14/09/2012
PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tim Reformasi Birokrasi Kemdikbud 14 September 2012
1
Latar Belakang Permasalahan
Dampak
Belum memperhatikan ketersediaan sumber daya sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan pendidikan jangka menengah
Target kinerja K/L tidak realistis untuk dibiayai
Program dan kegiatan serta indikator kinerjanya belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur yang efektifitas dalam pencapaian sasaran pembangunan, serta belum efisiensinya belanja dan akuntabilitas kinerja yang kurang maksimal
Tidak mencerminkan keterkaitan antara sasaran pembangunan dengan kegiatan dan anggaran yang dirancang
Program disusun dengan pendekatan input
Program yang dirancang tidak memperhatikan manfaat yang dihasilkan
1
14/09/2012
Dasar Hukum (1/2) 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berkaitan dengan : - Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) - Kerangka Perencaanan Jangka Menengah (KPJM ) Anggaran Terpadu (Unified Budgeting) 2.
Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara
3.
Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004, Tentang Rencana Kerja Pemerintah
5.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2010, Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Dasar Hukum (2/2) PP NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Pasal 5 Ayat 1 Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan: a. kerangka pengeluaran jangka menengah; b. penganggaran terpadu; dan c. penganggaran berbasis kinerja. Penjelasan Penerapan penganggaran berbasis kinerja paling sedikit mengandung 3 (tiga) prinsip, yaitu: a. prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (money follow function); b. prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented); dan c. prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). 4
2
14/09/2012
TUJUAN REFORMASI PERENCANAAN 1. Mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil/outcome dan keluaran/output sebagai dasar akuntabilitas kinerja K/L 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
KONDISI YANG DIINGINKAN
KONDISI SAAT INI - Input based - Tidak realistis - Tidak Akuntabel
REFORMASI PERENCANAAN
PBK KPJM
KONDISI MENDATANG - Output based - Realistis - Akuntabel
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3
14/09/2012
RKP Prioritas
Keg.
National Outcomes
Prioritas
Fokus Prioritas
Prioritas
Fokus Prioritas
keg.
Keg.
keg.
Fokus Prioritas
keg.
Outcome
Outcome
Outcome
keg.
Kementerian/Lembaga Eselon I Program
Outcome Program
Program
satker SKeg
Eselon I
Eselon I
SK Keg.
Keg.
SK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Outcome Outcome
Satker Satker Keg.
Keg.
Keg. Keg. Keg.
Struktur Informasi Kinerja
Struktur alokasi anggaran dan unit penanggung jawab
KERANGKA PBK
Output
Tujuan dan Landasan Konseptual PBK Menunjukan keterkaitan antara pendanaan
a. dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);
Tujuan
b.
Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and
c.
accountability).
a. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
Landasan Konseptual
Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan
b. tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);
c. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi
(Money follow function). Company Logo
4
14/09/2012
Komponen PBK a. Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome); b. Pendekatan yang digunakan dapat berfokus terhadap efektivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; c. Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
Indikator Kinerja
a. Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan; b. Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; c. Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk.
Standar Biaya
a. Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; b. Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya; c. Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; d. Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
Evaluasi Kinerja KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tatacara Penerapan PBK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5
14/09/2012
Tahap Kegiatan PBK NO
Tahapan PBK
Sumber
1
Penetapan Visi dan Misi K/L
Renstra K/L dan Tugas dan Fungsi-nya
2
Perumusan Sasaran Strategis K/L
Renstra K/L
3
Restrukturisasi Program
Tugas dan Fungsi Eselon I
4
Perumusan Outcome Program
Visi dan Misi Eselon I
5
Penetapan Indikator Kinerja Utama Program
IKU Kegiatan unggulan atau pendekatan lain
6
Perumusan Kegiatan per Eselon II/Satker
Tugas dan Fungsi Eselon II/Satker
7
Penetapan Output Kegiatan
Output utama sesuai dengan core business unit
8
Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan
- Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan harga - Indikator keluaran suboutput
Restrukturisasi Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)
6
14/09/2012
IMPLEMENTASI REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS PBB/PBK DI KEMDIKBUD
13
Mapping Program Sebelum Strukturisasi (1/2) No.
UNIT ESELON 1
PROGRAM SEBELUM
PROGRAM SESUDAH
1. Sekretariat Jenderal
1. Program Pengelolaan SDM Aparatur 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4. Program Pendidikan Menengah 5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4. Program Pendidikan Menengah
Program Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Direktorat Jenderal 1. Program Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi 2. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Tinggi
14
7
14/09/2012
Mapping Program Sebelum Strukturisasi (2/2) UNIT ESELON 1
No. 4.
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
5.
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Badan Litbang Depdiknas
6.
7.
Inspektorat Jenderal
PROGRAM SEBELUM
PROGRAM SESUDAH
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Non Formal 4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6. Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pendidikan Nonformal dan Informal
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
Program Penelitian dan Pengembangan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 2. Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 15 KEBUDAYAAN
Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Hasil Strukturisasi Kemdikbud NO PROGRAM 1 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
ESELON I DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
2 3 4 5
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
DITJEN PENDIDIKAN DASAR DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH DITJEN PENDIDIKAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL
6
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR
INSPEKTORAT JENDERAL
7
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
9
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
10 PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMBINAAN BUDAYA
DITJEN KEBUDAYAAN
16
8
14/09/2012
Penerapan Performance-Based Budgeting (PBB) …memastikan anggaran dialokasikan secara terukur, tepat, efisien, efektif dan akuntabel …
lines 56
SASARAN STRATEGIS
145
PROGRAM (IKU) KEGIATAN (IKK)
620
k1=( 0 – 1)
k2=( 0 – 1)
INDEK KETERKAITAN (K) = k1 x k2 x k3
K% k3=( 0 – 1)
KUALITAS RKA 4.000
OUTPUT/SUBOUTPUT
25.000
KOMPONEN INPUT
Direct Cost
AKUN
Indirect Cost
76.000
X
INDEKS EFEKTIVITAS ANGGARAN (EFF) =KxE
E%
EFF %
INDEKS EFISIENSI BIAYA (E) = (DirectCost ) / (Total Cost)
IKU : Indikator Kinerja Utama (eselon 1) IKK : Indikator Kinerja Kegiatan (eselon 2)
17
Kebijakan Dasar Penyusunan RKA 2013 1.
Penyusunan Output sesuai dengan substansi, PMK 112/2012 serta tusi satker
2.
Output spesifik sebaiknya dikeluarkan tersendiri tidak bercampur dengan output yang lain
3.
Perlu dilakukan standarisasi tahapan pencapaian output yang sejenis (bersifat bantuan sosial, manajemen, dst)
4.
Jika memungkinkan direct output sebaiknya murni berisi direct cost, biaya manajemen dipisahkan dan diintegrasikan dalam satu output tersendiri
5.
Peningkatan efisiensi melalui: a. Integrasi proses/aktivitas b. Resources sharing c. Pemanfaatan TIK
9
14/09/2012
Siklus Penyusunan RKA Berbasis Performance-Based Budgeting (PBB) USULAN RKAKL
Unit utama menyusun RKAKL 2013
REVIEW RKAKL
Tim melakukan review terhadap usulan RKAKL
PENATAAN STRUKTUR PEMBAHASAN: Unit Utama bersama Tim melakukan klarifikasi dan perbaikan : 1. Struktur RKA 2. Jenis Biaya 3. Kepatutan dan kewajaran biaya 4. Potensi efisiensi biaya
IDENTIFIKASI JENIS BIAYA IDENTIFIKASI KEPATUTAN DAN KEWAJARAN BIAYA MENGHITUNG POTENSI EFISIENSI TIDAK
OK YA
MENYUSUN PEMANFATAN RENCANA EFISIENSI
Unit utama memberikan usulan pemanfaatan hasil efisiensi
Unit utama melakukan finalisasi RKA
FINALISASI RKAKL
34
Keterkaitan Struktur Organisasi dan Struktur RKA Kemdikbud Struktur Organisasi KEMENTERIAN
ESELON 1
Struktur RKAKL SASARAN STRATEGIS
ukuran kinerja kementerian
PROGRAM
ukuran ketercapaian program (kinerja Eselon I)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON 2
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) OUTPUT SUB-OUTPUT
SATKER
KOMPONEN INPUT
ukuran ketercapaian kegiatan (kinerja eselon II) barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
tahapan/proses pencapaian output
SUB-KOMPONEN INPUT AKUN
rincian kebutuhan belanja 20
10
14/09/2012
Sasaran Strategis Kemdikbud
INPRES/ PERPRES
KONTRAK KINERJA
1
Peningkatan akses dan mutu pendidikan
2
Pelestarian dan pengembangan budaya
3
Pelindungan dan pengembangan bahasa dan sastra
4
Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG)
Sasaran Strategis
RPJMN RENSTRA
21
Contoh Hirarki Sasaran Strategis – IKU – IKK pada Unit Utama PENDIDIKAN SASARAN STRATEGIS
IKU
Peningkatan akses dan mutu pendidikan
• •
• • IKK
• • •
APK/APM (akses) Jumlah sekolah yang memenuhi SPM (mutu)
Jumlah USB Jumlah bantuan siswa miskin Jumlah ruang direhab Jumlah guru bersertifikat ......
BUDAYA
BAHASA
Pelestarian dan pengembangan budaya
Pelindungan dan pengembangan bahasa dan sastra
•
•
•
•
• •
Jumlah warisan budaya yang dilestarian Jumlah budaya yang dikembangkan
•
Jumlah cagar • budaya yang diregistrasi nasion • al/internasional Jumlah kunjungan ke cagar budaya • ......
Jumlah bahasa dan sastra yang dilindungi Jumlah bahasa dan sastra yang dikembangkan
Jumlah Peta Bahasa/Sastra Jumlah Dokumentasi Bahasa Daerah .....
MANAJEMEN Penerapan prinsipprinsip good corporate governance (GCG) •
• • •
Pertanggungjawab an dan pelaporan sesuai perundangan dan tepat waktu • Opini WTP dari BPK
Skor Lakip Nilai Integritas Layanan . ..... 22
11
14/09/2012
Fokus Efisiensi Biaya Langsung Output Langsung Biaya Tidak Langsung
OUTPUT
Potensi Efisiensi/ Realokasi
Output Tidak Langsung
Biaya Tidak Langsung
23
Strategi Perbaikan RKA KEPENTINGAN KWADRAN 2
• Pindahkan ke tempat sesuai • Perbaiki efisiensi
KWADRAN I
Perbaiki efisiensi KESESUAIAN (Tugas/Fungsi dan Tempat)
• Cek lagi kepentingannya • Pindahkan ke tempat sesuai • Perbaiki efisiensi KWADRAN 3
• Cek lagi kepentingannya • Perbaiki efisiensi KWADRAN 4
24
12
14/09/2012
Hasil yang Akan Dicapai 1. Peningkatan Efektivitas: a. Ketepatan sasaran dengan tugas dan fungsi masing-masing unit utama. b. Fokus pada pencapaian indikator yang telah ditetapkan. c. Menghindari duplikasi / tumpang tindih kegiatan antar satker. 2. Peningkatan Efisiensi: a. Standarisasi satuan biaya. b. Standarisasi mekanisme kerja kegiatan sejenis. c. Standarisasi kualitas Output.
1. 2. 3.
Keterkaitan pendanaan dengan kinerja yang dicapai Meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas Mencapai sasaran menggunakan sumberdaya minimal dengan kualitas tinggi
Indeks Efisiensi Rancangan RKA 2013 Kemdikbud Rp. Juta
UNIT SETJEN ITJEN DIKDAS DIKTI * PAUDNI BALITBANG DIKMEN BAHASA BADAN SDM KEBUDAYAAN TOTAL
DIRECT 1.266.618 204.456 9.644.910 29.100.781 2.420.403 967.839 9.966.797 205.552 2.250.008 596.373 56.623.737
INDIRECT 193.474 544 1.535.727 3.542.699 611.303 227.623 1.053.845 33.980 656.437 152.852 8.008.484
TOTAL 1.460.092 205.000 11.180.637 32.643.479 3.031.706 1.195.462 11.020.643 239.532 2.906.445 749.225 64.632.221
% 86,75% 99,7% 85,5% 89,1% 79,8% 79,4% 90,4% 85,8% 75,8% 79,6% 88,5%
*) RKAKL 2013 masih belum bisa diukur sehingga menggunakan RKAKL 2012
26
13
14/09/2012
Detail Hasil Review Ditjen Dikdas
27
Indeks Efisiensi - Setjen (Rupiah)
No
Eselon II
DIRECT
INDIRECT
TOTAL
EFF
1 ROUM
221.840.049.000
2.054.111.000
223.894.160.000
99,08%
2 HUKOR
18.061.306.000
5.193.444.000
23.254.750.000
77,67%
3 ROPEG
41.062.688.000
1.594.428.000
42.657.116.000
96,26%
4 ROKU
211.065.389.000
20.599.676.000
231.665.065.000
91,11%
5 PKLN
281.195.837.000
23.517.078.000
304.712.915.000
92,28%
6 PDSP
25.534.288.000
49.781.366.000
75.315.654.000
33,90%
7 PIH
45.186.213.000
9.449.706.000
54.635.919.000
82,70%
269.995.142.000
60.042.315.000
330.037.457.000
81,81%
48.967.838.000
1.032.162.000
50.000.000.000
97,94%
36.585.314.000
9.723.846.000
46.309.160.000
79,00%
67.123.721.000
10.486.279.000
77.610.000.000
86,49%
1.266.617.785.000
193.474.411.000
1.460.092.196.000
86,75%
8 PUSTEKOM GALERI 9 NASIONAL 10 LSF 11 PUSARKENAS TOTAL
28
14
14/09/2012
Indeks Efisiensi - ITJEN (Rupiah)
No
Eselon II
DIRECT
INDIRECT
TOTAL
EFF
1 INSPEKTORAT I
24.253.516.000
-
24.253.516.000
100,00%
2 INSPEKTORAT II
20.689.291.000
-
20.689.291.000
100,00%
3 INSPEKTORAT III
24.791.609.000
-
24.791.609.000
100,00%
4 INSPEKTORAT IV
24.387.876.000
-
24.387.876.000
100,00%
5 INSPEKTORAT INVESTIGASI
11.636.725.000
-
11.636.725.000
100,00%
6 SET ITJEN
98.697.380.000
543.603.000
99.240.983.000
99,45%
204.456.397.000
543.603.000
205.000.000.000
99,73%
TOTAL
29
Indeks Efisiensi - Ditjen Dikdas (Rupiah)
No
Eselon II
DIRECT
INDIRECT
TOTAL
EFF
1 PKLK
298.102.596.000
175.786.129.000
473.888.725.000
62,91%
2 SMP
1.469.673.895.000
562.641.208.600
2.032.315.103.600
72,32%
3 SD
2.255.069.285.000
395.770.777.000
2.650.840.062.000
85,07%
191.977.136.000
103.099.992.000
295.077.128.000
65,06%
5.430.087.517.000
298.428.847.000
5.728.516.364.000
94,79%
9.644.910.429.000
1.535.726.953.600
11.180.637.382.600
86,26%
4 Setditjen 5 P2TK TOTAL
30
15
14/09/2012
Indeks Efisiensi - DIKTI (Rupiah)
No
Eselon II
1 KELEMBAGAAN 2 PTK DIKTI 3 P2M 4 BELMAWA
DIRECT
INDIRECT
TOTAL
EFF
187.626.839.000
247.052.212.000
434.679.051.000
43,16%
2.324.617.776.000
294.539.585.000
2.619.157.361.000
88,75%
522.197.246.000
71.765.226.000
593.962.472.000
87,92%
7.035.916.020.000
302.525.838.000
7.338.441.858.000
95,88%
5 SETDITJEN
19.030.422.800.000 2.626.815.841.000
21.657.238.641.000
87,87%
TOTAL
29.100.780.681.000 3.542.698.702.000
32.643.479.383.000
89,15%
31
Indeks Efisiensi - PAUDNI (Rupiah)
No
Eselon II
DIRECT
INDIRECT
TOTAL
EFF
1 KURSUS
156.787.168.000
105.036.029.000 261.823.197.000
59,88%
2 PAUD
675.491.250.000
205.091.460.000 880.582.710.000
76,71%
3 PTK PAUD
1.033.358.935.000
88.602.650.000 1.121.961.585.000
92,10%
4 DIKMAS
283.894.540.000
82.308.719.000 366.203.259.000
77,52%
5 SETDITJEN
270.871.145.000
130.263.660.000 401.134.805.000
67,53%
TOTAL
2.420.403.038.000 611.302.518.000 3.031.705.556.000
79,84%
32
16
14/09/2012
Indeks Efisiensi - BALITBANG (Rupiah)
No
Eselon II
DIRECT
INDIRECT
TOTAL
EFF
1 PUSKURBUK
63.236.000.000
31.766.000.000
95.002.000.000
66,56%
2 PUS. KEBIJAKAN
41.370.122.000
1.411.878.000
42.782.000.000
96,70%
3 PUSPENDIK
31.801.006.000
6.299.994.000
38.101.000.000
83,47%
831.432.062.000
163.111.152.000
994.543.214.000
83,60%
-
25.033.791.000
25.033.791.000
0,00%
227.622.815.000 1.195.462.005.000
80,96%
4 SET BALITBANG 5 PUSLITBANGBUD TOTAL
967.839.190.000
33
Indeks Efisiensi – DITJEN DIKMEN (Rupiah)
No
Eselon II
DIRECT
INDIRECT
TOTAL
EFF
1 SMA
3.715.741.105.000
270.974.657.000
3.986.715.762.000
93,20%
2 SMK
4.023.805.311.000
340.022.020.000
4.363.827.331.000
92,21%
3 PK dan PLK SMLB
244.888.408.000
73.912.000.000
318.800.408.000
76,82%
4 SETDITJEN
164.061.985.000
105.668.605.000
269.730.590.000
60,82%
1.818.300.504.000
263.268.008.000
2.081.568.512.000
87,35%
9.966.797.313.000 1.053.845.290.000
11.020.642.603.000
90,44%
5 PTK DIKMEN TOTAL
34
17
14/09/2012
Indeks Efisiensi – BADAN BAHASA (Rupiah)
No
Eselon II
DIRECT
1 SET. BAHASA 2
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN
3 PUSAT PEMBINAAN
TOTAL
INDIRECT
TOTAL
EFF
165.801.554.000
23.880.246.000
189.681.800.000 87,41%
21.400.000.000
2.100.000.000
23.500.000.000 91,06%
18.350.000.000
8.000.000.000
26.350.000.000 69,64%
205.551.554.000
33.980.246.000 239.531.800.000 85,81%
35
Indeks Efisiensi – BADAN SDMP & PMP (Rupiah)
No
Eselon II
DIRECT
INDIRECT
1 PUSBANGTENDIK
98.488.570.000
15.803.523.000
114.292.093.000 86,17%
2 PPMP
43.556.708.000
25.333.557.000
68.890.265.000 63,23%
693.893.050.000
62.694.470.000
756.587.520.000 91,71%
77.616.036.000
28.808.306.000
106.424.342.000 72,93%
5 P4TK
563.515.761.000
68.997.519.000
632.513.280.000 89,09%
6 LPMP
757.327.870.000
440.409.896.000
1.197.737.766.000 63,23%
14.390.000.000
30.000.000.000 52,03%
3 PUSBANGPRODIK 4 SET. BADAN
7 PUSBANG SDMP
TOTAL
15.610.000.000
2.250.007.995.000
TOTAL
EFF
656.437.271.000 2.906.445.266.000 77,41%
36
18
14/09/2012
Indeks Efisiensi – DITJEN KEBUDAYAAN (Rupiah)
No
Eselon II
1 SETDITJEN
DIRECT
INDIRECT
TOTAL
EFF
70.004.998.000
500.000.000
70.504.998.000 99,29%
2 DIT. Cagar budaya dan Permuseuman 3 DIT. Kesenian dan Perfilman
155.100.000.000
19.900.000.000
175.000.000.000 88,63%
152.417.572.000
73.302.428.000
225.720.000.000 67,53%
4 DIT Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi 5 DIT. Sejarah dan Nilai Budaya
53.000.000.000
5.000.000.000
58.000.000.000 91,38%
20.850.000.000
24.150.000.000
45.000.000.000 46,33%
145.000.000.000
30.000.000.000
175.000.000.000 82,86%
345.140.627.000
160.259.373.000
505.400.000.000 68,29%
6 DIT. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya 7 UPT
TOTAL
596.372.570.000 152.852.428.000 749.224.998.000 79,60%
37
TERIMA KASIH
38
19
