SIMULASI PENGANGGARAN

SIMULASI PENGANGGARAN BAHAN AJAR WORKSHOP DITJEN ANGGARAN

JAKARTA, 10 JULI 2012

Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN: SKEMATIK Klasifikasi

PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU

BIAYA PEKERJAAN STANDAR

Standar Luas Standar Jumlah Lantai HSBGN Non-Standar Bgn + Lingk

PERAWATAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

Non-Standar Lainnya Non-Standar Fungsi Khusus

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA A. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 5,

1. Klasifikasi bangunan gedung negara didasarkan pada kompleksitas. 2. Klasifikasi bangunan gedung negara meliputi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus. a. Bangunan sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. b. Bangunan tidak sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. c. Bangunan khusus, merupakan bangunan gedung negara dengan fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri.

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku.

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9.

1. Standar luas gedung kantor; a. Standar luas ruang gedung kantor, adalah: 1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana) 2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana) b. Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan, luasnya dihitung secara tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan c. Rincian standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjang tercantum dalam lampiran I. (Penambahan 25% Luas Ruang Untuk Sirkulasi) 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Luas bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri.

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA C. Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 10.

1. Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai. 2. Jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susun ditetapkan paling banyak 2 (dua) lantai. 3. Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. 4. Jumlah lantai bangunan gedung negara yang berpengaruh pada Koefisien /faktor pengali jumlah lantai bangunan, besarannya ditetapkan oleh Menteri.

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Tabel Koefisien / Faktor Pengali Jumlah Lantai bangunan, sbb: Jumlah Lantai Bangunan Bangunan 2 Lantai Bangunan 3 Lantai Bangunan 4 Lantai Bangunan 5 Lantai Bangunan 6 Lantai Bangunan 7 Lantai Bangunan 8 Lantai

Koefisien / Faktor Pengali 1,090 1,120 1,135 1,162 1,197 1,236 1,265

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA D. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15.

Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara 1. Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota. 2. Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. 3. Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

MODEL FORMULA HSBGN

HSBGN =

∑ V n X Hn

Ltb

X

K

HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN Vn : Kuantitas (Volume) komponen bangunan Pek. Ltb Hn K

Standar : Luas total lantai bangunan : Harga komponen bangunan Pek. Standar : Koefisien jumlah lantai

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA No

KOMPONEN BANGUNAN

1. Pondasi 2. Struktur 3. A t a p 4. Langit-Langit

5. Dinding

6

Lantai

7. Utilitas

8. Finishing

SUB KOMPONEN BANGUNAN

BOBOT (%) TERHADAP SELURUH BANGUNAN

BOBOT MAKSIMUM

PONDASI

10.00%

100.00%

KOLOM, BALOK & RING BALK

27.00%

100.00%

PLESTERAN

2.00%

100.00%

RANGKA ATAP

8.00%

100.00%

PENUTUP ATAP

2.00%

100.00%

RANGKA LANGIT-LANGIT

3.50%

100.00%

PENUTUP LANGIT-LANGIT

4.50%

100.00%

BATU BATA/ PARTISI

4.50%

100.00%

PLESTERAN

1.75%

100.00%

KACA

1.25%

100.00%

PINTU

1.00%

100.00%

KOSEN

1.50%

100.00%

PENUTUP LANTAI

10.00%

100.00%

INSTALASI LISTRIK

5.00%

100.00%

INSTALASI AIR

1.50%

100.00%

DRAINASE LLIMBAH

1.50%

100.00%

FINISHING STRUKTUR (CAT)

1.00%

100.00%

FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT)

4.00%

100.00%

FINISHING DINDING (CAT)

6.00%

100.00%

FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT)

4.00%

100.00%

JUMLAH NILAI PEKERJAAN STANDAR

100.00%

TAHAPAN BOBOT YANG DI BANGUN

NILAI (%)

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TABEL

A1

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA

NO

URAIAN

SEDERHANA

KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

KHUSUS

KETERANGAN

A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1. Jarak Antar Bangunan

2. Ketinggian Bangunan 3. Ketinggian Langit-langit 4. Koefisien Dasar Bangunan 5. Koefisien Lantai Bangunan

minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. maksimum 2 lantai

maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus men dapat rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum

min. 2,80 m min. 2,80 m sesuai fungsi Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat

6. Koefisien Dasar Hijau 7. Garis sempadan 8. Wujud Arsitektur

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat sesuai fungsi & kaidah sesuai fungsi & kaidah sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana arsitektur arsitektur

9. Pagar Halaman **)

Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.

10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *) - parkir kendaraan minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung - aksesibiltas tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat - drainase tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku - pembuangan sampah tersedia tempat pembuangan sampah sementara - pembuangan limbah - penerangan halaman

tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya tersedia penerangan halaman

Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan

Dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan dan SNI/ketentuan yang berlaku.

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NO

B

C

URAIAN

SEDERHANA


KETERANGAN

KHUSUS

PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 1. Bahan Penutup Lantai

keramik, vinil, tegel PC

marmer lokal, keramik, vinil,kayu

marmer lokal, keramik, vinil,kayu

2. Bahan Dinding Luar

bata, batako diplester dan dicat, kaca

bata, batako diplester dicat /dilapis keramik, kaca,panil beton ringan

bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca,panil beton ringan

3. Bahan Dinding Dalam

bata, batako diples ter bata, batako diplester dicat/ dan dicat, kaca, partisi dilapis keramik, kaca, partisi gipsum kayu lapis

bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca partisi gipsum

4. Penutup Plafond 5. Bahan Penutup Atap

kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat genteng, asbes, seng, genteng keramik, alum sirap unium gelombang dicat

gipsum, kayu-lapis dicat genteng keramik, alum unium gelombang dicat

6. Bahan Kosen dan Daun Pintu

kayu dicat/ aluminium

kayu dipelitur, anodized aluminium

kayu dipelitur, anodized aluminium

Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, ter masuk bahan bangunan seba gai bagian dari sistem pabrik asi komponen. Apabila bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa meng -urangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat

PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN 1. Pondasi

batu belah, kayu, beton bertulang K-200

2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat)

batu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebih

batu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebih

beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II


3. Kolom

beton bertulang K-200 baja, kayu klas kuat II



4. Balok

beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II


beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II

5. Rangka Atap

kayu klas kuat II, baja

kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat

kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat

6. Kemiringan Atap

genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15



Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa.

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA URAIAN

NO

SEDERHANA


KHUSUS

KETERANGAN

D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN 1. Air Bersih

PAM, sumur pantek

2. Saluran air hujan

talang, saluran lingkungan

3. Pembuangan Air Kotor

bak penampung

4. Pembuangan Kotoran

bak penampung

5. Bak SeptikTank & resapan

berdasarkan kebutuhan

6. Sarana Pengamanan thp. Bahaya Kebakaran *)

Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku

7. Sumber daya listrik *) 8. Penerangan penerangan alam dan buatan

PLN, Generator (harus memperhatikan prinsip hemat energi) 100-215 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi Bangunan /fungsi ruang serta SNI yang berlaku

9. Tata Udara 10. Sarana Transportasi Vertikal *)

6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*) tidak diperlukan

11. Aksesibilitas bagi penyandang cacat*) 12. Telepon *) 13. Penangkal petir

untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift , sesuai SNI yang berlaku

dihitung sesuai SNI yang berlaku. dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan

Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana. sesuai kebutuhan penangkal petir lokal

E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN 1. Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat)

lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar

2. Tanda Penunjuk Arah

jelas, dasar putih huruf hijau

3. Pintu

lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar

4 Koridor/selasar

lebar min.=1,80 m

jarak antar tangga aksimum 45 m (jarak bisa 1,5 kali bila menggunakan sprinkler)


A2

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA KLASIFIKASI Tipe B Khusus & Tipe A A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

NO

URAIAN

1. Jarak Antar Bangunan 2. Ketinggian Bangunan 3. Ketinggian Langit-langit 4. Koefisien Dasar Bangunan 5. Koefisien Lantai Bangunan 6. Koefisien Dasar Hijau 7. Garis sempadan 8. Wujud Arsitektur

9. Pagar Halaman **)

10. Tandon Air

Tipe C,D, dan E

minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. min. 2,70 m min. 2,70 m min. 2,70 m Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat sesuai fungsi rumah & sesuai fungsi rumah sesuai fungsi & kaidah arsitektur & kaidah arsitektur kaidah arsitektur sederhana Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur rumah negara min. 3 m3 min. 2 m3 min. 1 m3

KETERANGAN Terutama berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan.

Biayanya mengikuti standar harga satuan per-m' pagar


A2

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA URAIAN

NO

Khusus & Tipe A B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 1. Bahan Penutup Lantai 2. Bahan Dinding 3. Penutup Plafond 4. Bahan Penutup Atap 5. Bahan Kosen dan Daun Pintu/ Jendela

KLASIFIKASI Tipe B

Tipe C,D, dan E

marmer lokal, keramik, keramik, vinil keramik, vinil, Tegel vinil,kayu PC bata, batako diplester dan dicat tembok Gipsum, asbes semen/ asbes semen/kayu-lapis dicat kayu-lapis dicat genteng keramik berglagenteng, asbes, seng, genteng, asbes, seng, zuur asbes, seng, sirap sirap sirap kayu dipelitur/dicat

kayu dicat

kayu dicat

KETERANGAN

Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen.

C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN batu belah, kayu klas kuat / awet II, beton-bertulang

batu belah, kayu klas II, batu belah, kayu klas beton-bertulang kuat/ awet II, betonbertulang

beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II

beton bertulang K-200, baja, kayu klas II

3. Kolom




4. Balok




5. Rangka Atap

kayu klas kuat/awet II, baja

6. Kemiringan Atap


kayu klas kuat/awet II, baja genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15

kayu klas kuat/awet II, baja genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15

1. Pondasi

2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat)

Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa.

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NO

URAIAN

Khusus & Tipe A

KLASIFIKASI Tipe B

Tipe C,D, dan E

KETERANGAN

D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN 1. Air Bersih

PAM, sumur pantek

2. Saluran air hujan

talang, saluran lingkungan

3. Pembuangan Air Kotor

bak penampung

4. Pembuangan Kotoran

bak penampung

5. Bak SeptikTank & resapan 6. Sarana pengamanan thp.Bahaya kebakaran *) 7. Sumber daya listrik *) 8. Penerangan penerangan alam dan buatan 9. Tata Udara

12. Telepon *) 13. Penangkal petir

6 m3

5 m3

Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku PLN, 2200-4400 VA

PLN, 1350-2200 VA

PLN, 450-1350 VA

100-215 lux/m2

100-215 lux/m2

100-215 lux/m2

6-10% bukaan

6-10% bukaan

6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC)*)

sesuai kebutuhan penangkal petir lokal

E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN 1. Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat) 2. Tanda Penunjuk Arah 3. Pintu 4 Koridor/selasar

2 - 4 m3

lebar min.=1, 20m Tidak dipersyaratkan lebar min.=0,90 m lebar min.=1,80 m

Untuk Rumah Negara yangdibangun dalam 1 kompleks menggunakan septiktank Komunal

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA *) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar. 1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau meng gunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat.

PEKERJAAN NON STANDAR Biaya Pekerjaan Non Standar PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16

- dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar. - Total biaya non-standar maksimum 150% dari total biaya standar BGN - Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri

Biaya Pek. Non Standar PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007

- dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar , setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat; - Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung (berdasarkan billing-rate)

PEKERJAAN NON STANDAR (BGN + LINGKUNGAN)

Biaya non-standar digunakan untuk: 1. Perizinan selain IMB; 2. Penyiapan dan pematangan lahan; 3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan; 4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan; 5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (greenbuilding); dan/atau 6. Penyambungan utilitas

Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150% dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada :

Jenis pekerjaan Alat Pengkondisian Udara Elevator/Escalator Tata Suara (Sound System) Telepon dan PABX Instalasi IT (Informasi & Teknologi) Elektrikal (termasuk genset) Sistem Proteksi Kebakaran Sistem Penangkal Petir Khusus Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Interior (termasuk furniture) Gas Pembakaran Gas Medis Pencegahan Bahaya Rayap Pondasi dalam Fasilitas penyandang cacat & kebutuhan khusus Sarana/Prasarana Lingkungan Basement (per m2) Peningkatan Mutu *)

Prosentase 10-20% dari X 8-12% dari X 3-6% dari X 3-6% dari X 6-11 % dari X 7-12% dari X 7-12% dari X 2-5% dari X 2-4% dari X 15-25% dari X 1-2% dari X 2-4% dari X 1-3% dari X 7-12% dari X 3-8% dari X 3-8% dari X

120% dari Y 15-30% dari Z

BIAYA NON STANDAR FUNGSI KHUSUS KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI BANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS BAB IV.D.2 Permen PU No. 45/PRT/M/2007 Fungsl Bangunan/Ruang

Harga Satuan per-m2 Tertinggi

ICU/ICCU/UGD/CMU

1,50 standar harga bangunan

Ruang Operasi


Ruang Radiology


Rawat inap


Laboratorium


Ruang Kebidanan dan Kandungan


Ruang Gawat Darurat


Power House


Ruang Rawat Jalan


Dapur dan Laundri


Bengkel


Lab. SLTP/SMA/SMK


Selasar Luar Beratap/Teras


BIAYA NON STANDAR LAINNYA Biaya non-standar lainnya, meliputi biaya untuk: a. Penyiapan lahan; b. Pematangan lahan; c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) d. Penyusunan rencana induk (masterplan); e. Penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); f. Biaya Penyambungan Utilitas (Air, Listrik, Telpon,ddsb); g. Penyelidikan tanah yang terperinci; h. Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi kegiatan yang sukar pencapaiannya/dijangkau oleh sarana transportasi (remote area); i.

Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak bangunan, ataupun karena luas lahan;

j.

……………….

BIAYA NON STANDAR LAINNYA j.

Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan bangunan gedung negara, untuk bangunan gedung yang penyusunannya memerlukan keahlian konsultan;

k. Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki pelaksanaan VE dilakukan oleh konsultan independen; l.

Biaya Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (green building);

Biaya non-standar lainnya dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.

BIAYA PEMBANGUNAN BGN

BIAYA PEMBANGUNAN BGN


BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR

PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

PEKERJAAN STANDAR BGN Pekerjaan Standar BGN meliputi pekerjaan : struktur, arsitektur , finishing, utilitas Dihitung berdasarkan:  standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara;  koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan  luas bangunan

Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (K) (Ltb) HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN Ltb : Luas total lantai bangunan K : Koefisien jumlah lantai PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN HSBGN


BIAYA KONSTRUKSI FISIK

BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR max 150% dari HSBGN Perpres 73 Pasal 16, (3)

BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN BIAYA PERENCANAAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN

BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN

SIMULASI PENGANGGARAN Soal : Program Ruang direncanakan untuk menampung kegiatan Pegawai dan Pengunjung/Tamu yang bersifat Khusus Ke‐Kedutaan (Embassy) Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia di Kuala Lumpur, dengan Pegawai yang terdiri atas: – 1 Orang Duta Besar (Pejabat Negara) – 40 Orang Home Staff – 84 Orang Local Staff Mengingat sifatnya yang khusus (Prestisius), maka Bangunan direncanakan berlantai 5 Lapis.

Berapakah BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN yang harus diusulkan untuk Pekerjaan Standar untuk pembangunan baru Gedung KBRI ini ?

SIMULASI PENGANGGARAN Analisa: a. Menampung kegiatan Pegawai

GEDUNG KANTOR

b. KBRI Malaysia, di Kuala Lumpur

HSBGN Kuala Lumpur

c. Pegawai Terdirii dari: 1 Orang Duta Besar (Pejabat Negara) 40 Orang Home Staff Jumlah Total Pegawai 84 Orang Local Staff = 125 Orang d. Bangunan direncanakan 5 Lantai

Bangunan Tidak Sederhana Koefisien Jumlah Lantai = 1,162

Jawab: 1. Menghitung kebutuhan Luas ruang: GEDUNG KANTOR, TIDAK SEDERHANA, PENGGUNA : 125 PERSONIL

STANDAR RUANG: 10 M2 per PERSONIL KEBUTUHAN RUANG: • RUANG KERJA : 125 x 10 M2 = 1.250 M2 • SIRKULASI 25% : 25% x 1.250 = 312 M2 TOTAL KEBUTUHAN LUAS RUANG = 1.562 M2

2. Menghitung Program Pembiayaan : HSBGN KUALA LUMPUR = Rp. 9. 174. 000,‐ per M2 *) KOEFISIEN PENGALI (K) 5 Lantai = 1,162 BIAYA KONSTRUKSI FISIK PEK. STÁNDAR = (HSBGN) x (K) x (Ltb) = 9. 174. 000,‐ x 1,162 x 1. 562 USULAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK = Rp. 16. 651. 000. 000,‐ *) Data bersumber dari hasil analisa AM-WIN Sdn Bhd, dari Siaran Khas Special Release 2, edisi Januari 2009, tanggal 16 Feb 2009, yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (Department of Statistics, Malaysia) **) Kurs pasaran yang berlaku pertanggal 26 Feb 2009

3. Menghitung Program Pembiayaan Keseluruhan Bangunan: BIAYA KONSTRUKSI FISIK BIAYA KONSULTAN PERENCANA BIAYA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI BIAYA PENGELOLAAN TEKNIS

= Rp. 16. 650. 000. 000,‐ = Rp. 609. 735. 100,‐ = Rp. 504. 631. 560,‐ = Rp. 296. 564. 960,‐

BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN = Rp. 17. 960. 931. 620,‐

Lihat Tabel: Tidak Sederhana Halaman 130

TERIMA KASIH TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Jalan Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp (021) 724 4040 - Fac (021) 7251058

SIMULASI PENGANGGARAN

Recommend Documents