BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak | 2 0 1 7

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, RENJA-OPD mempunyai arti yang

strategis

dalam

mendukung

penyelenggaraan

program

pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. RENJA-OPD

merupakan

dokumen

yang

secara

substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017; 3. RENJA-OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian

kinerja

yang tercatum dalam Rencana

Kinerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Organisasi Perangkat

Daerah (Renstra-OPD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017

Halaman : 1


Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2011 – 2016 (RPJMD) Kabupaten Siak antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi tahun berkenaan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya; 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan Tahun 2017; 3. Program dan kegiatan dalam RENJA-OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang; 4. Program dan kegiatan dalam Renja

dilengkapi dengan indikator

kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Siak, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam mendukung Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2016-2021 ( Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si ), Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2016 - 2021 adalah Visi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017

Halaman : 2


Pemerintah Kabupaten Siak yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu serta menjadikan Kabupaten Siak sebagai tujuan Pariwisata di Sumatera” Dinas Pariwisata Kabupaten Siak menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2016 - 2021 (Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si) sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak yang diamanatkan dalam

Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016

Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2016-2021 (Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si) adalah : 1.

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa serta berbudaya melayu.

2.

Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama dikampung-kampung serta menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3.

Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui

pembangunan

perkebunan,

perikanan

dan dan

pengembangan peternakan

sektor serta

pertanian,

sektor-sektor

produktif lainnya. 4.

Mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing.

5.

Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersik serta pelayanan yang publik yang prima.


Halaman : 3


Maka Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mengacu pada 2 (dua) dari 5 (lima) Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2016-2021 (Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si) yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Dan Pengembangan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Dan Peternakan Serta Sektor-Sektor Produktif Lainnya; Dinas Pariwisata Kabupaten Siak merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui sektor Kepariwisataan akan

tercipta

pertumbuhan ekonomi, lapangan

kerja

dan

pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan perekonomian untuk menciptakan

lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi

oleh

kualitas

kegiatan

Destinasi, Industri, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Keratif. 2. Mewujudkan Destinasi Pariwisata Yang Berdaya Saing; Peranan

penting

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Siak

mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya melayu, serta menjadikan Kabupaten Siak sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) pada tahun 2019, guna meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri; 1.2. Landasan Hukum a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,


Halaman : 4


Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lemb aran Negara Nomor 4880); b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); c. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendahara an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4438); f.

Undang-undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang Tahun

Rencana 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); g. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).


Halaman : 5


h. Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168). i.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

j.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); l.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817); n. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang RPJMN Tahun 2015-2019;


Halaman : 6


o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; r.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau

Tahun

2009-2013

(Lembaran

Daerah

Provinsi

Riau

Tahun2012 Nomor 5); s. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05); t.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

u. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Siak Tahun 2016 – 2021; v. Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak; 1.3. Maksud dan Tujuan


Halaman : 7


RENJA-OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2016 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak. Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak ini bertujuan sebagai berikut : Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam

menentukan

prioritas

program

dan

kegiatan

tahunan.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur, Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Siak untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan, Menyediakan satu tolak ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. 1.4

Sistematika Penulisan Sistematika Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2017

meliputi, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA-OPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Landasan Hukum; 1.3. Maksud dan Tujuan; 1.4. Sistematika Penulisan;

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU


Halaman : 8


2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA-OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD; 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD; 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD; 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD; 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat; BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD; 3.3 Program dan Kegiatan; BAB IV. PENUTUP BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA-OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD; Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2016-2021 secara berkesinambungan dalam menentukan program dan kegiatan dan sebagai dasar penyusunan anggaran tahunan. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2017 disusun dengan mengacu kepada target kinerja dalam Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten

Siak

tahun

2016-2021.

Untuk

memastikan

kesinambungannya, dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten

Siak

tahun

2017

perlu

dilakukan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan sejauh mana pencapaian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017

Halaman : 9


Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak hingga tahun berjalan yaitu tahun 2017 dan untuk mengetahui pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan yang sesuai dengan capaian Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Hal ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi yang dijadikan sebagai salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2017. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2015 dapat mengidentifikasikan target kinerja pada hasil/keluaran program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kinerja, sehingga akan diketahui realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi/memenuhi/melebihi target kinerja pada hasil/keluaran yang telah direncanakan, mengidentifikasikan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan atau tindak lanjut yang diambil untuk mengatasi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan

dalam

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

dan

mengidentifikasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang sesuai pada pencapaian Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2016-2021. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2015 dilakukan dengan melihat capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2015 alokasi anggaran pada Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah sebesar Rp 8.219.429.000,- dengan rencana capaian fisik sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah sebesar Rp 8.130.700.000,- atau sebesar 98,92%, dengan realisasi capaian keuangan


Halaman : 10


sebesar Rp 7.566.769.215,- dengan serapan realisasi keuangan sebesar 93,06% dan realisasi capaian fisik sebesar 99,17%. Untuk evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2016 juga dilakukan dengan melihat capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2016 alokasi anggaran pada Rencana Kerja

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Siak

adalah

sebesar

Rp

30.537.278.820,- dengan rencana capaian fisik sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah sebesar Rp 28.233.144.953,- atau sebesar 92,45 % dengan capaian fisik sebesar 99,09 %. Untuk realisasi sampai dengan akhir April 2017 adalah capaian keuangan sebesar Rp 1.622.354.517,- sebesar 8,46% dan capaian fisik sebesar

13,39%

Selain terhadap Rencana Kerja Dinas Pariwisata

Kabupaten Siak tahun 2016-2021, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2017 ini dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2011-2016 sampai dengan tahun 2017. Secara umum, realisasi pencapaian Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak hingga tahun 2016 menghasilkan 7 program 41 kegiatan yang ada pada Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2011-2016. Secara lengkap, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2015 dan 2016 serta Pencapaian Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2011-2016 dapat terlihat pada tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja serta Pencapaian Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten

Siak

tahun

2011-2016

(Terlampir).

Pada

Tabel

2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja 2015 dan Pencapaian Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2011-2016, dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi program/kegiatan


Halaman : 11


pada tahun 2016 dan Pencapaian Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2011-2016, telah tercapai/ memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD; Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaten Siak merupakan unsur pelaksanaan tugas yang meliputi memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Pariwisata dengan lingkup perencanaan, retribusi daerah, serta pengawasan, OPD ini dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. A. Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak; 1. penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas; 2. penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas; 3. penyelenggaraan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

tugas

manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas; dan 4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. B. Wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Siak; Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mempunyai wewenang :


Halaman : 12


1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas dinas; 2. Menetapkan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah; 3. Merumuskan

serta

menetapkan

kebijakan/petunjuk

teknis

dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Bupati dibidang Pariwisata; 4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pedoman kerja dibidang Pariwisata; 5. Menyusun program kerja dan rencana sesuai dengan rencana strategis dinas; 6. Menetapkan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA dinas; 7. Menetapkan

kebutuhan

anggaran

belanja

tidak

langsung,

kebutuhan perlengkapan dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku; 8. Memaraf ketentuan

dan/atau tata

menandatangani

naskah

dinas

naskah

dalam

dinas

kapasitas

sesuai

jabatannya

termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal; 9. Melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran; 10. Menyampaikan

pertimbangan

teknis

dan/atau

administratif

kepada Bupati terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang Pariwisata

dalam

penyelenggaraan

kewenangan

pemerintah

daerah; 11. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkahlangkah inovasi kepada Bupati dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan dinas;


Halaman : 13


12. Mengidentifikasi

permasalahan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata serta memberikan alternatif pemecahan masalah; 13. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalaikan meliputi urusan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi Pariwisata serta pengawasan dan evaluasi sesuai fungsi SKPD; 14. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun

instansi

vertical

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan di daerah bidang Pariwisata yang meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, retribusi daerah; 15. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan dinas dalam rangka memberi pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya; C. Struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Siak; Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016 Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dapat kami uraikan Struktur sebagai berikut ini : a.

Kepala Dinas, membawah Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang diantaranya : 1.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;

2.

Bidang Pemasaran Pariwisata;

3.

Bidang Pengembagan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b.

Sekretaris; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

tugas

di

bidang

pengelolaan

keuangan,

memberikan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan


Halaman : 14


perencanaan serta pengawasan antar bidang dengan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

c.

1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.

Sub Bagian Keuangan;

3.

Sub Bagian Perencanaan.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang penyiapan Destinasi dan Industri Pariwisata dengan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu : 1.

Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

2.

Seksi

Pengelolaan

Kawasan

Strategis

dan

Destinasi

Pariwisata; dan 3. d.

Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.

Bidang Pemasaran Pariwisata; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pemasaran Pariwisata dengan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu : 1.

Seksi

Srategi,

Komunikasi

dan

Analisis

Data

Pasar

Pemasaran Pariwisata; dan 2.

Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

e.

Bidang Pengembagan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang penyiapan dan Pengembagan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu : 1.

Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri;


Halaman : 15


2.

Seksi Pengembangan SDM dan

Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; dan 3.

Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.

f.

Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD); dan

g.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini kerangka Struktur dan Jabatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2017.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD; Dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Siak, Kabupaten Siak telah mempatenkan City Branding yaitu “ Siak the Truly Malay” sebagai slogan promosi. City Branding ini dianggap bisa menjadi tanda pengenal Kabupaten Siak di kancah global sebagaimana terkenalnya Bali dan Jakarta. Dlam rangka mempromosikan Kabupaten Siak, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata terus meningkatkan kualitas dan jenis atraksi wisata serta pembenahan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.

Dalam

rangka

menyongsong

siak


sebagai

tujuan

Halaman : 16


pariwisata di Sumatera. Dinas Pariwisata Kabupten Siak terus melakukan upaya sinkronisasi dengan Pemerintah Propinsi untuk menyambut tahun kunjungan wisata tersebut. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tidak akan dapat terlepas dari permasalahan dan isu yang berkembang secara dinamis dalam pengembangan pariwisata di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Permasalahan dan isu yang berkembang dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan pariwisata adalah sebagai berikut : 1.

Kurangnya minat dan kepedulian generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional sehingga sulit untuk menelurkan generasi penerus;

2.

Kurang optimalnya kepedulian masyarakat terhadap seni dan budaya daerah;

3.

Masih minimnya obyek atau destinasi pariwisata yang memiliki nilai jual;

4.

Fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata yang terbatas;

5.

Belum optimalnya pengelolaan Siak sebagai kota MICE;

6.

Kurang efektifnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata;

7.

Belum terbangunnya jejaring kepariwisataan dengan stakeholder maupun dengan wilayah lain;

8.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan;

9.

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku kepariwisataan;

10. Kurangnya kontribusi sektor kepariwisataan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.


Halaman : 17


Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah : 1.

Berupaya

menumbuhkan

minat

generasi

muda

melalui

pengembangan atraksi seni dan budaya tradisi secara kreatif; 2.

Mengembangkan dan melestarikan keragaman dan kekayaan seni budaya sebagai daya tarik wisata;

3.

Meningkatkan fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata serta meningkatkan pembinaan pelayanan kepada para pengelola obyek wisata;

4.

Mendorong pelaksanaan kegiatan gathering dan pameran tingkat nasional maupun internasional di Kabupaten Siak;

5.

Mengoptimalkan kegiatan promosi dan publikasi mengenai potensi MICE (Meeting Incentive Conference Exibition) di Kabupaten Siak;

6.

Meningkatkan koordinasi intensif antara pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah serta antar pelaku usaha pariwisata melalui fasilitasi kepariwisataan;

7.

Memperbanyak acara formal dan informal yang memberikan kesempatan interaksi diantara pelaku usaha pariwisata;

8.

Meningkatkan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat dan meningkatkan

pembinaan

terhadap

Kelompok

Sadar

Wisata

(Pokdarwis); 9.

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD; Riview

terhadap

rancangan

awal

RKPD

dilaksanakan

untuk

membandingkan kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan sesuai rencana kerja tahun rencana. Review terhadap rancangan awal RKPD


Halaman : 18


terhadap Renja dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Siak, tabel 2.2. Review Terhadap Rancanagan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Siak terlihat bahwa semua program dan kegiatan yang terdapat pada Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sesuai hasil analisa yang ada. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat; Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tidak terlepas dari program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan kota, asosiasi maupun SKPD yang langsung ditunjuk yang sesuai dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi erdasarkan hasil pengumpulan informasi penelitian lapangan SKPD dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak antara lain adalah : 1. Dewan Kesenian Siak; 2. Sanggar Kesenian; 3. Siak Tourism Board / Badan Promosi; 4. Kelompok Sadar Wisata; 5. Lembaga Adat Melayu; 6. Ikatan Keluarga, dan lain – lain. Dalam rangka mempromosikan Kabupaten Siak sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman menarik serta memiliki daya saing yang tinggi serta tujuan pariwisata di sumatera, maka kita bersama berkewajiban melaksanakan tugas sebagai berikut : 1. Meningkatkan citra kepariwisataan.


Halaman : 19


2. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara serta penerimaan sektor pariwisata. 3. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi

Presiden

Republik

Indonesia

periode

2014-2019,

yaitu:

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik

Indonesia

periode

2014-2019

merumuskan

misi

yang

dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017

Halaman : 20


Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni: Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia Dapat Maju Dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan agenda prioritas tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 29 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pariwisata,

dengan

mengadaptasi

4

(empat)

pilar

pembangunan

kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah: 1. Mengembangkan berwawasan

destinasi

lingkungan

pariwisata dan

budaya

yang dalam

berdaya

saing,

meningkatkan

pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri; 2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;


Halaman : 21


3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan 4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional pengembangan

dalam

rangka

kepariwisataan

meningkatkan dan

produktifitas

mendorong

terwujudnya

pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan, Arah kebijakan

pembangunan

kepariwisataan

Kementerian

Pariwisata

disusun mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis pembangunan

kepariwisataan

2015

-

2019,

yang

dilaksanakan

mengikuti arah kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, dan dilengkapi dengan inisiatif-inisiatif baru mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini yang dihadapi sektor pariwisata. Arah kebijakan

pembangunan

kepariwisataan

ini

akan

dicapai

oleh

kementerian melalui beberapa strategi pembangunan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan, adalah: 1.

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata,

diarahkan

untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjadi fokus pemasaran, serta pengembangan kawasan segitiga pertumbuhan karang dunia, melalui: (1) pemanfaatan teknologi dalam membangun infrastuktur dan ekosistem kepariwisataan, (2) pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017

Halaman : 22


berdaya saing, (3) fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata di samping penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, site plan destinasi wisata beserta rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata; (4) bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata; serta (4) Penerapan tata kelola destinasi yang profesional (5) pembinaan

usaha

pariwisata

bagi

masyarakat

lokal.

Pada

penerapannya pengembangan destinasi dan industri pariwisata diarahkan sebagai berikut : a. Destinasi 1) Pengembangan infrastuktur dan ekosistem kepariwisataan melalui perancangan destinasi (kawasan strategis pariwisata nasional), amenitas pariwisata, aksesibilitas pariwisata dan ekosistem pariwisata. 2) Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing melalui pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi 3) Peningkatan

tata

kelola

destinasi

dan

pemberdayaan

masyarakat melalui tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat b. Industri


Halaman : 23


1) Meningkatkan

partisipasi

usaha

lokal

dalam

industry

pariwisata nasional melalui kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi pariwisata 2) pariwisata Meningkatkan keragaman dan daya saing produk jasa nasional di setiap destinasi pariwisata 3) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal 2.

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara, melalui promosi dan pengelolaan segmen pasar yang terfokus, mencakup pada : 1) meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; (2) mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata sesuai fokus pasar berdasarkan wilayah (Asia Tenggara, Asia pasifik,

Eropa,

Timur

Tengah,

Amerika

dan

Afrika)

;

(3)

meningkatkan promosi produk wisata tematik (wisata alam, budaya, buatan) sesuai fokus pasar. Berikut ini adalah beberapa kegiatan strategis pengembangan pemasaran

pariwisata

mancanegara

yang

akan

dilakukan

Kementerian Pariwisata 2015-2019. a. Branding Wonderful Indonesia sebagai Destinasi Utama Wisata Dunia; b. Pekan Wisata Kuliner Nusantara dan Regional; c. Perumusan Isi Pesan (Content) Promosi Pariwisata Terintegrasi antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; d. Promosi Wisata Tematik (Maritim); e. Pekan Wisata Maritim di Kawasan Tengah atau Timur Indonesia.


Halaman : 24


3.

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara,

diarahkan

untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan di nusantara dengan pendekatan segmen pasar personal, segmen pasar bisnis dan

pemerintah.

mencakup

Strategi

peningkatan

pemasaran

citra

pariwisata

branding

Pesona

nusantara Indonesia,

pengelolaan data pasar, peningkatan promosi wisata tematik dan peningkatan kerjasama promosi. Berikut ini adalah beberapa kegiatan strategis pengembangan pemasaran pariwisata nusantara yang akan dilakukan Kementerian Pariwisata 2015-2019 : a. Kampanye Budaya Maritim dan menjadikan Peringatan Hari Nusantara sebagai puncak acara b. Promosi wisata pertemuan, konvensi perjalanan insentif dan pameran 4.

Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, diarahkan untuk membangun organisasi kepariwisataan berikut SDMnya yang kompeten, kredibel, dan inovatif serta komunikatif, melalui: a. Optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan kepariwisataan; b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi; c. Pengembangan

hubungan

kelembagaan

kepariwisataan

ditingkat nasional dan internasional; d. Peningkatan kualitas dan kwantitas lulusan Perguruan tinggi pariwisata; e. Peningkatan kompetensi SDM aparatur kepariwisataan; f. Pendirian lembaga diklat pariwisata;


Halaman : 25


g. Akselerasi transformasi kelembagaan kepariwisataan yang terkendali dan dinamis Berikut

ini

adalah

beberapa

kegiatan

strategis

pengembangan

kelembagaan pariwisata yang akan dilakukan Kementerian Pariwisata 2015 - 2019 : a. Pilot Project Revolusi Mental dan Restorasi Sosial Masyarakat di 10 Daerah Potensial untuk Destinasi Wisata; dan, b. Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata di 5 Daerah Kementerian Pariwisata telah menetapkan target yang akan dicapai di tahun 2019, yaitu: 1. Target Makro: a. Kontribusi Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto nasional meningkat menjadi 8% di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 4%. b. Devisa yang tercipta dari kunjungan wisman ditargetkan mencapai Rp. 240 triliun di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah Rp. 120 triliun, c. Penyerapan tenaga kerja mencapai 13 juta di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 11 juta tenaga kerja. 2. Target Mikro : a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) meningkat menjadi 20 juta wisman di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 9 juta wisman,


Halaman : 26


b. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) meningkat menjadi 275 juta pergerakan. Posisi tahun 2014 adalah 250 juta pergerakan wisnus, c. Peringkat 30 Daya Saing Pariwisata Dunia (TTCI) tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah peringkat 70. 3.2

Tujuan dan sasaran RENJA-OPD; Guna mewujudkan misi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mempunyai tujuan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme sumber daya manusia yang di bidang pariwisata.

2.

Meningkatkan pelayanan umum bidang pariwisata.

3.

Meningkatkan

kepedulian

terhadap

pengembangan

dan

perlindungan serta pelestarian seni dan budaya tradisional daerah. 4.

Meningkatkan kepedulian dan pelestarian bangunan bersejarah serta benda cagar budaya.

5.

Meningkatkan

eksplorasi

berbagai

kesenian

dalam

rangka

memperkuat identitas dan jati diri masyarakat. 6.

Meningkatkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya.

7.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik Objek wisata.

8.

Meningkatkan pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya.

9.

Meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

10. Memfasilitasi dan meningkatkan fasilitasi kerjasama antar pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Halaman : 27


Sasaran strategi yang akan dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur, ekosistem dari destinasi dan Industri pariwisata dengan indicator sasaran Jumlah pengembangan infrastruktur, ekosistem destinasi dan Industri Pariwisata. 2. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) dengan

indicator

sasaran

Jumlah

Kunjungan

wisatawan

nusantara. 3. Meningkatnya

jumlah

kunjungan

wisatawan

mancanegara

(wisman) dengan indicator sasaran Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara. 4. Meningkatnya wisatawan yang menginap di Kabupaten Siak dengan indicator sasaran Jumlah Wisatawan yang menginap. 5. Meningkatnya jumlah penerimaan PAD dengan indicator sasaran Jumlah Penerimaan PAD. 6. Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan profesionalisme Tenaga Kerja/ apartur dan Pelaku Usaha Pariwisata dengan indicator sasaran Jumlah tenaga kerja / Pelaku Usaha di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang) 7. Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi dengan indicator sasaran Kualitas Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai ). 8. Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan dengan indicator sasaran Opini kualitas kinerja pengelolaan keuangan Dinas pariwisata Kabupaten Siak (predikat) 3.3

Program dan Kegiatan;


Halaman : 28


A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1)

Penyediaan jasa surat menyurat

2)

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

3)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4)

Penyediaan jasa administrasi keuangan

5)

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6)

Penyediaan alat tulis kantor

7)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8)

Penyediaan

bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang-

undangan 9)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10) Penyediaan jasa keamanan kantor 11) Penyediaan jasa administrasi kantor 12) Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1)

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2)

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3)

Pengadaan peralatan gedung kantor

4)

Pengadaan mebeleur

5)

Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya

6)

Pengadan pelaratan studio dan komunikasi

7)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

8)

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

9)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

10) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


Halaman : 29


1)

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

2)

Pengadaan Pakaian KORPRI

3)

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4)

Pengadaan Pakaian Kedaerahan

D. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1) Pekan Safar ``Tradisi Ghatib Beghanyut`` Ritual Tolak Bala 2) Penampilan dan festival seni kabupaten siak 3) Mengikuti festival dan parade 4) Penyelenggaraan Event Tour De Siak 5) Pemilihan bujang dan dara tingkat daerah 6) Pawai budaya Internasional 7) Lomba Sampan Internasional 8) Kejuaraan Pencak Silat dan Sepak Takraw Sijori Tahun 2017 9) Pelaksanaan Lomba Lintas Alam di Tahura SSH Minas 10) Festival Gasing Internasional Tahun 2017 11) Festival Siak Bermadah 12) Festival Lagu Melayu, Festival Langgam Melayu dan Festival Kompang 13) Pameran Promosi Pariwisata 14) Pelaksaan Koordinasi Pembangunan dan Kemitraan Pariwisata 15) Pelaksanaan gebyar wisata nusantara di jakarta 16) Pelaksanaan pasar wisata nasional 17) Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri 18) Pembinaan kesenian Tradisional 19) Pembuatan / sewa Medis Space Iklan Promosi Pariwisata 20) Pembuatan simbol / citra Pariwisata (Brand Image) 21) Penampilan dan Festival seni Kabupaten Siak


Halaman : 30


22) Penggadaan Bahan Promosi 23) Pengembangan Jaringan Kerjasama promosi Pariwista 24) Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 25) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 26) Promosi potensi dan objek pariwisata 27) Sosialisasi

Undang-undang,

Peraturan

Daerah

tentang

Pariwisata (TDUP) E. PROGRAM DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA 1) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif 2) Penataan kawasan objek wisata (DAK) 3) Pembangunan taman burung ( Lanjutan ) 4) Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Istana Sultan Siak 5) Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Masjid Bersejarah 6) Penyusunan DED ( Detail Engineering Design ) 7) Pembangunan Destinasi, Sarana dan Prasarana Wisata Air Sungai Siak. 8) Pembangunan landscape taman burung 9) Penataan Kawasan Wisata Istana Siak 10) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 11) Pembangunan Sarana Penunjang Kawasan Ekowisata Mempura (Jalan Akses, Pagar, Drainase) 12) Pemeliharaan rutin/ berkala taman; gedung peninggalan bersejalah 13) Penataan Kawasan Wisata 14) Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 15) Perencanaan Penataan Objek Wisata Peninggalan Bersejarah


Halaman : 31


Rehabilitasi Sedang/Berat Peningalkan bersejarah. Usulan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif Prioritas Daerah Tahun 2017 Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sebagaimana terlampir.


Halaman : 32


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 28 Tahun 2017 tentang Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 2016 - 2021 dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Siak serta target dan Sasaran Pembangunan yang diprioritaskan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Siak Kerja Dinas Pariwisata

Tahun 2017, dengan adanya Rencana

Kabupaten Siak Tahun 2017, maka dalam

peran aktif dinas Pariwisata Kabupaten Siak untuk

Mewujudkan

Perekonomian Daerah Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Dan Pengembangan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Dan Peternakan Serta Sektor-Sektor Produktif Lainnya; dan Mewujudkan Pariwisata

Destinasi

Kabupaten

Pariwisata Siak

Yang

merupakan

Berdaya bagian

Saing.

Dinas

penting

untuk

mewujudkan misi tersebut. Melalui sektor Kepariwisataan akan tercipta pertumbuhan selanjutnya

ekonomi, dapat

lapangan

meningkatkan

kerja

dan

pendapatan

kesejahteraan

yang

masyarakat.

Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi

oleh kualitas kegiatan

Destinasi, Industri, Pemasaran

Pariwisata dan Ekonomi Keratif. Peranan penting Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya melayu, serta menjadikan Kabupaten Siak sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) pada tahun 2019, guna


Halaman : 33


meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri; Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2017 Kabupaten Siak

sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana

kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Kabupaten Siak maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain. Siak Sri Indrapura, 04 Maret 2017 KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK,

H. HENDRISAN. S.Sso. M.Si NIP. 19691016 198911 1 002


Halaman : 34

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Recommend Documents