KERANGKA MAKRO & ISU STRATEGIS KEBIJAKAN FISKAL dan ARAH KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN RPJMN 2015-2019
Disampaikan pada pertemuan konsultasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan J
Jakarta, 18 Februari 2014
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
SPPN & Proses Perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 1.
Proses Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah terpilih selama kampanye.
2.
Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan
3.
Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
4.
Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan Slide 3
Tahapan Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 RPJM 4 (2020-2024) RPJM 3 (2015-2019) RPJM 2 (2010-2014) RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
Slide 4
Bagan Alur Penyusunan RPJMN 4
Aspirasi Masyarakat RPJPN 20052025 Background Study Hasil Evaluasi RPJMN
Musrenbang Jangka Menengah Nasional
SIDANG KABINET
Platform Presiden
6
5
Rancangan Teknokratik RPJMN
1
RANCANGAN AWAL RPJMN
3
RANCANGAN RANCANGAN RPJMN RPJMN
RANCANGAN AKHIR RPJMN
RPJMN 2015-2019
Pedoman Penyesuaian SIDANG KABINET
Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L
TRILATERAL MEETING
Pedoman Penyusunan
Rancangan Teknokratik Renstra K/L
2
Penelaahan
Rancangan Renstra K/L
RENSTRA K/L
Pembagian Tugas
Hasil Evaluasi Renstra
PEMERINTAH DAERAH
RPJMD
Bahan penyusunan dan Perbaikan Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD
5 Slide 5
Dasar Substansi Penulisan RPJMN 2015-2019
Dasar Substansi Penulisan RPJMN 2015 - 2019 1.
AMANAT UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 •
Memuat tahapan pembangunan dimulai dari RPJMN 1 – RPJMN 4
•
Arah pembangunan untuk RPJM ke-3 (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat .
2.
VISI DAN MISI PRESIDEN • •
Visi, Misi dan Program Aksi Prioritas Nasional 2015 – 2019 Slide 7
Muatan RPJMN 2015 - 2019 Menurut UU 25 Tahun 2004, Pasal 4 ayat 2 RPJMN merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden Memuat: o o o o
Srategi pembangunan Nasional, dan Kebijakan Umum Program Kementerian/Lembaga (K/L), dan Lintas K/L Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah Kerangka Ekonomi Makro, termasuk: • •
Arah kebijakan fiskal Kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
Slide 8
Arah kebijakan, Sasaran, Strategi & Kerangka Makro RPJMN 2015-2019
Latar Belakang 2010
Threshold Middle Income Trap
USD 12.000
2010
2020
2015
RPJM 2
RPJM 3
2025
2030
RPJM 4
6-8% per tahun
Pertumbuhan PDB PDB per kapita
2030
BONUS DEMOGRAPHIC
2013 Sktr USD 4.000
2019: Sktr USD 7.000
2025: > USD 12.000
Kemiskinan Pengangguran
Slide 10
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2019 Realisasi 2010 2011 2012 Y 6.2 6.5 6.2 K 3.7 3.9 3.6 L 1.6 1.6 1.6 TFP 0.9 1.0 1.0
As Business LowAs Usual
2013 5.8 3.2 1.6 1.0
2014 6.0 3.3 1.6 1.1
2015 6.0 3.3 1.6 1.1
2016 6.1 3.3 1.7 1.1
2017 6.2 3.4 1.7 1.1
2018 6.3 3.4 1.7 1.2
Partial Reform Baseline
2019 6.4 3.4 1.8 1.2
2013 5.8 3.2 1.6 1.0
2014 6.0 3.3 1.6 1.1
2015 6.2 3.3 1.7 1.2
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2015-2019
2016 6.4 3.4 1.7 1.3
2017 6.8 3.5 1.8 1.5
Comprehensive High Reform
2018 7.0 3.6 1.8 1.6
2019 7.1 3.6 1.8 1.7
2013 5.8 3.2 1.6 1.0
2014 6.0 3.3 1.6 1.1
2015 6.3 3.4 1.7 1.2
2016 6.5 3.5 1.7 1.3
2017 7.0 3.7 1.8 1.5
2018 7.4 3.8 1.9 1.7
2019 7.8 4.0 1.9 1.9
Comprehensive Reform akan
membawa Indonesia mencapai “Potential Growth” tumbuh mendekati 8% pada akhir 2019 (rata rata sekitar 7% selama 2015-2019), yang sebagian besar ditopang oleh kenaikan capital accumulation dan productivity (TFP). Slide 11
Kerangka Ekonomi Makro APBN 2014 Dan Sasaran RPJM 2015-2019 NO
URAIAN
Unit
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7,4
7,8
1
Pertumbuhan Ekonomi
%
6,0
6,3
6,5
2
Inflasi
%
5,5
6,0
5,8
5,6
5,3
5
3
Nilai Tukar
(Rp/USD)
10500
12000
12000
12000
12000
12000
4
Suku Bunga SPN 3 Bulan
%
5,5
-
-
-
-
-
5
Harga Minyak Mentah ICP
(USD/brl)
105
100
100
100
100
100
6
Lifting Minyak
(rb brl/hr)
870
870
850
830
820
810
7
Lifting Gas
(rb brl eq minyak/hr
1240
1240
1230
1220
1210
1210
8
Volume BBM Bersubsidi
(juta kl)
51,5
50,7
53,3
56
58,8
61,6
9
Pengangguran Terbuka
(%)
5.7-5.9
-
-
-
-
-
10
Penduduk Miskin
(%)
9.0-10.5
-
-
-
-
-
7,0
Slide 12
Proyeksi Penduduk 2035
Proyeksi Penduduk 2010-2035
Parameter
Windows of Opportunity
TFR IMR
Migrasi internasional Eo (Usia harapan hidup) *
• Bonus demografi tidak secara otomatis memberi manfaat, tetapi harus disertai kebijakan tepat
2020
2025
2030
2035
2,49
2,37
2,26
2,14
2,03
1,93
0
0
0
0
0
0
29,3
26,0
23,8
22,4
21,5
21,0
70,9
71,5
72,0
72,2
238,5
255,5
271,1
284,8
296,4
305,6
Usia 0 – 14 (%)
28,6
27,3
26,1
24,6
22,9
21,5
Usia 15 – 64 (%)
66,5
67,3
67,7
67,9
68,1
67,9
Usia 65+ (%)
5,0
5,4
6,2
7,5
9,0
10,6
Usia 60+ (%)
7,56
8,49
9,99
11,83
13,82
15,77
50,5
48,6
47,7
47,2
46,9
47,3
Jumlah Penduduk (juta)
• Potensi bonus demografi: meningkatnya jumlah angkatan kerja usia produktif, meningkatnya tabungan masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
2015
70,1
LPP *
• Berdasarkan proyeksi 2010-2035, windows of opportunity/bonus demografi sudah dimulai sejak tahun 2012 dan titik terendah rasio ketergantungan terjadi pada tahun 2028-2031.
2010
Rasio Ketergantungan (%)
1,5
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
Inovasi Teknologi NO.
KOMPONEN
3.
Inovasi Teknologi
USULAN REFORM
OUTCOME
Penataan Kelembagaan Iptek nasional yang lebih stream-line antara Kementerian Ristek, Lembaga Penelitian, Perangkat Kebijakan (DRN, KIN, AIPI) Penataan kelembagaan litbang di Kementerian yang lebih terintegrasi dengan jajaran pelaksana / penyedia jasa
•
Peningkatan kapasitas Inovasi dalam bentuk peningkatan kualitas dan jumlah peneliti serta sarana dan prasarana lab. Peningkatan reward bagi peneliti dan perekayasa yang kompetitif dengan negara tetangga.
•
•
Insentif bagi industri melakukan atau membiayai riset terlaksana
•
Pengeluaran industri untuk R&D meningkat
•
Penyediaan dan peningkatan jangkauan layanan difusi inovasi ke UKM
•
UKM lebih berdaya saing
•
Pembangunan infrastruktur mutu nasional yang mencakup standardisasi, kelibrasi, metrologi, akreditasi dan pengujian.
•
Daya saing produk industri meningkat.
•
•
•
•
• •
• •
Produktivitas inovasi meningkat Daya saing nasional meningkat Difusi inovasi lebih cepat
Pasokan inovasi teknologi meningkat Layanan teknologi ke industri meningkat Jumlah teknopreneur meningkat
Slide 14
BAHAN PRESENTASI RPJMN 2015-2019 DIREKTUR KEHUTANAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR BAPPENAS
Latar Belakang: Permasalahan Umum bidang Kehutanan
KONTRIBUSI KEHUTANAN TERHADAP PDB NASIONAL 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 1,18% 1,03% 0,97% 0,91% 0,88% 0,81% 0,90% 0,92% 0,82% 0,80% 0,75% 0,70%
KONDISI KEHUTANAN YANG TIDAK MEMUASKAN SAAT INI • Beberapa Faktor Penyebab:
– Belum semua kawasan hutan dikelola oleh institusi yang memiliki kewenangan mengelola (management) – Belum selesainya tata batas – Kelemahan kerangka kerja SFM – Perlindungan kawasan hutan yang tidak memadai – Pola produksi dan konsumsi HHK tidak tercatat dengan baik – Lalai dalam mengelola HHBK – Pengambilan sumber daya hayati secara tidak sah – Masih luasnya kawasan hutan berstatus open access – Perambahan liar – Pembakaran hutan dengan sengaja – Perladangan berpindah – Perubahan bentang alam akibat pertambangan terbuka
VALUE ADDED MENURUN
KETIDAKBERLANJUTAN SUMBER DAYA HUTAN Erosi meningkat dan kehilangan nilai DAS
Produktivitas menurun
Kehilangan Biodiversity
Kehilangan Aset Sumber Daya Hutan
Penurunan Flora dan Fauna Liar
DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION
Kebakaran
Over grazing
Perladangan berpindah
Konversi hutan
Penyalahgunaan dan penggunaan berlebih yang tidak terkontrol
Pemanenan sumber daya air
KELEMAHAN DAN KEGAGALAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN
Kepedulian rendah
Kebijakan yang lemah dan prioritas rendah
Sumber: Chandrasekharan 2003
Praktek korupsi
Distorsi aset
Partisipasi masy dihambat
Konflik peran pemerintah dlm kehutanan
Visi kelompok kepentingan yang sempit
Arah Kebijakan:
SUSTAINABLE DEVELOPMENT PERLINDUNGAN DAN PENGAWETAN
PENINGKATAN DAYA SAING
LINGKUNGAN
EKONOMI
SOSIAL
PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019 BIDANG KEHUTANAN: PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR KEHUTANAN
HUTAN DI KELOLA SECARA PROFESIONAL DI TINGKAT TAPAK
PEMISAHAN FUNGSI ADMINISTRATUR DAN PENGELOLA
OPERASIONALISASI KESATUAN PENGELOLA HUTAN (KPH) SECARA PROFESIONAL
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
KABUPATEN
PROVINSI
NASIONAL
PELAKSANAAN KOMPOSIT
PEMBINAAN DAN FASILITASI
TITIK BERANGKAT PEMBANGUNAN SEKTOR KEHUTANAN
KPH SEBAGAI ACUAN PROGRAM
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI DAN BIODIVERSITY
PROGRAMPROGRAM PENUNJANG
APL
KPH KONSERVASI
KPH PRODUKSI
PROGRAM BINA PRODUKSI DAN USAHA KEHUTANAN
APL
KPH LINDUNG
APL
DAS
PROGRAM BINA PENGELOLAAN DAS, HUTAN LINDUNG DAN PS
VISI DAN MISI RPJMN 2015-2019
KERANGKA KELEMBAGAAN
KERANGKA PENDANAAN
KERANGKA REGULASI
KPH
MULAI USAHA
BASELINE DATA DAN INFORMASI
MONEY MANPOWER MATERIAL
MACHINE
METHOD MARKET
SEKRETARIAT JENDERAL
MONEY
DUNIA USAHA
KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA
PEMERINTAH
KERANGKA REGULASI
APBN/APBD
PERATURAN PRESIDEN
INITIAL CAPITAL
KERANGKA ANGGARAN
MENENGAH/T AHUNAN
BLK-BAK
SEKRETARIAT JENDERAL
REVIEW DAN ATAU REVISI
UNDANGUNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
PERATURAN MENTERI
DEBOTTLE NECKING
PROGRAM KEHUTANAN
REVIEW
EXISTING FUTURE STRUKTUR STRUKTUR KELEMKELEMBAGAAN BAGAAN
REVISI
SEKRETARIAT JENDERAL
PROGRAM DAN KEGIATAN • Peningkatan sarana dan prasarana aparatur • Penerapan kepemerintahan yang baik • Penguatan kelembagaan • Pengamanan Kawasan Hutan – Damkar – Pamhut
BP2SDM
MANPOWER SUMBER DAYA MANUSIA MAPPING MANAJERIAL DAN TEKNIK
PENYULUH
KUANTITAS
KUALITAS
RECRUITING DAN PENDIDIKAN-LATIHAN CAREER MAPPING AND DEVELOPMENT
BP2SDM
PROGRAM DAN KEGIATAN • Pendidikan dan Pelatihan – Pendidikan Kedinasan – Pendidikan Reguler
• Peningkatan Penyuluh – Pendidikan Luar Sekolah
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
MATERIAL
KAYU
SUMBER DAYA ALAM MAPPING BUKAN KAYU
BIODIVERSITY
BADAN LITBANG JASA
POTENSI PENGEMBANGAN HULU
PILOT PROJECT
KPH
KELAYAKAN USAHA
KPH
RENCANA USAHA
HILIR
Konvergensi Penelitian dan Pengembangan di KPH Bukan Kayu
Kayu
Biodiversity
KPH
Jasa Lingkungan
• Inventarisasi potensi sumber daya hutan • Kebijakan makro • Pengembangan (Pilot Projects)
PERENCANAAN KEHUTANAN
BINA PRODUKSI DAN USAHA
PLANOLOGI KEHUTANAN
MACHINE METHOD HULU DAN HILIR MARKET
PENGELOLAAN KONSERVASI DAN KONSERVASI
BINA PENGELOLAAN DAS-HL-PS
PLANOLOGI KEHUTANAN
2014 120 KPH
2016 320 KPH
2015 220 KPH
2018 520 KPH
2017 420 KPH
2019 600 KPH
PLANOLOGI KEHUTANAN • Kegiatan • ……….
Penataan Batas • Kegiatan • ……….
Penunjukan
• Kegiatan • ……….
Penetapan • Kegiatan • ……….
Pemetaan
PEMBENTUKAN KPH CUT-OFF PENYEDIAAN SARPRAS DASAR
PLANOLOGI KEHUTANAN
2014
• KPHP: 78 • KPHL: • KPHK:
2015: 100
• KPHP: 78 • KPHL: • KPHK:
2016: 100
• KPHP: • KPHL: • KPHK:
PROGRAM DAN KEGIATAN KOMPONEN
2017: 100
• KPHP: • KPHL: • KPHK:
2018: 100
• KPHP: • KPHL: • KPHK:
2019: 100
• KPHP: • KPHL: • KPHK:
TERIMA KASIH
