Laporan Keuangan SET. BAKORLUH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1
EKONOMI MAKRO Salah satu tujuan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, sehubungan dengan itu pemerintah daerah berupaya mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yand ada di masyarakat. Walaupun dalam keadaan tetentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan antara lain : 1.
Pembayaran pajak bukan sumber pendapatan yang bersifat sukarela
2.
Jumlah pajak yang dibayarkan ditentukan oleh dasar pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja dan pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus, dengan demikian anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan, namun tidak menutup kemungkinan disiapkan anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun, dengan demikian fungsi anggaran dilingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akutansi dan pelaporan keuangan antara lain : a. Anggaran merupakan peryataan kebijakan publik b. Anggran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai peryataan tanggungjawab pemerintah kepada publik . Catatan atas Laporan Keuangan – halaman 4
Laporan Keuangan SET. BAKORLUH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Kondisi perekonomian di Jawa Tengah Tahun 2015 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, tantangan yang dihadapi Jawa Tengah dalam perekonomian daerah adalah: a. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China ACFTA 2010 dan Asia Economic Community (AEC) 2015; b. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri; c. Longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM; d. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional; e. Keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis; f. Komitmen dukungan pemerintah Pusat ke Jawa Tengah sebagaimana peran yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal; g. Alih fungsi lahan tidak sesuai peruntukan; h. Kerentanan wilayah terhadap bencana; i. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, peluang yang dapat dimanfaatkan adalah: a. Meningkatnya peluang pasar ekspor; b. Meningkatnya dukungan program CSR dan PKBL; c. Ketergantungan nasional terhadap Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi penyangga pangan; d. Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur pengembangan industri; e. Relatif lebih tingginya upah buruh di provinsi lain; f.
Tingginya kepadatan pelabuhan di Jakarta dan Surabaya;
g. Meningkatnya peluang kerjasama pemerintah dengan swasta; h. Akselerasi dan komitmen dukungan infrastruktur MP3EI dan pengembangan potensi wilayah; i.
Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah (RTRWN).
j.
Mendorong pertumbuhan PDRB dengan mengutamakan sektor – sektor unggulan penyumbang terbesar pada PDRB;
k. Mendorong bergeraknya sektor riil yang dapat langsung berdampak positif pada perekonomian masyarakat; l.
Menjaga stabilitas harga pada kelompok kebutuhan masyarakat di pasar;
m. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor.
Catatan atas Laporan Keuangan – halaman 5
Laporan Keuangan SET. BAKORLUH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin positif sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, maka kebijakan ekonomi Jawa Tengah diarahkan : a.
Menjaga realisasi investasi yang positif;
b.
Mendorong pertumbuhan PDRB dengan mengutamakan sektor-sektor unggulan penyumbang terbesar pada PDRB;
c.
Mendorong bergeraknya sektor riil yang dapat langsung berdampak positif pada perekonomian masyarakat;
2.2
d.
Menjaga stabilitas harga pada kelompok kebutuhan masyarakat di pasar;
e.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor.
KEBIJAKAN KEUANGAN Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut: 1.
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2015 meliputi: a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah; b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; c. Peningkatan
kontribusi
BUMD
tehadap
Pendapatan
Asli
Daerah
dengan
mengoptimalkan pengelolaan BUMD; d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data; e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan pasarana serta sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; f.
Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumber-sumber
pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan; retribusi daerah; dan pendapatan lain-lain. 2.
Arah Kebijakan Belanja Daerah Catatan atas Laporan Keuangan – halaman 6
Laporan Keuangan SET. BAKORLUH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2015 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMN tahun 2015, maka kebijakan Belanja Daerah yang tediri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan untuk : a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, temasuk belanja BUD, DBHCHT, dan pendampingan DAK; b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kab/Kota; c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan; d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2015 meliputi: 1). Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran; 2). Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; 3). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat; 4). Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah; 5). Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta risiko bencana; 6). Mewujudkan pemerintahan yan bersih (Clean Government), tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance); 7). Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah. e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. 3.
Arah Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk: a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2014, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
Catatan atas Laporan Keuangan – halaman 7
Laporan Keuangan SET. BAKORLUH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential); c. SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran; d. Membentuk dana cadangan. Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, mupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara yang tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
Catatan atas Laporan Keuangan – halaman 8
