2013 TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 246 /KPTS/013/201 /KPTS/013/2013 TENTANG BADAN KOORDINASI KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam era otonomi daerah saat ini telah terjadi perubahan mendasar dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan penataan ruang untuk menserasikan dan mensinergikan penyelenggaraan penataan ruang di daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka perlu dilakukan koordinasi dengan melibatkan seluruh stakeholders yang terkait dengan kegiatan penataan ruang; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah h diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun ahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun ahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 5. Undang-Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan undangan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833); 7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A); 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2013; 11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Menugaskan Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melaksanakan Koordinasi Penataan Ruang yang meliputi: 1. Perencanaan tata ruang meliputi: a) mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang provinsi; b) memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang provinsi serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); c) mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang provinsi dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; d) mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis tentang rencana tata ruang provinsi kepada Menteri Dalam Negeri; e) mengkoordinasikan


-3-

e) mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang provinsi; f) mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan; g) melakukan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota; h) melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota; i) memberikan masukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dijadikan bahan rekomendasi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota dalam rangka persetujuan substansi teknis; j) memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur dalam proses penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota; k) melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN); l) melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota; m) melakukan fasilitasi proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; n) mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 2. Pemanfaatan ruang, meliputi: a) mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; b) memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang provinsi dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan kabupaten/kota; c) memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang provinsi; d) menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat; e) melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar provinsi; f) mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

3. Pengendalian


-4-

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi : a) memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten/kota; b) melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau lintas provinsi serta lintas kabupaten/kota; c) melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang; d) melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; e) mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; f) melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota; g) mengoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem. b. menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang; c. melakukan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota; d. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan; e. membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja dan Tim Teknis sesuai kebutuhan; f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (16) Pemanfaatan Ruang, Kegiatan (020) Optimalisasi Kelembagaan Penataan Ruang, Kode Rekening 5.2.1.01.001 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 April 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


PE

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 246 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 3 APRIL 2013

BRUARI 200

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

No 1

JABATAN DALAM BADAN 2

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3

1.

Pembina

a. b.

Gubernur Jawa Timur Wakil Gubernur Jawa Timur

2.

a. Ketua b. Wakil Ketua

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

3.

Sekretaris

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

4.

Anggota-anggota :

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur c. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur d. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur e. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur j. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur k. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur l. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur m. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur n. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur o. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur p. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sekretaris

q. Kepala


-2-

1

2

3 q. Kepala Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya r. Kepala Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya Malang s. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Badan Koordinasi dimaksud.


2013 TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents