PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Panduan Bagi Pelatih

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KURSUS KEUANGAN DAERAH Edisi Tahun 2013

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

MATERI PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN “Kursus Keuangan Daerah”

Pengarah : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah – DJPK Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – DJPK Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah – DJPK Direktur Dana Perimbangan – DJPK Sekretaris – DJPK Editor : Dr. Alimuddin Dr. Wildan Syafitri Kontributor

Kapala Sub Direktorat Investasi dan Kapasitas Daerah – Dit PKD DJPK

M. Shauqie (Universitas Indonesia) B.Hendra Puranto (Universitas Gajah Mada) Zulkarnaini Ras (Universitas Andalas) Wildan Syafitri (Universitas Brawidjaya) Alimuddin (Universitas Hasanudin) Jantje Tinangon (Universitas Sam Ratulangi) Sri Suryanovi (Sekolah Tinggi Akutansi Negara) Hera Susanti (Universitas Indonesia)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Didukung oleh: Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) Program Fiscal Decentralisation Component Jakarta 2013

iii

PANDUAN BAGI PELATIH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kata Sambutan Kapasitas sumber daya manusia yang handal di seluruh pemerintah daerah merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan keuangan daerah yang effisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman para aparat pengelolaan keuangan Daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) - Kementerian Keuangan sejak tahun 1981/1982 telah menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah (KKD). Sementara itu, kegiatan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daereah (KKDK) diselenggarakan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, KKD dan KKDK dikerjasamakan dengan 7 perguruan tinggi negeri (yang selanjutnya dikenal dengan sebutan center of knowledge/center), yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas (Unan), Univeristas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pelaksanaan KKD-KKDK terus mengalami penyempurnaan dan updating terutama terkait dengan kurikulum, satuan acara pembelajaran (SAP), dan modul. Untuk pertama kali, pada tahun 2012, modulmodul kegiatan KKD-KKDK diseragamkan agar setiap lulusan mempunyai pemahaman yang sama atas materi yang diajarkan. Perbaikan kualitas pelaksanaan KKD-KKDK terus dilanjutkan dan pada tahun 2013, DJPK mendapat dukungan dari GIZ untuk melakukan standarisasi Modul KKD-KKDK sehingga modulmodul tersebut diharapkan dapat memenuhi standar modul internasional. Standarisasi modul ini menghasilkan dua produk utama, yaitu: (i) Materi Pelatihan (handbook); dan (ii) Panduan Bagi Pelatih (trainer guideline) untuk 6 (enam) jenis pelatihan, yaitu Perencanaan Penganggaran, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Barang Milik Daerah, Penatausahaan Perbendaharaan Daerah dan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada GIZ yang telah mendukung pelaksanaan standarisasi materi pelatihan dan panduan bagi pelatih ini sehingga memudahkan bagi para pelatih untuk melaksanakan pelatihan sehingga output dari hasil pelatihan ini memiliki standar yang berkualitas tinggi. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun modul, pimpinan dan pengurus center penyelenggara kegiatan KKD-KKDK serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan standarisasi materi pelatihan KKD-KKDK ini. Diharapkan dengan kehadiran modul yang telah distandarisasi ini akan menjadikan kualitas dari pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK terjaga dengan baik dan juga memudahkan para pelatih dan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan KKD-KKDK. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK dapat berkontribusi pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Jakarta, Maret 2014 Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Adriansyah iv


Daftar Isi Kata Sambutan

iv

Daftar Isi

v

TOPIK 1 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

1

1.1.

Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media

2

1.2.

Alur Pembelajaran

3

1.3.

Penjelasan

4

1.4.

Lembar Kerja/Media

5

1.5.

Catatan untuk Fasilitator

5

1.6.

Ringkasan Materi

5

TOPIK 2 DESENTRALISASI FISKAL

6

2.1.


7

2.2.

Alur Pembelajaran

8

2.3.

Penjelasan

9

2.4.

Lembar Kerja/Media

10

2.5.


10

2.6.

Ringkasan Materi

10

TOPIK 3 HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH

11

3.1.


12

3.2.

Alur Pembelajaran

13

3.3.

Penjelasan

14

3.4.

Lembar Kerja/Media

15

3.5.


15

3.6.

Ringkasan Metari

15

TOPIK 4 APBN DAN APBD

17

4.1.

18


4.2.

Alur Pembelajaran

19

4.3.

Penjelasan

20

4.4.

Lembar Kerja/Media

21

4.5.


21

4.6.

Ringkasan Materi

21

TOPIK 5 KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

v

23

5.1.


24

5.2.

Alur Pembelajaran

25

5.3.

Alur Pembelajaran

26

5.4.

Lembar Kerja/Media

27

5.5.


27


5.6.

Ringkasan Materi

TOPIK 6 MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

vi

27 28

6.1.


29

6.2.

Alur Pembelajaran

30

6.3.

Penjelasan

31

6.4.

Lembar Kerja/Media

32

6.5.


33

6.6.

Ringkasan Materi

33

TOPIK 7 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

34

7.1.


35

7.2.

Alur Pembelajaran

36

7.3.

Alur Pembelajaran

37

7.4.

Lembar Kerja/Media

38

7.5.


38

7.6.

Ringkasan Materi

39

TOPIK 8 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA SKPD

40

8.1.


41

8.2.

Alur Pembelajaran

42

8.3.

Penjelasan

43

8.4.

Lembar Kerja/Media

44

8.5.


44

8.6.

Ringkasan Materi

44

TOPIK 9 STUDI KASUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

46

9.1.

47


9.2.

Alur Pembelajaran

48

9.3.

Penjelasan

49

9.4.

Lembar Kerja/Media

51

9.5.


51

9.6.

Ringkasan Materi

51

TOPIK 10 KETERKAITAN PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN SERTA SIKLUS ANGGARAN DAERAH

53

10.1.

54


10.2.

Alur Pembelajaran

55

10.3.

Penjelasan

56

10.4.

Ringkasan Materi

58


TOPIK 11 KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)

60

11.1.


61

11.2.

Alur Pembelajaran

62

11.3.

Penjelasan

63

11.4.

Ringkasan Materi

64

TOPIK 12 ANGGARAN BERBASIS KINERJA 12.1.


68

12.2.

Alur Pembelajaran

69

TOPIK 13 PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

74

13.1.


75

13.2.

Alur Pembelajaran

76

TOPIK 14 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD

81

14.1.


82

14.2.

Alur Pembelajaran

83

TOPIK 15 PENYUSUNAN DPA SKPD DAN PPDK SERTA ANGGARAN KAS PEMDA

89

15.1.

90


15.2.

Alur Pembelajaran

91

15.4.

Ringkasan Materi

94

TOPIK 16 STUDI KASUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD

96

16.1.


97

16.2.

Alur Pembelajaran

98

TOPIK 17 PINJAMAN DAN OBLIGASI DAERAH

vii

67

103

17.1.


104

17.2.

Alur Pembelajaran

105

TOPIK 18 DANA CADANGAN

116

18.1.


117

18.2.

Alur Pembelajaran

118

TOPIK 19 INVESTASI DAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH

123

19.1.


124

19.2.

Alur Pembelajaran

125

TOPIK 20 STUDI KASUS PEMBIAYAAN DAERAH

130

20.1.

131


20.2.

Alur Pembelajaran

132

20.3.

Penjelasan

133

20.4.

Lembar Kerja/Media

134

20.5.


135

20.6.

Ringkasan Materi

135


viii


TOPIK 1

KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Keuangan Negara dan Daerah

1.1. Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media Peserta dapat memahami konsep keuangan negara dari sisi pengelolaan, kelembagaan perbendaharaan dan tanggung jawab juga pemeriksaan keuangan. Tujuan

Dua Sesi (90 Menit) Waktu

Hubungan kewenangan , desentralisasi fiskal, kewenangan, pengelolaan tanggung jawab keuangan, kelembagaan keuangan. Kata Kunci

Kuliah Diskusi Kelompok Metode

Media

Bahan Bacaan

• Flipt Chart, spidol, laptop, dan LCD projector • Lembar Media Presentasi. • Handout • Bahan Bacaan ‘Keuangan Negara’ • • • • • • • • •

• •

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU No 15 TAHUN 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004. Rondinelli,Denis, 'What is Decentralization? in Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute, available in http:/www.worldbank.org/. Bryant, Coralie and Louise G. White.1982. Managing Development in the third World. Boulder, CO: Westview Press. Davey, Kenneth. (2003) ‘Fiscal Decentralization’ accessed 13 June 2012 . Gie, the Liang, (1968) Pertumbuhan Pemerintahan Daearah di negara republic Indonesia Jilid III, Gunung Jakarta Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, berbagai tahun, dapat di download dari http://www.djpk.depkeu.go.id/


1.2. Alur Pembelajaran

Kegiatan

3

1

Menjelaskan Pengertian ,Sistem Perekonomian negara , Pengertian Barang publik dan privat, peran kebijakan fiskal dan kelembagaan pengelolaan keuangan negara (25 menit)

2

Mendiskusi penyediaan barang publik dan kebijakan fiskal yang selama ini dilakukan (30 menit)

3

Mempresentasikan hasil rumusan penyediaan barang publik dan kebijakan fiskal yang diperlukan, memberikan rekomendasi mengenai pengeloaan barang publik (30 menit)

4

Membuat kesimpulan tentang penyediaan dan pengelolaan barang publik (5 menit)



1.3. Penjelasan Kegiatan :

Membangun pemahaman kewajiban pemerintah mengelola keuangan negara melalui penyediaan barang publik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan :

Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami tugas dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.

1. Menjelaskan pemahaman Keuangan Negara, Sistem Perekonomian Negara, Pengertian Barang publik dan privat, peran kebijakan fiskal dan kelembagaan Pengelolaan Keuangan Negara. (25 menit) • Fasilitator menjelaskan konsep perekonomian negara dan peran pemerintah dalam penyediaan barang publik. • Fasilitator menggunakan memberikan contoh contoh barang publik dan mengapa pemerintah harus/berkewajiban untuk menyediakan barang tersebut. • Menjelaskan kepada peserta tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan negara bagaimana kelembagaan yang diperlukan untuk pengelolaan barang publik. 2. Mendiskusi penyediaan barang publik dan kebijakan fiskal yang selama ini dilakukan. (30 menit)

• • • •

Peserta membentuk kelompok berdasarkan kedekatan tempat duduk. Masing-masing kelompok memilih seseorang operator dan menuliskan dalam komputer. Peserta diminta melakukan tabulasi barang publik yang disediakan didaerahnya, dengan menyebutkan jenis barangnya. Gunakan lembar kerja sebagai pandauan untuk mengarahkan diskusi.

3. Mempresentasikan hasil rumusan penyediaan barang publik dan kebijakan fiskal yang diperlukan, memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan barang publik. (30 menit) • Barang/jasa publik apa yang selama ini tidak disediakan oleh pemerintah dan perlu disediakan? • Apa saja lembaga yang terlibat dalam pengelolaan keluangan? • Peraturan apa saja yang mendasari tugas tugas di atas? 4. Membuat kesimpulan tentang penyediaan dan pengelolaan barang publik. (5 menit) • Permasalahan yang sering terjadi dalam kebijakan keuangan negara dan derah • Kenapa konsep good governance penting untuk menjamin kesinambungan fiskal. • Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.

4



1.4. Lembar Kerja/Media Tabel jenis barang publik, tujuan, kebijakan dan model pengelolaan Barang Publik /Jasa yang disediakan

Tujuan penyediaan

Kebijakan Fiskal/ Keuangan yang digunakan

Model Pembiayaan

Pasar

Fasilitas Ekonomi

Bantuan pengadaan bangunan

Sharing pembiayaan dengan pedagang dan retribusi

1.5. Catatan untuk Fasilitator • •

Fasilitator perlu menstimulasi agar peserta aktif menyampaikan beberapa isu aktual yang kebijakan keuangan negara. Saat menyimpulkan hasil diskusi, fasilitator perlu menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam penyediaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

1.6. Ringkasan Materi • • •

• •

•

5

Keuangan negara studi tentang fakta, keadaan dan hubungan antar variabel yang berkenaan dengan usaha pemerintah didalam mencari dana dan menggunakan dana dan permasalahan kebijakan keuangan negara (fiscal policy). Alokasi keuangan negara digunakan untuk penyediaan barang/jasa publik. Barang publik dapat digunakan oleh siapa saja dan tidak memerlukan biaya. Ketika seseorang menggunakan barang publik maka dia tidak mengurangi akses orang lain pada barang tersebut. Tugas pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka ekonomi publik adalah menjamin kelangsungan hidup bernegara melalui pengelolaan keuangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum pemerintah memiliki tiga fungsi dalam perekonomian yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam upaya peningkatan good governance pengeloaan keuangan negara memerlukan penataan yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas aparat diberbagai level pemerintahan. Peningkatan kapasitas dilakukan semata-mata untuk meningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas partisipasi dan sustaibilitas. Kajian Keuangan Negara pada dasarnya adalah menggambarkan segala kegiatan (pemerintah) di dalam mencari sumber-sumber dana dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan (pemerintah) tertentu. Landasan dasar perubahan Undang-Undang Keuangan Negara dapat dicermati melalui Landasan Hukum Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Landasan Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban agar keuangan dapat dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.


TOPIK 2

DESENTRALISASI FISKAL

Desentralisasi Fiskal

2.1. Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media Tujuan

Peserta dapat memahami pengertian dan prinsip dasar desentralisasi fiskal, kebijakan fiskal . Peserta juga memahami konsep resiko dan kesinambungan fiscal disertai dengan konsekuensi dan kebijakan fiskal


Pendelegasian Kewenangan pendapatan, kesenjangan vertikal dan horizontal, Ruang Fiskal, Kesinambungan Fiskal. Kata Kunci

Metode

Media

Bahan Bacaan

• Kuliah • Diskusi Kelompok

• Flipt Chart, spidol, laptop, dan LCD projector • Lembar Media Presentasi. • Handout • Bahan Bacaan ‘Keuangan Negara’ • • • • • • • • •

• •

7

Uo. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. U N32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU No 15 TAHUN 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004. Rondinelli,Denis, 'What is Decentralization? in Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute, available in http:/www.worldbank.org/. Bryant, Coralie and Louise G. White.1982. Managing Development in the third World. Boulder, CO: Westview Press. Davey, Kenneth. (2003) ‘Fiscal Decentralization’ accessed 13 June 2012 . Gie, the Liang, (1968) Pertumbuhan Pemerintahan Daearah di negara republic Indonesia Jilid III, Gunung Jakarta Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, berbagai tahun, dapat di download dari http://www.djpk.depkeu.go.id/




Kegiatan

8

1

Menjelaskan pengertian dan prinsip dasar Desentralisasi Fiskal, , Kebijakan Fiskal Pemerintah, Kesinambungan Fiskal (Fiscal Sustainability) (25 menit)

2

Mendiskusi kebijakan fiskal, ruang fiskal dan resiko fiskal dengan menggunakan data APBD (30 menit)

3

Mempresentasikan hasil analisis kebijakan fiskal, ruang fiskal, resiko fiskal dan kesinambungan fiskal perhitungan ruang fiskal (30 menit)

4

Membuat kesimpulan tentang kebijakan fiskal yang meminimasikan resiko fiskal serta meningkatkan kesinambungan fiskal (5 menit)




Membangun pemahaman kewajiban pemerintah mengelola keuangan negara melalui penyediaan barang publik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan:

1.

Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami tugas dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Menjelaskan pengertian dan prinsip dasar Desentralisasi Fiskal, Kewenangan Perpajakan Daerah, Keleluasan (Ruang) Fiskal Daerah, Keleluasaan Untuk Belanja, Kebijakan Fiskal Pemerintah, Kesinambungan Fiskal (Fiscal Sustainability, Resiko dan Kesinambungan Fiskal. (25 menit)

•

2.

Fasilitator menjelaskan pengertian dan prinsip dasar Kebijakan Fiskal dan Desentralisasi Fiskal. • Fasilitator menggunakan memberikan contoh contoh Berbagai macam contoh yang bersifat nasional maupun Daerah, Ruang Fiskal dan bagaimana menjaga kesimbungan fiskal. • Menjelaskan dampak kebijakan Fiskal terhadap perekonomian dengan contoh. Mendiskusi kebijakan fiskal, ruang fiskal dan resiko fiskal dengan menggunakan data APBD. (30 menit)

• • • •

9

Peserta membentuk kelompok berdasarkan kedekatan tempat duduk. Masing masing kelompok memilih seseorang operator dan menuliskan dalam komputer. Kelompok berdikusi memilih kebijakan fiskal dengan memperhatikan ruang fiskal, reseiko fiskal serta bagaimana menjamin kesinambungan fiskal. Salah seorang anggota kelompok diminta melakukan tabulasi. Gunakan lembar kerja sebagai panduan untuk mengarahkan diskusi.

3.

Mempresentasikan hasil analisis kebijakan fiskal, ruang fiskal, resiko fiskal dan kesinambungan fiskal perhitungan ruang fiskal. (30 menit) • Menjelaskan sudah benarkan pemahaman mereka mengenai kebijakan fiskal, ruang fiskal, resiko fiskal dan kesinambungan fiskal; • Memastikan bahwa kebijakan fiskal didasari oleh prinsip pro poor, pro growth, pro job, dan berfungsi sebagai distribusi , alokasi dan stabilisasi; dan • Apa yang terjadi jika resiko fiskal terjadi, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana jika kesinambungan fiskal tidak berjalan?

4.

Membuat kesimpulan tentang kebijakan fiskal yang meminimasikan resiko fiskal serta meningkatkan kesinambungan fiskal. (5 menit) • Kenapa konsep penting konsep good governance untuk menjamin kesinambungan fiskal. • Peserta rumusan kebijakan yang beorientasi pada kesinambungan fiskal. • Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.



2.4. Lembar Kerja/Media Tabel Kebijakan fiskal, ruang fiskal dan kesinambungan fiskal Kebijakan Fiskal

Ruang Fiskal

Resiko Fiskal

Kesinambungan Fiskal

Peningkatan Fasilitas Infrastruktur

Penerimaan Pajak

Inflasi

Model pembiayaan, Tarif tol, pajak kendaraaan dll


Fasilitator perlu menstimulasi agar peserta aktif menyampaikan beberapa isu aktual yang isu desentralisasi fiskal dengan berfokus pada ruang fiskal, resiko fiskal dan kesinambungan fiskal. Saat menyimpulkan hasil diskusi, fasilitator perlu menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam mempertimbangkan resiko, pembagian resiko, menjaga kesinambungan fiskal.

2.6. Ringkasan Materi •

•

•

• •

•

10

Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada dalam wilayahnya. Istilah lain dari desentralisasi adalah otonomi, yang berarti penyelenggaraan urusan sendiri dan menolak intervensi pemerintah pusat untuk semua kewenangan yang sudah diserahkan pada daerah. Daerah diberikan sumber pendapatan lainnya yang diatur dengan UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. UU ini mengatur tentang pendapatan daerah dari Dana Transfer (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK) sejalan dengan Prinsip “Money Follows Functions”. Dari kewenangan perpajakan dan keleluasaan untuk belanja, maka tingkat/derajat desentralisasi fiskal dapat dinilai dari indikator pendapatan (prosentase PAD terhadap total pendapatan daerah) dan indikator keleluasaan belanja (proporsi pendapatan umum daerah terhadap total pendapatan) atau dapat juga disebuat ruang fiskal (fiscal space). Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Risiko fiskal akibat variasi asumsi ekonomi makro dapat digambarkan dalam bentuk analisis sensitivitas parsial terhadap angka baseline defisit dalam APBN. Analisis sensitivitas parsial digunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel asumsi ekonomi makro, dengan mengasumsikan variabel asumsi ekonomi makro yang lain tidak berubah (ceteris paribus). Pembahasan kesinambungan fiskal tentu erat kaitannya dengan APBN. Untuk itu Pemerintah perlu untuk selalu berupaya secara optimal mengarahkan APBN untuk melanjutkan langkahlangkah konsolidasi fiskal demi mencapai kesinambungan fiskal.


TOPIK 3

HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah

3.1. Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media Peserta dapat memahami konsep hubungan kewenangan antar tingkatan pemerintahan serta hubungan keuangan antar tingkatan pemerintahan. Tujuan


Desentralisasi, Dekonsentasi, kewenangan pendapatan,otonomi,tugas perbantuan Kata Kunci

Metode

Media

Bahan Bacaan


• Flipt Chart, spidol, laptop, dan LCD projector • Lembar Media Presentasi. • Handout • Bahan Bacaan ‘Keuangan Negara dan Daerah’ • • • • • • • • •

• •

12





Kegiatan

13

1

Menjelaskan hubungan kewenangan antar level pemerintahan, bentuk negara, Sekilas sejarah Desentralisasi dan Hubungan Keuangan (25 menit)

2

Mendiskusi hubungan kewenangan antar level pemerintahan, bentuk negara, Sekilas sejarah Desentralisasi dan Hubungan Keuangan (30 menit)

3

Menganalisis bersama berbagai macam hubungan pemerintahan pusat daerah dan dinamika hubungan tersebut. (30 menit)

4

Membuat kesimpulan dinamika hubungan pusat daerah di Indonesia public (5 menit)




Membangun pemahaman hubungan kewenangan antara pemerintah pusat daerah dengan melihat dinamika dan permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan: Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

14

1.

Menjelaskan hubungan kewenangan antar level pemerintahan, bentuk negara, Sekilas sejarah Desentralisasi dan Hubungan Keuangan pusat daerah. (25 menit) • Fasilitator menjelaskan kewenangan antar level pemerintahan, bentuk negara, Sekilas sejarah Desentralisasi dan Hubungan Keuangan. • Fasilitator menggunakan memberikan contoh-contoh hubungan dengan melihat permasalahan dan bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis. • Menjelaskan dampak dampak hubungan tersebut pada kesejahteraan rakyat.

2.

Mendiskusi hubungan kewenangan antar level pemerintahan, bentuk negara, sekilas sejarah Desentralisasi dan Hubungan Keuangan. (30 menit) Peserta diminta mengumpulkan permasalah dalam kewenangan pemerintah pusat daerah Peserta diminta untuk menjelaskan mengapa permasalahan tersebut terjadi. Fasilititator menggunakan lembar kerja sebagai panduan untuk mengarahkan diskusi.

3.

Menganalisis bersama berbagai macam hubungan pemerintahan pusat daerah dan dinamika hubungan tersebut. (30 menit) • Mencari solusi berbagai macam masalah yang timbul dalam hunungan kewenangan. • Memastikan bahwa kewenangan dan kewajiban sekarang sudah mengarah pada perbaikan pelayanan publik? • Memastikan bahwa kewenangan dan kewajiban telah mempertimbangkan resiko dan kesinambungan fiskal?

4.

Membuat kesimpulan dinamika hubungan pusat daerah di Indonesia publik. (5 menit) • Mengarahkan peserta untuk merumuskan tindakan yang dapat meningkatkan hubungan pusat dan daerah. • Pada masa mendatang kewenangan dan kewajiban apa saja yang bisa harus diberikan pemerintah pusat dan daerah untuk membawa pada kesejahteraan masyarakat. • Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.



3.4. Lembar Kerja/Media Tabel jenis kewenanagan, permasalahan dan strategi harmonisasi Jenis Kewenangan yang ditangani pemerinta pusat

Mengapa

Pertahanan Keamanan Berkaiatan dengan keamanan negara

Permasalahan

Strategi harmonisasi

Banyaknya pelanggaran di wilayah perbatasan

Daerah diberi tanggung jawab untuk memperbaiki kesejahteraan lebih luas misalnya kesehatan dan pendidikan


Fasilitator perlu memberikan contoh mengenai beberapa kasus permasalahan pembagian kewenanangan. Saat menyimpulkan hasil diskusi, fasilitator perlu menekankan pentingnya upaya pemerintah pusat dan daerah dalam kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional.

3.6. Ringkasan Metari • • •

•

15

Hubungan kewenangan menentukan oleh siapa dan bagaimana pengaturan kehidupan serta upaya-upaya pemenuhan kewajiban maupun hak masyarakat di negara bersangkutan diselenggarakan. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses transfer/penyerahan sebagian wewenang dan tanggungjawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badanbadan atau lembaga-lembaga Pemerintah Daerah agar menjadi urusan rumahtangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada Daerah dan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Indonesia adalah negara kesatuan yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembentukan negara kesatuan ini dilakukan setelah proklamasi dengan berlandaskan kepada pasal 1 UUD 1945 yang mengatur mengenai bentuk negara Indonesia. Provinsi di Indonesia memiliki fungsi yang terbatas. Wewenang utama pemerintah provinsi adalah dalam hal yang berkaitan dengan urusan dan layanan multi-jurisdiksi daerah/ regional. Provinsi juga menjalankan fungsi lokal yang tidak dapat dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota karena keterbatasan sumber daya.



•

•

•

16

Hubungan Keuangan Antar Tingkatan Pemerintahan paling tidak mencakup: • Pembagian kewenangan Pendapatan (Perpajakan). • Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal. • Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimbangan vertikal. Transfer dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fiskal pemerintah daerah yang tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, transfer itu adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Sejak berlakunya desentralisasi, ada dua Undang-Undang tentang Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia. Pertama, UU No. 25 Tahun 1999, yang diterapkan dari tahun anggaran 2001-2005. Pada akhir tahun 2004, Undang-Undang tersebut diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 yang efektif berlaku dari tahun 2006 sampai sekarang.


TOPIK 4

APBN DAN APBD

APBN dan APBD

4.1. Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media Peserta memahami peran, prinsip, struktur dan fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta keterkaitan keduanya. Tujuan


Struktur APBN, Struktur APBD, Keterkaitan APBN dan APBD, Anggaran pembiayaan Kata Kunci

Metode

Media

Bahan Bacaan


• Flipt Chart, spidol, laptop, dan LCD projector • Lembar Media Presentasi. • Handout • Bahan Bacaan ‘Keuangan Negara dan Daerah’ • • • • • • • • •

• •

18



APBN dan APBD


Kegiatan

19

1

Menjelaskan Peran , Fungsi dan Prinsip APBN dan APBN dalam meningkatkan Kinerja Perekonomian Nasional dan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat (25 menit)

2

Mendiskusikan dan menjelaskan pokok pokok dari APBD , peran dan tantangan dalam menjaga kesinambungan fiskal (25 menit)

3

Melakukan tabulasi bagaimana meningkatkan peran APBD dalam perekonomian daerah dan kesejahteraan melalui alokasi anggaran (25 menit)

4

Membuat kesimpulan mengenai alokasi anggaran pemerintah pusat dan daerah yang pro poor, pro growth dan pro job (20 menit)


APBN dan APBD


Tujuan:

Membangun pemahaman peran, prinsip, struktur dan fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta keterkaitan keduanya dan melihat dinamika dan permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah. Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami peran, prinsip, struktur dan fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

1. Menjelaskan Peran, fungsi dan prinsip APBN dan APBN dalam meningkatkan Kinerja Perekonomian Nasional dan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. (25 menit) • Fasilitator menjelaskan Peran , Fungsi dan Prinsip APBN dan APBN dalam meningkatkan Kinerja Perekonomian Nasional dan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat dengan menggunakan slide yang telah dipersiapkan. • Fasilitator menggunakan memberikan contoh-contoh dampak dan peran anggaran untuk meningkatkan perekonomian dan kesesejahteraan. • Mengenalkan beberapa cara menganalisis alokasi anggran secara sederhana.

20

2.

Mendiskusikan dan menjelaskan pokok pokok dari APBD, peran dan tantangan dalam menjaga kesinambungan fiscal. (25 menit) • Fasilitator menjelaskan peran dan tantangan dalam APBN dan APBD dalam menjaga kesinambungan fiskal. • Peserta diminta untuk menambahkan peran dan tantangan APBN dan APBD ditahun mendatang dikaitkan dengan perkembangan global. • Membagi kelompok (4 kelompok) untuk praktek analisis anggaran.

3.

Melakukan tabulasi bagaimana meningkatkan peran APBD dalam perekonomian daerah dan kesejahteraan melalui alokasi anggaran. (25 menit) • Dengan mengunakan menggunakan lembar kerja sebagai panduan fasilitator untuk mengarahkan peserta untuk mengisi. • Memastikan bahwa peserta dapat mengisi sesuai dengan bidang dan alokasi dana pemerintah pusat atau daerah yang pernah ditangani. • Fasilitator dapat membantu dengan memberikan contoh kasus yang lain.

4.

Membuat kesimpulan mengenai alokasi anggaran pemerintah pusat dan daerah yang pro poor, pro growth dan pro job. (20 menit) • Peserta mempresentasikan tabulasi (2 kelompok) dan membuat kesimpulan bersama • Mengarahkan peserta kembali untuk mengingat bahwa tujuan penyususnan anggaran adalah untuk pelayanan publik. • Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.


APBN dan APBD

4.4. Lembar Kerja/Media Tabel sumber Pembiayaan, alokasi , prinsip dan strategi kebijakan anggaran Sumber pembiayaan

Alokasi

Prinsip

Strategi kebijakan

Dana BOS dari Kemendiknas

Pendidikan

Pro poor

-Analisa alokasi anggaran -Merubah komposisi


Fasilitator perlu memberikan contoh mengenai beberapa kasus analisis anggaran. Saat menyimpulkan hasil diskusi, fasilitator perlu menekankan pentingnya APBD untuk rakyat sesuai dengan prinsip prinsip alokasinya.


•

•

•

21

Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan negara selama satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus memenuhi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.Tujuan Penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. APBN merupakan ujud tahunan dari rencana jangka menengah dan jangka panjang negara (RPJM dan RPJP) negara, dan APBN adalah produk hukum berupa undangundang yang harus dipatuhi oleh segenap lembaga negara. Pembiayaan APBN meliputi (1 ) Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara dan (2) Pembiayaan Luar Negeri, meliputi Penarikan Pinjaman Luar Negeri, Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium. Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu: 1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah 2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%) 3. Inflasi (%) 4. Nilai tukar rupiah per USD


APBN dan APBD

5. Suku bunga SBI 3 bulan (%) 6. Harga minyak indonesia (USD/barel) 7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari) •

•

•

22

APBD merupakan wujud tahunan dari rencana jangka panjang daerah serta rencana jangka menengah yang dibuat dari visi dan misi kepala daerah. APBD dipersiapkan oleh pemerintah daerah, dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga pada akhirnya merupakan produk hukum berupa Peraturan Daerah yang harus diikuti oleh segenap lembaga di daerah. APBD merupakan rencana pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan untuk satu tahun. APBD juga merupakan wujud tahunan dari rencana jangka panjang daerah serta rencana jangka menengah yang dibuat dari visi misi kepala daerah. APBD dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah, dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga pada akhirnya merupakan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang harus diikuti oleh segenap lembaga di daerah. APBD dapat mempengaruhi perekonomian daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja. APBD disusun untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi belanja, belanja Pemerintah Daerah juga mempengaruhi perekonomian daerah, namun pengaruh belanja Pemda tersebut bisa jadi sangat kecil.


TOPIK 5

KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Konsep Perencanaan Pembangunan

5.1. Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media

Tujuan

Membahas konsep dasar perencanaan, khususnya tentang definisi serta elemen-elemen perlu ada di dalam perencanaan dan memperkenalkan pendekatan perencanaan

3 Sesi (135 Menit) Waktu

Konsep perencanaan, teori perencanaan, alokasi sumber daya, market failure Kata Kunci

Metode

Media

• •

Kuliah Diskusi Kelompok

•

Flipt Chart, spidol, laptop, dan LCD projector Lembar Media Presentasi. Handout

• • •

Bahan Bacaan

• • • •

•

24

• •

Bahan Bacaan ‘Konsep dan teori perencanaan’ Metaplan/komputer

Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Undang undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Michael Todaro and Stephen Smith, 2009. Economic Development. Addison-Wesley. Tenth Edition. Tangkilisan. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik. Balairung & Co, Yogyakarta. Conyers, Diana, Hills, and Peter. 1990. An Introduction to Development Planning in The Third World. New York. Brisbane. Toronto. Singapure: John Wiley and Sons Chichester. Killick, Tony. 1976. The possibilities of development planning. Oxford Economic Papers. vol 28eu.go.id/




Kegiatan

25

1

Memberikan pemahaman bersama tentang konsep dasar perencanaan, khususnya tentang definisi serta elemen-elemen perlu ada di dalam perencanaan dan memperkenalkan pendekatan perencanaan (25 menit)

2

Mendiskusikan isu-isu terbaru yang berkembang dan evaluasi konsep dasar perencanaan dan pendekatan perencanaan (30 menit)

3

Membangun pemahaman bersama isu-isu konsep perencanaan yang sesuai dengan kondisi umum dan khusus di Indonesia (25 menit)

4

Menggali model perencanaan daerah yang memiliki kearifan lokal serta bagaimana model perencanaan bisa menjamin good governance (25menit)

5

Mendiskusikan model/konsep perencanaan yang lebih sesuai dengan kondisi sumber daya . (25menit)

6

Kesimpulan (5menit)



5.3. Alur Pembelajaran Kegiatan :

Tujuan:

Memberikan pemahaman bersama tentang konsep dasar perencanaan, khususnya tentang definisi serta elemen-elemen perlu ada di dalam perencanaan dan memperkenalkan pendekatan perencanaan. Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami konsep dasar perencanaan, khususnya tentang definisi serta elemen-elemen perlu ada di dalam perencanaan dan memperkenalkan pendekatan perencanaan

1. Memberikan pemahaman bersama tentang konsep dasar perencanaan, khususnya tentang definisi serta elemen-elemen perlu ada di dalam perencanaan dan memperkenalkan pendekatan perencanaan dengan menanyakan pada peserta. (25 menit) • Teori dan teori Perencanaan yang dipahami selama ini. • Masalah yang sering muncul kegagalan pasar sehingga perencanaan diperlukan.

26

2.

Mendiskusikan isu-isu terbaru yang berkembang dan evaluasi konsep dasar perencanaan, pendekatan perencanaan. (30 menit) • Mengapa perencanaan diperlukan? • Bagaimana pentingnya kontribusi perencana dalam mengawal proses perencanaan?

3.

Membangun pemahaman bersama isu-isu konsep perencanaan yang sesuai dengan kondisi umum dan khusus di Indonesia. (25 menit) • Peserta diminta menyebutkan permasalahan umum berdasarkan pengalaman dan pengamatan mengenai perencaan di Indonesia.

4.

Menggali model perencanaan daerah yang memiliki kearifan lokal serta bagaimana model perencanaan bisa menjamin good governance. (25menit) • Mendiskusikan model/konsep perencanaan yang lebih sesuai dengan kondisi sumber daya berdasarkan permasalahan yang ditemukan sebelumnya. • Peserta diupayakan menyampaikan pendapatan secara merata terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat.

5.

Mendiskusikan model/konsep perencanaan yang lebih sesuai dengan kondisi sumber daya baik pusat maupun daerah. (25menit) • Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini dengan memberikan ide alokasi sumber daya di daerah mereka dengan berbagai macam pendekatan atau model yang dipelajari pada awal pertemuan.

6.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut. (5 menit) • Pentingnya perencaanaan secara teoritis. • Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan negara.



• •

Kenapa konsep good governance penting untuk menjamin kesinambungan fiskal. Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.

5.4. Lembar Kerja/Media Diperlukan lembar kerja meliputi yang berkaitan yang berisi. Permasalahan, jenis perencanaan yang dipilih, nilai-nilai lokal yang bisa diterapkan, pilihan model yang sesuai. Sebagai contoh untuk merencanakan pembangunan fasilitas umum atau kasus lain yang aktual.


Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan beberapa isu aktual yang berkembangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Saat menyimpulkan hasil diskusi, fasilitator perlu menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam perencanaan daerah baik sebagai pelaku utama maupun sebagai fasilitator dan dinamisator.


•

•

•

•

27

Perencanaan adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada konteks perencanaan daerah, perencanaan merupakan suatu proses penyusunan visi, misi dan program dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Perencana menghadapi berbagai kompleksitas data dan permasalahan. Dalam hal mobilisasi dan alokasi sumber daya, perlu dibuat perencanaan yang baik karena adanya keterbatasan sumber daya, maka sumber daya seperti tenaga kerja, sumber daya alam, dan capital sebaiknya tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif atau bersifat coba-coba. Agar tujuan pembangunan lebih mudah tercapai, maka diperlukan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, baik dari kelompok/kelas/suku bangsa/agama yang berbeda. Perencanaan dipengaruhi oleh gap antara teori dengan kenyataan misalnya dalam hal market failure (divergensi antara nilai privat dan sosial, mobilisasi sumber daya dll) versus government failure (kebijakan pemerintah justru lebih mendorong divergensi yang ada). Hal ini berkaitan dengan kapasitas administrasi, political will dan implementasi rencana. Penggalian terhadap model perencanaan yang bersal dari nilai-nilai lokal diperlukan untuk memperkaya konsep perencanaan dan juga agar perencanan tetap sesuai dengan nilai budaya setempat tanpa harus meninggalkan nilai-nilai baru mengenai efisiensi alokasi sumber daya nasional dan daerah.


TOPIK 6

MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah


Tujuan

Membahas mekanisme perencanaan nasional dan daerah melalui pemahaman sistem perencanan nasional, peran dan kedudukan kelembagaan dan dokumen perencanaan. Peserta diharapkan mendapatkan pengetahuan dan metode untuk melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan secara vertikal maupun horisontal.


Mekanisme perencanaan, sistem perencanaan, dokumen perencanaan, sinkronisasi, Kata Kunci

Metode

Media

• •

Kuliah Diskusi kelompok

•


• • •

Bahan Bacaan

• • • •

29

• •


Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Undang undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Michael Todaro and Stephen Smith, 2009. Economic Development. Addison-Wesley. Tenth Edition. Tangkilisan. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik. Balairung & Co, Yogyakarta. Conyers, Diana, Hills, and Peter. 1990. An Introduction to Development Planning in The Third World. New York. Brisbane. Toronto. Singapure: John Wiley and Sons Chichester.



6.2. Alur Pembelajaran Kegiatan

30

1

Memberikan pemahaman bersama tentang sistem perencaaan pembangunan nasional (30 menit)

2

Memberikan pemahaman bersama tentang dokumen perencaaan (25 menit)

3

Mendiskusikan isu isu terbaru yang berkembang sistem perencaanan dan dokumen (25 menit)

4

Menggali permasalahan antar kelembagaan dalam sinkronisasi dokumen perencanaan (25menit)

5

Mendiskusikan beberapa model/konsep dalam melakukan sikronisasi dokumen perencanaan secara vertical (25menit)

6

Melakukan permahaman bersama mengenai perencanan strategis, demokratis dan partisipatif (25 menit)

7

Mendiskusi bersama bagaimana menentukan program berdasarkan prioritas sesuai dengan peraturan (30 menit)

8

Mendiskusikan kembali model dan konsep tersebut pada kasus-kasus RPJM dan RKPD (25 menit)

9

Mendiskusikan syarat kondisi dan follow up yang diperlukan dalam sikronisasi dokumen sesuai dengan kondisi sumber daya daerah (25menit)

10

Mengembangkan rekomendasi untuk memecahkan masalah sinkronisasi antar dokumen perencanaan (25menit)

11

Kesimpulan (10menit)




Memberikan pemahaman bersama tentang sistem perencanan, dokumen perencanaan, sistematika perencanaan, rencana strategis.

Tujuan:

Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami Sistem perencanan, dokumen perencanaan, sistematika perencanaan, rencana strategis pendapatan daerah yang sah

1. Memberikan pemahaman bersama tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. (30 menit)

• •

Menjelaskan sistem perencaan berdasarkan UU perencaaan nasional disertai dengan prinsip prinsip perencanaan yang digunakan. Menjelaskan definisi, jenis perencaaan yang menjadi ruanglingkup perencaaan nasional dan daerah.

2.

Memberikan pemahaman bersama tentang dokumen perencaaan. (25 menit) • Menjelaskan skema, tahapan dan jenis dokumen perencaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. • Menjelaskan jenis-jenis dokumen dan cakupan perencanaan dari jenis dokumen yang dihasilkan

3.

Mendiskusikan isu-isu terbaru yang berkembang sistem perencaanan dan dokumen.

(25

menit)

• • • 4.

Meminta kepada peserta untuk memberikan timbal balik mengenai pemahaman terhadap dokumen perencaaan yang ada selama ini. Membandingkan model perencanaan pada era orde baru dan era reformasi dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Menanyakan kepada peserta apakah mereka pernah terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut.

Menggali permasalahan antar kelembagaan dalam sinkronisasi dokumen perencanaan. (25 menit)

• • •

5.

31

Bagi mereka yang pernah terlibat dalam penyusunan dokumen, permasalahan apa yang sering mereka hadapi berkaitan dengan koordinasi. Meminta peserta menggali masalah terkait dengan ketersediaan data. Memberikan pertanyaan kepada peserta bagaimana menyeleksi stake holder yang terlibat dalam proses perencanaan. Mengumpulkan jawaban dengan metaplan atau membuat meminta salah peserta untuk membuat tabulasi di komputer.

Mendiskusikan beberapa model/konsep dalam melakukan sikronisasi dokumen perencanaan secara vertikal. (25 menit) • Meminta peserta untuk mencari jawaban bagaimana mengatasi masalah sikronisasi. • Mengumpulkan jawaban mereka dalam tabel.



6.

Melakukan permahaman bersama mengenai perencanan strategis, demokratis dan partisipatif. (25 menit)

7.

Mendiskusikan bersama bagaimana menentukan program berdasarkan prioritas sesuai dengan visi , misi, dan tujuan. (30 menit) • Melalui prinsip perencanaan diatas diharapkan peserta dapat melakukan prioritisasi program berdasarkan berbagai pertimbangan, politis dan strategis. • Dengan metode role play peserta diminta untuk membuat prioritas program dengan berdasarkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan secara sederhana. Setiap program yang akan direncaakan harus dimaknai sehingga bisa dihitung manfaat dan biaya ekonomi maupun sosialnya.

8.

Mendiskusikan kembali model dan konsep tersebut pada kasus-kasus RPJM dan RKPD. (25 menit)

• •

Dengan menggunakan contoh RPJM suatu daerah mahasiswa diminta melihat apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Selain itu peserta diajak menganalisa apakah dokumen tersebut memiliki keterkaitan dengan dokumen perencaan yang lain baik secara vertical maupun horizontal.

9.

Mendiskusikan syarat kondisi dan follow up yang diperlukan dalam sikronisasi dokumen sesuai dengan kondisi sumber daya daerah. (25 menit) • Meminta kepada peserta untuk memeberikan masukan kepada pemerintah daerah kondisi seperti apa yang diperlukan agar sikronisasi dokumen bisa dilakukan. • Mengumpulkan berbagai pendapat mengenai usulan perbaikan sistem perencanaan.

10.

Mengembangkan rekomendasi untuk memecahkan masalah sinkronisasi antar dokumen perencanaan. (25 menit) • Merumuskan bersama langkah strategis untuk dapat menyusun dokumen perencaan (RPJMD dan RKPD) yang tepat waktu, tepat sasaran serta memiliki keterkaitan yang kuat dengan dukumen perencaaan lainnya.

11. Kesimpulan. (5 menit)

6.4. Lembar Kerja/Media Diperlukan lembar kerja meliputi yang berkaitan yang berisi: • • •

32

Isu isu tentang permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan. - Pemilihan stake holder dalam musrenbang. - Sikronisasi dokumen secara vertical dan horizontal. Cara menentukan program strategis berdasarkan asas kemanfaatan. Langkah langkah strategis yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD).




Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan beberapa isu aktual yang berkembangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Saat menyimpulkan hasil diskusi, fasilitator perlu menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam perencanaan daerah baik sebagai pelaku utama maupun sebagai fasilitator dan dinamisator.

6.6. Ringkasan Materi

33

•

Sistem dan mekanisme perencanaan dibuat untuk merencanakan pembangunan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

•

Dokumen perencanaan disusun dibuat berdasarkan prinsip strategis, demokratis, politis dan partisipatif melalui sikroniasai antar bidang dan skronisasi dengan dokumen perencanaan pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.

•

Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasrkan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan itu dibuat dalam satu dokumen perencanaan, yaitu RPJPD untuk periode 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun, RKPD untuk periode 1 (satu) tahun, Renstra-SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

•

Renja-SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan tersebut haruslah saling terkait baik antara dokumen di tingkat nasional dengan daerah, maupun antara dokumen pusat dan antara dokumen daerah tersebut.

•

Perencanaan pembangunan disusun melalui beberapa tahap, yaitu penyusunan, penetapan, pengendalian dan evaluasi. Dimana dalam tahap penyusunan rencana, dilakukan secara politik, teknokratik, partisipatif, dan top down-bottom up.


TOPIK 7

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah


Tujuan

Membahas indikator kinerja pembangunan baik indikator makro maupun indikator kinerja pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.


Keselarasan, indikator makro, indeks pembangunan manusia (IPM) indikator kinerja kunci, benefit, impact, standar pelayanan minimal (SPM) Kata Kunci

Metode

Media

• •


•


• • •

Bahan Bacaan

• • • •

35

• •






Kegiatan

36

1

Memberikan pemahaman bersama tentang pentingnya indikator pembangunan daerah (30 menit)

2

Memberikan pemahaman bersama tentang cara perhitungan dan menggunakan indikator (25 menit)

3

Menjelaskan beberapa indikator makro, indikator kunci dan indikator SPM yang digunakan dalam penyusuann indikator kinerja (25 menit)

4

Menggali permasalahan penyusunan indikator kinerja di daerah masing -masing (30menit)

5

Peserta berdikusi bersama bagaimana memilih indikator dan menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan (25 menit)

6

Peserta mempresentasikan hasil penyusunan indikator (30 menit)

7




7.3. Alur Pembelajaran Kegiatan :

Indikator kinerja pembangunan baik indikator makro maupun indikator kinerja pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan:

Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami indikator kinerja pembangunan baik indikator makro maupun indikator kinerja pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah

1. Memberikan pemahaman bersama tentang pentingnya indikator pembangunan daerah. (30 menit)

• • • 2.

Menjelaskan definisi indikator pembangunan daerah. Menjelaskan jenis jenis indikator yang sering digunakan dalam perencaanaan daerah. Menjelaskan tujuan dari dari penggunaan indikator.

Memberikan pemahaman bersama tentang cara perhitungan dan menggunakan indikator. (25 menit)

• • • 3.

4.

Menjelas perhitungan indikator dari indeks kualitas hidup (IPM), pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Menjelaskan penggunaan indikator untuk mengukur kesejahteraan. Memberikan beberapa contoh kebijakan untuk mencapai indikator yang diinginkan.

Menjelaskan beberapa indikator makro, indikator kunci dan indikator SPM yang digunakan dalam penyusunan indikator kinerja. (25 menit) • Menjelaskan indikator kunci yang sering menjadi indikator perencanaan pembangunan, indikator kualitas hidup. • Menjelaskan Indikator SPM sesuai dengan peraturan kementrian dengan memberikan contoh. Menggali permasalahan penyusunan indikator kinerja di daerah masing-masing.

(30

menit)

• • 5.

37

Mendiskusi permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan penyusunan indikator. Meminta kepada peserta dengan menggunakan worksheet untuk melakukan tabulasi permasalahan tersebut.

Peserta berdikusi bersama bagaimana memilih indikator dan menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. (25 menit) • Fasilitator meminta peserta diminta membuat 4 kelompok berdasarkan minat dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk membuat evaluasi kinerja. Peserta yang tidak bekerja di bagian tersebut diharapkan masuk ke kelompok untuk mendiskusikan permasalahan dalam menentakan indikator apa yang akan digunakan. • Peserta diminta membuat tabel untuk mengetahui dari mana indikator itu diperoleh dan bagaimana, dan mengisi berdasarkan pengetahuan mereka.



6.

Peserta mempresentasikan hasil penyusunan indikator. (30 menit) • Hasil isian tabel ditampilkan oleh masing masing kelompok untuk dibahas bersama. • Peserta diminta untuk menggali permasalahan untuk dalam menggunakan indikator.

7. Kesimpulan. (15 menit) • Fasilititator menyimpulkan beberapa masalah yang dihadapi dalam penyusunan indikator. • Dan memberikan beberapa langkah-langkah ke depan untuk menyusun indikator secara benar.


Cara perhitungan indikator. Langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam menggunakan indikator. Tabel kosong berisi nomenklatur perencanaaan dan indikator.

No

Kebijakan dan Strategi Prioritas

1

Bidang Pendidikan

2

Bidang Kesehatan

3

Bidang Kkonomi

4

Bidang Infrastruktur/ Sarana

Rencana Tindak

Indikator Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja

Isu dan Permasalahan

7.5. Catatan untuk Fasilitator •

38

Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan beberapa isu aktual yang berkembangan berkaitan indikator kinerja pemerintah.



•

Saat menyimpulkan hasil diskusi, fasilitator perlu menekankan pentingnya menentukan dan bagaimana mencapai sasaran sesuai indikator yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.


• •

• •

•

•

• •

•

39

Indikator adalah suatu gambaran, ciri-ciri atau ukuran yang menggambarkan status dari situasi/kondisi/capaian terhadap sesuatu sasaran atau hasil. Kinerja adalah unjuk kerja/unjuk karya (performance) yang dihasilkan suatu kegiatan atau suatu proses. Keberhasilan pembangunan diukur melalui capaian-capaian sesuai target indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam perencanaan. Indikator kinerja berguna sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya. Kegunaan lainnya adalah sebagai petunjuk kemajuan/ perkembangan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran untuk mencapai visi dan misi. Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (impact, outcome, dan output). Indikator kinerja dan target kinerja ditetapkan dan diajukan oleh lembaga/unit kerja, akan tetapi harus disepakati bersama-sama dengan instansi (agencies) dan parlemen dalam proses penganggaran. Dalam menetapkan target kinerja perlu diperhatikan standar kinerja yang dapat diterima (benchmarking). Salah satu cara menentukan standar kinerja adalah dengan mengacu kepada tingkat kinerja institusi yang sejenis sebagai perwujudan best practice. Pengukuran kinerja harus dilakukan secara efisien dan efektif dengan membandingkan biaya dan manfaat atas sistem yang dibangun. Jadi harus dipertimbangkan cost benefit dari sistem pengukuran kinerja yang akan dikembangkan. Kreteria penyusunan indikator diantara relevan, definisi indikator jelas, dapat diukur, appropriate, akurat, dapat divalidasi dan cost-effective. Dalam proses perencanaan daerah, kerangka penyusunan kinerja dikaitkan dengan jangka waktu perencanaan. Indikator kinerja dampak harus ada dalam perencanaan dalam jangka panjang, indikator kinerja hasil dan manfaat harus ada dalam perencanaan jangka menengah dan indikator kinerja input dan output harus ada dalam perencanaan tahunan. Capaian setiap indikator kinerja kunci untuk setiap urusan tersebut akan menunjukkan seberapa jauh suatu daerah mampu melaksanakan urusan yang didelegasikan Pemerintah kepada setiap daerah.


TOPIK 8

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA SKPD

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD


Tujuan

Memahami mekanisme dan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan di suatu daerah beserta indikator kinerja yang diperlukan. Secara khusus sub topik ini diarahkan untuk memberikan pengetahuan, cara dan pengalaman dalam merumuskan isu-isu strategis pelayanan SKPD tupoksinya dan kajian pada tahapan sebelumya. Penentuan kerangka isu diidentifikasikan secara khusus sesuai dengan kebutuhan pengembangan, dan pelayanan SKPD.


Analisa SWOT,isu strategis,visi, misi, program, mekanisme, pagu indikatif Kata Kunci

Metode

Media

• •


•


• • •

Bahan Bacaan

• • • •

41

• •






1

Memberikan pemahaman bersama tentang pentingnya penyusunan Renstra SKPD (30 menit)

2

Menjelaskan tahapan dan prinsip prinsip penyusunan Renstra SKPD (25 menit)

3

Memberikan pemahaman penggunaan analisis SWOT dalam menyusun visi, misi dan isu strategis (30 menit)

4

Menjelaskan manfaat dan prinsip penyusunan Renja SKPD (25 menit)

5

42

Menjelaskan langkah langkah penyunan dokumen Renja SKPD (30 menit)

6

Berdiskusi bersama mencari solusi masalah penyusunan Renstra dan Renja SKPD (25 menit)

7

Melakukan sikronisani Renstra dan Renja yang telah disusun dengan dokumen lainnya (25menit)

8

Memeriksa bersama penggunaan indikator sesuai program dan sasaran pembangunan dan menentukan pagu indikatif (25menit)

9

Bersama sama merumuskan langkah langkah strategis dalam menyelesaikan masalah penyusunan Resntra dan Renja SKPD (10 menit)

10

Mengembangkan rekomendasi untuk memecahkan masalah sinkronisasi antar dokumen perencanaan (25menit)

11





Pemberian materi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD.

Tujuan:

Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami Pemberian materi enyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan di suatu daerah beserta indikator kinerja yang diperlukan.

1. Memberikan pemahaman bersama tentang pentingnya penyusunan Renstra SKPD. (30 menit)

• • •

Menjelaskan pentingnya penyusunan Renstra SKPD bagi perencaan pembangunan daerah dan kegunaannya dalam pelayanan publik. Menjelaskan dasar hukum penyusunan Renstra SKPD. Menjelaskan pengertian Renstra.

2.

Menjelaskan tahapan penyusunan Renstra SKPD. (25 menit) • Menjelaskan prinsip prinsip penyusunan Renstra. • Menjelaskan tahapan tahapan penting dalam penyusunan Renstra. • Menjelaskan beberapa dokumen pendukung yang diperluakan dalam penyusunan Renstra. • Menjelaskan sikronisasi Renstra dengan dokumen perencaaan lainnya.

3.

Memberikan pemahaman penggunaan analisis SWOT dalam menyusun visi, misi dan isu strategis. (30 menit) • Menjelaskan beberapa alat analisis yang biasa digunakan dalam menentukan isu strategis. • Mejelaskan Analisis SWOT sebagai salah satu alat dalam menentukan isu strategis dan program yang akan disusun.

4.

Menjelaskan manfaat dan prinsip penyusunan Renja SKPD - SKPD (25 menit) • Manfaat SKPD sebagai dokumen untuk meningkatkan pelayanan publik. • Memberikan pemahaan prinsip-prinsip atau pegangan utama dalam penyusunan Renja.

5.

Menjelaskan langkah-langkah penyusunan dokumen Renja SKPD. (30 menit) • Menjelaskan metode evaluasi program SKPD tahun sebelumnya. • Analisis kinerja SKPD yang sedang berjalan. • Membahas penyusunan rancangan RKPD. • Membahas bagaimana menyeleksi usulan dari masyarakat pada Renja SKPD.

6.

Berdiskusi bersama mencari solusi masalah penyusunan Renstra dan Renja SKPD. (25 menit)

•

43

Mencari beberapa permasalahan yang sering dialami dan bersama-sama merumuskan solusinya



7.

Melakukan sikronisani Renstra dan Renja yang telah disusun dengan dokumen lainnya. (25 menit)

• 8.

Dengan menggunakan contoh peserta mencari kesesuaian antara Renstra dan Renja SKPD.

Memeriksa bersama penggunaan indikator sesuai program dan sasaran pembangunan. (25 menit)

• • 9

Melihat kembali sikronisasi dengan menggunakan indikator-indikator baik indikator makro, indikator kinerja SKPD maupun indikator SPM. Menemukan masalah yang sering dialami dalam penggunaan indikator tersebut.

Bersama sama merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah penyusunan Rentra dan Renja SKPD. (10 menit) • Mereview kembali proses penyusunan dokumen. • Merumuskan tahapan, prinsip dan mengumpulkan permasalahan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD. • Merekomendasikan hal hal yang perlu disiapkan dan diantisipasi dalam penyusunan dokumen tersebut seperti penyiapan data, studi tambahan yang diperlukan dan sebagainya.


Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten/Kota. Tabel keselarasan program , RPJM, Rensra dan Renja SKPD, APBD. Matriks analisis SWOT.


Pengajar perlu menstimulan peserta untuk mengemukakan masalah di hadapi dalam penyusunan Renstra. Pentingnya penguasaan tools dan analisa data bagi perencanaan menjadi argumen penting dalam membuat prioritas atau menentukan rencana atau kegiatan serta dapat menghindari adanya penentuan prioritas yang tidak relevan.


44

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD dimulai berbasis pada perencanaan strategis yaitu pada setiap unit kerja, dinas, atau badan di lingkungan pemerintah daerah melalui pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis.



45

•

Alur dan mekanisme perencanaan menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam memfasilitasi proses dan terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

•

Dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sebagai arahan komprehensif kemana daerah akan dikembangkan ke depan, Renstra SKPD menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari keseluruhan proses tersebut. Dimana dokumen Renstra SKPD sebagai instrumen penting bagi badan, dinas dan unit teknis dalam menjabarkan kebijakan daerah serta menentukan visi, misi, dan tujuan, strategi dan program pelayanan publik 5 (lima) tahun ke depan.

•

Identifikasi dapat dilakukan dilakukan melalui penelitian mapun pengamatan dengan mengumpulkan dan menganalisis data tentang sejumlah karakteristik dan perkembangan situasi yang berpengaruh terhadap program yang akan dirumuskan SKPD. SKPD diharapkan dapat melakukan analisis sosial-ekonomi, politik, budaya, dan keamanan dengan menggunakan beberapa pendekatan kajian wilayah, analisis konteks dan sektor pengembangan khusus.

•

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematika untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalisasi kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).

•

Visi dan misi merupakan jabaran dari cita-cita dan langkah ke depan yang akan dituju oleh masyarakat daerah tersebut. Pemerintah kemudian harus merumuskan keinginan dan tujuan tersebut sebagailembaga layanan masyarakat atau publik. Oleh sebab itu penyusunan visi dan misi dalam keseluruhan proses penyusunan Renstra SKPD memiliki posisi yang sangat penting, karena visi dan misi ini akan menjadi harapan dan cita-cita yang akan dicapai, kemana organisasi ini akan menuju dan bagaimana mencapainya.

•

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

•

Penyusunan Renja tersebut dimaksudkan untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS).


TOPIK 9

STUDI KASUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang


Peserta memahami penyiapan dan penyusunan dokumen perencaan mulai dari rencana strategis, rencana kerja dengan menggunakan indikator kinerja yang diakhiri dengan penentuan pagu indikatif. Dengan menggunakan studi kasus kabupaten Sumedang, materi ini merupakan jembatan menuju penyusunan anggaran daerah.


Rencana strategis, musrenbang, perencaan partisipatif, sikronisasi, pagu indikatif Kata Kunci

• •

Diskusi kelompok Role Play : •

Metode

• • • •

• Media

• • • • •

Bahan Bacaan

• • • •

47

Menjelaskan proses role play secara lengkap dalam studi kasus perencanaan tahunan di Kabupaten Sumedang. Menggambarkan proses penganggaran di Kabupaten Sumedang Memperlihatkan simulasi hipotetik perhitungan Pagu Indikatif Kewilayahan Memperlihatkan simulasi perhitungan Dana Alokasi Desa Umum Metode ini disipkan dengan jumlah peserta 20 orang.

Flipt Chart, spidol, laptop, dan LCD projector Lembar Media Presentasi. Handout Bahan Bacaan ‘Perencanaan Pembangunan Daerah’ Metaplan/computer

• •

Bahan ajar Kasus kabupaten Sumedang Papan nama peran : anggota DPRD(4), Camat, Bupati, Kepala Desa, Warga(4), Badan Musyawarah Desa,SKPD(4) , SEKDA, Ormas, LSM





48

1

Menjelaskan pentingnya studi kasus dan aturan main yang akan diberlakukan, membagi peserta berdasarkan peran peran (25 menit)

2

Melakukan proses Musrenbangdes untuk membahas prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan (role play) (30 menit)

3

Melakukan prioritasi program desa berdasarkan skala prioritas usulan warga yang disesuaikan dengan rencana program nasional/propinsi/ kabupaten . (25 menit)

4

Musrenbangcam, membahas usulan dari desa (30 menit)

5

Melakukan prioritisasi program berdasarkan skala prioritas masing masing desa, kecamatan dan SKPD (30 menit)

6

Membahas perhitungan prioritas dan pagu indikatif dengan melibatkan SKPD. (25 menit)

7

Membawa hasil pagu indikatif dari Musrenbang dan SKPD untuk dikonsultasikan dengan DPRD dan wakil masyarakat (FDM) (25 menit)

8

Peserta diminta untuk mengevaluasi forum forum (FDM)yang digunakan untuk pengambilan keputusan apakah sudah mewakili pemangku kepentingan (20 menit)

9

Merencanaan tata cara evaluasi dan pengendalian perencanaan (15 menit)




Tujuan:

49

Membahas penyiapan dan penyusunan dokumen perencaan mulai dari rencana strategis, rencana kerja dengan menggunakan indikator kinerja yang diakhiri dengan penentuan pagu indikatif dengan kasus kabupaten Sumedang. Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami prosedur perencanaan dan penyusunan dokumen serta dapat melakukan praktek perencanaan partisipatif mulai dari penyusunan rencana, penentuan prioritas, mengevaluasi proses serta diakhiri dengan merencakan model evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun.

1.

Berdasarkan hasil pembahasan studi kasus perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sumedang di atas, maka terdapat sejumlah bahan diskusi yang dapat dielaborasi lebih jauh dengan peserta pelatihan. Menjelaskan pentingnya studi kasus dan aturan main yang akan diberlakukan, membagi peserta berdasarkan peran-peran. (25 menit) • Fasilitator membagi peran dengan menggunakan papan nama yang sudah disediakan sebagai berikut: anggota DPRD (4), Camat, Bupati, Kepala Desa, Warga (4), Badan Musyawarah Desa, SKPD (4), SEKDA, Ormas, LSM, Pakar (Fasilitator). • Pemilihan peran dilakukan sesuai keinginan peserta maupun disesuaikan tupoksi mereka kecuali untuk peran non SKPD. • Peserta membandingkan dengan kondisi yang ada didaerahnya berikut permasalahan dan kendala waktu yang dihadapi dalam menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran.

2.

Musrenbangdes, membahas usulan warga untuk membuat perencanaan desa metode yang akan digunakan adalah role play dimana peserta diharapkan dapat memainkan peran pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur perencanaan. (30 menit) • Membagi peserta untuk memerankan peran sebagai kepala desa, perwakilan warga, Lembaga swadaya masyarakat, ormas. Peserta lain dapat berperan sebagai warga masyarakat. • Warga mengusulkan beberapa kegiatan desa dengan tujuan untuk meningkat infrasktuktur maupun perekonomian desa.

3.

Melakukan prioritasi program desa berdasarkan skala prioritas usulan warga yang disesuaikan dengan rencana program nasional/propinsi/kabupaten. (25 menit) • Membagi peserta untuk memerankan peran sebagai kepala desa, perwakilan warga, Lembaga swadaya masyarakat, ormas. Peserta lain dapat berperan sebagai warga masyarakat. • Warga mengusulkan beberapa kegiatan desa dengan tujuan untuk meningkat infrasktuktur maupun perekonomian desa dengan menggunakan peralatan/tools prioritasi program dengan matrik keseuaian dengan visi misi, manfaat, resiko dan ketersediaan dana.



50

4.

Musrenbangcam, membahas usulan dari desa. Sama dengan tahap sebelumnya metode yang akan digunakan adalah role play dimana peserta diharapkan dapat memainkan peran pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur perencanaan. (30 menit) • Role play akan dilakukan pada bertujuan untuk melakukan perencanaan sektoral. • Peserta dibagi untuk berperan sebagai wakil kecamatan, Kepala Desa, SKPD, Bappeda dan Sekda/Bupati. • Membahas usulan SKPD berdasarkan pertimbangan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

5.

Melakukan prioritisasi program berdasarkan skala prioritas masing-masing desa, kecamatan dan SKPD. (30 menit) • Membagi peserta untuk memerankan peran sebagai kepala desa, perwakilan warga, Lembaga swadaya masyarakat, ormas. Peserta lain dapat berperan sebagai warga masyarakat. • Warga mengusulkan beberapa kegiatan dari desa/kecamatan/SKPD dengan tujuan untuk meningkat infrasktuktur maupun perekonomian daerah dengan menggunakan peralatan/tools prioritasi program dengan matrik kesesuaian dengan visi misi, manfaat, resiko dan ketersediaan dana.

6.

Membahas perhitungan prioritas dan pagu indikatif dengan melibatkan SKPD. Berkaitan dengan prosedur perencanaan, metode yang akan digunakan adalah role play dimana peserta diharapkan dapat memainkan peran pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur perencanaan. (25 menit) • Peserta dibagi untuk berperan sebagai wakil kecamatan, Kepala Desa, SKPD, Bappeda dan Sekda/Bupati. • Membahas prioritisasi program berdasarkan tingkat kepentingan dengan mempertimbangkan alokasi dan pentingnya program bagi masyarakat. • Menggunakan peralatan/tools prioritas program dengan matrik kesesuaian dengan visi misi, manfaat, resiko dan ketersediaan dana.

7.

Membawa hasil pagu indikatif dari Musrenbang dan SKPD untuk dikonsultasikan dengan DPRD dan wakil masyarakat (FDM). (25 menit) • Empat peserta akan berperan sebagai anggota dewan untuk mengkritisi pagu indikatif berdasarkan kebutuan konstituennya dari daerah tertentu. • Pada bagian ini DPRD yang membawa kepentingan politik berdasarkan konstituen akan melakukan analisis apakan hasil pagu indikatif juga mengambarkan kepentingan politik yang di bawa oleh DPRD berdasarka kepentingan konstituennya. • Pihak dari SKPD dan Pemda akan beragumentasi apakah usulan dari dewan bisa diterima atau tidak berdasarkan aspek perencanaan, dan penganggaran.

8.

Peserta diminta untuk mengevaluasi forum-forum (FDM) yang digunakan untuk pengambilan keputusan apakah sudah mewakili pemangku kepentingan. (20 menit) • Mendiskusikan mengenai Forum Delegasi Musrenbang di Kabupaten Sumedang. Metode penyampaian dilakukan dengan menggunakan metode diskusi di kelas. • Peserta mengkritisi teknik pembentukan dan masa kerja dari forum ini.



•

9.

Peserta memberikan usulan untuk meningkatkan kinerja dari forum ini dalam meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif di Kabupaten Sumedang.

Membahas tata cara evaluasi dan pengendalian perencanaan dan penganggaran daerah. Metode penyampaian akan dilakukan dalam bentuk studi di kelas. (15 menit) • Membahas strategi untuk menjamin pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah dengan prinsip good governance dan safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. • Membuat rumusan bersama mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran.

9.4. Lembar Kerja/Media Diperlukan lembar kerja meliputi yang berkaitan yang berisi • • •

Bahan studi kasus Kabupaten Sumedang. Pagu indikatif, kewilayahan. Matriks penentuan prioritas.


Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan beberapa isu berkaitan dengan penyususunan dokumen perencaaan terutama pada bagaimana proses perencaan berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan. Saat menyimpulkan hasil diskusi, fasilitator memberikan kesempatan seluas luasnya kepada peserta untuk berperan aktif dalam menghitung indikator dan menyusun program sesuai dengan kasus yang sedang dibahas.

9.6. Ringkasan Materi Hasil pembahasan mengenai proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif di Kabupaten Sumedang, terdapat sejumlah pembelajaran dari studi kasus ini, antara lain: 1. Kabupaten Sumedang secara kelengkapan dokumen perencanaan dan penganggaran relatif telah memenuhi semuanya. Inovasi Perda No.1 Tahun 2007 yang telah dilakukan oleh Sumedang berusaha meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran partisipatif. 2. Proses perencanaan dan penganggaran membutuhkan waktu yang sangat ketat sehingga sekuens dari proses ini dapat terjamin. Simplifikasi dari proses menjadi penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran tersebut.

51



3. Usaha meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif di Sumedang dilakukan dengan pembentukan institusi Forum Delegasi Musrenbang. Forum ini diharapkan dapat menjembatani proses perencanaan bottom up sehingga dapat terjamin bahwa hasil dari proses ini akan diimplementasi di tataran pemerintahan daerah. 4. Selain proses perencanaan dan implementasi, faktor yang penting lainnya adalah pengendalian dan evaluasi dari proses perencanaan dan penganggaran. Urgensi pentingnya menciptakan sistem ini akan memberikan jaminan yang lebih besar peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran itu sendiri. 5. Sebagai jembatan menuju penganggaran daerah bahasan ini perlu berfokus pada bagaimana memprioritaskan program bersadarkan potensi dan sumberdaya baik pada daerah tersebut maupun SKPD terkait. Hasil pagu indikatif akan menjadi bahan penting Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka menyusun APBD.

52


TOPIK 10

KETERKAITAN PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN SERTA SIKLUS ANGGARAN DAERAH

Keterkaitan Perencanaan dengan Penganggaran Serta Siklus Anggaran Daerah


Tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti materi ini adalah: • Peserta dapat memahami konsep perencanaan dan penganggaran. • Peserta dapat memahami hubungan perencanaan dan penganggaran daerah. • Peserta dapat memahami siklus anggaran daerah.

Penyajian materi ini berlangsung selama 2 sesi (90 menit) Waktu

Perencanaan, penganggaran, siklus anggaran, RKPD, KUA PPAS, RKA, APBD Kata Kunci

Metode

• • •

Curah Pendapat Presentasi Powerpoint Diskusi

LCD Projector, Laptop, Powerpoint, whiteboard, spidol Media

Bahan Bacaan

• • • • •

• • •

54

Syafrizal, 2009.Teknik Perencanaan Pembangunan Daerah UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PMDN No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri 13 Tahun 2006 jo 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri 54 tahun 2010 SEMDN No. 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).




Kegiatan

55

1

Curah pendapat peserta tentang pemahaman perbedaan perencanaan dengan penganggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, dan siklus anggaran daerah. (20 menit)

2

Pemaparan Materi Kursus, meliputi: pengertian perencanaan, penganggaran, tujuan dan fungsi anggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, dan siklus anggaran daerah. (30 menit)

3

Diskusi tentang praktik perencanaan dan penganggaran dari pemerintah daerah peserta dilanjutkan dengan umpan balik (30 menit)

4

Kesimpulan (10 menit)



10.3. Penjelasan Kegiatan 1:

Tujuan :

Curah pendapat peserta tentang pemahaman perbedaan antara perencanaan dengan penganggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, dan siklus anggaran. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami pendapat peserta tentang perbedaan perencanaan dengan penganggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, dan siklus anggaran daerah.

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam topik ini. (5 menit)

2.

Tanyakan kepada peserta (15 menit) tentang: • Perbedaan antara perencanaan dengan penganggaran? • Keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran daerah? • Siklus Anggaran Daerah? Kembangkan pertanyaan yang lebih menarik agar peserta mau berpartisipasi. Kegiatan 2:

Tujuan :

56

Pemaparan Materi Kursus, meliputi: pengertian dan konsep perencanaan dan penganggaran, tujuan dan fungsi perencanaan dan anggaran, keterkaitan perencanaan dan penganggaran daerah, dan siklus anggaran. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan dapat memahami pengertian dan konsep perencanaan dan penganggaran, tujuan dan fungsi perencanaan dan anggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, dan siklus anggaran daerah.

1.

Menjelaskan kepada peserta tentang (25 menit): • Pengertian dan Konsep perencanaan dan penganggaran. • Tujuan dan fungsi perencanaan dan anggaran. • Keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran daerah. • Siklus anggaran daerah.

2.

Beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau berdiskusi atau memberi umpan balik terkait dengan pembahasan materi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang diam, usahakan agar terjadi keseimbangan dalam bertanya dan memberi pendapat. (5 menit)



Kegiatan 3: Tujuan

1. 2.

3. 4. 5.

Menggali pemahaman peserta tentang praktik perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah asal peserta dilanjutkan umpan balik dari peserta. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami praktik perencanaan dan penganggaran di beberapa pemerintah daerah dan mencoba mencarikan solusi atas kelemahan jika ada; dan menggali best practice perencanaan dan penganggaran. Buat kelompok yang pesertanya terdiri atas 4-5 orang. Tanyakan kepada peserta (kelompok) tentang praktik perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah peserta. Masing-masing kelompok menyajikan satu praktik perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dengan menjawab pertanyaan berikut ini. (15 menit) • Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran daerah yang selama ini anda ketahui di tempat kerja anda? • Apa masalah yang anda hadapi dari proses perencanaan dan penganggaran yang selama ini diterapkan di tempat kerja anda? • Bagaimana mengatasi masalah yang anda hadapi dari proses perencanaan dan penganggaran? Pilih dua permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran yang terjadi di pemda asal peserta dan galilah pendapat peserta lainnya tentang kemungkinan cara mengatasi permasalahan tersebut. (5 menit) Galilah pendapat peserta tentang best practice perencanaan dan penganggaran pemda yang dapat dikembangkan. (5 menit) Persilakan kepada peserta untuk memberikan umpan balik atas topik yang dibahas. (5 menit)

Kegiatan 4: Menyimpulkan hasil pembahasan topik keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta siklus penganggaran. Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta memahami perbedaan perencanaan dan penganggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, siklus anggaran daerah yang benar.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut (10 menit): 1. 2. 3. 4.

57

Perbedaan perencanaan dan penganggaran. Apa pentingnya keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran daerah. Apa pentingnya setiap tahapan dalam siklus penganggaran daerah. Mengomentari praktik perencanaan dan penganggaran yang dikemukakan peserta dengan mengemukakan alternatif penyelesaian masalah perencanaan dan penganggaran serta mempertegas best practice perencanaan dan penganggaran.



10.4. Ringkasan Materi Konsep Perencanaan dan Penganggaran Setiap proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus dicatat dan didokumentasikan. Adapun isi dokemen tersebut, minimal memuat nama kegiatan, tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut yang meliputi indikator kinerja dan target kinerja, kelompok sasaran, penanggungjawab kegiatan, dan penggunaan sumberdaya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat diimplementasikan dengan realistis dan di dukung dengan ketersediaan sumber daya yang terdiri atas sumber dana, sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumberdaya peralatan. Secara umum, penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran ini dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan rencana manajerial untuk pengambilan tindakan (managerial plan for action) guna memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan bagian dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan kebijakan di Daerah. Dokumen ini mempunyai fungsi yang sangat strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu Pemerintah Daerah. Oleh karena itu proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan haruslah betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat, berdasarkan data yang akurat dan peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat sehingga subtansi dari dokumen perencanaan mampu menjadi solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat bukan justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dibuat secara berjenjang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam rangka untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 153 UU No.32 tahun 2004). Karena RAPBD merupakan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang menghendaki adanya Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran, maka penyusunan KUA termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya berdasarkan Strategi dan Prioritas (SP). Oleh karena itu, penyusunan KUA dan SP harus didasarkan pada Rencanan Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahun. Sementara untuk perencanaan dan penganggaran daerah dalam satu tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari masing-masing Rencanan Kerja Satuan kinerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD) menjadi dasar untuk penyusunan KUA dan SP melalui tahapan Musrenbang. 58



Secara skematis keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut ini: Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

PERENCANAAN RPJPD

PENGANGGARAN

RPJMD

RKPD

KUA PPAS

RAPBD

Renstra SKPD

Renja SKPD

RKA SKPD

DPA SKPD

APBD

Penjabaran APBD

Sumber : Permendagri Nomor 13 tahun 2006, diolah Siklus Anggaran Daerah Siklus penyusunan anggaran terdiri atas persiapan, penyusunan anggaran, pembahasan eksekutif dan legislatif, pengesahan/penetapan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, serta pengawasan anggaran.

59


TOPIK 11

KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)


Tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti materi ini adalah: • Peserta dapat mengetahui pengertian dan landasan hukum kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM); • Peserta dapat mengetahui tujuan dan kegunaan KPJM; • Peserta dapat mengetahui faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menyusun KPJM • Peserta dapat mengetahui metode penyusunan KPJM; dan • Peserta dapat memahami penerapan konsep KPJM dalam penganggaran daerah.


Keterkaitan, prakiraan maju, konsistensi, alokasi sumber daya Kata Kunci

Metode

• • •

Curah Pendapat Presentasi Powerpoint Diskusi


Bahan Bacaan

• • • • • •

• •

61

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No. 21 Tahun 2004 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. PMDN No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. SEMDN No. 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).




Kegiatan

62

1

Curah pendapat peserta tentang pemahaman KPJM, tujuan dan manfaatnya. (20 menit)

2

Pemaparan Materi Kursus: pengertian, tujuan dan manfaat KPJM, faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan KPJM, metode penyusunan KPJM, dan penerapan konsep KPJM dalam penganggaran daerah (30 menit)

3

Diskusi tentang praktik KPJM dari pemerintah daerah peserta dilanjutkan dengan umpan balik. (30 menit)

4




11.3. Penjelasan Kegiatan 1: Tujuan

Curah pendapat peserta tentang pemahaman KPJM, tujuan dan manfaatnya. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami pendapat peserta tentang pemahaman KPJM, tujuan dan manfaatnya.

Menjelaskan kepada peserta tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam topik ini (5 menit). •

Tanyakan kepada peserta (15 menit) tentang : 1. Pengertian KPJM ? 2. Tujuan dan manfaat KPJM ? 3. Kembangkan pertanyaan yang lebih menarik agar peserta mau berpartisipasi.

Kegiatan 2:

Tujuan :

Pemaparan materi kursus : pengertian, tujuan dan manfaat KPJM, faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan KPJM, metode penyusunan KPJM, dan penerapan konsep KPJM dalam penganggaran daerah. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu menjelaskan dan memahami pengertian, tujuan dan manfaat KPJM, faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan KPJM, metode penyusunan KPJM, dan penerapan konsep KPJM dalam penganggaran daerah.

1. Menjelaskan kepada peserta tentang (20 menit): • Landasan hukum KPJM. • Pengertian KPJM. • Tujuan dan manfaat KPJM. • Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KPJM. • Model penyusunan KPJM. • Penerapan konsep KPJM dalam penganggaran daerah.

63

2.

Beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau berdiskusi terkait dengan pembahasan materi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang diam, usahakan agar terjadi keseimbangan dalam bertanya dan memberi pendapat. (5 menit)

3.

Galilah pemahaman peserta tentang KPJM dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut (5 menit): • Apa saja yang perlu diketahui sebelum menyusun KPJM? • Tujuan dan manfaat KPJM? • Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KPJM?



Kegiatan 3:

Tujuan :

Menggali pemahaman peserta tentang praktik KPJM di pemerintah daerah peserta. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami KPJM dalam penganggaran daerah di beberapa pemerintah daerah dan mencoba mencarikan solusi atas kelemahan jika ada; dan menggali best practice KPJM.

1. 2.

Buat kelompok yang pesertanya terdiri atas 4 – 5 orang. Tanyakan kepada peserta tentang praktik KPJM dalam penyusunan anggaran pemda di pemerintah daerah peserta? (15 menit) • Bagaimana kaitan antara perencanaan, KPJM, dan RKA SKPD ? • Bagaimana peluang dan hambatan penerapan KPJM di tempat kerja peserta masingmasing ? • Bagaimana mengatasi hambatan yang dihadapi dari praktik KPJM ? Pilih dua atau tiga permasalahan dalam praktik KPJM yang terjadi di pemda peserta dan galilah pendapat peserta tentang kemungkinan cara mengatasi permasalahan tersebut. (5 menit) Galilah pendapat peserta tentang best practice KPJM pemda yang dapat dikembangkan.

3. 4.

(5 menit)

5.

Persilakan kepada peserta untuk memberikan umpan balik atas topik yang dibahas. (5 menit)

Kegiatan 4: Tujuan :

Menyimpulkan hasil pembahasan topik KPJM Setelah mengikuti kegiatan ini peserta memahami manfaat KPJM; hubungan perencanaan, KPJM, RKA SKPD; peluang dan hambatan penerapan KPJM, penerapan KPJM dalam penganggaran daerah.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut (10 menit): • • • •

Manfaat KPJM. Hubungan perencanaan, KPJM, dan RKA SKPD. Peluang dan hambatan penerapan KPJM. Mengomentari praktik KPJM yang dikemukakan peserta dengan mengemukakan alternatif penyelesaian masalah KPJM serta mempertegas best practice KPJM.

11.4. Ringkasan Materi 1. Pengertian Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM - MTEF – medium term expenditure framework) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan 64



implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada periode/tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Dengan demikian, perencanaan berbasis KPJM bukan hanya mempertimbangkan kinerja masa lalu untuk menyusun rencana dan anggaran tahun berjalan tetapi juga memperhitungkan kinerja yang akan dicapai setelah perencanaan dan penganggaran tahun berjalan. 2. Landasan Hukum KPJM Dasar hukum KPJM dalam penganggaran Negara dan daerah diatur dalam : 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. PP 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. 3. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Permendagri No 13 tahun 2006 jo No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Tujuan dan Manfaat KPJM Tujuan teknis KPJM adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan program dan kegiatan. Peningkatan tersebut dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan. Tujuan lainnya adalah menciptakan kekonsistenan antara perencanaan dengan penganggaran. Disamping itu akan tercipta kesinambungan RKA SKPD dan kepala SKPD dapat mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan satu atau dua tahun sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. 4. Faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan KPJM Dalam rangka penyusunan KPJM perlu diketahui dan diperhatikan beberapa faktor, yaitu: kapasitas fiskal jangka menengah, APBN jangka menengah, indikasi pagu SKPD. Ketiga faktor tersebut dipertimbangkan untuk menyusun pengeluaran jangka menengah di masa yang akan datang. 5. Metode Penyusunan KPJM Dalam proses penyusunan proyeksi KPJM dapat dilakukan melalui beberapa metode berikut ini : 1. Metode teknis, yaitu meramalkan pengeluaran di masa mendatang atas dasar kebijakan dan program yang dilaksanakan hingga saat ini. 2. Metode ketat (stringent), yaitu proyeksi pengeluaran yang memperhitungkan biaya dari kebijakan/program yang sudah ada hingga saat ini dan adanya penghematan (saving) dari program yang tidak prioritas. 3. Metode Komprehensif, yaitu proyeksi pengeluaran yang dilakukan dengan memasukkan semua kebijakan dan program baru serta biaya yang diperlukan selama jangka menengah.

65



6. Penerapan Konsep KPJM Dalam Penganggaran Daerah KPJM disusun dengan maksud untuk menyelaraskan perumusan kebijakan pengeluaran dengan kemampuan penyediaan dana dan pengeluaran pemerintah yang lebih mencerminkan prioritas pemerintah, memelihara kelanjutan fiskal dan meningkatkan disiplin fiskal, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dengan proses penganggaran serta mendorong pengalokasian sumber dana agar rasional dan realistis. Tujuan KPJM adalah menjamin konsistensi dan kesinambungan kebijakan, yaitu kebijakan tidak akan berubah, kecuali karena berdasarkan hasil evaluasi dan kebijakan yang telah ditetapkan dijamin pendanaannya.

66


TOPIK 12

ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Anggaran Berbasis Kinerja


Tujuan

Tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti materi ini adalah: • Peserta dapat mengetahui dasar hukum penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) di Pemerintahan Daerah. • Peserta dapat memahami konsep dan tujuan ABK. • Peserta dapat mengetahui dan memahami elemen atau persyaratan penerapan ABK. • Peserta dapat mengetahui faktor kunci keberhasilan penerapan ABK • Peserta dapat mengetahui penyusunan ABK pada SKPD


SKPD, kegiatan, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar biaya Kata Kunci

Metode

• • •

Presentasi dengan Powerpoint Curah Pendapat Diskusi


• • Bahan Bacaan

• •

68

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri 54 tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.




Kegiatan

1

Curah pendapat peserta tentang anggaran berbasis kinerja dan manfaatnya bagi organisasi . (20 menit)

2

Pemaparan materi kursus: konsep dan tujuan ABK, elemen ABK, faktor kunci keberhasilan ABK, dan penyusunan ABK (30 menit)

3

Diskusi tentang praktik anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah peserta (30 menit)

4

69





Tujuan :

Curah pendapat peserta tentang anggaran berbasis kinerja dan manfaatnya bagi organisasi. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami pendapat peserta tentang anggaran berbasis kinerja dan manfaatnya bagi organisasi.

1. Menjelaskan kepada peserta tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam topik ini. (5 menit)

2. Tanyakan kepada peserta (15 menit) tentang: • Konsep ABK? • Elemen ABK? • Manfaat ABK bagi organisasi? • Kembangkan pertanyaan yang lebih menarik agar peserta mau berpartisipasi. Kegiatan 2:

Memaparkan materi kursus: konsep dan tujuan ABK, elemen ABK, faktor kunci keberhasilan ABK, dan penyusunan ABK.

Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta menjelaskan dan memahami konsep dan tujuan ABK, elemen ABK, faktor kunci keberhasilan ABK, dan penyusunan ABK.

1. Menjelaskan kepada peserta tentang (20 menit): • Konsep dan Tujuan ABK. • Elemen atau Tujuan ABK. • Faktor kunci keberhasil ABK. • Penyusunan ABK pada SKPD. 2. Beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau berdiskusi terkait dengan pembahasan materi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang diam, usahakan agar terjadi keseimbangan dalam bertanya dan memberi pendapat. (10 menit)

70

Kegiatan 3:

Menggali pemahaman peserta tentang praktik anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah peserta dilanjutkan dengan umpan balik.

Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami praktik anggaran berbasis kinerja di beberapa pemerintah daerah dan mencoba mencarikan solusi atas kelemahan jika ada; dan menggali best practice anggaran berbasis kinerja.



1. 2.

Buat kelompok yang pesertanya terdiri atas 4-5 orang. Galilah pemahaman peserta tentang elemen atau persyaratan penerapan ABK, keberhasilan dan permasalahan penerapan ABK ditempat kerja masing-masing peserta dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut (15 menit): • Apa saja elemen ABK? • Bagaimana penerapan ABK ditempat kerja masing-masing • Apa kelemahan ABK yang disusun di tempat kerja? • Apa-apa saja yang telah dilakukan sehingga ABK di tempat kerja masing-masing bisa berjalan? • Bagaimana keterlibatan komitmen pimpinan dalam penyusunan anggaran di tempat kerja masing-masing? Pilih dua atau tiga permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran yang terjadi di pemda peserta dan galilah pendapat peserta tentang kemungkinan cara mengatasi permasalahan tersebut. (10 menit) Galilah pendapat peserta tentang best practice perencanaan dan penganggaran pemda yang dapat dikembangkan. (5 menit) Persilakan kepada peserta untuk memberikan umpan balik atas topik yang dibahas. (5 menit)

3. 4. 5. Kegiatan 4: Tujuan :

Menyimpulkan hasil pembahasan topik anggaran berbasis kinerja. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta memahami elemen atau persyaratan penerapan anggaran berbasis kinerja.


Elemen atau persyaratan penyusunan ABK. Penyusunan ABK. Manfaat ABK dalam penyusunan RKA SKPD. Mengomentari praktik ABK yang dikemukakan peserta dengan mengemukakan alternatif penyelesaian masalah praktik ABK serta mempertegas best practice ABK.

12.4. Ringkasan Materi 1. Dasar Hukum Anggaran Berbasis Kinerja Pemda. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah didasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut: • • •

71

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Permendagri No. 13 tahun 2006 jo No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



•

Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Konsep Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap SKPD. 3. Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja Tujuan penyusunan ABK antara lain: meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan kegiatan terhadap biaya, mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan merubah paradigma dan kinerja lembaga berdasarkan besar dana yang menjadi penilaian berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur dengan indikator-indikator substantif yang dihasilkan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dan sejalan dengan kebijkan organisasi. 4. Elemen Anggaran Berbasis Kinerja Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, khususnya kinerja penyusunan anggaran perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu tentang elemen atau persyaratan penerapan anggaran kinerja, yaitu analisis standar belanja (ASB), indikator kinerja, dan standar biaya. ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ASB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. Tolok ukur kinerja atau indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap SKPD. Indikator kinerja/keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh SKPD ditetapkan dalam bentuk standar Pelayanan yang ditetapkan oleh masingmasing Daerah. Indikator kinerja pada umumnya terdiri atas masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Sedangkan standar biaya adalah harga satuan barang atau jasa yang berlaku di masing-masing Daerah. 5. Faktor Kunci Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja Keberhasilan penerapan ABK ditentukan oleh beberapa faktor kunci, diantaranya: penerapan ABK merupakan suatu proses, menumbuhkan komitmen dari pimpinan, dan disesuaikan dengan organisasi.

72



6. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan ABK untuk setiap program dan kegiatan SKPD perlu mengetahui dan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Penentuan program dan kegiatan harus mengacu pada program dan kegiatan yang ada dalam RKPD. 2. Menentukan indikator dan target kinerja program dan kegiatan. 3. Mendapatkan informasi tentang plafon anggaran sementara atas kegiatan yang relevan. 4. Mendapatkan informasi tentang analisis standar belanja dari kegiatan yang relevan. 5. Mendapatkan informasi tentang standar biaya/harga yang berlaku. 6. Menyusun anggaran kegiatan dengan ketentuan tidak boleh melebihi analisis standar belanja dan plafon anggaran.

Siklus Anggaran Pemerintah Daerah Pembahasan & Kesepakatan KUA antara KDH dengan DPRD (Juni)

Penetapan SKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari)

6

Pembahasan & Kesepakatan PPAS antara KDH dengan DPRD (Juli) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli - September)

7

8

9

5

4

Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dengan DPRD (Oktober - November)

10 11

3

12

2

Musrenbang Desa (Januari)

1 13 Penyusunan DPA SKPD (Desember)

Sumber: Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

73


Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) Penetapan Perda APBD (Desember)

Penyusunan DPA SKPD (Desember)

TOPIK 13

PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung


Tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti materi ini adalah: • Peserta dapat mengetahui pengertian belanja daerah; • Peserta dapat mengetahui cara penggunaan belanja daerah; • Peserta dapat membedakan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung; • Peserta mampu membuat anggaran belanja langsung dengan belanja tidak langsung.


Keterkaitan, kegiatan, prestasi kerja, sukar diukur. Kata Kunci

Metode

Media

Bahan Bacaan

• • •

•

Latihan terstruktur

LCD Projector, Laptop, Powerpoint, whiteboard, spidol, formulir RKA SKPD dalam bentuk soft copy (MS excel).

• • • • • • •

• • •

75

Curah pendapat Presentasi dengan powerpoint Diskusi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.




Kegiatan

1

Curah pendapat peserta tentang perbedaan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, dan penyusunan anggaran belanja daerah. (20 menit)

2

Memaparkan materi kursus pengertian dan pemanfaatan belanja daerah, belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penyusunan anggaran belanja daerah disertai dengan contoh (30 menit)

3

Diskusi tentang praktik penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dilanjutkan dengan umpan balik. (75 menit)

4

76




13.3. Penjelasan Kegiatan 1: Curah pendapat peserta tentang pemahaman perbedaan belanja langsung dengan belanja tidak langsung, dan penyusunan anggaran belanja daerah. Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami pendapat peserta tentang perbedaan belanja langsung dengan belanja tidak langsung, dan penyusunan anggaran belanja daerah.

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam topik ini. (5 menit) 2. Tanyakan kepada peserta (15 menit) tentang : • Apa yang dimaksud dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung? • Apa perbedaan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung? • Berilah contoh belanja yang termasuk belanja langsung dan belanja tidak langsung? • Berilah satu contoh belanja yang bisa masuk belanja langsung dan juga belanja tidak langsung? • Bagaimana cara penyusunan anggaran belanja daerah? Kegiatan 2: Memaparkan materi kursus pengertian dan pemanfaatan belanja daerah, belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penyusunan anggaran belanja daerah disertai dengan contoh. Tujuan :

77

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan dapat memahami pengertian dan pemanfaatan belanja daerah, belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penyusunan anggaran belanja daerah disertai dengan contoh.

1.

Menjelaskan kepada peserta tentang (25 menit): • Pengertian belanja daerah, belanja langsung dan belanja tidak langsung. • Penggunaan belanja daerah. • Perbedaan belanja langsung dengan belanja tidak langsung disertai dengan contoh. • Penyusunan belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) disertai contoh penerapannya.

2.

Beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau berdiskusi terkait dengan pembahasan materi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang diam, usahakan agar terjadi keseimbangan dalam bertanya dan memberi pendapat. (5 menit)



Kegiatan 3:

Tujuan :

Menggali pemahaman peserta tentang praktik pengelompokan rincian jenis belanja kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung serta penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung di pemerintah daerah peserta dilanjutkan dengan umpan balik. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta dan instruktur memahami praktik pengelompokan rincian jenis belanja ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung serta penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung di pemerintah daerah peserta.

1. Buat kelompok yang pesertanya terdiri atas 4-5 orang. 2. Tanyakan kepada peserta tentang praktik pengelompokan jenis belanja ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung serta penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung di pemerintah daerah peserta. (40 menit) • Rincian jenis belanja apa saja yang termasuk belanja langsung dan belanja tidak langsung? Adakah rincian jenis belanja yang menurut Anda tidak sesuai dengan pengelompokannya? Jelaskan! • Bagaimana penganggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung daerah yang selama ini anda ketahui di tempat kerja anda? • Apa masalah yang anda hadapi dari proses penganggaran yang selama ini diterapkan di tempat kerja anda? • Bagaimana mengatasi masalah yang anda hadapi dari proses penganggaran? 3. Pilih dua atau tiga permasalahan dalam penyusunan anggaran yang terjadi di pemda peserta dan galilah pendapat peserta tentang kemungkinan cara mengatasi permasalahan tersebut. (20 menit) 4. Galilah pendapat peserta tentang best practice pengelompokan jenis rincian belanja ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung serta penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dapat dikembangkan. (15 menit) 5. Persilakan kepada peserta untuk memberikan umpan balik atas topik yang dibahas. (5 menit) Kegiatan 4:

Tujuan :

Menyimpulkan hasil pembahasan topik penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta memahami cara penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut (10 menit): • • • • 78

Perbedaan belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Penggunaan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Cara penyusunan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung. Mengomentari praktik penusunan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak



langsung yang dikemukakan peserta dengan mengemukakan alternatif penyelesaian masalah serta mempertegas best practice penyusunan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung.

13.4. Ringkasan Materi 1. Pengertian Belanja Daerah Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. 2. Penggunaan Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan pengguanaan belanja daerah untuk urusan pilihan meliputi belanja untuk pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan perindustrian. 3. Belanja Langsung dan Tidak Langsung Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jenis Belanja Langsung dapat berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersamasama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan Unit Kerja atau aktivitas umum lainnya. Jenis belanja tidak langsung terdiri atas: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. 4. Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Dengan adanya nota kesepakatan yang ditandatangani kepala daerah dengan pimpinan DPRD, TAPD menyiapkan rancangan keputusan kepala daerah tentang pedoman penyusunan anggaran dalam hal ini 79



RKA SKPD untuk disampaikan kepada kepala daerah guna mendapat penetapan. Selanjutnya keputusan pedoman penyusunan anggaran tersebut disampaikan kepada kepala SKPD sebagai acuan dalam menyusun RKA SKPD. Selanjutnya kepala SKPD menyusun RKA SKPD yang terdiri atas anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Penyusunan belanja meliputi anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung. Penyusunan anggaran belanja langsung menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah (KPJMD), penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Sedangkan penyusunan anggaran belanja tidak langsung didasarkan pada data masa lalu, proyeksi belanja masa depan, dan kebijakan anggaran. Penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja langsung dan tidak langsung pemerintah daerah menggunakan formulir RKA SKPD belanja langsung dan belanja tidak langsung (RKA SKPD 2.1 dan RKA SKPD 2.2).

80


TOPIK 14

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD

Penyusunan Rancana Kerja dan Anggaran SKPD


Tujuan

Tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti materi ini adalah: • Peserta dapat mengetahui RKA SKPD dan hubungannya dengan dokumen anggaran daerah lainnya; • Peserta dapat mengetahui pendekatan yang digunakan dalam menyusun RKA SKPD; • Peserta dapat mengisi formulir RKA SKPD;


Program, kegiatan, kerangka pengeluaran jangka menengah, anggaran terpadu, anggaran berdasarkan prestasi kerja Kata Kunci

• • Metode

Media

Bahan Bacaan

Diskusi Latihan terstruktur

Infocus, Laptop, Powerpoint, whiteboard, spidol, formulir RKA SKPD dalam bentuk soft copy (MS excel).

• • •

•

82

• Curah pendapat Presentasi dengan powerpoint & • excel

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.




Kegiatan

83

1

Curah pendapat peserta tentang pemahaman RKA dan hubungannya dengan dokumen anggaran lainnya serta pemahaman tentang pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD (20 menit)

2

Memaparkan materi kursus: pengertian RKA, keterkaitan RKA dengan dokumen anggaran lainnya, pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD, pedoman penyusunan RKA SKPD, dan cara pengisian formulir RKA SKPD. (30 menit)

3

Kerja Kelompok Penyusunan RKA SKPD (75 menit)

4

Presentasi dan Diskusi hasil Kerja Kelompok Penyusunan RKA SKPD dilanjutkan dengan umpan balik (30 menit)

5




14.3. Pembelajaran Kegiatan 1:

Curah pendapat peserta tentang pemahaman RKA dan hubungannya dengan dokumen anggaran lainnya serta pemahaman tentang pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD.

Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami pendapat peserta tentang pengertian RKA dan hubungannya dengan dokumen anggaran lainnya serta pemahaman tentang pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD.


2. Tanyakan kepada peserta (15 menit) tentang : • Pengertian RKA? • Hubungan RKA dengan dokumen anggaran lainnya ? • Pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD ? Kegiatan 2:

Memaparkan materi kursus: pengertian RKA, keterkaitan RKA dengan dokumen anggaran lainnya, pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD, pedoman penyusunan RKA SKPD, dan cara pengisian formulir RKA SKPD.

Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan dapat memahami pengertian RKA, keterkaitan RKA dengan dokumen anggaran lainnya, pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD, pedoman penyusunan RKA SKPD, dan cara pengisian formulir RKA SKPD.

Menjelaskan kepada peserta tentang (60 menit): • • • • •

Pengertian RKA; Hubungan RKA dengan dokumen anggaran lainnya; Pendekatan dalam penyusunan RKA; Pedoman penyusunan RKA; Cara pengisian formulir RKA.

1. Setiap peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang diam, usahakan agar terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat. 2. Galilah pemahaman peserta tentang investasi daerah dan kerja sama pemda serta kemungkinan penerapannya ditempat kerja masing-masing peserta dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut (20 menit) : •

84

Perbedaan antara program dengan kegiatan



• • •

Anggaran apa saja yang harus disusun dalam RKA SKPD? Perbedaan antara indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan target kinerja ? Hubungan antara RKA dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya ?

Kegiatan 3: Kerja Kelompok Penyusunan DPA SKPD.

Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan mampu menyusun RKA SKPD.

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan latihan kelonpok penyusunan RKA SKPD dan membagi peserta ke dalam setiap kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 orang kemudian membagikan soal latihan. (5 menit) 2. Selanjutnya peserta membaca dan mengerjakan soal latihan (130 menit) dengan mengisi formulir (menggunakan microsoft office excel) : • RKA-SKPD 2.2.1 • RKA-SKPD 2.2 • RKA-SKPD 2.1 • RKA-SKPD 1

Kegiatan 4:

Tujuan :

Presentasi dan Diskusi hasil kerja kelompok penyusunan RKA SKPD dilanjutkan dengan umpan balik dari peserta. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan lebih memahami cara penyusunan RKA SKPD.

Menjelaskan kepada peserta tujuan presentasi dan diskusi hasil latihan kelompok penyusunan RKA SKPD dan memilih 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing (30 menit, setiap kelompok mempresentasikan paling lama 7 menit dan diskusi selama 10 menit. Selanjutnya setiap kelompok terpilih (dua kelompok) mempresentasikan hasil kerjanya (masing-masing menggunakan waktu paling lama 7 menit) dan dilanjutkan diskusi selama 10 menit. Dilanjutkan dengan umpan balik dari peserta selama 6 menit. Kegiatan 5: Tujuan :

85

Kesimpulan Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan memahami seluruh materi dalam topik ini.



Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut (15 menit) : 1. 2. 3. 4.

Penyusunan RKA SKPD dari latihan yang diberikan. Keterkaitan RKDPA dengan dokumen anggaran lainnya. Manfaat penyusunan RKA SKPD. Hasil presentasi kelompok (tunjukkan kesalahan dan koreksinya jika ada, demikian juga sebaliknya).

14.4. Ringkasan Materi 1. Pengertian dan Landasan Hukum Penyusunan RKA Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang termuat di dalam RPKD dan Renja SKPD. Sedangkan penyusunan anggaran merupakan bentuk pengalokasian sumberdaya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan jumlah anggaran yang diberikan pada SKPD untuk setiap program dan kegiatan, sehingga PPAS digunakan sebagai acuan besarnya anggaran dalam penyusunan RKA. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dalam rangka penyusunan RKA SKPD, terdapat beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan RKA SKPD, diantaranya: 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Pendekatan Penyusunan RKA SKPD Penyusunan RKA SKPD menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, pendekatan penganggaran terpadu, dan pendekatan penganggaran berdasar prestasi kerja. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan pada tahun berikutnya. Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan 86



antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 3. Pedoman Penyusunan RKA SKPD Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, Kepala Daerah paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan mengeluarkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD yang dibuat oleh Tim Aanggaran Pemerintah Daerah (TAPD), berfungsi sebagai acuan kepala SKPD dalam penyusunan RKA. Berdasarkan nota kesepakatan tentang kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD, TAPD menyiapkan rancangan keputusan kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Selanjutnya kepala daerah menetapkan pedoman penyusunan RKA-SKPD tersebut dan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan untuk kemudian dijadikan pedoman bagi kepada kepala SKPD menyusun RKA SKPD. Dalam menyusun RKA SKPD digunakan beberapa pendekatan dengan harapan RKA yang disusun berkesinambungan dan lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Di dalam menyusun RKA-SKPD harus memuat rincian program, kegiatan dan anggaran dari setiap SKPD. Pendapatan daerah yang dapat diangggarkan dalam RKA-SKPD adalah pungutan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang dipungut oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan belanja daerah yang dapat dianggarkan dalam RKA SKPD adalah belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, serta belanja pegawai yang tidak langsung yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Sedangkan belanja tidak langsung lainnya dianggarkan oleh sekretariat daerah. Proses Penyusuanan RKA SKPD Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD menyusun RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatanpendekatan tersebut, Kepala SKPD perlu melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan dua tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Formulir RKA SKPD mengikuti struktur dan klasifikasi APBD tersebut, sehingga dalam menyusun RKA SKPD diperlukan enam jenis dokumen penyusunan RKA. Dokumen penyusunan RKA yang harus disiapkan adalah sebagai berikut: Formulir RKA-SKPD 1 Formulir RKA-SKPD 2.1 Formulir RKA-SKPD 2.2 Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Formulir RKA-SKPD 3.1 Formulir RKA-SKPD 3.2

: Pendapatan : Belanja Tidak Langsung : Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan : Belanja Langsung Program dan per-Kegiatan : Penerimaan Pembiayaan : Pengeluaran Pembiayaan

Proses penyusunan RKA dilakukan berdasarkan urutan seperti digambarkan pada halaman selanjutnya. 87



Gambar 1. Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

1

Dari A. 2. Penyiapan Pedoman Penyusunan RKA SKPD

SE KDH tentang Penyusunan RKA SKPD

SE KDH tentang Penyusunan RKA SKPD

Penyusunan Rincian Anggaran Pendapatan

Penyusunan Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung

RKA SKPD 1

RKA SKPD 2.1

Mencakup: a. PPA untuk setiap program SKPD dan rencana pendapatan dan pembiayaan. b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SPKD dengan kinerja SKPD sesuai dengan SPM. c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD. d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD. e. Lampiran : - KUA - PPS - Kode rekening APBD - Format RKA-SKPD - Analisis standar belanja - Standar satuan harga

Penyusunan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Penyusunan Rincian Pengeluaran Pendapatan Daerah

Penyusunan Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah

RKA SKPD 3.1

RKA SKPD 3.2

(Program dan Kegiatan)

RKA SKPD 2.2.1

PenyusunanRekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung (Program dan Kegiatan)

RKA SKPD 2.2

{

Form RKA-SKPD 1 disiapkan hanya oleh SKPD Pemungut Pendapatan

2

}

{

RKA SKPD

Ke A. 4. Penyiapan Raperda APBD

RKA SKPD

Penyusunan Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung (Program dan Kegiatan)

Sumber: Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

88


Form RKA-SKPD 3.1 dan 3.2 disiapkan oleh SKPD yang bertindak sebagai SKPKD

}

TOPIK 15

PENYUSUNAN DPA SKPD DAN PPDK SERTA ANGGARAN KAS PEMDA

Penyusunan DPA SKPD dan PPDK Serta Anggaran Kas Pemda


Tujuan

Tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti materi ini adalah: • Peserta dapat mengetahui DPA dan hubungannya dengan dokumen anggaran daerah lainnya; • Peserta dapat mengisi formulir DPA SKPD dan DPA PPKD; • Peserta dapat menyusun anggaran kas pemda; • Peserta dapat membuat strategi manajemen kas pemda


Pendapatan, belanja, tolok ukur knerja, saldo kas minimum, pemanfaatan saldo kas Kata Kunci

• • Metode

• Curah pendapat Presentasi dengan powerpoint & • excel

Diskusi Latihan terstruktur

Infocus, Laptop, Powerpoint, whiteboard, spidol, formulir DPA dan anggaran kas. Media

Bahan Bacaan

90

• • • •

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Permendagri 13 Tahun 2006 jo 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.




Kegiatan

91

1

Curah pendapat peserta tentang pemahaman dokumen pelaksanaan anggaran dan hubungannya dengan dokumen anggaran lainnya serta pemahaman tentang anggaran dan manajemen kas (20 menit)

2

Memaparkan materi kursus: pengertian DPA, keterkaitan DPA dengan dokumen anggaran lainnya, cara pengisian DPA, pengertian anggaran kas dan manfaatnya, penyusunan anggaran kas Pemda, dan manajemen kas pemda (30 menit)

3

Kerja Kelompok Penyusunan DPA SKPD dan Anggaran Kas serta Manajemen Kas (100 menit)

4

Presentasi dan Diskusi hasil Kerja Kelompok Penyusunan DPA SKPD, Anggaran Kas, dan Manajemen Kas dilanjutkan dengan umpan balik (30 menit)

5




15.3. Penjelasan Kegiatan 1: Curah pendapat peserta tentang dokumen pelaksanaan anggaran dan hubungannya dengan dokumen anggaran lainnya serta pemahaman tentang anggaran dan manajemen kas. Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami pendapat peserta tentang dokumen pelaksanaan anggaran dan hubungannya dengan dokumen anggaran lainnya serta pemahaman tentang anggaran dan manajemen kas.


2. Tanyakan kepada peserta (20 menit) tentang: • Pengertian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)? • Hubungan DPA dengan dokumen anggaran lainnya? • Pengertian anggaran kas, sumber dan penggunaan kas pemda? • Manajemen kas pemda? Kegiatan 2:

Memaparkan materi kursus pengertian DPA, keterkaitan DPA dengan dokumen anggaran lainnya, cara pengisian DPA, pengertian anggaran kas dan manfaatnya, penyusunan anggaran kas Pemda, dan manajemen kas pemda.

Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan dapat memahami pengertian DPA, keterkaitan DPA dengan dokumen anggaran lainnya, cara mengisi DPA, pengertian anggaran kas dan manfaatnya, menyusun anggaran kas Pemda, dan manajemen kas pemda.

Menjelaskan kepada peserta tentang (45 menit): • • • • • •

Pengertian DPA; Hubungan DPA dengan dokumen anggaran lainnya; Cara mengisi formulir DPA; Pengertian dan manfaat anggaran kas pemda; Cara menyusun anggaran kas; dan Manajemen kas.

1. Setiap peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang diam, usahakan agar terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat. 2. Galilah pemahaman peserta tentang cara pengisian DPA SKPD dan DPA PPKD, penyusunan

92



anggaran kas pemda, dan manajemen kas daerah dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut (15 menit): • Anggaran apa saja yang harus dibuatkan DPA SKPD dan DPA PPKD? • Perbedaan antara indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan target kinerja? • Apa saja yang termasuk sumber dan penggunaan dana pemda? • Apa manfaat anggaran kas? • Bagaimana mengelola kas yang berlebih dari saldo kas minimum? Kegiatan 3 : Kerja Kelompok Penyusunan DPA SKPD, Anggaran Kas, dan Mengelola Kas Daerah. Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan memiliki keterampilan menyusun DPA SKPD, Anggaran Kas, dan Memahami cara mengelola kas..

Menjelaskan kepada peserta tujuan latihan penyusunan DPA SKPD dan membagi peserta ke dalam setiap kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 orang kemudian membagikan soal latihan. (5 menit) Selanjutnya peserta membaca dan mengerjakan soal latihan (95 menit) dengan mengisi formulir (menggunakan microsoft excel) : • • • • •

DPA-SKPD 2.2.1 DPA-SKPD 2.2 DPA-SKPD 2.1 DPA-SKPD 1 DPA-SKPD

Kegiatan 4 : Presentasi dan Diskusi hasil kerja kelompok penyusunan DPA SKPD dilanjutkan dengan umpan balik Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan lebih memahami cara penyusunan DPA SKPD, anggaran kas, dan manajemen kas

Menjelaskan kepada peserta tujuan presentasi dan diskusi hasil kerja kelompok penyusunan DPA SKPD, anggaran kas, dan manajemen kas. Kemudian pilih 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing (30 menit, setiap kelompok mempresentasikan paling lama 7 menit dan diskusi selama 10 menit. Selanjutnya setiap kelompok terpilih (dua kelompok) mempresentasikan hasil kerjanya (masing-masing menggunakan waktu paling lama 7 menit) dan dilanjutkan diskusi selama 10 menit untuk dua kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan umpan balik selama 6 menit. 93



Kegiatan 5 : Tujuan :

Kesimpulan Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan memahami seluruh materi dalam topik ini.


Penyusunan DPA SKPD dari latihan yang diberikan. Keterkaitan DPA dengan dokumen anggaran lainnya. Manfaat penyusunan anggaran kas pemda. Pentingnya manajemen kas.

15.4. Ringkasan Materi 1. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Di dalam Permendagri RI nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan DPA ialah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Di dalam Permendagri RI Nomor 59 tahun 2007 yang harus menyusun DPA adalah SKPD dan PPKD. Rancangan DPA-SKPD memuat: tahun anggaran, identitas organisasi, program dan kegiatan, sasaran yang hendak dicapai, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan. Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan mekanisme peraturan perundangundangan, dijadikan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Penyusunan rancangan DPA pada dasarnya bertujuan untuk memberikan tuntunan dan panduan tentang tata cara yang harus diperhatikan dalam menyusun dokumen sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Setelah menerima surat edaran dari PPKD tentang penyusunan DPA SKPD, Kepala SKPD menyiapkan dokumen rancangan DPA-SKPD dan disampaikan kepada PPKD paling lama 6 hari kerja terhitung sejak tanggal surat edaran yang disampaikan oleh PPKD. Adapaun dokumen yang perlu disusun adalah sebagai berikut : DPA-SKPD, DPA-SKPD 1, DPA-SKPD 2.1, DPA-SKPD 2.2, dan DPA-SKPD 2.2.1. 2. ANGGARAN KAS PEMDA Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu kurun waktu yang akan datang. Pada umumnya periode anggaran kas Pemda selama setahun terhitung 1 Januari – 31 Desember. 94



Penyusunan anggaran kas di pemerintah daerah pada dasarnya mengikuti pedoman dan struktur organisasi yang berlaku di daerah tersebut. Karena anggaran kas berhubungan erat dengan fungsi bendahara, yakni satuan yang bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang, maka pelaksana fungsi tersebut (BUD) bertugas menyusun rencana aliran kas ke depan. Tujuan penyusunan anggaran kas secara umum adalah untuk: 1. Menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian. 2. Memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh pendapatan dari bunga, dari kelebihan kas yang dimiliki. 3. Meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi dengan melakukan sentralisasi. 4. Mengurangi mitigasi bank. 5. Meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas. 6. Menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban jangka pendek. Sumber anggaran kas, yaitu penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan daerah lainnya. Sedangkan penggunaan kas diakibatkan oleh: belanja daerah, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran daerah lainnya. MANAJEMEN KAS DAERAH Manajemen kas daerah didefinisikan sebagai strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas daerah jangka pendek dan saldo kas secara efektif, baik secara internal maupun dalam hubungan pemda dengan pihak luar. Manajemen kas daerah adalah praktik dan teknik yang dirancang untuk mempercepat dan mengontrol penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas caracara pembayaran, dan menghilangkan saldo kas menganggur. Strategi manajemen kas yang dilaksanakan BUD harus dapat memastikan: 1. Pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau 2. Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Manfaat lainnya dari penyusunan anggaran kas adalah disamping berguna untuk process dan back control tetapi yang tak kalah pentingnya dapat digunakan sebagai forward control. Berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan kas, PP 39/2007 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman dan dapat menempatkan Uang Daerah yang dapat menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.

95


TOPIK 16

STUDI KASUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD

Studi Kasus Perencanaan dan Penganggaran SKPD


Tujuan

Tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti materi ini adalah: • Peserta dapat mengetahui kondisi riil dan permasalahan yang dihadapi suatu daerah; • Peserta dapat merencanakan program dan kegiatan SKPD beserta indikator kinerjanya; • Peserta dapat menyusun skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan; • Peserta dapat mengetahui keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran daerah; • Peserta dapat mengetahui implementasi pemanfaatan ASB dan plafon anggaran dalam menyusun anggaran; • Peserta dapat menyusun anggaran berbasis kinerja melalui penyusunan RKA SKPD.


Permasalahan, perencanaan, RKA, ASB, plafon anggaran Kata Kunci

Metode

• • •

Pemaparan Materi Kerja kelompok Presentasi dan Diskusi

LCD Projector, Laptop, Powerpoint, whiteboard, spidol, formulir RKA. Media

Bahan Bacaan

97

• • •

UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Permendagri 13 Tahun 2006 jo 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.




Kegiatan

1

Kegiatan 1 Pemaparan studi kasus, pembagian kelompok kerja, dan keluaran yang diharapkan (20 menit)

2

Kerja Kelompok Penyusunan Perencanaan Daerah, Penentuan Skala Prioritas, dan Penyusunan RKA SKPD (200 menit)

3

Presentasi hasil kerja kelompok Penyusunan Perencanaan Daerah, Penentuan Skala Prioritas, dan Penyusunan RKA SKPD dilanjutkan dengan Diskusi (75 menit)

4

98

Umpan Balik dan Kesimpulan (20 menit)



16.3. Penjelasan Kegiatan 1: Pemaparan materi studi kasus, penjelasan tugas setiap kelompok kerja, pembagian kelompok kerja, dan keluaran yang diharapkan dari pembahasan studi kasus tersebut. Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dapat mengetahui isi studi kasus, anggota kelompoknya beserta tugasnya, dan keluaran yang harus dihasilkan dari kelompok kerjanya.

1. Menjelaskan kepada peserta tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam topik ini. (7 menit).

2. Menjelaskan tugas setiap kelompok dan membuat kelompok kerja yang anggotanya antara 4-5 orang peserta. (7 menit) 3. Menjelaskan keluaran yang diharapkan dari penugasan studi kasus ini. (6 menit)

Kegiatan 2:

Tujuan :

Kerja Kelompok Penyusunan Perencanaan Daerah, Penentuan Skala Prioritas, dan Penyusunan RKA SKPD. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan memiliki keterampilan menyusun perencanaan daerah, menentukan skala prioritas, dan penyusunan RKA SKPD.

1. Setelah peserta bergabung dengan kelompoknya masing-masing, fasilitator membagikan soal studi kasus beserta kertas kerjanya kepada setiap peserta. Peserta membaca studi kasus dan mengerjakannya dengan menggunakan kertas kerja yang ada dalam microsoft office excel selama 200 menit. Kertas kerja yang harus disiapkan dalam excell adalah RKA SKPD untuk belanja langsung (RKA SKPD 2.2.1), minimal 5 sheet. 2. Setiap peserta diminta untuk berkontribusi dalam kerja kelompok. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang diam, usahakan agar terjadi keseimbangan dalam bekerja. 3. Siapkan kemungkinan program, kegiatan, dan SKPD penanggungjawab dari penyelesaian kasus tersebut. Misalnya:

99



Program

Kegiatan

Nama SKPD

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Dinas Kesehatan Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Dinas Kesehatan

Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Dinas PU

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (MCK)

Dinas PU

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

Dinas PU

4. Siapkan analisa standar belanja dan plafon anggaran. Berikan data yang relevan dengan permintaan kelompok. Standar harga ditentukan sendiri oleh peserta berdasarkan harga yang berlaku. Berikut ini disiapkan ASB dan Plafon Anggaran untuk sebagian kegiatan yang kemungkinan direncanakan dan dianggarkan:

Kegiatan Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

ASB

Plafon Anggaran

Rp500.000,-/m

Rp 150.000.000,-

Rp12.500.000,-/unit

Rp 100.000.000,-

Rp1.000.000,-/macam

Rp 150.000.000,-

Rp25.000,-/jam/org

Rp 30.000.000,-

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Rp10.000,-/m2

Rp 90.000.000,-

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

Rp150.000,-/m

Rp 100.000.000,-

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (MCK) Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit Penyuluhan Penciptaan Lingkungan Sehat

5. Perhatikan penyusunan RKA setiap kelompok, apakah tidak ada yang melebihi ASB dan plafon anggaran. Kalau ada yang melebihi, ingatkan mereka untuk mematuhi batas atas anggaran tersebut.

100



Kegiatan 3:

Tujuan :

Presentasi hasil kerja kelompok Penyusunan Perencanaan Daerah, Penentuan Skala Prioritas, dan Penyusunan RKA SKPD dilanjutkan dengan Diskusi. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan lebih terampil dalam menyusun Perencanaan Daerah, Penentuan Skala Prioritas, dan Penyusunan RKA SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan presentasi dan diskusi hasil kerja kelompok Penyusunan Perencanaan Daerah, Penentuan Skala Prioritas, dan Penyusunan RKA SKPD. Kemudian pilih kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing (75 menit, setiap kelompok mempresentasikan paling lama 10 menit dan setelah itu diskusi selama 20 menit. Selanjutnya komentari hasil presentasi seluruh kelompok dan tunjukkan kegunaan ASB dan plafon anggaran untuk menilai efisiensi anggaran kegiatan yang sama pada setiap kelompok. (15 menit) Kegiatan 4: Tujuan :

Umpan Balik dan Kesimpulan. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan memahami seluruh materi dalam topik ini.

1. Meminta kepada peserta untuk melakukan umpan balik dan pelajaran apa yang bisa ditarik dari studi kasus ini. (10 menit) 2. Buatlah kesimpulan dari pembahasan studi kasus ini menyangkut (10 menit): • Proses perencanaan. • Prioritisasi perencanaan. • Penentuan indikator kinerja. • Penyusunan RKA. • Peranan ASB dan Plafon anggaran. • Keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran. Deskripsi Kasus Berikut ini disajikan beberapa kondisi objektif Desa AAA Kabupaten XYZ: Kepadatan penduduk pada Desa ini relatif lebih padat daripada Desa lainnya di kabupaten XYZ. Dengan kepadatan penduduk ini menimbulkan berbagai masalah, baik masalah kesehatan, pendidikan, dan berbagai permasalahan lainnya. Terkait dengan permasalahan kesehatan, pada akhir-akhir ini, di Desa AAA sering terjadi penyakit diare, penyakit kulit (gatal-gatal), dan deman berdarah yang tidak jarang menyebabkan kematian. Hal ini akan lebih parah jika terjadi pada musim hujan. Meskipun terjadi banyak masyarakat yang menderita penyakit namun masih ada keengganan masyarakat ke pustu atau puskesmas terdekat untuk berobat. Menurut pendapat sebagian masyarakat, keengganan 101



pergi berobat ke pustu atau puskemas karena dirasakan lambatnya pelayanan dan seringnya kehabisan obat serta seringnya dilayani oleh hanya perawat. Dokter hanya sekali-sekali ada bertugas di puskesmas. Akibatnya, masyarakat lebih suka berobat secara tradisional. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat Desa AAA secara rata-rata masih relatif miskin sehingga secara ekonomi, mereka tidak mampu memperbaiki atau memelihara lingkungannya dengan baik. Selama ini perbaikan lingkungan dibiayai oleh pemerintah daerah dan bantuan LSM. Pada awal tahun 2014 telah di bangun 10 Unit MCK untuk mengatasi kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan MCK. Sumber dana Pembangunan MCK tersebut berasal dari APBD Kabupaten XYZ dan telah menelan biaya sebesar Rp. 150.000.000,-. Sampai saat ini pembangunan MCK tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan telah banyak digunakan. Meskipun demikian, disadari masih kurangnya MCK tersebut dan tidak ada inisiatif dari masyarakat untuk membangun sendiri MCK. Akibat kekurang mampuan ekonomi masyarakat Desa AAA secara rata-rata dan pengetahuan tentang pentingnya hidup sehat menyebabkan sampah buangan rumah tangga berserakan dimana-mana dan tidak ada yang mengurusnya. Sampai sekarang Pemerintah Daerah belum membangunkan atau mengangkat sampah rumah tangga dari Desa AAA karena belum menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah daerah beranggapan bahwa sebagian besar sampah Desa AAA lebih banyak yang bisa didaur ulang (sekitar 90%) sehingga pemda berharap, masyarakat Desa AAA bisa mengelola sendiri sampahnya, bahkan bisa dijadikan pupuk tanaman. Selain itu, di Desa ini sering terjadi banjir jika musim hujan. Hal ini disebabkan karena belum adanya drainase yang memadai. Akibat lainnya pembuangan air kotoran rumah tangga tidak tersalur dengan baik dan sebagian besar pembuangan tersebut dilakukan di bawah rumah dan di samping rumah penduduk (comberan). Pada umumnya masyarakat di Desa AAA menggunakan air sumur dan air hujan untuk mandi dan mencuci. Sedangkan untuk minum dan memasak menggunakan air sumur. Air PDAM belum masuk ke Desa ini. Berdasarkan informasi tersebut di atas, 1. Susunlah program dan kegiatan tahun 2015 yang dapat dilakukan beserta SKPD yang bertanggungjawab untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Desa AAA kabupaten XYZ. 2. Buatlah indikator kinerja (masukan, keluaran, dan hasil) atas program dan kegiatan tersebut pada jawaban pertanyaan 1! 3. Dari sekian banyak program dan kegiatan tersebut, pilihlah tiga kegiatan prioritas yang diharapkan bisa segera menyelesaikan masalah yang dihadapi Desa AAA! Jawaban tersebut disertai dengan alasan yang rasional. 4. Dari tiga kegiatan prioritas tersebut, pilihlah dua kegiatan untuk dibuatkan RKA 2015 (silakan menyerahkan dua nama kegiatan tersebut kepada fasilitator/instruktur dan mintalah informasi tentang plafon anggaran dan analisis standar belanja berkaitan dengan kedua kegiatan tersebut). Sebaiknya kedua kegiatan tersebut terdiri atas kegiatan fisik (pembangunan atau pengadaan) dan kegiatan non fisik. 102


TOPIK 17

PINJAMAN DAN OBLIGASI DAERAH


Tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti materi ini adalah: • Dasar hukum dan pengertian pinjaman daerah, jenis-jenis pinjaman daerah dan kriterianya, prinsip umum pinjaman daerah, sumber-sumber pinjaman daerah, persyaratan pinjaman daerah, prosedur pinjaman daerah, batas maksimal defisit APBD dan kumulatif pinjaman daerah. • Pengertian obligasi daerah, implementasi obligasi daerah di Indonesia, dasar hukum obligasi daerah, karakteristik obligasi daerah, kegiatan yang dapat dibiayai obligasi daerah, pihak-pihak yang terkait dengan obligasi daerah, dan proses penerbitan obligasi daerah


Pinjaman daerah, obligasi daerah, prosedur pinjaman daerah, debt service covered ratio Kata Kunci

Metode

• •

Presentasi dengan powerpoint Diskusi

Infocus, Laptop, Powerpoint, whiteboard, spidol Media

Bahan Bacaan

•

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

•

UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

•

UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan

•

UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai Pinjaman Daerah.

•

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

•

PP 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

•

PP 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

•

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2011 Tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan

•

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

•

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

•

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

•

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan

•

Paket Peraturan Ketua Bapepam dan LK terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu:

Daerah

Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pemerintahan Daerah;

Pertanggungjawaban Obligasi Daerah; •

Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah,

•

Peraturan Nomor VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran

•

Peraturan Nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang

•

Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam

•

Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka

•

Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam

Umum Obligasi Daerah, Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, Penawaran Umum Obligasi Daerah, dan Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Pinjaman dan Obligasi Daerah


Kegiatan

105

1

Curah pendapat peserta tentang pengertian pinjaman daerah, jenis-jenis pinjaman daerah dan kriterianya, prinsip umum pinjaman daerah, sumber-sumber pinjaman daerah, pengertian obligasi daerah, karakteristik obligasi daerah, proses penerbitan obligasi daerah (35 menit)

2

Pemaparan materi kursus: dasar hukum dan pengertian pinjaman daerah, jenis-jenis pinjaman daerah dan kriterianya, prinsip umum pinjaman daerah, sumber-sumber pinjaman daerah, persyaratan pinjaman daerah, prosedur pinjaman daerah, batas maksimal deficit APBD dan kumulatif pinjaman daerah, pengertian obligasi daerah, implementasi obligasi daerah di Indonesia, dasar hukum obligasi daerah, karakteristik obligasi daerah, kegiatan yang dapat dibiayai obligasi daerah, pihak-pihak yang terkait dengan obligasi daerah, proses penerbitan obligasi daerah (60 menit)

3

Diskusi tentang praktik pinjaman daerah dan obligasi daerah dilanjutkan dengan umpan balik dari peserta. (75 menit)

4





Tujuan :

Curah pendapat peserta tentang pemahaman pengertian pinjaman daerah, jenis-jenis pinjaman daerah dan kriterianya, prinsip umum pinjaman daerah, sumber-sumber pinjaman daerah, pengertian obligasi daerah, karakteristik obligasi daerah, proses penerbitan obligasi daerah. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami pendapat peserta tentang pengertian pinjaman daerah, jenis-jenis pinjaman daerah dan kriterianya, prinsip umum pinjaman daerah, sumber-sumber pinjaman daerah, pengertian obligasi daerah, karakteristik obligasi daerah, proses penerbitan obligasi daerah.

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam topik ini. (5 menit) 2. Tanyakan kepada peserta (30 menit) tentang: • Pengertian pinjaman daerah, • Jenis-jenis pinjaman daerah dan kriterianya, • Prinsip umum pinjaman daerah, • Sumber-sumber pinjaman daerah, • Pengertian obligasi daerah, • Karakteristik obligasi daerah, • Proses penerbitan obligasi daerah. Kembangkan pertanyaan yang lebih menarik agar peserta mau berpartisipasi. Kegiatan 2:

Tujuan :

106

Memaparkan materi kursus: dasar hukum dan pengertian pinjaman daerah, jenis-jenis pinjaman daerah dan kriterianya, prinsip umum pinjaman daerah, sumber-sumber pinjaman daerah, persyaratan pinjaman daerah, prosedur pinjaman daerah, batas maksimal defisit APBD dan kumulatif pinjaman daerah, pengertian obligasi daerah, implementasi obligasi daerah di Indonesia, dasar hukum obligasi daerah, karakteristik obligasi daerah, kegiatan yang dapat dibiayai obligasi daerah, pihak-pihak yang terkait dengan obligasi daerah, proses penerbitan obligasi daerah. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan dapat memahami dasar hukum dan pengertian pinjaman daerah, jenis-jenis pinjaman daerah dan kriterianya, prinsip umum pinjaman daerah, sumber-sumber pinjaman daerah, persyaratan pinjaman daerah, prosedur pinjaman daerah, batas maksimal deficit APBD dan kumulatif pinjaman daerah, pengertian obligasi daerah, implementasi obligasi daerah di Indonesia, dasar hukum obligasi daerah, karakteristik obligasi daerah, kegiatan yang dapat dibiayai obligasi daerah, pihak-pihak yang terkait dengan obligasi daerah, proses penerbitan obligasi daerahketerkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, dan siklus anggaran daerah.



1. Menjelaskan kepada peserta tentang (50 menit): • Dasar hukum dan pengertian pinjaman daerah, • Jenis-jenis pinjaman daerah dan kriterianya, • Prinsip umum pinjaman daerah, • Sumber-sumber pinjaman daerah, • Persyaratan pinjaman daerah, • Prosedur pinjaman daerah, • Batas maksimal deficit APBD dan kumulatif pinjaman daerah, • Pengertian obligasi daerah, • Iimplementasi obligasi daerah di Indonesia, • Dasar hukum obligasi daerah, karakteristik obligasi daerah, • Kegiatan yang dapat dibiayai obligasi daerah, • Pihak-pihak yang terkait dengan obligasi daerah, • Proses penerbitan obligasi daerah. 2.

Kegiatan 3:

Tujuan :

Beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau berdiskusi terkait dengan pembahasan materi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang diam, usahakan agar terjadi keseimbangan dalam bertanya dan memberi pendapat. (10 menit) Menggali pemahaman peserta tentang praktik pinjaman daerah dan obligasi daerah yang terjadi di pemerintah daerah asal peserta dilanjutkan dengan umpan balik. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami praktik perencanaan dan penganggaran di beberapa pemerintah daerah dan mencoba mencarikan solusi atas kelemahan jika ada; dan menggali best practice perencanaan dan penganggaran.

1. Buat kelompok yang pesertanya terdiri atas 4-5 orang. 2. Tanyakan kepada peserta tentang praktik perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah peserta? (15 menit) • Bagaimana proses pinjaman daerah dan obligasi daerah serta peruntukannya yang selama ini anda ketahui di tempat kerja atau di daerah anda ? • Apa kelemahan yang anda ketahui dari proses pinjaman daerah dan obligasi daerah yang selama ini diterapkan di tempat kerja anda ? • Bagaimana mengatasi kelemahan yang dihadapi dari proses pinjaman daerah dan obligasi daerah ? 3. Pilih dua kelemahan dalam pinjaman daerah dan obligasi daerah penganggaran yang terjadi di pemda asal peserta dan galilah pendapat peserta lainnya tentang kemungkinan cara mengatasi kelemahan tersebut. (5 menit) 4. Galilah pendapat peserta tentang best practice pinjaman daerah dan obligasi daerah yang dapat dikembangkan. (5 menit) 5. Persilakan kepada peserta untuk memberikan umpan balik atas topik yang dibahas. (5 menit)

107



Kegiatan 4: Tujuan :

Menyimpulkan hasil pembahasan topik investasi daerah dan obligasi daerah. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta memahami perbedaan perencanaan dan penganggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, siklus anggaran daerah yang benar.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut (10 menit) : • • • •

Perbedaan pinjaman daerah dengan obligasi daerah. Persyaratan pinjaman daerah. Batas maksimal pinjaman daerah. Kegiatan yang dapat dibiayai obligasi daerah.

17.4. Ringkasan Materi A. PINJAMAN DAERAH 1. Pengantar Penyediaan infrastruktur daerah membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan seringkali tidak dapat dipenuhi dari PAD maupun dana perimbangan, sehingga dibutuhkan alternatif sumber pembiayaan. Alternatif pembiayaan tersebut diharapkan akan membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal, sehingga Daerah tidak selalu tergantung kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah melalui mekanisme Pinjaman Daerah. 2. Dasar Hukum dan Pengertian Pinjaman Daerah Beberapa peraturan perundang undangan mengatur mengenai Pinjaman Daerah, diantaranya: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. 3. UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai Pinjaman Daerah. 4. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 5. PP 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. 6. PP 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daearah. 7. PP2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah. 8. PP 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

108



3. Jenis-Jenis Pinjaman Daerah Sebagaimana diatur dalam PP 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, jenis-jenis pinjaman daerah, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Khusus untuk pinjaman jangka panjang berupa obligasi daerah dibatasi hanya untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut. 4. Prinsip Umum Pinjaman Daerah Dalam PP 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, prinsip umum pinjaman daerah adalah sebagai berikut: 1. Yang memberi kewenangan pemberian pinjaman pemerintah kepada pemda adalah Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN); 2. Pemda dapat melakukan pinjaman daerah dengan melakukan inisiatif sendiri sepanjang sesuai dengan k etentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah; dan 4. Pemda dapat meneruskan pinjaman daerah sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintahan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. 5. Sumber-Sumber Pinjaman Daerah Pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam PP 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. 6. Persyaratan Pinjaman Daerah Dalam melakukan pinjaman daerah, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan berikut ini: 1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. 2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) yang ditetapkan Pemerintah yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima). Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman. 3. Dalam hal pinjaman daerah diajukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah. 4. Untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

109



Penghitungan Debt Service Coverage Ratio/DSCR dengan rumus sebagai berikut:

{PAD + DAU +(DBH-DBHDR)} - BW

DSCR =

≥ 2,5

Pokok pinjaman + Bunga + BL

7. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH Berdasarkan PP 30/2011 tentang Pinjaman Daerah, sumber pinjaman daerah adalah pemerintah, pemerintah daerah lain, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan masyarakat. Mekanisme prosedur pinjaman daerah dapat dilihat pada gambar berikut. Prosedur pinjaman melalui perbankan

PEMDA 1. Pemda merencanakan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman perbankan dan menyiapkan proposal pinjaman

MENDAGRI 4. Mendagri melakukan koordinasi dengan Menkeu

MENKEU 5. Menkeu dan Mendagri berkoordinasi dalam memberikan pertimbangan

6. Mendagri memberikan pertimbangan

2. Pemda meminta persetujuan DPRD 3. Pemda menyampaikan rencana pinjaman kepada Mendagri untuk mendapat pertimbangan 7. Pemda mengajukan usulan pinjaman kepada perbankan setelah mendapat persetujuan Mendagri

110


PERBANKAN 8. Perbankan melakukan penilaian atas usulan pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Persetujuan Pinjaman 10.Penandatanganan Perjanjian Pinjaman


Prosedur pinjaman melalui PIP

Persiapan di Daerah

1. Proyek yang diusulkan telah masuk pada RPJMD 2. Memastikan bahwa perencanaan proyek telah diselesaikan (DED, Master Plan) 3. Status tanah proyek milik Pemda yang dibuktikan dengan sertifikat 4. Adanya peranan pendanaan dari APBD atas pembangunan proyek 5. Adanya persetujuan dari DPRD atas rencana pinjaman

Pengajuan Usulan Pinjaman ke PIP

1. Pemda mengajukan surat permohonan kepada Kepala PIP 2. Pembahasan teknis antara Pejabat Teknis Pemda dan PIP 3. Presentasi kepala daerah di PIP (sangat dianjurkan pimpinan DPRD diikutsertakan) 4. Pemda menyampaikan proposal, studi kelayakan dan dokumen pendukung berdasarkan surat dari PIP 5. Tim Analisis PIP melakukan penilaian kelayakan Proyek 6. PIP meminta analisis keuangan Pemda kepada DJPK

Perstujuan Pinjaman

1. Tim Analisis menyampaikan hasil analisa untuk mendapat persetujuan diterima/ditolak dari: • Kepala PIP untuk pinjaman sebesar Rp. 0 - 100 Milyar dengan jangka waktu 0 s.d 5 tahun • Dewan Pengawas untuk pinjaman Rp. 100 Milyar hingga 500 Milyar dengan jangka waktu 0 s.d 5 tahun • Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP) untuk pinjaman lebih dari 500 Milyar dengan jangka waktu diatas 10 tahun

Persiapan di Daerah

2. Penyampaian indicative offer kepada Pemda 3. Persetujuan Pemda terhadap indicative offer yang ditawarkan PIP 4. Persetujuan pinjaman 5. Penandatanganan perjanjian pinjaman

Syarat Efektif Pinjaman

1. Perda tentang Pinjaman Daerah 2. Surat Pernyataan Kepala Daerah bersedia dipotong DAU dan/atau DBH secara langsung 3. Surat Kuasa Daerah kepada Dirjen Perimbangan Keuangan untuk mekalukan pemotongan DAU dan/atau DBH 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM ) dari Kepala Daerah 5. Legal opinion dari Biro/Kabag Hukum Pemda 6. Penyaluran Dana Pinjaman

111



Prosedur pinjaman melalui on lending

LENDER

BAPPENAS

PEMDA

MENKEU 1. Menteri menyusun kebijakan fiskal.

4. Menteri Perencanaan menyusun Rencana Pemanfaatan PLN. PP 10 pasal 10. 6. Menteri Perencanaan melakukan Penilaian Kelayakan Kegiatan. PP 10 pasal 13 ayat 1. 7. Hasil Penilaian dituangkan dalam DRPLN-JM. PP 10 pasal 13 ayat 3.

2. Proyeksi Kebutuhan Pinjaman Pemda dan menetapkan Peta Kafis Daerah. FP 30 pasal 19 ayat 1 a. 5. Pemda mengusulkan kegiatan ke Menteri Perencanaan. PP 10 pasal 12 ayat 3.

3. Menteri menyusun Batas Maksimal PLN PP 10 pasal 9 ayat 1.

8. Pemda meningkatkan kesiapan kegiatan yang lebih tercantum dalam DRPLN-JM. PP 10 pasal 14 ayat 1.

9. Menteri Perencanaan melakukan penilaian pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan. PP 10 pasal 14 ayat 2.

KOMITMEN PENDANAAN

10. Menteri Perencanaan menyusun DRPLN. PP 10 pasal 14 ayat 3. 14. Menteri Perencanaan menyampaikan Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri. PP 10 pasal 5 ayat 1.

11. Pemda mengajukan Usulan Pembiayaan/Usulan Pinjaman dengan melampirkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. PP 30 pasal 18 ayat 2 dan PP 10 pasal 19 ayat 1.

12. Menteri melakukan penilaian usulan Pinjaman Daerah. PP 30 pasal 19 ayat 1, PP 10 pasal 21 ayat 1. 13. Menteri menyetujui atau menolak Usulan Pinjaman Daerah. PP 30 pasal 20 ayat 1 15. Menteri menetapkan PLN yang akan diteruspinjamkan kepada Pemda dan BUMN dan dihibahkan kepada Pemda. PP 10 pasal 22 ayat 1. 16. Menteri atau pejabat yang diberi kuasa melakukan perundingan. PP 10 pasal 31 ayat 1. 17. Perjanjian PLN ditandatangani. PP 10 pasal 32. 18. Perjanjian peneruspinjaman PLN. PP 30 pasal 22 s.d. 24, PP 10 pasal 34. 19. Menteri mengalokasikan dalam APBN. PP 30 pasal 26. PP 10 pasal 39 ayat 2.

21. Pemda membayar kewajiban pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat. PP 30 pasal 51 s.d. 54.

20. Menteri melakukan penyaluran pinjaman kepada Pemda. PP 30 pasal 29 s.d. 31, PP 10 pasal 40 ayat 1. 22. Menteri melakukan penatausahaan Pemberian Pinjaman kepada Pemda. PP 30 pasal 55 ayat 1. 23. Menteri membayar kewajiban pinjaman ke Lender. PP 10 pasal 41. 24. Menteri menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai SAP. PP 30 pasal 57 ayat 1. 25. Sanksi Pemotongan DAU/DBH. PP 30 pasal 64 ayat 2. 26. Menteri melakukan Monev. PP 30 pasal 56. 27. Publikasi Informasi Pinjaman. PP 10 pasal 82.

112



8. Batas Maksimal Defisit APBD dan Kumulatif Pinjaman Daerah Dalam rangka prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal nasional, Menteri Keuangan setiap bulan Agustus menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah. Untuk APBD TA 2013, telah ditetapkan PMK, No. 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013. B. OBLIGASI DAERAH 1. Pengertian Obligasi Daerah Obligasi Daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan Pinjaman Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut sehingga tidak ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah. Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 2. Dasar Hukum Obligasi Daerah Pemerintah pusat mendorong dan menfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Obligasi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif berbasis pinjaman daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengatur mengenai Obligasi Daerah, yaitu: • • • • •

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah; Paket Peraturan Ketua Bapepam dan LK terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu:

3. Karakteristik Obligasi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, mengamanatkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan merupakan jenis obligasi pendapatan (revenue bonds).Kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun demikian tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh (full cost recovery). Peraturan yang sama juga mengamanatkan bahwa apabila kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda maka pembayaran dilakukan dari APBD.

113



Secara khusus, Obligasi Daerah memiliki karakteristik (PP No. 30/2011) sebagai berikut: • • • • •

Berjangka waktu sekitar 5 tahun atau lebih; Diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri; Dikeluarkan dalam mata uang rupiah; Hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan Penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat; dan Nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi daerah pada saat diterbitkan.

4. Pihak-pihak Yang Terkait Dengan Obligasi Daerah Secara umum, pihak-pihak/institusi yang terlibat dengan obligasi daerah dapat dilihat pada gambar berikut: REGULATOR

EMITEN

PEMEGANG EFEK

DEPARTEMEN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

INVESTOR

BAPEPAM LK DJPK

PROFESI PENUNJANG

PERUSAHAAN EFEK SELF REGULATORY ORGANIZATIONS (SRG)

AKUNTAN PUBLIK

PENJAMIN EMISI EFEK

NOTARIS

PERANTARA PEDAGANG EFEK LEMBAGA KLIRING & PENJAMINAN

KONSULTAN HUKUM

MANAJER INVESTASI PERUSAHAAN PENILAI

BURSA EFEK LEMBAGA PENYIMPANAN & PENYELESAIAN

PIHAK LAIN YANG TERLIBAT

LEMBAGA PENUNJANG BIRI ADMINISTRASI EFEK KUSTODIAN

LEMBAGA PEMERINTAH EFEK PENYEDIA PENGUATAN KREDIT

WALI AMANAT

5. Proses Penerbitan Obligasi Daerah Secara umum, proses penerbitan obligasi daerah adalah sebagai berikut:

114


PENASIHAT INVESTASI


Mekanisme Alur Proses Penerbitan

Persiapan di Daerah

1. Kepala Daerah membentuk tim persiapan 2. Tim persiapan menyiapkan kegiatan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah 3. Kepala Daerah meminta persetujuan prinsip DPRD

Persetujuan Prinsip Menkeu

1. Kepala daerah mengajukan surat usulan penerbitan obligasi daerah kepada Menkeu c.q. DJPK.

Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 111/ PMK.07/2012)

2. DJPK melakukan penilaian administrasi dan keuangan. 3. DJPK memperhatikan pertimbangan DJPU atas penilaian administrasi terhadap kesiapan unit pengelola obligasi. 4. DJPK a.n. Menkeu memberikan persetujuan/ penolakan atas rencana Penerbitan Obligasi Daerah.

Pra-registrasi & registrasi di Bapepam I.K

1. Pemberian mandat kepada penjamin emisi efek. 2. Penunjukan lembaga dan profesi penunjang. 3. Due Diligence. 4. Pemeringkatan. 5. Penetapan struktur Obligasi Daerah. 6. Persiapan Dokumen, pembuatan perjanjian pendahuluan dengan BEI dan KSEI serta pengajuan pernyataan pendaftaran.

Persiapan di Daerah

7. Pemasaran Obligasi & penentuan tingkat bunga. 8. Pembentukan sindikasi. 9. Pernyataan efektif.

Penawaran Umum

1. Pencetakan dan pendistribusian prospektus dan formulir. 2. Penawaran dan penjatahan 3. Pembelian dan pendistribusian Obligasi Daerah. 4. Laporan passar perdana dan pencatatan di bursa efek. 5. Laporan keterbukaan informasi.

115


Diatur dalam Peraturan Pasar Modal

TOPIK 18

DANA CADANGAN

Dana Cadangan


Tujuan

Tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti materi ini adalah: • Peserta dapat mengetahui pengertian dana cadangan; • Peserta dapat mengetahui persyaratan pembentukan dana cadangan; • Peserta dapat mengetahui sumber dan penempatan dana cadangan; • Peserta dapat mengetahui cara mengelola dana cadangan; dan • Peserta dapat mengetahui cara mencairkan dana cadangan.


Pembentukan dana cadangan, sumber dana cadangan, penempatan dana cadangan, pengelolaan dana cadangan. Kata Kunci

Metode

• • •




117

• •

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Permendagri 13 Tahun 2006 jo 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


Dana Cadangan


Kegiatan

118

1

Curah pendapat peserta tentang pengertian pembentukan, sumber, dan penempatan dana cadangan (35 menit)

2

Memaparkan materi kursus: pengertian, pembentukan, sumber, penempatan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan. (60 menit)

3

Diskusi tentang praktik pembentukan dan pengelolaan dana cadangan dari pemerintah daerah peserta dilanjutkan dengan umpan balik. (75 menit)

4



Dana Cadangan


Tujuan :

Curah pendapat peserta tentang pembentukan, sumber, dan penempatan dana cadangan Setelah mengikuti kegiatan ini peserta menjelaskan dan memahami pengertian, pembentukan, sumber, penempatan, pengelolaan dana cadangan, dan pencairan dana cadangan.


2. Tanyakan kepada peserta (15 menit) tentang : • Pengertian dana cadangan? • Persyaratan pembentukan dana cadangan? • Sumber dana cadangan? • Penempatan dana cadangan? Kembangkan pertanyaan yang lebih menarik agar peserta mau berpartisipasi. Kegiatan 2: Membangun pemahaman bersama pengertian, pembentukan, sumber, penempatan, pengelolaan dana cadangan, dan pencairan dana cadangan. Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan.

memahami praktik

1. Menjelaskan kepada peserta (25 menit) tentang: • Pengertian dana cadangan, • Pembentukan dana cadangan dan persyaratannya, • Sumber dana cadangan, • Penempatan dana cadangan, • Pengelolaan dana cadangan, dan • Pencairan dana cadangan. 2. Beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau berdiskusi terkait dengan pembahasan materi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang diam, usahakan agar terjadi keseimbangan dalam bertanya dan memberi pendapat. (5 menit)

119


Dana Cadangan

Kegiatan 3:

Tujuan :

Menggali pemahaman peserta tentang praktik pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan.

memahami praktik

1. Tanyakan kepada peserta tentang praktik pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan di pemerintah daerah peserta? (15 menit) • Bagaimana pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan yang selama ini anda ketahui di tempat kerja anda? • Apa masalah yang anda hadapi dari pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan yang selama ini anda ketahui di tempat kerja anda? • Bagaimana mengatasi masalah yang anda hadapi? 2. Pilih dua permasalahan dalam pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan yang terjadi di pemda peserta dan galilah pendapat peserta tentang kemungkinan cara mengatasi permasalahan tersebut. (5 menit) 3. Galilah pendapat peserta tentang best practice pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan pemda yang dapat dikembangkan. (5 menit) 4. Persilakan kepada peserta untuk memberikan umpan balik atas topik yang dibahas. (5 menit) Kegiatan 4: Tujuan :

Menyimpulkan hasil pembahasan topik Dana Cadangan. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta memahami pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut (10 menit): • Pentingnya pembentukan dana cadangan. • Persyaratan pembentukan dana cadangan. • Prinsip pengelolaan dana cadangan. • Cara mencairkan dana cadangan. • Mengomentari praktik pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan yang dikemukakan peserta dengan memberi alternatif penyelesaian masalah serta mempertegas best pracice pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan.

18.4. Ringkasan Materi 1. Pengantar Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah (Pemda) seringkali merencanakan untuk melaksanakan kegiatan atau program yang memerlukan pendanaan yang relatif cukup besar terhadap besaran 120


Dana Cadangan

APBD pemda yang bersangkutan, misalnya rencana pemilihan kepala daerah dan dewan perwakilan daerah (DPRD). Sebelum pelaksanaan program yang membutuhkan dana besar tersebut, pemda perlu terlebih menghimpun dana yang akan digunakan agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu kemampuan APBD berjalan guna mendanai program yang menjadi urusan wajib dan prioritas. Oleh karena itu, dimungkinkan bagi pemda untuk membentuk dana cadangan dengan mengalokasikan sebagian dana APBD setiap tahunnya selama lebih dari satu tahun anggaran. 2. Pembentukan Dana Cadangan Keterbatasan keuangan daerah untuk membiayai program atau kegiatan yang tidak dapat dibiayai dalam satu tahun anggaran mendorong setiap daerah untuk membentuk dana cadangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PP 59/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 dan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 63, pembentukan dana cadangan harus dituangkan terlebih dahulu dalam perda pembentukan dana cadangan sebelum dialokasikan dalam APBD. Perda pembentukan dana cadangan merupakan izin prinsip atau kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD untuk menyisihkan sebagaian dana APBD tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya yang disepakati. Kesepakatan bersama ini sangat diperlukan mengingat kegiatan atau program yang akan dibiayai oleh dana cadangan dianggap sangat penting sifatnya sehingga ketersediaan dananya harus dijamin dan perda pembentukan dana cadangan ini dapat dikatakan sebagai jaminan, baik jaminan dari pihak eksekutif maupun dari pihak legislatif, atas ketersediaan dana unutk melaksanakan kegiatan atau program yang disebutkan dalam perda dana cadangan. 3. Sumber dan Penempatan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan termasuk sumber pendanaannya harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari (1) Surplus APBD tahun anggaran sebelumnya dan (2) penerimaan APBD tahun berjalan yang penggunaannya tidak dibatasi, misalnya pendapatan asli daerah termasuk PBB-P2, dana alokasi umum, bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan dana otsus. Penempatan dana cadangan tidak boleh bergabung dengan rekening kas daerah yang selama ini digunakan tetapi harus terpisah. Hal ini dimaksudkan agar dana yang sudah disisihkan sebagai dana cadangan tidak dipergunakan dalam kegiatan operasional pemda dan untuk memudahkan pengawasan penggunaannya. Penempatan dana cadangan menggunakan rekening tersediri dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 4. Pengelolaan Dana Cadangan Penempatan dana cadangan pada rekening tersendiri tidaklah dimaksudkan untuk menyimpan dana tersebut tanpa menghasilkan pendapatan atau hanya memperoleh pendapatan yang sangat rendah. Akan tetapi pengelola dana tersebut dalam hal ini PPKD dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana cadangan tersebut dengan risiko yang rendah. Selama proses pembentukan dana cadangan perlu dilakukan pemanfaatan optimal atas dana yang disisihkan sehingga bisa lebih berdaya guna. Pengelolaan dana cadangan yang dikelola dengan baik selama masa “pengumpulan” sampai saat dinilai cukup untuk digunakan dapat lebih produktif. Dalam hal ini, kebijakan harus diarahkan pada upaya memberdayakan “idle money” dalam bentuk dana cadangan. 121


Dana Cadangan

Sebagai pejabat pengelola keuangan, PPKD dapat mengelola dana yang disisihkan selama periode penyisihan sampai sebelum digunakan dengan menempatkan pada portofolio yang mempunyai risiko yang rendah (low risk) dan dengan imbal hasil tetap (fixed return). Semua imbal hasil atas penempatan dana cadangan tersebut baik berupa bunga, kupon obligasi, atau hasil investasi lainnya harus ditampung dalam rekening dana cadangan dan menambah saldo dana cadangan. 5. Pencairan Dana Cadangan Setelah jumlah dana cadangan mencukupi sesuai perda yang mengaturnya untuk membiayai program/ kegiatan yang telah ditetapkan di dalam tujuan pembentukan dana cadangan maka dana cadangan tersebut siap untuk digunakan. Penggunaan dana cadangan tersebut untuk membiayai Program/ kegiatan pada prinsipnya diperlakukan sama dengan program/kegiatan lainnya. Proses perencanaannya dimulai dengan mencantumkan nama program/kegiatan dalam rencana kerja (Renja), RKPD, RKA SKPD, lalu dicantumkan dalam PPAS dan RAPBD, dan akhirnya ditetapkan dalam Perda APBD. Kemudian setelah Perda APBD ditetapkan, maka SKPD membuat DPA dan Anggaran Kas SKPD yang memuat rencana pelaksanaan dan pencairan dana untuk program/kegiatan yang nantinya akan didanai dari APBD (dana cadangan). Namun, SKPD tidak perlu mencantum sumber pendanaannya dari dana cadangan.

122


TOPIK 19

INVESTASI DAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH

Investasi dan Kerjasama Pemerintah Daerah


Tujuan

Tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti materi ini adalah: • Peserta dapat mengetahui dasar hukum dan pengertian investasi daerah; • Peserta dapat membedakan antara setiap bentuk investasi daerah; • Peserta dapat mengetahui sumber dana investasi daerah dan cara pengelolaan investasi daerah; dan • Peserta dapat mengetahui proses kerja sama dari setiap bentuk-bentuk kerja sama pemerintah daerah.


Jangka waktu, pengeluaran, manfaat, proses kerja sama, bentuk kerja sama Kata Kunci

Metode

• • •



Bahan Bacaan

• • • • • • • • • •

124

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah PP No.50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah; Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.




Kegiatan

125

1

Curah pendapat peserta tentang investasi daerah dan kerja sama pemerintah daerah serta manfaatnya . (35 menit)

2

Memaparkan materi kursus: pengertian, bentuk, sumber, dan pengelolaan investasi daerah, serta proses dan bentuk kerja sama pemda. (60 menit)

3

Diskusi tentang praktik investasi daerah, serta proses dan bentuk kerja sama pemda dilanjutkan dengan umpan balik. (75 menit)

4

Kegiatan 4 Kesimpulan (20 menit)




Tujuan :

Curah pendapat peserta tentang investasi daerah daan kerja sama pemerintah daerah. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami pendapat peserta tentang investasi daerah dan kerja sama pemerintah daerah.


2. Tanyakan kepada peserta (15 menit) tentang: • Perbedaan investasi daerah dan kerja sama pemda? • Bentuk dan sumber dana investasi daerah? • Bentuk-bentuk kerja sama pemda? • Manfaat investasi daerah dan kerja sama pemda? Kembangkan pertanyaan yang lebih menarik agar peserta mau berpartisipasi. Kegiatan 2: Memaparkan materi kursus: pengertian, bentuk, sumber, dan pengelolaan investasi daerah, serta proses dan bentuk kerja sama pemda. Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta menjelaskan dan memahami landasan hukum, pengertian, bentuk, sumber, dan pengelolaan investasi daerah, serta proses dan bentuk kerja sama pemda.

1. Menjelaskan kepada peserta (25 menit) tentang: • Landasan hukum investasi daerah; • Pengertian investasi daerah; • Bentuk investasi daerah; • Sumber dana investasi daerah; • Pengelolaan investasi daerah; • Proses kerja sama dari setiap bentuk kerja sama. 2. Beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau berdiskusi terkait dengan pembahasan materi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang diam, usahakan agar terjadi keseimbangan dalam bertanya dan memberi pendapat. (5 menit)

126



Kegiatan 3: Menggali pemahaman peserta tentang praktik investasi dan kerja sama pemerintah daerah dari pemda asal peserta dan dilanjutkan dengan umpan balik. Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami praktik investasi dan kerja sama pemerintah daerah di beberapa pemerintah daerah dan mencoba mencarikan solusi atas kelemahan jika ada; dan menggali best practice yang relevan.

1. Buat kelompok yang pesertanya terdiri atas 4-5 orang. 2. Tanyakan kepada peserta tentang praktik investasi daerah dan kerja sama pemda di pemerintah daerah asal peserta? (15 menit) • Apa saja bentuk investasi daerah dan kerja sama pemda di tempat kerja anda? • Apa masalah yang anda hadapi dari proses dan implementasi investasi daerah dan kerja sama daerah yang selama ini ada di tempat kerja atau di daerah anda? • Bagaimana anda mengatasi masalah yang anda dihadapi dari investasi daerah dan kerja sama pemda? • Atau jika belum ada investasi pemda dan kerja sama pemda, tanyakan: • Investasi apa saja yang dapat dilakukan pemda masing-masing peserta? • Apa saja yang dapat dikerjasamakan di daerah masing-masing? 3. Pilih dua permasalahan investasi daerah dan kerja sama pemda yang terjadi di pemda asal peserta dan galilah pendapat peserta lainya tentang kemungkinan cara mengatasi permasalahan tersebut. (5 menit) 4. Galilah pendapat peserta tentang best practice investasi daerah dan kerja sama pemda yang dapat dikembangkan. (5 menit) 5. Persilakan kepada peserta untuk memberikan umpan balik atas topik yang dibahas. (5 menit) Kegiatan 4:

Menyimpulkan hasil pembahasan topik investasi daerah dan kerja sama pemda.

Tujuan :

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta memahami perbedaan dan manfaat investasi daerah dan kerja sama pemda.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut (15 menit): 1. Perbedaan investasi daerah dan kerja sama pemda. 2. Manfaat investasi daerah dan kerja sama pemda. 3. Mengomentari praktik investasi daerah dan kerja sama pemda yang dikemukakan peserta dengan memberikan alternatif penyelesaian masalah serta mempertegas best practice investasi daerah dan kerja sama pemda.

127



1. Dasar Hukum Investasi dan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dasar hukum dalam pelaksanaan investasi dan kerja sama pemerintah daerah antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No.39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. PP No.50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

2. Definisi dan Penggolongan Investasi Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (PP 58/2005). Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Investasi Pemerintah sebagai penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005, investasi daerah digolongkan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. Sementara dalam PP No. 1 tahun 2008 mengklasifikasikan investasi daerah ke dalam dua jenis, yaitu Investasi Surat Berharga dan investasi langsung 3. Sumber Dana Investasi Daerah Sumber dana Investasi Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008, dapat berasal dari surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), keuntungan investasi terdahulu, dan sumber-sumber lainnya yang sah. Penggunaan surplus APBD untuk investasi daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). 4. Pengelolaan Investasi Daerah Pengelolaan keuangan investasi daerah mengikuti tahapan investasi daerah, yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sementara untuk divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

128



Pelaksanaan berupa penyertaan modal Pemda dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal daerah berkenaan, sedangkan uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Berkaiatan dengan pelaporan, PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi investasi daerah. 5. Kerjasama Pemerintah Daerah Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemda dapat bekerja sama dengan Pemda lain dan pihak ketiga dalam rangka penyediaan layanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan PAD. Pihak ketiga yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemda antara lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemda meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah, aset daerah, potensi daerah, dan penyediaan layanan umum. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan serta kepastian hukum. Dalam pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah, terdapat beberapa bentuk/model kerja sama yang dapat dilakukan, yaitu: kerja sama antar daerah, kerja sama pemerintah daerah dengan Kementerian/ Lembaga, dan kerjasama pemerintah daerah dengan badan hukum.

129


TOPIK 20

STUDI KASUS PEMBIAYAAN DAERAH

Studi Kasus Pembiayaan Daerah


Peserta diharapkan mampu menganalisis kasus yang terjadi pada pembiayaan daerah dalam hal mencari potensi pinjaman, model kelembagaan dan analisis pinjaman daerah


Pembiayaan, investasi, pinjaman daerah, kelembagaan Kata Kunci

• • Metode

Diskusi kelompok Role Play : a. Menjelaskan proses role play secara lengkap dalam studi kasus pembiayaan daerah . b. Menggambarkan proses perhitungan batas pinjaman c. Memperlihatkan kemampuan membayar pinjaman d. Metode ini disiapkan dengan jumlah peserta 20 orang. • • • • • • •

Media


131

•

Flipt Chart, spidol, laptop, dan LCD projector Lembar Media Presentasi. Handout Bahan Bacaan ‘Perencanaan Pembangunan Daerah’ Metaplan/computer Bahan ajar Kasus kabupaten Sumedang Papan nama peran : anggota DPRD, Bupati, SKPD, SEKDA, Ormas, LSM, Pakar (Fasilitator)

PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah PMK No. 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2012; dan PMK No. 47/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.




132

1

Menjelaskan konsep pembiayaan daerah dampak dan konsekuensinya terhadap anggaran dan penyegaran kembali materi sebelumnya (30 menit)

2

Menjelaskan pentingnya studi kasus dan aturan main yang akan diberlakukan, membagi peserta berdasarkan peran (25 menit)

3

Peserta berdiskusi menentukan jenis program atau kegiatan apa yang dipilih untuk didanai dengan pinjaman (25 menit)

4

Kelompok menghitung Persyaratan Pinjaman dan Batas defisit Kemompok melakukan perhitungan (30 menit)

5

Kelompok menghitung kemampuan Anggaran dan Kemampuan membayar pinjaman dan menyusun argumentasi (30 menit)

6

Masing masing kelompok mempresentasikan hasil untuk perhitungan ditanggapi kelompok lain (25 menit)

7

Peserta diminta untuk mengevaluasi permasalahan yang muncul dalam pembiayaan daerah (20 menit)

8

Peserta diminta untuk mengevaluasi permasalahan yang muncul dalam pembiayaan daerah (20 menit)

9

Membuat kesimpulan dan merencanaan evaluasi dan pembiayaan daerah (15 menit)




Membahas penyiapan dan penyusunan dokumen menganalisis kasus yang terjadi pada pembiayaan daerah dalam hal mencari potensi pinjaman, model kelembagaan dan analisis pinjaman daerah.

Tujuan:

Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami prosedur dan syarat pembiayaan daerah dalam hal mencari potensi pinjaman, model kelembagaan dan analisis pinjaman daerah yang sah

1. Menjelaskan konsep pembiayaan daerah dampak dan konsekuensinya terhadap anggaran dan penyegaran kembali materi sebelumnya. (30 menit) 2. Menjelaskan pentingnya studi kasus dan aturan main yang akan diberlakukan, membagi peserta berdasarkan peran. (25 menit) • Fasilitator membagi peran/kelompok dengan menggunakan papan nama yang sudah disediakan sebagai berikut: anggota DPRD (8) Bupati, SKPD, Bappekot, Ormas, LSM, Pakar (Fasilitator). • Pemilihan peran dilakukan sesuai keinginan peserta maupun disesuaikan tupoksi mereka untuk SKPD pembiayaan daerah termasuk tupoksi Bidang Keuangan dan Bappekot. • Ada empat kelompok yaitu dua kelompok SKPD (Bupati dan Sekda) serta satu kelompok anggota DPRD dan satu kelompok ormas dan LSM.

133

3.

Peserta berdiskusi menentukan jenis program atau kegiatan apa yang dipilih untuk didanai dengan pinjaman. (25 menit) • Peserta diminta membandingkan dengan kondisi yang ada didaerahnya berikut permasalahan dan kendala waktu yang dihadapi dalam pembiyaan daerah. • Penentuan kegiatan dapat mengacu pada bidang bidang yang cost recovery, prioritas dan feasible, mampu mendukung visi dan misi kepala daerah

4.

Kelompok menghitung Persyaratan Pinjaman dan Batas defisit Kemompok melakukan perhitungan. (30 menit) • Peserta secara berkelompok mempraktekkan perhitungan analisa pinjaman berdasarkan dengan menggunakan microsoft excel atau program sejenis.

5.

Kelompok menghitung kemampuan Anggaran dan Kemampuan membayar pinjaman dan scenario tunggakan dan menyusun argumentasi. (30 menit) • Sama dengan kegiatan sebelumnya peserta secara berkelompok mempraktekkan perhitungan analisa pinjaman berdasarkan dengan menggunakan microsoft excel atau program sejenis.

6.

Masing masing kelompok mempresentasikan hasil untuk perhitungan ditanggapi kelompok lain. (25 menit) • Peserta yang berperan sebagai SKPD, Bappeda, Bidang Keuangan mempresentasikan hasil perhitungan.



• • •

Peserta sebagai Bupati memberikan tambahan mengenai pentingnya pinjaman daerah untuk mendudkung pembangunan di daerah. Peserta sebagai anggota DPRD , ormas dan LSM mengkritisi hasil perhitungan, membahas dan memberikan masukan kepada Bapati. Membahas prioritisasi pinjaman berdasarkan tingkat pentingnya program bagi masyarakat.

7.

Peserta merumuskan dan menyepakati hasil perhitungan dan menyiapkan dokumen pendukung, dan model kelembagaannya. (25 menit) • Semua peserta merumuskan persetujuan pinjaman daerah kembali kepada tujuan pinjaman. • Melakukan tabulasi dokumen lain yang dipersiapkan untuk dimintakan persetujuan/ rekonsiliasi dengan kepada kementrian keuangan.

8.

Peserta diminta untuk mengevaluasi kemungkinan permasalahan yang muncul dalam pembiayaan daerah. (20 menit) • Sikap dan reaksi masyarakat. • Pembebasan Tanah. • Kondisi perekonomian.

9.

Membuat kesimpulan dan merencanakan evaluasi pembiayaan daerah. (15 menit) • Peserta merumuskan model kelembagaan dalam pengawasan dana pinjaman. • Peserta mengusulkan rencana evaluasi dan pengawasan dana pinjaman.

20.4. Lembar Kerja/Media Diperlukan lembar kerja meliputi yang berkaitan yang berisi • •

Bahan studi kasus Kota Amanah Matriks analisis pinjaman

Barang Publik / Jasa yang disediakan Rumah Sakit

Analisa Manfaat

1. 2. 3.

Prioritas Feasible Cost recovery

Analisis Kemampuan pinjaman

• • • •

Batas Maksimal Pinjaman Kemampuan daerah Batas defist Skenario Pemotongan

Pasar

134


Dokumen yang diperlukan APBD

Kelembagaan Pengawasan



Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan beberapa contoh kegiatan pinjaman daerah didaerah mereka masing-masing. Fasilitator memberikan contoh proses peminjaman daerah dan sumber sumber pembiayaan yang bisa didapat.

20.6. Ringkasan Materi Studi kasus tersebut bertujuan untuk: a. Mengetahui kemampuan keuangan dalam melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk pembangunan. b. Menentukan besarnya pinjaman yang layak dilakukan. c. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah. d. Sebagai bahan masukan dan informasi dalam memberi arah atau alternatif kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman daerah. • Untuk melakukan pinjaman daerah, Pemerintah harus memenuhi beberapa persyaratan pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 30/2011 tentang Pinjaman Daerah, yaitu: 1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. 2. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah. 3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman. 4. Tidak mempunyai tunggakan Pinjaman kepada Pemerintah, apabila Pinjaman Daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah. 5. Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang. •

•

•

135

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP 30 tahun 2011, Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik baik yang menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan APBD maupun penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan jika kegiatan tersebut tidak dilakukan. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Kemampuan membayar membayar kembali pinjaman daerah yang dikenal dengan istilah Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Salah satu syarat pinjaman daerah yang harus dipenuhi oleh Pemerintah adalah tidak mempunyai tunggakan pinjaman dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan



•

136

ketentuan pasal 15 PP 30 tahun 2011, pinjaman jangka menengah dan jangka panjang yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah harus memperoleh persetujuan dari DPRD. Proses lobby kepada DPR terkait dengan rencana pinjaman harus segera diintensifkan agar segera diperoleh persetujuan (tertulis) dari DPRD. Analisa PMK No. 47/PMK.07/mengenai penyelesaiaan tunggakan dilakukan jika Pemerintah menunggak atau mengalami gagal bayar (default). Oleh sebab itu sebelum melakukan pinjaman tersebut, Pemerintah perlu melengkapi persyaratan lain seperti persetujuan DPRD, laporan rencana pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Meneteri Keuangan dan permohonan persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD yang akan dibiayai dari pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, jika sumber pinjaman tersebut nantinya akan berasal dari perbankan.


PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Recommend Documents