16/10/2014
Perencanaan Penganggaran Daerah Amirudin
Hal-hal yang perlu diketahui 1. Urgensi Perencanaan anggaran? 2. Peraturan apa saja yang terkait? 3. Siapa saja aktor kunci yang terlibat penyusunan anggaran? 4. Siklus anggaran dan Dokumen yang dirujuk/dihasilkan 5. Instrumen check list baik tdknya rancangan anggaran? 6. Kisi-kisi Pedoman Penyusunan APBD 2014
1
16/10/2014
Pertama
Urgensi perencanaan anggaran
Apa yang seharusnya TERWUJUD di Tiap Akhir Tahun Anggaran? Merupakan Tujuan Pembentukan NKRI
Kewajiban Daerah Pasal 22 UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah
UUD ‘45
Kewajiban Kepala Daerah Pasal 27 UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kewajiban Anggota DPRD Pasal 45 UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah
4
2
16/10/2014
Permasalahan umum dalam perencanaan anggaran: MARK-UP : Anggaran Belanja cenderung ditetapkan lebih tinggi
Belanja/Pengeluaran
Terjadi penggelembungan nilai belanja di atas perkiraan yang sewajarnya (sebenarnya)
APBD MARK-DOWN : Anggaran Pendapatan cenderung ditetapkan lebih rendah
Pendapatan/Penerimaan
• Eksekutif: jumlah PAD sedikit, pajak dan retribusi kecil • Legislatif: masih banyak sumber-sumber pendapatan yg belum dioptimalisasi 5
Alan Lakein: “Failing to plan is planning to fail” Kegagalan dalam membuat rencana berarti merencanakan kegagalan.
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegagalan dalam perencanaan APBD
=
merencanakan kegagalan Daerah tersebut utk Mewujudkan kewajiban
6
3
16/10/2014
Kedua
Peraturan yang Melandasinya
Dasar hukum 1. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah 3. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara 4. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Permendagri No. 13/ 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 7. Permendagri No 54/ 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 8. Permendagri Pedoman Penyusunan APBD (tiap tahun)
4
16/10/2014
Ketiga
Aktor kunci yang terlibat penyusunan anggaran
Siapa saja aktor kunci yang terlibat? PEMERINTAHAN DAERAH
PEMDA
SETWAN
DPRD LEGISLATIF
EKSEKUTIF
APBD AUDITOR
MASYARAKAT
5
16/10/2014
Pihak Eksekutif : 1. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) Sebagai pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dan pelayanan publik. Kepala Daerah harus segera menyusun RPJMD dan palinglambat ditetapkan 6 bulan stlh terpilih dan renstra ditetapkan 1 bln stlh RPJMD.
Sekretaris Daerah: sebagai Ketua Panitia Anggaran eksekutif (TAPD), menyampaikan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ke DPRD 1. Tim Panitia Angaran Eksekutif (SKPD, Bappeda, Keuangan/BPKD, Bagian Adpem): menyusun RKPD, KUA , mengkompilasi RKA SKPD menjadi Draft APBD
• Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas Instansi; sebagai pengguna anggaran bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan berikut anggarannya. • Badan perencanaan daerah (BAPPEDA), sebagai penanggungjawab proses perencanaan daerah dan sekaligus menyiapkan dan menyusun berbagai dokumen rencana • Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/Bagian Keuangan; sebagai penanggungjawab proses penganggaran
6
16/10/2014
Pihak Legislatif (DPRD) : • Badan Anggaran DPRD (Banggar DPRD); terdiri dari beberapa anggota DPRD (15 – 21 Org) dari berbagai Komisi dan Fraksi di DPRD, Ketuanya ex officio Ketua DPRD; bertugas melakukan pembahasan KUA, Draft RASK/RKA-SKPD dan draft APBD • Komisi; alat kelengkapan DPRD untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang Pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan dan investasi daerah, sebagai mitra kerja dinas/instansi berdasarkan sektoral. Dalam proses penganggaran komisi melakukan pembahasan draft RKA SKPD dengan SKPD mitra kerjanya
Pihak Pengawas (Auditor) • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); pengawas eksternal dan independen, bertugas mengaudit thd pengelolaan keuangan baik di Pusat maupun Daerah, dari sisi laporan keuangan, kinerja dan lainnya • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lembaga Pemerintah non Departemen bertanggungjawab kepada Presiden, auditor internal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku • Badan Pengawas daerah (Bawasda); auditor internal di Kab/kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota, melakukan pengawasan terhadap penyelenggraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
7
16/10/2014
Keempat
Siklus Perencanaan dan Dokumen yang Dihasilkan
Sistem Perencanaan dan Dokumen
RPJM NASIONAL
RKP
RPJM DAERAH
RKPD
RKA - KL
RAPBN
RAPBD
KUA
RINCIAN APBN
APBN
APBD
PPAS RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RKA – SKPD
PENJABARAN APBD
Pemerintah Daerah
RPJP DAERAH
RENJA KL
Pemerintah Pusat
RPJP NASIONAL
RENSTRA KL
DPA – SKPD
PERENCANAAN PROGRAM
PENGANGGARAN
8
16/10/2014
Tahapan Anggaran
PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Prov/Kab/ Depdagri/ Provinsi Kota
JANUARI - APRIL Musrenbang
Indikatif Tahunan RPJMD/Dokumen Perencanaan Daerah yg disepakati
Rancangan KUA & PPAS
SEPTEMBER - DESEMBER Evaluasi Mendagri/ Gubernur
30 Nop
SE/Pedoman Mendagri
Pembahasan Rancangan KUA & PPAS
DPRD Kepala Daerah SEKDA PPKD
MEI - AGUSTUS
Nota Kesepakatan KUA, Prioritas dan Plafon
Pedoman Penyusunan RKASKPD, KUA, Prioritas dan Plafon
Pembahasan RAPBD
Raperda ttg APBD
RAPBD dan Lampiran
Ra PerKDH ttg Penjab APBD
Perda ttg APBD
PerKDH ttg Penjab APBD
Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Daerah
SE Prioritas Program & indikasi pagu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Pembahasan Tim Anggaran Pemda
Pemutakhiran Data & Proyeksi Ekonomi & Fiskal
Pembahasan Tim Anggaran Pemda
Lampiran RAPBD (Himpunan RKASKPD)
SKPD
Pengesahan
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RKA SKPD
Draft DPASKPD
DPASKPD
18
9
16/10/2014
Keterlambatan anggaran • Secara normatif, APBD sudah harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) paling lambat pada 31 Desember • Namun, sebaiknya sudah di-perda-kan per 30 November, sehingga ada waktu selama sebulan (bulan Desember) untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan APBD pada tahun berkenaan. • Misalnya, untuk mempersiapkan anggaran kas dan DPASKPD, serta SPD (Surat Penyediaan Dana), sehingga per 2 Januari sudah bisa dilakukan pencairan untuk uang persediaan (UP). • Lalu, kenapa APBD mesti terlambat disahkan?
Faktor keterlambatan Pengesahan Anggaran • Keterlambatan dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD oleh Kepala Daerah. • DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA/PPAS dan RAPBD. Padahal persetujuan ini menjadi kunci dapat tidaknya proses penyusunan anggaran dilanjutkan ke tahap berikutnya. • Keterlambatan evaluasi oleh Provinsi. • Alasan politik, yakni persoalan hub eksekutif-legislatif. Hal ini terkadang sama sekali tidak berhubungan dengan proses penyusunan APBD, namun dipaksakan untuk menjadi penghambat untuk pengesahan APBD.
10
16/10/2014
Kelima
Instrumen Checklist
Instrumen checklist: Apakah RAPBD dpt disebut bagus? jika … Aspek ADMINISTRASI • Data dan informasi administratif TIDAK LENGKAP Aspek LEGALITAS • Dasar hukum yg melandasi penyusunan RAPBD TIDAK ADA Aspek KEBIJAKAN • TIDAK ADA korelasi dan konsistensi substansi dan materi RAPBD dengan RKPD, KUA, dan PPAS; Aspek STRUKTUR ANGGARAN • Keserasian antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah TIDAK NAMPAK PADA anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.
11
16/10/2014
Nilailah dan beri Rekomendasi Konstruktif
Apa itu KUA? Menurut ketentuan umum Permendagri No 13 Tahun 2006/Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan KUA adalah: KUA = Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Contoh Asumsi yang mendasari: (1) Laju inflasi (2) Pertumbuhan ekonomi regional (3) Tingkat penyerapan tenaga kerja regional, dan (4) Lain-lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat
12
16/10/2014
Kebijakan Umum Anggaran KUA memuat: Kondisi ekonomi makro daerah, Asumsi penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan Strategi pencapaiannya = Memuat langkah-langkah kongkrit dlm mencapai target. Pembahasan KUA dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD Tahun XXXX antara: Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil-Wakil Ketua) yang bertindak selaku dan atas nama DPRD
25
CONTOH MENGHUBUNGKAN ANTARA ASUMSI MAKRO DENGAN KUA KUA Urusan Wajib ( 26) ASUMSI MAKRO
Laju Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi Regional
Dst….
Implikasi Asumsi Makro 1. Standar Harga 2. Proyeksi Pendapata n, Belanja dan Pembiayaa n 3. Dst…..
Penyesuaian Sasaran TOLOK UKUR KINERJA PROGRAM YANG TERTUANG DALAM RPKD
Pendidikan Prog.. Keg… Kesehatan Pekerjaan Umum Dst……….. Urusan Pilihan ( Dipilih Daerah) Pertanian Kehutanan 26
13
16/10/2014
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara • PRIORITAS – Tindakan mendahulukan sesuatu dari yang lainnya; – merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD.
• PPAS dilakukan melalui langkah2 berikut: a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan; b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masingmasing program. 27
Inti keterkaitan substansi KUA dan PPAS 1
Dipresentasikan pd (Paripurna) DPRD atau Banggar
2
Agar para pihak fokus pd substansi KEBIJAKAN RAPBD
3
Lembagakan dng Perda P2KD dan atau Pertatib DPRD
Analisis kondisi (variabel) ekonomi makro daerah
Target Ekonomi Makro Daerah
Tema Pembangunan Daerah (bangda) = Prioritas Bangda
Tema Bangda di SKPD A
Tema Bangda di SKPD B
Tema Bangda di SKPD …
Kebijakan Pendapatan, Belanja & Pembiayaan Daerah • Rincian Target Capaian Kinerja • Kebijakan (Arahan) Umum • Program / Kegiatan
Perda P3KD = Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
14
16/10/2014
Format KUA dan PPAS
Keenam
Kisi-kisi Pedoman Penyusunan APBD 2014
15
16/10/2014
Sinkronisasi Kebijakan Daerah dgn Kebijakan Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, Th 2013: “MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 • Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen; • Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen; • Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen; dan • Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen
16
16/10/2014
Tabel Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2014 dengan Prioritas Nasional
untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; urusan Pendidikan, urusan Kepemudaan dan Olahraga serta urusan Perpustakaan Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberd. Masy dan Desa, Pemberd. Perempuan dan Perlindungan Anak, KB dan Keluarga Sejahtera, urusan Koperasi dan UKM Kelautan dan Perikanan, Pertanian & Ketahanan Pangan
Agar ada kesatuan rencana kab/kota dengan propinsi, maka sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah propinsi pun perlu dilakukan dengan mewujudkan penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2014 dan prioritas propinsi
Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, PU, Perenc.Pemb dan Perhubungan Penanaman Modal dan urusan Komunikasi dan Informatika
Tabel Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kotadalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan Prioritas Provinsi
17
16/10/2014
Belanja Daerah • Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan). • Belanja penyelenggaraan urusan wajib (berdasarkan SPM) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai 2.Belanja Bunga 3.Belanja Subsidi 4.Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 5.Belanja Bagi Hasil Pajak 6.Belanja Bantuan Keuangan 7.Belanja Tidak Terduga
18
16/10/2014
Belanja Langsung 1. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 2. Belanja Pegawai 3. Belanja Barang dan Jasa 4. Belanja Modal (sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah)
19
