SISTEM PENGANGGARAN NEGARA A. PENDAHULUAN Dalam pasal 3 UUD 1945, disebutkan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara (GBHN)". GBHN adalah haluan negara tentang pembangunan nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat. Untuk menjabarkan garis-garis besar haluan negara ini, disusunlah rencana pembangunan lima tahun atau Repelita. Dengan demikian, sasaran yang tercantum dalam Repelita, selalu mengacu pada sasaran GBHN. Dalam pelaksanaannya, disusun antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai rencana operasional tahunan yang menjabarkan sasaran Repelita. Untuk menjembatani sasaran Repelita dengan APBN, disusun sasaran Repelita Tahunan (Sarlita) sebagai dokumen yang diacu untuk menyusun sasaran APBN. Dengan demikian antara GBHN, Repelita, Sarlita, dan APBN saling berkait satu sama lain. Untuk mencapai sasaran Repelita, dibutuhkan sejumlah dana yang berasal dari: 1. 2. 3.
Tabungan Pemerintah, Bantuan Luar Negari (Bantuan Proyek), Dana Masyarakat.
Contoh: Dalam Buku Repelita VI (1994/95-1998/99) direncanakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%, dengan jumlah investasi sebesar Rp. 660,1 triliun. Dana sejumlah itu berasal dari: 1.
2.
Pemerintah Rp. 175,9 triliun (26,6%) Tabungan pemerintah Rp. 114,4 triliun (17,3 %) Bantuan Proyek Rp. 61,5 triliun ( 9,3 %) Masyarakat Rp. 484,2 triliun (73,4%)
Dana yang berasal dari pemerintah, diperlukan karena banyak proyek-proyek pembangunan yang tidak dapat dibiayai dari sumber tabungan masyarakat, seperti sektor hankam, sektor hukum dan lain sebagainya. B. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) Sistem anggaran belanja negara di Indonesia, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 1.
2.
Sistim penerimaan, terdiri dari: Penerimaan dalam negeri Penerimaan pembangunan Sisi pengeluaran terdiri dari: Pengeluaran rutin, dan Pengeluaran pembangunan
Menurut GBHN, Indonesia menganut sitem anggaran berimbang yang dinamis, artinya pengeluaran negara sama dengan penerimaannya.
Gambaran pada tahun anggaran 1997/98, jenis dan jumlah penerimaan dan pengeluaran negara adalah sebagai berikut: ad.1.a. Penerimaan dalam negeri terdiri dari: 1. 2.
Penerimaan migas Rp. 14.871,1 miliar Penerimaan diluar migas Rp. 73.198,6 miliar yang terdiri dari: a. pajak penghasilan Rp. 29.117,7 miliar b. pajak penghasilan pertambahan nilai Rp. 24.601,4 miliar c. bea masuk Rp. 3.321,7 miliar d. cukai Rp. 4.436,3 mihar e. pajak ekspor Rp. 100,0 miliar f. pajak bumi dan bangunan Rp. 2.505,0 miliar g. pajak lainnya Rp. 632,5 miliar h. penerimaan bukan pajak Rp. 8.225,8 miliar i. laba bersih minyak Rp. 249,2 miliar
ad.1.b. Penerimaan Pembangunan Penerimaan pembangunan terdiri dari : Bantuan Proyek Rp. 13.026,0 miliar ad.2.a. Pengeluaran Rutin Pengeluaran Rutin digunakan untuk mempertahankan roda pemerintahan agar dapat melangsungkan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Komposisi pengeluaran rutin ini, terdiri dari: 1.
2.
3.
4.
5.
Belanja pegawai: a. gaji/pensiun Rp. 17.048,4 miliar b. tunjangan beras Rp. 1.309,5 miliar c. biaya makan/lauk pauk Rp. 1.233,7 miliar d. belanja pegawai DN Rp. 1.009,9 miliar e. belanja pegawai LN Rp. 590,5 miliar Belanja barang: a. belanja barang dalam negeri Rp. 8.478,0 miliar b. belanja barang luar negeri Rp. 417,2 miliar Subsidi daerah otonom: a. belanja pegawai Rp. 10.967,8 miliar b. belanja non pegawai Rp. 568,0 miliar Bunga dan cicilan hutang: a. hutang dalam negeri Rp. 334,2 miliar b. hutang luar negeri Rp. 19.236,7 miliar Pengeluaran rutin lainnya Rp. 964,9 miliar
ad.2.b. Pengeluaran Pembangunan Pengeluaran pembangunan Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pengeluaran ini terdiri dari: 1. 2.
Pembiayaan rupiah Rp. 25.901,9 miliar Bantuan Proyek Rp. 13.026,0 miliar
Pembiayaan rupiah adalah selisih antara pencrimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin pemerintah. Jumlah ini disebut pula Tabungan Pemerintah.
C. PENGGUNAAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN Penggunaan pengeluaran pembangunan diarahkan dengan mengacu kepada sasaran Repelita dan prinsip Trilogi Pembangunan pemerataan/pertumbuhan, dan stabilitas). Pengeluaran pembangunan dibagi dalam 3 kategori, yaitu: 1. 2.
Investasi langsung yang dikelola oleh departemen/lembaga teknis. Penyalur annya melalui dokumen anggaran yang disebut Daftar Isian Proyek (DIP). Transfer ke daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah. Transfer ke daerah ini dasar hukumnya melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan penyalurannya melalui dokumen anggaran yang disebut Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan (SPABP). Jenis bantuan pembangunan ini ( Repelita VI) terdiri dari 7 macam, yaitu: a. Bantuan Pembangunan Desa, b. Bantuan Pembangunan Desa Tertinggal, c. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Kabupaten), d. Bantuan Pem bangunan Daerah Tingkat 1 (Propinsi), e. Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, f. Bantuan Pembangunan Kesehatan, dan g. Bantuan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah. Di samping Bantuan Pembangunan ini, jenis pengeluaran pembangunan yang di daerahkan adalah juga pajak bumi dan bangunan (PBB). PBB ini merupakan penerimaan negara yang langsung dikeluarkan untuk pembangunan daerah (in and out) baik Dati I maupun Dati II. Dalam tahun 1997/98 jumlah pengeluaran pembangunan yang didaerahkan (Inpres dan PBB) mencapai 38,3% dari seluruh anggaran yang berasal dari Tabungan Pemerintah.
3.
Penyertaan Modal Pemerintah untuk membantu BUMN yang memerlukan.
D. KLASIFIKASI FUNGSIONAL Penggunaan anggaran pembangunan ditujukan untuk seluruh aspek kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, sosial dan politik. Dalam sitematika penyusunannya, anggaran pembangunan dalam Repelita VI dibagi dalam 20 sektor, yaitu: Sektor Industri Sektor Pertenian dan Kehutanan Sektor Pengairan Sektor Tenaga Kerja Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika Sektor Pertambangan dan Energi Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga 12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 13. Sektor Kesejahteraan Sosial Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor
Perumahan dan Pennukiman Agama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hukum Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Pertahanan dan Keamanan
Keduapuluh sektor tersebut terbagi dalam 53 Sub Sektor dan 146 program.
E. KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN Koordinasi penyusunan rencana pembangunan dilakukan secara bertingkat yang dimulai dari rapat-rapat koordinasi di: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat
Desa/Kelurahan Keeamatan Kabupaten/Kodya (Rakorbang Dati II) Propinsi (Rakorbang Dati I) Regional/Wilayah (Konregbang) Pusat (Konasbang)
Hasil dari Konasbang dihimpun dan dievaluasi oleh Bappenas, disusun menurut prioritasnya, sesuai dengan anggaran yang tersedia.
F. PENGESAHAN ANGGARAN Dalam pasal 23 UUD 45, disebutkan bahwa "anggaran pendapatan dan belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diajukan oleh Pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu". Atas dasar itu, menjelang pelaksanaan tahun anggaran baru, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaksanaan anggaran baru dapat dimulai setelah APBN tahun anggaran yang bersangkutan disahkan oleh DPR.
G. PELAKSANAAN Pelaksanaan pengeluaran pembangunan menggunakan dokumen anggaran yang disebut Daftar Isian Proyek (DIP) dan dokumen lain yang dipersamakan. Untuk bantuan pembangunan daerah menggunakan dokumen Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan (SPABP). Penanggungjawab pelaksanaan anggaran pembangunan sektoral (DIP) adalah Menteri Departemen dan Ketua Lembaga Teknis. Untuk operasionalnya Menteri Departemen Teknis mengangkat dan menetapkan pemimpin proyek dan pemiinpin bagian proyek untuk masingmasing DIP serta Bendaharawan Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek. Pemimpin proyek melaksanakan proyeknya dengan mengacu pada: 1.
Rincian sasaran kegiatan yang tercantum dalain dokumen anggaran (DIP dan dokumen yang dipersamakan)
2. 3.
Keputusan Presiden RI Tentang Pelaksanaan APBN Standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bappenas dan Departemen Keuangan
H. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN Pemantauan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dilakukan oleh semua instansi yang bertanggungjawab terhadap masing-masing proyek dan dikoordinasikan oleh Bappenas. Pengawasan proyek terdiri dari pengawasan internal dan eksternal: 1. 2.
Pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka)
dan
Badan
I. SIKLUS ANGGARAN Tahun anggaran dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret. Kegiatan-kegiatan sepanjang tahun anggaran tersebut adalah sebagai berikut: April - Mei Evaluasi program-program yang sedang berjalan dilakukan oleh Departemen/ Lembaga Juni - Juli Kegialan rapat-rapat koordinasi pembangunan tingkat II di daerah. Persiapan penyusunan lampiran pidato Presiden 16 Agustus Agustus Laporan Presiden RI tentang pelaksanaan tahunan Repelita di depan sidang Paripurna DPR-RI. Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat I diselenggarakan di masing-masing propinsi. September Rapat konsultasi regional pembangunan, diselenggarakan di propinsi yang ditunjuk. Penyampaian daftar usulan proyek dari Departemen/Lembaga dan daerah. Oktober Rapat konsultasi nasional pembangunan di selenggarakan di Jakarta. Nopember Penyusunan buku biru yaitu daftar proyek-proyek bantuan luar negeri, yang dipersiapkan untuk sedang CGI tahun berikutnya. Desember Penetapan pagu anggaran. Rencana alokasi sektor, sub s e k t o r,dan program. Sidang kabinet paripurna membahas tentang RAPBN dan petunjuk Presiden RI. Januari Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN ke DPR PJ untuk disahkan. Februari Proses pembahasan proyek-proyek yang akan dilaksanakan tahun anggaran berikutnya. Akhir Maret Pengesahan APBN dan Pengesahan DIP. Penyampaian DIP dan dokumen lainnya ke seluruh propinsi.
