SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PENDAHULUAN ►
►
UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan beberapa perubahan substansial dalam sistem perencanaan dan penganggaran APBN Perubahan sistem perencanaan dan penganggaran APBN tersebut perlu dipahami secara baik oleh semua pihak, terutama unit kerja pemerintah atau institusi yang melaksanakan kepentingan pemerintah dengan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
DASAR HUKUM ►
UUD 1945
►
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
►
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
►
UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional
►
UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
►
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
►
Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
UUD 1945 AMANDEMEN KE 4 Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat (2) RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan DPD. Pasal 23 ayat (3) Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.
UU No. 17/2003 Pasal 8 Tugas Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, antara lain: a) Menyusun Kebijaksanaan Fiskal & Kerangka Ekonomi Makro b) Menyusun Rancangan APBN dan Rancangan Perubahan APBN c) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran d) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara e) Menyusun laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
UU No. 17/2003 Pasal 9: Tugas Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, antara lain : a) Menyusun rancangan anggaran kementerian/lembaga yang dipimpinnya b) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran c) Melaksanakan anggaran kementerian/lembaga d) Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya e) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya
UU No.17/2003 Pasal 14
1)
Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
2)
Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
3)
Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
4)
Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.
5)
Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undangundang tentang APBN tahun berikutnya.
STRUKTUR APBN Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara Hibah
-
Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah
=
Surplus/Defisit Anggaran Pembiayaan Defisit
FORMAT BARU BELANJA NEGARA SESUAI UU NO. 17/2003 Pasal 11 ayat (5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. ►
Pasal 15 ayat (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. ►
KLASIFIKASI BELANJA DALAM APBN MENURUT FUNGSI :
Pelayanan Umum Pemerintahan; Pertahanan; Hukum, Ketertiban dan Keamanan; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Pemukiman; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial. 1. 2. 3.
MENURUT JENIS : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan jasa; 3. Belanja Modal; 4. Bunga; 5. Subsidi; 6. Hibah; 7. Bantuan Sosial; 8. Belanja Lain-Lain.
Konsep Perencanaan dan Penganggaran
KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PLATFORM PRESIDEN (VISI DAN MISI)
5 Tahun
RPJM
Renstra KL
1 Tahun
RKP
Ranc. Renja-KL
1 Tahun
APBN
KEPPRES RINCIAN APBN RPJM = Rencana Pembangunan Jangka Menengah RKP = Rencana Kerja Pemerintah
RKA-KL
DOK. PELAKSANAAN ANGGARAN
HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DENGAN RENCANA KERJA KL DAN RENCANA KERJA SKPD (UU 25/2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
RENSTRA KL
pedoman
RENJA KL
pedoman
PUSAT
RPJP Nasional
pedoman
RPJM Nasional
RPJP Daerah
RKP
diperhatikan
acuan
DAERAH
dijabarkan
pedoman
RPJM Daerah
dijabarkan
RKP Daerah
acuan
pedoman
RENSTRA SKPD
pedoman
RENJA SKPD
Pendekatan Sistem Penganggaran 1. PENGANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGET) 2. KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH ( MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK ) 3. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA ( PERFORMANCE BASED BUDGETING )
PENGANGGARAN TERPADU 1. Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 2. Sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (recurrent) dipertimbangkan secara simultan. Dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan di masa lampau menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. 3. Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terintegrasi / terpadu dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional dan target prestasi kerja kementerian/lembaga yang dapat memuaskan masyarakat
Penganggaran Terpadu ► Keterpaduan
pengelola kegiatan ► Keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan ► Keterpaduan antar program/ kegiatan sesuai fungsi dari suatu kementerian ► Keterpaduan program / kegiatan antar kementerian negara/lembaga ► Keterpaduan program/kegiatan baik antar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
FORMAT BELANJA NEGARA: LAMA VS BARU FORMAT LAMA (s/d 2004)
FORMAT BARU (mulai TA 2005)
Belanja Pemerintah Pusat :
Belanja Pemerintah Pusat :
1. Pengeluaran RUTIN
1. Belanja Pegawai
a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Pembayaran Bunga Utang d. Subsidi e. Pengeluaran Rutin Lainnya 2. Pengeluaran PEMBANGUNAN
2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain
Penganggaran Berbasis Kinerja Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome) ► Berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai ► Terdapat keterkaitan output kegiatan dan sasaran program (cascade) ► Terdapat kepastian penanggung jawab keberhasilan suatu program ►
DEFINISI Anggaran Berbasis Kinerja Adalah Proses Penganggaran Yang Dapat Menjelaskan Hubungan Antara Proyeksi Biaya Yang Dibutuhkan Dengan Ekspektasi Hasil Yang Akan Dicapai Oleh Pengeluaran Pemerintah Kegiatan (activities) yang dibiayai anggaran akan menghasilkan Keluaran (Output), dan pada akhirnya kombinasi dari berbagai keluaran kegiatan tersebut dalam suatu program diharapkan menghasilkan Dampak Positif Program (Outcomes)
Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif memiliki prinsip utama yaitu Kejelasan Hubungan (linkages) antara ukuran kinerja pada level operasional (dalam hal ini level sub-kegiatan atau kegiatan) dengan hirarki tujuan / sasaran yang lebih tinggi (level strategis), baik dari sisi organisasional maupun dari sisi Dampak Positif (outcomes)
Ilustrasi Pencapaian Sasaran Kebijakan Dalam Anggaran Berbasis Kinerja
LEVEL 1
Strategic Outcomes (Sasaran Program)
LEVEL 2
Annual Outcomes, (Sasaran Tahunan) LEVEL 3
Kegiatan dan Output
LEVEL 3
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 3
Kebijakan Dasar : OUTCOMES / Dampak Positif
OUTPUT (Keluaran) INPUT ANGGARAN
• Bagaimana Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran
PENCAPAIAN VISI DAN MISI
Jalan Raya (km) Dalam Kondisi Baik
Waktu Tempuh Atau Jumlah Pengguna Jalan
Keamanan dan kenyamanan bagi pengguna Jalan
Darimana Titik Awal Pemikiran Dimulai ?
FOKUS PENGUKURAN KINERJA MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya
Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya
Persiapan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
(Penjelasan PP 21/2004)
Adanya rencana kerja yang mencerminkan komitmen kementerian negara/lembaga:
Evaluasi terhadap program dan kegiatan harus dilakukan untuk menghilangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih, dan untuk membuat sasaran program & kegiatan lebih transparan dan terukur.
Penguatan kapasitas organisasi dalam mengembangkan Indikator Kinerja dan sistem pengukuran kinerja Peningkatan kualitas penyusunan kebutuhan biaya, sebagai pra-syarat untuk memperoleh pendanaan anggaran dengan mengutamakan kepada efektivitas kebijakan serta efisiensi pelaksanaan Uji coba, khususnya pada unit-unit yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat
Pengukuran Kinerja ►Pengukuran
kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan (gap) antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan
►Dengan
diketahuinya perbedaan (gap) tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilakukan
INDIKATOR KINERJA ► ►
►
►
Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan Indikator kinerja dikategorikan ke dalam kelompok : - masukan (input) - keluaran (output) - hasil (outcomes) - manfaat (benefit) Indikator Kinerja pada sisi penggunaan sumber daya adalah penetapan standar biaya dengan tingkat efisiensi yang maksimal Kinerja yang relatif lebih baik dapat diindikasikan dengan pencapaian target output/outcomes yang sama dengan tingkat penggunaan sumber daya yang lebih minimal dalam suatu kurun waktu tertentu
Indikator Kinerja ►
►
►
Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi). Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/kinerja. Macam Indikator Kinerja: Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Indikator Efisiensi Indikator Kualitas
KRITERIA PENETAPAN TARGET KINERJA ► Spesifik (Specific)
Jelas, Singkat dan Tepat Sasaran
► Terukur (Measureable)
Sebaiknya dapat dikuantifikasi
► Realistis (Achievable)
Praktis dan Masuk Akal
► Relevan (Relevant)
Merupakan kebutuhan aktual
► Jangka Waktu Pencapaian
(Time Frame)
Memiliki rentang waktu kebijakan yang spesifik untuk pencapaian target
Pedoman Memformulasikan Sasaran Kebijakan ►Rekomendasi
ini memberikan 3 langkah dasar untuk mempermudah formulasi sasaran/target kebijakan: Identifikasikan Karakteristik hasil yang ingin dicapai, misalnya Jangka Waktu Siapkan Ukuran Kinerja dari karakteristik tersebut, misalnya persentase penyelesaian dalam 12 hari kerja Tentukan Target Tingkat Kinerja-nya, misalnya 85%
Sehingga sasaran kebijakan dapat didefinisikan sebagai “Dapat menyelesaikan 85% dari permohonan izin investasi baru dalam 12 hari kerja”
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Medium Term Expenditure Framework
KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH Pasal 1 poin 5 PP 21/2004: KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju Prakiraan Maju (Pasal 1 poin 6 PP 21/2004):
Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran berikutnya.
tahun guna telah tahun
Kaitan KPJM & Prakiraan Maju:
Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun:
2008 Saat kebijakan diputuskan
2009
2010
(R)APBN
Prakiraan Maju KPJM
2011
Prakiraan Maju
Apakah yang dimaksud dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Medium Term Expenditure Framework (MTEF)
… adalah proses penyusunan anggaran yang memproyeksikan apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan berapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan proyeksi output tersebut, dalam kondisi keterbatasan sumber daya (budget constraint) tertentu...
Mengapa Perlu KPJM ? ► Rencana
Pembangunan terkadang tidak menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan ketersediaan sumber daya dalam kerangka ekonomi yang relatif lebih makro
► Keterkaitan
antara proses perencanaan – penganggaran dan implementasi kebijakan yang tidak jelas
► Perencanaan
penganggaran tidak secara eksplisit menggambarkan hasil kebijakan / kinerja apa yang ingin dicapai, dalam kondisi keterbatasan sumber daya (resource constraint), lebih terkonsentrasi pada kontrol biaya input
Mengapa Perlu KPJM ? (2) ► Penyusunan
anggaran terkadang hanya berbasis pada incremental (hanya dengan persentase pertumbuhan dari tahun lalu)
► Program
/Kegiatan yang dibiayai anggaran terus berlangsung dari tahun ke tahun, pada saat yang sama, sumber daya semakin terbatas sehingga program / kegiatan prioritas menjadi under funded
► Rincian
anggaran tidak menggambarkan kegiatan secara utuh, akan tetapi lebih kepada rincian belanja
Pada prinsipnya, KPJM terdiri atas: • Estimasi Top - Down, mengenai ketersediaan sumber daya untuk pengeluaran publik yang konsisten dengan stabilitas Makro-Fiskal • Estimasi Bottom – Up, mengenai kebutuhan biaya untuk kebijakan pengeluaran, baik kebijakan yang ada saat ini, maupun yang kebijakan baru di masa mendatang • Target Kinerja / Sasaran Kebijakan kebijakan anggaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran • Kerangka Kerja (framework) yang menggambarkan rekonsiliasi antara kebutuhan pendanaan anggaran dengan ketersediaan sumber daya (aggregate resources)
KPJM …ADALAH SUATU PROSES BERGULIR DAN BERKESINAMBUNGAN YANG MEMBANTU PEMERINTAH UNTUK MENDISIPLINKAN PENGELUARANNYA DAN FOKUS PADA UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET YANG TELAH DIGARISKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN, BAIK DALAM JANGKA MENENGAH MAUPUN DALAM JANGKA PENDEK …ADALAH STRATEGI DALAM KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH YANG BERLANDASKAN KEPADA: 1. Efektivitas Pemilihan Kebijakan (Analisis Opportunity Cost) 2. Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan (Analisis Cost Efficiency) 3. Fokus Pada Pencapian Target Tugas Pokok & Fungsi 4. Penciptaan Sinergi Antara Level Kebijakan Strategis, Unit Perencanaan Penganggaran dan Unit Pelaksana Kebijakan 5. Konsistensi Kebijakan dan Implementasi Strategi
Ilustrasi 2006 APBN
2007 RAPBN
to
t+1
2006 Realisasi
2007 APBN
t-1
t0
2006 PAN
t-2
2008 2009 Prakiraan Proyeksi Maju t+2
Tahun anggaran berjalan 2006 & KPJM 2007-2009
t+3
2009 2008 2010 RAPBN Prakiraan Proyeksi Maju t+1
t+2
Tahun anggaran berjalan 2007 & KPJM 2008-2010
t+3
2010 2007 2008 2009 2011 Tahun anggaran berjalan 2008 Prakiraan Realisasi APBN RAPBN Proyeksi & KPJM 2009-2011 Maju t-1
to
t+1
t+2
t+3
Lama (Permendagri 13/2006)
Periode
Baru (Permendagri 59/2007)
(Tahun)
RPJP Daerah (Perda) RPJM Daerah (Perda) Renstra SKPD Renja SKPD RKPD (Perkada)
KUA & PPA RKA-SKPD RAPBD & P-APBD DPA-SKPD DPA-L Anggaran Kas
20 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1
RPJP Daerah (Perda) RPJM Daerah (Perda) Renstra SKPD Renja SKPD RKPD (Perkada)
KUA &PPAS RKA-SKPD & RKA-PPKD RAPBD & P-APBD DPA-SKPD & DPA-PPKD DPA-L Anggaran Kas 40
KLASIFIKASI BELANJA MENURUT URUSAN
PERMENDAGRI 13/2006
PERMENDAGRI 59/2007
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB
1.04. PERUMAHAN RAKYAT
1.04. PERUMAHAN
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &
1.14. TENAGA KERJA
PERLINDUNGAN ANAK
1.20. PEMERINTAHAN UMUM
1.14. KETENAGAKERJAAN
1.21. KEPEGAWAIAN
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1.21. KETAHANAN PANGAN 1.26. PERPUSTAKAAN
URUSAN PILIHAN 1.07. PERINDUSTRIAN
URUSAN PILIHAN
1.08 TRANSMIGRASI
1.07. INDUSTRI 1.08 KETRANSMIGRASIAN 41
41
KESELARASAN FUNGSI & URUSAN PEMERINTAHAN (Lampiran A.VI.a) PERMENDAGRI 13/2006 01
FUNGSI PELAYANAN UMUM
PERMENDAGRI 59/2007 01
FUNGSI PELAYANAN UMUM
01.1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01.1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01.1.20. PEMERINTAHAN UMUM
01.1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
01.1.23. STATISTIK
01.1.23.
STATISTIK
01.1.24. KEARSIPAN
01.1.24.
KEARSIPAN
07
FUNGSI KESEHATAN
07.1.02.
KESEHATAN
07.1.12.
KELUARGA BERENCANA & KELUARGA SEJAHTERA
10
FUNGSI PENDIDIKAN
10.1.01.
PENDIDIKAN
10.1.18.
PEMUDA DAN OLAHRAGA
10.1.26.
PERPUSTAKAAN
11
FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
11.1.10.
KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL
11.1.10. KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL
11.1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
11.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
11.1.1.
SOSIAL
01.1.21. KEPEGAWAIAN
07
FUNGSI KESEHATAN
07.1.02. KESEHATAN 07.1.12. KELUARGA BERENCANA 10
FUNGSI PENDIDIKAN
10.1.01. PENDIDIKAN 10.1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA 11
FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
11.1.12. KELUARGA SEJAHTERA 11.1.13. SOSIAL
42
SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89)
Permendagri 13/2006 a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
Permendagri 59/2007 a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. dihapus;
e. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
43
PENJABARAN APBD PERMENDAGRI 13/2006
PERMENDAGRI 59/2007
(1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
(1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
a. ringkasan penjabaran APBD;
a. ringkasan penjabaran APBD; dan
b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut: a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga; b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.
c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan kelompok pengeluaran pembiayaan.
44
untuk
4 4
Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD
Kode
Nama Formulir
RKA-SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD
RKA-SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD
RKA-SKPD 2.2
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SKPD
RKA-SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD 45
Bagan Alir RKA SKPKD selaku PPKD (RKA-PPKD) Kode
Nama Formulir
RKA-PPKD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD
RKA-PPKD. 1
Rincian Anggaran Pendapatan PPKD selaku BUD
RKA-SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD selaku BUD
RKA-SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD
RKA-SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD 46
Formulir RKA-SKPD 1 Formulir RKA-SKPD 2.1 Formulir RKA-SKPD 2.2
Pendapatan Belanja Tidak Langsung Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program & Kegiatan Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Belanja Langsung Program & per Kegiatan Formulir RKA-SKPD 3.1 Penerimaan Pembiayaan Formulir RKA-SKPD 3.2 Pengeluaran Pembiayaan
47
Form RKA-SKPD 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ……. 1 T ahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………… Organisasi : x. xx. xx. ………………… Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian
Kode Rekening 1
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
xx xx xx xx xx xx xx xx xx
2
Rincian Penghitungan Tarif/ Volume Satuan Harga 3 4 5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
Keterangan : T anggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama Nip Jabatan 1 2 dst
Tandatangan
48
Form RKA-SKPD 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ……. 2.1 T ahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………. Organisasi : x. xx. xx. …………………. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Tahun n Uraian
1
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
volume
2
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
3
satuan 4
Harga
Jumlah
Tahun n+1
5
(RP) 6=(3x5)
7
sat uan
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
Keterangan T anggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1 2 dst
Nama
: : :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah: NIP Jabatan
Tandatangan
49
Form RKA-SKPD 2.2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ……. 2.2 T ahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : x. xx. .…………………. Organisasi : x. xx. xx. ..…………………. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Lokasi Tahun n Tahun Kinerja Uraian Kegiatan Program Kegiat an Belanja Barang n+1 (Kuantitatif) Modal Jumlah 1
2
xx
3
xx xx xx
Program … Kegiatan …. Kegiatan …. dst ….
xx xx xx
Program … Kegiatan …. Kegiatan …. dst ….
xx xx
Program … Kegiatan …. Kegiatan ….
xx
dst …. dst ….
xx
xx
xx
4
5
Pegawai
& Jasa
6
7
8
9=6+7+8
10
Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
50
Form RKA-SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir RKA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota ……. 2.2.1 T ahun Anggaran …... UrusanPemerintahan: x. xx. …………………. Organisasi : x. xx xx. …………………. Program : x. xx xx. xx. …………………. Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. …………………. Lokasi kegiatan ….. Jumlah T ahun n-1 Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Jumlah T ahun n Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Jumlah T ahun n+1 Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan Kode Rekening
Uraian
1
x x x x
x x x x
x x x x
xx xx xx xx
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
xx xx xx xx
Jumlah (Rp) 6=(3x5)
Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
Keterangan : T anggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No
1 2 dst
Nama
Nip
Jabatan
Tandatangan
51
Form RKA-PPKD 3.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota ……. T ahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………. Organisasi : x. xx. xx. ………………….
x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kode Rekening 1 x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx
Formulir RKA - SKPD
3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan
Jumlah (Rp) 3
Uraian 2
Jumlah Penerimaan ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
Keterangan : T anggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama NIP Jabatan 1 2 dst
Tandatangan
52
Form RKA-PPKD 3.2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN NEGARA Provinsi/Kabupaten/Kota ……. T ahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………. Organisasi : x. xx. xx. ………………….
x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kode Rekening 1 x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx
Formulir RKA - SKPD
3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah (Rp) 3
Uraian 2
Jumlah Pengeluaran ……..,tanggal ….. Kepala SKPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
Keterangan : T anggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama NIP Jabatan 1 2 dst
Tandatangan
53
