Kerangka Ekonomi Makro Serta
Kebijakan Fiskal & Penganggaran 2010
Paparan Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Pada Rakorbangpus di Bappenas, 22 April 2009 1
Kerangka Ekonomi Makro
2
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara di Dunia tahun 2009 menunjukkan pemburukan 5,6 RUSIA
2,4 EU 3,0 CANADA 4,0 USA
3,7 UK
3,3 FRANCE
5,3 GERMAN
4,3 ITALY
3,3 TURKEY
CHINA 6,3 2,0 Thailand
2,8 MEXICO
INDIA 4,3 Saudi Arabia 0,7
3,0 South Korea 0,2 Malaysia Philipine 2,5
5,0 Singapur INDONESIA 3,4
0,3 BRAZIL
0,7 Argentina
6,6 JAPAN
South Africa 0,8
0,3 Australia
Sumber, IMF, ADB : Pertumbuhan (+)
: Pertumbuhan (-)
3
Penurunan kinerja ekonomi secara signifikan dialami AS, Eropa dan Jepang dan Asia Timur Pada Kuartal I 2009 Industrial Production & Capacity Utilization AS
IP dan Capacity Utilization Jepang
% yoy 9.0
% 82
20
% yoy
%
10 6.0
100
80
95
0
3.0
90
78
‐10
0.0 76 ‐3.0 74
Industrial Production
‐6.0
72
Sumber: Bloomberg
‐12.0
70 2004
2005
2006
85
‐20
IP
Left Hand scale
2007
2008
India
40
65
‐50
60 2004
2006
2007
2008
2009
12
% yoy
India
Left Hand Scale
Right Hand Scale
China
% yoy
13
9
Korea
Indonesia
40
Vietnam
9
6
20
20
Japan
0 ‐20
2005
Pertumbuhan Ekonomi di Asia
Indonesia
China
70
‐40
2009
% yoy 60
Right Hand Scale
Singapore
75
‐30
Pertumbuhan Ekspor Negara Asia % yoy 60
80
Capacity Utilization (RHS) Sumber: Bloomberg
Capacity Utilitization (RHS)
‐9.0
105
0
3
Korea Thailand
Malaysia Taiwan
‐20
0
‐40
-3
‐60
-6
Japan
Thailand ‐40 Sumber: Bloomberg
Jan‐08 Feb‐08 Mar‐08 Apr‐08 May‐08 Jun‐08 Jul‐08 Aug‐08 Sep‐08 Oct‐08 Nov‐08 Dec‐08 Jan‐09 Feb‐09 Jan‐08 Feb‐08 Mar‐08 Apr‐08 May‐08 Jun‐08 Jul‐08 Aug‐08 Sep‐08 Oct‐08 Nov‐08 Dec‐08 Jan‐09 Feb‐09
‐60
Malaysia
-9
5
1
Singapore -3
Taiwan Source:Bloomberg
-7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4
Langkah Global (Toxic, Rekap, Stimulus, IFIs) ¾ Membersihkan Toxic Asset/Pinjaman bermasalah di Perbankan (USA/UK) dan mengembalikan fungsi Bank ¾ Melakukan Rekap/penambahan modal pada Lembaga Keuangan/Perbankan setelah stress test ¾ Memperbaiki regulasi sektor keuangan (hedge fund, offbalance sheet, produk derivatif, standar akuntansi, dan tax havens) ¾ Mendorong negara-negara dunia melakukan stimulus fiskal hingga 2% PDB (2009 dan 2010) ¾ Menambah alokasi pendanaan mitigasi krisis ke negara berkembang dan menambah resources dan modal IMF dan Bank2 Pembangunan untuk offset pendanaan dari pasar modal. 5
Prognosa Ekonomi Global mulai pulih di 2010 % 5.0
3.0
1.0
-1.0
-3.0
2006
2007
2008
2009
2010
Source: IMF
Dunia
Ame rika Se rikat
Uni Eropa
Je pang
Pertumbuhan Ekonomi dapat membaik mulai di 2010, bila : – Penyelesaian toxic asset dan rekapitalisasi perbankan di AS dan Eropa – Meningkatnya perdagangan dunia – Efektifitas stimulus fiskal 2009 dan kelanjutan stimulus fiskal 2010 (2% PDB) – Pelaksanaan rencana tindak G20, khususnya regulasi di sektor keuangan 6
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010 diharapkan dapat mulai mengalami pemulihan kembali .... 6.3%
6.5% 6.0% 5.5%
5.7%
0.065
6.1%
0.06
5.5%
5.0%
5,0‐6,0%
5.0%
0.055 0.05
4,0% ‐ 4,5% 4.5%
0.045
4.0%
0.04
3.5%
0.035
3.0%
0.03 2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2010*
• Pertumbuhanan ekonomi Q1 2009 diperkirakan mencapai 4,3% – 4,8%, dengan didukung oleh Konsumsi RT & Pemerintah, serta Investasi. • Pertumbuhan 2010 dapat berlanjut didukung oleh Konsumsi & Investasi • Untuk Mencapai Target 2010 : – Kemiskinan : 12% – 13.5% (2009 = 12% -14%) – Pengangguran : 8% (2009 = 8.3% - 8.6%) 7
Kebijakan Fiskal dan Penganggaran Tahun 2010
8
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2010 ¾ Mendukung pemulihan perekonomian nasional dengan melanjutkan program stimulus fiskal – Defisit APBN 2010 sekitar 1,3% PDB – Insentif perpajakan (melalui penurunan tarif PPh Badan dan DTP) – Mempertahankan stimulus belanja negara melalui peningkatkan daya beli masyarakat dan program pembangunan padat karya
¾Mempertahankan rasio anggaran Pendidikan minimal 20% 9
Kebijakan Pendapatan Negara 2010 Pertumbuhan Penerimaan pajak nonmigas naik moderat (sekitar 14%) mengantisipasi perlambatan kegiatan dunia di 2009 dan pemulihan di 2010
Triliun Rp 1,200
Pen. Perpajakan PNBP
1,000
Kebijakan Perpajakan: • Penurunan tarif PPh Badan 3% (stimulus pajak) • Subsidi (DTP) PPN dan Bea Masuk sektor tertentu (stimulus pajak) • Penurunan tarif BM dalam rangka FTA dan harmonisasi tarif BM MFN, serta ASW • Melanjutkan reformasi dan modernisasi di Perpajakan dan Kepabeanan
800
600
400
200
2004
2005
2006
Lifting Minyak (ribu bph)
2008
2009 2009 A P B N D o k. Stim.
37.2
51.8
56.8
78.0
97.0
2009 Dok. Stim. 80.0 45.0
1,037
1,003
957
899
931
960
2004 Harga Minyak (US$/barel)
2007
2005
2006
2007
2008
2009 APBN
2010
2010 45-60
960 950-970
Kebijakan PNBP: • Peningkatan produksi SDA (Migas dan non Migas) • Peningkatan kinerja BUMN • Perbaikan adminsitrasi dan pelayanan PNBP K/L, 10
Kebijakan Belanja Negara Tahun 2010 Bel Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah
1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 ‐ 2005
2006
2007
2008
APBN2009 Dok Stimulus
Sejalan dengan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010: 1. Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia 3. Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi 4. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi Proyeksi 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2010 11
Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2010 Triliun Rupiah
322,3
350,0
333,5
330,0
290,0 300,0
250,0
Belanja barang : sama dengan tahun 2009;
225,0
Belanja modal : fokus pada penyediaan Infrastruktur dasar multiyears;
189,4 200,0
150,0
120,8
Bantuan Sosial: menjaga kesinambungan program prioritas: BOS, PKH, PNPM, Jamkesmas, dan penanggulangan bencana.
100,0
50,0
0,0 2005
Belanja pegawai : mempertahankan pendapatan riil aparatur negara;
2006
2007
2008
APBN2009 Dok Stimulus
2010
Melanjutkan Program reformasi birokrasi 12
Kebijakan Subsidi Tahun 2010 Triliun Rp 300
Kebijakan Subsidi : Menjaga stabilitas harga barang & jasa untuk hajat hidup masyarakat
250
BBM Listrik Non Energi
200
Mendukung peningkatan produktivitas dan revitalisasi Pertanian
150
100
Meningkatkan pelayanan publik (PSO)
50
0 10 20
us ul im St k. N Do PB A
09 20
08 20
07 20
06 20
05 20
04 20
Mendorong pengembangan energi alternatif Non BBM
13
Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun 2010 DBH
Triliun
DAU
DAK
OTSUS & Penye
• DBH : formula sesuai UU No 33 tahun 2004
300.00
• DAU: 26% dari PDN neto
250.00
• DAK: alokasi akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan 2010
200.00 150.00
• Otsus Papua, Papua Barat dan NAD sebesar 2% DAU
100.00
• Dana infrastruktur Papua dan Papua Barat sama 2009
50.00 2004
2005
2006
2007
2008
2009 2009 APBN Dok. Stimulus
2010
• Dana penyesuaian menampung dana tambahan DAU untuk guru PNS Daerah. 14
Kebijakan Defisit Anggaran Tahun 2010 0
- 0 ,5
-1
- 1, 5
-2
- 2 ,5
-3 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009 Do k. St imulus
2 0 10
•Defisit Anggaran 2010 sekitar 1,3% PDB (proyeksi awal) •Dengan mempertimbangkan a.l. : • Kelanjutan stimulus fiskal untuk pemulihan perekonomian nasional • Kemampuan Pembiayaan tahun 2010 15
Kebijakan Pembiayaan Defisit APBN 2010 ¾ Memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit ± 1,3% PDB. ¾ Sumber pembiayaan: – Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) • Antisipasi lambatnya pemulihan demand • Variasi tenor temasuk jangka pendek • Diversikasi instrumen (SUKUK, konvensional, global/MTN, pembelian langsung, retail, “Samurai” , non-tradeable bonds) – Pinjaman luar negeri • Pinjaman program (dari Bank Dunia, ADB, IDB) • Pinjaman Proyek untuk kelanjutan pembangunan – Penarikan pinjaman siaga • Pinjaman siaga berasal dari Bank Dunia, ADB, IDB , dan bilateral (implementasi kesepakatan G-20) 16
Tindak Lanjut (1) Kementerian/Lembaga : 1.Menyiapkan RKA-KL 2010 sesuai dengan program prioritas pembangunan tahun 2010 : - Melakukan optimalisasi Pagu Indikatif 2010 - Alokasi anggaran sejalan dengan pencapaian tupoksi/output K/L (indikator kinerja masing-masing) - Alokasi anggaran dapat dilaksanakan secara efektif & efisien (daya serap tinggi dengan output optimal) - Memperhatikan jadwal waktu yang telah ditentukan Bappenas/Depkeu untuk pembahasan RKA-KL secara Tripartit
2.Penyusunan anggaran K/L 2010 harus menjaga disiplin waktu dan dokumen, baik dalam pembahasan internal Pemerintah maupun dengan komisi terkait di DPR, agar DIPA benar-benar efektif di awal tahun 2010 3.Mempersiapkan penyusunan MTEF (pilot project di 2010 : Dep,PU, Deptan, Depdiknas, Depkes, Depkeu, dan Bappenas) 17
Tindak Lanjut (2) Pemerintah Daerah : 1.Penyusunan RAPBD harus sesuai dengan program prioritas pembangunan tahun 2010 : - Mendukung program pemulihan perekonomian nasional - Alokasi anggaran lebih efisien dan efektif
2.Penyelesaian RAPBD 2010 dilakukan tepat waktu (harus lebih baik dari 2009) 3.RAPBD 2010 dirancang secara fleksibel untuk dapat NAIK atau TURUN guna menyesuaikan dengan perubahan kebijakan Fiskal nasional dan penyesuaian asumsi ekonomi makro 2010. 18
Terima Kasih
