SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA Plt. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan

Disampaikan dalam Workshop Nasional “Kupas Tuntas Kebijakan Asimetris di Perbatasan Negara” Jakarta, 10 Agustus 2016

KERANGKA PAPARAN 

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA



SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA



HASIL EVALUASI USULAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017



UPAYA PENYELARASAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA



KERANGKA DISKUSI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

LANDASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA KEBIJAKAN RPJPN RPJMN 2005-2025 2015-2019 KARAKTERISTIK DAN PERMASALAHAN

• Arah kebijakan • Pendekat an

• Sasaran • Kebijakan • Kegiatan Pokok

RKP • Prioritas • Pengarusu tamaan

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/ RTRWN (PP 26/ 2008) Penataan Ruang (UU 26/ 2007)

KOORDINASI ANTAR K/L; ANTARA PUSAT DAN DAERAH

PERBATASAN SEBAGAI HALAMAN DEPAN NEGARA

WILAYAH NEGARA (UU NO 43/2008) BNPP (PERPRES 12/2010)

Pemerintah Daerah (UU 23/ 2014) 4

KAWASAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAI HALAMAN DEPAN NEGARA • Pemerintah Pusat memiliki mandat “kewenangan” dan “kewajiban” untuk membangun kawasan perbatasan negara, sebagaimana Pasal 361 (ayat 2, 3, 7) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. • Pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan: – Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota – Pemerintah negara sahabat yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah NKRI

• Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara perlu dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kerjasama antara: – Pemerintah Pusat, – Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan – Pemerintah Negara Sahabat 5

KEBIJAKAN RKP TAHUN 2017

RKP “MEMBANGUN KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI HALAMAN DEPAN NEGARA”

2017 HOLISTIK TEMATIK

INTEGRATIF

SPASIAL

6

PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI KAWASAN PERBATASAN 

Holistik - Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional sasaran Isolasi Lokpri/kabupaten perbatasan negara, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Settap BNPP, Kemen ATR, dan Kemen KLH, Kementan PUPR, Kemenhub, Kominfo, Kemen ESDM, Kemen, Pemerintah Daerah, dll.



Integratif: Pencapaian sasaran mengatasi isolasi Lokpri/kabupaten perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan jalan (strategis nasional, paralel, non status/strategis daerah); transportasi laut/udara, pengadaan ketenagalistrikan dan EBT; kuota BBM, pengadaan akses informasi dan telekomunikasi, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).



Spasial: 

Pembangunan akses pembuka isolasi, harus mempertimbangkan karakteristik lokasi lokpri/kabupaten perbatasan, misal kepulauan atau daratan, jika daratan kebutuhan dominan adalah jalan yang fungsional hingga membuka desa; sedangkan jika kepulauan maka kebutuhan akses adalah transportasi laut dan/atau udara.



Pembangunan Pusat Pertumbuhan/PKSN Perbatasan, harus mempertimbangkan lokasi PKSN, berdekatan dengan PLBN, terintegrasi dengan jalan/bandara/pelabuhan, gudang, pasar, kawasan industri pengolahan, dan lain-lain. 7


SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

ESENSI PERENCANAAN PERBATASAN

• Menimbang potensi sumber daya yang akan dikelola, dan keterbatasan infrastruktur perbatasan, • Menimbang ketersediaan APBN dan APBD, • Upaya Pemihakan/Afirmasi dan Kebutuhan asimetris

• Menentukan prioritas : – Mempertimbangkan tingkat kemendesakan – mempertimbangkan rentang waktu, – mempertimbangkan lokasi. 9

KARAKTERISTIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA 1. Kebijakan pembangunan perbatasan difokuskan ke Lokpri, sebagai wilayah pinggiran negara. 2. Pemda memahami pembangunan Lokpri perbatasan menjadi kewajiban/kewenangan Pemerintah Pusat (UU 23/2014).

3. Yang mengetahui karakter kabutuhan dan arah pengembangan Lokpri perbatasan adalah Pemda dan Settap BNPP, sementara K/L memerlukan input informasi yang konkrit. 4. K/L mensyaratkan usulan dilakukan oleh daerah (kabupaten/kota, provinsi) melalui e-planning. 10

KARAKTERISTIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA 5. K/L agar memberikan kuota target/sasaran, anggaran ke Lokpri (kecamatan terluar perbatasan) sebagai afirmasi, serta antisipasi pemberian program/kegiatan dan regulasi khusus (asimetris) yang diperlukan. 6. BNPP memberikan dorongan agar Badan Pengelola Perbatasan Daerah, intensif memberikan input ke SKPD, Bappeda, Bupati/Walikota mengenai kebutuhan Lokpri Perbatasan.

11

UPAYA PENYELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN PERBATASAN RPJP 20052025

RTRWN

GRAND DESIGN PENGELOLAAN PERBATASAN 2011-2025 Desain Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan

RTR KSN PERBATASAN

Jk panjang

Jk menengah

RPJMN 20152019

RENCANA INDUK NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN 2015-2019 Kebijakan, Strategi, Sasaran, Target Outcome, Agenda Program, Rencana Kebutuhan Anggaran, dan Lokus Prioritas

RENSTRA BNPP dan RENSTRA K/L 2015-2019

Tahunan RKP TAHUNAN

Tahun 2017 & 2018 ?

RENCANA AKSI TAHUNAN Kegiatan dan alokasi Anggaran oleh K/L dan Pemerintah Daerah Setiap Tahun

Renja K/L RKA K/L

12

MEKANISME PENYELARASAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA 2017 RPJMN 2015-2019

RTR, RDTR PERBATASAN RENCANA INDUK 2015-2019

JARING ASMARA

3 Masukan Rancangan Awal Renja K/L

2

Diturunkan dari

Dikonsolidasikan/ Dikoordinasikan dengan K/L anggota BNPP dan K/L terkait

4

1

RANCANGAN AWAL RENCANA AKSI 2017

2

3

Dikonsultasikan/K onsolidasikan dengan Kab/Ko dan Provinsi

Data Kebutuhan Perbatasan di Daerah Terkonsolidasi

5

Untuk dimasukkan dalam BAHAN MUSRENBANGNAS

4 Untuk dimasukkan dalam UKPPD

MUSRENBANGNAS 2016

7 RKP 2017

6 FINAL RENCANA AKSI 2017

8 RENJA 2017

13


HASIL EVALUASI USULAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017

1. Pembangunan 10 PKSN sebagai Pusat Pengembangan Perbatasan Negara

5. Peningkatan kualitas diplomasi, kerja sama sosial ekonomi.

Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga

2. Membuka isolasi Lokpri, peningkatan sarpras, peningkatan SDM dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku.

1

•Setap BNPP •Kemenhub; •Kemen PUPR; •Kemen KP; •Kemen Perdagangan •Kemen Sos •Kementerian Desa PDTT

•Kemen KUKM •Kemen Perindustrian •Kemen Pertanian •Kementerian ATR/BPN •BNPB •Kementerian Keuangan •BIG

2

•Setap BNPP •Kemen PUPR; •Kemenhub; •Kemen ESDM; •Kemenkominfo; •Kemen Perdagangan; •Kemen PPA •Kemendagri

•Kemen KUKM; •Kemedikbud; •Kementerian Agama; •Kemen Naker •Kemenkes; •BNPB •Kementeria Desa PDTT

3

•Setap BNPP; •Kemen PUPR; •Kemen Keuangan; •Kemen ESDM •Kemen Hukum dan Ham

•Kemen Kominfo •TVRI, RRI •Kemen BUMN •PT. PLN

4 4. Pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara.

3. Pembangunan PLBN Terpadu.

5

•Setap BNPP •Kemen Pertahanan •Kementerian Kominfo •Kemen KP •LSN •Bakamla •Setap BNPP; •Kemen Dalam Negeri; •Kemen Luar Negeri •BIG

15

PROGRAM PRIORITAS 1

Pembangunan 10 PKSN sebagai Pusat Pengembangan Perbatasan Negara 25

20

15

10

5

0

Provinsi Aceh

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Sumatera Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kepulauan Utara Barat Timur Utara Riau Belum Ada Kesepakatan

• • •

Provinsi Maluku

Provinsi Maluku Utara

Belum Dibahas

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Disetujui

Provinsi Papua

Provinsi Riau

Provinsi Provinsi Sulawesi Papua Barat Utara

Ditolak

Pada Program Prioritas Nasional Pembangunan 10 PKSN terdapat dua Provinsi yang tidak mengusulkan program di dalamnya, yaitu Sumatera Utara dan Papua Barat. Provinsi Kepulauan Riau memiliki usulan program yang paling banyak disetujui, dan beberapa ditolak karena Provinsi tersebut memiliki usulan paling banyak. Usulan yang ditolak terkait usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan prioritas Kementerian untuk tahun 2017. Provinsi Kalimantan Barat, NTT dan Papua mendapatkan prioritas pelaksanaan Inpres no. 6/2015.

16

PROGRAM PRIORITAS 2 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 250

200

150

100

50

0 Provinsi Aceh

Provinsi Provinsi Provinsi Kalimantan Kalimantan Kalimantan Barat Timur Utara

Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Maluku

Belum Ada Kesepakatan

•


Provinsi Provinsi Provinsi Riau Nusa Papua Tenggara Timur Belum Dibahas Disetujui Ditolak

Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sumatera Utara

Pada Program Prioritas Nasional ke -2 banyak usulan yang belum dibahas. Usulan kegiatan yang belum dibahas diantaranya adalah usulan pembangunan jalan. Usulan jalan per satuan ruas sangat banyak di Program Prioritas ke dua sehingga menyulitkan untuk dibahas. Selain itu beberapa usulan sudah disepakati di dalam Prioritas Nasional lain.

Provinsi Papua Barat

17

PROGRAM PRIORITAS 3

Pengembangan PLBN Terpadu 25

20

15

10

5

0 Provinsi Aceh

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kepulauan Barat Timur Utara Riau

Provinsi Maluku


•



Belum Dibahas

Provinsi Papua

Disetujui

Provinsi Riau


Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Papua Barat

Ditolak

Pada Program Prioritas Nasional (PPN) ke - 3 tidak banyak usulan yang dibahas karena prioritas ini berkaitan erat dengan pelaksanaan Inpres No. 6/2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN. Hal tersebut dikarenakan Pembangunan PLBN Terpadu merupakan kewenangan pusat. Selain itu pembahasan lebih difokuskan untuk PPN 1 dan 2. 18

PROGRAM PRIORITAS 4

Pengamanan Sumber Daya dan Batas wilayah Darat, Laut, dan Udara 6 5 4 3 2 1 0 Provinsi Aceh


Provinsi Maluku


•



Belum Dibahas

Provinsi Papua

Disetujui

Provinsi Riau


Provinsi Provinsi Sumatera Papua Barat Utara

Ditolak

Pada Program Prioritas Nasional ke- 4 tidak banyak usulan yang dibahas karena merupakan kegiatan Pemerintah Pusat. Hal tersebut dikarenakan Program/Kegiatan K/L seputar Pengamanan Sumber Daya dan Batas wilayah Darat, Laut, dan Udara merupakan kewenangan pusat. Selain itu pembahasan lebih difokuskan untuk PPN 1 dan 2. 19

PROGRAM PRIORITAS 5

Peningkatan Kualitas Diplomasi, Kerja Sama Lintas Batas Negara 7 6 5 4 3 2 1 0 Provinsi Aceh


Provinsi Maluku


•



Belum Dibahas

Provinsi Papua

Disetujui

Provinsi Riau


Provinsi Provinsi Sumatera Papua Barat Utara

Ditolak

Pada Program Prioritas Nasional (PPN) ke-5 tidak banyak usulan yang dibahas karena merupakan kegiatan Pemerintah Pusat. Hal tersebut dikarenakan Program/Kegiatan K/L seputar Peningkatan Kualitas Diplomasi, Kerja Sama Lintas Batas Negara merupakan kewenangan pusat. Selain itu pembahasan lebih difokuskan untuk PPN 1 dan 2.

20

USULAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2017 20.000.000

JUMLAH DANA DIAJUKAN DALAM USULAN PER K/L (DALAM JUTA RUPIAH) 18.000.000

17.322.044

16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.511.796 4.000.000 2.263.715 2.000.000

990.105 594.171 478.470 470.876 158.333 25.900 50.769 21.447 1.587 300 144.369 1.500 34.900

3.264 139.840

27.300 37.500127.50892.050 3.500

0

Usulan terbanyak ditujukan kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan 21


UPAYA PENYELARASAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2018

1. Esensi penyusunan Rencana Aksi adalah untuk memberi masukan RKP/ danmengarahkan Renja KL /SKPD Tahun 2018, sehingga harus disusun sebelum proses penyusunan Renja KL/SKPD dan RKP/D. 2. Proses penyusunan Renja KL/SKPD dan RKP/D 2018 dimulai dengan Musrenbang pada tahun 2017. Untuk itu Rancangan Awal Renaksi 2018 harus disusun sebelum proses rangkaian Musrenbang nasional tahun 2017 dimulai. 3. Mempertimbangkan hal tersebut maka Rancangan Awal Rencana Aksi 2018 harus disusun pada tahun 2016 (Agustus-Desember) untuk masukan materi Musrenbangnas 2017. 4. Renaksi yang disusun untuk tahun 2017 agar terus dikawal oleh Sektapi BNPP terhadap K/L-K/L hingga Renja K/L dan RKA K/L 23 Final.

AGENDA PEMBAHASAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

2015

2016 Des

Jun

2017

2018

Nov Des Jan Mar Apr Mei RATEK K/L

Penyusunan Rancangan Renaksi 2017

Pembahasan dengan DPR Pagu Anggaran 2017

Pagu Definitif 2017 Rancangan Akhir Renaksi 2018*

Penetapan RKP 2018 Musrenbangnas 2017

RENAKSI T.A 2018 : • Dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan RKP 2018 dan Musrenbangnas 2017;

• Dijadikan masukan K/L teknis dalam penyusunan draft Renja K/L, • Perpres Renaksi dan hasil Musrenbang dijadikan pegangan dalam pembahasan dengan DPR agar lebih fokus dan konsisten terhadap proses pembahasan teknokratis dan bottom up. 24

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DIMULAI PADA TAHUN-2 MULAI DISUSUN TAHUN 2016 (T-2) JUNI (M2-3)

JUNI (M3)

JULI (M3-4)

AGUSTUS (M1-4)

Konsolidasi penyusunan Renaksi dengan pemerintah provinsi & kabupaten (per Wiayah)

Bappenas membuat kisi-kisi penyusunan Renaksi, format & mekanisme perencanaan

Konsolidasi bersama BNPP

Jadwal Penyusunan; Mekanisme; Format RENAKSI

Penyusunan Kerangka Renaksi 2018 oleh BNPP

Penyampaian format Renaksi kepada pemerintah provinsi & kabupaten

BNPP menyusun Rancangan Awal Renaksi

NOVEMBER (M1) s/d DESEMBER (M1)

melakukan koordinasi dengan K/L

Finalisasi Rancangan Renaksi

Masukan Renaksi terbentuk di tiap daerah

SEPTEMBER (M1-4)

Konsolidasi dengan K/L

Masukan Ratek dengan K/L terkait

JANUARI 2017

25

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI (AGENDA RINCI SEKTAP BNPP) 1

2

Rapat Penyusunan dan perumusan awal Renaksi (internal Keasdepan)

3 Forum Penyusunan dan perumusan Renaksi Keasdepan

7

6

Forum Rakorbangtas Nasional Rancangan Final Renaksi BNPP (M I Des T-2)

Surat Kepala BNPP dan Lampiran Dok. Rancangan Final Renaksi BNPP (M II Des T-2)

Rancangan Renaksi Kedeputian (M II Nov T-2)

5 Rapat Persiapan Rancangan Renaksi Antarlintas Kedeputian (Internal BNPP)

Forum Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Renaksi BNPP Bahan Rakorbangtas Rancangan Renaksi BNPP (M III Nov T-2)

Penyampaian Rancangan Final Renaksi BNPP (Tindaklanjut Rakorbangtas Nasional)

Pelaporan Hasil Rancangan Renaksi Kedeputian

Rancangan Renaksi Kedeputian (M II Sep T-2)

Rancangan Awal Renaksi Keasdepan

Bahan Awal Renaksi (2 Th. berikutnya)

8

4 Forum Penyusunan dan perumusan Renaksi Kedeputian

Menteri/Kepala LPNK anggota BNPP dan Non Anggota BNPP terkait

9 Gubernur Provinsi Kws.Perbatasan Negara dan Bupati/Walikota (melalui Surat Gubernur , M IV Des T-2)

Catatan Kompilasi Rancangan Renaksi Kedeputian

1 0

Persiapan Forum Pra Ratek/Ratek K/L Anggota dan Non Anggota BNPP terkait. Persiapan Forum UPPD Prov/Kab/Kota/Kec./Desa

26

FORMAT PEMBAHASAN RENAKSI

27

TABEL KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN = RENAKSI BNPP Kabupaten: XXX PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM NASIONAL

KEGIATAN NASIONAL

KETERANGAN

KONDISI EXISTING

Pembangunan Jalan 112 Km Pararel Perbatasan

Pembangunan Pembangunan Jalan 109 Km 1.1 Pembangunan 10 PKSN sebagai Strategis Daerah sarana dan PEMBANGUNAN Pusat prasarana di kota (Non Status) DAERAH Pengembangan pusat Perbatasan PERBATASAN pertumbuhan Negara Pembangunan 2 Bandara Bandara Perintis

SASARAN IMPLEMENTASI (Mengacu Rinduk BNPP) 2016

150 Km

210 Km

-

Renaksi 2017

KONSEP Renaksi 2018

.... Km

... Km

... Km

.... Km

... Km

... Km

.... Km

... Km

... Km

.... Km

.... Km

.... Km

.... Km

.... Km

.... Km

.... Km

.... Km

.... Km

.... Bandara

.... Bandara

.... Bandara

.... Bandara

KEWENANGAN LOKASI KEMENTERIAN/L PROVINSI EMBAGA

Kecamatan ...

KABUPATEN

Kemen PUPR V V Kemen PUPR V V Kemen PUPR V V

Keterangan: • Kondisi eksisting merupakan kondisi riil yang ada di lapangan sampai dengan tahun terakhir sebagai baseline. • Kolom kebutuhan mengacu kepada dokumen Rinduk BNPP dan diharapkan dapat menunjukkan SPM dalam suatu Kmg tertentu • Kolom Implementasi merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pada tahun berjalan • Kolom RENAKSI 2017, 2018 sebagai rencana pemenuhan kebutuhan di tahun tersebut • Kolom Lokasi menunjukkan kecamatan prioritas, sehingga terlihat sinkronisasi dalam mendukung kegiatan lainnya, contohnya untuk mendukung pembangunan Puskesmas di Kecamatan xxx, diperlukan pembangunan jalan dan PLTS di lokasi yang sama • Kewenangan program merupakan kolom yang menunjukkan Stakeholder terkait yang akan melakukan intervensi terhadap jalannya program kegiatan yang diusulkan. 28

28

PENGUATAN PROVINSI DAN KOORDINASI BNPP NO

1

Butir Renaksi

PENGUATAN PERAN PROVINSI

Penjelasan 1. Diperlukan penguatan peran Pemerintah provinsi dalam dalam mengawal penyusunan dan mensingkronisasi RENAKSI Kawasan Perbatasan yang berada di wilayahnya 2. Upaya penguatan peran sinkronisasi oleh Pemerintah Provinsi didukung dengan lembar pengesahan rencana pembangunan perbatasan di wilayahnya 1. Keasdepan BNPP memberi masukan terhadap kebutuhan program prioritas per wilayah yang disusun berdasarkan hasil koordinasi dan kunjungan lapangan di daerah

2

PEMBAGIAN 2. Biro Perencanaan melakukan memastikan penyusunan Renaksi dilaksanakan pada T-2 bersama para Asdep PERAN ASDEP dalam 3. Biro Perencanaan dan para Asdep melakukan verifikasi korelasi BNPP usulan pemda dengan nomenklatur Renja K/L, sehingga output dari Renaksi dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan RKP 2018 dan masukan bagi penyusunan APBD dan pengisian aplikasi musrenbangnas oleh pemeirntah kabupaten 29 29

KERANGKA DISKUSI 1. Apa kebutuhan regulasi dan/atau program/kegiatan yang asimetris di perbatasan masing-masing wilayah ? 2. Apa program/kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan perbatasan yang memerlukan afirmasi/pemihakan? 3. Bagaimana memperkuat koordinasi perencanaan perbatasan: a. Antara Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten/Kota dengan SKPD Kabupaten; b. Antara BPP Provinsi dengan SKPD Provinsi; c. Antara BPP dengan Bappeda. 30

TERIMA KASIH

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Recommend Documents