BUPATI SUMENEP KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR : 188/30/KEP/435.013/2009 TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) BUPATI SUMENEP Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi, perlu langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait untuk mengintegrasikan dan memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, Masyarakat dan Dunia Usaha; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam Keputusan Bupati Sumenep.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690). 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737). 7. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
:
Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
Kedua
:
Menugaskan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk : a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi; b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan mengkoordinasikan Rencana Tata Ruang dan Rencana Ruang Kawasan sebagai penjabaran lebih lanjut RTRW Kabupaten; c. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan RTRW Kabupaten dengan RTRW Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Provinsi, RTRW Kabupaten yang berbatasan; d. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang; e. mengoptimalkan penyelenggaraan, penertiban, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta perizinan pemanfaatan ruang; f. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang; g. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang serta memberikan rekomendasi perizinan Tata Ruang Kabupaten; h. mengoptimalkan peranserta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; i. mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang ( Pemerintah, Swasta dan Masyarakat); j. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten dan memberikan pengarahan serta saran dalam penyelesaian permasalahan; k. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Instansi Pemerintah/ Swasta, Masyarakat, Dunia Usaha berkaitan dengan penataan ruang; l. keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Sumenep dengan
Kabupaten perbatasan; m. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten; n. menjabarkan petunjuk Bupati Sumenep berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; o. menyelenggarakan rapat pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yaitu rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang; p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan hasil rapat pleno yang ditandatangani oleh Ketua BKPRD kepada Bupati Sumenep sebagai dasar pengambilan kebijakan; q. menyiapkan laporan Bupati Sumenep, tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur Jawa Timur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten kepada DPRD Kabupaten Sumenep dengan tembusan Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri r. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Sumenep Ketiga
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
Keempat
:
Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/ 496/KEP/435.013/2007 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Kelima
:
a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.
Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 20 Maret 2009 BUPATI SUMENEP ttd. Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 20 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP ttd.
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM.
H.FEN A. EFFENDY SAID, SE, MSi, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19530424 198502 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2009 NOMOR 33
LAMPIRAN
:
Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/33/KEP/435.013/2009 Tanggal : 20 Maret 2009
SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) NO
KEDUDUKAN
JABATAN DALAM KEDINASAN
I
PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Daerah
II
KETUA
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
III
SEKRETARIS
Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
IV
ANGGOTA
1. 2. 3. 4. 5.
Asisten Pemerintahan Sekda Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kepala Badan Lingkungan Hidup Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
BUPATI SUMENEP ttd. KH.MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.
