3/12/2014
REFORMASI BIROKRASI DALAM PENATAAN ORGANISASI DAN ARAH KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DIPLOMA BIDANG KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
Oleh : Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri
Diktikes Pemda dalam Membantu Percepatan Pembangunan Kesehatan Motor Utama Pemda dalam Meningkatkan Pembangunan Kesehatan
Diktikes Pemda NonProfit Oriented
Lulusan Trampil danBerkualitas
1
3/12/2014
Kedudukan Diktikes Pemda
Kebijakan Menkes Tahun1996 Sekolah Kesehatan Pemda ditingkatkan menjadi Dikti Kes Pemda
UU nomor 20 Thn 2003 , PP 19 THn 2005, PP 38 Thn 2007
Pemda Tidak mempunyai kewenangan menyelenggrakan Pendidikan Tinggi
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SE Mendagri Nomor 061/3936/SJ Tgl 19 Desember 2008 Membuat Kebijakan “Status Quo” Terhadap Kelembagaan Pendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemda. SRT MENDAGRI KEPADA MENDIKNAS Nomor 061/2234/SJ Tanggal 22 Juni 2009 Perihal Kelembagaan Akademi Kesehatan Di Daerah Agar Penyelesaian Permasalahan Tersebut Dapat Ditetapkan Melalui Keputusan Bersama Antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan Dan Dengan Menteri PAN DAN RB
SRT MENDAGRI KEPADA MENDIKNAS DAN MENKES Nomor 061/2568/Sj Tgl 5 Maret 2010 Perihal Kelembagaan Akdemi Bidang Kesehatan Di Daerah Untuk Melakukan Pengelolaan Kelembagaan Pendidikan Tingggi Kesehatan Milik Pemda Menjadi BHPP, BHPM, dan Merger Dengan PTN Setempat.
SRT MENDAGRI KEPADA MENPAN DAN RB Nomor 061/400/SJ Tgl 10 Februari 2011, hal Rancangan Permendagri ttg Otk Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.
SRT SUSULAN MENDAGRI KEPADA MENPAN DAN RB Nomor 061/2886/Sj Tgl 25 Juli 2011 hal Penyampaian Data Institusi Pendidikan Diploma Biang Kesehatan Milik Pemda
2
3/12/2014
Lanjutan Upaya Pemerintah
PASCA PENCABUTAN UU 9 THN 2009 MENDAGRI BERSURAT KEPADA MENDIKNAS DAN MENKES Nomor 061/2568/Sj Tgl 29 Juni 2010 Perihal Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Pada Pemerintah Daerah, Agar Pemerintah Mempertimbangkan Dapat Melimpahkan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Kepada Pemda Yang Selama Ini Telah Memiliki Institusi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Untuk Legalitas Operasionalnya.
SRT MENDAGRI KEPADA MENKOKESRA Nomor 061 4501/SJ Tanggal 4 Nopember 2010 Perihal Kelembagaan Akademi Bidang Kesehatan Di Daerah Untuk Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Keberadaan Kelembagaan Akademi Bidang Kesehatan Milik Pemda.
KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKNAS , MENKES DAN MENDAGRI Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/Menkes/PB/XII/2010 , Dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 Tentang Pengelolaaan Institusi Pendiikan Diploma Bid Kesehatan Milik Pemda
KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKAS, MENKES, DAN MENDAGRI •
•
•
•
•
Selama Proses Revisi Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, Tetap Diselenggarakan. Menteri Pendidikan Nasional memberikan ijin penyelenggaraan dan pembinaan akademik pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemerintah daerah setelah memperoleh rekomendasi/pertimbangan tertulis dari Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan bertanggung jawab atas pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas fasilitasi daerah dalam hal pembiayaan, pengadaan sarana prasarana, pemenuhan SDM Pendidik dan Kependidikan dan fasilitas pendidikan lainnya serta kelembagaan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB. Dengan terbitnya Keputusan Bersama ini, Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan pendidikan (alih bina perijinan) kepada Menteri Pendidikan Nasional.
3
3/12/2014
KELEMBAGAAN DIKTIKES PEMDA •
Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala dengan sebutan Direktur yang secara Teknis Pelaksana civitas akademik dibina oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan Petunjuk Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan secara teknis Operasional dan Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
•
Direktur Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibantu oleh beberapa Pembantu Direktur (selanjutnya disebut PUDIR) sesuai dengan bidangnya masing-masing.
TUGAS DAN FUNGSI •
Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
•
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah, menyelenggarakan fungsi : – pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam bidang pendidikan tinggi kesehatan; – pelaksanaan penelitian dibidang pendidikan tinggi kesehatan; – pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ; – pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan; dan – pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.
4
3/12/2014
SUSUNAN ORGANISASI DIKTIKES PEMDA Klasifikasi Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah
1) Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah, terdiri atas:
a. Tipe A (Variabel ≥ 50) ; dan b. Tipe B (Variabel < 50). 2) Tipe Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan variabel:
a. b. c. d. e. f.
jumlah mahasiswa; akreditasi; dan besarnya anggaran; nilai asset; jumlah pegawai; dan jumlah dosen.
Variable VARIABEL 2
KELAS INTERVAL
NILAI
3
4
< 250
15
≥ 250
30
≤ B
15
A
30
JUMLAH MAHASISWA
AKREDITASI
< 1.000.000.000
5
≥ 1.000.000.000
10
BESARNYA ANGGARAN
< 10.000.000.000
5
≥ 10.000.000.000
10
NILAI ASET
< 20
5
≥ 20
10
JUMLAH PEGAWAI
< 20
5
≥ 20
10
JUMLAH DOSEN
5
3/12/2014
STRUKTUR ORGANISASI DIKTIKES PEMDA TYPE A
DIREKTUR
WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
WAKIL DIREKTUR KEMAHASISWAAN
WAKIL DIREKTUR KERJASAMA
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN UMUM
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN KEUANGAN
STRUKTUR ORGANISASI DIKTIKES PEMDA TYPE B
DIREKTUR
WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
WAKIL DIREKTUR KEMAHASISWAAN
WAKIL DIREKTUR KERJASAMA
SUBBAG TATA USAHA
6
3/12/2014
ESELONISASI 1) Eselon Pejabat Struktural Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah Tipe A, terdiri atas: a. Direktur merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.b; b. Wakil Direktur merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon III.a; c. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a; dan d. Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. 2) Eselon Pejabat Struktural Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah Tipe B, terdiri atas: a. Direktur merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon IIIa; b. Wakil Direktur merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon III.b; dan c. Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. 3) Pengisian jabatan pada Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBIAYAAN Pembiayaan Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
7
3/12/2014
TINDAK LANJUT SKB 3 MENTERI 1. Surat Menteri Dalam negeri Nomor 061/2886/SJ Tanggal 25 Juli 2011 hal Penyampaian Data Informasi Data Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemda; 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2270/SJ Tanggal 15 Juni 2012 hal Persetujuan Penataan Kelembagaan.
TERIMA KASIH
8
