BAB II KONSEP PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI INDONESIA

41

BAB II KONSEP PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI INDONESIA

A. Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan UUD 1945 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi. Konsep Pemerintahan daerah sebenarnya sudah sangat tua, dari berbagai literature yang ada dapat diketahui bahwa system pemerintahan daerah masa kini pada dasarnya merupakan kombinasi dari berbagai macam tradisi dan teknik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam perkembangannya telah dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, ekonomi dan sosial. 35 Eksistensi pemerintahan daerah begitu urgen khususnya dalam Negara yang menganut system Negara kesatuan. Seperti halnya Negara Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas, dengan konsentrasi-konsentrasi penduduk di wilayah tertentu yang masyarakatnya sangt heterogen, baik ditinjau dari aspek etnis, agama, budaya maupun latar belakang kehidupan di bidang ekonomi dan sebagainya. Selain 35

J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 8.

Universitas Sumatera Utara

42

heterogenitas yang sedemikian itu setiap wilayah memiliki kandungan sumber daya alam beragam. Persoalannya bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah tersebut. 36 Secara filosofis Pemerintahan Daerah diperlukan karena wilayah Negara yang terlalu luas dan untuk menciptakan kesejahteraan. 37 Tujuan dibentuknya Negara adalah

menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perangkat kelembagaan yang disebut administrasi publik/ Negara. Proses untuk mencapai tujuan tersebut akan sulit dicapai jika semua urusan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat karena akan diselenggarakan oleh khirarki birokrasi yang sangat panjang dan kompleks. Dalam sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya. Pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pelaksana dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah karena tidak terdapat jalur birokrasi yang panjang, kompleks dan berbelit-belit. 38 Dari segi yuridis, dasar hukum Pemerintahan daerah adalah Pasal 18 UUD 1945 namun sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem administrasi Negara Indonesia maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang

Negara

Indonesia

telah

mengeluarkan

beberapa

Undang-Undang

36

Ibid, hlm.9. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, “Distribusi Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo Sesuai PP no. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah”, Jakarta, 2008. 38 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 40. 37


43

Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,yakni: 39 1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah; 2) Undang- undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; 4) Undang- undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; 5) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 6) Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Yuswanto, secara politis pembentukan Pemerintahan daerah adalah dalam rangka memberikan kesempatan rakyat setempat untuk lebih besar berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 40 Pemberian otonomi kepada daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia esensinya telah terakomodasi dalam Pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom dengan di bentuk badan badan perwakilan rakyat, atau hanya berupa daerah administrasi saja. Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenangan otonomi 39

Ibid, Hal.7 Yuswanto, “Politik Hukum Otonomi Daerah”. http:// blog.unila.ac.id, diakses pada tanggal 24 Juli 2010. 40


44

seberapa luas apa pun bukan merupakan Negara Bagian (state), melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan. Corak daerah besar dan kecil tersebut diatur dalam suatu undang-undang. Jadi, terserah kepada pembuat undang-undang untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah yang berazas desentralisasi atau pemerintah yang bercorak dekosentrasi atau bentuk lainnya.Hal tersebut tergantung kepada kesadaran dan kemauan politik pembuat undang-undang dan pembuat keputusan, dan itu akan sangat di pengaruhi oleh konfigurasi politik pada saat undang-undang tersebut dibuat. 41 Daerah yang bersifat otonom adalah daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administratif, yaitu yang tidak boleh mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama DPR kemudian menetapkan Undang-undang Pemerintahan di Daerah, undang-undang tersebutlah yang mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. 42 Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, maka daerah otonom dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan untuk wilayah administrasi dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. 43 F.Soegeng Istanto membuat kesimpulan sebagai berikut: 41

Bambang Yudoyono, otonomi Daerah: Desentralisasi dan pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah daerah dan Anggota DPRD, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 6 42 C.S.T. Kansil dan S.T. Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia,(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 141. 43 Josef Riwu Kaho, Op.Cit.hlm. 224.


45

a. Daerah tidaklah bersifat staat; b. Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi dalam provinsi provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi lagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil; c. Daerah ini bisa bersifat otonom dan bisa pula bersifat administratif; d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan Daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dan system pemerintahan Negara. 44 Menurut penulis yang paling mencolok dari Pasal 18 UUD 1945 ini adalah kata “Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang”, karena tidak adanya kejelasan

mengenai

nomenklatur

pembagian

daerah

tersebut,

sehingga

mengakibatkan nomenklatur pembagian daerah-daerah tersebut juga berubah-ubah sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Misalnya pada periode Undangundang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. secara umum, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Tiap-tiap provinsi dibagi lagi menjadi karesidenan-karesidenan. Tingkatan selengkapnya yang ada pada masa itu adalah: a. Provinsi b. Karesidenan c. Kabupaten/Kota d. Kawedanan 44

Ibid .hlm.5.


46

e. Kecamatan f. Desa 45 Kemudian pada saat berlakunya Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah Indonesia dibagi kedalam daerah otonom dan daerah administrasi. Daerah Otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan Wilayah Administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. 46 Pada periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

wilayah Indonesia

dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta. Tiga jenis daerah otonom adalah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota. Ketiga jenis daerah tersebut berkedudukan setara dalam artian tidak ada hirarki daerah otonom. 47 Setelah Pemerintah Orde Baru mengakhiri masa pemerintahannya pada 20 Mei 1998 karena disapu gerakan reformasi, kemudian disusul dengan percepatan Pemilu di tahun 1999, UUD 1945 yang selama Pemerintahan Orde Baru disakralkan dan tidak dapat diubah oleh MPR sekalipun, pada 19 Oktober 1999 untuk pertama kalinya UUD 1945 diamandemen melalui Sidang Umum MPR tahun 1999. Selanjutnya pada 18 Agustus 2000, MPR melalui Sidang Tahunan kembali

45

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pemerintahan_daerah_di _Indonesia, diakses pada tanggal 24 Juli 2010 46 Ibid. 47 Ibid


47

menyetujui untuk melakukan perubahan kedua terhadap UUD 1945 dengan mengubah dan/atau menambah beberapa pasal, diantaranya adalah Pasal 18. 48 Perubahan Pasal 18 ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 25A mengenai Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah “dibagi atas” (bukan “terdiri atas”) dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah itu langsung menjelaskan bahwa Negara kita adalah Negara kesatuan dimana kedaulatan Negara berada di tangan Pusat.. berbeda dengan istilah “terdiri atas” yang lebih menunjukan substansi federalism karena istilah itu menunjukan letak kedaulatan berada ditangan Negara-negara bagian. 49 Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru Pemerintahan Daerah dalam UUD 1945 memuat berbagai paradigma baru dan arah politik Pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut: 50 1) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat [2]).

48

Ni’matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 17. 49 Ibid, hlm. 19-20. 50 Ibid, hlm. 20-23.


48

Ketentuan

ini

menegaskan

bahwa

Pemerintahan

Daerah

adalah

suatu

pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat [5]). Meskipun secara historis UUD 1945 menghendaki otonomi seluas-luasnya, tetapi karena tidak dicantumkan, maka yang terjadi adalah penyempitan otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Untuk menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan menghindari pengebirian otonomi menuju sentralisasi, maka sangat tepat Pasal 18 (baru) menegaskan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. 3) Prinsip Kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat [1]). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam. Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. 4) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat [2]). 5) Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat [1]). 6) Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat [3]). 7) Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18A ayat [2]).


49

Prinsip ini diterjemahkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah, dengan menyatakan bahwa hubungan itu meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras (Pasal 2 ayat [5] dan [6])

B. Konsep Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Indonesia Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. 51 Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang 51

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007


50

memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Konsep pengaturan Organisasi Perangkat Daerah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan Organisasi Perangkat Daerah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Akan tetapi karena dianggap belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, kedua Peraturan Pemerintah tersebut akhirnya dicabut. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari secretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas. Langkah-langkah dalam penataan organisasi perangkat daerah meliputi:


51

1. Pembentukan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan dan kantor, rumah sakit daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan). Peraturan Daerah (Perda) tentang perangkat daerah secara prinsip dituangkan dalam 1 (satu) Perda. Namun apabila lebih dari (satu) Perda dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan daerah yang terdiri atas: a. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk Staf Ahli. b. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah. c. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah termasuk inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, serta rumah sakit daerah. d. Peraturan Daerah tentang kecamatan dan Kelurahan. e. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga lain yang telah mendapat persetujuan pemerintah.


52

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah menerbitkan beberapa qanun tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah. Sebelum menguraikan beberapa qanun tersebut ada baiknya penulis terangkan terlebih dahulu pengertian qanun itu sendiri, qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh. Beberapa qanun yang diterbitkan Kabupaten Gayo Lues tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah ialah: a. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues b. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues c. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues d. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues e. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan Di Daerah Kabupaten Gayo Lues f. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kabupaten Gayo Lues.


53

2. Tugas dan Fungsi Tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan ruang lingkup dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Pada prinsipnya tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah secara lebih teknis sebagai berikut : 52 a. Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan admistratif. Selain itu Sekretariat daerah juga melaksanakan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana,hubungan masyarakat, protokol serta fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain. b. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan pada hakekatnya memberikan pelayanan administratif kepada dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing. 52

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah


54

c. Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian. d. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

sebagai

unsur

perencana

penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah. e. Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007. f. Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit , penentuan Badan atau Kantor sesuai dengan analisis beban tugas. Di Kabupaten Gayo Lues, setelah diterbitkan qanun pembentukan susunan organisasi perangkat daerah selanjutnya dibuat ketentuan-ketentuan tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut dalam Peraturan Bupati, yakni :


55

a. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues b. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues c. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 22 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues d. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues e. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Gayo Lues f. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan Kabupaten Gayo Lues

3. Besaran Organisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel: 1) Jumlah penduduk; 2) Luas wilayah; dan 3) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


56

Untuk lebih jelas,penetapan besaran organisasi perangkat daerah kabupaten dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

NO

VARIABEL

KELAS INTERVAL

NILAI

1

JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.

≤ 250.000 250.001 - 500.000 500.001 – 750.000 750.001 – 1.000.000 > 1.000.000

8 16 24 32 40

2

JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.

≤ 150.000 150.001 - 300.000 300.001 – 450.000 450.001 – 600.000 > 600.000

8 16 24 32 40

3

LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.

≤ 500 501 - 1.000 1.001 – 1.500 1.501 – 2.000 > 2.000

7 14 21 28 35

4

LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.

≤ 1.000 1.001 – 2.000 2.001 – 3.000 3.001 – 4.000 > 4.000

7 14 21 28 35

5

JUMLAH APBD

≤ Rp200.000.000.000,00

5


57

Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00

10

Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00

15

Rp600.000.000.001,00 – Rp800.000.000.000,00

20

> Rp800.000.000.000,00

25

Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan jumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dari variabel. Besaran organisasi perangkat daerah kabupaten berdasarkan penilaian tersebut ada beberapa kategori, yakni : 1. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari: ‐

sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;

‐

sekretariat DPRD;

‐

dinas paling banyak 12 (dua belas);

‐

lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan);

‐

kecamatan; dan

‐

kelurahan.

2.

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari: ‐


‐

sekretariat DPRD;


58

‐

dinas paling banyak 15 (lima belas);

‐

lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh);

‐

kecamatan; dan

‐

kelurahan.

3. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari: ‐

sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;

‐

sekretariat DPRD;

‐

dinas paling banyak 18 (delapan belas);

‐

lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas);

‐

kecamatan; dan

‐

kelurahan. Merujuk pada penetapan besaran organisasi tersebut maka bagi Kabupaten

Gayo Lues yang merupakan Kabupaten di luar pulau Jawa dan Madura, dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 74.151 jiwa dan luas wilayah 5.719.000 km2

serta

Angggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

sebesar

Rp.287.433.023.269,49, 53 maka nilai besaran organisasi perangkat daerahnya adalah 53. Sebagaimana uraian diatas maka Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari: ‐


53

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues, “Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Gayo Lues”, 2008, hlm. 5,13 dan 87.


59

‐

sekretariat DPRD;

‐

dinas paling banyak 15 (lima belas);

‐

lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh);

‐

kecamatan; dan

‐

kelurahan.

4. Perumpunan bidang pemerintahan Setelah diketahui nilai besaran organisasi, selanjutnya adalah menentukan perumpunan urusan pemerintahan. Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan

pertimbangan

adanya

urusan

pemerintahan

yang

perlu

ditangani.Penanganan urusan tersebut tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Perumpunan bidang pemerintahan pada prinsipnya adalah penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang ditangani atau diwadahi pada satu lembaga dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta adanya kesamaan dalam penanganan atau pelaksanaan. Perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak dapat menjadi lembaga teknis dan sebaliknya, lembaga teknis daerah tidak dapat menjadi dinas daerah. Pengembangan dari perumpunan urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan, ketersediaan potensi dan kemampuan daerah masingmasing.Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya

sesuai

dengan

perumpunan

urusan

pemerintahan

yang

dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.


60

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari: 54 a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; b. bidang kesehatan; c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; e. bidang kependudukan dan catatan sipil; f. bidang kebudayaan dan pariwisata; g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industry dan perdagangan; i. bidang pelayanan pertanahan; j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; k. bidang pertambangan dan energi; dan l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

54

Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007


61

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari: 55 a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik; b. bidang penelitian dan pengembangan; c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; d. bidang lingkungan hidup; e. bidang ketahanan pangan; f. bidang penanaman modal; g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; h. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; k. bidang pengawasan; dan l. bidang pelayanan kesehatan. Adapun Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah. 55

Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007


62

Di Kabupaten Gayo Lues, Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari : 1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues; 2) Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues; 3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gayo Lues; 4) Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues; 5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gayo Lues; 6) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues; 7) Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues; 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues; 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues; 10) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gayo Lues; 11) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gayo Lues; 12) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues. Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit di Kabupaten Gayo Lues terdiri dari: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues; c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues; d. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;


63

e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gayo Lues; f. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues; g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Gayo Lues; h. Inspektorat Kabupaten Gayo Lues; i. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues; j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues; k. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues.

5. Susunan Organisasi Dalam rangka standarisasi minimal sebagai acuan jumlah dan jenis perangkat daerah masing-masing daerah untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan sekurang-kurangnya terdiri dari : 56 1) Sekretariat Daerah, terdiri atas : a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan : (1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (dengan ruang lingkup meliputi bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, kependudukan, agraria, dan kerjasama); 56

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah


64

(2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (dengan ruang lingkup meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama); (3) Bagian Administrasi Kemasyarakatan (dengan ruang lingkup meliputi bidang kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah raga, dan pemberdayaan masyarakat); b) Asisten

Perekonomian

dan

Pembangunan,

membawahkan

dan

mengkoordinasikan : (1) Bagian Administrasi Pembangunan (dengan ruang lingkup meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelituhan dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata); (2) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam (dengan ruang lingkup meliputi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan); (3) Bagian Administrasi Perekonomian (dengan ruang lingkup meliputi bidang koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, dan badan usaha daerah); c) Asisten Administrasi Umum, (dengan ruang lingkup bidang hukum dan perundang-undangan,

organisasi

dan

tatalaksana,

sdm

aparatur,


65

keuangan,pendapatan, perlengkapan dan asset, kearsipan, perpustakaan serta urusan umum); 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3) Dinas daerah yang harus dibentuk sekurang-kurangnya terdiri atas: a) Dinas Pendidikan; b) Dinas Kesehatan; c) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; d) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; e) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; f) Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang); g) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; h) Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; i) Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset; j) Dinas lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masingmasing. 4) Badan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah), yang harus dibentuk sekurang-kurangnya, terdiri atas : a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal; b) Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; c) Badan/Kantor Lingkungan Hidup; d) Badan/Kantor Ketahanan Pangan;


66

e) Badan/Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik; f) Badan/Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi; g) Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; h) Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; i) Badan Kepegawaian; j) Inspektorat; dan k) Rumah Sakit Daerah. l) Lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. 5) Kecamatan 6) Kelurahan.

C. Beberapa Hal Baru Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Beberapa perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 lebih banyak bersifat mendasar, sehingga memperlihatkan paradigma baru dalam Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan mendasar dimaksud menyangkut antara lain: Peraturan Pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD dan menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran


67

Peraturan Pemerintah tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah yang sebelumnya mengatur tentang organisasi perangkat daerah yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 hal ini tidak ditemukan. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah hanya menggunakan pendekatan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni berdasarkan Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota meliputi 11 kewenangan. Mengacu pada 11 kewenangan wajib tersebut , maka dilakukan pembatasan jumlah maksimal dinas di kabupaten/kota maksimal 14 dinas dengan asumsi seluruh kewenangan wajib dilaksanakan dan 3 dinas lainnya sebagai toleransi. Adapun bagi provinsi, jumlah dinas ditetapkan lebih sedikit yaitu maksimal 10 dinas mengingat kewenangan di provinsi hanya kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan yang belum dapat dilakukan oleh kabupaten/kota. Sehingga berdasarkan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah terjadi penyeragaman jumlah perangkat daerah diseluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat, yang sebagai

unsur

penyelenggaraan

staf

dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya

dalam

rangka

koordinasi

tugas-tugas

bidang

secara

penyusunan

terpadu

dan

program

tugas

dan

pelayanan

administratif.


68

Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Eselon kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten/kota diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai pembentukan lembaga lain dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, sebagai bagian dari perangkat daerah, seperti sekretariat badan narkoba provinsi, kabupaten dan kota, sekretariat komisi penyiaran, serta lembaga lain untuk mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun untuk pengendaliannya, pembentukannya harus dengan persetujuan pemerintah atas usul kepala daerah.


BAB II KONSEP PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI INDONESIA

Recommend Documents