Pengembangan Pantai Utara Jakarta dalam Review Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur Disampaikan dalam FGD Reklamasi Wilayah Perairan sebagai Alternatif Kebutuhan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 12 Februari 2014
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Urgensi Pengembangan Pantai dan Reklamasi Pengembangan Pantai Utara Jakarta dalam Perpres 54/2008 Pengembangan Pantai Utara dalam RTRWP DKI JAKARTA Pengembangan Terpadu Pesisi Ibukota Negara Penilaian Kesenjangan dan tumpang tindih antara Perpres 54/2008 dan NCICD Pengembangan Pantai Dalam Review Perpres 54/2008
1.
Urgensi Pengembangan Pantai dan Reklamasi Pertumbuhan Penduduk
Kurangnya Ruang
Tingkat Investasi yang tinggi
Kemacetan Lalu Lintas Laju Land Subsidence yang Tinggi
Kurangnya Infrastruktur
Kebutuhan Air Baku
Kurangnya RTH
Alih Fungsi Lahan Tidak Sesuai Peruntukan Ruang
Masa Depan Ibukota Terancam
Pertumbuhan Penduduk
Tingkat Investasi yang tinggi
Kurangnya Ruang & Infrastruktur Kebutuhan Jalan di DKI Jakarta
2%
Kesedia an Jalan (Km), 7208
8%
Kemacetan Lalu Lintas
9% Kebutuhan Air Bersih
Laju Land Subsidence yang Tinggi KEPENDUDUKAN 3 PROVINSI JABODETABEKPUNJUR JABODETABEKPUNJUR NON JABODETABEKPUNJUR BANTEN JABAR DKI JAKARTA
Tahun 2010 (jiwa) 63,254,054.00 28,144,420.00 8,226,768.00 10,644,030.00 43,021,826.00 9,588,198.00
Pertumbuhan penduduk di Jabodetabekpunjur yang sangat tinggi sehingga infrastruktur yang ada tidak sanggup melayani secara maksimal sumber: BPS
12%
Kebutuh an Jalan (Km), 12000
Alih Fungsi Lahan Tidak Sesuai Peruntukan Ruang
69%
Indonesia
Jabodetabekpunjur
DKI Jakarta
Jawa Barat
Sumber: pu.go.id
Perubahan Guna Lahan di Jabodetabekpunjur selama 40 thn terakhir
Banten
s
Masa PDRB Grafik perbandingan Depan 2010 antara Indonesia dan Jabodetabekpunjur Ibukota menunjukkan bahwa porsi Terancam perekonomian terkonsentrasi di Kawasan ini.
sumber: BPS
Sumber: Rustiadi dkk, 2003
Jakarta : 51,53% Bogor : 5,24% Tangerang : 22,01% Bekasi : 21,32%
Laju Land Subsidence Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi Tingkat Investasi yang tinggi
Alih Fungsi Lahan Tidak Sesuai Ruang Kurangnya Peruntukan Ruang Kurangnya Infrastruktur
Kurangnya RTH
1. Pengambilan air tanah sebagai penyebab utama 2. 80% Jakarta Utara berada dibawah muka air laut dan sungai tidak bisa mengalir bebas: • Kemungkinan banjir lebih sering • Perlu pompa berkapasitas besar untuk mengeringkan kota 3. Jangka panjang kota berada 3-5 meter dibawah level air laut 4. Jakarta Utara penurunan tanah 7,5 cm/tahun 5. Survei 2013 Kebanyakan tanggul laut berada dibawah level desain dan dalam beberapa tahun overtopping (julangan) akan kerap terjadi pada saat pasang
Ketidaksesuaian antara Rencana Pola Ruang Perpres dengan Pemanfaatan
sumber: Audit Kawasan Jabodetabekpunjur
Kemacetan Lalu Lintas Pergerakan Total di Jabodetabekpunjur 59 Juta
9,9
Kebutuhan Air Baku Total Kebutuhan Air Baku di DKI Jakarta 2010 : 28.985 liter/detik 2.800 lt/dtk
8,1
20,4
Kurangnya RTH
DKI Jakarta, 9.3
2,7
2,5 0,1
11.185 lt/dtk
15.000 lt/dtk
2,5
Depok, 46.7
11,3
Bogor, 10 Tangeran g, 5.8 Bekasi, 7
Total Kapasitas Produksi Defisit Air Air PDAM Tirta Kerja Raharja, Tangerang
Tangerang + Tangerang Selatan
DKI Jakarta
Kota + Kab. Bekasi
Kota + Kab. Bogor
KSN
Titik Kemacetan
Waktu tempuh dari Kota Inti ke Kota Sekitar
Jabodetabek
771 titik
2 jam
Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, 2010
Grafik kebutuhan air baku di DKI Jakarta mencapai 28.985 liter/detik dan defisit 38.6% atau 11.185 liter/detik.
Sumber: Litbang Kompas
Beberapa Kawasan Perkotaan di Jabodetabekpunjur memiliki RTH kurang dari 30%.
2. Pengembangan Pantai Utara Jakarta dalam Perpres 54/2008 Reklamasi pantai dapat dikembangkan pada Zona Penyangga P2-P5 Mengakomodir pengembangan pantai hingga 8 m Zona
Penjelasan
KZB
Jarak titik surut
Kedalaman laut
Zona P1
zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1 pantai (dijaga)
Zona P2
zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1 pantai yang mempunyai potensi untuk reklamasi
40 %
200 m
8m
Zona P3
zona perairan pantai yang berhadapan dengan ZonaB1 pantai
300 m
8m
Zona P4
zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B2 pantai.
200 m
8m
Zona P5
zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B6 dan/atau B7
200 m
8m
45 %
Di rawa dilarang menyelenggarakan reklamasi dan/atau pemanfaatan ruang lainnya tanpa disertai rekayasa teknis untuk mempertahankan fungsi rawa sebagai sumber air dan daerah retensi air.
P5
P2 P1 P5 P3
P4
3. Pengembangan Pantai Utara dalam RTRWP DKI JAKARTA Pengembangan 17 Pulau Reklamasi di Pantai Utara Jakarta
4. Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dalam Perpres 54/2008
Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development /NCICD) diperlukan tidak hanya untuk mengatasi masalah banjir dan rob, namun juga untuk menyelesaikan masalah: • Kebutuhan ruang, • kemacetan dan • kebutuhan air baku Dibutuhkan perubahan paradigma JSDS Jakarta Coastal Defence Strategy
NCICD Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development /NCICD)
4. Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dalam Perpres 54/2008
Master Plan NCICD
5. Penilaian Kesenjangan dan tumpang tindih antara Perpres 54/2008 dan NCICD
Pola Ruang Jabodetabekpunjur
Pengendalian Banjir 2030
Rencana transportasi
12
Perpres 54/2008 Penilaian Kesenjangan antara Perpres 54/2008 dan NCICD Kesenjangan spatial
Perpres 54/2008 tidak menyebutkan: - NCICD - reklamasi lebih dari 8 m - perluasan Tanjung Priok (deep-pelabuhan) - JCDS tidak menyebutkan konservasi kawasan mangrove
technical
-
-
Perpres 54/2008 tidak mempertimbangkan menggunakan air di lepas pantai laguna sebagai sumber alternatif air baku JORR (1 dan 2) akan menambah beban lalu lintas tambahan ke jalan tol Jakarta Utara sudah padat NCICD meramalkan bahwa pertahanan laut dapat digunakan untuk jalan tol baru dan kereta api Tingkat keamanan dari sistem pengendalian banjir tidak disebutkan dalam Perpres 54/2008 Perpres 54/2008 membutuhkan konservasi bakau sedangkan sistem pertahanan laut NCICD akan menurunkan salinitas air, yang dapat mempengaruhi bakau yang ada
13
6. Pengembangan Pantai Dalam Review Perpres 54/2008 Dalam revisi rencana tata ruang, backbone yang berupa rencana struktur ruang dan pola ruang harus dipertahankan karena menyangkut kepastian hukum dan untuk menjaga wibawa dari rencana tata ruang
Isu-isu strategis yang belum diakomodir dalam Perpres 54/2008 tentang RTR Kawasan Jabodetabekpunjur akan diakomodir dalam revisi Perpres RTR tersebut Isu terkait Pengembangan Pantai Utara Jakarta perlu untuk diakomodir dalam review Perpres 54/2008 tentang Penataaan Ruang Jabodetabekpunjur
Dengan demikian pengembangan NCICD juga perlu diakomodir dalam • RTRWP DKI Jakarta, RTRWP Jawa Barat, RTRWP Banten • RTRW Kota Bekasi dan RTRW Kabupaten Tangerang
6. Pengembangan Pantai Dalam Review Perpres 54/2008 1. Tujuan dan Kebijakan Perpres 54/2008 disesuaikan dengan hasil kajian lanjutan, dengan mempertimbangkan isu strategis yang berkembang antara lain: • Rencana pengembangan transportasi berdasarkan pemenhub 54/2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal Kawasan Perkotaan Jabodetabek • Rencana reklamasi berdasarkan RTRW Provinsi DKI Jakarta • Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara NCICD • Efek dari Pengembangan wilayah di sekitar jembatan selat sunda, aerocity kertajati, aerocity karawang, dan pelabuhan cilamaya. • Penguasaan lahan skala besar • Kerentanan Bencana • Penguatan fungsi kelembagaan BKSP 2. Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang (zoning regulation, perizinan, insentif dan disinsentif , sanksi) pada kawasan pesisir pantai dan reklamasi.
