ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL

Kementerian PPN/Bappenas

ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019

Oleh Oswar Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2015 dengan Kabupaten/Kota se Aceh Banda Aceh, 3 Desember 2013


1

ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019

2

Kementerian PPN/ Bappenas

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MASUKAN STAKEHOLDERS

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Ekonomi 3. Iptek 4. Sarana dan Prasarana 5. Politik 6. Hankam 7. Hukum dan Aparatur 8. Wilayah dan Tata Ruang 9. SDA dan LH

Tantangan & Kendala

SDM

9 Bidang:

IPTEK

Background Study

EVALUASI RPJMN 2

SDA

Pengarusutamaan

DAYA SAING EKONOMI

Inclusive Development

*Sumber UU 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 3


PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Economically Feasible

RPJMN 2015-2019 Socially Acceptable

Environmentally Sustainable

4


KRITERIA ECONOMICALLY FEASIBLE

Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal Mempunyai nilai tambah yang tinggi Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai Berdampak luas terhadap investasi nasional

5


KRITERIA SOCIALLY ACCEPTABLE

Tidak menimbulkan permasalahan sosial baru Membuka/menyerap lapangan kerja Mengurangi kemiskinan Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat luas

Meningkatkan keharmonisan masyarakat Mendorong tingkat partisipasi masyarakat

6


KRITERIA ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang dapat ditoleransi (carrying capacity) Memperbaiki kualitas lingkungan Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (sustainable)

7


PRASYARAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

 TATA KELOLA  POLHUKAM

8


PRASYARAT 1: TATA KELOLA

Stakeholder pembangunan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) mempunyai kesamaan visi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pencapaian Pembangunan Berkelanjutan

Pelaku pembangunan mematuhi prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

9


PRASYARAT 2: POLHUKAM

Stabilitas politik, keamanan dan demokrasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan Peraturan perundangan tidak menyimpang dari tujuan bernegara seperti tercantum dalam UUD 1945

Adanya kepastian hukum bagi para pelaku pembangunan

10


Ekonomi

Sosial LH Tata Kelola Polhukam

ISU-ISU PENTING PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ekonomi

Sosial

LH

Tata Kelola

Polhukam

Pertumbuhan ekonomi

Penyerapan Tenaga Kerja, Pengurangan Kemiskinan, dan Pemerataan

Keberlanjutan pembangunan

Efisiensi dan efektifitas program pembangunan

Kepastian usaha, Penguasaan SDA oleh negara utk kesra

Percepatan konsolidasi demokrasi

Penanggulangan bencana alam

Penguatan kelembagaan masyarakat

Tertib sosial

Konservasi dan perbaikan lingkungan

Peningkatan daya dukung lingkungan

Penegakan hukum lingkungan

Penguatan kapasitas Kelembagaan

Efektifitas hukum Tertib hukum

11

SASARAN RPJMN 2015-2019 Kementerian PPN/ Bappenas

 Pertumbuhan ekonomi  Pendapatan per kapita  Pemerataan pembangunan  Pengentasan Kemiskinan  Keberlanjutan pembangunan  Peningkatan daya saing  Inovasi teknologi  SDM berkualitas  Resiliensi berbasis swakarsa

Happiness

12


ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

 Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job,

      

pro-poor dan pro-environment Kebijakan hilirisasi pengelolaan SDA Pemberian insentif fiskal dan non fiskal utk pengembangan industri di Luar Jawa Sinergi SDM, IPTEK dengan industri Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Sistem Logistik Nasional 13


ISU-ISU BIDANG UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS UTAMA RPJMN 2015-2019

Bidang

Prioritas Utama SDA

SDM

IPTEK

Sosbud & Agama

Mengurangi konflik sosial dalam pengelolaan SDA

Peningkatan kualitas SDM & karakter bangsa

Meningkatkan budaya IPTEK

Ekonomi

• Penguasaan SDA oleh negara untuk kesejahteraan rakyat • Mengoptimalkan nilai tambah (hilirisasi)

• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan • pengembangan SDM untuk mendukung industri

Penelitian dan pengembangan untuk mendukung perekonomian

Iptek

Pengembangan keanekaragaman hayati: darat dan laut

Pengembangan SDM handal berbasis Iptek

Sarpras

Mendukung pusat-pusat pengembangan SDA;

Peningkatan sarpras untuk SDM berkualitas

Politik

Menghindari intervesi politik dalam pengelolaan SDA

Hankam

Memberantas pembalakan liar, pencurian ikan & pertambangan liar

Hukum & Aparatur

Penegakan hukum dan tata kelola dalam pengelolaan SDA

Wilayah & Tata Ruang

Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya

SDA dan LH

Kesinambungan pengelolaan SDA dan LH

Pengembangan industri transportasi: darat, laut, udara

Pengembangan industri pertahanan strategis Reformasi birokrasi pusat dan daerah

Budaya sadar lingkungan

Peningkatan kemampuan Iptek dalam pengelolaan 14 SDA


2

ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN 2015-2019

15


Isu Strategis Bidang Tata Ruang

PERMASALAHAN : 1

• Banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan

2

• Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai

3

• Kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang

5

• Belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan program sektoral • Tingginya variasi kualitas Rencana Tata Ruang

6

• Masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi Rencana Tata Ruang

7

• Belum operasionalnya perangkat pengendalian yang jelas dan lengkap

8

• Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi

4

ISU STRATEGIS: 1. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2. Pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang belum efektif; dan 3. RTRW belum dijadikan acuan pembangunan berbagai sektor

16

Arah Kebijakan Bidang Tata Ruang


Tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang (UU 26/2007): Aman, Nyaman, Produktif, Berkelanjutan Prioritas Pembangunan: Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang Arah Strategi & Kebijakan: Efektivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Sasaran Pokok

Fokus Prioritas

Program/ Kegiatan

Penguatan Kegiatan Pengaturan Penataan Ruang

Peningkatan Pembinaan Penataan Ruang

Peningkatan Kualitas Produk Perencanaan Ruang

Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan Ruang

Peningkatan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penguatan pengawasan Pelaksanaan Penataan Ruang

Penataan Regulasi

Peningkatan Kapasitas SDM & Kelembagaan

Percepatan Penyelesaian dan Peningkatan Kualitas RTR & Rencana Rinci

Sinkroni-sasi RPJM & Kejelasan Indikator Program

Penegakan Aturan Zonasi, insentif, sanksi

Penguatan Mekanisme Audit TR

• Sinkronisasi Perundangan terkait ruang • NSPK

• PPNS • Revitalisasi BKPRN/D

• RDTR • Kaw. Strategis • Kaw. bencana • Kaw. Perdesaan

• Sinkronisasi RTR - RPJM • Sinkronisasi Indikator program • Kerjasama Pembiayaan • PPP

• • • • •

Perizinan Aturan Zonasi Insentif/dis Sanksi Mekanisme Penertiban • Audit TR

• Monitoring & Evaluasi Penyelenggara an Penataan Ruang

17


Isu Strategis Bidang Pertanahan

PERMASALAHAN : 1

• Tingginya Konflik Pertanahan

2

• Berlarut-larutnya Penyelesaian Kasus Pertanahan

3

• Rendahnya Cakupan Peta Dasar Pertanahan

4

• Belum Semua Bidang Tanah Tersertipikat

5

• Kurangnya SDM Bidang Pertanahan Khususnya Juru Ukur danBelum Semua Kantor Pertanahan Memiliki Fasilitas Memadai

6 7 8

• Sulitnya Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Sebagian Besar Masyarakat (Petani) Hanya Menguasai Tanah Dengan Luasan yang Kecil (<0,5 Ha) • Masalah Tanah Adat dan Ulayat

ISU STRATEGIS: 1. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah 2. Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat 3. Peningkatan Pelayanan Pertanahan 4. Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum 18


Arah Kebijakan Bidang Pertanahan

Isu Strategis

Rancangan Kebijakan

Kepastian hukum hak masyarakat atas tanah

Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah: - Percepatan pembuatan peta dasar pertanahan - Percepatan sertifikasi tanah Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Pertanahan - Pembentukan pengadilan khusus pertanahan Kepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Adat - Pemetaan Tanah Adat Ulayat

Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) dan Kesejahteraan Masyarakat

Redistribusi Tanah dan Access Reform

Meningkatkan Pelayanan Pertanahan

Peningkatan Kualitas dan Proporsi SDM Bidang Pertanahan

Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum

Pencadangan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum - Pembentukan Bank Tanah 19


3

ISU PENATAAN RUANG DI PROVINSI ACEH

20


STATUS PENETAPAN PERDA (QANUN) RTRW DI PROVINSI ACEH Mayoritas Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh belum menyelesaikan Perda (Qanun) RTRW

KABUPATEN NO. KABUPATEN 1 Aceh Selatan 2 Aceh Tenggara 3 Aceh Timur 4 Aceh Tengah 5 Aceh Barat 6 Aceh Besar 7 Pidie 8 Aceh Utara 9 Simeuleu 10 Bireun 11 Aceh Barat Daya 12 Gayo Lues 13 Aceh Jaya 14 Nagan Raya 15 Aceh Tamiang 16 Bener Meriah 17 Aceh Singkil 18 Pidie Jaya

STATUS Belum Perda Perda 1/2013 Belum Perda Belum Perda Perda 1/2013 Belum Perda Belum Perda Belum Perda Belum Perda Belum Perda Belum Perda Belum Perda Belum Perda Belum Perda Perda 14/2013 Perda 4/2013 Belum Perda Belum Perda

NO. 1 2 3 4 5

KOTA KOTA Sabang Lhokseumawe Langsa Subulussalam Banda Aceh

STATUS Perda 6/2012 Belum Perda Perda 12/2013 Belum Perda Perda 4/2009

Status 22 November 2013, Sekretariat BKPRN 21

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI PROVINSI ACEH Kementerian PPN/ Bappenas

Berdasarkan PP 26/2008 tentang RTRWN, ditetapkan 5 KSN di Provinsi Aceh, namun kelimanya belum selesai penyusunan RTR-nya. NO.

KSN

1

Kawasan Industri Lhokseumawe

2

KPBPB Sabang

3

KAPET Banda Aceh Darussalam

4

Kawasan Ekosistem Leuser

5

Kawasan Perbatasan Negara (termasuk 2 pulau kecil terluar P. Rondo dan Berhala) dengan India/Thailand/Malaysia

STATUS RTR tahap Kesepakatan Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapatkan kesepakatan BKPRN eselon I tahap Kesepakatan Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapatkan kesepakatan BKPRN eselon I tahap Kesepakatan Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapatkan kesepakatan BKPRN eselon I tahap Kesepakatan BKPRN eselon II tahap Kesepakatan Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapatkan kesepakatan BKPRN eselon I

Status 22 November 2013, Sekretariat BKPRN 22


ISU KEHUTANAN

 Pembahasan RTRW Provinsi Aceh telah dilakukan semenjak tahun 2010. Pada tahun 2012, Raperda RTRW Provinsi Aceh telah mendapatkan persetujuan substansi Menteri PU.  Namun demikian, karena masih dalam proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (Timdu) maka hingga saat ini RTRW Aceh belum diPerdakan.  Salah satu alternatif percepatan penyelesaian RTRW adalah melalui penerapan mekanisme Holding Zone.

23


TERIMA KASIH

24

ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL

Recommend Documents