Paparan Kepala Biro Perencanaan dan KLN Pada Rakor PUG Bidang Pendidikan Lintas Sektor
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-RI 29 November 2012 1 © Kemdikbud 2012
SUBSTANSI SAJIAN 1
PENDAHULUAN
2
KOMITMEN DAN TUJUAN PENYUSUNAN PPRG
3
KERANGKA KERJA DAN ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
4
KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PUG BIDANG PENDIDIKAN
5
TANTANGAN PELAKSANAAN PUG 2
1 PENDAHULUAN
3
Dasar Hukum 1. 2.
Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 3. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004, Tentang Rencana Kerja Pemerintah 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2010, Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. 7. Perpres Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka fungsi kebudayaan akan terintegrasi dengan fungsi pendidikan 8. Perpres Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah 10. Komitmen Tentang MDGs 2000
KETERKAITAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 25 TAHUNAN
5 TAHUNAN Pedoman
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM Nasional
RPJM Daerah
Dijabarkan
Renstra SKPD
UU SPPN
Rincian
RAPBN
APBN
APBN
RKP
Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang Dijabarkan
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu
Pedoman
Visi Kepala Daerah
RKAKL
Diacu
Diperhatikan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
UU KN
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Renja KL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
VISI PRESIDEN
1 TAHUNAN
5
PENDEKATAN PENETAPAN KEBIJAKAN KEMDIKBUD SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
RPJPN (UU 17/2007)
(UU No. 17/2003, UU No.1/2004, UU No.15/2004, UU No.25/2004, UU No. 32/2004, UU No. 33/2004)
RPJM (Perpres 5/2010) RENSTRA (PERMEN 2/2010) (VISI,MISI, KEBIJAKAN, IKU, IKK)
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
SISDIKNAS
(UU NO.20/2003)
UU Guru & Dosen (UU No.14/2005)
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010-2014
SNP (PP No.19/2005)
PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL (TAHUNAN)
Renja-K/L RKA-K/L
6
Sasaran Strategis Kemdikbud
INPRES/ PERPRES KONTRAK KINERJA
RPJMN
1
Peningkatan akses dan mutu pendidikan
2
Pelestarian dan pengembangan budaya
3
Pelindungan dan pengembangan bahasa dan sastra
4
Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG)
Sasaran Strategis
RENSTRA KOMITMEN INTERNASIONAL
7
2 KOMITMEN DAN TUJUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
8
Millennium Development Goals
Komitmen internasIonal
TARGET MDG’s
Goal 2
Goal 3
• Memastikan bahwa pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh
• Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan lebih baik pada 2005, dan di semua jenjang pendidikan paling lambat tahun 2015 10
Indikator Ketercapaian Goal-2 (Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua) Terdapat Tiga indikator yang relevan: 1. Tingkat partisipasi pendidikan dasar; 2. Indikator kedua berkaitan Tingkat Lulusan; 3. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun.
Goal-3 (Mendorong Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan) Terdapat Empat indikator yang relevan: 1. Yang menjadi indikator utama adalah rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi 2. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki untuk usia 15-24 tahun. 3. Sumbangan perempuan dalam kerja berupah di sektor nonpertanian. 4. Proporsi perempuan di dalam parlemen.
Komitmen Nasional 1. Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional Suatu Strategi untuk Mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 2. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014 Peningkatan Kesetaraan Gender merupakan Salah Satu Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Ke-2 3. Permendiknas No. 84/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan
12
Tujuan 1. Memastikan kebijakan publik di tingkat nasional maupun daerah menjadi responsif gender 2. Memastikan tersusunnya anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan 3. Memastikan anggaran memberi akses dan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak, lanjut usia, berkebutuhan khusus, miskin dan kelompok marginal lainnya 4. Memastikan bahwa tujuan nasional mewujudkan SDM yang berkualitas tercapai, baik laki-laki maupun perempuan
3 KERANGKA KERJA DAN ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
14
KERANGKA KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN CAPACITY BUILDING STUDI KEBIJAKAN/ KEMITRAAN PSW
KEMITRAAN LSM
Perencana & Pengelola Program
STUDI, WORKSHOP PT/ PSW
PENG.MODEL LSM/ Org. Perempuan
PENGUATAN STAKEHOLDERS
Penerbit/ Penulis/ Satuan Pend/ Stakeholders.
PKBG/ Life Skills Perempuan
PSBG, Panduan BA, Pengelolaan Satua Pend. Responsif Gender
DATA & WEBSITE
MEDIA KIE
Pemegang Kebijakan Pusat/ Prop/ Kab-Kota
WORKSHOP, RTD, FGD
PENGEMB. PENDATAAN SOSIALISASI
Masyarakat Berwawasan Gender
Analisis situasi/ Profil Gender Pendidikan
Database/ Website Uploading
Rencana & Program responsif gender
Kebijakan Responsif gender Position Paper/ RAN - RAD
KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN 15
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIPA UU APBN 21.Rapim Penyusunan RABPP 22. Raker & RDP dgn DPR ttg RAPBN 23. Penyesuaian RABPP dgn Pagu Definitif 24. Pemantapan Renc. Prog& Anggaran t+1 25. Penelaahan RKA-KL Pagu Definitif dgn DJA 26. Penelaahan SRAA dan Konsep DIPA dgn DJPb 27. Pengesahan Konsep DIPA 28. Penyampaian DIPA
27
28
1
25 24
1. Rakor Eva.Kinerja t-1 & Perenc.Prog.t+1 2. Koord. Penetapan Kebijk (Rembuknas) 3. Penyus. Renja Tahun t+1 4. Penyus. Bhn Masukan Ranc. Awal RKP 5. Penyusunan Renja Unit Utama 6. Koord., Sinkron., & Konsolidasi Renja 7. Raker Bahas Renja dng DPR 8. Pertemuan Tiga Pihak 9. Musrenbang
2
4 26 3
23
6
5
7 PAGU DEFINTIF
21
22
PAGU INDIKATIF
8 9
20 PENELAAHAN RKA PAGU SEMENTARA
12
16 19
10
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
15
17
18
14
10. 11. 12. 13. 14.
11
15. 16.
13 PAGU SEMENTARA
17. 18. 19. 20.
Penyesuaian Renja Finalisasi Ranc. Akhir RKP Penyus. Draft RKA-KL Koord., Sinkron., dan Konsolidasi RKA-KL Raker dan RDP dengan DPR tentang RKA-KL Raker DPD dgn Mendiknas Penyes. RKA-KL dgn Kesepakatan DPR Penyus. Masukan Pidato Presiden Penyus. RBNK Penelaahan RKA-KL Koord., Sinkron.,Kons.Prog.& Angg
JAN
FEB
MAR
TAHAP PENYUSUNAN RENCANA KERJA
Draft RKP
APR
Pembahasan Pendahuluan RAPBN
Masukan RKP Depdiknas
Renja K/L Depdiknas
Menerbitkan Pagu Indikatif & SEB
SEB ttg Keg. Prioritas & Pagu Indikatif
START
Tri Lateral Meeting (Kesepakatan Kegiatan Prioritas) Laporan Kinerja Pelaksanaan kegiatan t-1 Laporan Evaluasi Perencanaan T
RAKOR evaluasi Kinerja Departemen Tahun t-1 & Persiapan Perencanaan Tahun t +1
Review Draft RKP
Hasil Evaluasi RK Tahunan E I/E II & Satker
Penyusunan RKT Departemen (perlu disepakati nama keg.)
RKT Departemen REMBUK DIKNAS
Koordinasi, Sinkronisasi, dan konsolidasi Renja K/L
Persiapan Bahan MusrenbangNas
Bahan Musrembangnas
Draft Renja K/L Depdiknas
Renja K/L E I/E II & Satker
Penyusunan Renja K/L
Satuan Harga
Hasil Rembug Musrenbangda Penyusunan RKT Daerah
17
Laporan Kinerja Pelaksanaan kegiatan t-1 Laporan Evaluasi Perencanaan T
RAKOR evaluasi Kinerja DaerahTahun t-1 & Persiapan Perencanaan Tahun t +1
(Dekon & TP)
RKT Daerah
UP-SKPD
Persiapan Bahan MusrenbangNas
Pelaksanaan MUSRENBANGNAS
MEI
JUNI Pembahasan Program & Anggaran
JULI
AGUST
Pembahasan RKAKL
Penelaahan RKAKL & Penyusunan Draft Nota Keuangan
Finalisasi Rancangan Akhir RKP
Himpunan RKAKL
Nota keuangan
RKP
Pelaksanaan MUSRENBANGNAS
SE Pagu Sementara & Kegiatan Prioritas
Draft RKAKL
RKAKL Kesepakatan Kegiatan, Sasaran & Anggaran
Pidato Presiden 16 Agustus
RKAKL
Renja K/L
Penyusunan RKAKL Satker Pusat
Penyesuaian Rancangan Renja K/L
18
Koordinasi, sinkronisasi dan Konsolidasi Rancangan RKAKL Menyusun Bahan Masukan Pidato Presiden (16 Agustus ) Draft RKAKL
Penyusunan RKAKL Satker Daerah
Membuat Rancangan Bahan Nota Keuangan K/L
Nota keuangan
Bahan Masukan Pidato Presiden Koordinasi, sinkronisasi dan Konsolidasi RKAKL
Kesepakatan Kegiatan dan Sasaran
TAHAP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SEPT
OKT
NOV
DES
Pembahasan RAPBN
UU APBN Satuan anggaran per satuan kerja (SA-PSK) Perpres Rincian APBN
RAPBN
Menyusun RAPBN & Pagu Definitif
Pagu Definitif
Pidato Presiden 16 Agustus
Pengesahan DIPA (Lembar Kuning)
Penelahaan RKAKL u/ Penyusunan PerpPres Rincian APBN
Menerbitkan Konsep DIPA Satker Pusat & SRAA
Dokumen DIPA IMPLEM Konsep DIPA
Rapim Persiapan Bahan Penyusunan RAPBN
Konsep DIPA yang ditandatangani Menteri
Pengesahan Konsep DIPA (DIPA Putih)
RKAKL final
END
SOP EVALUASI PERENCANAAN
Bahan Penyusunan RAPBN
Kesepakatan Kegiatan dan Sasaran
TAHAP PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 19
Pemantapan Rencana & Program
Penelaahan RKAKL
Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA)
Konsep DIPA
Pengesahan Konsep DIPA (DIPA Putih)
IMPLEME Dokumen DIPA
Pengesahan DIPA (Lembar Kuning)
Konsep DIPA yang ditandatangani KPA
Kanwil DJPB
LANGKAH PENYUSUNAN PPRG (1/3) Langkah 1 : Perumusan Kebijakan/program/kegiatan
1. Merumuskan kembali kebijakan/ program/kegiatan pembangunan pembangunan sehingga menjadi responsif gender mengacu pada data terpilah 2. Dalam langkah ini perlu dilakukan identifikasi kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan menggunakan data terpilah.
20
LANGKAH PENYUSUNAN PPRG (2/3) Langkah 2 : Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi dan sesuai dengan tujuan kebijakan/program/ kegiatan yang telah direformulasi dalam Langkah 1, yaitu dengan: 1. Penentuan Prioritas Permasalahan yang akan Ditangani 2. Selaraskan Dengan Prioritas Nasional, Prioritas Kementerian/Lembaga, Atau Prioritas Pemerintah Daerah. 3. Mengidentifikasi Alternatif Solusi 4. Tidak Harus Melalui Kerangka Anggaran Tetapi Dapat Melalui Kerangka Regulasi 21
LANGKAH PENYUSUNAN PPRG (3/3) 5. Penetapan alternatif yang akan menjadi sarana intervensi 6. Pilih yang memiliki dampak lebih signifikan dalam kerangka anggaran yang tersedia 7. Menentukan tujuan/sasaran yang ingin dicapai, termasuk target dan indikator kinerja yang responsif gender
8. Menyusun program dan kegiatan serta prioritasnya 9. Semaksimal mungkin menggunakan nomenklatur mata anggaran yang ada dalam sistem penyusunan anggaran (MAK, dll) 10. Kegiatan tidak harus yang bersifat fisik tetapi bisa juga dalam berbagai penyusunan/revisi peraturan/pedoman 11. Mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan dan kesetaraan. © Kemdikbud 2012
22
Kebijakan Dasar Penyusunan RKA-K/L 2013 1.
Penyusunan Output sesuai dengan substansi, PMK 112/2012 serta tusi satker
2.
Output spesifik sebaiknya dikeluarkan tersendiri tidak bercampur dengan output yang lain
3.
Perlu dilakukan standarisasi tahapan pencapaian output yang sejenis (bersifat bantuan sosial, manajemen, dst)
4.
Jika memungkinkan direct output sebaiknya murni berisi direct cost, biaya manajemen dipisahkan dan diintegrasikan dalam satu output tersendiri
5.
Peningkatan efisiensi melalui: a. Integrasi proses/aktivitas b. Resources sharing c. Pemanfaatan TIK
Fokus Efisiensi Biaya Langsung
Output Langsung Biaya Tidak Langsung
OUTPUT Output Tidak Langsung
Potensi Efisiensi/ Realokasi Biaya Tidak Langsung
24
Contoh Penerapan Performance-Based Budgeting (PBB) Biro Perencanaan dan KLN lines 2
SASARAN STRATEGIS
4
PROGRAM (IKU)
14
22
KEGIATAN (IKK)
k1= 1
INDEK KETERKAITAN (K) = k1 x k2 x k3 x k4
k2= 1
K= 97,35 % k3= 1
KUALITAS RKA
X
OUTPUT/SUBOUTPUT k4= 0,9735
265
743
KOMPONEN INPUT AKUN
Direct Cost Indirect Cost
E=93,51 % INDEKS EFISIENSI BIAYA (E) = (DirectCost ) / (Total Cost)
INDEKS EFEKTIVITAS ANGGARAN (EFF) =KxE
EFF= 91,03%
25
Indeks Efisiensi Rancangan RKA 2013 Kemdikbud Rp. Juta
UNIT SETJEN ITJEN DIKDAS DIKTI * PAUDNI BALITBANG DIKMEN BAHASA BADAN SDM KEBUDAYAAN TOTAL
DIRECT 1.266.618 204.456 9.644.910 29.100.781 2.420.403 967.839 9.966.797 205.552 2.250.008 596.373 56.623.737
INDIRECT 193.474 544 1.535.727 3.542.699 611.303 227.623 1.053.845 33.980 656.437 152.852 8.008.484
TOTAL 1.460.092 205.000 11.180.637 32.643.479 3.031.706 1.195.462 11.020.643 239.532 2.906.445 749.225 64.632.221
% 86,75% 99,7% 85,5% 89,1% 79,8% 79,4% 90,4% 85,8% 75,8% 79,6% 88,5%
*) RKAKL 2013 masih belum bisa diukur sehingga menggunakan RKAKL 2012
26
SIKLUS PENYUSUNAN RKA USULAN RKAKL
Unit utama menyusun RKAKL 2013
REVIEW RKAKL
Tim melakukan review terhadap usulan RKAKL
PENATAAN STRUKTUR IDENTIFIKASI JENIS BIAYA IDENTIFIKASI KEPATUTAN DAN KEWAJARAN BIAYA
PEMBAHASAN: Unit Utama bersama Tim melakukan klarifikasi dan perbaikan : 1. Struktur RKA 2. Jenis Biaya 3. Kepatutan dan kewajaran biaya 4. Potensi efisiensi biaya
MENGHITUNG POTENSI EFISIENSI OK
TIDAK
YA
MENYUSUN PEMANFATAN RENCANA EFISIENSI FINALISASI RKAKL
Unit utama memberikan usulan pemanfaatan hasil efisiensi
Unit utama melakukan finalisasi RKA
34
Keterkaitan Struktur Organisasi dan Struktur RKA Kemdikbud Struktur Organisasi KEMENTERIAN
ESELON 1
Struktur RKAKL SASARAN STRATEGIS
ukuran kinerja kementerian
PROGRAM
ukuran ketercapaian program (kinerja Eselon I)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON 2
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) OUTPUT SUB-OUTPUT
SATKER
KOMPONEN INPUT
ukuran ketercapaian kegiatan (kinerja eselon II) barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
tahapan/proses pencapaian output
SUB-KOMPONEN INPUT AKUN
rincian kebutuhan belanja 28
Usulan Pagu Anggaran Kemdikbud 2013 Per Program/Unit Utama Milyar Rupiah
Usulan Pagu 2013 No
Unit Utama
TA 2012
1
PAUDNI
2 3
DIKDAS DIKMEN
4 5
DIKTI BALITBANG
6 7
BAHASA BPSDMP
226,26 2.819,34
0,3% 4,3%
8 9
BUDAYA SETJEN
536,83 1.226,68
0,8% 1,9%
184,72
0,3%
64.887,69
100%
10 ITJEN TOTAL
2.756,64
Awal 1) (Pagu Anggaran)
4,2%
17.678,62 27,2% 5.684,19 8,8% 32.606,66 50,3% 1.167,75 1,8%
+ BA999 2)
2.831,71 10.810,64
2.853,71 11.445,96
9.020,64 35.277,44
11.507,58 36.407,44
1.195,46 239,53 2.906,45 2.054,62 1.460,09 205,00 66.001,59
1.295,46 309,53 2.887,19 2.028,62
1.460,09 205,00 70.400,58
+ BA999 dan Optimalisasi (hasil banggar)
2.553,71
3,5%
12.195,96 16,7% 11.744,48 16,1% 38.407,44 52,5% 1.295,46 1,8% 359,53 2.787,19
0,5% 3,8%
2.028,62 1.510,09
2,8% 2,1%
205,00
0,3%
73.087,48
100%
Catatan: 1) Disampaikan pada Raker tanggal 9 Agustus 2012 2) Disampaikan pada Raker tanggal 10 September 2012 29
Peringkat Realisasi APBN 2012 Pada 10 K/L Dengan Anggaran Terbesar STATUS: 22 November 2012 No.
Kementerian
Pagu
REALISASI
%
1 Kepolisian
42.055.798.712.000
32.545.393.066.390
77,39%
2 Kementerian Dalam Negeri
18.177.986.445.000
13.374.066.586.654
73,57%
3 Kementerian Pertahanan
75.449.711.597.000
54.074.243.937.509
71,67%
4 Kementerian Agama
39.901.578.038.000
27.343.634.681.870
68,53%
5 Kementerian Pertanian
18.626.702.278.000
12.199.698.059.698
65,50%
6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 66.003.551.524.000
42.307.817.510.726
64,10%
7 Kementerian Keuangan
19.187.853.189.000
12.261.386.422.598
63,90%
8 Kementerian Kesehatan
32.140.335.683.000
19.778.418.034.008
61,54%
9 Kementerian Pekerjaan Umum
75.617.746.439.000
45.817.076.782.150
60,59%
10 Kementerian Perhubungan
33.562.728.232.500
18.200.125.570.370
54,23%
Rerata Nasional K/L : 63,20 Keterangan: Sumber Ditjen Perbendaharaan (DSP) Kementerian Keuangan
30
Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran Kemdikbud 2012 (sumber Unit Utama) 100.00 90.00
STATUS : 28 November 2012 Per Unit Utama BALITBA…
70.00 60.00
50.00
82.62% 78.45%
77,24%
DIKMEN
77.74%
48,75%
PAUDNI
75.79%
71,11%
Setjen
59.81%
55,15%
itjen
58.98%
58,98%
DIKTI
58.62%
46,07%
18,98%
39.85%
Kemdikbud 68,80%
20.00
14.2 0.5 1.76
2.8 18.48 2.31 12.07
Jan
Feb
Mar
Apr
84.19
76.2
62.67 47.3
55.99 49.01
33.5
43.61
41.21
52.80
Per Jenis Belanja (Rp juta) Pagu
28 November Realisasi
22 Nov
%
%
Pegawai
9.308.775
8.121.680
85,23%
87,25%
Barang
25.794.267
12.410.361
57,52%
44,43%
Modal
7.392.534
2.271.547
30,41%
30,33%
Bansos
22.917.702
22.224.326
82,71%
87,53%
Jumlah
65.413.278
45.027.914
68,80%
65,66%
24.08
Mei © Kemdikbud Jun 2012 Jul
40.16
33.31 Belanja
7.0
10.00
86.6
68.80
34.28 21.1 26.44
100.0
64.8
47,27%
53.86%
BUDAYA
30.00
-
76,36%
BPSDMP
BAHASA 40.00
Realisasi Target 2011
84.19% 76,31%
DIKDAS 80.00
93.4
APBNP
Agu
Sep
Okt
Nop
Des31
4 KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PUG BIDANG PENDIDIKAN
32
KEBIJAKAN PUG BIDANG PENDIDIKAN (1/3)
33
KEBIJAKAN PUG BIDANG PENDIDIKAN (2/3)
34
KEBIJAKAN PUG BIDANG PENDIDIKAN (3/3)
35
Program dan Kegiatan PUG Bidang Pendidikan 1. Capacity Building Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pendidkan agar memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. Dilakukan di 10 unit utama Kemdikbud, 33 provinsi dan kabupaten/kota.
2. Studi Kebijakan/Kemitraan dengan PSW/G, Untuk membantu pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan pendidikan yang responsif gender. (contoh satuan pendidikan responsif gender)
3. Kemitraan dengan LSM/Ormas, Untuk mengembangkan model dan mengimplementasikan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)
4. Data Pendidikan Terpilah , Melakukan sistem pendataan pendidikan terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pendidikan;
5. KIE & Gender Kit Melakukan berbagai sosialisasi di media massa (cetak, radio dan TV) serta kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama; 36
HASIL YANG TELAH DICAPAI (1/2) 1. Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 2. Peningkatan kapasitas PUG Bidang Pendidikan pada 10 Unit Utama Kemdikbud; 3. Peningkatan Kapasitas PUG Bidang Pendidikan di 33 Provinsi; 4. Peningkatan Kapasitas PUG Bidang Pendidikan minimal di 78 Kabupaten/Kota; 5. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender; 6. Menguatnya Dukungan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Program PUG Bidang Pendidikan; 7. Terselenggaranya di 2 kabupaten (Kebumen dan Kupang) “Petikan Pengalaman” PUG Bidang Pendidikan Kerjasama dengan AusAID; 37
HASIL YANG TELAH DICAPAI (2/2) 8.
Tersusunnya Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) dan TOR Responsif gender dalam penyusunan program di setiap unit utama Kemdiknas; 9. Terimplementasinya gender di satuan pendidikan formal dan nonformal; 10. Terselenggaranya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender di 570 Lembaga 11. Tersusunnya panduan dan media sosialiasi PUG Bidang Pendidikan; seperti: PSBG, PKBG, Leaflet, booklet, dan lainnya.
38
5 TANTANGAN PELAKSANAAN PUG
39
TANTANGAN PELAKSANAAN PUG BIDANG PENDIDIKAN KE DEPAN 1. Bagaimana meningkatkan komitmen pimpinan unit utama dan daerah dalam melaksanakan PUG Bidang Pendidikan. 2. Bagaimana memasukkan PUG Bidang Pendidikan ke dalam program dan kegiatan pada setiap unit kerja di pusat dan daerah; 3. Bagaimana menurunkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam melaksanakan PUG Bidang Pendidikan. 4. Bagaimana mengimplementasikan PUG pada satuan pendidikan yang terintegrasi dengan kultur satuan pendidikan. 5. Bagaimana mengurangi dampak dari rotasi pejabat terhadap pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan. 40
LANGKAH STRATEGIS KE DEPAN 1. Perlu penelaahan kembali kerangka kerja PUG yang ada sesuai dengan isuisu yang muncul saat ini (perubahan iklim, HIV AIDS, trafiking, eksploitasi seks anak/ESA, dsb). 2. Pentingnya menetapkan penanggung jawab di semua tingkat dalam pelaksanaan PUG bidang pendidikan. 3. Diperlukannya gender champions dalam pelaksanaan PUG bidang pendidikan. 4. Pengintegrasian materi gender ke dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan maupun teknis.
5. Mereposisi kelembagaan penanggung jawab gender ke dalam struktur yang strategis. 6. Perlu reorientasi dalam perumusan program yang mengarah pada keterkaitan setiap tahapan yang telah direncanakan (RPJMN, Renstra, Renja, dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya yang relevan). 41
TERIMA KASIH
© Kemdikbud 2012
42
