PENDAHULUAN Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKAKL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegaitan. Dalam penyusunan RKAKL selain mengacu pada RKP dan Renstra K/L, penyusunan RKAKL juga harus mengacu pada pagu sementara dan definitif yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dengan DPR, serta tidak boleh keluar dari tupoksi unit organisasi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Selain itu, banyak rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan RKAKL agar tercapai anggaran berbasis kinerja seperti memperhatikan alur perencanaan dan penganggaran sebagaimana dicantumkan pada bagian selanjutnya dari booklet ini.
ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RenstraKL
Pedoman
RenjaKL
Pedoman RKA-KL
Rincian APBN
RAPBN
APBN
Dijabarkan Pedoman
RPJP Nasional
Acuan
RPJM Nasional
Dijabarkan
RKP
Diperhatikan
Pedoman
Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
RPJM Daerah
Dijabarkan
RKP Daerah
Pedoman RAPBD
APBD
RKASKPD
Rincian APBD
Acuan
Pedoman Dijabarkan Visi, Misi, Program Kepala Daerah
RenstraSKPD
Pedoman
UU SPPN
RenjaSKPD
Pedoman
UU KN
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Acuan
Pemerintah Pusat
Visi, Misi, Program Presiden
DASAR HUKUM 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7. 8.
UU NO 17/2003 Pasal 14 (1) Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun RKA-KL UU NO 17/2003 Pasal 14 (2) RKAKL disusun berdasarkan prestasi kerja / kinerja yang akan dicapai. PP NO 20/2004 Pasal 3 (2) Program dan kegiatan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu PP NO 21/2004 Pasal 4 RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berbasis Kinerja. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /PMK.06/ 2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara K/L Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif K/L
SITEM PERENCANAAN & PENGANGGARAN Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun anggaran dengan pendekatan anggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Perfomance Based Budgeting). Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan menyusun dokumen anggaran yang disebut "Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)" 1. PENGANGGARAN TERPADU Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling rnendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.
5 Komponen Pokok Pendekatan Anggaran Terpadu Dalam RKA-KL: (1.) Satuan Kerja Penetapan satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga (2.) Kegiatan Setiap satuan kerja minimal mempunyai satu kegiatan dlm rangka mewujudkan sebagian sasaran program dari unit organisasi (3.) Keluaran Kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas & tidak tumpang tindih dng keluaran dari kegiatan lain (4.) Jenis Belanja Jenis belanja ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan (5.) Jenis Belanja Satu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran dan satu dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satker dan kegiatan
Diagram Kerangka Ideal Penganggaran Terpadu DU A L B U DGET
1 Pendekatan Sektoral Kegiatan
Kepala Kantor (A. Rutin) • Program • Kegiatan - Kegiatan Dasar - Kegiatan Penunjang
U N I FI E D B U D G E T
1 Pendekatan Fungsional Kelembagaan
Pimpinan Proyek (A. Pemb) 2
2 • Program - Proyek – Prioritas Nasional • MAK Anggaran Rutin - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Lain - Belanja Perjalanan • Mak Anggaran Pembangunan - Belanja Modal
Kepala Kantor / KPA
• Program • Kegiatan - Kegiatan Dasar Pembayaran Gaji Ops. Kantor & Pemeliharaan - Kegiatan Penunjang Priorotas Nasional Penunjang
MAK: tida ada tumpang tindih penggunaan antara satu MAK dengan yang lainnya
Penerapan Penganggaran Terpadu (unified budget) diharapkan dapat mewujudkan: (1) Satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap asset dan kewajiban yang dimilikinya; (2) Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional organisasi mendukung kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan; (3) Adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai mata anggaran keluaran) untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada duplikasi penggunaannya, sehingga satu jenis belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu. 2. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai Pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 kementerian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. lndikator kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah : Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput) dan dampak (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan;
Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran; Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara/lembaga. Penerapan penganggaran berbasis kinerja tersebut akan tercermin dalam dokumen anggaran (RKA-KL). Secara substansi RKA-KL menyatakan informasi kebijakan beserta dampak alokasi anggarannya. lnformasi yang dinyatakan dalam RKA-KL antara lain berupa : Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program. Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
5 Komponen Pokok Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam RKA-KL: (1.) Satuan Kerja Satuan kerja sebagai penangung jawab pencapaian keluaran/output kegiatan/ subkegiatan (2.) Kegiatan Rangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja sesuai dengan tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan (3.) Keluaran Satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas & terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan (4.) Standar Biaya Perhitungan anggaran didasarkan pada standar biaya (bersifat umum dan bersifat khusus) (5.) Jenis Belanja Pembebanan anggaran pada jenis belanja yang sesuai
3. PENGANGGARAN DALAM KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun berikutnya yang dinyatakan sebagai prakiraan maju. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar disiplin fiskal bisa berjalan secara berkelanjutan karena ketika Kementerian/Lembaga mengajukan usulan anggaran untuk membiayai program dan kegaitan dalam tahun anggaran yang direncanakan dan menyampaikan prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Dalam penyusunan RKA-KL dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, kementerian negara/lembaga perlu menyelaraskan kegiatan/program yang disusun dengan RPJM Nasional dan Renstra kementerian negara/lembaga, yang pada tahap sebelumnya menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL. Secara umum konsepsi dasar KPJM dalam RKAKL dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:
Diagram Sistem Perencanaan dan Penganggaran RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (R P J P) 1)
RPJM
2)
Renstra KL
3)
KPJM
1)
RKP
Program
2)
1)
3)
RK - KL
Kegiatan
5)
RKA-KL (APBN)
4)
Output
5)
5)
Outcome
U n t u k M e n c a p a i
Visi Nasional
Visi Presiden
"Performance-based budget"
1) Dijabarkan 2) Dirangkum 3) Indikasi Pendanaan 4) Kepastian pendanaan 5) Menghasilkan 6) Proyeksi ke Depan
UU APBN
5 4
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
UU APBN 1
RKA
RAPBN 8
Pokok kebijakan Fiskal & kerangka Ekonomi makro
Usulan Anggaran
2
7
Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran
KEMENTRIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN TEKNIS SURAT EDARAN Usulan Anggaran
3 6
Lingkar Koordinasi Perencanaan Dep. Agama
I N T E R N A L
E K S T E R N A L
Ditjen Penyeleng. Haji & Umrah
Ditjen Pendidikan Islam
1. 2. 3. 4. 5.
Ditjen Bimas Islam Ditjen Bimas Kristen Ditjen Bimas Katolik Ditjen Bimas Hindu Ditjen Bimas Budha
Kanwil Dep.Agama Provinsi
ITJEN
UIN, IAIN, STAIN, STAKN, STAHN, IHDN
Badan Litbang & Diklat
Balai Diklat & Balai Litbang Setjen/ Biro Perencanaan
BAPPENAS
Badan Pusat Statistik (BPS)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
MENKOKESRA DEPDIKNAS DEPKES PEMDA (PERDA) BKKBN MENEG PP BNN MENEG. PDT
KPPN DPR (Komisi VIII, Komisi X & Panja Anggaran) dan DPD DEPKEU : DJAPK & DJPB
SISTEM PENGANGGARAN K/L TAHUN 2008 PENDEKATAN
KEBIJAKAN 2008
PENYUSUNAN RKA-KL TH 2008
ANGGARAN TERPADU
MENYEMPURNAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERPADU
KPJM
PILOT PROYEK KPJM
PILOT PROYEK KPJM PADA BEBERAPA K/L MENYEMPURNAKAN FORMAT RKA-KL UNTUK PELAKSANAAN KPJM
ANGGARAN KINERJA
TAHAP I PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA
PENETAPAN KEGIATAN SESUAI TUPOKSI PENETAPAN OUTPUT & OUTCOME PEMAKAIAN STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS
MENYEMPURNAKAN: KRITERIA JENIS BELANJA KRITERIA SATUAN KERJA NON STRUKTURAL K/L DI DAERAH ALOKASI DANA DARI SUMBER PHLN & PNBP
FORMAT RKA-KL 2008 : TERDIRI DARI 13 FORMULIR MEMUAT ANGGARAN SATKER
1.1
1.2
1.3
1.4
MEMUAT ANGGARAN UNIT ES I
2.1
2.2
2.3
2.4
MEMUAT ANGGARAN K/L
3.1
3.2
3.3
3.4
1.5
DOKUMEN PENGANGGARAN Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)
FORMAT RKA-KL 1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
KEGIATAN JENIS BELANJA
KEGIATAN PENDAPATAN
KEGIATAN KELUARAN VOLUME KELUARAN
KEGIATAN PRAKIRAAN MAJU KPJM
ANGGARAN KINERJA
MEMUAT BIAYA OUTPUT ANGARAN TERPADU ANGGARAN KINERJA
1.5
KEGIATAN JENIS BELANJA RINCIAN PER MATA ANGGARAN MEMUAT BIAYA INPUT ANGGARAN KINERJA
DASAR-DASAR PENGALOKASIAN ANGGARAN Visi dan Misi kementerian negara/lembaga. Skala Prioritas. RKA-KL disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dengan DPR Pagu Sementara/Pagu Definitif Hasil Kesepakatan DPR dengan kementerian negara/lembaga Tupoksi unit organisasi kementerian negara/lembaga Pengalokasian anggaran ke dalam kegiatan/subkegiatan dalam RKA-KL tidak dapat mengakibatkan : Pergeseran anggaran antar program Pengurangan belanja mengikat Perubahan pagu sumber pendanaan/ sumber pembiayaan (RM/PLN/HLN/PNBP) yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara. Perhitungan alokasi biaya didasarkan pada indeks satuan biaya yang ditetapkan.
PRIORITAS DALAM PENYUSUNAN RKA-KL 1. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Priotitas Pembangunan Nasional dan/atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga. 2. Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat 3. Kebutuhan dana Pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri. 4. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years). 5. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di berbagai daerah. 6. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri termasuk kendaraan bermotor
COST OF ACTIVITY
HOW MUCH
DETAIL OF COST ACTIVITY
MEANING, ACTIVITY, OUTPUT
HOW
WHAT
REASONS RELATED TO PROGRAM
WAY,METHOD,E FFORT TO IMPLEMENT
WHERE LOCATION OF ACTIVITY
WHY
WHEN WHO
SUBJECT PERFORMING ACTIVITY
SUBJECT RECEIVING BENEFIT
CERTAIN TIME STARTED & ENDED, HOW LONG
UNIT ORG OUTPUT JENIS BELANJA (INPUT) NATIONAL GOALS Keterangan: FUNGSI SUBFUNGSI PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
K/L
Program dalam RKA-KL dikelompokkan ke dalam: Program Prioritas (Nasional), yaitu program-program yang ditetapkan Pemerintah dalam RKP sebagai prioritas pembangunan yang difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, keadaan yang lebih aman, adil dan demokratis. Program prioritas nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan prioritas. Program Penunjang, yaitu semua program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, kecuali yang telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Program penunjang dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan penunjang.
DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2008 MELAKSANAKAN 5 FUNGSI YANG TERDIRI DARI 21 PROGRAM
Fungsi Pelayanan Umum
6 Program
Fungsi Pariwisata dan Budaya
1 Program
Fungsi Agama
5 Program
Fungsi Pendidikan
8 Program
Fungsi Perlindungan Sosial
1 Program
5 Fungsi dan 21 Program pada Departemen Agama I. FUNGSI PELAYANAN UMUM 1. Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik 2. Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara 3. Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara II. FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA 7. Program Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda III. FUNGSI AGAMA 8. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 9. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan Dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
10. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 11. Program Penelitian Dan Pengembangan Agama 12. Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan IV. FUNGSI PENDIDIKAN 13. Program Pendidikan Anak Usia Dini 14. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15. Program Pendidikan Menengah 16. Program Pendidikan Non Formal 17. Program Pendidikan Tinggi 18. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan 19. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 20. Program Peningkatan Pendidikan Agama Dan Keagamaan V. FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL 21. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
PENGELOLAAN GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM
KEGIATAN DASAR
PENYELESAIAN LANGGANAN DAYA DAN JASA PERAWATAN SARANA PRASARANA
KEGIATAN KEGIATAN TUPOKSI
KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PENUNJANG
Untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penganggaran dan pelaksanaan anggaran satker pusat dapat berupa Unit eselon II, sepanjang memenuhi salah satu atau lebih syarat sbb: Lokasi satker berada pada prop/kab/kota yang berbeda dengan kantor pusatnya. Karakteristik tugas/kegiatan satker yang komplek. Volume kegiatan dengan anggaran yang relatif besar
SATKER
KEGIATAN DASAR GAJI & TUNJANGAN YANG MELEKAT PADA GAJI LANGGANAN DAYA DAN JASA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DIDANAI DARI BELANJA MENGIKAT
KEGIATAN TUPOKSI (KEGIATAN PRIORITAS & KEGIATAN PENUNJANG) UNTUK MENCAPAI OUTPUT YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA UNTUK MENDUKUNG MEWUJUDKAN SASARAN PROGRAM DIDANAI DARI BELANJA TIDAK MENGIKAT
BELANJA PEGAWAI
PENGELUARAN UNTUK KOMPENSSI DALAM BENTUK UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH YANG BERTUGAS DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI SEBAGI IMBALAN ATASPEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
BELANJA BARANG
PENGELUARAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG HABIS PAKAI UNTUK MEMPRODUKSI BARANG/JASA TERTENTU
BELANJA MODAL
PENGELUARAN YANG DIPAKAI UNTUK PEMBENTUKAN MODAL YANG SIFATNYA MENAMBAH ASET PEMERINTAH
BANTUAN SOSIAL
PENGELUARAN UNTUK TRANSFER UANG ATAU BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT GUNA MELINDUNGI DARI KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO SOSIAL TERTENTU
HIBAH
PENGELUARAN UNT TRANSFER YANG SIFATNYA TIDAK WAJIB KEPADA NEGARA LAIN ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
SUBSIDI
PENGELUARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN NEGARA/SWASTA/LEMBAGA TERTENTU YG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL BARANG/JASA AGAR HARGA BARANG/JASA YANG DIPRODUKSI DPT DIJANGKAU MASYARAKAT
CICILAN/BUNGA UTANG BELANJA LAIN-LAIN
PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN ATAS KEWAJIBAN PENGGUNAAN UTANG BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI PENGELUARAN UNTUK BELANJA PEMERINTAH YANG TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN MENURUT JENIS BELANJA TERSEBUT SEBELUMNYA
SATKER
KEGIATAN SWAKELOLA ANGGARAN DIBEBANKAN PADA BEBERAPA JENIS BELANJA, SESUAI DENGAN KOMPONENKOMPONENNYA CONTOH : DIKLAT FUNGSIONAL HONORARIUM MASUK BELANJA PEGAWAI, PERJALANAN MASUK BELANJA BARANG
KEGIATAN KONTRAKTUAL ANGGARAN DIBEBANKAN PADA SATU JENIS BELANJA YANG SESUAI CONTOH : DIKLAT FUNGSIONAL MASUK BELANJA BARANG
KOMPONEN STANDAR BIAYA
Pengelola Keu Pengadaan B&J
HONORARIUM
Tim Teknis Keg. Tim Fungsional
S.B. UMUM STANDAR BIAYA
UANG LEMBUR PERJALANAN
Dalam Negeri Luar Negeri
KEGIATAN UMUM
ATK
BARANG & JASA
Bahan M Barang lainnya
S.B. KHUSUS
BARANG & JASA
Perawatan Aset
KEG. KHUSUS
Sewa Jasa lainnya
1.
TELAAHAN KEBIJAKAN OLEH SATKER PUSAT, INSTANSI VERTIKAL DAN UPT
(Minggu I Januari)
2.
3.
PENY. RENCANA OLEH SATKER PUSAT, INSTANSI VERTIKAL DAN UPT SBG BAHAN PERSIAPAN PAGU PRA INDIKATIF
RAKOR INTERNAL SATKER PUSAT, INSTANSI VERTIKAL DAN UPT SBG BAHAN PAGU PRA INDIKATIF
(Minggu III Januari)
(Minggu II Januari)
4.
RAKOR/KONSULTASI PENYUSUNAN PAGU PRA INDIKATIF OLEH SATKER PUSAT, INSTANSI VERTIKAL & UPT SBG BAHAN RENJA-KL
(Minggu IV Januari)
5.
13.
PENYAMPAIAN USULAN PAGU INDIKATIF OLEH MENAG KPD MENEG PPN/KA BAPPENAS, MENKEU DAN DPR
PEMBAHASAN DAN PENERBITAN DIPA DENGAN DJPB
(Minggu I Pebruari)
(Minggu I Oktober)
6.
PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN PAGU INDIKATIF OLEH SEKJEN KPD SATKER PUSAT, INSTANSI VERTIKAL DAN UPT
12.
PENYEMPURNAAN DAN PENELAHAAN RKA-KL DENGAN DPR
(Minggu I – III Maret)
(Minggu IV Juni-Sept)
7.
11.
PEMBICARAAN PENDAHULUAN PAGU INDIKATIF MENEG PPN/KA BAPPENAS, MENKEU DAN DPR
PEMBICARAAN PENDAHULUAN RKA-KL DENGAN DPR
(Minggu IV Maret)
(Minggu III – IV Juni)
10.
PENYAMPAIN RKA-KL KE BAPPENAS, DJA DAN DPR
(Minggu III Juni)
Ctt:
9.
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PAGU SEMENTARA OLEH SATKER PUSAT, INSTANSI VERTIKAL DAN UPT, DJA
(Minggu II – III Juni)
8.
PENYUSUNAN PAGU SEMENTARA OLEH SEKJEN DAN PENYERAHAN KPD SATKER PUSAT, INSTANSI VERTIKAL DAN UPT.
(Minggu I - II Juni)
Siklus dan jadwal di atas sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ketetapan atau perundangan yang berlaku kemudian
Penyusunan RKAKL
Penyusunan RAPBN
Oktober November
Pembahasan RUU-APBN
RKAKL
Depkeu (DJAPK)
Pemerintah
Kementerian Teknis
Januari
RKP
Penyusunan Dokumen Anggaran
Pembahasan RKAKL
PERRES RINCIAN APBN
RKAP/ RAPBN
RUU APBN
DPR
Panitia Anggaran Komisi Sektoral
UU APBN
SAPSK
UNIT WAKTU
JULI
K/L RKA-KL YG DISEPAKATI DPR
DJAPK
SEKKAB
DJPBN
PENELAAHAN RKA-KL
HIMPUNAN RKA-KL
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
PENYESUAIAN RKA-KL DNG PAGU DEFINITIF
PENELAAHAN RKA-KL PENYUSUNAN RINCIAN APBN
NOVEMBER DESEMBER
KONSEP PERPRES KONSEP DIPA
SAPSK
PENETAPAN PERPRES PERPRES RABPP
PENGESAHAN DIPA
D D II P PA A Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Berlaku Azas satu DIPA satu Satker, dikecualikan untuk Depag, Kejagung, Dep.Hukum dan HAM, Depkeu, Dephankam, Kepolisian Republik Indonesia, dan BPN satu DIPA dapat untuk beberapa satker.
Bahan Penyusunan Konsep DIPA 1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Kementerian Negara/Lembaga yang telah disetujui DPR, sebagai dasar penyusunan rincian kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam DIPA. 2. Undang-Undang APBN. 3. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagai dasar alokasi anggaran. 4. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk satuan kerja yang Konsep DIPA-nya ditelaah di daerah.
PENELAAHAN DAN PENGESAHAN DIPA Penelaahan DIPA adalah proses pencocokan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kanwil DJPB antara Konsep DIPA yang diajukan Kementerian/Lembaga / satker dengan Perpre tentang Rincian APBN/SRAA (menurut organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, serta lokasi kegiatan / sub kegiatan). Penetapan SRAA Untuk keperluan pengesahan DIPA di daerah, Ditjen Perbendaharaan menetapkan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) sebagai dasar penelaahan di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. DIPA Sementara Dalam hal Kementerian negara/lembaga/ satker tidak menyampaikan Konsep DIPA sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan, maka Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menyusun Konsep DIPA Sementara dan mengesahkan DIPA Sementara berdasarkan Perpres tentang Rincian APBN.
DJA
DJPB
SATKER
UU APBN
UU APBN
PERPRES
PERPRES UU APBN PERPRES
KONSEP DIPA
CHECK
SP DIPA
KONSEP DIPA
DIPA
PENETAPAN TANGGAL SURAT PENGESAHAN DIPA (SP-DIPA) Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPB adalah tanggal 31 Desember dan berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember. 2. Penetapan SP-DIPA APP oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan tanggal saat pengesahan DIPA. 1.
PENYAMPAIAN DIPA DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kanwil DJPB, disampaikan kepada : 1. Menteri/Ketua Lembaga; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Gubernur Propinsi; 4. Direktur Jenderal Anggaran; 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Akuntansi dan Pelaporan serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, beserta arsip data komputernya(DIPA Pusat); 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Dit. PA dan Dit. IA, beserta arsip data komputernya (DIPA Daerah); 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan, beserta arsip data komputernya.
Penyusunan DIPA
Penelahaan n DIPA
November
Oktober
Desember
Pemerintah
Kementerian Depkeu Teknis (DJPBN) (DJAPK)
Pengesahan DIPA
KONSEP
DIPA DIPA/ SRAA
DPR
UU APBN
KEPRES RINCIAN APBN
DIPA
Re-check
SAPSK
Penyusunan Dokumen Anggaran
DIPA revisi
Tahun Pelaksanaan December anggaran
Penelahaann DIPA
Penyusunan DIPA
November
MENTERI TEKNIS SATKER
DIPA KONSEP
DIPA Depkeu (DJPBN)
Pemerintah
Kementerian Teknis
KONSEP
DIPA
KPPN
DPR
Pengesahan DIPA
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
BPK
DEFINISI-DEFINISI APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara. Kementerian Keuangan adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara. Menteri Perencanaan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional (dalam hal ini adalah Bappenas). Kementerian Perencanaan adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Kementerian Negara adalah organisasi dalam Pemerintahan RI yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu. Lembaga Negara adalah organisasi nonkementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 45 dan peraturan perundang-undangan. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu kementerian negara/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
Satuan Kerja adalah adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemeritahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan mengerahkan segala sumber daya (personil, teknologi,dana,dll) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan, timbulnya sub kegiatan ini sebagi kosekuensi adanya perbedaan jenis dan satuan keluaran. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta pagu anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Pagu Indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada KL untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga. Pagu Sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan DPR sebagai acuan dalam penyusunan RKA KL. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPb atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. Kanwil DJPb adalah instansi vertikal DJPb dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perbendaharaan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal DJPb yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJPb. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
