran penduduk c. pengembangan ketenagakerjaan 2) pengembangan perekonomian perkotaan a. penentuan sektor perekonomian perkotaan b. penetapan sebaran kegiatan perekonomian perkotaan 3) sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kotakota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat a. pusat kegiatan utama perkotaan b. pusat pelayanan perkotaan 4) sistem jaringan prasana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaan a. sistem jaringan prasana utama b. sistem jaringan prasarana 5) optimasi penggunaan ruang termasuk RTH perkotaan a. pendistribusian ruang untuk kawasan lindung b. pendistribusian ruang untuk kawasan budi daya

10


Tabel 2 Kesesuaian muatan Perpres 54/2008 dengan muatan pengaturan KSN tipologi Metropolitan (Permen 15/2012) Aspek

Permen 15/2012 Pedoman Penyusunan RTR KSN

1) Tujuan

difokuskan pada perwujudan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional, nasional, dan internasional melalui dukungan jaringan prasarana yang handal

2) Strategi pengembangan kependudukan a. pengaturan pertumbuhan penduduk

b. penetapan penduduk

Perpres 54/2008 RTR KSN Jabodetabekjur

arahan

sebaran

c. pengembangan ketenagakerjaan

3) pengembangan perekonomian perkotaan a. penentuan sektor perekonomian perkotaan

b. penetapan sebaran kegiatan perekonomian perkotaan

pengaturan pertumbuhan penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan penetapan arahan sebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan pengembangan ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan peluang pengembangannya di sektor perkotaan

penentuan sektor perekonomian perkotaan yang mempertimbangkan potensi wilayah, peluang eksternal, serta daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan penetapan sebaran kegiatan perekonomian perkotaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan

Strategi : dalam batang tubuh pembahasan tersebut Rencana : dalam batang tubuh pembahasan tersebut Strategi : dalam batang tubuh pembahasan tersebut Rencana : dalam batang tubuh pembahasan tersebut

tidak diatur tidak diatur tidak diatur tidak diatur

Strategi : dalam batang tubuh tidak diatur pembahasan tersebut Rencana : dalam batang tubuh tidak diatur pembahasan tersebut

Strategi : dalam batang tubuh diatur pembahasan tersebut Rencana : dalam batang tubuh diatur sebaran kegiatan perdagangan & jasa & industri dalam rencana struktur ruang dan pola ruang Strategi : dalam batang tubuh diatur pembahasan tersebut Rencana : dalam batang tubuh diatur sebaran kegiatan perdagangan & jasa & industri dalam rencana struktur ruang dan pola ruang


11

Tabel 2 (lanjutan) Kesesuaian muatan Perpres 54/2008 dengan muatan pengaturan KSN tipologi Metropolitan (Permen 15/2012) Aspek

ASPEK PENGATURAN

c. penentuan sektor perekonomian perkotaan

4) sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kota-kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat a. pusat kegiatan utama perkotaan

b. pusat pelayanan perkotaan

5) sistem jaringan prasana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaan a. sistem jaringan prasana utama

b. sistem jaringan prasarana

12




penentuan sektor perekonomian perkotaan terkait dengan penyediaan lapangan kerja yang selektif sesuai dengan visi pembangunan perkotaan yang dicanangkan

penetapan jumlah, jenis, dan sebaran pusat kegiatan utama perkotaan sebagai aplikasi dari kebijakan perekonomian penetapan jumlah, fungsi, dan sebaran pusatpusat pelayanan perkotaan yang berorientasi pada pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

pengembangan sistem jaringan transportasi yang berorientasi jauh ke depan, efisien (integrasi moda), berbasis pada transportasi massal, dan ramah lingkungan pemenuhan kebutuhan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan untuk pelayanan kegiatan utama dan pelayanan masyarakat perkotaan

Strategi : dalam batang tubuh pembahasan tersebut Rencana : dalam batang tubuh pembahasan tersebut Strategi : dalam batang tubuh pembahasan tersebut Rencana : dalam batang tubuh pembahasan tersebut

tidak diatur tidak diatur tidak diatur tidak diatur

Strategi : Rencana : rencana struktur ruang pada pasal 15-17 Strategi : Rencana : rencana struktur ruang pada pasal 18-24

Tabel 2 (lanjutan) Kesesuaian muatan Perpres 54/2008 dengan muatan pengaturan KSN tipologi Metropolitan (Permen 15/2012) Aspek 6) optimasi penggunaan ruang termasuk RTH perkotaan a. pendistribusian ruang untuk kawasan lindung

b. pendistribusian ruang kawasan budi daya

untuk

fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara



pendistribusian ruang untuk kawasan lindung dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan perkotaan melalui upaya pengurangan resiko bencana

Strategi : pasal 8 huruf b mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan;

pendistribusian ruang untuk kawasan budi daya yang mempertimbangkan kesesuaian fungsi kegiatan perkotaan

Rencana : rencana pola ruang pada pasal 25-32 Strategi : Rencana : rencana pola ruang pada pasal 33-48 Strategi : Rencana : -

Sumber : Tim DJPR-PU 2013


13

ASPEK PENGATURAN

Perbandingan Sistematika Penulisan PERPRES 54/2007 dengan dokumen PERPRES RTR KSN Kawasan Perkotaan Lainnya Sistematika Penulisan Dokumen PERPRES RTR KSN Kawasan Perkotaan : (1). Judul (2). Sistematika penulisan (3). Muatan (fokus pengaturan) (a). Tujuan, Kebijakan & Strategi (b). Rencana Struktur Ruang (c). Rencana Pola Ruang (d). Arahan Pemanfaatan Ruang (e). Arahan Peraturan Zonasi (f). Peran Masyarakat (g). Pengelolaan Kawasan Perkotaan (h). Lampiran

14


Tabel 3 Perbandingan Sistematika Penulisan PERPRES 54/2007 dengan dokumen PERPRES RTR KSN Kawasan Perkotaan Lainnya Aspek

Perpres RTR KSN Kawasan Perkotaan lainnya

Judul

RTR Kawasan Perkotaan ....

Sistematika penulisan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kebijakan & Strategi

Ketentuan Umum : Pengertian, Ruang Lingkup Pengaturan, Peran & Fungsi, Cakupan Kawasan Tujuan, Kebijakan, Strategi Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang Arahan Pemanfaatan Ruang Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Kawasan Peran Masyarakat Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

Lebih dari 3 kebijakan dengan >2 strategi tiap kebijakannya

Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman : Kawasan Perkotaan Inti Kawasan Perkotaan di Sekitarnya

Perpres 54/2008 Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ketentuan Umum : Pengertian, Tujuan & sasaran, Peran & Fungsi, Cakupan Kawasan, Lingkup Pengaturan Kebijakan & Strategi Rencana Tata Ruang Kawasan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kawasan Kelembagaan, Peran Masyarakat, dan Pembinaan Ketentuan Lain-lain Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

1 kebijakan dengan 3 strategi pelaksanaannya Sistem Pusat Permukiman: Kota Inti & Kota Satelit Sub Pusat Perkotaan

Jaringan Prasarana : dijabarkan lebih detail ruas/lokasi pada batang tubuh

Jaringan Prasarana : dijabarkan dalam bentuk konsepsi keterhubungan, aspek ruas/lokasi digambarkan lebih detail pada lampiran peta v

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung : L1 s/d L6 (mengacu klasifikasi kawasan lindung PP 26/2008)

Kawasan Lindung : N1 s/d N2 (klasifikasi kawasan lindung dijabarkan dalam kelompok hutan lindung dan hutan konservasi)

Arahan Pemanfaatan Ruang

Dinarasikan singkat di batang tubuh, dijabarkan lebih detail per lima tahunan di lampiran III Indikasi Program Utama

Dinarasikan pada batang tubuh, khususnya Bab Arahan Pemanfaatan Kawasan

Arahan Peraturan Zonasi

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang meliputi: 1. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; 2. intensitas pemanfaatan ruang; 3. prasarana dan sarana minimum; 4. ketentuan lain yang dibutuhkan

Muatan arahan peraturan zonasi difokuskan pada pola ruang pada Bagian Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, Bab Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan

Lampiran

Lamp I : Peta Rencana Struktur Ruang

Lamp I : Peta Arahan Sistem Transportasi Lamp II : Peta Arahan Sistem Air Baku dan Pengendalian Banjir

Lamp II : Peta Rencana Pola Ruang

Lamp III : Peta Struktur dan Pola Ruang

Lamp III : Indikasi Program Utama

Tidak ada

Sumber : Tim DJPR-PU 2013 REVIEW PERPRES 54/2008

15

16


ASPEK PEREKONOMIAN WILAYAH


17

ASPEK perekonoman wilayah

Perpres 54/2008 Ps. 2 ayat (1): Tujuan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah untuk: (Huruf b) mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan. • Terjadi perkembangan ekonomi yang tidak sembang di antara kota inti (DKI Jakarta) dengan kota dan kabupaten di sekitarnya (lihat gambar); • daya saing global hanya terjadi untuk Jakarta, yang didukung oleh kawasan perkotaan di sekitarnya. Sehingga di sini terlihat adanya hubungan centre-periphery yang menjadi dasar keterkaitan kawasan. Centre (Jakarta) menjadi “gula” yang sangat besar dan fokus pada kegiatan bisnis yang bersih (perdagangan, perkantoran, dan bisnis), sementara kawasan penggiran sebagai kawasan pendukung, termasuk untuk fungsi-fungsi dormitory dan kawasan industri manufacturing (lihat gambar) Posisi PDRB Jabodetabekpunjur terhadap daerah sekitarnya Perekonomian Jabodetabekpunjur terkait dengan hubungan centre periphery yaitu Kota Jakarta sangat dominan dalam hal konsentrasi kegiatan bisnis-perdagangan-perkantoran, pendapatan daerah dan tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan kawasan pinggiran. Kota Jakarta berkembang dengan potensi ekonomi yang tinggi, sedangkan tenaga kerja yang tidak mampu mendapat rumah yang terjangkau otomatis akan mencari di sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang dan Bekasi yang menjadi kawasan perumahan yang tidak beraturan. Hal itu menjadi dampak tidak baik, seharunya Perpres ini dapat mengarahkan pengembangan dan pengaturan wilayah pinggiran ini. Dibuktikan dari kondisi PDRB bahwa terlihat jumlah PDRB dari 3 Provinsi Jabodetabekpunjur diantara Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dan sebelahnya adalah PDRB Jabodetabekpunjur. 18


PDRB

Tahun 2010 (dalam Juta Rp)

3 PROVINSI JABODETABEKPUNJUR

769.930.477,00

JABODETABEKPUNJUR

564.945.310,06

NON JABODETABEKPUNJUR

55.730.792,00

BANTEN

76.307.358,00

JABAR

322.223.817,00

DKI JAKARTA

395.664.498,00

Keterangan : 3 Provinsi : Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten Non Jabodetabekpunjur : Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta

Pertumbuhan ekonomi Jabodetabekpunjur Perkembangan PDRB Kawasan Jabodetabekpunjur dari tahun 2005 dan tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup meningkat di wilayah DKI Jakarta. Hal ini diduga karena berbagai kantor pusat industri berada di Jakarta namun pabriknya berada di luar Jakarta. Hal tersebut menjadikan pendapatan masuk ke Jakarta. Inilah hal yang perlu diseimbangkan sehingga wilayah pinggiran juga ikut mampu berkembang dengan DKI Jakarta. Berdasarkan rasio PDRB per kapita di Jabodetabekpunjur wilayah yang rasionya tertinggi sampai yang terendah yaitu DKI Jakarta Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang..


19

Gambar 5.30 Sebaran kawasan industri di wilayah timur Jabodetabkepunjur

Investasi di Jabodetabekpunjur Nilai investasi di Indonesia mengalami peningkatan investasi PMA sebesar 51% dari tahun 2010 ke 2012, terkait dengan kawasan Jabodetabekpunjur, yang mengalami peningkatan investasi mencapai 100% adalah Jawa Barat, sedangkan DKI jakarta mengalami penurunan investasi sebesar 36%.

20


Gambar 5.31 Sebaran kawasan industri di kawasan Jabodetabekpunjur

Rekomendasi : Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja di semua Kawasan Jabodetabekpunjur (1). perlu dilakukan redistribusi fungsi-fungsi kawasan perkotaan di sekitar kota inti, agar tidak hanya berfungsi dormitory, namun juga menjadi tempat bisnis yang nyaman juga. (2). redistribusi ini diwujudkan dalam struktur ruang kawasan Jabodetabekpunjur yang baru; (3). Hal ini sekaligus untuk mengurangi pergerakan commuting dan penciptaan lapangan kerja baru di kawasan perkotaan di sekitarnya; (4). perlu kebijakan yang harmonis di antara Pemprov Jakarta (kawasan perkotaan inti) dengan pemda kabupaten/kota sebagai pengampu kawasan perkotaan di sekitarnya Kriteria kawasan budidaya prioritas a. memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai; a. memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial danekonomi; b. berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional, dan internasional; dan c. memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.

Klasifikasi kawasan pusat kegiatan ekonomi yang mencakup pusat kegiatan perdagangan dan pusat kegiatanindustri

kawasan sekitar bandar udara

kawasan sekitar pelabuhan laut

Keterangan 1. Dalam lima tahun perencanaan, telah berkembang pusat kegiatan ekonomi 2. Perlunya menetapkan kawasan pusat kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan kriteria yang ada di Perpres 54/2008 kondisi eksisting, prediksi ekonomi, dan kebijakan terkait 3. Dalam batang tubuh Perpres belum dinyatakan lokasi kawasan pusat kegiatan ekonomi 1. Telah ada dokumen masterplan bandara Soekarno Hatta 2. Adanya rencana pengembanganbandara dimana potensi akan mengubah arahan zona, sehingga perlunya kajian dampak pengembangan 1. Telah ada dokumen masterplan Pelabuhan Laut Tanjung Priok 2. Adanya rencana pengembangan pelabuhan ke arah lautsehingga perlunya kajian dampak pengembangan


21

22


Aspek Pengembangan permukiman


23

ASPEK PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Perkembangan Pusat-Pusat Permukiman Baru Ps.13 Perpres 54/2008 Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman

(1). Pengembangan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diarahkan pada terbentuknya fungsi dan hierarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (2). Pengembangan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya. (3). Dalam arahan struktur ruang dikembangkan Jalan Lingkar Luar Jakarta Kedua (Jakarta Outer Ring Road 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekpunjur dan untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat perkotaan antara lain Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang.

24


Perkembangan Pusat Permukiman Baru

Meningkatnya kebutuhan penduduk di Jakarta akan tempat tinggal terkendala oleh ketersediaan lahan yang terdapat di Jakarta sehingga terjadi pengembangan pembangunan ke daerah sekitar Jakarta. Adanya interaksi antara jumlah penduduk dengan kebutuhan lahan untuk permukiman berdampak terhadap munculnya kawasan perumahan baru di sekitar Jakarta. Perkembangan kawasan permukiman tersebut dikembangkan oleh swasta dalam bentuk kota-kota baru atau perumahan skala besar. Dengan berkembangnya kawasan perumahan baru di sekitar Jakarta maka terjadi fenomena migrasi keluar dimana penduduk Jakarta khsusnya golongan menengah ke atas memilih untuk bermukim di daerah sekitar Jakarta

1. Kota Legenda 2..Lippo Cikarang 3. Kota Kembang Depok raya 4. Telaga Kuripan Raya 5. Bukit Jonggol Asri 6. Taman Kedoya Baru 7. Pulomas Jaya 8. Puri Beta 9. Kota Modern 10. Villa Dago 11. Palem Semi 12. Medang Lestari 13. Duta Gardenia

14. Vila Pamulang 15. Taman Adyasa 16. Kedaton 17. Melati Mas 18. Lippo Karawaci 19. Alam Sutera 20. Gading Serpong 21. Puri Jawa 22. Bintaro Jaya 23. Citra Raya 24. Kota Tiga Raksa 25. Bumi Serpong Damai 26. Banjar Wijaya


25

Migrasi penduduk Status kerja migran berdasarkan sektor ekonomi Bodetabek Salah satu faktor penarik migran pindah menuju suatu wilayah adalah tersedianya lapangan kerja yang memadai di wilayah tersebut. Tingginya lapangan pekerjaan menandakan tingginya kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Bodetabek merupakan wilayah dengan kontribusi sektor industri tertinggi. Sehingga, diperkirakan tujuan utama migran menuju wilayah Bodetabek adalah bekerja di sektor industri tersebut.

Status Kerja Migran Berdasarkan sektor ekonomi (ribu orang)

Tingkat usia Tingkat usia individu dapat menentukan tingkat produktivitasnya. Pada umumnya, migrasi terbanyak terdapat pada masyarakat dengan rentang usia 2035 tahun. Hal ini dikarenakan, pada usia tersebut, masyarakat biasanya memulai untuk lepas dari orang tua dan mencari kemapanan yang cukup bagi kehidupannya kelak.

Usia Migran Risen Jakarta-Bodetabek (ribu Orang)

26


Sumber : Karakteristik migrasi dalam penelitian Gejala Deurbanisasi Jakarta dan Lahirnya Megapolitan (Skripsi : Hesti Ayu Hapsari, Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, 2011)


Tingkat pendidikan Hampir seluruh migran di Bodetabek sebagian besar berpendidikan SMU. Hal ini dapat dikarenakan, Bodetabek merupakan wilayah yang banyak menampung industri yang lebih membutuhkan masyarakat berpendidikan minimal SMU. Untuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, jenjang pendidikan terbanyak setelah SMU justru berpendidikan SD dan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa, para migran yang migrasi menuju Kabupaten Bogor sebagian besar akan berkerja pada sektor informal, dimana masyarakat berpendidikan SD dan SMP mampu untuk bekerja.

Status Kerja Migran Berdasarkan sektor ekonomi (ribu orang)



27

Prediksi Jumlah Penduduk Jabodetabekpunjur Prediksi jumlah penduduk digunakan untuk melihat kondisi lima tahun terakhir dan prediksi jumlah penduduk 20 tahun mendatang, apakah sistem pusat permukiman sebagai perwujudan pelayanan penduduk pada akhir perencanaan dapat mengakomodir perkembangan jumlah penduduk. Jumlah penduduk tahun 2030 berdasarkan perhitungan prediksi sebesar 52,886,093 jiwa, dengan ilustrasi peningkatan jumlah penduduk sebagai berikut:

28


Upaya untuk mengendalikan pusat permukiman : (1). Penetapan struktur dan hirarki pusat-pusat pelayanan dalam Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/ kota (2). Penetapan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang khususmya ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat permukiman dan kawasan budidaya dalam Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/ kota

Rekomendasi: • Perlu kajian tentang kapasitas daya tampung penduduk Jabodetabekpunjur dalam 25 tahun ke depan, dan di mana konsentrasi penduduk ini diarahkan. Rencana konsentrasi penduduk ini sebenarnya menjadi dasar rencana pengembangan sistem struktur dan hierarki permukiman. Sangat disarankan agar dikembangkan sistem pusat banyak (multiple centres atau polycentric cities); • Perlu penetapan yang tegas mengenai bagaimana hierarki permukiman dan peran/fungsi pusat-pusat layan;


29

30


Aspek TRANSPORTASI


31

32


Muatan Aspek Transportasi Berdasarkan Perpres 54/2008 Ps. 15 Perpres 54/2008 ayat (2) : Penataan dan pengembangan sistem transportasi darat di Kawasan Jabodetabekpunjur diarahkan pada: a. Penataan angkutan masal jalan rel dengan angkutan jalan; b. Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya; c. Pemisahan penggunaan prasarana antara jaringan jalur kereta api yang bersifat komuter dan jaringan jalur kereta api yang bersifat regional dan jarak jauh; d. Pengembangan jalan yang menghubungkan antarwilayah dan antarpusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan selain jalan tol dengan jalan tol; e. Pengembangan jalan tol dalam kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terintegrasi dengan jalan tol antarkota sesuai dengan kebutuhan nyata; f. Pembangunan jalan setingkat jalan arteri primer atau kolektor primer yang menghubungkan Cikarang di Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Citayam di Kota Depok ke jalan lingkar luar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; g. Pembangunan jalan rel yang menghubungkan Cikarang di Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; h. Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-pusat kegiatan di sekitarnya; i. Pengembangan sistem transportasi masal cepat yang terintegrasi dengan bus yang diprioritaskan, perkeretaapian monorel, dan moda transportasi lainnya; dan j. Pengembangan sistem transportasi sungai yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya

Isu strategis sistem transportasi darat di Kawasan Jabodetabekpunjur (1). Bagaimana merencanakan sistem transportasi massal yang memperhatikan perkembangan pusat-pusat kegiatan di kawasan inti dan kawasan di sekitarnya (2). Pengembangan pelabuhan Cilamaya dalam satu sistem pelabuhan Tanjung Priok akan memberikan dampak perluasan kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur, khususnya terkait aksesbilitas dan perubahan alih fungsi ke Pelabuhan Cilamaya (3). Perencanaan sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi di Jabodetabekpunjur antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah Rekomendasi : (1). Perlunya keterpaduan dalam pengembangan sistem transportasi antar instansi pusat dan daerah. Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan kawasan inti dan kawasan di sekitarnya memperhatikan perkembangan pusat-pusat kegiatan (2). Perlunya pengaturan muatan kriteria dan penetapan lokasi simpul transportasi baik dalam batang tubuh dan lampiran peta berdasarkan analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas antarpusat kegiatan.


33

ASPEK TRANSPORTASI

Tinjauan Pengembangan Simpul Transportasi diluar Jabodetabekpunjur Ada beberapa rencana pengembangan simpul transportasi di luar jabodetabekpunjur yang akan mempengaruhi pergerakan dan perubahan guna lahan di sekitar Jabodetabekpunjur, antara lain: 1. Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya di Karawang (Ps.55 (3) huruf b angka 1,Perda 22/2010 RTRWP Jabar) 2. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi : Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), terletak di Kertajati Kabupaten Majalengka sebagai Pusat Persebaran Sekunder (Ps.56 (3) huruf b angka 1, Perda 22/2010 RTRWP Jabar) 3. Rencana pengembangan bandara di Kabupaten Karawang, dimana lokasi ini belum ada dalam Perda RTRW provinsi atau kabupaten terkait.

Hal yang perlu ditinjau : 1. Apakah Ruas jalan nasional dan jalan bebas hambatan mampu menampung pergerakan antara simpul-simpul tersebut dengan pusat kegiatan ekonomi di Jabodetabekpunjur 2. Bagaimana ketersediaan angkutan massal yang menghubungkan antara simpul transportasi dan simpul transportasi dengan pusat kegiatan ekonomi 3. Apakah Kondisi keberadaan simpul transportasi yang bersifat perpindahan moda telah mencukupi dan tidak menganggu aksesbilitas

34


Bandar Lampung dsk Bakauheni dsk JEMBATAN 40 km SELAT SUNDA 100km Serang dsk

Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur

Kawasan Perkotaan Cirebon

PelabuhanCilamaya

Cirebon

Bekasi

Tangerang Karawang Aerocity Kertajati Aerocity dsk 15.000 ha 150km

Depok

Bogor dsk Bandung 16.000 ha 150km Kawasan Perkotaan Cekungan bandung REVIEW PERPRES 54/2008

35

ASPEK TRANSPORTASI

Tinjauan Metropolitan Priority Area (MPAs) Metropolitan Priority Area (MPAs) merupakan inisiasi Kemenko Ekonomi, Bappenas dan Kementerian Luar Negeri Bekerjasama dengan Pemerintah Jepang Tahun 2010

(a). Prinsip-prinsip dasar MPA tidak menyebutkan keberadaan, peran dan fungsi rencana yang sudah ada, yaitu Perpres 54/2008 tentang Jabodetabekpunjur; (b). Tidak menyebutkan istilah Jabodetabek atau Jabodetabekpunjur. Hal ini karena isu administratif dianggap tidak penting; (c). Penyusunan MPA ini lebih berat ke arah investasi ekonomi, yaitu benar-benar diarahkan dalam rangka menciptakan Kawasan Perkotaan Jakarta agar lebih atraktif dan cocok untuk investasi langsung dan pengembangan industri melalui pembangunan infrastruktur dan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang berlevel tinggi di Kawasan Perkotaan Jakarta; (d). Pernyataan tujuan semacam ini menjadi dipertanyakan karena Pemerintah Indonesia berniat untuk membangun beberapa kawasan ekonomi khusus di luar Jawa. Secara logika, kawasan pengembangan ekonomi khusus di luar Jawa akan kalah bersaing dengan Kawasan Perkotaan Jakarta apabila MPA berhasil. Selain itu MPA ini akan mengurangi derajat kegiatan perencanaan pengembangan wilayah di luar Jawa. (e). Fokus rencana MPA di area jabodetabekpunjur terkait

36


pengembangan infrastruktur berupa pengembangan transportasi massal, jaringan jalan, pelabuhan, bandar udara, sistem air bersih, air limbah serta limbah padat, dan sistem pengendalian banjir. Pengembangan infrastruktur pada program MPA di dalam dan di luar area Jabodetabekpunjur mengarah pada investasi industry. Wacana perluasan wilayah Jabodetabekpunjur muncul dari program-program MPA dengan adanya Rencana Pengembangan Pelabuhan Cilamaya dan Bandar Udara Karawang.

JABODETABEK MPA Development Viaion 2030

WEST Existing Gateway

Tanjung Priok Port

Soekarno Hatta Airport

Tangerang

NORTH Existing Gateway

Tangerang Selatan

Proposed Gateway

Jakarta

Cimalaya New POrt

Depok Bogor

Bekasi

SOUTH Karawang

Proposed Gateway

EAST Sumber: MPA Development Vision 2030 approved by steering Commitee on 22 September 2011


37

17 Aksi Strategis Mengatasi Kemacetan Jakarta

ASPEK TRANSPORTASI

Wapres Budiono mengenalkan 17 aksi strategis (tahun 2010) untuk mengatasi kemacetan Jakarta, termasuk untuk membentuk Otorita Transportasi Jakarta. Kesesuaian Action Plans dari Wapres dengan Perpres 54/2008 terdapat pada keterpaduan transportasi antar moda dan pengembangan transportasi massal. Sedangkan, perangkat pengendalian kemacetan belum tercantum dalam Perpres 54/2008. Action Plans dari Wapres merupakan inovasi untuk menghadapi masalah perkotaan di area Jakarta dan sekitarnya Rencana aksi yang ditawarkan meliputi; 1. Infrastruktur trasnportasi 2. Pembangunan Ruang Transportasi 3. Pengembangan Trasnportasi Publik 4. Regulasi dan kelembagaan

38


Transportation Infrastructure

1. 2. 3. 4. 5.

Spatial Development

6. Electronic Road Pricing scheme to be fast-tracked

Public Transportation Improvement

7. Crack down on vehicle using Trans Jakarta Busway lanes 8. Additional 2 Busway corridors to open in 2010 and 2 in 2011 9. more gas station to offer subsidized fuel for Trans Jakarta buses 10. Reduce number of road-clogging mikrolet vans and urge the use of bigger buses with more capacity 11. Police to crack down illegal buses 12. Renewed pledge to start building MRT stage one in 2011, restarting monorail, and Manggarai-Cengkareng railway development to be fast tracked 13. Rail line to Cikarang to be made double track 14. Faster development of inner-city rail project to be integrated wit Jakarta’s transportation system 15. Trains rerouted and more services to move 3 million commuters daily

Regulation and Governance

Electronic Road Pricing scheme to be fast-tracked Review parking bylaw especially on-street parking Road maintenance fund based in multiyear contract Six new Inner-city tol roalds to be built Goverment to issue policies aimed at haltinggrowth of vehicle use

16. Establishment of Greater Jakarta trasnsportation authority 17. Revising master plan for Greater Jakarta integrated public transportation system REVIEW PERPRES 54/2008

39

ASPEK TRANSPORTASI

Laju komuter Kebutuhan perjalanan di wilayah Jabodetabek: • 53 juta perjalanan pada tahun 2010; • 64 juta perjalanan pada tahun 2020. Jika tidak ada pengembangan jaringan dan pelayanan transportasi perkotaan

hingga pada tahun 2020: modal share untuk angkutan umum akan berkurang dan kondisi lalu lintas akan semakin parah.

Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kb. tangerang

7,139

8,862 2,195

Total Perjalanan Lintas Provinsi : 7,709 Juta Trip Sumber: JAPTRAPIS, 2012

18,775

634

DKI Jakarta

133

2,246

Trips (‘000) Kota Bogor Kb. Bogor


Kota Bekasi Kb. Bekasi

603

9,964

40

2,521

6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Pengembangan 6 ruas jalan tol dalam kota merupakan implementasi dari Ps.15 (2) huruf e Perpres 54/2008, yaitu pengembangan jalan tol dalam kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terintegrasi dengan jalan tol antarkota sesuai dengan kebutuhan nyata. 6 ruas jalan tol dalam kota tersebut adalah Ruas Semanan – Sunter (20.23 km), Ruas Sunter-Pulo Gebang (9.44 km), Ruas Duri Pulo – Kp. Melayu (12.65 km), Ruas Ulujami-Tn.Abang (8.70 km), Ruas Kemayoran-Kp.Melayu (9.60 km), ruas Ps.Minggu-Casablanca (9.15 km)


41

ASPEK TRANSPORTASI

Jalan Tol Lingkar Luar Pengembangan 6 ruas jalan tol dalam kota merupakan implementasi dari Ps.15 (2) huruf e Perpres 54/2008, yaitu pengembangan jalan tol dalam kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terintegrasi dengan jalan tol antarkota sesuai dengan kebutuhan nyata. 6 ruas jalan tol dalam kota tersebut adalah Ruas Semanan – Sunter (20.23 km), Ruas Sunter-Pulo Gebang (9.44 km), Ruas Duri Pulo – Kp. Melayu (12.65 km), Ruas Ulujami-Tn.Abang (8.70 km), Ruas Kemayoran-Kp.Melayu (9.60 km), ruas Ps.Minggu-Casablanca (9.15 km)

42


MRT Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang mengembangkan mass rapid transit berbasis rel. MRT diproyeksi mampu mengangkut ribuan penumpang tiap tiga menit sekali. Ada dua koridor yang akan dikembangkan ; (1) koridor utara-selatan yang menghubungkan Lebak Bulus – Kampung Bandan, dan (2) koridor timur-barat yang menghubungkan Bekasi-Jakartatangerang


43

ASPEK TRANSPORTASI

Keberadaan Jalur Kereta Api Pada Perpres No. 54/2008 dan RTRW Prov/Kab/Kota Terkait Pengembangan ruas jaringan kereta api tidak terdapat pada peta lampiran Perpres No. 54/2008, meliputi: 1a. Jalur KA Serpong-Tangerang 1b. Jalur KA Tangerang-Bandara Soekarno Hatta 1c. Jalur KA Intra Kota Tangerang Selatan 1d. Jalur KA Serang 2a. Jalur KA Jakarta-Bandara Soekarno Hatta 2b. Jalur KA Tambora-Cakung 2c. Jalur KA Lingkar Luar Timur Pengembangan ruas jaringan kereta api tidak terdapat pada peta RTRW Prov/Kab/Kota Terkait. 1a. Jalur KA Bogor-Bubulak 1b. Jalur KA Bubulak-Jasinga 2a. Jalur KA Cileungsi-Jonggol 2b. Jalur KA Jonggol-Cianjur 3a. Jalur KA Nambo–Kranji 3b. Jalur KA Kranji-Tarumajaya-Priok

44


106°20'0"

106°30'0"

106°40'0"

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

106°50'0"

107°0'0"

107°10'0"

KEMENTE

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

DIREKTORAT

L A U T J A W A

PENYUSUSNAN REVIEW PER 6°0'0"

PETA KESESUAIAN JARINGAN JALUR KA PERPRES 54/2008 dg RTRW PROV/KAB/KOTA KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEKPUNJUR 6°0'0"

6°0'0"

PENYUSUSNAN REVIEW PERPRES KSN JABODETABEKPUNJUR

10'0"

³

PETA KESESUAIA PERPRES 54/2008 d KAWASAN PERKOTAA

U

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

8

Proyeksi Sistem Grid Datum Horizontal Satuan tinggi Satuan kontur

12

....................................

:

2

Skala 1:400,000

4

8

106°0'0"

107°0'0"

PROVINSI Batas BANTEN Provinsi

KETERANGAN BATAS ADMINISTRASI

PERAIRAN


: : : : :

16

108°0'0"

.................................... .................................... .................................... .................................... ....................................

at

a nd Su

Garis Pantai

7°0'0"

Jabodetabekpunjur 108°0'0"

Kota Bogor

Kab. Bogor

Usulan Pengembangan Infrastruktur Pengembangan infrastruktur tidak tergambarkan dalam Perpres 54/2008

Danau

Waduk/Danau

Arahan Infrastruktur berdasarkan

1a. Jalur KA Bogor-Bubu 1b. Jalur KA Bubulak-Jas 2a. Jalur KA Cileungsi-Jo 2b. Jalur KA Jonggol-Cia 3a. Jalur KA Nambo–Kra 3b. Jalur KA Kranji-Tarum

1a

2b

6°40'0"

KETERANGAN Pengembangan infrastruktur tidak diarahkan dan JARINGAN JALUR KA (Perpres 54/2008) BATAS ADMINISTRASI tidak tergambarkan dalam RTRW Prov/Kab/Kota Batas Provinsi Jalur KA 1a. Jalur KA Bogor-Bubulak 1b. Jalur KABatas Bubulak-Jasinga Kabupaten Rencana Jalur KA 2a. Jalur KA Cileungsi-Jonggol 2b. Jalur KA Jonggol-Cianjur JARINGAN JALUR KA (RTRW kab/Kota) 3a.PERAIRAN Jalur KA Nambo–Kranji 3b. Jalur KA Kranji-Tarumajaya-Priok Rencana Jalur KA Laut Garis Pantai

Kab. Cianjur

Usulan Pengembangan Infrastruk

Pengembangan infrastruk dalam Perpres 54/2008 1a. Jalur KA Serpong-Tan 1b. Jalur KA Tangerang-B 1c. Jalur KA Intra Kota Ta 1d. Jalur KA Serang2a. Jalur KA Jakarta-Ban 2b. Jalur KA Tambora-Ca 2c. Jalur KA Lingkar Luar

PROVINSI JAWA BARAT 6°50'0"

6°50'0"

6°40'0"

6°50'0"

2b

Garis Pantai

Pengembangan infrastruk tidak tergambarkan dalam

r

Prov. Jawa Barat

Danau Waduk/Danau Pengembangan infrastruktur tidak tergambarkan dalam Perpres 54/2008 berdasarkan Perpres 54/2008 Arahan Infrastruktur 1a. Jalur KA Serpong-Tangerang infrastruktur tidak diarahkan dan 1b. Jalur KAPengembangan Tangerang-Bandara Soekarno Hatta dalam RTRW Prov/Kab/Kota 1c. Jalur KAtidak Intra tergambarkan Kota Tangerang Selatan 1d. Jalur KA Serang1a. Jalur KA Bogor-Bubulak 2a. Jalur KA Jakarta-Bandara Soekarno Hatta 1b. Jalur KA Bubulak-Jasinga 2b. Jalur KA Tambora-Cakung 2a. Jalur KA Cileungsi-Jonggol 106°20'0" 106°30'0" 2c. Jalur KA Lingkar Luar Timur 2b. Jalur KA Jonggol-Cianjur 3a. Jalur KA Nambo–Kranji 3b. Jalur KA Kranji-Tarumajaya-Priok

106°0'0"

Sungai

Sungai Infrastruktur Usulan Pengembangan 6°30'0"

6°40'0"

2b

105°0'0"

KETERANGAN BATAS ADMINISTRASI

PERAIRAN

2a

1b

a

Batas Kabupaten

JARINGAN JALUR KA (RTRW kab/Kota) Rencana Jalur KA

105°0'0" 106°0'0" 54/2008 107°0'0" Arahan Infrastruktur berdasarkan Perpres

d un

........ ........ ........ ........ ........

Batas Provinsi

Kota Depok

Prov. Banten

Waduk/Danau

8

: : : : :

Prov. Banten

Laut

Laut Jawa

Ska

4

Jabodetabekpunjur

Transverse Mercartor Grid Geografi WGS 84 Meter Meter

Sungai

6°20'0"

Kota3a Bekasi

JARINGAN JALUR KA (Perpres 54/2008) Jalur KA

tS la Se

20 km

Rencana Jalur KA l Se

6°30'0"

12

Kab. Bekasi

Kota 1c n Tangerang Selatan

2


6°0'0"

0

Batas Kabupaten

6°30'0"

Prov. DKI Jakarta

6°20'0"

6°20'0"

1a

1d

Prov. Jawa Barat

105°0'0"

6°10'0"

6°20'0"

³ U

6°0'0"

un

Laut Jawa

2c

0

3b

6°40'0"

S at

da

Jabodetabekpunjur

Danau

2b

Transverse Mercartor

Prov. Banten

Laut

2a

20 km

: .................................... GridJARINGAN Geografi PETA KESESUAIAN JALURKota KA : .................................... 1b WGS 84 : .................................... PERPRES 54/2008 dgMeterRTRW PROV/KAB/KOTA Tangerang : .................................... Meter KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEKPUNJUR

l Se

kasi

16

6°10'0"

Skala 1:400,000

4

6°30'0"

2

7°0'0"

6°10'0"

6°0'0"

6°10'0"

Kab. PENYUSUSNAN REVIEWTangerang PERPRES KSN JABODETABEKPUNJUR 0

PROVINSI JAWA BARAT 106°40'0"

106°50'0"

107°0'0"

107°10'0"


45

ASPEK TRANSPORTASI

Tinjauan PERMENHUB 54/2013 Tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal Pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek • Jumlah commuting sangat besar (hampir 8 juta per hari) dari kawasan perkotaan sekitar ke Jakarta. Sangat tidak masuk akal kalau tidak diakomodasi dengan sistem angkutan massal yang handal. KRL Jabodetabek hanya sanggup mengangkut 600 ribu orang/hari (setelah revitalisasi pada tahun 2013). • Perencanaan sistem transportasi Jabodetabekpunjur sangat “ketinggalan” baik dalam hal kebijakan maupun implementasi. Selama ini sistem transportasi sangat berpihak pada sistem jalan raya. Tahun 2016 diperkirakan lalu lintas jalan di Jakarta akan stuck karena jumlah kendaraan akan mencapai 24 juta (prediksi Berita Satu); • Perpres 54/2008 tidak memberikan arahan yang tegas mengenai rencana pengembangan sistem transportasi. Tahun 2013, Kemenhub mengeluarkan rencana sistem transportasi yang belum dikonsultasikan dengan BKPRN. Dari gambar rencana permenhub 54/2013 terlihat ada asumsi terdapat pusat-pusat permukiman. Kota-kota yang muncul dalam permenhub 54/2013 semestinya tercantum juga dalam Perpes 54/2008. Permenhub secara sah telah menentukan pusat dan sub pusat dalam Kawasan Jabodetabekpunjur.

46


Rencana umum jaringan angkutan massal berbasis jalan

Rencana umum jaringan jalur kereta api


47

48


Aspek PRASARANA Perkotaan


49

ASPEK ENERGI PERKOTAAN

Energi Listrik Perpres 54/2008, Ps. 23 ayat (1) : Sistem jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i diarahkan untuk: a. meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam pengembangan Kawasan Jabodetabekpunjur; b. mendukung pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi; dan c. meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik terisolasi di Kepulauan Seribu. Kebutuhan listrik JABODETABEK MPA didapatkan dari pembangkit listrik Muara Karang, Tanjung Priok, Muara Towar dan Lontar melewati jaringan transmisi 500 kV atau 150 kV. Sistem transmisi 150 kV didukung oleh 500kV sistem jaringan transmisi Jawa-Bali yang menyediakan 500 kV/150 kV substasion seperti yang terlihat pada gambar berikut. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan listrik JABODETABEK MPA tidak hanya disediakan dari pembangkit listrik di area metropolitan, tetapi juga terhubung dengan sistem pembangkit listrik Jawa-Bali. Penguatan pasokan Jakarta terdiri dari beberapa program: • Mempercepat pembangunan GITET baru/IBT baru di 2 lokasi, yaitu: Durikosambi 2x500MVA (2015) dan Muaratawar 2x500 MVA (2015). • Membangun ruas SUTET baru, yaitu SUTET Tanjung Jati - Tx Ungaran, SUTET Suralaya Baru – Balaraja, SUTET Balaraja – Kembangan (2015), dan Kembangan – Durikosambi (2015). • Rekonfigurasi SUTET Muara Tawar – Cibinong – Bekasi – Cawang (2013).

50


Rekomendasi : Perlunya pengaturan muatan kriteria dan penetapan lokasi baik dalam batang tubuh dan lampiran peata

(1). Pembangkit tenaga listrik (2). Jaringan transmisi tenaga listrik

Priok

TBT#2 Kembangan Mei 2011

DAYA MAMPU =1143MW BEBAN = Gas→137mw BBM→300mw

Kembangan 519MW 65%

Bekasi 1168MW 73%

PLTU Lontar 3x 315 MW Nov 2011

SUB SYSTEM Balaraja 519MW 65%

Cawang 560MW 70%

JAKARTA & TANGERANG (6130MW)

Depok 262MW 66%

Muara Karang

DAYA MAMPU =1434MW BEBAN = Gas→665mw BBM→0mw

Gandul 769MW 64%

Cibinong 481MW 60%

(In case the connected load is not clear, unit MVA is used.)

SOURCE : MEMR: KONDISI INFRASTRUCTURE KETENAGALISTRIKAN Figure 4.9.3 Power Supply for DKI Jakarta+Tangerang Area in November 2011

Priok 2075 MW Muara Karang 2002.7 MW Muara Karang (1000MVA, COD2016) Duri Kosambi (166MVA, COD2012) (1000MVA, COD2013) (500MVA, COD2015) (500MVA, COD2018)

Plumpang

Muara Tawar (166MVA, COD2012) (1000MVA, COD2013) Bekasi (500MVA, COD2011) (166MVA, COD2012) Pulogadung (1000MVA, COD2017)

v

50k

Cibatu Baru (1000MVA, COD2017)

SUB SYSTEM JAKARTA & TANGERANG

Kembangan (666MVA, COD2011) v 150 k

(6130MW)

PLTU Lontar 945 MW Balaraja (166MVA, COD2011) (1000MVA, COD2013) Lengkong (1000MVA, COD2014)

Cibatu Baru (166MVA, COD2011) 500kV Tambun (1000MVA, COD2016) Cawang (166MVA, COD2011) (500MVA, COD2012) Cawang Baru (1000MVA, COD2014) (500MVA, COD2019)

Cibinong Gandul (166MVA, COD2012) BogorX Depok (1000MVA, COD2016) (666MVA, COD2011)

(In case the connected load is not clear, unit MVA is used.) SOURCE : PLN RUPTL 2011-2020 and MPA Study Team Figure 4.9.4 Power Supply for to JABODETABEK Area in 2020


51

ASPEK ENERGI PERKOTAAN

Jaringan Pipa Gas Bumi Tidak ditetapkan muatan/ketentuan jaringan pipa gas bumi dalam Perpres 54/2008 Setiap hari PGN mengalirkan gas ke wilayah DKI Jakarta sebanyak 95 juta kaki kubik atau setara 2,7 juta liter BBM per hari. Ini juga berarti selama ini PGN turut membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, karena kalau diangkut dengan truk tangki berkapasitas 10.000 liter, maka membutuhkan 270 truk tangki yang akan menambah padat jalanan di Jakarta. penyaluran gas bumi untuk transportasi dan perumahan (rumah tangga) di DKI Jakarta; Pengembangan infrastruktur yang dilakukan PGN ditujukan untuk melayani seluruh lapisan konsumen, baik itu untuk rumah tangga, industri, usaha kecil seperti warung bakso, restoran maupun gas untuk transportasi. Saat ini, jumlah pelanggan PGN di DKI Jakarta sekitar 13.900 pelanggan. Dari jumlah itu, sekitar 13.500 di antaranya adalah pelanggan kecil dan rumah tangga. Adanya rencana wilayah jaringan distribusi (jaringan gas kota) yang akan melayani sebagian Jabodetabekpunjur (Kepmen ESDM 2700 K/11/MEM/2012 Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2012-2025)

52


Rekomendasi : (1). Perlunya pengaturan muatan kriteria dan penetapan jalur pipa gas bumi baik dalam batang tubuh dan lampiran peta (2). Perlunya pengaturan pengembangan dan pengendalian jalur pipa gas bumi dalam batang tubuh (3). Perlunya pengaturan pengembangan dan pengendalian terkait adanya sumber gas bumi di pesisir utara Jabodetabekpunjur


53

ASPEK prasarana PERKOTAAN

Penyediaan Air Bersih Perpres 54/2008, Pasal 18: (1). Penyediaan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dilakukan dengan memanfaatkan sumbersumber yang ada dan pengembangan prasarananya. (2). Pengelolaan sistem air baku harus memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk kegiatan rumah tangga, pertanian, industri, perkotaan, dan pemeliharaan sungai, serta keseimbangan lingkungan secara terpadu. Population

Installed Capacity (l/s)

(3). Pengembangan prasarana air baku dapat dilakukan dengan pembangunan dan pengelolaan waduk multiguna, saluran pembawa, pengelolaan situ, dan pemeliharaan sungai. (4). Strategi pengelolaan sistem penyediaan air baku adalah dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan serta kelestarian daerah aliran sungai, dan sumber-sumber air lainnya, yang pengelolaannya dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Distributed Water (m3/ year)

Revenue Water (m3/ year)

Revenue Water (m3/year)

Served Population (Estimated)

Service Ratio (%)

NRW Ratio (%)

PerCapita Consumption (l/c/d)

DKI Jakarta

9.588.198

17.875

WTC: 14.600 Cisadane: 3.285

509.468.603

266.827.914

690.329

5.177.468

54,0

47,6

141

Bekasi

4.966.040

2.510

WTC: 2.510

61.118.138

49.817.369

155.396

1.087.772

21,9

18,5

125

Karawang

2.125.234

815

WTC: 100

17.161.584

10.465.782

46.152

369.216

17,4

39,0

78

93.999.452

62.346.595

197.323

1.479.923

19,8

33,7

115

60.573.474

44.797.791

115.820

810.740

13,6

26,0

151

NTC: 685 BTC: 30 Bogor

7.456.375

3.791

Ciliwung: 500 Other (Spring): 3.291

Tangerang

5.940.791

2.565

Cisadane: 2.565

Sumber: Kinerja PDAM Tahun 2010, BPP-SPAM. Direktori Perpamsi 2010, PERPAMSI

PAM JAYA menggunakan beberapa sumber air yang tidak hanya berasal dari Ciburial Bogor, melainkan juga dari Air Kanal (Sungai Ciliwung dan Jatiluhur), Kali Krukut, Kanal Tarum Barat (Jatiluhur), Kali Pesanggrahan, Saluran Bekasi Tengah, Kali

54


Ciliwung serta pembelian air bersih dari Ciburial Bogor, Warung Gantung Pesanggrahan, dan Perumahan Cengkareng.

Perumusan strategi & kebijakan operasional dalam pola PSDA 6 CI di wilayah Ciliwung-Cisadane (2C) Permasalahan Keterbatasan layanan air bersih di Jakarta

Sasaran Tersedianya tambahan air minum 9 m3/detik dari Jatiluhur yang dialirkan dengan pipa melalui tanggul kanan Tarum barat ke Jakarta Tersedianya tambahan air Baku 15 m3/detik dari Jatiluhur ke Jakarta,yang dialirkan melalui Tarum barat dengan kapasitas semula 16m3/det menjadi 31 m3/det Tersedianya saluran/pipa air baku canal 2 dari waduk Jatiluhur ke Jakarta setelah peninggian waduk Cirata (bagian dari kaskade waduk) Tersedianya tambahan air baku melalui kanal 2 sebesar 19 m3/detik dari bendungan Jatiluhur/Cirata untuk Depok dan Bogor,dan Industri Cikarang

Keterbatasan layanan air bersih di Kota lain (BODETABEK)

Tersedianya air baku 5 m3/detik dari bendungan Long Storage untuk Jakarta Tersedianya air baku 2 m3/detik dari Salak Contour Canal untuk daerah Kota Bogor Tersedianya air baku 0,5 m3/detik dari waduk Pondok Benda untuk daerah Pamulang Tersedianya air baku 0,5 m3/detik dari waduk Limo untuk Kota Depok Tersedianya air baku 2 m3/detik dari waduk Genteng untuk Kota dan Kab. Bogor Tersedianya air baku 1 m3/detik dari waduk Narogong untuk Bekasi dan Jakarta Tersedianya air baku 4 m3/detik untuk daerah Depok dan Bogor Tersedianya air baku 1 m3/detik untuk daerah Depok

Sumber : Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai 6 Ci, Ditjen SDA-ADB, 2011

Rekomendasi : Perlunya pengaturan muatan kriteria dan penetapan lokasi baik dalam batang tubuh dan lampiran peta (1). Sumber air baku regional Jabodetabekpunjur (2). SPAM regional Jabodetabekpunjur dengan memperhatikan hasil kajian kebutuhan dan ketersediaan serta kelestarian daerah aliran sungai.


55

ASPEK prasarana PERKOTAAN

Pengelolaan Persampahan Perpres 54/2008, Pasal 18: (1). Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h dikembangkan secara terpadu di Kawasan Jabodetabekpunjur melalui kerja sama antar daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (2). Strategi pengelolaan persampahan Kawasan Jabodetabekpunjur diselenggarakan dengan pemanfaatan kembali, daur ulang, dan pengolahan sampah dengan memperhatikan kriteria teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3). Arahan pengelolaan persampahan terpadu pada Kawasan Jabodetabekpunjur harus memperhatikan penentuan lokasi tempat pembuangan akhir dan pengolahan sampah terutama incinerator yang tidak mencemari lingkungan. (4). Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan Jabodetabekpunjur harus memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan nondomestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur serta berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Jabodetabekpunjur ± 20 (dua puluh) tahun mendatang (2030) dengan awal perencanaan dimulai tahun 2010, maka diproyeksikan jumlah penduduk Jabodetabekpunjur akan menjadi sebesar 32,558,589 jiwa, sesuai dengan standard persampahan yang menetapkan timbulan sampah sebesar: 2,4 liter/orang/hari, maka sampah yang dihasilkan penduduk Jabodetabekpunjur pada tahun 2030 adalah sebesar: 78,140,616 liter/hari.

56


No.

Provinsi/ Kab./ Kota

Status Administrasi

Lokasi pembuangan

1

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi

TPA Bantar Gebang, Bekasi

2

Provinsi Jawa Barat

Provinsi

TPA Leuwigajah

3

Provinsi Banten

Provinsi

TPA Cilowong

4

Tangerang

Kota

TPA Rawakucing

5

Tangerang

Kab

TPA Jatiwaringin

6

Tangerang Selatan

Kota

TPA Jatiwaringin

7

Bogor

Kota

TPA Galuga

8

Bogor

Kab

TPA Galuga

9

Depok

Kota

TPA Cipayung – Pancoran Mas

10

Bekasi

Kota

TPA Sumur Batu – Bantar Gebang

11

Bekasi

Kab

TPA Burangkeng

12

Cianjur

Kab

TPA Pasirbungur

(1) Adanya arahan pengelolaan persampahan secara terpadu dalam Ps.54 (3) huruf e angka 1 Perda 22/2010 RTRW Provinsi Jawa Barat Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan pelayanan untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok (2) Adanya konsepsi Rencana Pengembangan TPA Regional, antara lain (a) Timur: TPA Bantar Gebang (landfill) (b) Barat: TPA Ciangir (pengganti TPA Jatiwaringin) (c) Selatan: TPA Nambo

SPA dan TPA

KOTA JAKART A

! Kota Bekasi

SPA dan TPA ! Kabupaten Bekasi

! Kota Tangerang ! Kabupaten Tangerang ! Kota Tangerang

SPA dan TPA ! Kota Depok ! Kota Bogor ! Kabupaten Bogor

PENGELOLA SAMPAH " KORPORASI REGIONAL Kerjasama pembangunan dan pengelolaan Internediate Treatment Facilities (ITF) untuk pengolahan sampah padat: Pembentukan perusahaan milik bersama (exp: BUMD) yang membangun dan mengoperasikan usaha pengolahan sampah yang menggunakan teknologi tinggi untuk digunakan bersama-‐ sama. Rencana Pengembangan TPA Regional: ! Timur: TPA Bantar Gebang (landfill) ! Barat: TPA Ciangir (pengganti TPA Jatiwaringin) ! Selatan: TPA Nambo

Rekomendasi : Perlunya pengaturan muatan kriteria dan penetapan lokasi baik dalam batang tubuh dan lampiran peta berupa TPA regional Jabodetabekpunjur, dengan memperhatikan hasil kajian daya tampung dan volume sampah domestik dan nondomestik.


57

58


Aspek DAYA DUKUNG LINGKUNGAN


59

ASPEK daya dukung lingkungan

Erosi Perpres 54/2008, Ps. 2 ayat (2) ; Sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah: (huruf b); terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna dengan ketentuan; (angka 1); tingkat erosi tidak mengganggu; Kerusakan DAS hulu tercermin dari bertambahnya persentase lahan kritis di suatu DAS. Penyebab utama kerusakan DAS hulu adalah tekanan jumlah penduduk, terdiri dari dua faktor utama, yakni pertama masalah kemiskinan akibat ketimpangan pembangunan antara Hulu-Hilir, dan kedua masalah okupasi kawasan resapan menjadi kawasan permukiman dan wisata. Peningkatan nilai KRS mencerminkan bertambahnya debit maksimum dan menurunnya debit minimum. Hal ini sejalan dengan naiknya nilai C. Penurunan debit minimum menunjukkan berkurangnya aliran dasar (base flow) karena naiknya C dan berkurangnya fungsi resapan (recharge area) di DAS hulu. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Ciliwung Hulu (Katulampa)

Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian - CisadaneCiliwung – Citarum Tahun 2012

60


Upaya yang telah dilakukan : (1). Alokasi kawasan lindung dalam konteks Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota (2). Perumusan strategi & kebijakan operasional dalam pola PSDA 6 CI di wilayah Ciliwung-Cisadane (2C) sub aspek perlindungan dan pelestarian SDA, berupa: (a) Melaksanakan rekomendasi RTkRHL di kawasan prioritas DAS sangat Kritis dan kritis di hulu waduk/rencana waduk (18.021 ha ) (b) Melaksanakan RTkRHL di kawasan lahan agak kritis pada DAS di wilayah wilayah Ciliwung - Cisadane Rekomendasi : (1). Penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi aspek daya dukung lingkungan dengan parameter pola perubahan tutupan lahan dalam bentuk indeks konservasi (aktual & potensial) (2). Penguatan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di daerah hulu baik perizinan dan sanksi

Kualitas Air Perpres 54/2008, Ps. 2 ayat (2) ; Sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah: (huruf b); terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna dengan ketentuan: (angka 3); kualitas air menjamin kesehatan lingkungan Sungai

Jumlah Titik Lokasi Pemantauan Sungai Ciujung (2010) 9 Lokasi Sungai Cidurian (2010) 9 Lokasi Sungai Cidanau (2010) 4 Lokasi Sungai Cisadane (2009) (Banten) 8 Lokasi Sungai Cisadane (2009) (Jawa 8 Lokasi Barat) Sungai Ciliwung (2009) (DKI) 13 Lokasi Sungai Ciliwung (2009) (Jawa 8 Lokasi Barat) Sungai Citarum (2010) 10 Lokasi Kategori Nilai Indeks Pencemaran: = Memenuhi Baku Mutu 0 s.d 10 = Cemar Ringan 1,1 s.d 5,0 = Cemar Sedang 5,1 s.d 10,1 = Cemar Berat >10,1 Kategori Nilai Storet: = Memenuhi Baku Mutu 0 = Cemar Ringan -1 s.d -10 = Cemar Sedang -11 s.d -30 = Cemar Berat >-31

Nilai Status Mutu*

Metode

5,38 s.d 6,85 5,61 s.d 7,07 6,08 s.d 7,12 6,42 s.d 6,98 -25 s.d 59

IP IP IP IP STORET

3,3 s.d 24,6 -29 s.d -44

IP STORET

-47 s.d -111

STORET

Kategori Tercemar

(Sedang

(Sedang) (Sedang) (Sedang) (Sedang) dan Berat)

(Ringan Sedang (Sedang

dan Berat) dan Berat)

(Berat)

Sumber: 1. Laporan Kualitas Air Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, 2009 2. Laporan Kualitas Air Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, 2010 3. Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Air BPLDH Jawa Barat, 2009 4. BPLDH DKI Jakarta, 2009 5. BPLDH Jawa Barat

*= Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003

Upaya yang telah dilakukan : Upaya yang telah dilakukan : (1). Arahan pengaturan limbah industri dan non industri dalam konteks Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota (2). Perumusan strategi & kebijakan operasional dalam pola PSDA 6 CI di wilayah Ciliwung-Cisadane (2C) sub aspek pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran, berupa:

(a) Merencanakan dan membangun sistem sanitasi perkotaan dengan memisahkan saluran pembuangan air limbah perkotaan dari saluran drainasi kota, secara bertahap (b) Peningkatan kapasitas IPAL Setiabudi dan pembangunan IPAL dilokasi lain di Jakarta dan pembangunan sistim sanitasi perkotaan dan perdesaan

Rekomendasi : (1). Penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi aspek daya dukung lingkungan dengan parameter kualitas air sungai


61


Keberadaan Situ Perpres 54/2008, Ps.1 (2) : Situ atau waduk retensi adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang merupakan salah satu bentuk kawasan lindung. Keberadaan situ yang dibangun pada abad ke-18 mengalami berbagai masalah, antara lain : a. berkurangnya lahan pertanian yang diairi dari situ, b. penggantian pengelola atau penyerahan pengelolaan kepada instansi lain, c. kerusakan daerah tangkapan air yang disebabkan peningkatan pemukiman di daerah genangan atau disekitar situ yang mengakibatkan berkurangnya luas genangan situ, d. pembangunan pemukiman yang tidak mempertimbangkan lingkungan, e. sedimentasi yang terjadi karena kerusakan hutan di daerah hulu yang mengakibatkan erosi, f. gulma di daerah genangan , g. adanya kerusakan pada bangunan pelengkap situ. Jakarta mempunyai 40 situ diketahui 19 (47,5 %) situ dalam kondisi terawat, 14 (35%) situ dalam kondisi tidak terawat dan 5 (12,5 %) situ telah berubah menjadi daratan (Data Inventarisasi Situ-Situ Di DKI Jakarta Thn 2007)

62


Upaya yang telah dilakukan : Upaya yang telah dilakukan : (1). Penetapan situ dan sempadannya sebagai kawasan lindung serta pengaturan alih fungsi lahan dalam konteks Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota (2). Normalisasi waduk Pluit, DKI Jakarta

Rekomendasi : (1). Perlunya penetapan lokasi situ dalam batang tubuh. (2). Penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi aspek daya dukung lingkungan dengan parameter pola pemanfaatan ruang situ/waduk retensi


63


Air Permukaan - Bencana Banjir Perpres 54/2008, Pasal 21: (1). Sistem drainase dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g diarahkan untuk mengurangi bahaya banjir dan genangan air bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, dan persawahan, serta jalan. (2). Strategi drainase dan pengendalian banjir dilaksanakan dengan pengelolaan sungai terpadu dengan sistem drainase wilayah, pengendalian debit air sungai dan peningkatan kapasitas sungai, peningkatan fungsi situ-situ dan waduk sebagai daerah penampungan air dengan sistem polder, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dilaksanakan dengan ketat di kawasan hulu hingga sepanjang daerah aliran sungai,

pembuatan sudetan sungai, dan pengendalian pembangunan di sempadan sungai (3). Arahan drainase dan pengendalian banjir di Kawasan Jabodetabekpunjur dilakukan melalui upaya: a) rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkapan air; b) penataan kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya; c) normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya; d) pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ serta daerah retensi air; e) pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan f) pembangunan prasarana drainase

Kondisi saat ini : Variables Causes

Flood In 1996

Flood In 2002

Flood In 2007

Flood In 2013

The capacity of river is smaller than the incoming water’s runoff. Low stage of river capacity and major canal are caused by the high conversion of area around these rivers and canals into settlement function sedimentation, and illegal waste disposal.

Land use in urban areas which lots of buldings and settlement has led to the decreasing of land absorption ability as well as narrowing the river canal in downstream area

Beside of poor drainage system, flood was preceded by heavy rainfrom afternoon on Feb 1 ti the next day on Feb 2. It was worsened by the high volume of water in 13 rivers in Jakarta which originated from Bogor-Puncak-Cianjur and the tide of Jakarta’s sea water. All of those causes results in flood in nearly 60% of Jakarta’s area which reached up to 5 m depth at some location

Flood in Jan 2013 was less intense compared to 2007 but the rainfall was widely distributed upstream and downstream 17th Jan was considered the worst but it is predicted to be continued and the city should be put on alert level 1 till 27th Jan.

Inundation Area

n/a

330 km2

400 km2

>400 km2

Inundation Point

90

160

70

109 (google crisis map)

Rainfall Intensity

288,7 mm

361,7 mm

401,5 mm (geographically concentrated)

40-125 mm (tentative) (geographically widely distributed)

Evacuee (people)

30 thousand

280 thousand

398 thousand

>100 thousand (tentative)

10

22

57

15 (tentative)

>IDR 1 billion

IDR 1,8 billion

IDR 8 billion

To be calculated

Dead (people) Losses

Source: Media Indonesia (2007); Texier (2008) and Sagala et al (2011) and Google Crisis Response 20 Jan 2013, Kompas Online 17-19 Jan 2013

64


W I L A Y A H T E R D A M PA K B A N JI R 15 JA N U A R I 2009

LAUT J AWA

PETA BANJIR JAKARTA

WILAYAH BANJIR JAKARTA 2009



LAUT J AWA

LAUT J AWA

WILAYAH BANJIR JAKARTA 2014


65


Air Permukaan - Banjir Rob Definisi dan penanganan banjir rob tidak teridentifikasi dalam Perpres 54/2008 Pesisir Jakarta merupakan teluk yang landai dengan lereng dasar laut rata-rata 1:300 sampai lebih kurang kedalamannya 5 meter yang baru tercapai jarak 1.500 meter dari garis pantai. Kelandaian dari dasar laut di wilayah pantai berangsur membentuk daratan baru, sehingga garis pantai itu senantiasa bergerak maju dari tahun ke tahun sambil membentuk endapan-endapan yang menghambat pencurahan air sungai ke laut. Arus pasang merambat di daerah pantai yang landai ini dan akan membuat genangan di wilayah pantai. Akibat pengaruh tersebut kejadian banjir rob (pasang) sering terjadi di wilayah pesisir pantai. Pada tabel berikut, disajikan daftar kejadian rob (pasang) di Pesisir utara Jakarta.

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi DKI Jakarta, 2000 dalam Kajian Pengaruh Kenaikan Muka Laut Dan Gelombang Pasang Pada Banjir Jakarta, oleh Dr. ArmiSusandi, MT, Juli2008

Kejadian Banjir Rob Tanggal Kejadian (Masehi)

Lokasi Kejadian

Tinggi Genangan

23 Agustus 2007

9 Shaban 1428

Muara Baru

70-80 cm

23 Desember 2007

13 Dzulhijjah 1428

Muara Baru

50-80 cm

04 Juni 2008

5 Muharram 1428

Muara Baru

-

01 Desember 2008

2 Dzulhijjah 1429

Muara Baru

60 cm

15 Desember 2008

16 Dzulhijjah 1429

Muara Baru

10-20 cm

11 Januari 2009

14 Muharram 1430

Marunda

14 Januari 2009

66

Tanggal Kejadian (hijriah)

17 Muharram 1430

40 cm

Muara Baru

20 cm

Penjaringan

10-15 cm

Kapuk Muara

30-40 cm

Jalan Kapuk Raya

10-20 cm

Kawasan Pluit Pelelangan

10-20 cm

14 Mei 2009

19 Jamada Aula 1430

Muara Baru

-

22 Oktober 2009

3 Dzulkaidah 1430

Muara Baru

10-100cm

05 Nopember 2009

17 Dzulkaidah 1430

Marunda

60-80 cm

04 Desember 2009

16 Dzulkaidah 1430

Jl. RE Martadinata

20-40 cm

30 Januari 2010

14 safar 1431

Jl. RE Martadinata

5-10 cm

13 Maret 2010

27 Rabiul Awal 1431

Muara Baru

16 Juni 2010

4 Rajab 1431

Jl. RE Martadinata

25 Juni 2010

13 Rajab 1431

Muara Baru


197 cm 40-50 cm -

Perkiraan wilayah terdampak kenaikan muka air laut

Peta Indeks Perubahan Garis Pantai Pesisir Jakarta

Pantai utara Jabodetabekpunjur merupakan urat nadi perekonomian yang sangat penting, yaitu dengan adanya kegiatan ekonomi regional dan internasional sebagai penggerak roda perekonomian. Kenaikan muka air laut dapat mengganggu kualitas dan keberadaan jalur pantura, yang pada akhirnya dapat mengganggu kegiatan perekonomian nasional. Wilayah

Hasil

Pesisir Jakarta

daerah yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi (sangat rentan) terhadap kenaikan muka air laut adalah Kecamatan Tanjung Priok dan Koja.

Pesisir Tangerang

daerah yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi (sangat rentan) terhadap kenaikan muka air laut adalah Kecamatan Kosambi.

Pesisir Bekasi

daerah yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi terhadap kenaikan muka air laut adalah Kecamatan Tarumajaya, Babelan dan Muara Gembong .

Sumber : Laporan Verifikasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Rangka Pelaksanaan Penyusunan Informasi Kelautan Nasional untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, (PT. Suconfindo, BRKP, 2009)

Ilustrasi wilayah utara Jakarta tergenang kenaikan muka air laut

Sumber : Hadi, Susandiet al., 2007 dalam Kajian Pengaruh Kenaikan Muka Laut Dan Gelombang Pasang Pada Banjir Jakarta, oleh Dr. ArmiSusandi, MT, Juli2008


67


Upaya penanggulangan banjir: Banjir Kanal Timur Kanal Banjir Jakarta adalah kanal yang dibuat agar aliran sungai Ciliwung melintas di luar Batavia, tidak di tengah kota Batavia. Kanal banjir ini merupakan gagasan Prof H van Breen dari Burgelijke Openbare Werken atau disingkat BOW, cikal bakal Departemen PU, yang dirilis tahun 1920. Studi ini dilakukan setelah banjir besar melanda Jakarta dua tahun sebelumnya. Inti konsep ini adalah pengendalian aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta. Termasuk juga disarankan adalah penimbunan daerah-daerah rendah. Untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian timur dibangun Kanal Banjir Timur (BKT). Sama seperti BKB, BKT mengacu pada rencana induk yang kemudian dilengkapi “The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta” tahun 1991, serta “The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek” pada Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency. Selain berfungsi mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur, BKT juga dimaksudkan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air. BKT direncanakan untuk menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Daerah tangkapan air (catchment area) mencakup luas lebih kurang 207 kilometer persegi atau sekitar 20.700 hektare. 68


Penataan dan normalisasi sungai penataan dan normalisasi sungai merupakan salah satu implementasi dari Ps.21 (3) Perpres 54/2008 yaitu Arahan drainase dan pengendalian banjir di Kawasan Jabodetabekpunjur berupa b. penataan kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya; c. normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya; National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa tidak hanya difungsikan sebagai sarana pertahanan Jakarta dalam mengantisipasi banjir regional, tetapi kini dikembangkan menjadi National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Artinya, keberadaan tanggul laut raksasa tidak lagi berskala regional, melainkan sudah menjadi skala nasional. Karena nantinya, tanggul laut raksasa ini akan dijadikan kota baru di Jakarta yang dilengkapi dengan bandara dan pelabuhan. Semua itu dilakukan dengan melakukan reklamasi pantai. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan perubahan rencana pembangunan Giant Sea Wall merupakan langkah untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta dengan melibatkan daerah di sekitar Jakarta. Karena itu namanya diubah menjadi NCICD dari awalnya bernama Jakarta Coastal Defense Program. Dalam pelaksanaan pembangunan tanggul laut raksasa ini, akan melibatkan daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Program ini dinamakan Pembangunan pantai terintegrasi Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development-NCICD), mereklamasi perairan teluk Jakarta yang kedalaman rata-ratanya saat ini sekitar 16m menjadi lahan pemukiman, perkantoran, jalan bebas hambatan, jalur MRT dan KRL, laguna dan lainnya seluas 4.000Ha! Dengan lahan dan fasilitas seluas itu diharapkan dapat menjadi tempat beraktifitas sekitar 2,5 juta penduduk Jakarta, seskaligus menjadi icon baru ibukota Republik Indonesia REVIEW PERPRES 54/2008

69

70



71


Air Tanah Dalam Kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta saat ini sudah memasuki zona kritis hingga rusak akibat eksploitasi air tanah di atas ambang batas normal yang direkomendasikan. Kondisi ini sangat memprihatinkan sekaligus perlu segera dicarikan penanganannya. ”Kondisi cekungan air tanah Jakarta yang mencover 3 Provinsi (DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat) saat ini kondisinya sangat kritis akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan hingga mencapai 40%, seharusnya maksimum hanya 20% agar tidak terjadi intrusi air laut ke daratan”, ujar Kepala Badan Geologi, R. Sukhyar di acara “Coffee Morning” sekaligus Penyerahan Data-Data Hasil Kegiatan Badan Geologi (13/8). Pengambilan air tanah pada CAT Jakarta saat ini hampir melebihi setengah aliran air tanah yang masuk ke dalam akuifer menengah dan dalam, kondisi demikian dapat di kategorikan sudah memasuki zona kritis hingga rusak. Berdasarkan data Badan Geologi, DESDM, Neraca Air Tanah Jakarta saat ini adalah, potensi air tanah (dalam) 52 juta m3/thn sedangkan pengambilan air tanah (dalam) 21 juta m3/thn (40%). Potensi Air Tanah (dalam) 52 juta m3/thn

72


Pengambilan Air Tanah (dalam) 21 juta m3/thn

Upaya pengendalian banjir

Keterangan

1) rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan ka- Perlu dinyatakan secara jelas kriteria dan lokasi kawasan tangkapan air wasan tangkapan air; 2) penataan kawasan sempadan sungai dan anak- (1). Dalam lima tahun perencanaan, masih adanya kegiatan perumahan di sempadan anak sungainya; sungai (2). Perlu dinyatakan secara jelas nama sungai sesuai hierarki kewenangannya dalam batang tubuh (3). Perlunya komitmen kabupaten/kota untuk menetapkan prioritas program/kegiatan terkait penataan kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan kriteria sempadan sungai (PP 38 2011 Sungai dan PP 37 2012 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) 3) pengembangan waduk-waduk pengendali banjir (1). Dalam lima tahun perencanaan masih adanya sempadan waduk yang berfungsi dan pelestarian situ-situ serta daerah retensi air; sebagai perumahan, antara lain waduk Pluit, waduk Ria-Rio (2). Perlu dinyatakan secara jelas nama situ dalam batang tubuh (3). Perlunya komitmen kabupaten/kota untuk menetapkan prioritas program/kegiatan terkait pelestarian situ (4). Perlunya komitmen kabupaten/kota untuk mengendalikan pembangunan di sempadan waduk dan situ 4) pembangunan prasarana dan pengendali banjir;

(1). Perlu dinyatakan secara jelas prasarana dan pengendali banjir dalam batang tubuh (2). Perlunya koordinasi pembangunan prasarana dan pengendali banjir yang memberikan potensi gangguan di wilayah lainnya atau memberikan dampak lingkungan besar


73


Pelestarian Flora dan Fauna Perpres 54/2008, Ps. 2 ayat (2) ; Sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah: (Huruf b); terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna dengan ketentuan; (Angka 5) pelestarian flora dan fauna menjamin pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Cagar Biosfer Cibodas (ditetapkan pada tahun 1977 sebagai salah satu cagar biosfer (UNESCO-Man and Biosphere Program)) berada di tiga Kabupaten yaitu Bogor, Cianjur dan Sukabumi yang secara administtratif ketiganya berada di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini sebagian besar berupa dataran tinggi dan merupakan daerah hulu dari empat sungai besar yang mengalir ke daerah Jakarta dan sekitarnya yaitu Ciliwung, Cisadane, Citarum dan Cimandiri. Dimana di kedua kabupaten Bogor dan Cianjur tersebut merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur. Karena posisi geografis yang menempatkannya, kawasan ini seharusnya menjadi daerah pelindung atau penyangga wilayah di bawahnya, terutama Jakarta yang merupakan ibukota negara. Perlindungan ini harus dilihat dari sisi sebagai penyedia dan pengendali air serta perlindungan dari sisi ketahanan pangan melalui pengendalian erosi nutrien dan kesehatan sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon. Oleh karenanya kawasan yang sebagian besar merupakan kawasan budidaya ini berfungsi menjadi kawasan penyangga kehidupan baik bagi daerah sekitarnya maupun bagi daerah yang jauh di hilir, sehingga penetapan kawasan ini sebagai dan dikelola dengan konsep cagar biosfer menjadi sangat tepat.

74


Keberadaan RTH Perpres 54/2008, Ps. 2 ayat (2): Sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah: (Huruf b) terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna dengan ketentuan: (Angka 6) tingkat perubahan suhu dan kualitas udara tetap menjamin kenyamanan kehidupan lingkungan; Perpres 54/2008, Ps. 2 ayat (2): Dalam perencanaan kawasan lindung ditetapkan kawasan lindung prioritas dengan kriteria sebagai ruang terbuka hijau regional, kawasan konservasi, dan/atau daerah resapan air.

Kondisi saat ini : erdasarkan kajian Pembangunan Hutan Kota, Hanya Slogan Belaka: Studi Kasus di Jabodetabek (Policy Brief: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2011), kelima pemerintah kota memiliki proporsi (persentase) RTH dan hutan kota yang berada dibawah No 1 2 3 4 5

13% kecuali kota Depok (47%), sehingga masih diperlukan upayaupaya ekstra untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu 20% untuk RTH publik dan 10 % untuk RTH privat. Disamping itu, proporsi rasio antara hutan kota dan RTH di wilayah Jabodetabek masih relatif kecil (dibawah 3%), kecuali Bogor (7%) dan masih menjadi penyebab utama

Pemerintah Provinsi dan Kota (Luas Wilayah) DKI Jakarta (661,52 Km2) Kota Bogor (118,50 Km2) Kota Depok (200,29 Km2) Kota Tanggerang (164,54 Km2) Kota Bekasi (210,49 Km2)

Luas RTH (Km2) 61,52 11,85 93,54 9,54 25,26

terjadinya aliran permukaan (run off) yang tinggi, banjir dan erosi sehingga pada akhirnya persedian air tanah di wilayah Jabodetabek menjadi berkurang. Luasan RTR dan Hutan Kota di wilayah Jabodetabek (Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tanggerang dan Kota Bekasi)

Persen (%) 9,3 10,0 46,7 5,8 12,0

Luas Hutan Kota (Ha) 136,7 87,0 55,4 1,2 7,0

Rasio HT/RTH (%) 2,2 7,3 0,6 0,1 0,3

Sumber : Policy Brief: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2011) REVIEW PERPRES 54/2008

75

76


REKOMENDASI


77

Rekomendasi Hasil Review Perpres 54/2008 Rekomendasi merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan peninjauan kembali Perpres No. 54 Tahun 2008. Rekomendasi Tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang

Ps. 87 ayat (1)

Adendum pasal prioritas

Rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang

Ps. 87 ayat (1) huruf a

Dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran rencana tata ruang

Dokumen tata cara/prasyarat implementasi Perpres 54/2008 Penguatan Kegiatan monev Implementasi Perpres 54/2008

Ps. 87 ayat (2)

Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang

Ps. 87 ayat (1) Huruf b

Revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ps. 87 ayat 3

Sistematika legal drafting disesuaikan Perpres Kawasan Perkotaan lainnya Ps. 87 ayat (1) huruf a

Muatan Perpres 54/2008 disesuaikan berdasarkan hasil kajian lanjutan Ps. 87 ayat (1) huruf b

78


Rumusan skenario rekomendasi, didasarkan atas pertimbangan: (1).Sistematika penulisan (legal drafting) Perpres 54/2008 yang berbeda dengan Perpres RTR Kawasan Perkotaan lainnya, khususnya: (a). Judul peraturan presiden (dikarenakan ‘penataan ruang kawasan perkotaan’ mempunyai makna yang berbeda dengan ‘RTR Kawasan Perkotaan’) (b). Pola penulisan bab pembahasan dan judul tiap bab (c). Pola penulisan ayat dalam pasal berbeda, dalam Perpres RTR Kawasan Perkotaan lainnya dinyatakan dalam urutan: a. Tujuan b. Kriteria c. Lokasi (d). Istilah/nomenklatur yang digunakan, antara lain sistem pusat permukiman, zona N, sistem jaringan prasarana (2). Batang tubuh Perpres 54/2008 hanya mengarahkan strategi pengembangan tidak menyatakan lokasi, ruas, dan jalur, sedangkan lampiran peta menyatakan/menetapkan lokasi, ruas, dan jalur infrastruktur (3). Pemekaran wilayah administrasi dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, yaitu Kota Tangerang Selatan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, yang berimplikasi pada penyebutan wilayah cakupan kawasan, daerah administrasi, dan kepala daerah. Dimana dalam Perpres 54/2008 belum dinyatakan Kota Tangerang Selatan (4). Pengembangan infrastruktur yang melampaui arahan atau kebijakan yang dinyatakan dalam Perpres 54/2008, baik dinyatakan dalam batang tubuh atau lampiran peta Skenario rekomendasi : (1). Penguatan implementasi Perpres 54/2008: (a). Perumusan dokumen implementasi penataan ruang Perpres 54/2008 yang merupakan penerjemahan Perpres 54/2008 pada kebijakan K/L dan provinsi/kabupaten/kota (b). Penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi (2). Perubahan sistematika penulisan Perpres 54/2008: (a). Sistematika pembahasan disesuaikan dengan Perpres Kawasan Perkotaan lainnya (b). Muatan Perpres 54/2008 disesuaikan berdasarkan hasil kajian lanjutan dalam kegiatan revisi Perpres 54/2008


79

2008 RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur

Recommend Documents